HUKUM INDONESIA 2003 MEMPRIHATINKAN by kellena89

VIEWS: 718 PAGES: 17

									                                                                        Laporan Akhir Tahun 2003
                                                                 Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                                     Indonesia Corruption Watch

                Laporan Akhir Tahun Bagian Hukum dan Monitoring Peradilan
                                Indonesia Corruption Watch

                     HUKUM INDONESIA 2003 MEMPRIHATINKAN


I.   PENDAHULUAN

     Memprihatinkan. Hanya kata itulah yang tepat untuk menggambarkan kondisi hukum
     Indonesia pada tahun 2003 khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Penegakan
     hukum khususnya pada masa pemerintahan Megawati pada tahun 2003 ini tidak
     berbeda dengan tahun 2002. Pemberantasan korupsi sama sekali tidak mendapat
     perhatian khusus dan sekedar slogan belaka. Keprihatinan Megawati yang pernah
     diucapkan beberapa waktu lalu terhadap maraknya praktek KKN yang terjadi pada
     semua lingkungan legislatif, yudikatif dan eksekutif, tidak diikuti dengan keseriusan
     pemerintah dalam pemberantasan KKN. Terbukti masih banyak koruptor yang bebas
     berkeliaran dan tetap menjabat dalam posisi penting di negara ini.

     Masyarakat secara umum masih disibukkan dengan isu penanganan korupsi yang
     melibatkan pejabat maupun konglomerat, pelanggaran HAM, dan tindak kriminalitas
     yang sangat tidak memuaskan serta ancaman terorisme. Makin mengenaskan lagi bagi
     masyarakat karena berbagai ketidakadilan masih dirasakan di tengah krisis yang masih
     menghimpit keseharian mereka

     Apalagi pemberantasan KKN dan peningkatan profesionalisme aparat terlihat sampai
     kini masih kurang memadai. Penegakan hukum didesain sedemikian rupa lebih
     menguntungkan penguasa dan pengusaha daripada rasa keadilan dan supremasi
     hukum. Hal ini terbukti dalam praktik pengungkapan beberapa kasus korupsi yang
     melibatkan pengusaha besar dan penguasa hingga kini tidak ada yang memuaskan
     rasa keadilan masyarakat. Meskipun divonis penjara oleh pengadilan tetapi para
     konglomerat masih bisa melenggang sambil mengendalikan bisnisnya dari luar negeri.

     Banyak kejadian kontroversial yang terjadi selama tahun 2003 ini. Mulai dari pemberian
     SP3 kepada para tersangka kasus korupsi, penyelesaian kasus korupsi yang berjalan di
     tempat, belum kembalinya terdakwa penyelewengan BLBI yang kabur ke Luar Negeri,
     pemberian Release and Discharge (pembebasan dan pengampunan dari segala
     hukuman) kepada obligor pengemplang utang, minimnya vonis terhadap beberapa
     kasus korupsi “akbar” serta tidak adanya sikap tegas terhadap para koruptor.

     Hal yang mungkin memberikan harapan dalam pemberantasan korupsi pada tahun
     2003 ini adalah kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) yang diakhir tahun telah
     menyelesaikan tahapan awal dengan terpilihnya lima orang pimpinan komisi.
     Pembentukan KPK sendiri berjalan dengan terseok-seok dan kehadirannya masih
     mengundang sikap pesimisme dari masyarakat.

     Tahun 2003 juga ditandai dengan maraknya partsipasi aktif masyarakat dalam upaya
     pemberantasan korupsi baik dengan upaya hukum mengajukan judicial review
     terhadap Inpres tentang R&D dan permohonan pra peradilan pemberian SP3 Texmaco
     maupun dalam melakukan kontrol terhadap terhadap jalannya peradilan dengan
     melakukan pengujian (eksaminasi) terhadap putusan peradilan baik di Jakarta, Padang,
     Yogyakarta, Malang, dan Denpasar. Namun yang sangat disatyangkan peran aktif



                                                                                              1
                                                                             Laporan Akhir Tahun 2003
                                                                      Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                                          Indonesia Corruption Watch

     masyarakat ini seringkali mendapatkan perlawanan tidak hanya dari para koruptor
     namun juga dari institusi peradilan.

II. HUKUM INDONESIA 2002 KIAN MEMPERIHATINKAN

     Pihak yang memegang peranan dalam penegakan hukum, dan paling
     bertanggungjawab dalam melepaskan para koruptor adalah catur wangsa –polisi, jaksa,
     hakim, pengacara-- Keempatnya menjadi pihak yang paling bertanggungjawab.
     Apalagi jika dihubungkan dengan masalah pemberantasan korupsi. Mereka adalah
     pihak yang paling bertanggungjawab dalam meloloskan atau meringankan hukuman
     bagi koruptor.

     Gambaran makin bobroknya kondisi hukum, terutama berkaitan dengan penanganan
     korupsi, tampak dari hasil pengamatan ICW sepanjang tahun 2003 sebagai berikut:

     A. Kejaksaan

     Hampir semua kasus korupsi di Indonesia melalui institusi ini. Saat ini masih banyak kasus
     korupsi dan kasus kontroversial lainnya ada di tangan kejaksaan dan belum terselesaikan.

     Penanganan Perkara korupsi Dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) juga tidak
     menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan Dari 58 perkara/tersangka Korupsi dana
     BLBI, baru 16 perkara yang telah diproses di pengadilan, sementara 12 tersangka masih
     dalam proses penyidikan, sedangkan 28 perkara masih dalam proses penyelidikan, dan 2
     tersangka telah di SP3. Dengan demikian selama lebih dua tahun ini pihak kejaksaan
     hanya mampu menyelesaikan kurang dari 30 persen perkara BLBI ke pengadilan.

                           Tabel 1: Penangan Kasus Korupsi Dana BLBI

NO            Nama                 Perkara         Kerugian Negara            Tingkat Pemeriksaan
1.      Hendrawan Haryono       Bank Aspac           583.478.957.594       Pengadilan Negeri
                                                                           Vonis 1 tahun
2.      Setiawan Haryono        Bank Aspac            583.478.957.594      5 tahun
3.      David Nusa Wijaya       Bank Servitia       1.306.430.307.777      Pengadilan Negeri
                                                                           Vonis 1 tahun
4.      Samadikun Hartono       Bank Modern            80.742.270.581      Pengadilan Negeri
                                                                           Vonis Bebas
                                                                           Mahkamah Agung
                                                                           Vonis 4 tahun penjara
5.      Hendra Raharja          Bank Harapan         305.345.074.000       Pengadilan Negeri
                                Sentosa                          dan       Vonis Seumur Hidup
                                                    U$D 2.304.809,36
6.      Eko Adi Putranto        Bank Harapan         305.345.074.000       20 tahun penjara
                                Sentosa                          dan
                                                    U$D 2.304.809,36
7.      Sherny Konjongian       Bank Harapan         305.345.074.000       20 tahun penjara
                                Sentosa                          dan
                                                    U$D 2.304.809,36
8.      Bambang Sutrisno        Bank Surya                 1, 5 Triliun    Pengadilan Negeri
                                                                           Vonis Seumur Hidup
9.      Andrian Kiki Ariawan    Bank Surya                  1, 5 Triliun   Pengadilan Negeri
                                                                           Vonis Seumur Hidup

