BAB V. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM by sparkunder16

VIEWS: 5,169 PAGES: 10

									BAB V. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAS
Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti mata kuliah Teknik Pengelolaan DAS mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Daerah Aliran Sungai (DAS) berikut batasan dan ruang lingkup Daerah aliran Sungai (DAS), Karakteristik Biofisik dan Sosial Ekonomi DAS, Ekosistem DAS, Pengantar Ekonomi Lingkungan dalam Pengelolaan DAS, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS, Pengelolaan Vegetasi dan Regim Air (Kuantitas), Pengelolaan Vegetasi dan Kualitas Air, Pengelolaan DAS dan Isu Lingkunan (Lokal, Nasional dan Global), Sumber Daya Alam dan Daya Dukung Lingkungan, Perencanaan dan Implementasi Pengelolaan DAS Terpadu serta Monitoring dan Evaluasi dalam Pengelolaan DAS. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti pokok bahasan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS, mahasiswa Program Studi Teknik Pertanian mampu menjelaskan mengenai konsep ekonomi lingkungan dalam pengelolaan daerah aliran sungai dengan benar.

5.1.

Pengertian Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan DAS Pengelolaan DAS terpadu merupakan upaya pengelolaan sumberdaya yang menyangkut berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh banyak pihak, tidak semata mata oleh pelaksana langsung di lapangan tetapi oleh pihak-pihak yang berperan dari tahapan perencanaan, monitoring sampai dengan evaluasinya. Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, sedangkan pemerintah sebagai unsur pemegang otoritas kebijakan, fasilitator dan pengawas yang direpresentasikan oleh instansi-intansi sektoral Pusat dan Daerah yang terkait dengan Pengelolaan DAS. Stakeholder Pemerintah yang dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan DAS antara lain : Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Departemen Perikanan dan Kelautan, Departemen Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Departemen Kehutanan terutama berperan dalam penatagunaan hutan, pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi DAS. Departemen Pekerjaan Umum berperan dalam pengelolaan sumberdaya air dan tata ruang. Departemen Dalam Negeri berperan dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah. Departemen Pertanian berperan dalam pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pertanian dan irigasi. Departemen ESDM berperan dalam pengaturan air tanah, rehabilitasi/ reklamasi kawasan tambang. Departemen Perikanan dan Kelautan berperan dalam pengelolaan sumberdaya perairan, sedangkan KLH dan Departemen Kesehatan berperan dalam pengendalian kualitas lingkungan. Pemerintah Daerah Propinsi berperan sebagai koordintor/fasilitator/ regulator/supervisor untuk pengelolaan DAS yang lintas Kabupaten/Kota sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta instansi teknis terkait di dalamnya berperan sebagai koordinator/fasilitator/regulator/supervisor Pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten/Kota serta dapat berperan sebagai pelaksana dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan pengelolaan DAS antara lain: unsur legislatif, yudikatif, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, LSM dan Lembaga Donor. Dengan demikian dalam satu wilayah DAS akan terdapat banyak pihak dengan masing-masing kepentingan, kewenangan, bidang tugas dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga tidak mungkin dikoordinasikan dan dikendalikan dalam satu garis komando. Oleh karena itu koordinasi yang dikembangkan adalah dengan mendasarkan pada hubungan fungsi melalui pendekatan keterpaduan. Diantara para pihak yang terlibat harus dikembangkan prinsip saling mempercayai, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling membutuhkan. Dengan demikian dalam pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap pihak (siapa, mengerjakan apa, bilamana, dimana, dan bagaimana). Batas satuan wilayah DAS tidak selalu bertepatan (co-incide) dengan batas unit administrasi pemerintahan, sehingga koordinasi dan integrasi antar pemerintahan otonom, instansi sektoral dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi sangat penting. Prinsip dasar dalam penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu adalah mekanisme penyusunannya dilakukan secara partisipatif. Begitu pula pada

