Peluang Investasi Peternakan di Aceh by sparkunder16

VIEWS: 375 PAGES: 2

									Peluang Investasi Peternakan
di Aceh
Oleh Agit Kriswantriyono dan Rustam
Effendi
28 May 2009, 08:16 Opini Administrator

DIAKUI atau tidak, harga daging sapi di provinsi Aceh boleh jadi yang termahal di Asia Tenggara.
Jauh lebih mahal dibanding di DKI Jakarta yang merupakan sentra konsumsi daging utama di
Nusantara. Di DKI, harga daging has per 14 Mei 2009 hanya Rp 70.000, sementara di Aceh
harganya jauh di atas itu. Harga itu akan melambung tinggi tatkala musim “meugang” (hari
memotong), menjelang hari Ramadhan, atau Hari Raya (Idul Fitri/Idhul Adha).

Ketika musim “meugang”, masyarakat Aceh menghabiskan segala energi untuk mendapatkan
daging guna memenuhi kebutuhan anggota keluarganya yang menanti di rumah, apakah itu dari
golongan berpunya, atau tak berpunya (kurang mampu/miskin). Pada hari “meugang”, daging
menjadi menu “wajib” yang harus terhidang di meja makan. Selain bernilai ekonomi, daging pada
hari itu juga merefleksikan martabat, atau kehormatan seorang kepala keluarga.

Tingginya permintaan (demand) pada hari “meugang” mengakibatkan harga di pasaran meningkat
tajam. Secara hukum ekonomi, fenomena ini adalah wajar. Persoalannya, perbedaan harga yang
terjadi antara Aceh dan daerah lainnya relatif mencolok dan dinilai kurang wajar. Jika pun
perbedaan harga itu terjadi seharusnya tidaklah sebesar itu. Membiarkan fenomena harga daging
yang tinggi terus berlaku tentu sama saja dengan membiarkan mereka yang kurang mampu/miskin
tetap kesulitan mengkonsumsi protein hewani secara layak. Secara tidak langsung hal ini akan
berpengaruh buruk pula pada tingkat kecemerlangan anak-anak Aceh pada masa depan.

Propinsi Aceh menempati posisi ke-7 sebagai penghasil daging sapi potong, dan lebih tinggi dari
Propinsi Sumatera Utara (Sumut). Untuk produksi daging kerbau, secara nasional Aceh menempati
posisi ke-2, setelah Sumut.

Dari kapasitas produksi yang dimiliki, seharusnya harga daging di Aceh mampu ditekan lebih rendah
mengingat kuatnya faktor supply (persediaan) sebagai variabel penentu harga. Namun, fakta
menunjukkan permintaanlah selama ini yang lebih mendorong dan menentukan harga di pasaran.
Boleh jadi fenomena ini dikarenakan para pedagang sengaja menetapkan standar harga yang tinggi,
terutama pada musim tertentu (meugang). Bukan tidak mungkin pula, para pedagang memahami
benar karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh yang menjadikan daging sebagai nilai sosial
penting pada hari khusus itu, sehingga berapa pun harga daging di pasaran selalu habis terjual.
Bahkan, kekurangan supply-nya selama ini terpaksa dipasok dari Medan (Sumatera Utara).

Wilayah Aceh sesungguhnya sangat sesuai sebagai area pengembangan ternak sapi potong. Bahkan,
dalam master plan peternakan yang pernah kami susun, nilai KPPTR (yang menunjukkan potensi
dan kapasitas tampung ternak Ruminansia), angkanya positif. Ini berarti, pengembangan
peternakan Ruminansia (termasuk sapi potong), masih terbuka lebar. Hasil perhitungan
menunjukkan pula, dalam skala propinsi kapasitas tampung ternak Ruminansia secara keseluruhan
menunjukan angka yang positif (sebesar 567.250,01 ST). Ini bermakna, masih dimungkinkan
diadakan penambahan populasi ternak Ruminansia sebesar itu untuk disebarkan di propinsi ini,
khususnya di kabupaten-kabupaten yang KPPTR-nya bernilai positif, seperti Simeuleu, Aceh Selatan,
Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan
Aceh Jaya. Bagaimana dengan daerah lain yang KPPTR-nya negatif? Daya dukungnya masih terbuka
untuk ditingkatkan dengan berbagai cara seperti memanfaatkan daerah pinggiran aliran sungai
(DAS) sebagai wilayah hijauan rumput bagi kebutuhan ternak, atau mengembangkan daerah baru
sebagai lahan rerumputan.
Peluang
Sekitar setahun yang lalu, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, pernah diundang ke Mumbai, India, untuk
melihat salah satu sentra pengembangan ternak sapi milik Perusahaan Alana Sons. Alana Sons
telah berpuluh tahun (bergenenerasi) mengelola usaha peternakannya secara profesional, intensif,
dan islami. Usaha bisnis peternakan ini pula, yang salah satunya telah berperan memenuhi
kebutuhan daging sapi Malaysia selama lebih kurang 20 tahun. Selain Malaysia, Alana juga
memasok kebutuhan daging bagi Negara-negara Asia lainnya seperti Timur Tengah dan Saudi
Arabia.