                                                                                                   2
                                                                           Laporan Akhir Tahun 2003
                                                                    Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                                        Indonesia Corruption Watch

10.   Leonard Tanubrata       Bank Umum           6.738.632.426.680      Pengadilan Negeri
                              Nasional                                   Vonis 10 tahun
                                                                         Pengadilan Tinggi
                                                                         Bebas
11.   Kaharudin Ongko         Bank Umum           6.738.632.426.680      Pengadilan Negeri
                              Nasional                                   Vonis bebas
12.   Hendri Sunardyo         South East Asia              280 miliar    Pengadilan negeri
                              Bank                                       Vonis 10 bulan
13.   Jemy Sutjiwan           South East Asia              280 miliar    Vonis 8 bulan
                              Bank
14.   Leo ardyanto            South East Asia              280 miliar    Vonis bebas
                              Bank
15.   Supari Dhirjo Prawiro   Bank Ficorinvest             305 Miliar    Pengadilan Negeri
                                                                         Vonis 1 Tahun 6 bulan
16.   Soemeri                 Bank Ficorinvest             305 Miliar    Pengadilan Negeri
                                                                         Vonis 1 Tahun 6 bulan
17.   Sjamsul Nursalim        Bank Dagang                          6,9   Penyidikan
                              Negara              26.369.524.999,80
                              Indonesia                   dan U$D
                                                         96.700.000
18.   HR Lembert              Bank Pinaesaan      411.118.000.000,-      Penyidikan
19.   Indarto Hovart          Bank Central                1,4 trilyun    Penyidikan
      Tantular                dagang
20.   I Gede Darmawan         Bank Aken              17.262.040.242      Penyidikan
21.   Ichwan Wijono           Bank Putra                          -      Penyidikan
                              Surya Perkasa
22.   Erich Johanes           Bank Kosagraha                         -   Penyidikan
      Lazuardi                Semesta
23.   Jean Ronald Pea         Bank Baja                              -   Penyidikan
                              Internasioanal
24.   Lany Ongko Subroto      Bank Sewu                              -   Penyidikan
                              Internasional
25.   Njo Kok Kiong           Bank Papan                             -   Penyidikan
                              Sejahtera
26.   Ir. Sulistyo            Bank Uppindo                           -   Penyidikan
27.   Hadi Purnama            Bank Dana                              -   Penyidikan
      Chandra                 Hutama
28.   Moh. Hasan              Bank Umum                              -   Penyidikan
      (Bob Hasan)             Nasional
29.   Sukamdani G.            Bank Dagang                  418 miliar    SP3
                              Industri
30.   Ardiansyah              Bank Dagang                  418 miliar    SP3
                              Industri
31.   Mahadi Usman            Bank Pesona        2.091.152.489.116,      Penyelidikan
                              Kriyadana                         06
32.   Andri Tedja Dharma      Bank Centris          13.777.869.885       Penyelidikan
                              Internasional
33.   Syafril Mur             Bank Istimirat     521.506.073.544,42      Penyelidikan
34.   Royanto Kurniawan       Bank Deka             102.918.000.000      Penyelidikan
35.   Julius Raphael          Bank Deka             102.918.000.000      Penyelidikan
36.   Anwar Kawita            Bank Deka             102.918.000.000      Penyelidikan
37.   Agus Anwar              Bank Pelita         1.989.832.000.000      Penyelidikan

                                                                                                 3
                                                                                  Laporan Akhir Tahun 2003
                                                                           Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                                               Indonesia Corruption Watch

38.   Yusuf Kartadibrata         Bank Industri           183.458.011.000       Penyelidikan
39.   Warsito Sanyoto            Bank Industri            183.458.011.000      Penyelidikan
40.   Adinda B. Sardjana         Bank Tata             521.506.073.544.42      Penyelidikan
                                 Internasional
41.   Aloisyus Indarto Tedjo     Bank Dewa Rutji          609.408.000.000      Penyelidikan
42.   Atang Latif                Bank Bira                      200 miliar     Penyelidikan
43.   Anwar Syukur               Bank Anrico              179.000.000.000      Penyelidikan
44.   FX. Nurtanio               Bank Lautan               933.782.295,06      Penyelidikan
                                 Berlian
45.   Ongki Wanadjati            Bank Subentra                    515 miliar   Penyelidikan
      Dana
46.   Gerald Yacobus             Bank Mataram             336.763.000.000      Penyelidikan
                                 Dana Artha
47.   Bastjik Sadin              Bank Mataram             336.763.000.000      Penyelidikan
                                 Dana Artha
48.   Endang Utari               Bank Pacific           2.133.366.418.839,     Penyelidikan
      Mokodampit                                                       63
49.   -                          Bank Intan             90.757.409.285,53      Penyelidikan
50.   Hendri Liem                Bank Astria                1.029.837.000      Penyelidikan
                                 Raya
51.   Kwan Benny Ahadi           Bank Astria                 1.029.837.000     Penyelidikan
                                 Raya
52.   Veriventis H               Bank Guna                   2.251.000.000     Penyelidikan
                                 Internasional
53.   Muchtar S                  Bank Guna                   2.251.000.000     Penyelidikan
                                 Internasional
54.   Hokiarto                   Bank Hokindo                  214 milyar      Penyelidikan
55.   Siswanto Djojodiastro      Bank Umum                162.445.000.000      Penyelidikan
                                 Sejahtera
56.   Max Dharmawan              Bank Umum                162.445.000.000      Penyelidikan
                                 Sejahtera
57.   Probosutedjo               Bank Jakarta               85.353.000.000     Penyelidikan
58.   Yusuf Vaient               Bank Umum                   7.971.000.000     Penyelidikan
                                 Majapahit
      Sumber diolah dari Rapat Kerja Kejaksaan dengan Komisi II DPR tahun 2001, Bahan Jaksa Agung dalam
      rapat kerja dengan Komisi II DPR tanggal 8 September 2003 dan pemberitaan media.


      Kinerja lembaga kejaksaan, pengemban amanat undang-undang sebagai Penyidik
      kasus-kasus korupsi di negeri ini, pada tahun 2003 nampaknya masih harus rela dinilai
      ‘buruk’, kalau tidak mau disebut ‘memprihatinkan’. Penilaian baik atau buruk-nya
      kinerja Kejaksaan dalam melakukan fungsinya tersebut berbanding lurus dengan
      banyak atau sedikit-nya kasus-kasus korupsi yang telah ditangani dalam kurun waktu
      hampir dari dua tahun. (lihat Tabel)

                Tabel 2 : Kasus-kasus korupsi yang masih mengendap di Kejaksaan

 No                 Tersangka                          Kasus Korupsi                Kerugian Negara
1     Arifin Panigoro                             Dragon Oil / BPUI                USD 52.192.784,40
      Sudjiono Timan
      Haryo Suprobo,
      Darmoyo Doyoatmojo
2     Sidharta SP. Soerdjadi Permadi              Kasus Korupsi NV. Bank           US$1 Juta