kegiatan-kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian hasil-hasilnya. Memelihara partisipasi untuk menjaga keterpaduan agar tetap efektif dapat dilakukan dengan membentuk forum koordinasi pengelolaan DAS atau memberdayakan forum sejenis yang telah ada. Pada wilayah yang belum memiliki forum koordinasi, inisiasi pembentukan forum dapat dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS di wilayahnya. Forum komunikasi yang dibentuk harus merepresentasikan stakeholders yang ada di wilayah DAS dari hulu sampai hilir, seperti unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan partisipasi para pihak, harus membangun suatu komunikasi yang baik dan tata kerja yang jelas yang didasarkan atas kebersamaan dan diagendakan dalam suatu program kerja. Forum DAS diarahkan sebagai organisasi non struktural, dan bersifat independen yang berfungsi untuk membantu memecahkan permasalahan yang timbul dan merumuskannya secara bersama-sama dalam wilayah DAS seperti konflik kepentingan antar sektor, antar pemerintah daerah serta dalam mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Secara sederhana partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai upaya terencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pihak yang akan menerima hasilnya. Peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antar dua kelompok yaitu kelompok masyarakat terkena kebijakan dan kelompok pengambil keputusan. Canter (1977) mendefinisikan peran serta masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang bertanggung jawab. Secara sederhana ia mendefinisikan sebagai feed forward information (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan feedback information (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas memperoleh dampak (positif dan/atau negatif) ikut mempengaruhi arah dan pelaksanaan kegiatan, tidak hanya

kebijakan itu). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sebenarnya merupakan instrumen hubungan timbal balik dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan. Hubungan timbal balik antara pemerintah dan pengusaha dengan masyarakat dapat dijadikan instrumen untuk mewujudkan keselarasan hubungan sosial antara dua kelompok beda kepentingan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan lebih lebih lanjut adalah untuk mempersempit kesenjangan akses terhadap lingkungan antara dua kelompok masyarakat yang terjadi selama ini. Ada harapan dibalik pendekatan partisipatif tersebut yaitu supaya ada kebijakan yang lebih baik, yaitu kebijakan yang lebih memberikan manfaat pada masyarakat berupa diperolehnya kesejahteraan. Berdasarkan sifatnya oleh Cormick (1979) peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi dua yaitu konsultatif dan kemitraan. Pola partisipatif yang bersifat konsultatif ini biasanya dimanfaatkan oleh pengambila kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Dalam pendekatan yang bersifat konsultatif ini meskipun anggota masyarakat yang berkepentingan mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan hak untuk diberitahu, tetapi keputusan akhir tetap ada ditangan kelompok pembuat keputusan tersebut (pemrakarsa). Pendapat masyarakat di sini bukanlah merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Selain sebagai strategi memperoleh dukungan dan legitimasi publik. Pendekatan partisipatif yang bersifat konsultasi ini dalam penggolongan peran serta masyarakat menurut Wengert (1979) dapat dikategorikan sebagai partisipasi sebagai suatu kebijakan yaitu yang memberikan hak untuk dikonsultasi (right to be consulted). Berbeda dengan konsultasi, pendekatan partisipatif dalam pengelolaan lingkungan yang bersifat kemitraan lebih menghargai masyarakat lokal dengan memberikan kedudukan atau posisi yang sama dengan kelompok pengambil keputusan. Karena diposisikan sebagai mitra, kedua kelompok yang berbeda kepentingan tersebut membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membuat keputusan secara bersama-sama. Dengan demikian keputusan bukan lagi menjadi monompoli pihak pemerintah dan pengusaha, tetapi ada bersama dengan masyarakat.

Dengan konsep ini ada upaya pendistribusian kewenangan pengambilan keputusan. 5.2. Proses dan Bentuk Partisipasi Masyarakat Bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu partisipasi dalam: 1. Tahap pembuatan keputusan. Dalam hal ini, sejak awal masyarakat telah dilibatkan dalam proses perencanaan dan perancangan kegiatan serta dalam pengambilan keputusan atas rencana yang akan dilaksanakan. 2. Tahap implementasi. Keterlibatan masyarakat juga diupayakan pada tahap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengontrol bagaimana kegiatan dilaksanakan di lapangan. 3. Tahap evaluasi. Evaluasi secara periodik umumnya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan kegiatan. 4. Partisipasi untuk memperoleh manfaat suatu kegiatan. Ditinjau dari tingkatannya, partisipasi masyarakat dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Manipulasi Tercatat sebagai anggota Wewenang mutlak pada initiator kebijakan 2. Menginformasikan Hak dan pilihan masyarakat diidentifikasi Wewenang dominan pada initiator kebijakan/program 3. Konsultasi 4. Kemitraan Pendapat masyarakat didengar, tetapi belum tentu ditindaklanjuti Wewenang dominan pada initiator kebijakan/program Saran/pendapat masyarakat dinegosiasikan Wewenang terdistribusikan secara proporsional di antara pihak - pihak yang berkepentingan 5. Delegasi wewenang Masyarakat diberi wewenang mengelola sebagian atau seluruh bagian program Wewenang ada pada masyarakat 6. Kontrol masyarakat dominan dalam merancang dan memutuskan program Wewenang mutlak pada masyarakat. Dengan adanya tingkatantingkatan partisipasi masyarakat seperti tersebut pada tabel di atas, maka perlu diupayakan agar partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar berbentuk keterlibatan semu yang dikategorikan sebagai tingkat partisipasi manipulasi, dimana pada dasarnya tidak ada partisipasi

