LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN by cometjunkie49

VIEWS: 790 PAGES: 8

									6
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor Tanggal : 089/Kpts-IV/88 : 27 Februari 1988

KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN PENGUSAHAAN HUTAN PT. INOCIN ARIA BIMA SARI KETENTUAN I. TUJUAN PENGUSAHAAN HUTAN Melaksanakan pengusahaan hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan : perencanaan, penanaman, dan pemeliharaan hutan, pemungutan pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan/atau hasil hutan olahan serta perlindungan dan pengamanan hutan dalam areal hutan yang menjadi areal kerjanya. KETENTUAN II. PELAKSANAAN PT. INOCIN ARIA BIMA SARI yang untuk selanjutnya disebut “PERUSAHAAN” melaksanakan pengusahaan hutan pada areal kerja yang telah dicadangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut : A. BIDANG PERENCANAAN 1. Rencana Karya Pengusahaan Hutan a. PERUSAHAAN melaksanakan pengusahaan hutan berdasarkan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang disyahkan oleh Departemen Kehutanan untuk areal kerjanya. b. PERUSAHAAN sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan harus menyusun dan menyerahkan Rencana Kerja Pengusahaan Hutan yang terdiri dari Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan. Rencana Karya Lima Tahun Pertama disusun dan diajukan untuk mendapatkan pengesyahan selambat-lambatnya pada akhir tahun pertama pengusahaan hutan. Rencana Karya Lima Tahun berikutnya diajukan selambat-lambatnya 12 ( dua belas ) bulan sebelum masa berlakunya. c. Rencana Karya Pengusahaan Hutan tersebut satu sama lain harus kait mengkait serta disusun sesuai Pedoman Penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang berlaku . Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disyahkan tidak dapat dirubah kecuali dengan izin Departemen Kehutanan. d. Dalam rangka mempersiapkan Rencana Karya Pengusahan Hutan, PERUSAHAAN diwajibkan melaksanakan inventarisasi tegakan hutan menurut pedoman pelaksanaan yang ditentukan oleh Departemen Kehutanan. 2. Pemancangan batas dan Penataan areal Kerja a. PERUSAHAAN harus melaksanakan tata batas terhadap areal kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pengusahaan Hutan. b. PERUSAHAAN harus melaksanakan penataan areal kerjanya yang antara lain meliputi pembuatan batas blok-blok dan petak-petak tebangan sesuai dengan ketentuan penataan hutan. c. PERUSAHAAN harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan segala akibat yang timbul dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya atas tanah milik perorangan atau tanah yang dibebani hak lain.

3. Potret udara…..

7
3. Potret Udara Perusahaan diwajibkan membuat dan menyerahkan kepada Departemen Kehutanan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan. a. Potret Udara skala 1 : 20.000 sampai 1 : 50.000 meliputi seluruh areal kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Laporan dan peta hasil penafsiran potret udara yang terdiri dari peta penafsiran vegetase dan peta topografi berskala 1 : 20.000 sampai 1 : 50.000 meliputi seluruh areal kerja. B. BIDANG PEMANFAATAN 1. Pemungutan dan Pemanfaatan kayu. a. PERUSAHAAN sanggup menghasilkan kayu bulat maksimum 222.000 (Dua ratus dua puluh dua ribu) M3 rata-rata setiap tahun apabila perusahaan menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih Indonesia dengan rotasi tebang 35 (tiga puluh lima) tahun. Disamping sistem silvikultur tersebut, Perusahaan dapat menggunakan sistem silvikultur lain yang dimuat di dalam Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan hutan yang telah disyahkan oleh Departemen Kehutanan. b. PERUSAHAAN harus melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan dengan mempergunakan cara-cara pemungutan kayu yang sesuai dengan keadaan areal kerjanya serta tidak meninggalkan azas kelestarian hutan dan lingkungan. c. Semua kegiatan pengusahaan hutan harus dilaksanakan dengan cara yang tidak mengakibatkan adanya pemborosan dan kerugian-kerugian sumber daya alam. d. PERUSAHAAN tidak dibenarkan menebang jenis kayu yang dilindungi tanpa ijin khusus yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan. e. PERUSAHAAN tidak dibenarkan menebang melampaui jatah tebang yang telah ditetapkan di dalam Rencana Karya Lima tahun dan Rencana Karya Tahunan. f. PERUSAHAAN dilarang melaksanakan penebangan hutan di luar areal yang telah ditetapkan di dalam rencana karya Lima tahun dan Rencana Karya Tahunan yang telah disyahkan.