Saat ini, harga pasaran daging di Malaysia jauh lebih rendah dibanding di Indonesia, khususnya di
Aceh. Suatu hari sekitar setahun yang lalu, kami pernah makan nasi kari di Petronas Tower, Kuala
Lumpur. Apa yang terjadi? Kami berdua tidak mampu menghabiskan dagingnya karena begitu
banyaknya daging yang disajikan. Menariknya, harganya pun relatif terjangkau. Ini berbeda ketika
kami makan di daerah lain, termasuk di Jakarta, atau di Banda Aceh, tanpa terasa dagingnya sudah
lenyap seketika dikarenakan sedikitnya porsi daging yang disajikan di piring kami. Boleh jadi ini
disebabkan efisiensi yang dilakukan para penjualnya.

Kunjungan Gubernur Aceh ke Mumbai dulu adalah dalam rangka menjajaki rencana kerjasama
investasi untuk pengembangan sapi potong di Aceh. Secara prinsip, pihak Alana Sons telah
berminat untuk membantu Pemerintah Aceh. Apalagi pemilik perusahaan ini pernah datang ke
daerah ini (pasca tsunami) dan ternyata sangat bersimpati pada rakyat Aceh. Bukan hanya karena
deritanya akibat bencana dahsyat tsunami, tetapi juga karena minimnya konsumsi protein hewani
oleh orang-orang yang terbatas finansialnya (kurang mampu) akibat mahalnya harga daging
selama bertahun-tahun.

Sayangnya, harapan perusahaan asal Mumbai tersebut tidak tersahuti. Prosedur investasi dibidang
peternakan ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan, terutama terkait dengan peraturan
impor ternak dan produk ternak negara asal. Indonesia masih memasukkan India sebagai negara
yang belum bebas penyakit mulut dan kuku. Karenanya, apa pun alasannya impor daging atau
ternak dari India tidak diijinkan.

Namun, setelah disahkannya Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan pada bulan Mei 2009 ini, peraturan pelarangan impor ternak dan
produk ternak dari negara lain penghasil ternak, tidak lagi berbasis negara, melainkan dengan
zonasi. Dengan adanya perubahan ini, India tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai suatu negara
yang dilarang. Pelarangan berlaku terbatas hanya pada wilayah-wilayah yang memang belum
terbebas penyakit mulut dan kuku, namun tidak dalam konteks negara. Untuk wilayah-wilayah yang
masih terkategori “riskan”, memang impor produk ternaknya tetap tidak diijinkan masuk ke negara
kita.

Adanya perubahan UU ini merupakan peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah
Aceh. Rencana kerjasama investasi yang pernah digagas oleh pihak Alana Sons yang pernah
tertunda sebelumnya akibat peraturan lama, kini terbuka kembali untuk dilanjutkan jika memang
Pemerintah Aceh mengingininya.

Dengan melihat prospek agribisnis sapi potong yang telah diurai sebelumnya, maka peluang
investasi pengembangan sapi potong di Aceh memiliki nilai yang sangat strategis, tidak hanya bagi
wilayah Aceh saja, melainkan juga untuk Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan, jika rencana
investasi ini terwujud Aceh kelak akan menjadi pemasok kebutuhan sapi dan daging sapi bagi
wilayah-wilayah lain di Sumatera, bahkan untuk DKI Jakarta. Dari sisi penyerapan tenaga kerja dan
efek multiplier lainnya yang dihasilkan, pun rencana investasi ini sangatlah prospekstif. Mengingat
pengetahuan dan obsesinya yang begitu kuat untuk mengembangkan sentra peternakan di daerah
ini ke depan, sepatutnyalah pemerintah Aceh segera merespon dan tanggap dengan peluang ini.

* Penulis adalah Ketua Program pada CARE LPPM IPB, Bogor, dan Dosen pada Fakultas
Ekonomi Unsyiah.

								
To top