                                                                                                          4
                                                                                      Laporan Akhir Tahun 2003
                                                                               Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                                                   Indonesia Corruption Watch


        Ganda Pradja                                  Indover dan Indover Asia
3       Ir. Soedjono Soeryo                           Korupsi di IPTN (PT.             Belum diketahui
                                                      Dirgantara Indonesia)
        Kabul Riswanto
4       Erman Munzir                                  Skandal Bank Bali                904 milyar
5       Tanri Abeng                                   Skandal Bank Bali                904 miliar
6       Drs. A.J. Bambang Sutanto                     Kasus korupsi Iuran Hasil        Rp21 miliar
                                                      Hutan Tambahan dan
        Eddy Soesanto                                 dana reboisasi
7       Kasus pengelolaan administrasi                Kasus korupsi Garuda             US$1 juta
        keuangan oleh PT Garuda                       Indonesia
        Indonesia
8       Kasus kredit likuiditas Bank                  Kasus korupsi KLBI               Belum diketahui
        Indonesia oleh BPPC atas nama
        tersangka Pengurus BPPC
9       Pengurus INKUD                                Kasus korupsi pembelian          Belum diketahui
                                                      sahan PT. Goro oleh
                                                      INKUD
10      Tansri Bensui alias Tan Beng Hoe              Kasus korupsi pencairan          Rp50 milyar
                                                      L/C dengan
                                                      menggunakan B/L fiktif
11      Mantan Presiden RI Soeharto                   Kasus korupsi 7 yayasan          Rp1,739 triliun atau
                                                      Kasus korupsi di BPPC            US$419 jutaBelum
                                                      (Terbitnya Keppres               diketahui
                                                      No.20/1992 dan Inpres
                                                      No.1/1992
12      Johanes Kotjo                                 Penyalahgunaan kredit            Rp 300 miliar
        Robby Tjahjadi                                PT BBD dan Bapindo saat
                                                      akuisisi PT Kanindotex
                                                      Group.
13      Ginandjar Kartasasmita                        Technical Contract PT            US$ 23,3 juta
        Faisal Abda’oe                                Pertamina dengan PT
        I.B Sudjana                                   Ustraindo Petro Gas
        Praptono T.
14      Soeraptono S.                                 Manipulasi penggunaan            Rp 19,1 miliar
                                                      oditif Kilang Minyak
                                                      Pertamina Khusus exor I
                                                      UP VI Balongan
15      Ir. Bambang Pujianto                          Lemigas                          Rp. 7.1 miliar
16      I da Bagus Putu Sarga                         Taspen                           Rp. 697 miliar
17      Ir. Srijono                                   Perumnas                         Rp. 859 miliar
18      Tanri Abeng                                   Privatisasi PT.JICT              Rp. 12, 9 miliar
19      Uus Sukmara                                   Proyek Pembangunan               Rp. 2,9 miliar
        IR.Sudaryat                                   Jalan Subang-
        Pairun Ramon Bre                              Cikamurang
Sumber: Diolah ICW dari Rapat Kerja Kejaksaan Agung RI dengan komisi II DPR RI tahun 2001 dan dari pemberitaan
media




                                                                                                                 5
                                                                                  Laporan Akhir Tahun 2003
                                                                           Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                                               Indonesia Corruption Watch

        Kejaksaan berperan meloloskan koruptor
        Pemberian izin untuk melarikan diri
        Selain tunggakan perkara korupsi BLBI maupun beberapa kasus korupsi lainya,
        ternyata kejaksaan masih menyisakan pekerjaan lain yang belum diselesaikan pada
        tahun 2003, yaitu menangkap kembali para pelaku korupsi yang kabur keluar negeri.

        Beberapa pelaku yang kabur, sebelumnya telah diberi “fasilitas” oleh kejaksaan,
        yang kemudian digunakan untuk melarikan diri ke luar negeri. Setidaknya sampai
        dengan tahun 2003 ada 9 (sembilan) orang pelaku korupsi yang melarikan diri , 3
        (tiga) orang kabur setelah menikmati “fasilitas” kejaksaan (Samsul Nursalim, Hendra
        Raharja, Samadikun Hartono). Enam orang lainnya kabur setelah di vonis penjara
        oleh hakim.

        Dalam hal pemberian fasilitas berupa ijin untuk berobat ke luar negeri yang
        menyebabkan kaburnya beberapa pelaku korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung)
        patut dicurigai. Dalam kasus kaburnya Samadikun, hal ini terjadi bukan karena
        sekadar kelalaian dari Kejagung, namun ada kesan kuat konglomerat itu seperti
        sengaja diloloskan dengan modus akal-akan yang sama yakni melalui izin berobat ke
        luar negeri dan setelah itu berlagak sibuk mencari. Seharusnya Kejaksaan sudah
        belajar dari kasus larinya Sjamsul Nursalim dan Hendra Rahardja. Sikap toleran
        terhadap pelaku korupsi kelas kakap menambah buruk kinerja kejaksaan di tahun
        2003 ini.

                        Tabel 3 : Nama-nama tersangka yang kabur/melarikan diri

No            Nama                         Kasus            Perkiraan Kerugian              Tempat
                                                            Negara                          Pelarian
1     Sjamsul Nursalim           BLBI Bank BDNI             Rp 6,9 triliun plus A$      Singapura
                                                            96,7 juta
2     Bambang Sutrisno           BLBI Bank Surya            Rp 6,7 miliar               Singapura
3     Andrian          Kiki      BLBI Bank Surya            Rp 1,5 T                    Singapura
      Ariawan
4     Hendra Rahardja            BLBI Bank BHS              Rp 80 milyar                Australia
5     Eko Adi Putranto           BLBI Bank BHS              Rp 1,95 T                    Belum    jelas
                                                                                        keberadaanya
6     Sherny Konjongiang         BLBI Bank BHS              Rp 1,95 T                   Belum     jelas
                                                                                        keberadaanya
7     Prajogo Pangestu           mark       up      dana    Rp151 miliar                Singapura
                                 reboisasi PT MHP
8     David Nusa Wijaya          BLBI Bank Servitia         Rp 1,29 M                   Belum    jelas
                                                                                        keberadaanya
9     Samadikun Hartono          BLBI Bank Modern           Rp. 169 miliar              Belum    jelas
                                                                                        keberadaanya
Sumber : diolah oleh ICW dari berbagai sumber

        Ket. Hendra Raharja akhirnya meninggal dunia di Australia, dan Prajogo Pangestu mendapat SP3 untuk
        kasus korupsi HTI.



        SP3 : HADIAH BAGI KORUPTOR
        Selain pada persoalan masih banyak perkara korupsi yang belum diselesaikan dan
        pemberian izin untuk meloloskan diri bagi pelaku korupsi oleh kejaksaan, Kejutan lain
        yang dibuat oleh kejaksaan di tahun 2003 adalah penghentian paling tidak 3 kasus

                                                                                                        6
                                                                       Laporan Akhir Tahun 2003
                                                                Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                                    Indonesia Corruption Watch

korupsi “akbar” terhadap Djoko Ramiadji (Dugaan korupsi penerbitan Commercial
Paper oleh PT. Hutama Karya untuk proyek JORR), Siti Hardijanti Rukmana, Faisal
Ab’daoe (alm) dan Rosano Barack (Dugaan korupsi pipanisasi di Jawa) dan Prajogo
Pangestu (Dugaan korupsi proyek penanaman hutan oleh PT. MHP).

