Get documents about "STUDI TENTANG INVESTASI SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA
Shared by: sparkunder17
Categories
-
Stats
- views:
- 3720
- posted:
- 12/29/2009
- language:
- Indonesian
- pages:
- 117
Document Sample
STUDI TENTANG INVESTASI SYARIAH
DI PASAR MODAL INDONESIA
Oleh :
Tim Studi Tentang Investasi Syariah
Di Pasar Modal Indonesia
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
ROYEK PENINGKATAN EFISIENSI PASAR MODAL
TAHUN ANGGARAN 2004
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas
segala limpahan rahmatNya sehingga kami atas nama Tim Studi Investasi
Syariah di Pasar Modal Indonesia bisa menyelesaikan pembuatan laporan
hasil studi. Kami menyadari bahwa studi yang dilakukan ini hanya bertujuan
untuk memotret dan atau menginventarisir bentuk-bentuk kendala dan atau
hambatan pelaku pasar modal Indonesia dalam mengimplementasikan
transaksi produk syariah di pasar modal Indonesia masih jauh dari harapan
dan kesempurnaan, namun berkat kerjasama anggota tim serta bantuan
dari berbagai pihak yang berkompeten akhirnya studi ini dapat diselesaikan
dengan baik.
Sebagai bentuk apresiasi yang layak, maka segenap anggota tim
menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan studi ini,
diantaranya adalah :
1. Pimpinan Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal beserta segenap
jajarannya;
2. Pimpinan Dewan Syariah Nasional (DSN) beserta segenap jajarannya;
3. Direksi PT Bursa Efek Surabaya beserta segenap jajarannya;
4. Direksi PT Andalan Artha Advisindo Securities beserta segenap
jajarannya;
5. Pengarah dan seluruh anggota Tim Studi Investasi Syariah di Pasar
Modal Indonesia;
6. Pihak-pihak yang telah membantu Tim dalam rangka pelaksanaan studi
ini;
i
Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, Tim berharap
semoga hasil studi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait khususnya
otoritas pasar modal Indonesia dalam mengambil kebijakan terutama yang
berkaitan dengan investasi syariah di pasar modal Indonesia.
Akhirnya, semoga hasil studi ini dapat menjadi langkah awal untuk
melakukan studi lanjutan dimasa yang akan datang khususnya berkaitan
dengan investasi syariah di pasar modal Indonesia.
Jakarta, Desember 2004
Tim Studi
Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia
ii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR LAMPIRAN vii
EXECUTIVE SUMMARY viii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Studi 4
C. Identifikasi Masalah 5
D. Metodologi Studi 6
E. Obyek dan Wilayah Studi 7
F. Sistematikan Penulisan Laporan Hasil Studi 8
G. Organisasi Studi 9
H. Waktu Studi 9
BAB II. TINJAUAN INVESTASI SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA
A. Prinsip dan Kaidah Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia 10
B. Perkembangan Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia 19
C. Perkembangan Investasi Syariah di Pasar Modal Luar Negeri 23
iii
BAB III. KENDALA PENGEMBANGAN INVESTASI SYARIAH DI PASAR
MODAL INDONESIA
A. Daftar Pertanyaan (Kuesioner) 34
B. Profil Responden 36
C. Deskripsi dan Analisis Hasil Penelitian Lapangan 38
1) Emiten/ Perusahaan Publik 38
2) Penjamin Emisi Efek (PEE) 57
3) Reksa Dana 72
BAB IV. KESIMPULAN
KESIMPULAN 84
Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran
iv
Daftar Tabel
Nomor Perihal
Tabel 1 Perbandingan antara produk konvensional dengan syariah
Tabel 2 Komposisi jumlah responden
Tabel 3 Anggota JII periode Juli s.d. Desember 2004
Tabel 4 Penerbit obligasi syariah s.d. September 2004
Tabel 5 Perbandingan obligasi konvensional dengan syariah
Tabel 6 Penerbit Reksa Dana syariah
Tabel 7 Perbandingan NAB Reksa Dana konvensional dengan syariah
Tabel 8 Kapitalisasi pasar saham sesuai prinsip syariah di Malaysia
Tabel 9 Negara penerbit obligasi syariah per 31 Desember 2003
Tabel 10 Komposisi investor terhadap Global Bond di Malaysia
Tabel 11 Komposisi investor terhadap Global Bond di Qatar
Tabel 12 Komposisi investor terhadap Islamic Development Bank Bond
Tabel 13 Nilai kapitalisasi saham syariah di Bahrain s.d 2003
Tabel 14 Kapitalisasi saham syariah di Bahrain dan Malaysia
Tabel 15 Kapitalisasi pasar di bursa efek negara-negara islam per-2003
Tabel 16 Pertumbuhan Islamic Equity Fund secara Internasional
Tabel 17 Proporsi responden dan tingkat pengembalian kuesioner
Tabel 18 Responden terbagi dalam beberapa sektor bidang usaha
Tabel 19 Total aset responden emiten pada akhir tahun 2003
Tabel 20 Rencana penerbitan efek untuk responden emiten
Tabel 21 Tingkat pemahaman responden emiten
Tabel 22 Ketersediaan informasi PM syariah untuk responden emiten
Tabel 23 Jenis usaha untuk responden emiten
Tabel 24 Penggunaan dana hasil emisi untuk emiten
Tabel 25 Minat pemodal atas efek syariah untuk emiten
Tabel 26 Pra-proses penerbitan efek syariah untuk emiten
Tabel 27 Tingkat kemampuan PEE untuk emitan
Tabel 28 Tingkat kemampuan profesi penunjang untuk emiten
Tabel 29 Biaya yang dikeluarkan untuk emiten
Tabel 30 Mekanisme dan birokrasi untuk emiten
Tabel 31 Waktu dalam penerbitan efek syariah oleh emiten
Tabel 32 Ketersediaan kerangka peraturan untuk emiten
Tabel 33 Pola pengawasan lembaga terkait oleh emiten
Tabel 34 Kelembagaan dan institusi pengawas oleh emiten
Tabel 35 Pertanyaan tambahan untuk emiten
Tabel 36 Peraturan tentang penerbitan efek syariah oleh emiten
Tabel 37 Fungsi dan peran lembaga terkait oleh emiten
Tabel 38 Upaya sosialisasi peraturan oleh emiten
Tabel 39 Status perusahaan untuk Penjamin Emisi Efek (PEE)
v
Tabel 40 Total aset perusahaan PEE
Tabel 41 Rencana penerbitan efek syariah untuk PEE
Tabel 42 Tingkat pengetahuan dan pemahaman untuk PEE
Tabel 43 Ketersediaan informasi untuk PEE
Tabel 44 Minat pemodal untuk PEE
Tabel 45 Pra-proses untuk PEE
Tabel 46 Tingkat kemampuan profesi penunjang untuk PEE
Tabel 47 Biaya yang dikeluarkan untuk PEE
Tabel 48 Mekanisme dan birokrasi untuk PEE
Tabel 49 Waktu proses penerbitan untuk PEE
Tabel 50 Fee yang diperoleh untuk PEE
Tabel 51 Kerangka peraturan untuk PEE
Tabel 52 Pola pengawasan untuk PEE
Tabel 53 Kelembagaan yang berwenang untuk PEE
Tabel 54 Peraturan penerbitan efek untuk PEE
Tabel 55 Fungsi dan peran lembaga yang berwenang untuk PEE
Tabel 56 Upaya sosialisasi peraturan untuk PEE
Tabel 57 Jumlah reksa dana yang dikelola untuk Manajer Investasi
(MI)
Tabel 58 Total dana nasabah yang dikekola untuk MI
Tabel 59 Rencana penerbitan 5 tahun ke depan untuk MI
Tabel 60 Tingkat pengetahuan dan pemahaman untuk MI
Tabel 61 Ketersediaan informasi untuk MI
Tabel 62 Ketersediaan efek syariah untuk MI
Tabel 63 Tingkat return yang dihasilkan untuk MI
Tabel 64 Minat pemodal untuk MI
Tabel 65 Pra-proses penerbitan efek untuk MI
Tabel 66 Tingkat kemampuan profesi penunjang untuk MI
Tabel 67 Biaya yang dikeluarkan untuk MI
Tabel 68 Mekanisme dan birokrasi proses penerbitan untuk MI
Tabel 69 Waktu proses penerbitan untuk MI
Tabel 70 Kerangka peraturan untuk MI
Tabel 71 Pengawasan pengelolaan reksa dana untuk MI
Tabel 72 Kelembagaan atau institusi yang berwenang untuk MI
Tabel 73 Peraturan tentang penerbitan untuk MI
Tabel 74 Fungsi dan peran lembaga yang berwenang untuk MI
Tabel 75 Upaya sosialisasi peraturan untuk MI
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 181/KMK.1/2004 tentang Pembentukan Tim
Studi Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia
Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua Pelaksana Tim Studi Investasi
Syariah di Pasar Modal Indonesia Nomor Kep-
01/PPEPM.1/2004 tentang Pengangkatan Anggota
Pembantu Pelaksana dan Sekretariat Tim Studi
Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia
Lampiran 3 : Kuesioner
Lampiran 4 : Daftar Responden
vii
EXECUTIVE SUMMARY
Studi ini dilakukan dengan latar belakang bahwa ditengah
pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin
marak, perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal
Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup
signifikan. Walaupun kegiatan investasi syariah telah mulai dan
diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksa
dana syariah dan sejumlah fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan
investasi syariah di pasar modal juga telah diterbitkan, hingga saat ini
pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi syariah di pasar modal
masih tergolong minim.
Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia misalnya,
Indonesia terlihat begitu tertinggal dalam mengembangkan kegiatan
investasi syariah di pasar modal. Malaysia pertama kali mengembangkan
kegiatan pasar modal syariah sejak awal tahun 1990 dan saat ini telah
mengalami kemajuan yang cukup pesat. Sebagai contoh, data
menunjukkan hingga akhir tahun 2002 total Nilai Aktiva Bersih (NAB)
Reksa Dana Syariah mencapai 5% (lima per seratus) dari total NAB
industri Reksa Dana di Malaysia, sedangkan Indonesia baru mencapai
0,32% (nol koma tiga puluh dua per seratus) dari total NAB industri reksa
dana. Untuk obligasi syariah, di Malaysia hingga bulan September 2002
mencapai USD 15,52 miliar (43% dari total nilai obligasi yang tercatat di
pasar modal Malaysia), sementara di Indonesia hingga awal Desember
2004 baru mencapai Rp. 1,28 Triliun (USD 141,9 juta) atau 1,63% dari
total nilai emisi obligasi di Indonesia.
viii
Melihat kenyataan seperti ini, maka dilakukan studi yang secara
khusus membatasi ruang lingkup penelitian yang hanya membahas
tentang kendala dan masalah yang dianggap mempengaruhi lambannya
perkembangan kegiatan investasi di pasar modal Indonesia dengan
melibatkan berbagai pihak terutama para pelaku pasar modal di
Indonesia.
Melalui pembahasan internal anggota tim studi dan
pembahasan dengan berbagai nara sumber, tim studi telah berhasil
mengidentifikasi sebanyak 12 hingga 14 masalah yang dianggap menjadi
kendala pengembangan kegiatan investasi syariah. Kemudian, hasil
identifikasi masalah tersebut dituangkan ke dalam bentuk kuesioner dan
disebarkan kepada 3 (tiga) kelompok responden yang dijadikan obyek
studi, yaitu Emiten/Perusahaan Publik, Penjamin Emisi Efek (PEE), dan
Manajer Investasi (MI), yang masing-masing mewakili sisi supply
(penawaran) efek syariah, sisi intermediari yang membantu proses
penerbitan efek syariah, dan sisi demand (permintaan) efek syariah.
Secara umum, responden menyatakan bahwa ada beberapa
masalah yang memang benar menjadi kendala, yaitu: tingkat
pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah,
ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah, minat pemodal,
kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah, pola pengawasan
(dari sisi syariah) oleh lembaga terkait, pra-proses (persiapan) penerbitan
efek syariah, dan kelembagaan atau institusi yang mengatur dan
mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia.
Beberapa identifikasi masalah lainnya yang semula dianggap
oleh tim sebagai kendala dalam pengembangan kegiatan investasi
syariah di pasar modal, ternyata ketiga kelompok responden menyatakan
hal tersebut bukan merupakan kendala, yaitu: tingkat kemampuan profesi
ix
penunjang (Notaris, Konsultan hukum dan Akuntan publik) tentang pasar
modal syariah, biaya yang dikeluarkan dalam proses penerbitan efek
syariah, mekanisme dan birokrasi proses penerbitan efek syariah, waktu
(lama-tidaknya) dari proses penerbitan efek syariah.
Kenyataan lain yang didapat dari studi ini adalah bahwa dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan akan terjadi kesenjangan antara
sisi permintaan efek syariah dan sisi penawarannya. Hal ini berdasarkan
pernyataan dari responden bahwa dalam 5 (lima) tahun ke depan
Emiten/Perusahaan Publik dan Penjamin Emisi Efek tidak memiliki
rencana untuk melakukan penerbitan atau membantu proses penerbitan
efek syariah sedangkan di sisi lain Manajer Investasi secara umum
menyatakan memiliki rencana untuk menerbitkan efek (reksa dana)
syariah. Sehingga yang akan terjadi adalah bahwa reksa dana akan
kekurangan efek syariah untuk dijadikan portofolionya.
Studi juga mendapatkan masukan tentang beberapa hal yang
dianggap dapat mendorong dan mengembangkan kegiatan investasi
syariah di pasar modal, yaitu perlu dilakukannya antara lain: program
sosialisasi secara intensif tentang kegiatan investasi syariah di pasar
modal yang mencakup antara lain, prinsip-prinsip dasar, produk,
mekanisme transaksi, peraturan dan pola pengawasannya, penyusunan
kerangka peraturan yang lebih jelas dalam rangka penerbitan efek
syariah dan kegiatan investasi syariah di pasar modal, dan membentuk
pola kelembagaan (hubungan antara Bapepam, SROs, DSN, dan
Profesi) yang efisien dalam fungsi dan peran dalam mengatur, membina,
mengawasi, dan menjalankan kegiatan investasi syariah di pasar modal
Indonesia.
x
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pasar modal secara umum dapat diidentikkan dengan sebuah
tempat dimana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki
kelebihan modal (investor) dengan orang yang membutuhkan modal
(issuer) untuk mengembangkan investasi. Dalam Undang-Undang No. 8
tahun 1995, pasar modal didefinisikan sebagai “kegiatan yang
bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek,
Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya,
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.
Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu
faktor terpenting dalam ikut membangung perekonomian nasional,
terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan
institusi pasar modal ini sebagai media untuk menyerap investasi dan
media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual, pasar
modal telah menjadi financial nerve centre (saraf finansial dunia) pada
dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak
akan mungkin bisa eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan
berdaya saing global serta terorganisir dengan baik.
Sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya Pasar Modal
Indonesia menjadi penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan
berdaya saing global sebagaimana tertuang dalam cetak biru pasar
modal Indonesia, perlu dilakukan secara terus menerus untuk
menyempurnakan dan mengembangkan infrastruktur pasar modal
menuju ke arah yang lebih baik lagi.
Salah satu faktor bagi terciptanya pasar modal Indonesia yang
tangguh dan berdaya saing global dimaksud adalah dengan tersedianya
fasilitas dan instrumen pasar modal Indonesia yang mampu bersaing
dengan instrumen pasar modal negara-negara lain. Sehubungan dengan
1
itu, ditengah kemerosotan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, yang
juga berimbas ke sektor pasar modal selaku subsistem dari
perekonomian nasional Indonesia, kini industri pasar modal Indonesia
mulai melirik pengembangan penerapan prinsip-prinsip syariah islam
sebagai alternatif instrumen investasi dalam kegiatan pasar modal di
Indonesia.
Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia dewasa ini menjadi
fenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk
Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Praktek kegiatan ekonomi
konvensional, khususnya dalam kegiatan pasar modal yang
mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu komponennya
nampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam untuk
turut aktif dalam kegiatan investasi terutama di bidang pasar modal.
Perbedaan secara umum antara pasar modal konvensional
dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan
mekanisme transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham
syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria
saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah.
Secara umum konsep pasar modal syariah dengan pasar modal
konvensional tidak jauh berbeda meskipun dalam konsep pasar modal
syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal
dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria
syariah dan terbebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukan
dengan menghindarkan berbagai praktik spekulasi.
Langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia
dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah pada 25 Juni 1997
diikuti dengan diterbitkannya obligasi syariah pada akhir 2002, kemudian
diikuti pula dengan hadirnya Jakarta Islamic Index (JII) pada Juli 2000.
Instrumen-instrumen investasi syariah tersebut kemudian mengalami
2
perkembangan sejalan dengan maraknya pertumbuhan bank-bank
nasional yang membuka “window” syariah.
Sebagai gambaran umum, hingga akhir September 2004
perbandingan antara jumlah saham, obligasi dan reksadana
konvensional dengan jumlah saham, obligasi dan reksadana syariah
dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1
Perbandingan antara produk konvensional dengan produk syariah
Produk Konvensional Produk Syariah
No Instrumen Jumlah Nilai Emisi Jumlah Nilai Emisi
1 Saham 418 254.811 Trilyun 30 * 0,233 Trilyun
2 Obligasi 145 75.055 Trilyun 10 1.117 Trilyun
3 Reksadana 209 94.539 Trilyun 8 0,285 Trilyun
Sumber : data Bapepam & BEJ, diolah
* Saham-saham anggota JII.
Dilihat dari kenyataannya, walaupun sebagian besar penduduk
Indonesia mayoritas beragama Islam namun perkembangan pasar
modal yang berbasis syariah dapat dikatakan sangat tertinggal jauh
terutama jika dibandingkan dengan Malaysia yang sudah bisa dikatakan
telah menjadi pusat investasi berbasis syariah di dunia, karena telah
menerapkan beberapa instrumen keuangan syariah untuk industri pasar
modalnya. Kenyataan lain yang dihadapi oleh pasar modal syariah kita
hingga saat ini adalah minimnya jumlah pemodal yang melakukan
investasi, terutama jika dibandingkan dengan jumlah pemodal yang ada
pada sektor perbankan.
Pada sisi lain, harus diakui bahwa masih terdapat beberapa
permasalahan mendasar yang menjadi kendala berkembangnya pasar
modal yang berprinsip syariah di Indonesia. Kendala-kendala dimaksud
diantaranya adalah selain masih belum meratanya pemahaman dan atau
3
pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal
yang berbasis syariah, juga belum ditunjangnya dengan peraturan yang
memadai tentang investasi syariah di pasar modal Indonesia serta
adanya anggapan bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal
syariah dibutuhkan biaya yang relatif lebih mahal apabila dibandingkan
dengan investasi pada sektor keuangan lainnya.
Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, tim studi investasi
syariah perlu mempelajari secara seksama tentang jenis-jenis kendala
baik yang bersifat teknis maupun non teknis berkaitan dengan kegiatan
investasi syariah di pasar modal Indonesia. Hasil studi ini diharapkan
dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap berbagai kendala
dan atau hambatan yang melatarbelakangi investasi syariah di pasar
modal Indonesia, serta menambah pemahaman dan sebagai bahan
pertimbangan terutama bagi otoritas pasar modal dan institusi terkait
lainnya dalam menfasilitasi infrastruktur kegiatan investasi syariah di
pasar modal Indonesia.
B. Tujuan Studi
Studi investasi syariah ini bertujuan untuk :
1. Mempelajari perkembangan investasi syariah di pasar modal luar
negeri;
2. Mengetahui bentuk-bentuk hambatan dan kendala apa sajakah yang
melatar belakangi berkembangnya investasi syariah di pasar modal
Indonesia;
3. Mencari format kelembagaan dan aspek pengaturan investasi syariah
yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan pasar modal
Indonesia.
4
C. Identifikasi Masalah
Untuk mempermudah penelaahan dan penganalisaan masalah,
maka tim studi telah mengidentifikasi masalah berupa batasan masalah
dan rumusan masalah antara lain :
1). Batasan Masalah
Agar kajian studi ini terfokus pada pokok permasalahan yang dituju,
maka studi ini membatasi permasalahan seputar aspek-aspek
kendala yang mungkin timbul dalam praktek kegiatan investasi
syariah di pasar modal Indonesia. Untuk itu tim studi juga melakukan
kajian terbatas melalui situs-situs internet dan referensi lain tentang
praktek investasi syariah di pasar modal pada negara-negara di Asia,
Timur Tengah dan Eropa/ AS.
2). Rumusan Masalah
Dalam studi ini, tim merumuskan beberapa masalah yang perlu
mendapat perhatian serius, yaitu :
Hal-hal apa saja yang menjadi kendala bagi perkembangan
investasi syariah di pasar modal Indonesia;
Hal-hal apa sajakah yang perlu disediakan otoritas pasar modal
beserta institusi lainnya terkait dengan peraturan dan lan-lain
dalam rangka kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia;
Hal-hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan oleh para pelaku
pasar modal di lapangan guna terselenggaranya kegiatan
investasi syariah di pasar modal Indonesia;
Bagaimana kemungkinan dan atau prospek perkembangan
investasi syariah di pasar modal ke depan sebagai salah satu
alternatif investasi masyarakat di Indonesia.
