Menyoroti Kebijakan Moneter dalam Membangun Perekonomian Syariah by sparkunder16

VIEWS: 888 PAGES: 13

									                           Menyoroti Kebijakan Moneter
            dalam Membangun Perekonomian Syariah di Indonesia
                                 Hady Sutjipto, SE. M.Si*)


                                          Abstrak
        Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat menggembirakan.
Namun peran lembaga keuangan syariah jika dibandingkan lembaga keuangan konvensional
dalam dinamika ekonomi skala nasional belumlah terlalu signifikan untuk menentukan arah
perkembangan perekonomian nasional. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran umat Islam
terhadap sistem ekonomi Islam dan kebijakan moneter pemerintah yang belum mendukung
perkembangan bagi lembaga keuangan syariah.
        Tulisan ini bertujuan mengetahui kebijakan moneter yang diambil pemerintah
mengenai lembaga keuangan syariah, dalam konteks membangun perekonomian syariah di
Indonesia dan kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam. Untuk itu, penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan metode komparatif yang menggunakan data sekunder
berupa catatan atau literatur.Penelitian ini menekankan pada penelitian kepustakaan (library
research), kemudian analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.
        Setelah melakukan pembahasan dan analisa, dapat diambil kesimpulan: pertama,
kebijakan moneter yang diambil pemerintah mengenai lembaga keuangan syariah, dalam
konteks membangun perekonomian syariah di Indonesia tidak tepat, karena melahirkan ko-
eksistensi antara bank konvensional dan bank syariah. Persoalannya bukan terletak pada
sisi teknis administratif, melainkan pada problema paradigmatik ;kedua sistem moneter atau
keuangan dalam Sistem Ekonomi Islam adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan
pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap sistem
keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan dimana kepada satuan itu dinisbahkan
seluruh nilai-nilai berbagai mata uang yaitu dalam bentuk Dinar-Dirham.

Kata Kunci :Kebijakan Moneter, Sistem Ekonomi Islam
1. Pendahuluan
1.1 Latar belakang Masalah
       Fenomena perbankan syariah di Indonesia dan lembaga keuangan syariah lainnya
mengantarkan pemahaman terhadap umat Islam Indonesia adanya kelembagaan ekonomi
dalam Islam. Sebelum dikenal perbankan syariah secara kelembagaan, pengetahuan tentang
masalah ini masih berbentuk kajian teoritis tentang kemungkinan implementasi ekonomi
Islam dalam wujud lembaga keuangan.
       Seperti diketahui, setelah 19 tahun diperjuangkan sejak pertama kali dicetuskan pada
sekitar tahun 1973, tahun 1992 berdiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang
beroperasi berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Keberadaan bank syariah makin
mantap setelah lahir UU No.10 tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank
syariah secara ko-eksistensial dengan bank konvensional.



                                             1
        Amandemen terhadap UU No. 7 tahun 1992 yang melahirkan UU No. 10 tahun 1998
yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip
syariah. Kemudian, UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menetapkan bahwa
Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Keberadaan kedua UU tersebut telah mengamanahkan Bank Indonesia untuk menyiapkan
perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank
syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih
luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya
sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia.
Kedua UU tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan dual system bank di
Indonesia, yaitu adanya dua sistem (konvensional dan syariah) yang beroperasi dalam sebuah
bank.
        Bila selama sekitar 6 tahun BMI menjadi pemain tunggal jasa perbankan syariah di
negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, setelah lahir UU yang sedikit banyak
dipengaruhi oleh kejengahan terhadap kehancuran dunia perbankan konvensional menyusul
krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997.
        Berdasarkan laporan Bank Indonesia, posisi September 2007 volume usaha perbankan
syariah mencapai Rp 31,8 triliun meningkat dibandingkan pada tahun 2006 sebesar Rp 26,7
triliun. Dengan volume tersebut industri perbankan syariah baru mencapai pangsa sebesar 1,8
persen dari industri perbankan nasional. Target volume usaha perbankan pada akhir 2008
diharapkan bisa mencapai 5 persen. Sementara, total pembiayaan perbankan syariah sejumlah
Rp 25,59 triliun pada September 2007. Jumlah ini naik 25 % dari total pembiayaan per
Desember 2006 sebesar Rp 20,44 triliun.
        Pertumbuhan itu akan ditopang rencana pembukaan unit usaha syariah (UUS) yang
baru dan pembukaan jaringan kantor yang lebih luas. Secara kelembagaan pada tahun 2007
terdapat tiga bank umum syariah, 25 unit usaha syariah (UUS), dan 107 BPR Syariah. Di
samping peningkatan jumlah bank syariah yang beroperasi, jumlah jaringan kantor yang
dimiliki sebanyak 1000 kantor layanan pada akhir bulan September 2007. Kondisi ini lebih
besar dibandingkan pada tahun 2006 dimana terdapat tiga bank umum syariah, 20 unit usaha
syariah (UUS), dan 105 BPR Syariah. Di samping peningkatan jumlah bank syariah yang
beroperasi, jaringan kantor berjumlah 531 (Kompas 6/11/2007).
        Demikian pula pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia sendiri cukup
menggembirakan. Per Juni 2007, di industri asuransi, ada tiga asuransi yang beroperasi penuh
sebagai asuransi syariah, terdiri atas dua asuransi jiwa dan satu asuransi umum. Sementara itu,