                          Tabel 4 : Penerima SP3 tahun 2003

    No                Perkara                      Tersangka               Jumlah
                                                                          Kerugian
 1        Dugaan korupsi penerbitan          Djoko Ramiadji            US$105     juta
          Commercial Paper oleh PT.                                    dan Rp181,35
          Hutama Karya untuk proyek                                    milyar
          JORR
 2        Dugaan korupsi pipanisasi di       Siti        Hardijanti    US$ 20,4 juta
          Jawa                               Rukmana
                                             Faisal Ab’daoe (alm)
                                             Rosano Barack
 3        Dugaan    korupsi     proyek       Prajogo Pangestu          Rp 331 miliar
          penanaman hutan oleh PT. MHP
Sumber : Republika, 8 eptember 2003


Penerbitan SP3 atau penghentian penyidikan tersebut memang sepenuhnya
kewenangan kejaksaan. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa
pernyataan SP3 baru ada setelah hampir dua bulan diputuskan. Selain itu, soal
pernyataan dari ahli yang menjadi pertimbangan jaksa juga menimbulkan
pertanyaan sejauh mana kajian itu bisa dipertanggungjawabkan. Siapa dan
kapasitas sang ahli yang seolah menjadi patokan penghentian kasus, setidaknya
untuk kasus JORR bisa menjadi bahan perdebatan buat masyarakat. Apalagi semua
kasus tersebut sebelumnya diduga merugikan negara sejumlah puluhan miliar rupiah.

Pemberian SP3 ini melengkapi daftar beberapa kasus korupsi lain yang terlebih
dahulu di SP3 kan sebelum tahun 2003 antara lain :

              Tabel 5 : Nama- Nama Penerima SP3 sebelum tahun 2003

No                  Perkara                       Tersangka               Kerugian
                                                                           Negra
1        Dugaan korupsi Jamsostek          Abdul Latief                Rp 62 miliar
                                           Abdullah Nussi
2        Dugaan korupsi di BRI             Prijadi
                                           Djoko Santoso
                                           The Nin King
                                           Joko S Tjandra
3        Dugaan korupsi pemberian          Marimutu Sinivasan          Rp 1,8 triliun
         fasilitas kredit ke PT. Texmaco

4        Dugaan               korupsi      Sukamdani        Sahid      Rp.              418
         penyalahgunaan BLBI oleh PT.      Gitosarjono                 miliaran
         BDI                               Adriansyah Umar Maki
Sumber : Republika, 8 September 2003

Bukan tidak mungkin beberapa kasus korupsi lainnya yang saat ini masih
“mengendap” di Kejaksaan akan segera menyusul untuk dihentikan penyidikannya

                                                                                              7
                                                                  Laporan Akhir Tahun 2003
                                                           Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                               Indonesia Corruption Watch



Bukan saja pemberian SP3 saja yang sangat mengundang kontroversi namun
informasi pemberian SP3 ini yang sangat terlambat juga menimbulkan banyak
kecaman. Pihak kejaksaan sendiri menganggap bahwa pemberian SP3 bukanlah
suatu hal yang harus selalu diumumkan kepada publik.

Kejaksaan Agung (Kejagung) juga terindikasi melakukan kebohongan publik sewaktu
mengumumkan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap tiga
kasus korupsi dengan tersangka Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), Faisal Ab’daoe (alm)
dan Rosano Barack (perkara proyek Pertamina pipanisasi Jawa), Prajogo Pangestu
(proyek pembangunan hutan tanaman industri di Sumatera Selatan) dan Djoko
Ramiadji (proyek Jakarta Outer Ring Road).

Kejagung baru mengumumkan SP3 kasus korupsi pada 22 Agustus lalu. Sementara itu,
SP3 sudah dikeluarkan sejak 1 April (perkara Djoko Ramiadji), 16 April (Siti Hardiyanti
Rukmana dan kawan-kawan), dan 11 Juni (Prajogo Pangestu). Padahal pihak
kejaksaan dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Kejaksaan tanggal 21 Mei
2003, sama sekali tidak menyinggung soal pemberian SP3 tersebut. Selain itu dalam
pertemuan tersebut, pihak Kejagung malah mengungkapkan seluruh kasus yang kini
di-SP3 tersebut masih dalam proses penyidikan. Lebih kongkrit lagi, untuk perkara
korupsi pipanisasi Jawa pihak Kejagung menyebutkan tengah menunggu
keterangan saksi tenaga ahli dari Australia.

Celakanya MA Rachman maupun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
(Jampidsus) Sudono Iswahyudi pada kesempatan tersebut, menyatakan bahwa
pengumuman SP3 bukan merupakan kewajiban rutin dari kejaksaan. Sedangkan,
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Antasari Azhar cuma
menganggap persoalan dikeluarkannya SP3 hanya masalah administrasi.

Jika sudah demikian, disamping mengundang kecurigaan masyarakat juga akan
menunjukkan kinerja yang buruk dari kejaksaan sendiri. Karena terungkapnya kasus
pemberian SP3 ketiga kasus tersebut kepada masyarakat awalnya bukan didasarkan
pada pengumuman resmi dari pihak kejaksaan, namun berasal dari wartawan yang
kebetulan menanyakan hal tersebut dalam sebuah pertemuan di Kejaksaan Agung.

Hal ini tidak berbeda saat terungkapnya pemberian SP3 terhadap Sukamdani
Gitosarjono pada tahun 2002. Informasi awal pemberian SP3 bukan berasal dari
Kejaksaan justru berasal dari pengakuan Sukamdani di Solo kepada wartawan usai
acara peresmian kantor baru harian umum SoloPos pada bulan Juli 2002. Pihak
Kejaksaan sendiri telah memberikan SP3 pada bulan Mei 2002 dan baru diumumkan
resmi pada publik pada Juli 2002.

Pemberian SP3 sesungguhnya sangat rawan penyalahgunaan,terutama apabila
pemberian tersebut tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Meski selalu dinyatakan bahwa kasus korupsi yang di SP3 dapat dibuka kembali
apabila ditemukan bukti baru, namun yang sering terjadi kasus korupsi tersebut
benar-benar dihentikan sama sekali.


Citra buruk Kejaksaaan : Pembela negara atau koruptor ?

Ketidakseriusan pihak kejaksaan terhadap penanganan kasus korupsi semakin
diperburuk dengan keberpihakan pihak kejaksaan terhadap kepentingan koruptor.

                                                                                        8
                                                                     Laporan Akhir Tahun 2003
                                                              Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                                  Indonesia Corruption Watch

  Hal ini terlihat dari upaya “ngotot” pihak kejaksaan untuk untuk segera melakukan
  eksekusi putusan MA mengenai cessie bank bali senilai 546 milyar kepada Joko
  Tjandra meskipun akibat yang timbul adalah negara akan mengalami kerugian.
  Dana sendiri saat ini masih disimpan pada rekening penampungan (escrow account)
  Bank Bali yang kemudian menjadi Bank Permata.