5
D. Metodologi Studi
Dalam rangka mendukung terlaksananya studi investasi syariah
ini, tim studi menggunakan beberapa metode diantaranya adalah :
1). Metode pengumpulan data
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, studi
ini dilakukan dengan cara :
a). Studi Kepustakaan
Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari beberapa literatur yang
terkait dengan prinsip-prinsip pasar modal syariah dan atau investasi
syariah di pasar modal termasuk yang diterapkan di Negara lain yang
menjadi sumber kajian. Dalam mempelajari literatur, tim studi juga
mengambil dan mempelajari tulisan serta artikel baik perorangan
maupun kelembagaan terutama melalui situs-situs resmi milik institusi
yang terkait dengan investasi syariah di pasar modal Indonesia.
b). Studi Lapangan
Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh masukan secara
langsung dari para pelaku pasar yang berkaitan dengan investasi
syariah di pasar modal seperti emiten/ perusahaan publik, penjamin
emisi efek dan reksa dana. Adapun metodenya antara lain adalah :
Survey, dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada
sejumlah responden yaitu emiten, penjamin emisi efek dan
manajer investasi. Hal ini dilakukan untuk melihat potret dan
gambaran nyata seputar bentuk dan jenis kendala yang selama ini
menjadi ganjalan bagi para pelaku pasar modal Indonesia.
Diskusi dengan para narasumber dan atau pihak-pihak yang
dianggap berkompeten.
Melakukan wawancara dengan beberapa pihak terutama manajer
investasi dan penjamin emisi efek yang telah berpengalaman
dalam menerbitkan efek syariah di pasar modal Indonesia.
6
2). Metode dan teknik pengambilan sample
Metode dan teknik sampling yang digunakan dalam studi ini
adalah “Stratifield Random Sampling dengan sistem acak tak
proporsional” dimana pengambilan sample dilakukan secara random
atau acak/ serampangan dengan terlebih dahulu populasi dibagi ke
dalam sub-sub populasi yang disebut strata/lapisan/kelompok yang
lebih kecil, hal ini mengingat populasi sangat heterogin sehingga
dengan mengelompokkan menjadi beberapa strata diharapkan tiap
stratum menjadi relatif homogen.
Adapun sample yang diambil dalam studi ini masing-masing
kelompok terdiri dari Emiten dan atau Perusahaan Publik,
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi
Efek (PEE) dan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai
Manajer Investasi (MI) selaku pengelola reksadana.
Tabel 2
Komposisi jumlah responden
No Karakteristik Populasi Sample Prosentase
1 Emiten/ Perusahaan Publik 412 107 25,97
2 Penjamin Emisis Efek (PEE) 112 80 71,42
3 Manajer Investasi (MI) 100 56 56
3). Metode analisis data
Tujuan studi sebagaimana telah disebutkan di atas diantaranya
adalah, untuk mempelajari perkembangan investasi syariah di pasar
modal luar negeri serta mengetahui bentuk-bentuk hambatan dan
kendala apa sajakah yang melatar belakangi berkembangnya investasi
syariah di pasar modal Indonesia. Untuk itu metode analisis yang paling
tepat digunakan dalam studi ini adalah metode “analisis deskriptif
dengan pendekatan kualitatif”.
7
Metode deskriptif kualitatif ini dilakukan melalui proses
penyaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kegiatan suatu
obyek, dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional baik dari sudut
pandang teoritis maupun praktis. Setiap data dan atau informasi yang
diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui
keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya
bisa ditarik suatu kesimpulan secara obyektif.
E. Obyek dan Wilayah Studi
Sebagai objek (responden) dalam studi ini adalah beberapa
pelaku pasar modal yang terkait langsung dengan praktek kegiatan
investasi efek syariah di pasar modal Indonesia seperti : emiten,
penjamin emisi efek dan manajer investasi.
Adapun daerah yang akan menjadi obyek studi adalah meliputi
2 (dua) kota besar yang selama ini dianggap bisa mewakili sebagian
besar pelaku pasar modal di Indonesia yaitu DKI Jakarta dan Bandung
Jawa Barat.
F. Sistematika Penulisan
Laporan studi ini disusun dalam beberapa bab, dengan
sistematika penulisan sebagai berikut :
- Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan
studi, metodologi studi, obyek dan wilayah studi, sistematika
penulisan dan organisasi studi serta waktu studi.
- Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang memuat kerangka
pemikiran berupa : prinsip dan kaidah investasi syariah di pasar
modal Indonesia, perkembangan investasi syariah di pasar modal
Indonesia dan perkembangan investasi syariah di pasar modal luar
negeri yang antara lain meliputi Asia, Timur Tengah dan Eropa/
Amerika.
8
- Bab III, memuat hasil informasi dan data studi lapangan yang meliputi
hasil survey terhadap : Emiten, Penjamin Emisi Efek dan Manajer
Investasi serta hasil wawancara dari para nara sumber dari praktisi
Pasar Modal. Dalam bab ini juga dianalisis mengenai praktek
kegiatan investasi syariah di beberapa negara sebagai sumber kajian
dan beberapa bentuk-bentuk kendala yang melatarbelakangi
perkembangan dan pertumbuhan investasi syariah di pasar modal
Indonesia.
- Bab IV, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran/
rekomendasi.
G. Organisasi Studi
Pegawai Bapepam yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari :
- 2 (dua) orang Pengarah;
- 1 (satu) orang Ketua Tim merangkap anggota;
- 9 (sembilan) orang Pelaksana;
- 4 (empat) orang Pembantu Pelaksana;
- 2 (dua) orang Staf Sekretariat.
H. Waktu Studi
Lama studi mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaporan
memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) tahun anggaran yaitu dari
Januari sampai dengan Desember 2004.
9
BAB II
TINJAUAN INVESTASI SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA
A. Prinsip dan Kaidah Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia
Mencermati perkembangan industri perbankan syariah di
Indonesia yang pada tahun-tahun terakhir ini begitu menggembirakan,
ternyata membawa dampak positif pula terhadap perkembangan sistem
investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah pada sektor
pasar modal di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah pasar
modal syariah. Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka
mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan
investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip
dasar syariah. Dengan semakin beragamnya sarana dan produk
investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat akan memiliki alternatif
berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya, disamping
investasi yang selama ini sudah dikenal dan berkembang di sektor
perbankan.
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah merupakan
sebuah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, oleh
karena itu sektor industri pasar modal diharapkan bisa mengakomodir
dan sekaligus melibatkan peranserta warga muslim dimaksud secara
langsung untuk ikut aktif menjadi pelaku utama pasar, tentunya adalah
sebagai investor lokal di pasar modal Indonesia. Sebagai upaya dalam
merealisasikan hal tersebut, maka sudah sewajarnya disediakan dan
dikembangkan produk-produk investasi di pasar modal Indonesia yang
sesuai dengan prinsip dasar ajaran agama Islam.
Hal tersebut di atas menjadi penting mengingat masih adanya
anggapan di kalangan umat Islam sendiri bahwa berinvestasi di sektor
pasar modal di satu sisi adalah merupakan sesuatu yang tidak
diperbolehkan (diharamkan) berdasarkan ajaran Islam, sementara pada
10
sisi yang lain bahwa Indonesia juga perlu memperhatikan serta menarik
minat investor mancanegara untuk berinvestsi di pasar modal Indonesia.
terutama investor dari negara-negara Timur Tengah yang diyakini
merupakan investor potensial.
Dengan dikembangkannya produk-produk investasi syariah di
pasar modal Indonesia, diharapkan bisa mewujudkan pasar modal
Indonesia menjadi suatu market yang bisa menarik para investor yang
ingin berinvestasi dengan memperhatikan kesesuaian produk dan atau
instrumen yang sejalan dengan kaedah-kaedah ajaran islam. Hal ini
tidak hanya terhadap investor lokal akan tetapi yang tidak kalah
pentingnya adalah hal ini diharapkan pula bisa memberikan daya tarik
tersendiri terhadap minat investor dari manca negara.
Dalam ajaran Islam, bahwa kegiatan berinvestasi dapat
dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus kegiatan
tersebut termasuk kegiatan muamalah yaitu suatu kegiatan yang
mengartur hubungan antar manusia. Sementara itu berdasarkan kaidah
Fikih1, bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah itu adalah mubah
(boleh) yaitu semua kegiatan dalam pola hubungan antar manusia
adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram). Ini
berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang kegiatan tersebut baru
muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka
kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari
Al Qur’an dan Hadist yang melarangnya secara implisit maupun
eksplisit.2
Dalam beberapa literatur Islam klasik memang tidak ditemukan
adanya terminologi investasi maupun pasar modal, akan tetapi sebagai
suatu kegiatan ekonomi, kegiatan tersebut dapat diketegorikan sebagai
kegiatan jual beli (al Bay). Oleh karena itu untuk mengetahui apakah
kegiatan investasi di pasar modal merupakan sesuatu yang dibolehkan
1
Fikih adalah salah satu cabang dari ajaran islam yang mengatur tentang ……..
2
Training module on Comprehensive training on Sharia Banking, Karim Business Consulting
11
atau tidak menurut ajaran Islam, kita perlu mengetahui hal-hal yang
dilarang/ diharamkan oleh ajaran Islam dalam hubungan jual beli.
1. Konsep dasar investasi syariah di Pasar Modal Indonesia
Apabila kita melihat dalam Al Qur’an dan Hadist sebagai
sumber utama ajaran Islam maka kita dapat melihat beberapa
ketentuan mengenai hal tersebut :
“ …Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (QS
2;275)
“Hai orang yang beriman, jaunganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu…”
(QS 4;29)
“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…” (QS 5;1)
“ Rasulullah saw melarang jual beli (yang mengandung) gharar” (HR
Al Baihaqi dari Ibnu Umar).
“Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memiliki” (HR Baihaqi
dari Hukaim bin Hizam)
Berdasarkan Al-Qur’an, Hadist dan pendapat para ahli fiqh
(ajaran islam), sesuatu yang dilarang atau diharamkan adalah 3:
1) Haram karena bendanya (zatnya)
Pelarangan kegiatan muamalah ini disebabkan karena benda atau
zat yang menjadi objek dari kegiatan tersebut berdasarkan
ketentuan al Qur’an dan Hadist telah dilarang/ diharamkan.
Benda-benda tersebut, antara lain : 1. Babi, 2. Khamr (minuman
keras), 3. Bangkai binatang, 4. Darah.
2) Haram selain karena bendanya (zatnya)
Pengertian dari pelarangan atas kegiatan ini adalah suatu kegiatan
yang objek dari kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda
yang diharamkan karena zatnya artinya benda-benda tersebut
3
Basic Training: Fiqh and Instrument on Islamic Capital Market
12
benda-benda yang dibolehkan (dihalalkan). Akan tetapi benda
tersebut menjadi diharamkan disebabkan adanya unsur :
a. Tadlis
b. Taghrir/ Gharar
c. Riba
d. Terjadinya : Ikhtikar dan Bay Najash
3) Tidak sahnya akadnya
Seperti halnya dengan pengharaman disebabkan karena selain
zatnya maka pada kegiatan ini benda yang dijadikan objeknya
adalah benda yang berdasarkan zatnya dikategorikan halal
(dibolehkan) tetapi benda tersebut menjadi haram disebabkan
akad atau penjanjian yang menjadikan dasar atas transaksi
tersebut dilarang/ diharamkan oleh ajaran Islam.
Perjanjian-perjanjian tersebut, antara lain:
1. Ta’aluq
2. Terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek dan periodenya
sama.
Bentuk-bentuk akad (perjanjian) dalam islam
Akad dalam bahasa Arab artinya perikatan atau perjanjian
atau pemufakatan. Adapun pengertian berdasarkan fiqh maka Akad
adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul
(pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang
berpengaruh pada objek perikatan.4 Berdasarkan pengertian tersebut
maka akad adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan kedua
belah pihak atau lebih, yang melakukan perjanjian. Ajaran Islam
menekankan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh dua belah
pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan
kehendak syariat (hukum Islam).
4
M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fidh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers,2003),
cetakan 1, hlm 101.
13
Oleh karena itu akad menurut ajaran Islam adalah sesuatu
yang penting. Hal ini disebabkan akad boleh dikatakan akan terjadi
dalam setiap kegiatan yang ada hubungan dengan muamalah. Kita
akan menemukan penggunaan akad-akad yang sama di berbagai
kegiatan ekonomi seperti perbankan, asuransi maupun pasar modal.
Akad yang sering dilakukan di masyarakat adalah : Al Bay
(Jual Beli, perdagangan, perniagaan). Para Ulama mengistilahkan
menjadi : tukar menukar harta atas dasar saling ridha5. Adapun yang
menjadi objek dari pertukaran dapat berupa Ayn dan Dayn. Ayn
adalah benda-benda yang berupa real asset berupa barang maupun
termasuk pula jasa dan bisnis. Sedangkan pengertian dayn adalah
financial asset yaitu berupa uang dan surat berharga.
Pertukaran antara ayn dengan ayn labih dikenal dengan
istilah barter. Ajaran Islam mengatur bahwa barter dapat dibolehkan
untuk benda-benda yang berlainan jenis, misalnya barter yang sering
dilakukan oleh masyarakat pedesaan berupa beras dengan hasil
pertanian lain. Sedangkan bagi benda yang sejenis tidak
diperbolehkan kecuali secara kasat mata benda tersebut sejenis
tetapi memiliki mutu yang berbeda serta memuhi persyaratan
tertentu.
Sedangkan yang lazim dilakukan di masyarakat modern adalah
pertukaran antara ayn dengan dayn. Beberapa akad yang terjadi dari
pertukaran ini antara lain:
1. Tunai/ Naqdan
2. Murabahah
3. Salam
4. Istishna
5. Ijarah
6. Ju’alah
5
Imam Santoso, Lc, Fiqh Muamalah, Jakarta:Pustaka Tarbiatuna, 2003), cetakan1, hlm 19.
14
Disamping kegiatan pertukaran, kita pun mengenal kegiatan
percampuran. Pengertian dari percampuran andalah suatu akad
antara dua atau lebih pihak yang bertujuan untuk bekerja sama
melakukan suatu kegiatan bisnis dimana masing-masing pihak
melakukan menyerahkan sejumlah dana atau jasa. Bentuk-bentuk
akad untuk kegiatan percampuran tersebut adalah:
1. Mudharabah
2. Musyarakah
Akad-akad tersebut diatas, akan selalu kita temui dalam
kegiatan investasi syariah di pasar modal. Hal tersebut dikarenakan
selain terjadi pertukaran (al bay-jual-beli) di pasar modal pun kita
mengenal suatu kegiatan percampuran misalnya yang terjadi di
penerbitan saham suatu perusahaan.
2. Fatwa DSN yang mengatur tentang kegiatan investasi syariah
Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa terdapat
karekteristik tersendiri dalam melakukan investasi syariah, termasuk
juga di sektor pasar modal. Batasan tersebut adalah berupa
kesesuaian suatu produk investasi atas prinsip-prinsip ajaran Islam.
Dewan Syariah Nasional (DSN) suatu lembaga dibawah MUI (Majelis
Ulama Indonesia) yang dibentuk tahun 1999 telah megeluarkan
ketentuan mengenai kegiatan investasi di pasar modal syariah.
Ketentuan tersebut dituangkan kedalam beberapa fatwa MUI tentang
kegiatan investasi yang sesuai syariah ke dalam produk-produk
investasi di Pasar Modal Indonesia.
Fatwa DSN Nomor : 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober
2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip
Syariah Di Bidang Pasar Modal6, telah menentukan tentang kriterian
produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada
intinya, produk tersebut harus mememuhi syarat, antara lain :
6
Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta (Bank Indonesia-Dewan
Syariah Nasional: 2003, Edisi 2) hlm 263.
15
1) Jenis Usaha, produk barang dan jasa yang diberikan serta cara
pengelolaan perusahaan Emiten tidak merupakan usaha yang
dilarang oleh prinsip-prinsip Syariah, antara lain :
a. Usaha perjudian atau permaian yang tergolong judi atau
perdagangan yang dilarang.
b. Lembaga Keuangan konvensional (ribawi), termasuk
perbankan dan asuransi konvensional.
c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan
minuman haram.
d. Produsen, distributor, dan/ atau penyedia barang/ jasa yang
merusak moral dan bersifat mudarat.
2) Jenis Transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian
serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya
mengandung unsur dharar, gharar, maysir, dan zhulm meliputi :
najash, ba’i al ma’dun, insider trading, menyebarluaskan
informasi yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan
transaksi yang dilarang, melakukan investasi pada perusahaan
yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan
kepada lembaga keaungan ribawi lebih dominan dari modalnya,
margin trading dan ikhtikar.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka produk-produk
investasi di pasar Modal yang sesuai prinsip syariah tersebut dapat
berupa:
a) Saham
Produk investsi berupa Saham pada prinsipnya sudah sesuai
dengan ajaran Islam. Dalam teori percampuran, Islam mengenal akad
syirkah atau musyarakah yaitu suatu kerjasama antara dua atau lebih
pihak untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak
menyetorkan sejumlah dana, barang atau jasa.
16
Adapun jenis-jenis syirkah yang dikenal dalam ilmu fikih yaitu:
‘inan, mufawadhah, wujuh, abdan, mudharabah. Pembagian tersebut
diadasarkan pada jenis setoran masing-masing pihak dan siapa
diantara pihak tersebut yang mengelola kegiatan usaha tersebut.
Fatwa diatas telah menentukan bagaimana memilih saham-
saham yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perkembangannya
telah banyak negara –negara yang telah menentukan batasan suatu
saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Misalnya
Malaysia, Amerika serikat melaui Dow Jones Islamic Index.
Sementara itu beberapa institusi keuangan dunia telah membuat pula
batasan-batasan untuk kategori saham syariah antara lain : Citi Asset
Management Group, Wellington Management Company, Islamic.com
dan sebagainya
b) Obligasi
Obligasi berdasarkan definisinya adalah suatu surat berharga
jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan oleh emiten
kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bungan
pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo
kepada pemegang obligasi.
Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa
obligasi adalah suatu produk yang tidak sesuai ajaran Islam. Menurur
ajaran Islam maka suatu hutang piutang termasuk kegiatan tabarru
(kebajikan), sehingga diharamkan untuk mendapatkan sesuatu dari
kegiatan tersebut. Misalnya seseorang meminjam uang Rp.
1.000.000,00 maka yang memberikan pinjaman tidak boleh meminta
kelebihan dana dari pinjaman tersebut.
Pengertian ini sangat bertentangan dengan pengertian
obligasi yang kita kenal sekarang. Hal ini dikarenakan obligasi
biasanya digunakan untuk kegiatan usaha/ bisnis. Dalam ajaran Islam
kegiatan usaha/bisnis diketegorikan kegiatan tijarah. Secara logika
17
apabila seseorang meminjan dana untuk kegiatan bisnis maka pihak
yang meminjamkan berhak atas sebagian keuntungan atas usaha
tersebut.
Sebagai solusi dari permasalahan tersebut maka DSN melalui
fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002
tentang Obligasi Syariah telah melakukan redifinisi dari pengertian
obligasi. Pengertian obligasi syariah dalam fatwa tersebut adalah
suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah
yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang
mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang
obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali
dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi
syariah, antara lain:
1. Mudharabah
2. Murabahah
3. Salam
4. Istishna
5. Ijarah
c) Reksa Dana
Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya
diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Fatwa
DSN Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 18 April 2000 tentang
Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah telah
mendefiniskan tentang Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang
beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam
bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (shahib al-mal/rabb
al-maal) dengan manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal,
18
maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan
pengguna investasi.
Berdasarkan hal tersebut maka batasan untuk produk-produk
yang dapat dijadikan portofolio bagi Reksa Dana Syariah adalah
produk-produk investasi sesuai dengan ajaran Islam.
B. Perkembangan Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia
Sejak diluncurkannya reksadana syariah pertama kali yaitu
reksadana Danareksa Syariah 25 Juni 1997, perkembangan instrumen
syariah terus mengalami perkembangan walaupun lambat namun pasti,
terlebih era tahun 2002 sampai dengan pertengahan tahun 2004,
instrumen syariah baik reksadana maupun obligasi mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu reksadana sampai saat in
berjumlah 10 reksadana (termasuk 2 reksadana yang tidak aktif/bubar)
dan sebanyak 10 (sepuluh) emiten yang telah menerbitkan obligasi
berbasis syariah.
Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan Pasar Modal
Syariah adalah antara lain :
pertama, Perkembangan macam instrumen pasar modal sesuai dengan
syariah yang dikuatkan dengan fatwa DSN – MUI;
kedua, Perkembangan transaksi sesuai syariah atas instrumen pasar
modal syariah; dan
ketiga, Perkembangan kelembagaan yang memantau macam dan
transaksi pasar modal syariah (termasuk Bapepam Syariah, Lembaga
Pemeringkat Efek Syariah dan Dewan Pengawas Islamic Market/Index).
Dilihat dari tingkat hasil (potensi return) yang diperoleh, khusus
industri reksadana syariah terbilang tinggi dibanding reksadana
konvensional, yaitu reksadana syariah rata-rata memberikan return 13
%, sementara reksadana konvensional rata-rata memberikan return 12
%. Merujuk kepada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN-
19
MUI/IX/2002, "Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka
panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada
pemegang Obligasi Syari’ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar
pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari’ah berupa bagi
hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh
tempo". Sebagai tindak lanjut atas fatwa di atas, pada Oktober 2002 PT.
Indosat Tbk telah mengeluarkan obigasi syariah yang pertama kali di
pasar modal Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75 %, suatu tingkat
imbal hasil (return) yang cukup tinggi dibanding rata return obligasi
dengan prinsip riba/konvensional.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karim Business
Consulting tahun 2003, mayoritas saham yang tercatat di Bursa Efek
Jakarta (BEJ) terdiri dari 333 saham emiten yang tercatat, diantaranya
236 saham sesuai dengan prinsip syariah dan layak untuk ditransaksikan
dalam pasar modal syariah. "Kesesuaian dalam prinsip tersebut
didasarkan kepada produk yang dihasilkan emiten dan transaksi
sahamnya di BEJ. Sedangkan sisanya 59 saham tergolong "haram" atau
tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham perbankan, consumer
product (minuman keras) dan rokok. Sisanya 34 saham tergolong subhat
seperti saham industri perhotelan dan 4 saham mudharat.
Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2000 PT Bursa Efek Jakarta
(BEJ) telah meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) merupakan
“Benchmark” bagi saham-saham yang berisikan saham-saham likuid dan
memenuhi prinsip syariah Islam. Tujuan pembentukan JII adalah untuk
meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada
saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam
menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di Bursa. JII juga
diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas
saham berbasis syariah di Indonesia. Anggota JII terdiri dari 30 saham
yang mewakili + 42% dari kapitalisasi pasar di BEJ dan anggota JII akan
20
ditinjau kembali tiap 6 bulan sekali, tepatnya bulan Januari dan bulan
Juni pada tiap-tiap tahunnya.
Berdasarkan lampiran Pengumuman BEJ No. Peng-175/BEJ-
DAG/U/06-2004 tanggal 25 Juni 2004, anggota JII Periode Juli 2004 s/d
Desember 2004, adalah sebagai berikut :
Tabel 3
Anggota JII Periode Juli 2004 s.d. Desember 2004
No Nama Emiten No Nama Emiten
1. Aneka Tambang (Persero) 16 Kawasan Industri Jababeka
2. Astra Agro Lestari 17 Limas Stokhomindo
3. Astra Graphia 18 London Sumatera
4. Bakrie & Brothers 19 Multipolar
5. Barito Pacific Timber 20 Perusahaan Gas Negara (Persero)
6. Bumi Resources 21 Semen Cibinong
7. Ciputra Development 22 Semen Gresik (Persero)
8. Dankos Laboratories 23 Summarecon Agung
9. Enseval Putra Megatrading 24 Tambang Batubara Bukit Asam
10. Gajah Tunggal 25 Telekomunikasi Indonesia
11. Indocement Tunggal Prakasa 26 Tempo Scan Pacific
12. Indofood Sukses Makmur 27 Timah
13. Indosat 28 Trias Sentosa
14. International Nickel Ind 29 Unilever Indonesia
15. Kalbe Farma 30 United Tractors
Adapun perkembangan instrumen dan transaksi pasar modal
sesuai dengan prinsip syariah s/d September 2004 adalah sebagaimana
data pada tabel berikut :
21
Tabel 4
Penerbit Obligasi Syariah s/d September 2004
No. Instrumen inv. syariah Efektif Total (Rp.) Indikasi return %
1. Indosat Syariah Mudharabah (2002) 30-Oct-02 175 m 16,75
2. Bank Muamalat Syariah Subordinasi 30-Jun-03 200 m 17
3. Cilindra Perkasa I Th. 2003 18-Sep-03 60 m 14
4. Bukopin Syariah Mudharabah 2003 30-Jun-03 45 m 15
5. Berlian Laju Tanker Mudharabah 2003 05-Dec-03 60 m 13
6. BSM Mudharabah 2003 22-Oct-03 200 m 13
7. Obligasi Syariah PTPN VII 2004 18-Mar-04 75 m 13,5
8. Matahari Putra Prima Ijarah 28-Apr-04 150 m 13,80
9. Sona Topas Tourism Ijarah 17-Jun-04 52 m 13,5 – 14,5
10. Citra Sari Makmur Ijarah 2004 29-Jun-04 100 m 13,5 – 14,5
Total 1.117 m
Tabel 5
Perbandingan Jumlah Obligasi Syariah vs Total Obligasi dan
Perbandingan Nilai Emisi Obligasi Syariah vs Total Nilai Emisi Obligasi
Perbandingan Jumlah Obligasi Perbandingan Nilai Emisi Obligasi Syariah vs Total
Syariah vs. Total Obligasi Nilai Emisi Obligasi (Rp. Milyar)
Thn % %
Syariah Obligasi Syariah Obligasi
2000 0 91 0% 0 28.787,40 0%
2001 0 94 0% 0 31.662,40 0%
2002 0 100 0% 0 37.812,40 0%
2003 6 135 4,44% 740,00 63.635,50 1,16%
2004 10 145 6,89% 1.117,00 75.055,30 1,48%
Tabel 6
Penerbit Reksadana Syariah
No. Reksadana Tgl. Efektif
1. Batasa Syariah 21 Juli 2003
2. Dompet Dhuafa Batasa Syariah 20 Juli 2004
3. BNI Dana Plus Syariah 21 April 2004
4. BNI Dana Syariah 21 April 2004
5. PNM Syariah 25 Mei 2000
6. Danareksa Syariah Berimbang 24 Oktober 2000
7. AAA Syariah 12 Agustus 2004
8. PNM Amanah Syariah 26 Agustus 2004
9. Danareksa Syariah (telah bubar) 25 Juni 1997
10. Rifan Syariah (telah bubar) 11 September 2002
22
Tabel 7
Perbandingan Jumlah Reksa Dana Syariah vs Seluruh Reksa Dana
dan Perbandingan NAB
Perbandingan Jumlah Reksa Dana
Syariah vs. Seluruh Reksa Dana Perbandingan NAB (Rp. Milyar)
Tahun
Syariah Reksa Dana % Syariah Reksa Dana %
2000 2 94 2,13% 25,26 5.515,95 0,46%
2001 2 108 1,85% 25,96 8.003,77 0,32%
2002 3 131 2,29% 29,47 46.613,83 0,06%
2003 4 180 2,22% 66,94 69.455,22 0,10%
2004 8*) 215 3,72% 285,59 94.539,45 0,30%
Keterangan : *) tidak termasuk 2 (dua) reksadana syariah yang telah bubar.
C. Perkembangan Investasi Syariah di Pasar Modal Luar Negeri
Sejarah perkembangan industri keuangan syariah yang meliputi
perbankan, asuransi dan pasar modal pada dasarnya merupakan suatu
proses sejarah yang sangat panjang. Lahirnya Agama Islam sekitar 15
(lima belas) abad yang lalu meletakkan dasar penerapan prinsip syariah
dalam industri keuangan, karena di dalam Islam dikenal kaedah
muamalah yang merupakan kaedah hukum atas hubungan antara
manusia yang di dalamnya termasuk hubungan perdagangan dalam arti
yang luas. Namun demikian, perkembangan penerapan prinsip syaria
mengalami masa surut selama kurun waktu yang relatif lama pada masa
imperium negara-negara Eropa. Pada masa tersebut negara-negara di
Timur Tengah serta negara-negara Islam lain hampir semuanya menjadi
wilayah jajahan negara-negara Eropa.
Dalam perkembangan selanjutnya, dengan banyaknya negara
Islam yang terbebas dari penjajahan dan semakin terdidiknya generasi
muda Islam, maka ajaran Islam mulai meraih masa kebangkitan kembali.
Sekitar tahun 1960-an banyak cendekiawan moslem dari negara-negara
Islam sudah mulai melakukan evaluasi ulang atas penerapan sistem
hukum Eropa dalam industri keuangan dan memperkenalkan penerapan
prinsip syariah islam dalam industri keuangan.
23
Pada saat-saat awal prinsip syariah diterapkan pada industri
perbankan yaitu ditandai dengan didirikannya bank Islam pertama di
Cairo pada sekitar tahun 1971 dengan nama “Nasser Social Bank” yang
operasionalnya berdasarkan sistem bagi hasil (tanpa riba). Berdirinya
Nasser Social Bank tersebut, kemudian diikuti dengan berdirinya
beberapa bank Islam lainnya seperti Islamic Development Bank (IDB)
dan the Dubai Islamic pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Egypt,
Faisal Islamic Bank of Sudan dan Kuwait Finance House tahun 1977.
Pada sektor di luar industri perbankan, penerapan prinsip
syariah juga telah diterapkan pada industri asuransi (takaful) dan
industri Pasar Modal. Pada bidang Pasar Modal, prinsip syariah saat ini
diterapkan pada instrumen obligasi, saham dan fund (Reksa Dana).
Adapun negara yang pertama kali mengintrodusir untuk
mengimplementasikan prinsip syariah di sektor pasar modal adalah
“Jordan dan Pakistan”, karena kedua negara tersebut telah menysusun
dasar hukum penerbitan obligasi syariah. Selanjutnya pada tahun 1978,
Pemerintah Jordan melalui Law Nomor 13 tahun 1978 telah mengijinkan
Jordan Islamic Bank untuk menerbitkan Muqaradah Bond. Ijin
penerbitan Muqaradah Bond ini kemudian ditindaklanjuti dengan
penerbitan Muqaradah Bond Act pada tahun 1981, sedangkan
pemerintah Pakistan pada pada tahun 1980 menerbitkan the Madarabas
Company dan Madarabas Ordinance.
Walaupun pembentukan kerangka hukum instrumen obligasi
syariah pertama kali dilakukan oleh Jordan dan Pakistan, namun
demikian sampai dengan saat ini di kedua negara tersebut belum ada
perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah. Berdasarkan informasi
yang dimuat dalam IOSCO Report of The Islamic Capital Market Task
Force of The International Organization of Securities Commissions, bond
syariah yang pertama kali diterbitkan dan cukup sukses adalah obligasi
syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Malaysia pada tahun 1983,
24
yaitu the Government Investment Issue (GII). Pada awalnya the
Government Investment Issue diterbitkan berdasarkan konsep qardh
hasan yang tidak dapat diperdangkan pada pasar sekunder, namun
dikemudian hari konsep qardh hasan the Government Investment Issue
dirubah menjadi obligasi yang bersifat bai’ al-Inah sehingga the
Government Investment Issue tersebut dimungkinkan untuk
diperdagangkan pada pasar sekunder. Secara umum perkembangan
data dan statistik pasar modal syariah tergambar sebagai berikut :
a. Malaysia
Pasar Modal Syariah di Malaysia terbentuk pada awalnya
karena besarnya permintaan pasar pada awal tahun 90-an. Keberhasilan
penerapan perbankan syariah memicu investor untuk dapat berinvestasi
sesuai dengan kaidah-kaidah investasi secara islami.
Pada tahun 1994 sebagai jawaban atas permintaan pasar di
atas, pemerintah Malaysia melalui Securities Commission Malaysia
membentuk Islamic Capital Market Unit (ICMU) dan Islamc Instrument
Stuy Group (IISG). ICMU ini bertugas melakukan riset dan
pengembangan produk Pasar Modal Islam dan melakukan analisa
terhadap semua efek yang tercatat di bursa-bursa Malaysia, disamping
itu ICMU juga berfungsi sebagai tenaga riset dan sekretariat bagi SAC.
Dalam perkembangannya IISG kemudian berubah nama
menjadi Syariah Advisory Council (SAC) pada tahun 1996. SAC ini
bertugas memberikan masukan kepada Securities Commission atas
semua hal yang berhubungan dengan pengembangan Pasar Modal
Islam dan sebagai pusat referensi, disamping itu SAC juga melakukan
pengkajian efek-efek konvensional yang sudah ada dari perspektif
syaiah serta melakukan pengkajian dan pengembangan atas efek dan
instrument pasar modal lainnya. Sebagai hasil dari pengkajian tersebut,
SAC mengeluarkan daftar efek-efek yang telah sesuai dengan prinsip
25
syariah. Selanjutnya daftar tersebut akan di up-date dua kali dalam
setahun dan disebarluaskan secara gratis.
Saat ini, berbagai instrument pasar modal syariah telah
tersedia bagi investor antara lain Reksa Dana Syariah, Saham Syariah,
Index Syariah dan Obligasi Syariah. Reksa Dana Syariah pertama berdiri
pada tahun 1993. Data sampai dengan tahun 2002, Malaysia telah
mempunyai 36 (tiga puluh enam) Reksa Dana Syariah dari 174 (seratus
tujuh puluh empat) total Reksa Dana yang ada di Malaysia. Total
pemegang unit Reksa Dana Syariah sebanyak 288.132 investor. Total
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah mencapai 5% (lima per
seratus) dari total NAB industri Reksa Dana di Malaysia.
Pada pasar modal Malaysia, saham yang sesuai dengan
prinsip syariah sampai dengan tahun 2003 terlah tercatat sebanyak 684
(enam ratus delapan puluh empat) saham syariah perusahaan yang
terdiri dari 397 (tiga ratus sembila puluh tujuh) saham pada papan
utama, 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) saham pada papan kedua dan
10 (sepuluh) saham pada papan Mesdaq. Jumlah total saham tersebut
mencapai 79% dari total saham yang tercatat atau sekitar 60% dari total
kapitalisasi pasar di malaysia.
Tabel 8
Kapitalisasi pasar saham yang sesuai dengan prinsip syariah di Malaysia
Tahun Kapitalisasi pasar Saham % dari total kapitalisasi pasar
Syariah (juta USD)
1998 55.982,8 56,00
1999 70.082,4 48,00
2000 65.129,3 54,70
2001 75.131,6 59,20
2002 76.426,3 57,55
2003 102.926,3 57,70
Sumber : IOSCO Annual Report 2003
26
Adapun Index Syariah diluncurkan pertama kali oleh Kuala
Lumpur Stock Exchange pada tahun 1999. Index Syariah dimaksud
berfungsi untuk melihat kinerja saham-saham syariah yang tercatat pada
papan utama.
Sedangkan Obligasi Syariah di Malaysia dibentuk dan
direstrukturisasi berdasarkan kontrak-kontrak yang bernuansa islami.
Sampai dengan bulan September 2002 total nilai obligasi syariah di
Pasar Modal Malaysia mencapai USD 15,52 miliar (43% dari total nilai
obligasi yang tercatat di pasar modal Malaysia), selain itu terdapat
instrumen lain yaitu Islamic Unit Trust . Sampai dengan tahun 2002
terdapat 30 Islamic Unit Trust dimana 4 unit trust dikelola oleh
pemerintah dan 26 unit trust dikelola oleh swasta. Adapun nilai total
Islamic Unit Trust mencapai RM 3,2 milyar.
Adapun faktor lain yang ikut memberikan kontribusi adalah,
perkembangan Labuan International Financial Exchange (LFX) ternyata
juga memicu peningkatan kegiatan Pasar Modal Syariah di Malaysia.
LFX menyediakan fasilitas pencatatan dan perdagangan instrumen
keuangan internasional. LFX mencatat Global Sukuk pertama di dunia
pada bulan Januari 2002 yang nilainya mencapai USD 150 juta. Hingga
akhir tahun 2002 tercatat instrumen dengan kapitalisasi pasar senilai
USD 1,6 miliar dimana 3 instrumen diantaranya adalah obligasi syariah.
Kesuksesan Malaysia dalam menerbitkan instrumen obligasi
yang menerapkan prinsip syariah tersebut mendorong beberapa negara
Islam lain untuk menerbitkan instrumen serupa seperti the Central Bank
of Kuwait yang menerbitkan obligasi syariah untuk mendanai pembelian
aset-aset yang dikelola oleh negara selain Gulf Co-operation Council
states serta Iran yang menerbitkan instrumen obligasi yang berbasisikan
mudharabah. Secara umum tergambar dalam tabel berikut :
27
Tabel 9
Daftar negara penerbit obligasi syariah berdasarkan laporan IOSCO
per-31 Desember 2003
No. NEGARA PENERBIT NILAI (juta US$)
1. Qatar 700
2. Islamic Development Bank (Global) 400
3. Bahrain 1.000
4. Malaysia 22.680
5. Malaysia (Global) 600
6. Guthrie Bhd (Global) 150
7. Indonesia 119
8. Singapura 35
9. Sudan 148
Total 25.832
Secara umum dapat disebutkan bahwa instrumen obligasi
syariah yang cukup dikenal dan diterima oleh para investor di Malaysia
adalah obligasi syariah yang berbasiskan ijarah. Hal ini dapat diketahui
dari tingkat berhasilnya obligasi yang berbasisiskan ijaraah yang
diterbitkan oleh pemerintah Malaysia dan Qatar, Guthrie Berhad maupun
organisasi multilateral seperti the Islamic Development Bank (IDB).
Di lihat dari pendekatan geografi, para investor instrumen
obligasi syariah terutama yang diterbitkan oleh Malaysia, Qatar dan
Islamic Development Bank adalah sebagai berikut :
Tabel 10
1. Komposisi persentase investor terhadap Malaysia Global Bond
No. WILAYAH PERSENTASE
1. Timur Tengah 51%
2. Asia 30%
3. Eropa 15%
4. USA 4%
Tabel 11
2. Komposisi persentase investor terhadap Qatar Global Bond
No. WILAYAH PERSENTASE
1. Timur Tengah 72%
2. Asia 13%
3. Eropa 14%
4. USA 1%
28
Tabel 12
3. Komposisi persentase investor atas Islamic Development Bank Bond
No. WILAYAH PERSENTASE
1. Timur Tengah 70%
2. Asia 17%
3. Eropa 13%
b. Bahrain
Bahrain mengembangkan Pasar Modal Syariah karena adanya
permintaan pasar yang cukup tinggi. Hal ini disambut baik oleh Kerajaan
Bahrain yang mempunyai cita-cita untuk mewujudkan Bahrain sebgai
basis terbesar keuangan dunia.
Kegiatan ekonomi di Bahrain berada di bawah pengawasan
satu badan yaitu Bahrain Monetary Agency (BMA). Bahrain Monetary
Agency merupakan pihak regulator yang tidak hanya membidangi produk
perbankan, akan tetapi juga kegiatan pasar modal di Bahrain. Bahrain
Monetary Agency ini didirikan pada tahun 1973 dengan beberapa
direktorat ada di dalamnya, diantaranya adalah Executive Director
Financial Institution Suervision (EDFIS) yang berwenang mengawasi
kegiatan pasar modal. Kemudian di dalam EDFIS itu sendiri terdapat
suatu sub direktorat khusus yang mempunyai kewenangan terhadap
perkembangan produk keuangan syariah, adapun direktorat dimaksud
adalah Director Islamic Financial Institution (DIFI).
Adapun secara umum data jenis saham-saham syariah yang
tercatat di Bahrain Stock Exchange sampai dengan tahun 2003
mencapai sekitar 6,5% (enam setengah per seratus) sebagaimana tabel
berikut :
29
Tabel 13
Nilai kapitalisasi saham-saham syariah di Bahrain
sampai dengan tahun 2003 adalah sebagai berikut :
Kapitalisasi pasar Saham % dari total kapitalisasi
Tahun
Syariah (juta USD) pasar
1998 411,8 6,13
1999 462,7 6,46
2000 647,3 9,77
2001 612,9 9,30
2002 603,2 7,98
2003 621,2 6,40
Sumber : IOSCO Annual Report 2003
Bahrain Monetary Agency sebagai otoritas keuangan di
Bahrain terus melakukan pengkajian dan meluncurkan produk-produk
pasar modal yang inovatif dan modern. Sebagai hasil dari pengkajian
tersebut, pada bulan September 2001 pasar modal syariah di Bahrain
mulai mengalami peningkatan yang sangat tajam dimana untuk pertama
kalinya Bahrain Monetary Agency (BMA) meluncurkan produk syariah
berupa ijara sukuk (obligasi) . Kemudian pada tanggal 20 Juni 2004
Bahrain Monetary Agency (BMA) kembali meluncurkan Islamik
Internatinal Bonds yang pertama yaitu berupa ijara sukuk senilai USD
250 juta sehingga total nilai obligasi syariah yang diluncurkan oleh
Bahrain Monetary Agency menjadi USD 1,03 miliar.
Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2004, Bahrain Monetary
Agency mengaluarkan obligasi syariah yang mempunyai jatuh tempo
terpanjang yaitu 10 tahun. Obligasi tersebut senilai 40 juta Dinar Bahrain
atau senilai USD 106 juta sehingga total nilai obligasi syariah yang
diluncurkan Bahrain Monetary Agency menjadi USD 1,136 miliar.
Dengan itu maka Bahrain merupakan negara pertama yang
mengeluarkan obligasi dengan nilai terbesar di dunia.
Seperti halnya Malaysia, Bahrain juga menyediakan fasilitas
pencatatan dan perdagangan surat-surat berharga komersial berbasis
30
islami internasional, yaitu melalui International Islamic Financial Market
(IIFM). International Islamic Financial Market terbentuk atas kerja sama
antara Islamic Development Bank, Bahrain Monetary Agency, The
Central Bank of Indonesia, The Labuan Offshore Financial Services
Authority Malaysia, The Central Bank of Sudan dan Ministry of Finance
of Brunei Darussalam. International Islamic Financial Market
menyediakan suatu bentuk kerja sama untuk meningkatkan
perkembangan Islamic Financial Market berbasis syariah. IIFM
beroperasi mulai bulan April 2002 dan hingga saat ini mempunyai 18
anggota termasuk Bank Muamalat Indonesia.
Hingga saat ini terdapat banyak instrumen pasar modal yang
beredar di Bahrain, diantaranya saham dan obligasi. Disamping itu,
Bahrain Monetary Agency juga sedang memproses dan mengkaji Isamic
Repurchase Agreement (Repo) yang akan dicatatkan dan
diperdagangkan di Bahrain Stock Eexchange. Repo tersebut juga dapat
diperdagangkan d luar bursa antara bank-bank partisipan.
Secara umum, penerapan prinsip syariah pada instrumen
saham dilakukan berdasarkan penilaian atas saham yang diterbitkan
oleh masing-masing perusahaan tesebut, karena instrumen saham
secara natural telah sesuai dengan prinsip syariah mengingat sifat
saham dimaksud bersifat penyertaan. Para ahli fiqih berpendapat bahwa
suatu saham dapat dikatergorikan memenuhi prinsip syariah apabila
kegiatan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut tidak tercakup
pada hal-hal yang dilarang dalam syariah islam, seperti :
a. alkohol;
b. perjudian;
c. produksi yang bahan bakunya berasal dari babi;
d. pornografi;
e. jasa keuangan yang bersifat konvensional;
f. asuransi yang bersifat konvensional.
