1 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DATA FASOS-FASUM DAN AKAN

Document Sample
1 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DATA FASOS-FASUM DAN AKAN Powered By Docstoc
					   PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DATA FASOS-FASUM
     DAN AKAN MENGEJAR PENGEMBANG YANG MANGKIR




                            (Sumber Gambar : wordpress.com)




         Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI
Jakarta Tahun Anggaran 2008 diketahui bahwa laporan asset fasilitas sosial (fasos)
dan fasilitas umum (fasum) DKI Jakarta masih belum jelas. Hal tersebut diakui
kebenarannya oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya
sejauh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum melakukan pendataan
fasos fasum secara baik yang menyebabkan Pemprov DKI belum mengetahui secara
pasti data terkait fasos dan fasum tersebut seperti berapa jumlahnya, nominalnya,
termasuk pengembang mana saja yang sudah menyerahkan maupun yang belum
menyerahkan fasos dan fasum. Namun, banyaknya fasos dan fasum yang belum
terdata ini bukan berarti selama ini tidak dipantau oleh Pemporv DKI Jakarta, akan
tetapi selama ini secara administrasi tidak tercantum dalam akta notaris. Sehingga,
Pemprov DKI Jakarta tidak bisa melakukan pemaksaan kepada para pengembang
yang belum menyerahkan fasos dan fasum tersebut. Oleh karena itu, mulai tahun
2008, Pemprov DKI telah mengeluarkan kebijakan perjanjian kerja sama penyerahan
fasos fasum antara pengembang dengan Pemprov harus dicatat dalam akta notaris,
dimana dalam perjanjian tersebut akan dihadirkan notaris sebagai saksi tersumpah
dari pemerintah. Dengan begitu maka Pemprov dapat melakukan pemaksaan dan
penyitaan atas fasilitas yang dipunyai pengembang yang belum menyerahkan fasos
fasum.




Sie Infokum – Ditama Binbangkum                                                  1
       Kepala Perwakilan DKI Jakarta BPK RI, Sjafruddin Mosii mengungkapkan,
jumlah aset tetap Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari penyerahan fasos dan
fasum senilai Rp 8,7 triliun. Hal ini dianggap masih lemah. BPK belum dapat
meyakini kewajarannya karena belum dilakukan sensus. Pihak Pemprov DKI sendiri
melalui   Sekdanya    menyatakan      telah   menyusun      rencana    untuk   memperbaiki
kelemahan-kelemahan       tersebut.   Tindakan      perbaikan   yang    tengah   dilakukan
diantaranya pencatatan dan pelaporan aset tetap melalui inventarisasi aset berupa
tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan aset
lainnya. Sedangkan mengenai sensus atau pendataan yang belum dilakukan atas
fasus dan fasum pihaknya mengakui akan dilakukan selama bulan Agustus sampai
dengan Desember 2009. Pendataan atau sensus ini dilakukan untuk menertibkan
kepemilikan aset fasos dan fasum, sehingga, jumlah dan nominal fasos dan fasum di
DKI Jakarta dapat diketahui dengan pasti dan dapat dilaporkan ke Badan
Pemeriksaan    Keuangan     (BPK)     sebagai    lampiran    dalam     Laporan   Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD).
       Berdasarkan data Biro Perlengkapan DKI Jakarta hingga tahun 2008, tercatat
dari 2.237 pengembang hanya 237 pengembang saja yang telah menyerahkan
kewajiban berupa fasos dan fasum. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) DKI Jakarta, Inggard Joshua menjelaskan, diperlukan adanya peraturan
daerah (perda) sebagai penguat hukum untuk memaksa pengembang menyerahkan
kewajiban fasos dan fasumnya, dimana perda itu akan diusulkan agar Pemprov
dapat melakukan penagihan dengan baik. Menurutnya, dengan tidak adanya perda
akan sangat merugikan Pemprov DKI dan warga karena fasos dan fasum yang ada
dapat menjadi fasilitas publik, seperti jalan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) ataupun
lahan parkir. Namun, menurut Sekda Provinsi DKI Jakarta, perda tersebut belum
diperlukan, yang penting, adalah sistem pemaksaan dengan menghadirkan notaris
dalam perjanjian fasos fasum tersebut.


Sumber :
-  Harian Seputar Indonesia Edisi 7 Agustus 2009;
-  Indo Pos Edisi 7 Agustus 2009;
-  Berita Jakarta.com;
-  Berita8.com; dan
-  Warta Kota.co.id;




Sie Infokum – Ditama Binbangkum                                                         2

				
DOCUMENT INFO