                                              2
asuransi jiwa cabang syariah ada 15, dan asuransi umum serta reasuransi cabang syariah
sebanyak 23.
       Adapun untuk reksadana syariah, secara kumulatif pada akhir 2006 terdapat 20
reksadana syariah atau 5 persen dari total reksadana, dengan Net Aktiva Bersih (NAB) per 22
Desember 2006 sebesar 663,7 miliar atau 1,3 persen dari NAB reksadana. Instrumen tempat
menempatkan reksadana syariah saat ini masih terbatas pada Jakarta Islamic Index dan
obligasi syariah. Jumlah obligasi syariah korporasi yang sudah tercatat di Bursa Efek saat ini
17 emiten atau 10,5 persen dari total emiten obligasi. Dibanding reksadana konvensional,
dana kelola pada reksadana syariah masih sangat kecil.


1.2 Perumusan Masalah
       Dengan perkembangan lembaga perbangkan dan non perbankan syariah sejauh ini,
menarik untuk dicermati, maka permasalahan yang oleh penulis rumuskan yaitu:
   1. Seberapa tepat kebijakan moneter yang diambil pemerintah mengenai lembaga
       keuangan syariah dalam konteks membangun perekonomian syariah di Indonesia ?
   2. Bagaimana kebijakan moneter dalam pandangan Sistem Ekonomi Islam ?


1.3 Tujuan dan Manfaat penulisan
1.3.1 Tujuan Penulisan
       Penulisan ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui kebijakan moneter yang
diambil pemerintah mengenai       lembaga keuangan syariah, utamanya dalam konteks
membangun perekonomian syariah di Indonesia dan kebijakan moneter dalam sistem
ekonomi Islam.


1.3.2 Manfaat Penulisan
   Tulisan ini diharapkan memberi manfaat kepada :
1. Pihak Pemerintah dalam merumuskan dan mengambil kebijakan moneter yang berkaitan
   untuk meningkatkan peranan lembaga keuangan syariah.
2. Penelitian-penelitian lebih lanjut guna memperdalam kajian mengenai moneter dan
   lembaga keuangan syariah


2. Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian
2.1 Tinjauan Pustaka



                                              3
      Dalam kehidupan sekarang, dimana telah terjadi perkembangan dalam aktivitas
ekonomi seperti bank, asuransi, transaksi obligasi, transaksi valas, dll, kita dihadapkan pada
kondisi yang serba sulit, karena hampir sebagian besar aktivitas ekonomi mengandung unsur
riba. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak riba. Hal ini bisa terjadi karena tidak
diterapkannya syariat Islam yang menjamin dan menjaga kehidupan kaum muslimin dan umat
lainnya.
      Riba di jaman modern ini telah menjelma dan dilegitimasi oleh sistem dan
institusi/lembaga. Bank Sentral yang dimiliki setiap negara seperti Bank Indonesia,
menggunakan instrumen riba (bunga) sebagai dasar kebijakan moneter dan dalam
mempengaruhi sektor riil.
      Hamka mengungkapkan bahaya riba, yakni riba merupakan suatu kejahatan yang
meruntuhkan hakikat dan tujuan Islam dan iman. Riba menyebabkan hancurnya ukhuwah di
antara orang yang beriman dan perselisihan antara sesama manusia. Riba benar-benar
merupakan pemerasan manusia terhadap manusia yang lain. Segelintir orang yang menghisap
riba dengan enak-enaknya menggoyang-goyangkan kakinya dan dari tahun ke tahun mereka
menerima kekayaan yang berlimpah dengan tidak bekerja sama sekali. Sementara orang yang
dihisap riba memeras keringat hanya untuk menambah kekayaan orang lain, seolah-olah dia
menjadi budak dan sapi perahan
      Allah mengingatkan tentang bahaya riba ini di dalam firmannya QS. Al Baqarah ayat
275, yang artinya “Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila...”. Dalam
ayat ini dijelaskan bagaimana keadaan orang yang melakukan riba, yakni merasakan
kesusahan dan gelisah walaupun penghasilan dari riba sudah begitu besar. Orang-orang ini
diumpamakan sebagai orang yang kacau, gelisah, resah karena kerasukan syaitan.
      Salah satu ekonom kapitalis sendiri, Keynes, menyebutkan bahwa riba (maksudnya
suku bunga) hanyalah angan-angan manusia belaka, manusia dipaksa untuk menerima riba
sebagai sesuatu yang baik dan wajar padahal sebenarnya tidak demikian. Lebih fatal lagi riba
telah menyebabkan inefisiensi dan ketidakproduktifan di dalam masyarakat. Riba akan
menyebabkan sebagian masyarakat berperilaku malas, eksploitatif dan spekulatif.
       Harry Shut (1998) menjelaskan bahwa perekonomian yang dibangun berdasarkan
sistem kapitalis dengan debt system nya akan tidak stabil karena sistem ini bertumpu pada
suku bunga yang cenderung volatile yang dapat mengakibatkan global economic failure.
Selanjutnya, Paul Krugman (2000) mengakui kekeliruannya bahwa pemulihan perekonomian
Brazil ternyata tidak membutuhkan waktu yang sama dengan pemulihan negara-negara Asia


                                              4
Tenggara/Timur ketika mengalami krisis pada tahun 1997. Pemulihan perekonomian Brazil
pada waktu itu berlangsung lebih cepat karena ternyata perekonomian Brazil cenderung
dibangun dengan equity system yang berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara/Timur
yang bertumpu pada debt system.
       Apakah equity system tersebut? Pada dasarnya hal tersebut sejalan dengan prinsip-
prinsip Mudharabah/Musyarakah. Kemudian, Joseph E. Stiglitz (1973) berpendapat bahwa
sistem bagi hasil (sharecropping system) diadopsi dalam kegiatan pertanian karena adanya
efek insentif dan adanya kesediaan menanggung resiko bersama (risk sharing). Sistem sewa
lahan walaupun memiliki efek insentif yang lebih besar terhadap penyewa, namun hal ini
tidak diadopsi dalam kegiatan pertanian sebab konsekwensinya penyewa harus menanggung
resiko sendiri. Demikian juga sistem penggajian buruh dalam pengelolaan pertanian tidak
diadopsi karena pemilik tanah memerlukan biaya yang tinggi untuk supervisi terhadap buruh.
       Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem bagi hasil akan
menciptakan sektor pertanian yang lebih adil dan lebih efisien. Mengacu kepada ketiga
literatur tersebut dapat dikatakan bahwa dibutuhkan lembaga intermediary / sistem perbankan
yang tidak bertumpu pada debt system, melainkan bertumpu pada quasi equity system, dan
risk sharing. Sistem perbankan ini adalah sistem perbankan syariah yang akan dapat
menciptakan perekonomian yang lebih stabil, lebih adil dan lebih efisien.


3. Pembahasan
3.1 Kebijakan moneter dalam konteks membangun perekonomian syariah di Indonesia
       Perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia dan kinerjanya               cukup
menggembirakan. Di saat bank-bank konvensional goncang diterpa badai krisis, bahkan
puluhan diantaranya terpaksa harus dilikuidasi, bank syariah (dalam hal ini BMI) tetap tegak
berdiri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dengan sistem syariah, dunia perbankan akan
terhindar dari hal yang sangat ditakuti yaitu negative spread. Kendati demikian, dalam
perspektif idealistik kondisi ini tetap saja masih sangat jauh dari yang diharapkan. Apalagi
bila dibaca dalam kerangka upaya mencari solusi fundamental krisis ekonomi Indonesia.
Mengapa?
Pertama, secara faktual, bila dibandingkan dari sisi skala usaha antara seluruh bank syariah
yang ada dengan bank konvensional hanya mencapai pangsa sebesar 1,8 persen 2007 atau
ditargetkan 5 persen tahun 2008. Dengan perbandingan seperti itu, peran bank syariah dalam
dinamika ekonomi skala nasional memang jadi “nyaris tak terdengar”. Artinya, sekalipun