31
Penilaian kesyariahan suatu saham disamping dilihat dari
sektor kegiatan usaha oleh perusahaan yang bersangkutan, juga bisa di
dilihat dari sisi permodalan dari perusahaan dimaksud, seperti:
a. rasio atas utang dan ekuitas (debt to equity ratio);
b. cash and interest bearing securities to equity ratio;
c. rasio atas kas dan aset (cash to asset ratio).
Di beberapa negara proses screening (penyaringan) atas
saham yang memenuhi prinsip syariah dilakukan oleh lembaga yang
berbeda. Di Malaysia proses screening kesyariahan suatu saham
dilakukan oleh Shariah Advisory Council (SAC) yang berada pada
Securities Commision, sedangkan di negara lain proses screening
kesariahan suatu saham dapat juga dilakukan oleh lembaga swasta.
Secara garis besar perkembangan kapitalisasi pasar atas saham yang
memenuhi prinsip syariah di beberapa negara islam adalah sbb :
Tabel 14
Kapitalisasi Pasar Saham Syariah di Bahrain dan Malaysia
BAHRAIN MALAYSIA
TH
KAPITALISASI PASAR % DARI TOTAL KAPITALISASI % DARI TOTAL
(JUTA US$) KAPITALISASI PASAR KAPITALISASI
PASAR (JUTA US$) PASAR
1998 411.8 6.13% 55,982.8 56.00%
1999 462.7 6.46% 70,082.4 48.00%
2000 647.3 9.77% 65,129.3 54.70%
2001 612.9 9.30% 75,131.60 59,20%
2002 603.2 7.98% 76,426.32 57.55%
2003 621.2 6.40% 102,926.32 57.70%
Tabel 15
Kapitalisasi Pasar di Bursa Efek pada beberapa negara Islam
per Desember 2003
Des 2003 Malaysia Bahrain Oman Kuwait Saudi Qatar Jordan UAE Egyp
Arabia
Listed Company
906 43 130 112 70 29 178 15 157
Kapitalisasi
Pasar (Juta US$) 165.0 28.7 4.7 57.8 151.7 25.7 10.7 13.5 21.0
32
Reksa Dana Syariah (Islamic Fund)
Reksa Dana Syariah (Islamic Fund) pada dasarnya juga
merupakan Reksa Dana biasa/ umum, hanya saja pengelolaannya
dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dalam melakukan
pengelolaan, agar Reksa Dana dimaksud senantiasa selalu sesuai
dengan prinsip syariah, maka biasanya Reksa Dana tersebut akan
membentuk Syariah Board.
Beberapa bentuk Islamic Equity fund yang dikenal saat ini
antara lain realty dan property fund, investment dan mudarabah fund,
commodit fund dan leasing (ijarah) fund. Dalam kurun waktu antara 1994
sampai dengan akhir 2001, diperkirakan telah diterbitkan sekitar 120
Islamic Fund, baik yang diterbitkan oleh institusi-institusi Islam maupun
oleh institusi konvensional.
Sampai dengan tahun 2003 pertumbuhan Islamic equity fund
secara internasional adalah sebagai berikut :
Tabel 16
pertumbuhan Islamic equity fund secara internasional
NO. TAHUN ASET FUND (DALAM JUTA US$)
1. 1996 800
2. 1997 1200
3. 1998 2000
4. 1999 3000
5. 2000 5000
6. 2001 3800
7. 2002 3200
8. 2003 3600
33
BAB III
KENDALA PENGEMBANGAN INVESTASI SYARIAH DI PASAR
MODAL INDONESIA
Bab ini membahas hasil penelitian lapangan yang terfokus pada
kendala yang dihadapi pelaku pasar modal berkaitan dengan kegiatan
investasi syariah di pasar modal Indonesia. Disamping itu, bahwa dalam
bab ini juga dibahas hal-hal seperti : proses penyusunan daftar pertanyaan
(kuisioner), profil responden yang meliputi penentuan responden dan alasan
pemilihannya.
Selanjutnya melakukan deskripsi dan analisis atas jawaban
responden yang didapat dari daftar pertanyaan yang telah dikirimkan,
dengan menitikberatkan kepada hal-hal yang bersifat kendala dan masalah
yang dihadapi pelaku pasar di lapangan. Untuk itu metode analisis yang
tepat digunakan dalam studi ini adalah metode “analisis deskriptif dengan
pendekatan kualitatif”, yaitu melakukan kegiatan yang dimulai dari proses
penyaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kegiatan suatu obyek,
dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional baik dari sudut pandang
teoritis maupun praktis.
A. Daftar Pertanyaan (Kuesioner)
Sesuai dengan tujuan studi sebagaimana telah disebutkan di
atas diantaranya adalah, untuk mengetahui bentuk-bentuk hambatan
dan kendala apa sajakah yang dihadapi pelaku pasar di lapangan serta
yang melatar belakangi tersendatnya perkembangan investasi syariah di
pasar modal Indonesia. Disamping hal di atas, bahwa dalam rangka
membatasi pokok pembahasan agar lebih terfokus, maka pembatasan-
pembahasan dalam rangka proses penyusunan kuisioner dilakukan
dengan identifikasi atas beberapa masalah yang dianggap menjadi
kendala dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka penyusunan
kuesioner dimulai dengan : (a) mengumpulkan bahan dari berbagai
34
media dan artikel tentang investasi syariah dari pakar keuangan islam
Indonesia, dan (b) dengan mengundang narasumber untuk memaparkan
permasalahan dalam mengembangkan pasar modal syariah di
Indonesia.
Adapun secara garis besar, kuisioner disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
I. Gambaran Umum Data Perusahaan, dalam kelompok ini
diharapkan dapat diperoleh informasi umum mengenai perusahaan
yang dijadikan responden, sehingga tergambar profil responden.
II. Rencana Penerbitan Efek Syariah, dalam kelompok ini diharapkan
dapat diperoleh informasi mengenai rencana serta jenis efek syariah
yang mungkin akan diterbitkan oleh responden.
III. Masalah dan Kendala, kelompok ini merupakan inti dari studi yang
akan dilakukan, dan diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai
apakah terdapat beberapa kendala dalam mengembangkan
investasi syariah di pasar modal Indonesia, serta jenis-jenis
kendala dimaksud seperti yang telah dituangkan dalam isi
kuesioner, yaitu :
1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal
syariah dari para pelaku pasar;
2. Ketersediaan informasi tentang investasi syariah di pasar modal;
3. Minat pemodal atas Efek syariah;
4. Jenis usaha perusahaan dan penggunaan dana hasil emisi efek
syariah;
5. Proses penerbitan Efek syariah;
6. Tingkat pemahaman profesi penunjang tentang pasar modal
syariah;
7. Biaya yang dikeluarkan dan/atau Fee yang diperoleh dalam
proses penerbitan Efek syariah;
8. Mekanisme atau birokrasi proses penerbitan Efek syariah;
35
9. Jangka waktu (lama-tidaknya) proses penerbitan Efek syariah;
10. Kerangka peraturan tentang pasar modal syariah;
11. Pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait;
12. Kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan mengawasi
kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia.
IV. Harapan dan Saran, dalam kelompok ini diharapkan dapat diperoleh
informasi tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan
perbaikan menyangkut masalah-masalah yang menjadi kendala
dalam pengembangan investasi syariah di pasar modal, terutama
yang menyangkut antara lain: Kerangka Peraturan, Fungsi dan
Peran lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar
modal syariah, dan upaya sosialisasi peraturan dan mekanisme
pengawasannya.
B. Profil Responden
Dalam rangka mendapatkan informasi yang dapat dianggap
mewakili seluruh bagian pelaku pasar modal, maka studi menetapkan 3
(tiga) kelompok besar responden yang masing-masing mewakili, sisi
supply (penawaran) efek syariah, sisi intermediari yang membantu
proses penerbitan efek syariah, dan sisi demand (permintaan) efek
syariah. Ketiga kelompok besar responden tersebut masing-masing
diwakili oleh Perusahaan Publik/Emiten pada sisi supply atau penyedia
efek syariah, Penjamin Emisi Efek sebagai intermediari dalam membantu
proses penerbitan efek syariah, dan Manajer Investasi yang dianggap
pada sisi demand atau pembeli efek syariah yang sekaligus juga dapat
bertindak pada sisi supply dengan menawarkan efek reksa dana syariah
kepada pemodal.
Sebagai upaya dalam menyelaraskan penyebaran responden
agar bisa mewakili seluruh strata yang ada dalam populasi, maka
terlebih dahulu populasi dilakukan pengelompokkan ke dalam masing-
36
masing kelompok yang lebih kecil atau kelompok tertentu dan
selanjutnya dilakukan pemilihan sample secara acak (random).
Pengelompokkan yang dilakukan terhadap sample dari
populasi perusahaan publik/emiten, yaitu pertama berdasarkan Sektor
Usaha dan kemudian berdasarkan besarnya Total Aset perusahaan per
akhir tahun 2003. Sedangkan pengelompokkan untuk Penjamin Emisi
Efek berdasarkan nilai modal perusahaan dan keaktifan dalam
melakukan kegiatan penjaminan emisi efek, selanjutnya untuk Manajer
Investasi dikelompokkan berdasarkan jumlah reksa dana yang dikelola
dan jumlah dana yang dikelolanya.
Setelah pengelompokkan sebagaimana di atas, selanjutnya
ditentukan sample/ responden yang akan digunakan dalam studi ini yaitu
masing-masing adalah : emiten diambil 107 perusahaan dari total emiten
yang ada sebanyak 412 perusahaan, kemudiian untuk Penjamin Emisi
Efek (PEE) diambil sebanyak 80 perusahaan dari total 112 Perusahaan
Efek yang memiliki ijin sebagai PEE, serta untuk kelompok Manajer
Investasi (MI) diambil sebanyak 56 perusahaan dari total 100
Perusahaan Efek yang memiliki ijin sebagai Manajer Investasi (MI).
Adapun tingkat jumlah pengembalian kuesioner oleh responden
adalah, masing-masing : 23 perusahaan emiten mengembalikan
kuesioner (21,5% dari total kuisioner yang disebar), 26 Penjamin Emisi
Efek mengembalikan kuesioner (32,5% dari total kuisioner yang disebar)
dan 24 Manajer Investasi mengembalikan kuesioner (42,9% dari total
kuisioner yang disebar/disitribusikan).
Tabel 17
Proporsi responden dan tingkat pengembalian kuesioner
No Karakteristik Populasi Sample Kembali %
1 Emiten/ Perusahaan Publik 412 107 23 21,5
2 Penjamin Emisis Efek (PEE) 112 80 26 32,5
3 Manajer Investasi (MI) 100 56 24 42,9
37
C. Deskripsi dan Analisis Hasil Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan dalam studi ini dilakukan dengan antara
lain, mengirimkan daftar pertanyaan (kuisioner) kepada responden yang
notabene adalah para pelaku pasar modal yang dianggap berkompeten
dan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria untuk dijadikan responden
dimaksud. Adapun pengelompokan responden berdasarkan jenis bidang
usaha adalah sebagai berikut : Emiten/ Perusahaan Publik, Penjamin
Emisi Efek, dan Manajer Investasi.
Pada bagian ini pembahasan atas jawaban kuesioner dari para
responden akan dilakukan sesuai dengan kelompok daftar pertanyaan
masing-masing, dan selanjutnya melakukan deskripsi dan analisis atas
jawaban responden yang didapat tersebut dengan menitikberatkan
bahasan kepada hal-hal yang bersifat kendala dan masalah yang
dihadapi pelaku pasar di lapangan.
Adapun metode analisis yang dianggap tepat untuk digunakan
dalam studi ini adalah metode “analisis deskriptif dengan pendekatan
kualitatif”, yaitu melakukan kegiatan yang dimulai dari proses
penyaringan informasi dari kondisi sewajarnya dalam kegiatan suatu
obyek, dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional baik dari sudut
pandang teoritis maupun praktis. Setiap data dan atau informasi yang
diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui
keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya
bisa ditarik suatu kesimpulan secara obyektif
1. Emiten / Perusahaan Publik
Berdasarkan kuesioner yang diterima kembali dapat diketahui bahwa
sebanyak 23 perusahaan emiten mengembalikan kuesioner (21,5%)
dari total 107 emiten yang dijadikan sample. Berikut adalah
rangkuman isi kuisioner dan jawaban dari responden untuk kategori
Emiten /Perusahaan Publik.
38
a. Gambaran Umum Perusahaan
1. Bergerak di sektor apakah
Perusahaan Saudara ?
Tabel 18
Sektor Frequency Percent
1 (Pertanian) 2 8.7
2 (Pertambangan) 0 0
3 (Industri Dasar dan Kimia) 2 8.7
4 (Aneka Industri) 3 13.0
5 (Industri Barang dan Konsumsi) 2 8.7
6 (Properti dan Real Estate) 2 8.7
7 (Transportasi dan Infrastruktur) 1 4.3
8 (Keuangan) 6 26.1
9 (Perdagangan, Jasa dan Investasi) 5 21.7
Total 23 100.0
Tabel di atas memperlihatkan bahwa, dari sembilan
kategori sektor industri yang diambil sebagai sample ternyata
hanya delapan sektor yang terjaring atau mengembalikan
kuisioner yang diajukan. Sebagian terbesar dari Perusahaan
Publik/Emiten yang menjadi responden tersebut bergerak pada
masing-masing : sektor Keuangan sebanyak 6 perusahaan
(26,1%), kemudian untuk sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi
sebanyak 5 perusahaan (21,7%) sedangkan sisanya 3
perusahaan (13 %) pada sektor aneka industri, 2 perusahaan
(8,7%) masing-masing pada sektor Pertanian, Industri Dasar dan
Kimia, Industri Barang dan Konsumsi, Properti dan Real Estate,
dan 1 perusahaan (4,3%) pada sektor Transportasi dan
Infrastruktur.
Terdapat 1 (satu) responden yaitu perusahaan pada sektor
Pertambangan yang tidak terjaring atau tidak mengembalikan
kuesioner yang diajukan kepada Perusahaan Publik/Emiten pada
industri tersebut.
39
2. Berapakah Total Aset perusahaan Saudara pada akhir tahun
2003 ?
Tabel 19
Total Asset Frequency Percent
≥ Rp1 triliun 11 47.83
Rp 500 miliar – Rp999 miliar 3 13.04
<Rp 500 miliar 9 39.13
Total 23 100.0
Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa dari 23
responden yang mengembalikan kuesioner, 11 responden
(47,83%) menyatakan memiliki total aset diatas Rp 1 triliun dan 3
responden (13,04%) memiliki total aset antara Rp 500 miliar s/d
Rp 999 miliar, sedangkan 9 perusahaan (39,13%) memiliki total
aset kurang dari Rp 500 miliar. Berdasarkan data di atas terlihat
bahwa sebagian besar responden telah memiliki total aset di atas
1 trilyun, dengan demikian dapat diasumsikan bahwa dari sisi
permodalan sebagian besar responden nampaknya menganggap
tidak menjadi sebuah kendala yang berarti.
b. Rencana Penerbitan Efek Syariah
1. Apakah perusahaan Saudara mempunyai rencana untuk
menerbitkan efek syariah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan ?
Tabel 20
Jawaban Frequency Percent
Ya 2 8.69
Tidak 18 78.26
Lain-lain 3 13.04
Total 23 100.0
Tabel dari data jawaban responden terhadap pertanyaan
ini, terlihat bahwa gairah untuk menerbitkan efek syariah masih
40
sangat rendah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Untuk efek
saham tidak ada satu pun responden yang berniat akan
menerbitkan saham syariah, sebagian besar responden, yaitu 21
responden (91,30%) belum dan tidak memiliki rencana untuk
menerbitkan efek syariah. Sementara dari 23 responden secara
meyakinkan yaitu, sebanyak 18 responden (78,265) menyatakan
sama sekali tidak berniat menerbitkan efek syariah, sedangkan 3
responden (13,04%) sementara ini belum berniat menerbitkan efek
tersebut.
Sisanya yaitu hanya 2 responden (8,69%) menyatakan
telah memiliki rencana untuk menerbitkan efek syariah pada
jangka waktu 5 tahun ke depan dan kedua responden dimaksud
juga sama ingin menerbitkan efek syariah dalam bentuk obligasi.
c. Kendala dan Masalah
Jawaban responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan
kendala dan masalah sebagaimana tertuang dalam pertanyaan
”Menurut pendapat Saudara, apakah hal-hal di bawah ini menjadi
kendala dan masalah bagi perusahaan Saudara dalam
menerbitkan Efek syariah ?”, diantaranya adalah :
1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal
syariah di lingkungan perusahaan Saudara :
Tabel 21
Jawaban Frequency Percent
Ya 13 56.52
Tidak 8 34.78
Lain-lain 2 8.70
Total 23 100.0
Terhadap pertanyaan apakah faktor pengetahuan dan
pemahaman yang menjadi kendala dan masalah dalam penerbitan
efek syariah, mayoritas responden yaitu 13 perusahaan (56,52%)
41
menyatakan ya, dan 8 responden (34,78%) menyatakan faktor
tersebut bukan factor kendala dan masalah. Terdapat 2
responden (8,7%) yang menyatakan belum mempelajari dan tidak
mendalami mengenai efek syariah sehingga masing-masing
menjawab tidak mengerti.
Data pada tabel di atas terlihat bahwa ternyata tingkat
pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah
menjadi sangat dominan sebagai salah satu faktor penghambat
ketertinggalan pasar modal syariah di Indonesia.
2. Ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah :
Tabel 22
Jawaban Frequency Percent
Ya 13 56.52
Tidak 8 34.78
Lain-lain 2 8.70
Total 23 100.0
Ternyata terhadap pertanyaan apakah faktor ketersediaan
informasi tentang pasar modal syariah yang menjadi kendala dan
masalah dalam penerbitan efek syariah, responden menjawab
sama seperti jawaban pada pertanyaan sebelumnya, dimana
mayoritas responden yaitu 13 perusahaan (56,52%) menyatakan
ya, dan 8 responden (34,78%) menyatakan faktor tersebut bukan
faktor kendala dan masalah serta terdapat 2 responden (8,7%)
yang belum atau tidak mendalami mengenai efek syariah ini, yang
terlihat dari jawaban mereka masing-masing 1 responden
menyatakan belum mempelajari dan tidak mengerti.
Berdasarkan hasil jawaban responden di atas, agaknya
sebagian besar responden kurang memahami dan atau kurang
memberikan respon bahkan terhadap isi dari pertanyaan yang
42
diajukan tim studi, hal ini terbukti dengan banyaknya jawaban yang
kurang tepat dengan pertanyaan.
3. Jenis usaha perusahaan Saudara (sesuai/tidak sesuai dengan
prinsip syariah) :
Tabel 23
Jawaban Frequency Percent
Ya 4 17.39
Tidak 12 52.17
Lain-lain 7 30.43
Total 23 100.0
Jawaban responden terhadap pertanyaan di atas
memperlihatkan bahwa, ada 4 responden (17,39%) menyatakan
bahwa jenis usaha perusahaan mereka baik sesuai syariah
maupun tidak, dianggap menjadi kendala. Sedangkan 12
responden (52,17%) menyatakan bahwa jenis usaha mereka baik
sesuai syariah maupun tidak, dianggap tidak menjadi kendala.
Sementara ada 7 responden (30,43%) menjawab lain-lain dengan
rincian : (5 responden/ 21,74% menjawab tidak mengerti apakah
jenis usaha mereka menjadi kendala ataupun tidak, dan 2
responden/ 8,70% lainnya tidak dapat memberikan jawaban).
Dengan melihat jawaban responden sebagaimana data di
atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar (52,17%)
terlepas dari jenis usaha yang selama ini di jalankan baik secara
syariah maupun tidak, dianggap bukan sebagai sebuah kendala.
Sedangkan sebagian kecilnya (17,39%) dianggap bahwa jenis
usaha yang selama ini dijalankan diyakini menjadi kendala dalam
mengimplementasikan investasi syariah di pasar modal Indonesia.
Sedangkan sebagian yang lainnya (21,74%) dianggap bahwa
belum dan atau kurang paham terhadap istilah investasi syariah di
pasar modal Indonesia.
43
4. Penggunaan dana hasil emisi yang harus sesuai dengan
prinsip syariah :
Tabel 24
Jawaban Frequency Percent
Ya 13 56.52
Tidak 7 30.43
Lain-lain 3 13.04
Total 23 100.0
Hasil tabel di atas memperlihatkan bahwa, mayoritas
responden yaitu 13 responden (56,52%) yang menganggap bahwa
keharusan penggunaan dana hasil emisi yang sesuai dengan
prinsip syariah menjadi faktor penyebab kendala atau tidak
berminatnya mereka menerbitkan efek syariah. Sedangkan 7
responden (30,43%) menyatakan tidak sebagai kendala dan 3
responden lainnya (13,04) menjawab lain-lain. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana hasil emisi yang
harus sesuai dengan prinsip syariah, menurut sebagian besar
responden untuk saat ini dianggap menjadi faktor kendala dan
atau hambatan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal
Indonesia.
5. Minat pemodal atas efek syariah yang diterbitkan :
Tabel 25
Jawaban Frequency Percent
Ya 10 43.48
Tidak 6 26.09
Lain-lain 7 30.43
Total 23 100.0
Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar
responden menyatakan bahwa minimnya minat pemodal atas efek
syariah, dianggap menjadi kendala dalam penerbitan efek syariah.