  Padahal praktisi dan majelis eksaminasi (dalam perkara korupsi Joko S Tjandra)
  mendesak agar ekseksui ini dibatalkan. Pembatalan ini bukan tidak beralasan.
  Pertama, Berdasarkan hasil pengujian majelis eksaminasi, perjanjian cessie antara
  Rudy dengan Djoko bertentangan dengan hukum positif, yaitu melanggar Keputusan
  Presiden No 26 Tahun 1998 tentang Penjaminan Umum Perbankan. Hal itu disebabkan
  karena perjanjian cessie itu tidak termasuk dalam jenis transaksi perbankan yang
  wajib dijalankan. Perjanjian itu tidak patut dilakukan, mengingat tidak jelas prestasi
  dan kontraprestasi yang dikeluarkan Djoko selaku Dirut PT Era Giat Prima.

  Selain itu dalam proses peradilan perkara korupsi dengan terdakwa majelis
  eksaminasi juga menilai bahwa dakwaan jaksa, putusan pengadilan negeri, dan MA
  atas kasus Joko S Tjandra terindikasi sebagai satu kelemahan dan kekeliruan sehingga
  menyebabkan terdakwa dibebaskan. Oleh karenanya berdasarkan hasil eksaminasi
  yang telah dilakukan, baik praktisi hukum dan perbankan maupun majelis eksaminasi
  mendesak Jaksa Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung
  (MA) berkaitan dengan perkara Djoko S Tjandra, serta membuka kembali perkara
  terdakwa mantan pemilik PT Bank Bali Rudy Ramli melalui pengajuan perkara di
  pengadilan.

  Kedua, Cessie Bank Bali senilai 546 milyar masih merupakan alat bukti dalam proses
  penyidikan beberapa tersangka korupsi dalam skandal Bank Bali seperti Tanri Abeng
  dan Erman Munzir yang sekarang masih tak jelas ujungnya.

  Namun demikian meski didesak pihak kejaksaan masih tetap akan melakukan
  eksekusi terhadap cessie Bank Bali dan menyatakan bahwa pimpinan Badan
  Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bisa diduga melakukan tindakan korupsi
  dengan menggunakan barang bukti cessie bernilai Rp 546 miliar itu ke dalam dana
  rekapitulasi Bank Bali.


                   Tabel 6 : proses peradilan terhadap beberapa orang
                      yang diduga terlibat dalam skandal bank bali

Nama                                  Keterangan
Joko S. Tjandra                       Ditingkat PN. Bebas
                                      Ditingkat Kasasi Bebas
Syahril Syabirin                      Pengadilan Negeri vonis 3 tahun
                                      Ditingkat Banding Bebas
Pande Lubis                           PN Bebas
Rudy Ramly                            Majelis Hakim PN Jaksel memutuskan, dakwaan
Firman Soetjahja                      terhadap para terdakwa dinyatakan batal demi
Hendri Kurniawan                      hukum
Rusli Suryadi
Tanri Abeng                           Proses Penyidikan
Erman Munzir                          Proses Penyidikan
  Sumber : ICW diolah dari berbagai sumber



                                                                                           9
                                                                               Laporan Akhir Tahun 2003
                                                                       Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                                           Indonesia Corruption Watch

Catatan
Selain itu berdasarkan Laporan Investigasi ICW dalam Skandal Bank Bali, 1999, ada beberapa nama yang
disebut-sebut juga terlibat dalam skandal Bank Bali tidak pernah diproses ke pengadilan dalam kasus ini,
mereka adalah : Marimutu Manimaren, Setya Novanto, Glen Yusuf, Farid Harianto, Bambang Subiyanto, JB
Sumarlin, Arnold Baramuli.



Penyelesaian Kasus kekayaan dari MA Rachman yang tidak jelas arahnya
Selain kinerja yang buruk, masalah yang dialami oleh Jaksa Agung MA Rachman
makin memperburuk penilaian terhadap kejaksaan. Kasus rumah di Cinere dan
Deposito senilai 800 juta yang tidak dilaporkan kepada KPKPN merupakan indikasi
bahwa MA Rachman tidak jujur. Lebih parah lagi kesalahan pribadi ini didukung oleh
persatuan Jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung. Akibatnya kejaksaan lebih sibuk
menyelesaikan persoalan pribadi personel yang ada didalamnya.

Temuan KPKPN yang sampai akhir tahun 2003 belum ditindaklanjuti oleh Polisi, hal ini
menyisakan berbagai pertanyaan. Apakah kepolisian sengaja tidak segera
menindaklanjuti kasus ini ataukah ada negosisasi tertentu masih menyisakan
pertanyaan. Misalpun juga ditindaklanjuti oleh kepolisian dan dilimpahkan kepada
pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, kecil kemungkinan pihak kejaksaan
akan bersifat objektif, apalagi yang dituntut adalah bos mereka.


Kado Untuk Para Obligor : Pembebasan Dari Segala Tuntutan Hukum (R&D)

Pada tanggal 30 desember 2002 Presiden RI telah mengeluarkan Inpres No.8 Tahun
2002 yang menginstruksikan kepada Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua
Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Menteri Kehakiman dan HAM, Para
Menteri anggota KKSK, Menteri Negara BUMN, Jaksa Agung Republik Indonesia,
Kepala Kepolisian RI dan Ketua BPPN untuk mengambil langkah-langkah yang
diperlukan bagi Penyelesaian Kewajiban Pemegang saham dalam rangka
penyelesaian seluruh kewajibannya kepada BPPN berdasarkan perjanjian MSAA,
MRNIA, APU.

Kebijakan ini bukan saja tidak populer, namun juga bertentangan dengan aturan
hukum yang ada dan menunjukkan secara jelas tindakan penyelewengan
kekuasaan yang dilakukan untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum dan
upaya menegakkan hukum secara sama bagi semua warga negara. Dengan
dikeluarkannya Inpres No. 8 2002, Lembaga Kepresidenan tidak hanya melanggar
hukum, tetapi juga membela para koruptor yang selama ini menjadi musuh
masyarakat.

Pada tahun 2003 pemberian Release & Dicharge/R & D atau pembebasan dari
segala tuntutan hukum bagi para konglomerat hitam akhirnya benar-benar
direalisasikan. Hingga saat ini sudah empat belas obligor yang menandatangani
perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham dengan Badan Penyehatan
Perbankan Nasional yang telah mendapatkan surat keterangan lunas dan dipastikan
akan segera mendapatkan jaminan pembebasan dari tuntutan hukuman (release
and discharge/R&D) dari pemerintah. Mereka dianggap sudah menyelesaikan
utangnya - walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham
(JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada
BPPN. Atas dasar bukti ini, mereka yang diperiksa dalam proses penyidikan maka
akan akan dikeluarkan SP 3 dan apabila perkaranya dalam proses dipengadilan
maka akan dijadikan novum atau bukti baru yang akan membaskan mereka.