                                              5
berkembang secara mengesankan, tapi perannya belumlah terlalu signifikan untuk
menentukan arah perkembangan perekonomian nasional.
Kedua, dari sisi regulasi, harus diakui eksistensi bank syariah dalam tata perundang-
undangan perbankan nasional secara nyata baru muncul dengan UU No. 23 tahun 1999.
Dengan ungkapan lain, UU itu secara nyata telah mengangkat harkat martabat perbankan
syariah dari semula sekadar “anak tiri” yang diterima keberadaannya tapi belum dianggap
sebagai bagian penting, menjadi anak sendiri dalam rumah tangga perbankan nasional. Meski
begitu, kebijakan pemerintah jelas sekali masih meng-anak-emaskan bank konvensional. Ini
tentu bukan hal yang aneh mengingat kebijakan dasar perbankan nasional memang berbasis
pada paradigma kapitalistik dimana bunga ( interest ) menjadi instrumen terpenting dari
sebuah bank. Maka juga bukan hal yang aneh bila dalam struktur organisasi bank sentral,
urusan bank syariah baru ditempatkan dalam sebuah direktorat yang juga membawahi
urusan-urusan bank konvensional.
      Perkembangan bank syariah dipercaya akan lebih bagus bila pemerintah, juga bank
sentral, melakukan kebijakan secara sama (equal treatment) terhadap bank syariah dan bank
konvensional baik dari sisi regulasi maupun institusi. Sehingga apa yang disebut sebagai ko-
eksistensial antara bank konvensional dan bank syariah memang betul-betul bisa diwujudkan.
Bila kebijakan secara sama benar-benar diberikan, urusan selanjutnya berpulang kepada
komunitas perbankan syariah apakah mampu atau tidak menangkap peluang tersebut.
Pengalaman dari perubahan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 menjadi UU No. 23 tahun
1999 menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan sebagaimana ditunjukkan dengan makin
banyaknya bank-bank syariah yang berdiri pasca UU tersebut. Bila perubahan lebih progresif
dilakukan, kiranya perkembangan yang lebih bagus juga akan terjadi.
      Tapi, kebijakan yang melahirkan ko-eksistensi antara bank konvensional dan bank
syariah bukannya tanpa masalah. Secara idealistik, kebijakan itu jelas bukan pilihan yang
terbaik. Persoalannya bukan terletak pada sisi teknis administratif, melainkan pada problema
paradigmatik. Secara substansial, pengakuan terhadap keberadaan bank syariah yang anti
bunga sebenarnya merupakan penegasian terhadap keberadaan bank konvensional yang
berintikan bunga. Apa yang dicari oleh bank konvensional adalah apa yang paling dibenci
oleh bank syariah. Nah, bagaimana mungkin dua lembaga yang sama sekali berbeda sifatnya
akan hidup berdampingan dalam sebuah sistem? Pasti harus salah satu yang dipilih menjadi
yang utama dan yang lain menjadi yang tidak utama. Dengan kata lain, mana yang anak
kandung dan mana yang anak tiri. Fakta menunjukkan, bank konvensionallah sebagai yang
utama dan bank syariah sebagai pelengkap. Dan ko-eksistensi seperti itu hanya bisa terus