masyarakat, melainkan diupayakan untuk tercapainya tingkat partisipasi dimana masyarakat memiliki wewenang yang cukup dalam kemitraan antara masyarakat dan pemerintah/non-pemerintah sebagai initiator kebijakan/program. Untuk mencapai tingkat partisipasi yang tinggi, berikut ini adalah beberapa elemen kunci yang perlu dipertimbangkan: 1. Kompatibilitas yang didasarkan atas kepercayaan dan saling menghargai di antara partisipan. 2. Manfaat bagi seluruh partisipan yang terlibat. 3. Wewenang dan keterwakilan yang sederajat. Tingkat partisipasi akan melemah apabila ada sebagian pihak yang terlalu mendominasi, sementara sebagian lainnya tidak mempunyai wewenang sama sekali. 4. Mekanisme komunikasi yang baik harus dibangun secara internal di antara partisipan dan dengan pihak luar yang relevan. 5. Adaptif terhadap berbagai perubahan yang mungkin terjadi. 6. Integritas, kesabaran dan ketekunan harus diciptakan di antara partisipan. Metode Partisipasi : Pengelolaan DAS dengan pendekatan partisipatif akan melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, diantaranya adalah masyarakat. Salah satu metode pendekatan partisipatif adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), metoda yang dirancang untuk memungkinkan masyarakat/ responden melakukan penelitian atas persoalan yang dihadapinya untuk kemudian memecahkan masalah menurut persepsi dan cara mereka sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain. 5.3. Partisipasi dan Kemitraan dalam Pengelolaan SDA Bertolak dari dua penggolongan partisipasi masyarakat berdasarkan sifatnya di atas, maka partisipasi yang bersifat kemitraan lebih potensial untuk dikembangkan sebagai instrumen komunikasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan denga lingkungan. Pemahaman pemerintah sebagai pelayan masyarakat merupakan fundamen pengembangan partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi. Karena menempatkan pemerintah sebagai pelayan masyarakat maka masukan, pandangan dan pendapat masyarakat haruslah

diposisikan sebagai masukan yang bernilai untuk mewujudkan keputusan yang responsif. Dengan konsep kemitraan, partisipasi masyarakat didayagunakan sebagai instrumen penting untuk mendapatkan masukan berupa informasi dari kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kapan sebaiknya partisipasi masyarakat mulai dilakukan. Terhadap hal ini Smith dan banyak ahli lainnya menyarankan partisipasi dengan konsep kemitraan seharusnya dilakukan lebih awal dalam proses perencanaan, sehingga anggota masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih awal dan penting. Kalau tidak demikian publik akan melihat proses partisipasi hanya sekedar sebagai ,apa yang disebut oleh Arnstein, tokenism, karena banyak keputusan kunci diambil tanpa melibatkan masyarakat. Hubungan sosial yang terjadi dalam konsep kemitraan ini adalah hubungan yang paralel, bukan hubungan yang hirarki. Dengan hubungan yang paralel ini akan terwujud hubungan yang harmonis dalam pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat dengan pengusaha. Partisipasi masyarakat yang bersifat kemitraan ini akan terwujud apabila pemerintah memberikan dukungan dengan menuangkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pengusaha (eksploitir) mengambil keputusan bersama-sama dengan masyarakat. Tanpa dukungan pemerintah tersebut menjadi sangat sulit kedua kelompok yang berbeda kepentingan untuk disatukan menjadi mitra. Dengan demikian kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor penentu terjadinya komunikasi yang seimbang antara pengusaha dengan masyarakat. Dalam tahapan ini seharusnya sudah terjadi perubahan paradigma pemerintah dalam pengelolaaan lingkungan dengan tidak lagi melakukan keberpihakan kepada pemilik modal semata. Dalam teori politiknya Gibson (1981) berkaitan dengan partisipasi ini terdapat paham Participatory Democracy yang menyatakan bahwa penyelarasan kedua macam kepentingan tersebut dapat terwujud jika proses pengambilan keputusan menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepeda mereka untuk mengungkapkan kepentingan dan pandangan mereka. Proses pengambilan keputusan, yang menyediakan kelompok kepentingan untuk berperan serta didalamnya, dapat mengantarkan kelompok-kelompok yang berbeda