g. PERUSAHAAN dilarang menebang di luar areal HPH-nya. h. PERUSAHAAN dilarang melakukan penebangan ulang pada areal bekas tebangan tanpa ijin khusus dari Departemen Kehutanan. i. Hak pemungutan hasil hutan dari penduduk yang sesuai dengan hak adat setempat, tetap berlaku dan wajib diindahkan oleh Perusahaan.

2. Jaringan Jalan. PERUSAHAAN harus membangun dan memelihara jaringan jalan di areal kerjanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang pembuatan jalan angkutan serta sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Iuran yang telah disyahkan. Jaringan jalan angkutan dalam areal kerja dibuat dengan ketentuan : a. Jaringan Jalan utama sejauh mungkin di sesuaikan dengan rencana pembukaan jalan umum yang dilakukan pemerintah. b. Pada areal yang berrawa, PERUSAHAAN dibenarkan membangun jalan rel sebagai jaringan jalan utamanya.

c. PERUSAHAAN….

8
c. PERUSAHAAN wajib tetap memelihara bekas jalan angkutan kayu dalam hal ini jalan utama dan jalan cabang dengan tujuan untuk dipertahankan sebagai jalan pengawasan dan pemeliharaan hutan. d. PERUSAHAAN dilarang – membuat rintangan-rintangan pada semua jalan besar atau kecil dan jalan pengangkutan lainnya yang melalui areal hutan yang berbatasan. Semua jalan besar atau kecil dan jalur pengangkutan lainnya yang melalui areal kerja ini harus tetap terbuka untuk umum. 3. Peralatan Logging a. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di areal kerjanya, PERUSAHAAN diwajibkan untuk membuat laporan tentang jumlah serta keadaan per jenis alat berat yang ada di lapangan kepada Departemen Kehutanan. a. Setiap pemindahan peralatan yang digunakan ketempat lain di luar areal kerjanya perlu mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehutanan. b. Setiap peralatan yang tidak dipergunakan lagi dan direncanakan untuk dapat dihapuskan agar dapat dibuat berita acara sebagai penghapusan peralatan. 4. Penanaman Modal a. Untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, PERUSAHAAN akan menanamnkan modalnya sebesar US$. 25.830.000,00 + US$. 17.579.181,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu US Dollar + tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu US Dollar ). Perubahan penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan Pemerintah. b. PERUSAHAAN wajib melaporkan pelaksanaan investasi setiap tahun dalam bentuk isian yang telah ditentukan dan neraca akhir tahun yang diaudit oleh Akuntan Publik kepada Departemen Kehutanan selambatlambatnya pada akhir semester pertama tahun berikutnya. 5. Ketenaga – kerjaan a. Penggunaan Tenaga Kerja Perusahaan harus menggunakan tenaga kerja Indonesia untuk semua jenis bidang pekerjaan dan jasa yang diperlukan di Indonesia kecuali bila ternyata tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat tidak berhasil diperolehnya, maka PERUSAHAAN dapat menggunakan tenaga kerja asing dengan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. PERUSAHAAN diwajibkan untuk mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Tahunan kepada Departemen Kehutanan. b. Program Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja PERUSAHAAN harus melaksanakan pendidikan dan latihan bagi sebanyakbanyaknya tenaga kerja Indonesia untuk mengisi jabatan yang diperlukan, disamping itu PERUSAHAAN diwajibkan mengikut-sertakan tenaga kerja pada setiap pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh Pemerintah sepanjang menyangkut bidang kegiatannya. c. Pemutusan hubungan kerja Pada setiap terjadinya pemutusan hubungan kerja karyawan diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Pungutan / Iuran PERUSAHAAN harus membayar Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan serta iuran-iuran lainnya sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1980 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. c. BIDANG…