                                             6
berlangsung bila pemerintah dan bank sentral, bahkan juga masyarakat luas, terus memelihara
sikap mendua dalam memandang persoalan bank (antara bank syariah dan bank
konvensional) dan bunga bank (antara halal dan haram).
       Sistem perbankan konvensional merupakan sistem yang antagonistik karena disatu
sisi nasabah penabung menginginkan penerimaan yang tinggi, sedangkan nasabah pemakai
dana menginginkan pembayaran bunga yang rendah. Disatu sisi bank telah menjanjikan
persentase tertentu dari dana yang ditempatkan penabung pada bank, apapun yang terjadi
setelah kurun waktu tertentu bank harus mengeluarkan dana untuk mengembalikan
tabungan/deposito plus bunga. Disisi lain, bila nasabah pemakai dana gagal dalam
memanfaatkan dana atau hasil yang diperoleh pemakai dana lebih kecil dari yang harus
dibayarkan kepada penabung, maka penabung tidak mau tahu akan hal ini, sehingga akhirnya
menjadi beban bank (Mulya E. Siregar :2004)
      Di sisi lain, mempertahankan keberadaan bank konvensional sebenarnya juga
merupakan kebijakan yang sangat patut dipertanyakan. Krisis ekonomi yang melanda
Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 membuka semua tabir kerapuhan perbankan
konvensional. Akibat krisis itu, 16 bank dilikuidasi pemerintah, dan 51 bank lainnya
dibekukan pada 1 November 1997. Sementara 13 bank diambil alih (BTO). Langkah ini
menciutkan secara drastis jumlah bank dari 237 pada akhir Juni 1997 menjadi 151 bank pada
akhir Desember 2000.
     Bila bank diidealkan sebagai lokomotif penarik laju kegiatan usaha masyarakat, kini
lokomotif itu justru harus didorong dan ditarik untuk bisa melaju dengan energi yang sangat
besar. Untuk merestrukturisasi bank-bank konvensional yang selama ini menjadi sumber
darah bagi perputaran roda perekonomian nasional, hingga Desember 2000 pemerintah sudah
mengeluarkan tidak kurang dari Rp 659 trilyun. Jumlah itu sudah termasuk dana yang
dikeluarkan pemerintah untuk penjaminan (blanket guarantee) atas simpanan pihak ketiga
dan kreditor di bank-bank bermasalah. Rinciannya, untuk penjaminan pemerintah Rp 218
trilyun, kredit program Rp 10 trilyun, untuk rekapitalisasi bank-bank pemerintah Rp 283
trilyun, rekapitalisasi tujuh bank swasta Rp. 33 trilyun, rekapitalisasi bank yang diambilalih
pemerintah (BTO) Rp 106 trilyun, rekapitalisasi bank-bank pembangunan daerah (BPD) Rp 1
trilyun serta obligasi untuk bank-bank non rekap Rp 9 trilyun (Kompas, 29 Juli 2001).
     Sampai kapan pemerintah akan terus menerus mem-back-up bank-bank konvensional
yang nyata-nyata memang telah demikian terpuruk, yang ibarat lokomotif tadi, jangankan
untuk menghela gerbong panjang perekonomian nasional, untuk menarik tubuhnya sendiri
saja rasanya berat sekali? Dan berapa banyak lagi uang yang harus digelontorkan untuk itu


                                              7
semua, sementara untuk sekadar menghemat dana subsidi BBM yang paling banyak
berjumlah Rp 17 trilyun, pemerintah tega menaikkan lebih dari 100 % harga BBM pada bulan
Oktober 2005 yang dampaknya masih memukul perekonomian masyarakat secara
keseluruhan sampai saat ini.
        Argumen yang diajukan biasanya adalah bahwa itu semua merupakan program
penyehatan perbankan yang sangat diperlukan sebagai salah satu unsur penting dalam
perbaikan ekonomi nasional. Memang, dalam paradigma sistem ekonomi kapitalis, perbankan
ribawi itu dianggap sebagai lembaga yang sangat penting dalam menggerakkan sektor usaha.
Bila perbankan macet, dunia usaha juga akan macet yang akhirnya akan membuat laju
pertumbuhan ekonomi tersendat, pengangguran meningkat karena tidak ada pembukaan
lapangan pekerjaan baru, pendapatan masyarakat menurun, daya beli menurun dan secara
keseluruhan itu semua akan membuat ekonomi masyarakat juga akan menurun dengan segala
dampak buruk ikutan.
      Bahwa dalam perekonomian modern seperti saat ini diperlukan lembaga intermediari
yang menghubungkan antara unit ecsess of fund dengan unit lack of fund untuk berbagai
kepentingan transaksi ekonomi, sudah sangat jelas. Masalahnya, lembaga intermediari seperti
apa? Logikanya, sebagai intermediari, lembaga itu semestinya haruslah cukup kuat, stabil,
dan yang paling penting tidak malah menimbulkan atau menambah problema karena ia hadir
justru untuk membantu menyelesaikan problem. Apakah harus berupa bank dengan pola
konvensional yang berbasis bunga seperti saat ini? Fakta emprik yang dialami oleh dunia
perbankan mutakhir menunjukkan bahwa perbankan konvensional tidak memiliki karakter-
karakter seperti yang disebut. Ia ternyata sangat labil dan mudah sekali terserang problem.
Negatif-spread yang dialami oleh perbankan nasional hingga membuat sejumlah bank
berdarah-darah beberapa waktu lalu, jelas bukan karena faktor moral hazard semata, tapi
yang utama adalah karena ia bertumpu pada sistem ribawi yang memang bersifat self-
destructiv. Tegasnya, sistem ribawi itulah yang membuat dunia perbankan terus terpuruk dan
tidak pernah stabil. Dan bagaimana ekonomi akan berjalan baik bila bertumpu pada lembaga
intermediari yang tidak stabil?
       Ketidakstabilan ini sering disebut dengan random walk, satu istilah statistik yang
mengambarkan langkah-langkah yang tidak berpola persis seperti langkah orang yang sedang
mabuk berat .Fenomena seperti ini disebut dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 275, “dan
orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang
yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila”. Bukankah orang yang kemasukan
setan dan orang yang gila berjalan seperti orang yang mabuk? Artinya, al-Qur’an ingin