                                                                                                     10
                                                                      Laporan Akhir Tahun 2003
                                                               Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                                   Indonesia Corruption Watch




                    Tabel 7: Daftar Penerima Release And Discharge

No       Nama Pemegang                     Bank                        JKPS
              Saham                                               (dalam miliar)
1    Hendra Liem             Bank Budi Internasional
2    The Ning King           Bank Danahutama
3    Sudwikatmono            Bank Surya
4    Ibrahim Risjad          Bank Risjad Salim Internasional
                             (RSI)
5   Anthony Salim            Bank Central Asia (BCA)
6   Siti Hardijanti Rukmana  Bank Yakin Makmur (Yama)                          155
7   Hasjim Djojohadikusumo Bank Papan Sejahtera                              216,98
8   Njoo Kok Kiong           Bank Papan Sejahtera                            108,49
9   Honggo Wendratmo         Bank Papan Sejahtera                            108,49
10  Andy Hartawan Sardjito Bank Baja Internasional                            32,66
11  Soeparno Adijanto        Bank Raya Utama                                  24,81
12  Mulianto Tanaga          Bank Indotrade                                   15,31
13  Philip S. Widjaja        Bank Mashill                                     14,90
14  Ganda Eka Handria        Bank Sanho                                        4,41
Sumber : Kompas dan Koran Tempo

      Sementara masih itu ada 16 obligor lagi , yang belum menyelesaikan kewajibannya.
      Bukan tidak mungkin apabila standar pelunasan JKPS hanya 30 persen dan
      selebihnya dapat dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN, maka kesemua
      obligor akan mendapat pengampunan dari segala tuntutan hukum.


          Tabel 7: Para pemegang saham yang belum memenuhi kewajibannya

No    Nama Pemegang Saham                       Bank                        JKPS
                                                                       (dalam miliar)
1   Atang Latief                 Indonesia Raya                                 325,46
2   Husudo Angkosubroto          Sewu Internasioanal                            209,20
3   Nirwan Bakrie                Nusa Nasional                                3.006,16
4   James                        Namura Internusa                               123,04
    Adissaputra Januardy
5   The Ning Kong                Baja Internasional                               45,14
6   Ulung Bursa                  Lautan Berlian                                  615,44
7   Lidia Mochtar                Tamara                                          202,80
8   Omar Putihrai                Tamara                                          190,17
9   Iwan Suhardiman              Tamara                                           35,61
10  Marimutu Sinivasan           Putera Multikarsa                             1.130,61
11  The Tje Min                  Hastin                                          139,79
12  Samsul Nursalim              BDNI                                         28.408,00
13  Kaharudin Ongko              BUN                                           8.348,00
14  Bob Hasan                    BUN                                           5.341,00
15  Usman Admadjaja              Danamon                                      12.533,00
16  Samadikun Hartono            Modern                                         2.663,0
Sumber: Koran tempo/BPPN

                                                                                           11
                                                                       Laporan Akhir Tahun 2003
                                                                Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                                    Indonesia Corruption Watch




     Pemberian R & D tidak hanya menunjukkan ketidakadilan dan menyakitkan
     masyarakat sebagai pembayar pajak karena perolehan pajak digunakan untuk
     subsidi konglomerat, namun juga telah menjadi preseden buruk bagi upaya
     penegakan hukum di Indonesia.        Keluarnya Instruksi Presiden tersebut sangat
     berbahaya, sebab koruptor yang sudah melunasi utangnya pun akan menuntut
     perlakuan serupa, minta diampuni dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
     Selain bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, instruksi itu dinilai
     bertentangan dengan UU Antikorupsi No. 33/1999 yang menyebutkan bahwa
     penyelesaian perdata tidak menghapuskan pidananya. Pemerintah sendiri tak
     punya kriteria yang jelas bankir macam apa yang diampuni sehingga siapapun asal
     lobinya kuat bisa saja mendapatkan apa yang release and di charge.

     Pemberian pengampunan terhadap konglomerat tersebut juga patut disayangkan
     karena sebelumnya ICW bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat dan
     tokoh masyarakat lainnya yang tergabung dalam Koalisi Tolak Pengampunan
     Konglomerat Pengemplang Utang, pada 4 Juni 2003 telah mengajukan permohonan
     ke Mahkamah Agung untuk melakukan uji material (judicial review) atas inpres
     tersebut. Dalam gugatannya koalisi menuntut agar Inpres No. 8 Tahun 2002 dicabut
     karena telah melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan
     yang berlaku. Namun juga disayangkan MA hingga saat ini tidak juga menjadikan
     prioritas utama penyelesaian kasus dan belum juga memberikan putusan judicial
     review tersebut.


B. Kepolisian
Dalam hal penganan kasus korupsi, pihak kepolisian ternyata tidak segencar dalam
menangani kasus terorisme dan keamanan dalam negeri. Tidak ada prestasi yang
membanggakan dari penangan kasus korupsi oleh kepolisian dalam tahun 2003, pihak
kepolisian hanya menangani 6 kasus korupsi dengan 16 tersangka. Dan dari 6 kasus
tersebut hanya perkara korupsi dengan tersangka Edy Warsito dalam perkara korupsi di
BNI saja yang berhasil dituntaskan dan siap dilimpahkan kedalam tahapan penuntutan.
Sedangkan selebihnya dalam perkara kasus korupsi di Departemen Koperasi, PT
Jamsostek, Departemen Kehutanan, dan PT Darma Niaga belum selesai penyidikannya.

       Tabel 8 : Kasus Korupsi yang ditangani kepolisian selama periode tahun 2003

No    Pelaku                    Kasus           Kerugian negara         Keterangan
1     Edy Warsito               Bank BNI        US $ 441.000            Selesai dan
                                                4.000.000 Yen           siap
                                                                        dilimpahkan
                                                                        ke kejaksaan
2     Bustanul Arifin           Depatemen       Rp. 10 miliar           Proses
      Subiako Cakrawardaya      Koperasi                                penyidikan

3     Drs. Akmal Husein         PT. Jamsostek   Rp. 45.731.623.000      Proses
      Horas simanjuntak         PT. Jamsostek                           penyidikan
4     Suripto SH                Departemen      Rp. 93 Miliar           Proses
      Robyanto Murdiman         Kehutanan                               penyidikan




                                                                                            12
                                                                           Laporan Akhir Tahun 2003
                                                                    Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                                        Indonesia Corruption Watch

 5    Achmad Junaedi                PT.Jamsostek   Rp. 18,5 Miliar          Proses
      Drs. Andi Rachman                                                     penyidikan
      Drs.Lukman Nurhakim
      H. Muh. Abdurachman
 6    Drs. Benarto                  PT.Darma       US$ 8.675.000            Proses
      Drs. Wahyu S.                 Niaga                                   penyidikan
      Ir. Sudadi
         Sumber : Laporan Akhir Tahun Polwatch 2003

 Selain beberapa kasus tersebut sesungguhnya ada kasus lain yang tidak jelas
 penanganannya (atau sengaja di “petieskan”) seperti kasus dugaan money politic
 dalam proses pemilihan gubernur Bali tahun 2003, kasus MA Rachman dalam kepemilikan
 rumah di Cinere dan Deposito senilai 800 juta yang tidak dilaporkan kepada KPKPN, dan
 dua kasus Suap di DPR dalam kasus Purabarutama dan Divestasi Bank Niaga.