kepentingan mencapai saling pengertian dan penghayatan terhadap satu sama lain. Dengan demikian perbedaaan kepentingan dapat dijembatani. Pengembangan participatory democracy ini lebih cocok dalam mewujudkan partisipasi masyarakat sebagai instrument komunikasi antar dua kelompok yang berbeda kepentingan dari pada paham elite democracy. Masih menurut Gibson, paham yang terakhir disebut ini melihat hakekat manusia sebagai makhluk yang mementingkan diri sendiri. Upaya mementingkan diri sendiri yang berkembang menjadi pemburu kepuasan akan menjadi tidak rasional apabila mereka disatukan dalam kelompok. Oleh karena itu, menurut paham ini dalam hal terjadi konflik kepentingan antar kelompok-kelompok dalam masyarakat, keputusan merupakan kewenangan mutlak dari kelompok elit yang menjalankan pemerintahan. Dalam partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi, masyarakat mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kedudukan yang seimbang akan lahir kemampuan tawar-menawar yang sama antara pemrakarsa dan masyarakat. Untuk mengefektifkan peran serta masyarakat mutlak dibutuhkan prakondisiprakondisi. Hardjasoemantri merumuskan syarat-syarat agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna, sebagai berikut: • Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya. • Informasi lintas batas (transfrontier information); mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia; • Informasi tepat waktu (timely information) ; suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Dengan dmeikian masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengusulkan alternatifalternatif pilihan. • • 5.4. Informasi yang lengkap dan menyeluruh (comprehensive information). Informasi yang dapat dipahami (comprehensible information).

Kendala terhadap Partisipasi Masyarakat Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan memang sangat ideal dalam ragka pemanfaatan lingkungan berbasis kepentingan

masyarakat. Namun dalam praktek, proses pelibatan bukan berati tanpa kendala yang mana kendala tersebut justru akan berpengaruh pada tujuan dari pelibatan itu sendiri. Terdapat beberapa kendala yang perlu memperoleh perhatian dalam merancang rencana pelibatan masyarakat. Kendala-kendala dimaksud adalah antara lain: • Semakin banyaknya kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam isu-isu lingkungan, baik mereka yang diundang ataupun tidak sebagai peserta kemitraan yag justru menghambat proses komunikasi yang hendak dibangun. Lebih lanjut perlu dikaji seberapa jauh kelompok-kelompok tersebut terutama yang aktif mewakili kepentingan kelompok stakeholders yang akan terkena suatu kebijakan. Akibatnya pemrakarsa (pemerintah dan atau pengusaha) harus melakukan usaha khusus untuk menlakukan pendekatan terhadap kelompok stakeholders tersebut. ini tentunya berkaitan dengan kesulitan untuk menentukan siapa yang menjadi wakil masyarakat. Keberhasilan untuk menentukan masyarakat yang tepat sangat terrgantung akan desain program penyertaaan • Masyarakat kurang memahami Informasi tentang lingkungan dan bahaya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Biasanya masyarakat baru akan “mengeluh” apabila sudah menderita kerugian. Tingkat kesadaran yang kurang ini bisa dipahami karena kehidupan mereka sudah disibukkan dengan aktivitas sehari-hari untuk memenihu kebutuhan dasar mereka. • Kurangnya atau tidak adanya informasi dalam masyarakat tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Hak dimaksud adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta kewajiban memelihara lingkungan. Kelamahan lain yang lebih penting adalah seringkali masyarakat kehilangan semangat selama masa pengembangan proyek yang cukup lama . Hambatan-hambatan di atas tentunya tidak seharusnya dipandang oleh pemrakarsa sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Apabila partisipasi masyarakat hanya dipahami sebagai strategi memperoleh legitimasi dari publik terhadap suatu kegiatan esploitasi sumberdaya alam hambatanhamabatan tersebut akan menjadi tidak penting dipersoalkan. Tetapi apabila pendekatan partisipatif benar-benar akan diguakan sebagai instrument

komunikasi antar kelompok kepentingan, hambatan tersebut tentunya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Pustaka : Mitchell,1997. (ch. VII, VIII)


								
To top