                                            8
mengabarkan bahwa sesungguhnya riba adalah sumber labilitas ekonomi. Tidak tidak
menolong, tapi justru mempurukkan.
      Oleh karena itu, demi tercapainya kondisi perekonomian pada umumnya dan dunia
perbankan pada khususnya secara lebih baik, pengelolaan lembaga keuangan sesuai prinsip-
prinsip syariah semestinya bukan merupakan salah satu pilihan, melainkan satu-satunya
pilihan. Sehingga dalam setiap regulasi, kebijakan pemerintah dan struktur bank sentral
hanya tersedia satu pilihan: bank syariah. Artinya, bank syariahlah anak tunggal dunia
perbankan Indonesia, menggantikan bank konvensional      yang secara normatif jelas terlarang
dan secara empirik telah terbukti mempurukkan kita semua.


3.2 Kebijakan moneter dalam pandangan Sistem Ekonomi Islam
     Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping
harus menata sektor riil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah
kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda
Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yang
semuanya terkait dengan masalah uang. Pertama, persoalan mata uang, dimana nilai mata
uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain (misalnya rupiah
terhadap dolar AS), tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah
stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan
mata uang tersebut. Kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja,
tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik
keuntungan (interest) alias bunga      atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau
penyimpanan uang.
      Persoalan kedua relatif bisa selesai andai saja semua bentuk transaksi yang di dalamnya
terdapat unsur riba dinyatakan dilarang. Lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah,
menjadi satu-satunya anak tunggal yang sah beroperasi di negeri ini menggantikan bank-bank
konvensional. Dengan melarang semua transaksi ribawi, berarti telah menghilangkan faktor
utama penyebab labilitas moneter.    Sebaliknya, tetap membiarkan bank-bank konvensional
berjalan (sekalipun pada saat yang sama juga beroperasi bank-bank syariah) sama saja
memelihara penyakit yang sewaktu-waktu akan memporak-porandakan kembali bangunan
tubuh ekonomi Indonesia.
      Sementara itu, persoalan pertama diatasi dengan cara mengkaji ulang mata uang kertas
yang selama beberapa puluh tahun terakhir diterima begitu saja tanpa reserve (taken for
granted), seolah tidak ada persoalan di dalamnya. Berapa banyak diantara kita yang