           Tabel 9: Kasus –kasus yang tidak jelas penanganannya di kepolisisan
    No                                    Kasus
    1     Laporan Harta Kekayaan Jaksa Agung MA Rachman
    2     Suap DPR kasus Purabarutama
    3     Suap DPR kasus Divestasi Bank Niaga
    4     Suap Hakim Torang (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)
    5     Dugaan money politic dalam proses pemilihan gubernur Bali
 Sumber : Dokumentasi ICW

 Sama seperti tahun 2002, maka pada tahun 2003 kepolisian sama sekali tidak punya
 kepekaan dan inisiatif terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi. Persoalan terorisme
 dan keamanan dalam negeri bukanlah alasan untuk mengesampingkan kasus-kasus
 korupsi. Bukankah korupsi tidak kalah hebatnya dengan kasus bom. Merugikan banyak
 orang dan menghancurkan perekonomian negara.


 C. Peradilan

     Hakim Masih berpihak kepada Koruptor

     Jika tahun 2002 menjadi tahun kebebasan dari para pelaku korupsi, maka tahun
     2003 masih juga diwarnai dengan adanya vonis bebas dan pembebasan (karena
     tidak langsung masuk bui) para koruptor kelas kakap. Dari beberapa kasus yang
     diproses ke pengadilan. Hanya ada 14 pelaku korupsi “akbar” yang di vonis oleh
     hakim pada tahun 2003 ini. Enam kasus divonis bebas sedangkan delapan kasus di
     vonis penjara, namun masih seperti yang terjadi tahun 2002, tidak ada satupun yang
     langsung masuk bui. Mereka masih memanfaatkan segala upaya hukum (banding
     atau kasasi) agar dapat bebas dari hukuman.

                  Tabel 10: Kasus Korupsi Yang Di Vonis Pada Tahun 2003

NO   TERDAKWA            KASUS                            PERKIRAAN          VONIS/TINGKAT
                                                          KERUGIAN           PEMERIKSAAN
                                                          NEGARA (Rp)

1.   Kaharudin Ongko     BLBI BUN                         6,78 triliun       Bebas (PN)

2.   Leonard Tanubrata   BLBI BUN                         6,78 triliun       Bebas (PT)


                                                                                                13
                                                                                           Laporan Akhir Tahun 2003
                                                                                    Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                                                        Indonesia Corruption Watch


                                                                                             10 tahun (PN)

  3.    Akbar Tandjung          BULOG                                 40 miliar              3 tahun (PT)

  4.    Dadang Sukandar         BULOG                                 40 miliar              3 tahun (PT)
                                                                                             18 bulan (PN)

  5.    Winfreid Simatupang     BULOG                                 40 miliar              3 tahun (PT)
                                                                                             18 bulan (PN)

  6.    Hendrobudiyanto         Penyalahgunaan wewenang sarana        6,4 triliun            Bebas (PT)
                                dan kedudukan dalam penyaluran
                                dana BLBI                                                    3 Tahun (PN)

  7.    Heru Supraptomo         Penyalahgunaan wewenang sarana        6,4 triliun            Bebas (PT)
                                dan kedudukan dalam penyaluran
                                dana BLBI                                                    3 Tahun (PN)

  8.    Paul Sutopo             Penyalahgunaan wewenang sarana        6,4 triliun            Bebas (PT)
                                dan kedudukan dalam penyaluran
                                dana BLBI                                                    2,5 Tahun (PN)

  9.    Probosutedjo            Dana Reboisasi                        100, 931miliar         4 Tahun (PN)

  10.   Setiawan Haryono        penyalahgunaan dana BLBI BANK         583 miliar             5 tahun(PN)
                                Aspac

  11.   Samadikun Hartono       perkara korupsi BLBI Bank Modern      80 miliar              4 tahun (MA)
                                                                      305 Miliar
  12.   S. Soemeri              perkara korupsi BLBI                                         1,5 tahun (PN)
                                Bank Ficorinvest
                                                                      305 Miliar
  13.   Supari Dhirjoprawiro    perkara korupsi BLBI                                         1,5 tahun (PN)
                              Bank Ficorinvest
  14.   Tabrani Ismail        korupsi proyek Export Oriented (Exor)   189,58 juta dollar     Bebas (PN)
                              I Pertamina di Balongan                 AS
Sumber : Hukumonline dan Kompas


        Fenomena penjatuhan vonis bebas dan pembebasan para koruptor (karena tidak
        langsung masuk bui) selalu terjadi di pengadilan dalam 2 tahun terakhir ini. Mulai
        awal 2002 hingga akhir tahun 2003 ini sudah ada 22 kasus korupsi yang mendapat
        vonis bebas. Dari keseluruhan kasus ternyata kasus Bank Bali yang paling banyak
        membebaskan para koruptor. Sedangkan koruptor yang sudah divonis penjara oleh
        pengadilan namun tidak segera masuk bui hingga tahun 2003 berjumlah lebih dari
        20 kasus.

                         Tabel 11: Daftar Nama Tersangka Korupsi Yang Di Vonis Bebas

         NO      TERDAKWA                                KASUS
         1.      Joko S. Tjandra                       Bank Bali
         2.      Pande Lubis                           Bank Bali
         3.      Syahril Sabirin                       Bank Bali
         4.      Rudy Ramly                            Bank Bali
         5.      Firman Soetjahja                      Bank Bali
         6.      Hendri Kurniawan                      Bank Bali
         7.      Rusli Suryadi                         Bank Bali
         8.      Nurdin Khalid                         Dana SWKP Cengkeh
         9.      Tahir Taliu                           Dana SWKP Cengkeh
         10.     Bambang Soemadji                      Dana KUT


                                                                                                                14
                                                                     Laporan Akhir Tahun 2003
                                                              Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                                  Indonesia Corruption Watch


11.     Sonhaji                             Dana KUT
12.     Ida Bagus Oka                       Dana YDB
13.     Leo Andyanto                        BLBI Bank SEAB
14.     Sudjiono Timan                      Dana BPUI
15.     Soeripto                            Korupsi dana Jaminan Reklamasi
16.     Hokiarto                            Korupsi Bulog
17.     Leonard Tanubrata                   BLBI
18.     Kaharudin Ongko                     BLBI BUN
19.     Hendrobudiyanto                     BI
20.     Heru Supraptomo                     BI
21.     Paul Sutopo                         BI
22.     Tabrani Ismail                      korupsi Pertamina
Sumber : di olah ICW dari berbagai sumber



GERAKAN MELAWAN KORUPSI DIBUNUH OLEH HAKIM :
UPAYA MEMATIKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

KASUS PERMOHONAN PRA PERADILAN SP3 TEXMACO
Perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi ternyata tidak saja datang dari
para koruptor, namun juga datang dari hakim sebagai palang pintu mendapatkan
keadilan. Ini terlihat dari ditolaknya permohonan praperadilan ICW atas
diterbitkannya SP3 dengan tersangka Marimutu Sinivasan oleh hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan pada bulan oktober 2003. Hakim dalam putusannya
menyatakan bahwa gugatan ICW salah alamat (error in persona) dan ICW bukan
pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan pra peradilan.