44
Responden yang menjawab hal tersebut mencapai 12 perusahaan
(52,17%) dimana 10 responden (43,48%) langsung menjawab ya
dan 2 responden (8,7%) menyatakan pada jawaban lain-lain yang
pada prinsipnya sama bahwa kurangnya minat pemodal menjadi
faktor kendala. Kemudian ada 1 responden (4,34%) menyatakan
jika reksadana syariah sudah cukup berkembang, maka ada
kemungkinan pasar obligasi syariah akan prospektif.
Disamping hal di atas, terdapat 6 responden (26,09%)
yang menyatakan bahwa minat pemodal tidak menjadi kendala
dalam menerbitkan efek syariah, artinya responden beranggapan
bahwa minat pemodal dirasa cukup bagus dalam menyerap efek
syariah, sedangkan sisanya 5 responden (21,73%) dapat
disimpulkan tidak mengerti apakah faktor ini mempengaruhi
terhadap penerbitan efek syariah atau tidak.
6. Pra-proses (persiapan) penerbitan Efek syariah :
Tabel 26
Jawaban Frequency Percent
Ya 9 39.13
Tidak 10 43.48
Lain-lain 4 17.39
Total 23 100.0
Untuk pertanyaan apakah pra-proses dalam menerbitkan
efek syariah menjadi kendala bagi perusahaan Saudara dalam
menerbitkan efek syariah, jumlah responden yang menyatakan
bahwa (pra-proses) persiapan penerbitan Efek syariah menjadi
kendala dan yang menyatakan bahwa (pra-proses) persiapan
penerbitan Efek syariah tidak menjadi kendala hampir berimbang,
yaitu masing-masing 9 responden (39,13%) dan 10 responden
(43,48%). Sedangkan sisanya 4 responden (17,39%) menjawab
masing-masing adalah : 1 responden menjawab belum
45
mempelajari hal dimaksud, 1 responden menjawab belum ada
rencana, dan 2 responden menjawab secara terus terang belum
mengerti dan memahami seputar efek syariah.
Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan
pra-proses dalam menerbitkan efek syariah dianggap tidak
berpengaruh besar terhadap rencana emiten untuk menerbitkan
efek syariah di masa yang akan datang.
7. Tingkat kemampuan Penjamin Emisi Efek (PEE) tentang pasar
modal syariah :
Tabel 27
Jawaban Frequency Percent
Ya 10 43.48
Tidak 8 34.78
Lain-lain 5 21.74
Total 23 100.0
Tabel di atas memperlihatkan bahwa, atas pertanyaan
apakah tingkat kemampuan Penjamin Emisi Efek (PEE) tentang
pasar modal syariah menjadi kendala dan masalah bagi
perusahaan Saudara dalam menerbitkan Efek syariah, sebagian
besar responden yaitu 10 perusahaan (43,48%) menyatakan
benar bahwa tingkat kemampuan Penjamin Emisi Efek tentang
pasar modal syariah menjadi kendala dalam penerbitan efek
syariah. Ini artinya 43,48% responden menganggap Penjamin
Emisi Efek pada saat ini tidak cukup mampu dalam hal
pengetahuan mengenai penjaminan dalam pasar modal syariah,
sedangkan 8 responden (34,78%) menyatakan sebaliknya,
sementara itu ada 5 responden (21,74%) menjawab lain-lain yang
dapat diasumsikan bahwa ke-5 responden dimaksud dianggap
tidak mengerti atau tidak tahu apakah faktor tersebut menjadi
kendala atau tidak.
46
8. Tingkat kemampuan profesi penunjang (Notaris, Konsultan
hukum dan Akuntan publik) tentang pasar modal syariah :
Tabel 28
Jawaban Frequency Percent
Ya 8 34.78
Tidak 11 47.83
Lain-lain 4 17.39
Total 23 100.0
Hasil tabel di atas memperlihatkan bahwa, mayoritas
responden emiten di atas tidak menganggap bahwa tingkat
kemampuan profesi penunjang (Notaris, Konsultan hukum dan
Akuntan publik) tentang pasar modal syariah menjadi kendala
dalam penerbitan efek syariah, terbukti mencapai 11 perusahaan
(47,83%) yang menyatakan tidak menjadi kendala, sedangkan
sisanya 8 perusahaan (34,78%) menyatakan sebaliknya.
Sementara 4 responden (17,39%) menjawab lain-lain namun
dapat dismpulkan bahwa responden dimaksud dianggap belum
dan atau tidak mengerti akan hal seputar pasar modal syariah.
9. Biaya yang dikeluarkan dalam proses penerbitan efek syariah :
Tabel 29
Jawaban Frequency Percent
Ya 5 21.74
Tidak 13 56.52
Lain-lain 5 21.74
Total 23 100.0
Tabel di atas terlihat bahwa, sebagian besar responden
atau 13 perusahaan (56,52%) menyatakan bahwa biaya tidak
menjadi kendala dalam penerbitan efek syariah dan hanya 5
perusahaan (21,74%) yang menyatakan bahwa faktor biaya
sebagai kendala. Sedangkan 5 (21,74%) perusahaan lainnya
dapat disimpulkan tidak mengerti apakah biaya menjadi faktor
kendala atau tidak.
47
Dengan melihat data pada tabel di atas dapat disimpulkan
bahwa, ternyata biaya yang dikeluarkan dalam rangka penerbitan
efek syariah bukan merupakan kendala dan atau hambatan.
10. Mekanisme dan birokrasi proses penerbitan efek syariah :
Tabel 30
Jawaban Frequency Percent
Ya 7 30.43
Tidak 10 43.48
Lain-lain 6 26.09
Total 23 100.0
Data tabel di atas juga memperlihatkan bahwa atas
pertanyaan apakah mekanisme dan birokrasi proses penerbitan
efek syariah menjadi kendala bagi perusahaan dalam menerbitkan
efek syariah, ternyata mayoritas responden yaitu 10 perusahaan
(43,48%) menyatakan tidak ada masalah dalam hal mekanisme
dan birokrasi pada proses penerbitan efek syariah dan hanya 7
perusahaan (30,43%) yang menganggap mekanisme dan birokrasi
masih menjadi kendala bagi perusahaan dalam menerbitkan efek
syariah. Sedangkan sisanya 6 responden (26,09%) lainnya
menjawab lain-lain.
Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa
mekanisme dan birokrasi ternyata bukan merupakan hambatan
dan atau kendala dalam menerbitkan efek syariah di pasar modal
Indonesia.
11. Waktu (lama-tidaknya) proses penerbitan efek syariah :
Tabel 31
Jawaban Frequency Percent
Ya 8 34.78
Tidak 9 39.13
Lain-lain 6 26.09
Total 23 100.0
48
Hasil tabel di atas memperlihatkan bahwa, antara yang
menganggap waktu proses penerbitan efek syariah sebagai
sebuah kendala dengan yang menganggap tidak sebagai kendala,
hampir berimbang yaitu masing-masing 8 responden (34,78%) dan
9 responden (39,13%), sementara ada 6 responden (26,09%)
yang menjawab lain-lain.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masalah
“waktu” dalam proses penerbitan efek syariah dianggap bukan
merupakan sebuah kendala yang berarti.
12. Kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah :
Tabel 32
Jawaban Frequency Percent
Ya 11 47.83
Tidak 7 30.43
Lain-lain 5 21.73
Total 23 100.0
Data pada tabel di atas terlihat bahwa, sebagian besar
responden yaitu 11 responden (47,83%) menyatakan bahwa salah
satu kendala dalam penerbitan efek syariah adalah kerangka
peraturan, sementara 7 responden (30,43%) mengangap bahwa
kerangka peraturan yang ada sekarang dirasa sudah cukup dan
tidak menjadi kendala. Sedangkan sisanya 5 responden (21,73%)
dapat disimpulkan tidak mengetahui akan pengaruh kerangka
peratuan dalam rangka penerbitan efek syariah.
13. Pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait :
Tabel 33
Jawaban Frequency Percent
Ya 9 39.13
Tidak 8 34.78
Lain-lain 6 26.09
Total 23 100.0
49
Untuk pertanyaan ini, jawaban responden hampir
berimbang antara yang menganggap bahwa pola pengawasan
dari sisi syariah oleh lembaga terkait dianggap sebagai sebuah
kendala, bukan sebagai kendala atau yang dianggap kurang
memahami, yaitu masing-masing : 8 perusahaan (34,78%), 9
perusahaan (39,13%), dan 6 perusahaan (26,09%).
14. Kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan mengawasi
kegiatan pasar modal syariah di Indonesia :
Tabel 34
Jawaban Frequency Percent
Ya 8 34.78
Tidak 10 43.48
Lain-lain 5 21.73
Total 23 100.0
Tabel di atas memperlihatkan bahwa, sebanyak 10
responden (43,48%) menyatakan kelembagaan atau institusi yang
mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah di
Indonesia dianggap tidak menjadi kendala atau hambatan,
sementara 8 responden (34,78%) menyatakan sebaliknya.
Sedangkan sisanya 5 responden (21,73%) menyatakan tidak tahu
dan atau tidak mengerti tentang seputar investasi syariah di pasar
modal.
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa,
tentang kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan
mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia, dianggap
bukan merupakan sebuah kendala dan atau hambatan dalam
proses penerbitan efek syariah.
50
Adapun hasil data tambahan berkaitan dengan pertanyaan
tidak bernomor, dapat disampaikan sebagai berikut :
Pertanyaan : Menurut pendapat Saudara, adakah hal-hal lain
yang merupakan kendala dan masalah dalam
penerbitan efek syariah, mohon dijelaskan jika ada :
Hasil Tabulasi atas pertanyaan di atas adalah sebagai berikut :
Tabel 35
Jawaban Frequency Percent
memberikan jawaban 10 43.48
Tidak memberikan jawaban 13 56.52
Total 23 100.0
Data yang diperoleh dari 23 responden yang
mengembalikan kuesioner tersebut adalah : 10 responden (43%)
memberikan jawaban dan 13 responden (56,52%) tidak
memberikan jawaban. Adapun dari 10 responden yang
memberikan jawaban berkaitan dengan hal-hal lain yang menjadi
kendala dalam penerbitan efek syariah, diantaranya adalah
meliputi hal-hal sebagai berikut :
• kedudukan efek syariah tersebut bagaimana,
• aspek insentif dan perpajakan atas efek tsb belum mendapat
perhatian pemerintah,
• pengetahuan masyarakat akan efek tersebut masih terbatas
atau kurangnya sosialisasi mengenai investasi syariah si pasar
modal Indonesia kepada pelaku pasar maupun masyarakat
pada umumnya.
• peraturan yang mengatur efek syariah harus diperjelas
demikian juga dengan ekanisme perdagangannya
51
d. Harapan dan Saran
Menurut pendapat Saudara, hal-hal apa sajakah yang
perlu diperbaiki atau diperjelas dalam rangka mendorong dan
mengembangkan pasar modal syariah di masa mendatang ?
1. Peraturan tentang penerbitan efek syariah :
Tabel 36
Jawaban Frequency Percent
Ya 20 86.96
Tidak 1 4.34
Lain-lain 2 8.70
Total 23 100.0
Tabel di atas memperlihatkan informasi yang meyakinkan
dimana hampir semua responden atau 20 perusahaan (86,96%)
menyatakan bahwa peraturan tantang penerbitan efek syariah
perlu diperbaiki dan diperjelas sedangkan sisanya 3 responden
(13,04) menyatakan tidak perlu dan tidak tahu.
Berdasarkan data di atas hampir dapat dipastikan bahwa
sebagian besar responden menginginkan adanya kejelasan
peraturan berkaitan dengan investasi efek syariah di pasar modal
Indonesia, hal ini tentunya juga akan dapat memberikan kepastian
hukum bagi para pelaku pasar modal khususnya berkaitan dengan
transaksi efek syariah.
2. Fungsi dan peran lembaga yang mengatur dan mengawasi
kegiatan pasar modal syariah (Bapepam, SRO, Dewan Syariah
Nasional) :
Tabel 37
Jawaban Frequency Percent
Ya 21 91.30
Tidak 0 0
Lain-lain 2 8.70
Total 23 100.0
52
Tabel di atas juga memberikan hasil yang hampir sama
seperti pada tabel sebelumnya, dimana 21 responden (91,30%)
menyatakan bahwa fungsi dan peran lembaga regulator dan
pengawas seperti Bapepam, SRO, dan Dewan Syariah Nasional
(DSN) perlu ditingkatkan dan hanya 2 responden (8,7%) yang
menyatakan tidak tahu serta tidak ada yang menyanggah
berkaitan dengan hal tersebut di atas.
Berdasarkan hal di atas, terlihat bahwa aspek
kelembagaan yang berkaitan dengan investasi syariah di pasar
modal nampaknya mendapatkan perhatian yang serius dari para
pelaku pasar modal sehingga peran lembaga-lembaga dimaksud
diharapkan bisa lebih ditingkatkan lagi.
3. Upaya sosialisasi peraturan dan mekanisme pengawasan
pasar modal syariah kepada seluruh pelaku pasar modal ?
Tabel 38
Jawaban Frequency Percent
Ya 21 91.30
Tidak 0 0
Lain-lain 2 8.70
Total 23 100.0
Tabel di atas juga menunjukkan hasil yang dominan
terhadap pertanyaan “perlunya upaya sosialisasi peraturan dan
mekanisme pengawasan pasar modal syariah kepada seluruh
pelaku pasar modal”, dimana 21 responden (91,30%) menyatakan
perlu dan tidak ada 1 (satu) respondenpun yang menyatakan tidak
perlu sedangkan 2 responden (8,70%) menyatakan tidak tahu.
Denagan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir
semua responden (91,30%) menyatakan bahwa upaya sosialisasi
peraturan dan mekanisme pengawasan pasar modal syariah
kepada seluruh pelaku pasar modal, perlu ditingkatkan.
53
4. Lain-lain (jelaskan)
Untuk pertanyaan lain-lain dalam kelompok harapan dan saran
ini didapat hasil tabulasi sebagai berikut : Hanya terdapat 1
responden yang memberikan sarannya yaitu : ”perlu dukungan
pemerintah secara simultan atas pengembangan obligasi
syariah, terutama dalam berbagai bentuk Peraturan Pemerintah
yang kondusif”.
Dengan melihat dan menelaah hasil data dari tabulasi serta
telah mendiskripsikannya dalam narasi pada kelompok responden
emiten/ perusahaan publik di atas, dengan ini dapat disimpulkan hal-
hal sebagai berikut :
a) Data dari Emiten menunjukkan sikap atau perilaku dari pelaku
pasar modal pada sisi supply atau penyedia, dalam hal ini adalah
sebagai penyedia dalam proses penerbitan efek syariah.
b) Jumlah Emiten yang terdaftar pada saat kuisioner dikirimkan
adalah 412 Emiten. Untuk kepentingan penelitian telah ditentukan
sejumlah 107 Emiten sebagai sample dengan kriteria yang telah
dijelaskan dan telah dikirimkan kepada mereka kuisioner dengan
sejumlah pertanyaan. Dari 107 Emiten tersebut hanya sebanyak
23 Emiten atau 21,5% yang menjawab dan mengembalikan
kuisioner.
c) Deskripsi tersebut diatas dan analisis dilakukan terhadap data
jawaban dari 23 Emiten yang mengembalikan kuisioner.
d) Data Umum Perusahaan
Sebagian besar meliputi 26,1% dan 21,7% masing-masing
bergerak di bidang keuangan dan perdagangan, jasa, investasi.
Sementara dari sisi aktiva, 47,83% memiliki aktiva lebih dari atau
sama dengan Rp 1 triliun dan 39,13% kurang dari Rp 500 miliar.
Ini artinya bahwa penelitian ini menunjukkan atau mewakili sikap
54
Emiten yang memiliki modal aktiva cukup baik yaitu yang memiliki
aktiva lebih dari Rp 1 triliun dan mewakili pula suara Emiten yang
memiliki modal aktiva yang tidak besar yaitu hanya Rp 500 miliar
atau kurang terhadap perkembangan pasar modal syariah atau
investasi syariah di pasar modal.
e). Rencana penerbitan Efek syariah dalam jangka 5 tahun ke depan
terlihat bahwa sebagian besar Emiten dalam jangka menengah
tidak memiliki rencana untuk menerbitkan efek syariah mencapai
91,3% ( jawaban tidak 78,26% ditambah lain-lain 13,04%).
Sebanyak 8,69% yang memiliki rencana, Efek syariah yang
diminati untuk drencanakan diterbitkan adalah obligasi syariah.
Hal ini memang efek yang yang di pasar konvensional telah
banyak diterbitkan dan belum sesuai dengan syariah adalah
obligasi. Berbeda dengan saham yang memang secara syariah
telah dimungkinkan untuk dikembangkan, tinggal core business-
nya atau industri yang dikelola telah sesuai atau enggak dengan
prinsip-prinsip syariah.
f). Kendala dan Masalah
Terdapat 14 pertanyaan yang diidentifikasikan sebagai kelompok
kendala atau masalah dalam penerbitan efek syariah yang telah
disetting pada kuisioner. Adapun dari 14 kelompok kendala atau
masalah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
7 (tujuh) faktor yang ditanyakan yang diduga merupakan kendala
dalam penerbitan efek syariah, responden Emiten membenarkan
dengan tingkat pembenaran secara berurut-turut dari yang
terbesar sebagai berikut :
• Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal
syariah (56,52%).
• Ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah (56,52%).
55
• Penggunaan dana hasil emisi yang harus sesuai pula dengan
prinsip syariah ( 56,52%)
• Minat pemodal atas efek syariah yang diterbitkan (52,17%)
• Kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah (47,83%)
• Tingkat kemampuan Penjamin Emisi Efek tentang Pasar Modal
Syariah (43,48%).
• Pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait
(39,13%)
Sedangkan 7 (tujuh) pertanyaan lainnya yang semula
diindikasikan sebagai kendala, ternyata responden emiten tidak
menganggap hal itu sebagai sebuah kendala yaitu secara berurut
dari yang terbanyak menjawabnya :
• Biaya yang dikeluarkan dalam proses penerbitan efek syariah
(56,52%)
• Jenis Usaha sesuai atau tidak dengan prinsip syariah (52,17%).
• Tingkat kemampuan profesi penunjang (Notaris, Konsultan
hukum dan Akuntan publik) tentang pasar modal syariah
(47,83%)
• Pra-proses (persiapan) penerbitan Efek syariah (43,48%)
• Kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan mengawasi
kegiatan pasar modal syariah di Indonesia (43,48%)
• Mekanisme dan birokrasi proses penerbitan efek syariah
(43,48%).
• Waktu dari proses penerbitan efek syariah (39,13%).
g) Harapan dan Saran
Jawaban mayoritas responden atas kesetujuan mereka bahwa
sembilan pertanyaan pada poin 6 merupakan masalah atau
kendala dalam penerbitan efek syariah diwujudkan pula dalam
harapan dan saran yang mereka berikan meliputi :
56
• Upaya sosialisasi peraturan dan mekanisme pengawasan
pasar modal syariah kepada seluruh pelaku pasar modal
(91,30%).
• Fungsi dan peran lembaga yang mengatur dan mengawasi
kegiatan pasar modal syariah (Bapepam, SRO, Dewan Syariah
Nasional) (91,30%)
• Perbaikan dan pengembangan peraturan tentang penerbitan
efek syariah (86,96%).
Adapun untuk kelompok saran dan harapan, terdapat
beberapa masukan yang antara lain :
a. kedudukan efek syariah tersebut bagaimana
b. mekanisme pasar modal syariah diatur oleh siapa
c. aspek insentif dan perpajakan atas efek tsb belum mendapat
perhatian pemerintah
2. Penjamin Emisi Efek
Pada kelompok responden Penjamin Emisi Efek (PEE),
berdasarkan kuesioner yang masuk dapat diketahui jawabannya yaitu
sebanyak 26 responden (31,7%) menjawab dan mengembalikan
kuisioner. Berikut adalah rangkuman isi kuisioner dan jawaban dari
responden untuk kategori Penjamin Emisi Efek.
a. Gambaran Umum Perusahaan
1. Status Perusahaan Saudara ?
Tabel 39
Status Perusahaan Frequency Percent
Nasional 20 76.9
Patungan 6 23.1
Total 26 100.0
57
Tabel di atas memperlihatkan bahwa lebih dari separo
responden PEE yaitu 20 perusahaan (76,9%) yang manjawab PEE
dengan status perusahaan Nasional dan sisanya 6 PEE (23,1%)
berstatus perusahaan patunga dengan asing. Dengan demikian
terlihat pula bahwa ternyata secara status dan kepemilikan
perusahaan, nasional dan atau lokal masih lebih besar jika
dibandingkan asing.
2. Berapakah Total Asset perusahaan Saudara pada akhir tahun
2003 ?
Tabel 40
Total Asset Frequency Percent
≥ Rp100 miliar 13 50.0
Rp50 miliar – Rp99 miliar 6 23.1
<Rp50 miliar 7 26.9
Total 26 100.0
Tabel data di atas menunjukkan bahwa 13 responden (50,0%)
memiliki aktiva di atas Rp 100 Milyar, sedangkan yang memiliki aktiva
di bawah Rp 50 Milyar dibandingkan dengan yang memiliki aktiva
antara Rp 50 Milyar s/d Rp 99 Milyar menunjukkan data yang
berimbang yaitu masing-masing 7 responden (26,9%) dan 6
responden (23,1%).
Berdasarkan data di atas juga dapat di simpulkan bahwa
sebagian besar perusahaan efek Penjamin Emisi Efek (PEE) memiliki
total aktiva di atas Rp 100 Milyar.
b. Rencana Penerbitan Efek Syariah :
1. Apakah perusahaan Saudara mempunyai rencana untuk
melakukan penjaminan emisi efek syariah dalam jangka waktu 5
(lima) tahun ke depan ?