                                             9
menyangka bahwa uang kertas yang setiap hari ada di kantong kita menyimpan sebuah
persoalan begitu mendasar? Pemaknaan selembar kertas, yang pada dirinya nyaris tak bernilai
itu, dengan nominal tertentu, katakanlah Rp 100.000, dengan sendirinya menciptakan alat
tukar bagi suatu transaksi yang “tidak riel”. Anda menukar sebuah rumah, katakanlah senilai
Rp 100 juta, adakah tukar menukar itu nyata? Setarakah, dalam nilainya yang intrinsik,
antara sebuah rumah – dengan segala bahan bangunan yang digunakan untuk itu – dengan
1000 potong kertas yang masing-masing dimaknai dengan pecahan Rp 100.000? Bagaimana
kalau tiba-tiba lembar-lembar kertas itu dinyatakan tidak lagi bernilai? Yang bersisa hanyalah
setumpuk kertas tipis berwarna merah. Bukankah sangat nyata bahwa transaksi sehari-hari
selama ini terjadi secara sangat ilusif?
      Secara historis sebenarnya uang kertas belum lama dikenal, tak lebih dari 300 tahun
(Saidi, 2001). Dalam lebih dari separoh umurnya itupun, uang kertas tidak pernah lepas dari
jaminan secara riil berupa deposit logam emas. Baru setelah Perang Dunia I-lah sistem
standar emas berakhir, digantikan dengan dolar AS. Dan baru setelah PD II, persoalan
moneter kemudian mengarah menjadi sebuah sistem dunia dengan dimulainya perjanjian
Bretton Woods, yang ditandai dengan lahirnya IMF dan Bank Dunia sejak 1944. Sejak saat
itu semua mata uang dunia berhubungan satu sama lain, dan dikaitkan dengan nilai dolar
AS, yang nilainya secara fiks disetarakan dengan emas. Besarnya satu ounce emas untuk
setiap 35 dolar. Baru pada awal 1970-an, ketika Richard Nixon pada 1973, menghentikan
sistem fixed rate dolar itu, kita mengenal sistem “pasar bebas” untuk uang. Jadi, baru pada
awal 1970-an, artinya belum genap tiga puluh tahuh, metamorfosis uang kertas, yang semula
semata sebagai alat tukar itu menjadi komoditi yang diperdagangkan, mencapai puncaknya.
       Berkenaan dengan mata uang, Islam memiliki pandangan yang khas. Abdul Qodim
Zallum mengatakan bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah
pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap
sistem keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan (al-wahdatu al-naqdiyatu al-
asasiyah) dimana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain.
Apabila satuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangannya dinamakan sistem
uang emas. Apabila satuan dasarnya perak, dinamakan sistem uang perak. Bila satuan
dasarnya terdiri dari dua satuan mata uang (emas dan perak), dinamakan sistem dua logam.
Dan bila nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak (baik
terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dibuat dari kertas), sistem keuangannya disebut
sistem fiat money.



                                             10
         Dalam sistem dua logam, harus ditentukan suatu perbadingan yang sifatnya tetap dalam
berat maupun kemurnian antara satuan mata uang emas dengan perak. Sehingga bisa diukur
masing-masing nilai antara satu dengan lainnya, dan bisa diketahui nilai tukarnya. Misalnya,
1 dinar emas syar'i bertanya 4,25 gram emas dan 1 dirham perak syar'iy beratnya 2,975 gram
perak.
         Sistem uang dua logam inilah yang diadopsi oleh Rasulullah SAW. Ketika itu kendati
menggunakan sistem uang dua logam, Rasulullah SAW memang tidak mencetak dinar dan
dirham emas sendiri, tapi menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia (ini juga
menunjukkan bahwa sistem uang dua logam tidak eksklusif hanya dilakukan oleh ummat
Islam). Demikian seterusnya, sistem dua logam itu diterapkan oleh para khalifah hingga masa
Khalifah Abdul Malik bin Marwan (79H). Baru di masa itulah dicetak dinar dan dirham
khusus dengan corak Islam yang khas.
         Dengan cara itu, nilai nominal dan nilai intrinsik dari mata uang dinar dan dirham akan
menyatu. Artinya, nilai nominal mata uang yang berlaku akan dijaga oleh nilai instrinsiknya
(nilai uang itu sebagai barang, yaitu emas atau perak itu sendiri), bukan oleh daya tukar
terhadap mata uang lain. Maka, seberapapun misalnya dollar Amerika naik nilainya, mata
uang dinar akan mengikuti senilai dollar menghargai 4,25 gram emas yang terkandung dalam
1 dinar. Depresiasi (sekalipun semua faktor ekonomi dan non ekonomi yang memicunya ada)
tidak akan terjadi. Sehingga gejolak ekonomi seperti sekarang ini Insya Allah juga tidak akan
terjadi.
         Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi. Yaitu ketika nilai
emas yang menopang nilai nominal dinar itu, mengalami penurunan (biasa disebut inflasi
emas). Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah besar. Tapi keadaan ini kecil
sekali kemungkinannya, oleh karena penemuan emas besar-besaran biasanya memerlukan
usaha eksplorasi dan eksploitasi yang disamping memakan investasi besar, juga waktu yang
lama. Tapi, andaipun hal ini terjadi, emas temuan itu akan segera disimpan menjadi
cadangan devisa negara, tidak langsung dilempar ke pasaran. Secara demikian pengaruh
penemuan emas terhadap penurunan nilai emas di pasaran bisa ditekan seminimal mungkin.
Disinilah pentingnya ketentuan emas sebagai milik umum harus dikuasai oleh negara.
         Secara syar'iy pemanfaatan sistem mata uang dua logam juga selaras dengan sejumlah
perkara dalam Islam yang menyangkut uang. Diantaranya tentang nisab zakat harta yang 20
dinar emas dan 200 dirham perak, larangan menimbun harta (kanzu al-mal, bukan idzkar atau
saving) dimana harta yang dimaksud disitu adalah emas dan perak, sebagaimanan disebut
dalam Surah At Taubah 34. Juga berkaitan dengan ketetapan besarnya diyat dalam perkara