Menurut Hakim pra peradilan, Pihak Ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban
atau pihak yang terkait langsung dengan kasus itu. Hakim memandang ICW tidak
bisa mengatasnamakan sebagai lembaga yang mewakili rakyat karena sudah ada
DPR. Dalam persidangan ini, Hakim memutuskan hanya berdasarkan pembelaan
(eksepsi) dari Kejaksaan Agung sedangkan pokok perkara tidak disinggung sama
sekali.

Putusan tersebut jelas merupakan suatu kemunduran bagi upaya penegakan hukum
terutama dalam upaya pemberantasan korupsi dan akan mematikan kontrol
masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap kinerja aparat penegak
hukum dalam pemberantasan korupsi. Hal ini akan membwa dampak pada me-
mandul-kan upaya-upaya yang dilakukan LSM untuk berpartisipasi dalam upaya
pemberantasan korupsi.

KASUS ROMO FRANS AMUNEA
Gerakan perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi oleh hakim tidak saja
muncul di Jakarta, namun juga terjadi di Larantuka Kabupaten Folres Timur Propinsi
Timur Nusa Tenggara Timur pada bulan November 2003.

Upaya Romo Frans Amanue dalam menyikapi kebijakan Bupati Flores Felix Fernandez
ketika membeli kapal multi fungsi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan
sarat dengan muatan KKN, justru dianggap sebagai tindak pidana penghinaan dan
pencemaran nama baik oleh pengadilan. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka
yang dipimpin I Wayan Suparta SH dalam putusannya, Sabtu (15/11), menjatuhkan
vonis dua bulan penjara dengan masa percobaan lima bulan kepada Romo Frans

                                                                                          15
                                                                 Laporan Akhir Tahun 2003
                                                          Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                              Indonesia Corruption Watch

Amanue, karena dianggap melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik
terhadap Bupati Felix Fernandez.

Buntut dari putusan ini, telah menimbulkan kerusuhan di kota Larantuka. Ribuan
massa kemudian membakar Kantor Pengadilan Negeri Larantuka Kantor Kejaksaan
Negeri Larantuka dan perumahan Dinas Kejaksaan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri tidak saja tidak adil namun
juga menunjukkan keberpihakan hukum kepada penguasa maupun orang-orang
yang diduga melakukan korupsi. Seharusnya pihak kejaksaan dan pengadilan lebih
dahulu memeriksa perkara pokok tersebut , yaitu dugaan korupsi yang dilakukan oleh
Bupati, bukan justru memerikasa Romo Frans Amanue karena kasus perkara
pencenaran nama baik.

Hal ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, karena
selama pelapor (wistle blower) tidak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk
adanya gugatan balik pencemaran nama baik, maka tidak akan ada orang yang
berani mengungap kasus korupsi.


KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI : ANTARA HARAPAN DAN PESIMISME
Penghujung tahun 2003 ini ditandai dengan kehadiran komisi pemberantasan
korupsi(KPK) di Indonesia. Kehadiran KPK ini bisa dibilang tidak semulus seperti yang
diharapkan, dimulai dari mundurnya UU yang menjadi dasar pembentukan kpk,
lambatnya presiden dalam mengeluarkan Kepres tentang panitia seleksi calon
pimpinan kpk hingga prosses seleksi pimpinan KPK yang menuai kritik maupun
kecaman.

Ada segudang harapan terhadap lembaga yang mempunyai tugas dan
kewenangan yang luar biasa ini. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, Komisi
Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas dan kewenangan yang luar biasa. Tugas
KPK meliputi koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak
pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan
negara.


Kewenangan yang luar biasa antara lain, KPK dapat langsung melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan
aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya
dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
penyelenggara negara; perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah.


Selain itu KPK juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengambilalihan
penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan
proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda
tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau karena campur tangan dari
eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Ditengah harapan besar dari masyarakat, sikap pesimis juga muncul dalam
pembentukan KPK. Sikap pesimis dari masayarakat bukannya tidak beralasan,

                                                                                      16
                                                                Laporan Akhir Tahun 2003
                                                         Hukum dan Monitoring Peradilan
                                                             Indonesia Corruption Watch

Pertama, dalam sejarahnya Indonesia pernah memiliki lembaga sejenis dengan KPK.
Dan semua lembaga yang ada tamat riwayatnya dalam usia yang masih seumur
jagung.

    Tabel 12: Daftar Lembaga Pemberantasan Korupsi yang pernah ada di Indonesia
                Lembaga                                    Keterangan
   Tim Pemberantasan Korupsi.               Dibentuk tahun 1967 sampai 1982,
                                            dibawah kendali jaksa agung
   Komisi Empat                             Bertugas dari Januari sampai Mei 1970
   Komite Anti Korupsi                      Bertugas dari Juni sampai Agustus 1970
   Operasi Penertiban (Opstib)              Dibentuk Juli 1977 sampai Maret 1981
   Tim Pemberantasan Korupsi                Dibentuk      pada      1982,   namun
                                            keppresnya tidak pernah keluar
   Tim Gabungan Pemberantasan Tindak        Dibentuk        pertengahan        2000,
   Pidana Korupsi (TGPTPK)                  dibubarkan pada Juli 2001
Sumber : ICW diolah dari berbagai sumber



Kedua, ada kekhawatiran KPK tak jauh berbeda dengan institusi penegak hukum
lainnya, yang justru mengecewakan. Harus diakui, keberadaan KPK yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tersebut pada dasarnya
merupakan manifestasi dari ketidakpercayaan terhadap dua institusi penegak
hukum (kepolisian dan kejaksaan) yang ada dan kegagalannya dalam
pemberantasan korupsi. Selama ini, aparat penegak hukum tidak saja dinilai tidak
serius dalam memberantas korupsi, namun dinilai juga menjadi bagian dari sistem
korupsi itu sendiri.

Ketiga, mengenai pimpinan KPK yang diragukan. Banyak pihak yang kecewa ketika
Komisi II DPR akhirnya memilih dan menetapkan Taufiequrachman Ruki, Amien
Sunaryadi, Sjahruddin Rasul, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Erry Riyana
Hardjapamekas sebagai pimpinan lembaga yang mempunyai kewenangan luar
biasa dalam pemberantasan korupsi. Kekecewaan ini dilatarbelakangi oleh track
record (catatan karir) beberapa calon terpilih yang dinilai bermasalah dan berasal
dari institusi yang dianggap telah gagal memberantas korupsi. Sementara sejumlah
kandidat yang dinilai memiliki integritas tinggi untuk melawan korupsi justru malah
tersisih tanpa alasan yang jelas.

Tahun 2004 nanti akan menjadi ujian awal bagi KPK dalam menjalankan
komitmennya dalam memberantas korupsi di Indonesia yang berpredikat sebagai
salah satu negara terkorup di dunia. Untuk itu waktu enam bulan sampai satu tahun
adalah waktu yang cukup bagi pimpinan KPK untuk membuktikan keseriusannya
dalam memberantas korupsi, jika tidak sebaiknya mengundurkan diri saja.




                                                                                     17

								
To top