58
Tabel 41
Jawaban Frequency Percent
Ya 10 38.46
Tidak 11 42.31
Lain-lain 5 19.23
Total 26 100.0
Jawaban terhadap adanya rencana PEE untuk melakukan
penjaminan efek syariah hampir berimbang antara yang menjawab ya
dan yang menjawab tidak yaitu masing-masing 10 perusahaan
(38,46%) dan 11 perusahaan (42,31%), sedangkan sisanya 4
responden (15,38%) menjawab akan melakukan rencana dengan
syarat yaitu : syarat permodalan PEE terpenuhi dan kondisi pasar
mendukung, permintaan yang cukp signifikan dari para investor dan
para calon emiten, memahami mengenai konsep syariah, belum ada
mandat yang kami terima untuk melakukan emisi obligasi syariah.
Ada 1 perusahaan (3,85%) yang menjawab tidak tahu.
2. Jika jawaban nomor 3 di atas ya, efek syariah apakah yang akan
Saudara jamin ?
Ada 10 responden yang menjawab punya berencana untuk
melakukan penjaminan syariah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
ke depan, dan kesemuanya juga menjawab akan melakukan
penjaminan efek syariah jenis obligasi.
c. Kendala dan Masalah :
Menurut pendapat Saudara, apakah hal-hal di bawah ini menjadi
kendala dan masalah bagi perusahaan Saudara dalam melakukan
penjaminan Efek syariah ?
1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal
syariah di lingkungan perusahaan Saudara :
59
Tabel 42
Jawaban Frequency Percent
Ya 21 80.77
Tidak 4 15.38
Lain-lain 1 3.85
Total 26 100.0
Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa lebih dari separo yaitu
22 PEE (84,62%) menganggap pengetahuan dan pemahaman
tentang pasar modal syariah masih menjadi kendala dimana 1
responden menjawab dalam kolom jawaban lain-lain namun
menunjukkan jawaban yang sama bahwa hal itu menjadi kendala.
Hanya 4 PEE (15,38%) yang menyatakan faktor tersebut tidak
menjadi kendala.
2. Ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah :
Tabel 43
Jawaban Frequency Percent
Ya 21 80.77
Tidak 5 19.23
Lain-lain 0 0
Total 26 100.0
Demikian pula data pada tabel di atas, terlihat bahwa faktor
ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah dirasakan oleh
sebagian besar responden (kelompok PEE) masih menjadi sebuah
kendala, hal ini terbukti bahwa ada sebanyak 21 PEE (80,77%)
menyatakan hal tersebut, sedangkan 5 PEE (19.23%) lainnya
menyatakan hal itu tidak menjadi sebuah kendala.
3. Minat pemodal atas efek syariah yang diterbitkan :
60
Tabel 44
Jawaban Frequency Percent
Ya 15 57.69
Tidak 9 34.62
Lain-lain 2 7.69
Total 26 100.0
Tabel di atas menunjukkan bahwa 15 responden (57,69%)
menyatakan bahwa minat pemodal atas efek syariah yang diterbitkan
masih menjadi kendala, hal ini juga didukung oleh jawaban dari 2
responden lainnya (7,69%) yang dianggap menyatakan hal yang
sama melalui jawaban pada kelompok lain-lain, dimana kedua
responden tersebut memberikan penekanan pada hal-hal seperti
keterbatasan informasi dan jumlah efek syariah yang ditawarkan serta
masih terbatasnya investor dan pasar obligasi syariah. Sedangkan
sisanya 9 responden (34,62%) menyatakan jawabannya bahwa hal-
hal di atas bukan merupakan sebuah kendala.
4. Pra-proses (persiapan) penerbitan Efek syariah :
Tabel 45
Jawaban Frequency Percent
Ya 17 65.38
Tidak 8 30.77
Lain-lain 1 3.85
Total 26 100.0
Jawaban responden pada tabel di atas menunjukkan bahwa,
sebagian besar responden yaitu 17 PEE (65,38%) menyatakan
bahwa pra-proses (persiapan) penerbitan Efek syariah masih menjadi
kendala dan 8 responden (30,77%) menjawab hal itu tidak menjadi
masalah, sementara sisanya 1 responden lainnya (3,85%) menjawab
lain-lain yaitu baru format mudharobah dan ijarah yang telah terbit,
sehingga perlu waktu untuk melakukan berdasarkan format yang lain.
61
5. Tingkat kemampuan profesi penunjang (Notaris, Konsultan hukum
dan Akuntan publik) tentang pasar modal syariah :
Tabel 46
Jawaban Frequency Percent
Ya 14 53.84
Tidak 11 42.31
Lain-lain 1 3.85
Total 23 100.0
Jawaban responden pada tabel di atas juga memperlihatkan
bahwa sebagian besar responden yaitu 14 PEE atau (53,85%)
menyatakan bahwa tingkat kemampuan profesi penunjang (Notaris,
Konsultan hukum dan Akuntan publik) tentang pasar modal syariah
masih menjadi kendala dan 11 PEE (42,31%), sebaliknya hanya 1
responden (3,85%) menjawab pada kelompok lain-lain dimana
menekankan jawaban dengan menyatakan bahwa aturan (regulasi
syariah masih belum populer sehingga manfaatnya belum tergali,
6. Biaya yang dikeluarkan dalam proses penerbitan efek syariah :
Tabel 47
Jawaban Frequency Percent
Ya 8 30.77
Tidak 15 57.69
Lain-lain 3 11.54
Total 26 100.0
Tabel di atas menunjukkan bahwa 15 responden (57,69%)
menyatakan biaya tidak menjadi faktor kendala dalam proses
penerbitan efek syariah sementara ada 8 respponden (30,77%) yang
menyatakan bahwa biaya menjadi faktor kendala sedangkan sisanya
3 responden (11,54%) menjawab pada kelompok lain-lain dimana 1
responden menjawab belum pernah, namun menurut kami biayanya
tidak jauh berbeda dengan penerbitan efek konvensional kecuali ada
62
penambahan biaya di DSN, sedangkan 1 responden lainnya
menjawab masih diperlukan standar yang baku yang perlu
dijembatani oleh asosiasi-asosiasi profesi pasar modal dan 1
responden ( 3,85%) yang lainnya lagi tidak berpendapat.
7. Mekanisme dan birokrasi proses penerbitan efek syariah :
Tabel 48
Jawaban Frequency Percent
Ya 14 53.85
Tidak 10 38.46
Lain-lain 2 7.69
Total 26 100.0
Jawaban responden terlihat bahwa mayoritas yakni 14 PEE
(53,85%) menganggap bahwa mekanisme dan birokrasi masih
menjadi masalah dalam proses penerbitan efek syariah sedangkan
10 responden (38,46%) yang menyatakan tidak, sedangkan sisanya 2
responden ( 7,69%) yang menjawab lain-lain masing-masing adalah 1
responden menjawab belum pernah menjalani mekanisme dan
birokrasi di DSN dan 1 responden menjawab masih perlu sosialisasi.
8. Waktu (lama-tidaknya) proses penerbitan efek syariah
Tabel 49
Jawaban Frequency Percent
Ya 9 34.62
Tidak 15 57.69
Lain-lain 2 7.69
Total 26 100.0
Jawaban pada tabel terlihat bahwa sebagian besar
responden yaitu 15 PEE (57,69%) menyatakan waktu tidak menjadi
kendala dalam proses penerbitan efek syariah dan hanya 9 (34,62%)
yang menyatakan bahwa lamanya waktu masih menjadi kendala,
sementara sisanya 2 responden (7,69%) menjawab lain-lain dengan
rincian 1 responden menjawab tergantung dari lamanya penerbitan
63
sertifikasi syariah dari DSN, sementara pada proses lembaga lainnya
hampir sama waktunya dan 1 responden yang lainnya menjawab
tidak berpendapat.
9. Fee yang diperoleh dari kegiatan penerbitan efek syariah
Tabel 50
Jawaban Frequency Percent
Ya 13 50.0
Tidak 12 46.15
Lain-lain 1 3.85
Total 26 100.0
Tabel di atas menunjukkan bahwa 13 responden (50%)
menyatakan bahwa Fee yang diperoleh dari kegiatan penerbitan efek
syariah memang merupakan sebuah kendala, sementara ada 12
responden (46,15%) sebaliknya yaitu menganggap bukan merupakan
sebuah kendala sementara 1 responden lainnya menjawab lain-lain
dengan menyatakan bahwa fee untuk PEE untuk saat ini dianggap
kurang sehat dan perlu pemikiran solusinya agar tidak
membahayakan industri sekuritas, fee masih terlalu rendah untuk
saat ini.
10. Kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah :
Tabel 51
Jawaban Frequency Percent
Ya 19 73.08
Tidak 7 26.92
Lain-lain 0 0
Total 26 100.0
Sebagian besar responden yaitu 19 perusahaan ( 73,08%)
yang menganggap bahwa kerangka peraturan tentang penerbitan
efek syariah masih menjadi kendala dan hanya 7 PEE (26,92%) yang
tidak menganggap kerangka peraturan sebagai kendala dalam
penerbitan efek syariah.
64
11. Pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait :
Tabel 52
Jawaban Frequency Percent
Ya 15 57.69
Tidak 9 34.62
Lain-lain 2 7.69
Total 26 100.0
Sebanyak 15 PEE (57,69%) yang menyatakan bahwa pola
pengawasan dari sisi syariah oleh lembaga terkait menjadi masalah
dalam penerbitan efek syariah. Hanya 9 PEE (34,62%) yang
berpendapat sebaliknya. Sisanya 2 PEE (7,69%) lain-lain dimana
satu tidak tahu dan 1 pengawasan dikomandoi Bapepam.
12. Kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan mengawasi
kegiatan pasar modal syariah di Indonesia
Tabel 53
Jawaban Frequency Percent
Ya 15 57.69
Tidak 9 34.62
Lain-lain 2 7.69
Total 26 100.0
Sebanyak 15 PEE (57,69%) yang menyatakan bahwa
kelembagaan atau institusi yang mengatur dan mengawasi kegiatan
pasar modal syariah di Indonesia menjadi masalah dalam penerbitan
efek syariah. Hanya 9 PEE (34,62%) yang berpendapat sebaliknya.
Sisanya 2 PEE (7,69%) lain-lain dimana satu tidak menjawab dan 1
menjawab disamping DSN perlu kiranya wali amant yang khusus
untuk efek syariah
65
Adapun jawaban-jawaban atas 1 pertanyaan tambahan,
dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pertanyaan :
“Menurut pendapat Saudara, adakah hal-hal lain yang merupakan
kendala dan masalah dalam penerbitan efek syariah, mohon
dijelaskan jika ada “.
Jawaban :
Terdapat 9 responden yang memberikan jawaban dengan masing-
masing jawaban sebagai berikut : Instrumen efek syariah tidak
banyak terdapat di market, pasar tidak lkuid, partisipan tidak banyak,
kurangnya informasi efek-efek yang dapat dikategorikan dalam efek
syariah, potensi buyer masih terbatas, sosialisai terhadap pemodal
masih terbatas, emiten masih belum familiar terhadap produk syariah,
sisi akuntansi belum ada ketentuan yang jelas, kualitas emiten agar
benar-benar bagus, belum banyak tersedia di pasar sekunder
walaupun peminatnya banyak, harus dilakukan sosialisasi tentang
tingkat keamanan investasi, pengenaan produk, dan regulasi maupun
keutamaannya masih sedikit masyarakat kita yang mengetahui,
Responden menjawab kepastian hukum efek syariah berkaitan
dengan perubahan bidang usaha utama Emiten atau adanya
perubahan penggunaan dana hasil emisi Emiten,
d. Harapan dan Saran
Menurut pendapat Saudara, hal-hal apa sajakah yang perlu diperbaiki
atau diperjelas dalam rangka mendorong dan mengembangkan pasar
modal syariah di masa mendatang ?
66
1. Peraturan tentang penerbitan efek syariah :
Tabel 54
Jawaban Frequency Percent
Ya 24 92.30
Tidak 1 3.85
Lain-lain 1 3.85
Total 26 100.0
Hampir semua yaitu 25 (96,15%) manyatakan perlunya
peraturan tentang penerbitan efek syariah dimana 24 langsung
menjawab ya dan 1 PEE menjawab di kolom lain-lain namun
esensinya adalah sama yaitu mendukung perlunya peraturan
tersebut. Hanya 1 PEE (3,85%) yang menyatakan tidak.
2. Fungsi dan peran lembaga yang mengatur dan mengawasi
kegiatan pasar modal syariah (Bapepam, SRO, Dewan Syariah
Nasional) :
Tabel 55
Jawaban Percent
Frequency
Ya 23 88.46
Tidak 3 11.54
Lain-lain 0 0
Total 23 100.0
Mayoritas responden yaitu 23 PEE (88,46%) menyatakan
perlunya perbaikan Fungsi dan peran lembaga yang mengatur dan
mengawasi kegiatan pasar modal syariah (Bapepam, SRO, Dewan
Syariah Nasional).
3. Upaya sosialisasi peraturan dan mekanisme pengawasan pasar
modal syariah kepada seluruh pelaku pasar modal ?
67
Tabel 56
Jawaban Frequency Percent
Ya 25 96.15
Tidak 1 3.85
Lain-lain 0 0
Total 26 100.0
Hampir seluruh responden yaitu 25 PEE (96,15%) yang
menyatakan bahwa perlu peningkatan supaya sosialisasi peraturan
dan mekanisme pengawasan pasar modal syariah kepada seluruh
pelaku pasar modal dan hanya 1 PEE (3,85%) yang menganggap hal
itu tidak perlu peningkatan.
Dengan melihat dan menelaah hasil data dari tabulasi serta
telah mendiskripsikannya dalam narasi pada kelompok responden
Perusahaan Efek Penjamin Emisi Efek (PEE) di atas, dengan ini
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
a) Data dari Penjamin Emisi Efek (PEE) menunjukkan sikap atau
perilaku dari pelaku pasar modal pada sisi intermediari atau
perantara, dalam hal ini adalah sebagai perantara dalam proses
penerbitan efek syariah.
b) Jumlah Penjamin Emisi Efek (PEE) yang terdaftar pada saat
kuisioner dikirimkan adalah 140 PEE. Untuk kepentingan
penelitian telah ditentukan sejumlah 82 PEE sebagai sample
dengan kriteria yang telah dijelaskan dan telah dikirimkan kepada
mereka kuisioner dengan sejumlah pertanyaa. Dari 82 PEE
tersebut hanya sebanyak 26 PEE atau 31,7% yang menjawab dan
mengembalikan kuisioner.
c) Deskripsi tersebut diatas dan analisis dilakukan terhadap data
jawaban dari 26 PEE yang mengembalikan kuisioner.
d) Data Umum Perusahaan
68
Sebagian besar meliputi 76,9% adalah PEE Nasional dan 73,1%
adalah PEE yang memiliki aktiva Rp 50 miliar atau lebih. Ini
artinya bahwa penelitian ini dapat menunjukkan atau mewakili
sikap PEE yang memiliki peluang kelangsungan usaha cukup baik
yaitu dimungkinkan memiliki MKBD diatas Rp 25 miliar dan
mewakili PEE nasional terhadap perkembangan pasar modal
syariah atau investasi syariah di pasar modal.
e) Rencana penerbitan Efek syariah dalam jangka 5 tahun ke depan
Meski dari jawaban terlihat jumlah PEE yang memiliki rencana
untuk melakukan penjaminan efek syariah hampir berimbang
antara yang menjawab ya dan tidak masing-masing 10
perusahaan (38,46%) dan 11 perusahaan (42,31%).
Sesungguhnya terbuka potensi PEE yang memiliki rencana
penerbitan efek syariah melebihi yang tidak memiliki rencana
mencapai 53,84%, yaitu adanya tambahan sisa 4 responden
(15,38%) yang menjawab akan melakukan rencana dengan syarat
yaitu: syarat permodalan PEE terpenuhi dan kondisi pasar
mendukung, permintaan yang cukp signifikan dari para investor
dan para calon emiten, memahami mengenai konsep syariah,
belum ada mandat yang kami terima untuk melakukan emisi
obligasi syariah. Efek syariah yang diminati untuk direncanakan
diterbitkan adalah obligasi syariah.
f) Kendala dan Masalah
Total pertanyaan dalam kelompok kendala dan masalah yang
telah disetting pada kuisioner ini ada 12 pertanyaan. Dari 12
pertanyaan tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.
Terdapat sembilan faktor yang ditanyakan yang diduga merupakan
kendala dalam penerbitan efek syariah, responden PEE
membenarkan dengan tingkat jawaban lebih dari 50% yang
69
meliputi hal-hal berikut (berurut dari jumlah responden yang
membenarkan ) :
• Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal
syariah (84,62%).
• Ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah (80,77%).
• Kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah (73,08%)
• Pra-proses (persiapan) penerbitan Efek syariah (65,38%)
• Minat pemodal atas efek syariah yang diterbitkan (57,69%)
• Pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait
(57,69%)
• Kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan mengawasi
kegiatan pasar modal syariah di Indonesia (57,69%)
• Tingkat kemampuan profesi penunjang (Notaris, Konsultan
hukum dan Akuntan publik) tentang pasar modal syariah
(53,84%)
• Mekanisme dan birokrasi proses penerbitan efek syariah
(53,84%).
Pada satu faktor yang diduga merupakan kendala ternyata
berimbang masing-masing 50% yang menjadikan kendala dan
yang tidak yaitu pada faktor fee yang diperoleh dari kegiatan
penerbitan efek syariah.
Sementara pada dua faktor yang diduga merupakan kendala,
ternyata justru responden tidak menjadikan itu sebagai kendala
dengan tingkat ketidaksetujuan mencapai lebih dari 50%, yaitu,
faktor-faktor :
• Biaya yang dikeluarkan dalam proses penerbitan efek syariah
(57,69%)
70
• Waktu (lama-tidaknya) proses penerbitan efek syariah
(57,69%)
g) Harapan dan Saran
Jawaban responden atas kesetujuan mereka bahwa sembilan
pertanyaan pada poin 9 merupakan masalah atau kendala dalam
penerbitan efek syariah diwujudkan pula dalam harapan dan saran
yang mereka berikan yang meliputi :
• Perbaikan peraturan tentang penerbitan efek syariah (96,15%).
• Upaya sosialisasi peraturan dan mekanisme pengawasan
pasar modal syariah kepada seluruh pelaku pasar modal
(96,15%).
• Fungsi dan peran lembaga yang mengatur dan mengawasi
kegiatan pasar modal syariah (Bapepam, SRO, DSN) (88,46%)
Terdapat juga saran dan harapan lainnya dari responden
yaitu meliputi (jawaban 7 responden yang memberikan saran )
sebagai berikut :
• DSN perlu lebih mensosialisasikan perannya agar para
pelaku lebih familiar dengan cara kerja dan fungsi DSN
• investasi syariah di pasar modal perlu diberikan insentif
misalnya perpajakan, kemudahan infrastruktur legal aspek
yang memadai dan sosialisasi dari semua pihak dan investor
• jika mau digalakkan harus ada kegiatan nyata dan terpadu,
kesan saat ini pengembangkan produk syariah di PM masih
setengah-setengah, produk lain seperti KOS sudah kelihatan
ada upaya nyata namun untuk produk syariah nampaknya
belum
• kurangnya sosialisasi apa itu investasi syariah
• perlu adanya peraturan yang lebih detail dari Bapepam
mengenai penerbitan dan pengawasan efek syariah
71
• sosialisasi secara rutin kepada pelaku bursa mengenai
prosedur, tata cara penerbitan efek syariah beserta manfaat
dan kewajiban yang harus dipenuhi
• diperlukan roadshow ke daerah-daerah/akademik untuk lebih
memperkenalkan diri
3. Manajer Investasi
Berdasarkan lembaran kuesioner yang telah diterima oleh tim
studi dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan yang
diajukan tim studi. Pada Manajer Investasi terdapat sebanyak 24
responden (46,2% dari total kuisioner yang disebar) yang menjawab dan
mengembalikan kuisioner. Berikut adalah adalah rangkuman isi
kuesioner dan jawaban dari responden untuk kategori Manajer Investasi.
a. Gambaran Umum Data Perusahaan
1. Berapakah jumlah reksa dana yang dikelola oleh perusahaan
Saudara sampai dengan saat ini ?
Tabel 57
Jumlah Reksa Dana Frequency Percent
1 7 29.2
2-5 11 45.8
>5 6 25.0
Total 24 100.0
Sebanyak 29,5% responden hanya mengelola 1 reksa dana,
45,8% responden diantaranya mengelola 2 – 5 reksa dana dan sisanya
25% responden mengelola lebih dari 5 reksa dana.
2. Berapakah total dana nasabah reksa dana yang dikelola oleh
perusahaan Saudara sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2004?
72
Tabel 58
Cumulative
Total Dana Nasabah Reksa Dana Frequency Percent
Percent
> Rp1 trilyun 8 33.3 33.3
Rp100 miliar – Rp1 trilyun 8 33.3 66.7
<Rp100 miliar 8 33.3 100.0
Total 24 100.0
Jumlah dana yang dikelola oleh Manajer Investasi memiliki
proporsi yang sama yaitu antara yang berjumlah kurang dari Rp 100
miliar, lebih dari Rp 100 miliar s/d Rp 1 triliun dan lebih dari Rp 1 triliun
masing-masing 33,2%.
b. Rencana Penerbitan Efek Syariah :
1. Apakah perusahaan Saudara mempunyai rencana untuk menerbitkan
reksa dana syariah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan ?