9
C. BIDANG PENGOLAHAN Untuk kepentingan industri pengolahan kayu secara nasional, PERUSAHAAN sanggup membangun industri dan/atau membantu keperluan bahan baku industri lain. D. BIDANG PEMASARAN 1. PERUSAHAAN diwajibkan memberi informasi tentang data-data pemasaran bila setiap saat diperlukan pemerintah. 2. PERUSAHAAN harus selalu meningkatkan pengembangan pemasaran baik untuk dalam negeri maupun luar negeri dengan membuat perencanaan pemasaran dan harus berusaha memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan tingkat harga yang wajar. 3. PERUSAHAAN harus mendukung kebijakan pemerintah dalam pemasaran hasil hutan. 4. PERUSAHAAN harus selalu mengembangkan mengembangkan peningkatan mutu hasil hutan. 5. PERUSAHAAN harus mempekerjakan tenaga grader dan scaler secukupnya sebanding dengan volume hasil hutan yang dihasilkan. 6. PERUSAHAAN harus memasarkan jenis kayu yang belum dikenal sedikitnya 2,5 % dari volume kayu yang sudah dikenal/dipasarkan. 7. PERUSAHAAN harus mentaati peraturan tentang peredaran hasil hutan yang meliputi ketentuan Tata Usaha kayu dan Ketentuan Tata Usaha hasil Hutan lainnya. 8. Dalam memantapkan pasaran hasil hutan baik didalam maupun luar negeri PERUSAHAAN sejauh mungkin harus memiliki perwakilan di pusat-pusat pemasaran hasil hutan dan membantu Pemerintah dalam analisa , perencanaan dan pelaksanaan pemasaran. E. BIDANG PEMBINAAN HUTAN Berdasarkan susunan jenis dan susunan diameter tegakan hutan pada areal yang diusahakan dengan system silvikultur Tebang Pilih Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatkan kelestarian manfaat hutan, PERUSAHAAN harus melaksanakan: 1. Usaha-usaha untuk mencegah penurunan nilai hutan. PERUSAHAAN harus mengambil langkah-langkah pengamanan tegakan sisa dalam melaksanakan penebangan, penyaradan dan pengangkutan agar kerusakan tegakan sisa dan erosi sejauh mungkin dapat dihindarkan, yaitu dengan cara : a. Penandaan/penomoran pohon-pohon yang akan ditebang dan yang ditinggalkan sebagai pohon inti atau pohon induk. b. Penebangan dilaksanakan pada pohon berdiameter minimal 50 (lima puluh) cm dengan arah rebahan yang tepat. c. PERUSAHAAN tidak boleh melaksanakan penebangan pada daerah mata air dengan radius kurang dari 200 (dua ratus) M dan dikiri kanan sungai selebar kurang dari 50 (lima puluh) M. Untuk daerah-daerah yang dinyatakan mempunyai nilai estetika atau ilmiah, jarak tersebut diatas menjadi kurang dari 100 (seratus) M. d. Tempat pengumpulan kayu dan jalan sarad dibuat sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Langkah…. 2. Langkah-langkah untuk meningkatkan nilai hutan.

10
PERUSAHAAN harus melakukan reboisasi dan pemudaan hutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disyahkan. F. BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM 1. Bidang Perlindungan Hutan a. Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan PERUSAHAAN wajib : a.1. Menyediakan sarana pemadam kebakaran dalam jumlah yang memadai sesuai dengan luas dan keadaan areal kerjanya. a.2. Ikut aktif melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran didalam areal kerjanya dan disekitarnya antara lain dengan mengamankan semua kegiatan eksploitasinya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran serta mengamankan penyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar. a.3. Segera melaporkan pada instansi kehutanan setiap terjadinya kebakaran di areal kerjanya.