                                                11
pembunuhan (sebesar 1000 dinar) atau batas minimal pencurian (1/4 dinar) untuk dapat
dijatuhi hukuman potong tangan. Itu semua menunjukkan bahwa standar keuangan (monetary
standard) dalam sistem keuangan Islam adalah uang emas dan perak.
      Untuk menuju sistem uang dua logam, Abdul Qodim Zallum menyarankan sejumlah
hal. Diantaranya, menghentikan pencetakan uang kertas dan menggantinya dengan uang dua
logam dan menghilangkan hambatan dalam ekspor dan impor emas. Pemanfaatan emas
sebagai mata uang tentu akan mendorong eksplorasi dan eksploitasi emas (mungkin secara
besar-besaran) untuk mencukupi kebutuhan transaksi yang semakin meningkat.


4. Kesimpulan dan dan Saran
4.1 Kesimpulan
     Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
   1. Kebijakan moneter yang diambil pemerintah mengenai lembaga keuangan syariah,
       dalam konteks membangun perekonomian syariah di Indonesia tidak tepat, karena
       melahirkan ko-eksistensi antara bank konvensional dan bank syariah Persoalannya
       bukan terletak pada sisi teknis administratif, melainkan pada problema paradigmatik.
   2. Sistem moneter atau keuangan dalam Sistem Ekonomi Islam adalah sekumpulan
       kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting
       dalam setiap sistem keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan (al-wahdatu
       al-naqdiyatu al-asasiyah) dimana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai
       berbagai mata uang yaitu dalam bentuk Dinar-Dirham


4.2. Saran
1. Secara normatif dan secara empirik bank konvensional telah terbukti mempurukkan
   perekonomian kita. Sehingga dalam setiap regulasi, kebijakan pemerintah dan struktur
   bank sentral, pengelolaan lembaga keuangan harus sesuai prinsip-prinsip syariah. Artinya,
   bank syariahlah     anak tunggal dunia perbankan Indonesia menggantikan bank
   konvensional .
2. Uang harus dikembalikan kepada fungsinya sebagai alat tukar saja, lantas mata uang
   dibuat dengan basis emas dan perak (dinar dan dirham), maka ekonomi akan betul-betul
   digerakkan oleh hanya sektor riil saja.
3. Keberadaan usaha di sektor keuangan, tidaklah lebih sekedar menyediakan uang untuk
   modal usaha oleh lembaga intermediari (perbankan syariah) yang diatur dengan sistem
   yang benar (misalnya bagi hasil).


                                             12
Daftar Pustaka

Departemen Agama, 1995, Al Qur`an dan Terjemahannya

Hamka.1968. Tafsir Al-Azhar Djuzu’ II. PT Pembimbing Masa. Jakarta

Joseph E. Stiglitz.1973. Incentives and Risk Sharing in Sharecropping

Muchsin Sulaeman, 1985, Mengatasi Krisis Ekonomi Dengan Islam. PT Al Ma`arif, Bandung

Paul Krugman. 2000. Return of Depression Economic.

Saidi, Zaim.2001. Dinar: Solusi Krisis Moneter. PIRAC Jakarta

Siregar, Mulya E. 2004. Peranan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Indonesia. Orasi
         Ilmiah pada acara Wisuda dan Dies Natalis XXXIV STIE Swadaya, Jakarta pada
         tanggal 13 Maret 2004

. Zallum, Abdul Qadim. 2006. Sistem Keuangan di Negara Khilafah. Terj. Ahmad S. dkk.
         Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, cet. ke-2,

........., Harian Umum Kompas berbagai edisi


Bandung, 12 November 2007




*) Disampaikan pada Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam III “Akselerasi Pengembangan Keuangan
Mikro dan Kewirausahaan berbasis Syariah dalam Pemberdayaan UMKM” dilaksanakan oleh Laboratorium
Manajemen FE Unpad, Bandung, 14-15 November 2007

Hady Sutjipto, SE. M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi (IE) Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Bandung (UNISBA)




                                                  13

								
To top