Tabel 59
Cumulative
Jawaban Frequency Percent
Percent
Ya 12 50.0 50.0
Tidak 6 25.0 75.0
Lain-lain 6 25.0 100.0
Total 24 100.0
Berdasarkan hasil kuisioner, terdapat hal yang patut disyukuri
bahwa ternyata sebanyak 50% responden telah berencana untuk
menerbitkan reksa dana berbasis syariah dalam jangka waktu 5 tahun
kedepan dan hanya 25% responden yang mengatakan tidak memiliki
rencana tersebut.
Hal yang patut dicermati adalah bahwa sebanyak 25%
responden sisanya diantaranya berpendapat belum memiliki rencana
menerbitkan reksa dana syariah dalam jangka 5 tahun kedepan, namun
73
tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk menerbitkan reksa dana
syariah jika perkembangan dan potensi reksa dana syariah semakin baik
dengan jumlah instrumen dan tingkat permintaan yang semakin
meningkat.
Adapun dari 12 responden yang berencana menerbitkan reksa dana
syariah dimaksud, terbagi dalam efek sebagai berikut :
4 responden akan menerbitkan reksa dana saham
2 responden akan menerbitkan reksa dana campuran
5 responden akan menerbitkan reksa dana Pendapatan Tetap
5 responden akan menerbitkan reksa dana Pasar Uang
Reksa dana syariah dana campuran dan pendapatan tetap
masih merupakan pilihan bagi responden yang nantinya akan
menerbitkan reksa dana syariah.
c. Kendala dan Masalah
Menurut pendapat Saudara, apakah hal-hal di bawah ini menjadi
kendala dan masalah bagi perusahaan Saudara dalam menerbitkan
reksa dana syariah?
1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah
di lingkungan perusahaan Saudara :
Tabel 60
Jawaban Frequency Percent
Ya 17 70.83
Tidak 3 12.5
Lain-lain 4 16.67
Total 24 100.0
Berdasarkan hasil kuisioner, sebanyak 70,83% responden
menyatakan bahwa yang menjadi kendala dan masalah dalam
menerbitkan reksa dana syariah bagi adalah disebabkan karena tingkat
74
pengetahuan dan pemahaman responden tentang pasar modal syariah
sedangkan 12,5% responden menyatakan bahwa tingkat pengetahun
dan pemahaman tentang pasar modal syariah bukan sebagai kendala
atau masalah dalam menerbitkan reksa dana syariah. Hal yang cukup
menggembirakan bahwa sebanyak 16,67% responden menyatakan
bahwa untuk mengatasi kendala, pengetahuan dan pemahaman tentang
pasar modal syariah perlu dilakukannya sosialisasi yang lebih mendalam
baik dalam hal peraturan, produk investasi, dan mekanisme
pengawasannya yang dituangkan dalam sebuah blue print pasar modal
syariah.
2. Ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah :
Tabel 61
Jawaban Frequency Percent
Ya 17 70.83
Tidak 6 25
Lain-lain 1 4.17
Total 24 100.0
Tabel di atas memperlihatkan data bahwa, 17 responden 70,83%
menyatakan bahwa faktor ketersediaan informasi tentang pasar modal
syariah dianggap sebagai kendala dan masalah bagi penerbitan reksa
dana syariah, sedangkan 6 responden (25%) menyatakan hal itu tidak
menjadi kendala dan masalah. Sementara ada 1 responden (4,17%)
menyatakan bahwa efek dan informasi pasar modal syariah yang
tersedia masih terbatas.
3. Ketersediaan efek syariah yang dapat dijadikan portofolio :
Tabel 62
Jawaban Frequency Percent
Ya 23 95.83
Tidak 1 4.17
Lain-lain 0 0
Total 24 100.0
75
Data pada tabel di atas juga memperlihatkan bahwa sebanyak 23
responden (95,83%) menyatakan ketersediaan efek syariah yang dapat
dijadikan portofolio masih menjadi kendala dan masalah dalam
penerbitan reksa dana syariah dan hanya 1 responden (4,17%) yang
menyatakan tidak.
4. Tingkat total return yang dihasilkan reksa dana syariah
Tabel 63
Jawaban Frequency Percent
Ya 9 37.50
Tidak 13 54.17
Lain-lain 2 8.33
Total 26 100.0
Tabel di atas juga memperlihatkan informasi yang cukup
menggembirakan dimana sebanyak 13 responden (54,17%) menyatakan
bahwa tingkat total return yang dihasilkan reksa dana syariah bukan
menjadi kendala dan masalah dalam menerbitkan reksa dana syariah
dan hanya 9 responden (37,5%) yang menyatakan ya sebagai kendala,
sedangkan 2 responden lainnya (8,33%) masing-masing menyatakan
bahwa belum menetapkan target return dari reksa dana syariah yang
ada atau yang akan diterbitkan dan yang lainnya menyatakan besarnya
total return dari reksa dana syariah tergantung dari Manajer
Investasinya, namun apabila produk-produk syariah bertambah banyak
maka akan lebih baik.
5. Minat pemodal atas reksa dana syariah :
Tabel 64
Jawaban Frequency Percent
Ya 20 83.33
Tidak 4 16.67
Lain-lain 0 0
Total 23 100.0
76
Tabel di atas memperlihatkan bahwa 20 responden (83.33%)
menyatakan bahwa minat dari pemodal untuk menginvestasikan
dananya di reksa dana syariah dapat menjadi kendala dan masalah
dalam penerbitan efek reksa dana syariah, sedangkan 4 responden
(16,67%) menyatakan sebaliknya atau tidak menjadi sebuah kendala.
6. Pra-proses (persiapan) penerbitan reksa dana syariah:
Tabel 65
Jawaban Frequency Percent
Ya 12 50.00
Tidak 11 45.83
Lain-lain 1 4.17
Total 24 100.0
Data hasil tabel di atas juga menunjukkan informasi bahwa
berkaitan dengan proses penerbitan efek reksa dana syariah, sebanyak
12 responden (50%) menyatakan bahwa hal tersebut dapat menjadi
kendala dalam menerbitkan efek reksa dana syariah walaupun
sebenarnya proses penerbitan reksa dana syariah tersebut tidak terlalu
berbeda dengan proses penerbitan reksa dana biasa, sedangkan 11
responden (45,83%) menyatakan bahwa proses penerbitan efek reksa
dana syariah bukan menjadi kendala dalam menerbitkan reksa dana
syariah. Sementara ada 1 responden (4,17%) menyatakan bahwa belum
ada contoh konkret proses penerbitan reksa dana syariah.
7. Tingkat kemampuan profesi penunjang (Notaris, Konsultan hukum dan
Akuntan publik) tentang pasar modal syariah :
Tabel 66
Jawaban Frequency Percent
Ya 7 29.17
Tidak 16 66.66
Lain-lain 1 4.17
Total 24 100.0
77
Data pada tabel di atas juga memperlihatkan informasi bahwa
berkaitan dengan tingkat kemampuan profesi penunjang pasar modal
tentang pasar modal syariah, 16 responden (66,66%) menyatakan
bahwa hal tersebut bukan merupakan kendala dalam penerbitan reksa
dana syariah, sedangkan 7 responden (29,17%) menyatakan bahwa
tingkat kemampuan profesi penunjang tentang pasar modal syariah
dapat menjadi kendala dalam penerbitan reksa dana syariah. Sedangkan
1 responden (4,17%) lainnya menyatakan bahwa Bank Kustodian yang
ada saat ini tidak ada yang berbasis syariah sehingga pemahaman
mereka akan reksa dana syariah tidak ada.
8. Biaya yang dikeluarkan dalam proses penerbitan reksa dana syariah
Tabel 67
Jawaban Frequency Percent
Ya 7 29.17
Tidak 16 66.66
Lain-lain 1 4.17
Total 24 100.0
Data pada tabel di atas juga memperlihatkan bahwa dalam hal
biaya yang akan dikeluarkan dalam proses penerbitan reksa dana
syariah, hanya 7 responden (29,17%) yang menyatakan bahwa hal
tersebut menjadi kendala dalam penerbitan reksa dana syariah
sementara 16 responden (66,66%) sisanya menyatakan bahwa biaya
yang akan dikeluarkan tidak menjadi kendala dalam penerbitan reksa
dana syariah. Ada 1 responden (4,17%) yang menyatakan tidak tahu
besarnya biaya penerbitan efek reksa dana syariah.
9. Mekanisme dan birokrasi proses penerbitan reksa dana syariah
78
Tabel 68
Jawaban Frequency Percent
Ya 10 41.67
Tidak 14 58.33
Lain-lain 0 0
Total 24 100.0
Adapun data pada tabel di atas menyajikan informasi bahwa
ada 10 responden (41,67%) masih menganggap bahwa mekanisme dan
birokrasi masih menjadi kendala dalam peneribitan reksa dana syariah,
sementara 14 responden (58,33%) menyatakan bahwa hal tersebut
bukan merupakan sebuah kendala.
10. Waktu (lama-tidaknya) proses penerbitan efek syariah :
Tabel 69
Jawaban Frequency Percent
Ya 11 45.83
Tidak 13 54.17
Lain-lain 0 0
Total 24 100.0
Tabel di atas memperlihatkan bahwa dalam hal waktu proses
penerbitan efek syariah, sebanyak 11 responden (45,83%) menyatakan
hal tersebut dapat menjadi sebuah kendala dalam proses penerbitan
reksa dana syariah sedangkan 13 responden (54,15%) lainnya
menganggap bahwa hal tersebut bukan merupakan sebuah kendala.
11. Kerangka peraturan tentang pengelolaan reksa dana syariah:
Tabel 70
Jawaban Frequency Percent
Ya 16 66.67
Tidak 8 33.33
Lain-lain 0 0
Total 24 100.0
79
Tabel di atas menginformasikan bahwa terkait dengan
kerangka peraturan tentang pengelolaan reksa dana syariah, ada 16
responden (66,67%) menyatakan bahwa hal tersebut dapat menjadi
kendala dalam penerbitan reksa dana syariah sementara hanya 8
responden (33,33%) yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi
sebuah masalah.
12. Pengawasan pengelolaan reksa dana syariah :
Tabel 71
Jawaban Frequency Percent
Ya 15 62.5
Tidak 9 37.5
Lain-lain 0 0
Total 24 100.0
Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa pengawasan
pengelolaan reksa dana syariah sepertinya masih menjadi perhatian
utama dimana sebanyak 15 responden (62,5%) menyatakan bahwa
faktor pengawasan dapat menjadi kendala dalam penerbitan reksa dana
syariah sementara hanya 9 responden (37,5%) menyatakan bahwa hal
itu bukan merupakan sebuah kendala.
13. Kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan mengawasi kegiatan
pasar modal syariah di Indonesia :
Tabel 72
Jawaban Frequency Percent
Ya 15 62.5
Tidak 9 37.5
Lain-lain 0 0
Total 24 100.0
80
Tabel di atas juga memperlihatkan data bahwa disamping
faktor pengawasan, faktor kelembagaan atau institusi yang mengatur
dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia masih
dianggap merupakan sebuah kendala. Hal ini terbukti ada 15 responden
(62,5%) yang menyatakan hal tersebut, sementara hanya 9 responden
(37,5%) yang menyatakan hal dimaksud bukan merupakan sebuah
kendala.
Adapun jawaban-jawaban atas 1 pertanyaan tambahan, dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Pertanyaan :
“Menurut pendapat Saudara, adakah hal-hal lain yang merupakan
kendala dan masalah dalam penerbitan reksa dana syariah, mohon
dijelaskan jika ada “.
Jawaban :
Terdapat 7 responden yang memberikan jawaban sebagai berikut :
(a) bahwa basis pemodal reksa dana bias belum luas, banyak kalangan
menengah masih ragu-ragu dan tidak teredukasi dengan benar tentang
investasi reksa dana biasa apalagi reksa dana syariah,
(b) bahwa efek yang masih terbatas, dana sponsor, minat masyarakat,
sosialisasi,
(c) bahwa instrumen obligasi syariah masih terbatas,
(d) bahwa masalah terpenting adalah keterbatasan efek hutang syariah
serta peraturan tentang investasi yang sesuai dengan syariah Islam,
(e) bahwa perlunya efek pemerintah (SUN) berbasis syariah,
(f) bahwa potfolio masih terbatas,
(g) bahwa tidak ada masalah yang material dalam penerbitan reksa dana
syariah, hanya consern dari pengelola untuk benar-benar mengelola
secara syariah, jangan sampai ada MI yang mengelola reksa dana
syariah dengan menghalalkan segala cara dalam pengelolaannya.
81
d. Harapan dan Saran
Menurut pendapat Saudara, hal-hal apa sajakah yang perlu
diperbaiki atau diperjelas dalam rangka mendorong dan
mengembangkan reksa dana syariah di masa mendatang ?
1. Peraturan tentang penerbitan efek syariah :
Tabel 73
Jawaban Frequency Percent
Ya 22 91.67
Tidak 2 8.33
Lain-lain 0 0
Total 24 100.0
Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa, dalam rangka
mendorong dan mengembangkan reksa dana syariah di masa
mendatang perlunya kesempurnaan peraturan, hal ini terlihat dimana
jawaban 22 responden (91,67%) menyatakan perlu adanya perbaikan
dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
penerbitan efek syariah sementara hanya sebanyak 2 responden
(8,33%) yang menyatakan tidak perlu ada perbaikan-perbaikan
peraturan tentang penerbitan efek syariah.
2. Fungsi dan peran lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan
pasar modal syariah (Bapepam, SRO, DSN) :
Tabel 74
Jawaban Frequency Percent
Ya 20 83.33
Tidak 4 16.67
Lain-lain 0 0
Total 24 100.0
Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa selain
perbaikan peraturan sebagaimana tabel sebelumnya, ada sebanyak 20
82
responden (83,33%) responden menyatakan bahwa perlu adanya
penjelasan tentang fungsi dan peran lembaga yang mengatur dan
mengawasi kegiatan pasar modal syariah, sedangkan 4 responden
lainnya (16,67%) menyatakan bahwa hal tersebut tidak diperlukan.
3. Upaya sosialisasi peraturan dan mekanisme pengawasan pasar
modal syariah kepada seluruh pelaku pasar modal ?
Tabel 75
Jawaban Frequency Percent
Ya 22 91.67
Tidak 2 8.33
Lain-lain 0 0
Total 26 100.0
Data pada tabel di atas memperlihatkan perlu adanya upaya
perbaikan sosialisasi peraturan dan mekanisme pengawasan pasar
modal syariah kepada pelaku pasar modal, hal ini terlihat bahwa 22
responden (91.67%) menyatakan setuju bahwa upaya sosialisasi
tersebut perlu diperbaiki, sementara 2 responden lainnya (8,33%)
menyatakan tidak perlu.
83
BAB IV
KESIMPULAN
Kesimpulan
Sebagaimana telah diutarakan dalam tujuan studi ini
diantaranya adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk hambatan dan
kendala apa sajakah yang melatar belakangi berkembangnya investasi
syariah di pasar modal Indonesia. Untuk itu, berdasarkan uraian pada
bab-bab sebelumnya, dengan ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut :
Perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal
Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan kemajuan hal
sama yang telah dicapai oleh sektor perbankan. Kenyataan lain adalah
bahwa hingga saat ini, jumlah pemodal yang melakukan investasi di
pasar modal khususnya yang berbasis syariah masih tergolong minim,
walaupun kegiatan investasi syariah dimaksud telah lama diperkenalkan
di Indonesia yaitu dengan diterbitkannya instrumen reksa dana syariah
pada pertengahan tahun 1997. Disamping itu Majelis Ulama Indonesia
(MUI) melalui organnya yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) juga telah
mengeluarkan sejumlah fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan
investasi syariah di pasar modal Indonesia.
Hal lain yang kurang menggembirakan juga tergambar bahwa,
jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia misalnya, maka
Indonesia terlihat sangat jauh tertinggal dalam mengembangkan
kegiatan investasi syariah di pasar modal. Malaysia pertama kali
mengembangkan kegiatan pasar modal syariahnya sejak awal tahun
1990 dan sejak saat itu terus mengalami kemajuan yang cukup pesat.
Data lain menunjukkan pula bahwa, sejak diperkenalkannya
instrumen reksa dana syariah di Malaysia pada tahun 1993, terbukti
84
hingga akhir tahun 2002 telah tercatat 36 (tiga puluh enam) Reksa Dana
Syariah dari 174 (seratus tujuh puluh empat) total Reksa Dana yang ada
di Malaysia. Kemudian Total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana
Syariah mencapai 5% (lima per seratus) dari total NAB industri Reksa
Dana yang ada di Malaysia. Sementara Indonesia yang memulai hal
yang sama pada pertengahan tahun 1997, hingga awal November 2004
baru memiliki 10 (sepuluh) reksa dana syariah dari total 223 (duaratus
dua puluh tiga) reksa dana yang ada, dengan NAB sebesar 0,32% (nol
koma tiga puluh dua per seratus) dari total NAB industri reksa dana yang
ada di Indonesia.
Selain hal di atas, untuk instrumen obligasi juga terlihat bahwa
total nilai obligasi syariah di Pasar Modal Malaysia sampai dengan bulan
September 2002 mencapai USD 15,52 miliar (43% dari total nilai obligasi
yang tercatat di pasar modal Malaysia), sementara di Indonesia hingga
awal Desember 2004 baru mencapai Rp. 1,28 Triliun (USD 141,9 juta)
atau 1,63% dari total nilai emisi obligasi di Indonesia.
Lambatnya perkembangan investasi syariah di pasar modal
Indonesia tersebut dikarenakan masih adanya beberapa permasalahan
mendasar yang menjadi kendala. Kendala-kendala sebagaimana yang
telah teridentifikasi diantaranya adalah selain masih belum meratanya
pemahaman dan atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang
investasi di pasar modal yang berbasis syariah, juga adanya anggapan
bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal syariah dibutuhkan
biaya yang relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan investasi
pada sektor keuangan lainnya.
Hasil studi investasi syariah di pasar modal Indonesia
sebagaimana terurai pada bab-bab sebelumnya, telah berhasil
mengidentifikasi sebanyak 12 hingga 14 permasalahan mendasar yang
dianggap menjadi kendala dan atau hambatan dalam pengembangan
85
kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Adapun kendala
dan atau hambatan dimaksud diantaranya adalah :
1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah ;
2. Ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah ;
3. Minat pemodal atas efek syariah ;
4. Kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah ;
5. Pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait ;
6. Pra-proses (persiapan) penerbitan Efek syariah ;
7. Kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan mengawasi kegiatan
pasar modal syariah di Indonesia ;
Disamping hal di atas, pada sisi lain terlihat pula bahwa
Emtien/Perusahaan Publik selaku responden terbesar dalam studi ini,
secara khusus menyatakan bahwa kewajiban penggunaan dana yang
dibatasi hanya untuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah juga
merupakan hal yang menghambat/ menjadi kendala. Sementara
responden lainnya yaitu Penjamin Emisi Efek (PEE) menyatakan bahwa
tingkat kemampuan Penjamin Emisi Efek juga merupakan kendala dalam
pengembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal. Sedangkan
pada sisi permintaan (Demand) yang diwakili oleh responden kelompok
Manajer Investasi, secara khusus menyatakan bahwa ketersediaan efek
yang terbatas untuk dijadikan portofolio merupakan sebuah kendala dan
atau hambatan.
Beberapa identifikasi masalah lainnya yang semula tim studi
menganggap sebagai sebuah kendala dalam pengembangan kegiatan
investasi syariah di pasar modal, ternyata dari ketiga kelompok
responden menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan sebuah
kendala dan atau hambatan, yaitu :
1. Tingkat kemampuan profesi penunjang (Notaris, Konsultan hukum
dan Akuntan publik) tentang pasar modal syariah.
2. Biaya yang dikeluarkan dalam proses penerbitan efek syariah.
86
3. Mekanisme dan birokrasi proses penerbitan efek syariah.
4. Waktu (lama-tidaknya) dari proses penerbitan efek syariah.
Ada pendapat lain yaitu bahwa Manajer Investasi selaku salah
satu kelompok responden dalam studi ini menyatakan secara khusus,
bahwa tingkat pengembalian hasil (return) juga bukan merupakan
sebuah kendala. Namun demikian pada sisi intermediari yang diwakili
responden lainnya yaitu Penjamin Emisi Efek, menyatakan bahwa
tingkat kemampuan profesi penunjang (Notaris, Konsultan hukum dan
Akuntan publik) serta mekanisme dan birokrasi proses penerbitan efek
syariah dianggap sebuah kendala.
Sejalan dengan kenyataan yang ada bahwa sebagian besar
identifikasi permasalahan yang ditetapkan oleh tim studi memang
merupakan kendala dalam pengembangan kegiatan investasi syariah di
pasar modal Indonesia, maka dalam studi ini juga tergambar bahwa
dalam 5 (lima) tahun ke depan Emiten/Perusahaan Publik dan Penjamin
Emisi Efek tidak memiliki rencana untuk melakukan penerbitan atau
membantu proses penerbitan efek syariah. Namun demikian, Manajer
Investasi tetap merasa optimis dan secara umum memiliki rencana untuk
menerbitkan efek (reksa dana) syariah.
Kenyataan di atas memperlihatkan bahwa dalam jangka waktu
5 (lima) tahun ke depan akan terjadi kesenjangan antara sisi permintaan
dan penawaran efek syariah. Dalam hal ini Manajer Investasi
menyatakan sangat kekurangan efek syariah untuk dijadikan
portofolionya, dikarenakan emiten masih belum berminat menerbitkan
efek syariah.
Selain hal-hal di atas, ketiga kelompok responden juga
menyarankan dan mengharapkan bahwa dalam rangka mendorong dan
mengembangkan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia,
perlu dilakukannya hal-hal sebagai berikut :
87
1. Penyusunan kerangka peraturan yang lebih jelas dalam rangka
penerbitan efek syariah dan kegiatan investasi syariah di pasar
modal ;
2. Membentuk pola kelembagaan (hubungan antara Bapepam, SROs,
DSN, dan Profesi) yang efisien dalam fungsi dan peran untuk
mengatur, membina, mengawasi, terhadap pelaku dalam
menjalankan kegiatan investasi syariah di pasar modal ;
3. Meningkatkan secara intensif program sosialisasi tentang kegiatan
investasi syariah di pasar modal yang mencakup antara lain :
prinsip-prinsip dasar, produk, mekanisme transaksi, peraturan dan
pola pengawasannya.
Dengan dilakukannya hal-hal tersebut di atas, maka diharapkan
dapat memacu semua pihak, baik pemodal maupun pelaku aktif
melakukan kegiatan investasi di pasar modal sehingga dapat menjadi
alternatif solusi untuk mendorong sisi penawaran (supply) melakukan
penerbitan efek syariah.
88
DAFTAR KEPUSTAKAAN
1. Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pasar Modal Nomor 8
Tahun 1995
2. IOSCO Annual Report 2003
3. M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fidh
Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers,2003), cetakan 1, hlm 101.
4. Imam Santoso, Lc, Fiqh Muamalah, Jakarta:Pustaka Tarbiatuna,
2003), cetakan1, hlm 19
5. Fatwa DSN Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 18 April 2000
tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
telah
6. Fatwa DSN Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September
2002
7. Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003
tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip
Syariah Di Bidang Pasar Modal
8. Training module on Comprehensive training on Sharia Banking,
Karim Business Consulting
9. Basic Training : Fiqh and Instrument on Islamic Capital Market
10. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta (Bank Indonesia-
Dewan Syariah Nasional: 2003, Edisi 2) hlm 263.
11. Pengumuman BEJ No. Peng-175/BEJ-DAG/U/06-2004 tanggal 25
Juni 2004, tentang anggota JII Periode Juli 2004 s/d Desember
2004.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
STUDI INVESTASI SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA
Petunjuk pengisian Kuisioner:
1. Beri tanda √ atau X pada jawaban Saudara
2. Jika dianggap perlu, jawaban Saudara dapat dijelaskan pada kertas tambahan
Kuisioner untuk Emiten/Perusahaan Publik
Data Perusahaan:
1. Bergerak di sektor manakah Perusahaan Saudara (pilih salah satu)?
□ Pertanian
□ Pertambangan
□ Industri Dasar dan Kimia
□ Aneka Industri
□ Industri Barang Konsumsi
□ Properti dan Real Estate
□ Transportasi dan Infrastruktur
□ Keuangan
□ Perdagangan, Jasa, dan Investasi
2. Berapakah Total Aset perusahaan Saudara pada akhir tahun 2003?
□ Sama atau lebih dari Rp. 1 trilyun
□ Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 999 Milyar
□ Kurang dari Rp. 500 Milyar
Rencana Penerbitan Efek Syariah:
3. Apakah perusahaan Saudara mempunyai rencana untuk menerbitkan efek syariah dalam jangka waktu 5
(lima) tahun ke depan?
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
4. Jika jawaban nomor 3 di atas Ya, efek syariah apakah yang akan Saudara terbitkan?
□ Obligasi
□ Efek lain, mohon disebutkan: ……………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Kendala dan Masalah:
Menurut pendapat Saudara, apakah hal-hal di bawah ini menjadi kendala dan masalah bagi perusahaan Saudara
dalam menerbitkan Efek syariah?
5. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah di lingkungan perusahaan Saudara:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
6. Ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
7. Jenis usaha perusahaan Saudara (sesuai/tidak sesuai dengan prinsip syariah):
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
8. Penggunaan dana hasil emisi yang harus sesuai dengan prinsip syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
9. Minat pemodal atas efek syariah yang diterbitkan:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
10. Pra-proses (persiapan) penerbitan Efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
11. Tingkat kemampuan Penjamin Emisi Efek tentang pasar modal syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
12. Tingkat kemampuan profesi penunjang (Notaris, Konsultan hukum dan Akuntan publik) tentang pasar
modal syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
13. Biaya yang dikeluarkan dalam proses penerbitan efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
14. Mekanisme dan birokrasi proses penerbitan efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
15. Waktu (lama-tidaknya) proses penerbitan efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
16. Kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
17. Pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
18. Kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Menurut pendapat Saudara, adakah hal-hal lain yang merupakan kendala dan masalah dalam penerbitan efek
syariah, mohon dijelaskan jika ada:
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
Harapan dan Saran
Menurut pendapat Saudara, hal-hal apa sajakah yang perlu diperbaiki atau diperjelas dalam rangka mendorong
dan mengembangkan pasar modal syariah di masa mendatang?
19. Peraturan tentang penerbitan efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
20. Fungsi dan peran lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah (Bapepam, SRO,
Dewan Syariah Nasional):
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
21. Upaya sosialisasi peraturan dan mekanisme pengawasan pasar modal syariah kepada seluruh pelaku
pasar modal?
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
22. Lain-lain (jelaskan)
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN SUADARA UNTUK MENGISI DAN
MENYAMPAIKAN KEMBALI KUISIONER INI KEPADA KAMI
………, ………………….2004
Nama
Jabatan
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
STUDI INVESTASI SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA
Petunjuk pengisian Kuisioner:
1. Beri tanda √ atau X pada jawaban Saudara
2. Jika dianggap perlu, jawaban Saudara dapat dijelaskan pada kertas tambahan
Kuisioner untuk Penjamin Emisi Efek (PEE)
Data Perusahaan:
1. Status Perusahaan Saudara?
□ Nasional
□ Patungan
2. Berapakah Total Aset perusahaan Saudara pada akhir tahun 2003?
□ Sama atau lebih dari Rp. 100 Milyar
□ Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 99 Milyar
□ Kurang dari Rp. 50 Milyar
Rencana Penerbitan Efek Syariah:
3. Apakah perusahaan Saudara mempunyai rencana untuk melakukan penjaminan emisi efek syariah dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan?
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
4. Jika jawaban nomor 3 di atas Ya, efek syariah apakah yang akan Saudara jamin?
□ Obligasi
□ Efek lain, mohon disebutkan: ……………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Kendala dan Masalah:
Menurut pendapat Saudara, apakah hal-hal di bawah ini menjadi kendala dan masalah bagi perusahaan Saudara
dalam menerbitkan Efek syariah?
5. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah di lingkungan perusahaan Saudara:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
6. Ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
7. Minat pemodal atas efek syariah yang diterbitkan:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
8. Pra-proses (persiapan) penerbitan Efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
9. Tingkat kemampuan profesi penunjang (Notaris, Konsultan hukum dan Akuntan publik) tentang pasar
modal syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
10. Biaya yang dikeluarkan dalam proses penerbitan efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
11. Mekanisme dan birokrasi proses penerbitan efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
12. Waktu (lama-tidaknya) proses penerbitan efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
13. Fee yang diperoleh dari kegiatan penerbitan efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
14. Kerangka peraturan tentang penerbitan efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
15. Pola pengawasan (dari sisi syariah) oleh lembaga terkait:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
16. Kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Menurut pendapat Saudara, adakah hal-hal lain yang merupakan kendala dan masalah dalam penerbitan efek
syariah, mohon dijelaskan jika ada:
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
Harapan dan Saran
Menurut pendapat Saudara, hal-hal apa sajakah yang perlu diperbaiki atau diperjelas dalam rangka mendorong
dan mengembangkan pasar modal syariah di masa mendatang?
17. Peraturan tentang penerbitan efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
18. Fungsi dan peran lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah (Bapepam, SRO,
Dewan Syariah Nasional):
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
19. Upaya sosialisasi peraturan dan mekanisme pengawasan pasar modal syariah kepada seluruh pelaku
pasar modal?
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
20. Lain-lain (jelaskan)
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN SUADARA UNTUK MENGISI DAN
MENYAMPAIKAN KEMBALI KUISIONER INI KEPADA KAMI
………, ………………….2004
Nama
Jabatan
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
STUDI INVESTASI SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA
Petunjuk pengisian Kuisioner:
1. Beri tanda √ atau X pada jawaban Saudara
2. Jika dianggap perlu, jawaban Saudara dapat dijelaskan pada kertas tambahan
Kuisioner untuk Manajer Investasi (Manajer Investasi)
Data Perusahaan :
1. Berapakah jumlah reksa dana yang dikelola oleh perusahaan Saudara sampai dengan saat ini?
□ 1
□ 2-5
□ Lebih dari 5
2. Berapakah total dana nasabah reksa dana yang dikelola oleh perusahaan Saudara sampai dengan akhir
bulan Juni tahun 2004:
□ Lebih dari Rp.1 trilyun
□ Rp. 100 milyar s.d. Rp. 1 trilyun
□ Kurang dari Rp. 100 milyar
Rencana Penerbitan Efek Syariah :
3. Apakah perusahaan Saudara mempunyai rencana untuk menerbitkan reksa dana syariah dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan?
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
4. Jika jawaban nomor 3 di atas Ya, reksa dana apakah yang akan Saudara terbitkan?
□ Saham
□ Campuran
□ Pendapatan Tetap
□ Pasar Uang
Kendala dan Masalah :
Menurut pendapat Saudara, apakah hal-hal di bawah ini menjadi kendala dan masalah bagi perusahaan Saudara
dalam menerbitkan reksa dana syariah?
5. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah di lingkungan perusahaan Saudara:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
6. Ketersediaan informasi tentang pasar modal syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
7. Ketersediaan efek syariah yang dapat dijadikan portofolio:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
8. Tingkat total return yang dihasilkan reksa dana syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
9. Minat pemodal atas reksa dana syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
10. Pra-proses (persiapan) penerbitan reksa dana syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
11. Tingkat kemampuan profesi penunjang (Notaris, Konsultan hukum dan Akuntan publik) tentang pasar
modal syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
12. Biaya yang dikeluarkan dalam proses penerbitan reksa dana syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
13. Mekanisme dan birokrasi proses penerbitan reksa dana syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
14. Waktu (lama-tidaknya) proses penerbitan efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
15. Kerangka peraturan tentang pengelolaan reksa dana syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
16. Pengawasan pengelolaan reksa dana syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
17. Kelembagaan atau Institusi yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah di Indonesia:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Menurut pendapat Saudara, adakah hal-hal lain yang merupakan kendala dan masalah dalam penerbitan reksa
dana syariah, mohon dijelaskan jika ada:
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
Harapan dan Saran
Menurut pendapat Saudara, hal-hal apa sajakah yang perlu diperbaiki atau diperjelas dalam rangka mendorong
dan mengembangkan reksa dana syariah di masa mendatang?
18. Peraturan tentang penerbitan efek syariah:
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
19. Fungsi dan peran lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah (Bapepam, SRO,
Dewan Syariah Nasional):
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
20. Upaya sosialisasi peraturan dan mekanisme pengawasan reksa dana syariah kepada seluruh pelaku pasar
modal?
□ Ya
□ Tidak
□ Lain-lain, mohon dijelaskan:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
21. Lain-lain (jelaskan)
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN SUADARA UNTUK MENGISI DAN
MENYAMPAIKAN KEMBALI KUISIONER INI KEPADA KAMI
………, ………………….2004
Nama
Jabatan
DAFTAR RESPONDEN
Emiten/Perusahaan Publik :
1. PT. Cipendawa Agroindustri Tbk.
2. PT. Multibreeder Adirama Ind. Tbk.
3. PT. Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk.
4. PT. Anugrah Tambak Perkasindo Tbk
5. PT. PP London Sumatra Tbk.
6. PT. Inco Tbk.
7. PT. Medco Energi Internasional Tbk.
8. PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk.
9. PT. Bukit Asam Tbk
10. PT. Citra Tubindo Tbk.
11. PT. Lionmesh Prima Tbk.
12. PT. Surya Toto Indonesia Tbk.
13. PT. Indal Aluminium Industry Tbk.
14. PT. Asahimas Flat Glass Co. Ltd. Tbk.
15. PT. Betonjaya Manunggal Tbk.
16. PT. Astra International Tbk.
17. PT. Bayer Indonesia Tbk.
18. PT. Dankos Laboratories Tbk.
19. PT. Tempo Scan Pacific Tbk.
20. PT. Kimia Farma Tbk.
21. PT. Sari Husada Tbk.
22. PT. Aqua Golden Mississippi Tbk.
23. PT. Ultra Jaya Milk Tbk.
24. PT. Mayora Indah Tbk.
25. PT. Sekar Laut Tbk.
26. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
27. PT. Davomas Abadi Tbk.
28. PT. Siantar Top Tbk.
29. PT. Procter & Gamble Indonesia Tbk.
30. PT. Unilever Indonesia Tbk.
31. PT. Mustika Ratu Tbk.
32. PT. Kedaung Indah Can Ind. Ltd. Tbk.
33. PT. Sumarecon Agung Tbk.
34. PT. Duta Anggada Realty Tbk.
35. PT. Lippo Land Development Tbk.
36. PT. Modernland Realty Tbk.
37. PT. Panca Wiratama Sakti Tbk.
38. PT. Ciputra Development Tbk.
39. PT. Indonesia Prima Property Tbk.
40. PT. Duta Pertiwi Tbk.
41. PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk.
42. PT. Bakrieland Development Tbk.
43. PT. Lippo Karawaci Tbk.
44. PT. Bukit Sentul Tbk.
45. PT. Ciputra Surya Tbk.
46. PT. Lamicitra Nusantara Tbk.
47. PT. Bukaka Teknik Utama Tbk.
48. PT. Rig Tenders Indonesia Tbk.
49. PT. Berlian Laju Tankers Tbk.
50. PT. Steady Safe Tbk.
51. PT. Indosat Tbk.
52. PT. Citra Marga Nusapala Persada Tbk.
53. PT. Humpuss Intermoda Transp. Tbk.
54. PT. Samudra Indonesia Tbk.
55. PT. Indocitra Finance Tbk.
56. PT. Bank Permata Tbk.
57. PT. BFI Finance Tbk.
58. PT. Sinar Mas Multiartha Tbk.
59. PT. Makindo Tbk.
60. PT. Trimegah Securities Tbk.
61. PT. Bank Mega Tbk.
62. PT. Bank Central Asia Tbk.
63. PT. Bank Buana Indonesia Tbk.
64. PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
65. PT. Kresna Graha Sekurindo Tbk
66. PT. Bank Bumiputra Indonesia Tbk
67. PT Trust Finance Indonesia Tbk
68. PT. Artha Pacific Securities Tbk
69. PT. Hero Supermarket Tbk.
70. PT. United Tractors Tbk.
71. PT. Great River International Tbk.
72. PT. Multipolar Corporation Tbk.
73. PT. Astra Graphia Tbk.
74. PT. Metrodata Electronics Tbk.
75. PT. Toko Gunung Agung Tbk.
76. PT. Matahari Putra Prima Tbk.
77. PT. Fast Food Indonesia Tbk.
78. PT. Tira Austenite Tbk.
79. PT. Enseval Putera Megatrading Tbk.
80. PT. Aneka Kimia Raya Tbk.
81. PT. Tunas Ridean Tbk.
82. PT. Bimantara Citra Tbk.
83. PT. Jakarta Setibudi Property Tbk.
84. PT. Siloam Healthcare Tbk.
85. PT. Alfa Retailindo Tbk.
86. PT. Tempo Intimedia Tbk.
87. PT. Indosiar Visual Mandiri Tbk.
88. PT Tunas Financindo Sarana
89. PT Wahana Otorita Multimedia
90. PT Pegadaian
91. PT Federal International Finance
92. Bank Mandiri
93. Bank BRI
94. PT Asiana International Tbk
95. PT Dynaplast Tbk
96. PT Ever Shine Tex Tbk
97. PT Gajah Tunggal Tbk
98. PT Goodyear Indonesia Tbk
99. PT Hanson Industri Utama Tbk
100. PT Karwell Indonesia Tbk
101. PT Komatsu Indonesia Tbk
102. PT Pan Brothers Tbk
103. PT Sepatu Bata Tbk
104. PT Trias Sentosa Tbk
105. PT PT Surya Dumai Industri Tbk
106. PT Tirta Mahakam Plywood Ind. Tbk
107. PT Jembo Cable Company Tbk
Penjamin Emisi Efek
1. PT ABN AMRO Asia Securities Ind.
2. PP Aldiracita Corpotama
3. PT Alpha Sekuritas Indonesia
4. PT Andalan Artha Advisindo Sek
5. PT Antaboga Delta Sekuritas Ind.
6. PT Arab Malaysian Capital Ind.
7. PT Artha Securities Tbk.
8. PT Artha Pacific Securities Tbk
9. PT Asia Kapitalindo Securities Tbk.
10. PT Bahana Securities
11. PT Bhakti Capital Indonesia Tbk.
12. PT Bapindo Bumi Sekuritas
13. PT Batavia Prosperindo Sekuritas
14. PT BNI Securities
15. PT BNP Paribas Peregrine
16. PT Bumiputera Capital Indonesia
17. PT Brent Securities
18. PT CIMB Niaga Securities
19. PT Ciptadana Sekuritas
20. PT Ciptamahardhika Mandiri
21. PT Citigroup Securities Indonesia
22. PT CLSA Indonesia
23. PT Credit Suisse First Boston Ind.
24. PT Danareksa Sekuritas
25. PT Danasakti Securities
26. PT Danpac Sekuritas
27. PT DBS Vickers Securities Indonesia
28. PT Deutsche Securities Ind.
29. PT Dongsuh Kolibindo Sec.
30. PT Dhanawibawa Artha Cemerlang
31. PT Eficorp Sekuritas
32. PT Eurocapital Peregrine Securities
33. PT Equity Development Securities
34. PT Financorpindo Nusa
35. PT G.K. Goh Indonesia
36. PT Hortus Danavest Tbk
37. PT HSBC Securities Indonesia
38. PT Inovasi Utama Sekurindo
39. PT Indokapital Sekuritas
40. PT Indo Premier Securities
41. PT ING Securities Indonesia
42. PT Interasia Securitindo
43. PT Inti Fikasa Securindo
44. PT Investindo Nusantara Sek.
45. PT Jp Morgan Securities Indonesia
46. PT Kapita Sekurindo
47. PT Kim Eng Securities
48. PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.
49. PT Madani Securities
50. PT Mahanusa Securities
51. PT Makindo Securities
52. PT Makinta Securities
53. PT Mandiri Sekuritas
54. PT Meridian Capital Indonesia
55. PT Mega Capital Indonesia
56. PT Mega Akses Securities
57. PT Merrill Lynch Indonesia
58. PT Millenium Atlantic Sec.
59. PT Mitra Investdana Sekurindo
60. PT Namalatu Cakrawala Securities
61. PT Nikko Securities Indonesia
62. PT Nisp Sekuritas
63. PT Nusadana Capital Indonesia
64. PT Okansa Capital Tbk
65. PT Panin Sekuritas Tbk.
66. PT Pratama Penaganarta
67. PT Reliance Securities
68. PT Rifan Financindo Sekuritas
69. PT Samuel Sekuritas Indonesia
70. PT Sarijaya Permana Sekuritas
71. PT Sinarmas Sekuritas
72. PT Sucorinvest Central Gani
73. PT Suprasurya Danawan Sekuritas
74. PT Treasure Fund Indonesia
75. PT Tiga Pilar Sekuritas
76. PT Topas Multi Securities
77. PT Transpacific Securindo
78. PT Trimegah Securities Tbk.
79. PT United Capital Indonesia Tbk.
80. PT Ubs Securities Indonesia
MANAJER INVESTASI
1. PT ABN AMRO Manajemen Investasi
2. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas
3. PT Bahana TCW Investment Management
4. PT BATASA Capital
5. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
6. PT Bhakti Asset Management
7. PT BNI Securities
8. PT Brahma Capital
9. PT Ciptadana Aset Manajemen
10. PT Citigroup Securities Indonesia
11. PT Corfina Capital
12. PT Danareksa Investment Management
13. PT Danatama Makmur Sekuritas
14. PT Dhanawibawa Artha Cemerlang
15. PT Eficorp Sekuritas
16. PT Eko Kapital
17. PT Equity Development Securities
18. PT EVERGREEN CAPITAL
19. PT First State Investments Indonesia
20. PT Gani Aset Manajemen
21. PT GK Goh Indonesia
22. PT Indo Premier Securities
23. PT Intru Nusantara
24. PT Jisawi Finas Fund Management Company
25. PT Kresna Graha Sekurindo
26. PT Kuo Capital Raharja
27. PT Mahanusa Investment Management
28. PT Mandiri Sekuritas
29. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
30. PT MAsindo Artha Securities
31. PT Meespierson Finas Investment Management
32. PT Mega Capital Indonesia
33. PT MLC Investment Indonesia
34. PT Natpac Asset Management
35. PT Niaga Aset Manajemen
36. PT Nikko Securities Indonesia
37. PT NISP Sekuritas
38. PT Optima Kharya Capital Management
39. PT Panca Global Sekuritas
40. PT Panin Sekuritas
41. PT Paramitra Alfa Sekuritas
42. PT Pentasena Arthatama
43. PT Platinum Assets Management
44. PT PNM Investment Management
45. PT Prudence Asset Management
46. PT Rifan Financindo Asset Management
47. PT Samuel Aset Manajemen
48. PT Schroder Investment Management Indonesia
49. PT Sinarmas Sekuritas
50. PT Tiga Pilar Sekuritas
51. PT Trimegah Securities Tbk
Related docs