b. PERUSAHAAN harus mencegah dan menghindarkan terjadinya tindakan pelanggaran oleh pihak lain yang menyebabkan kerusakan hutan dalam areal kerjanya, antara lain mencegah adanya perladangan berpindah dan penebangan liar. c. Untuk melaksanakan perlindungan hutan, PERUSAHAAN diwajibkan membentuk Satuan Pengamanan (SATPAM) dengan kualifikasi terdidik dan dalam jumlah yang memadai. d. PERUSAHAAN segera melaporkan setiap terjadi kerusakan dan gangguan hama dan penyakit terhadap hutan dan hasil hutan diareal kerjanya. 2. Bidang Pelestarian Alam. a. Perlindungan terhadap tumbuh-tumbuhan a.1. PERUSAHAAN tidak dibenarkan menebang pohon-pohon dan memungut tumbuh-tumbuhan lain yang ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. a.2. PERUSAHAAN harus aktif dalam perlindungan sumber daya alam. b. Perlindungan terhadap binatang liar b.1. PERUSAHAAN tidak dibenarkan melakukan perburuan baik atas binatang-binatang liar yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terhadap binatangbinatang yang tidak dilindungi yang terdapat di areal kerjanya tanpa izin. b.2. PERUSAHAAN harus mencegah terjadinya perburuan liar di areal kerjanya. mengembangkan dan

b.3. Untuk menjamin dan memelihara terselenggaranya perlindungan terhadap satwa liar, pengusaha hutan dilaksanakan sedemikian sehingga tidak terdapat satwa liar yang terjebak di areal yang diusahakan. c. Perlindungan terhadap obyek-obyek yang bernilai ilmiah dan budaya. c.1. PERUSAHAAN harus mencegah atas terjadinya kerusakankerusakan terhadap obyek-obyek yang berniali ilmiah dan budaya. c.2. PERUSAHAAN harus segera melaporkan bila menemukan tempattempat yang bernilai ilmiah dan budaya.

d. Untuk….

11
d. Untuk menjamin dan memelihara terselenggaranya kelestarian hutan lindung, hutan wisata dan hutan suaka alam, PERUSAHAAN harus menyediakan daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan tersebut dengan ketentuan : d.1 Lembar minimal daerah penyangga adalah 200 (dua ratus) meter di ukur dari batas hutan-hutan tersebut sepanjang batas persekutuan. Sarana pengusahaan hutan yang diperbolehkan diadakan pada daerah penyangga hanya pembuatan jalan sarad.

d.2 KETENTUAN III.

KEWAJIBAN – KEWAJIBAN LAIN 1. Persyaratan mengenai kesehatan dan keselamatan. a. PERUSAHAAN harus memperhatikan atau mengambil langkah secara maksimal untuk menjamin kesehatan dan keselamatan umum, karyawan dan atau orang lain yang berada di areal kerjanya. b. Didalam hal terjadi kecelakaan-kecelakaan yang menimpa karyawan PERUSAHAAN atau orang lain yang berada di areal kerjanya, maka kepada mereka harus diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Pembangunan masyarakat. a. Fasilitas pembangunan masyarakat PERUSAHAAN harus membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan masyarakat didalam dan disekitar areal kerjanya seperti : a.1. Pengadaan tempat-temat ibadah. a.2. Pengadaan fasilitas-fasilitas pendidikan a.3. Pengadaan fasilitas-fasilitas kesehatan b. Kesempatan kerja PERUSAHAAN harus memberi kesempatan kerja kepada masyarakat baik di dalam maupun disekitar areal kerjanya. c. Fasilitas pengobatan c.1. PERUSAHAAN harus mendirikan klinik dengan kapasitas minimal 6 (enam) tempat tidur lengkap dengan tenaga medis yang bekerja penuh untuk perusahaan. c.2. PERUSAHAAN harus menyediakan pelayanan seluruh karyawan dan anak istrinya. pengobatan kepada

c.3. Anggota masyarakat setempat walaupun bukan karyawan PERUSAHAAN dapat turut menggunakan fasilitas klinik tersebut dengan biaya seringan mungkin. c.4. PERUSAHAAN harus menyediakan pos-pos pertolongan pertama pada tempat-tempat yang diperlukan. 3. Fasilitas tempat tinggal karyawan dan kegiatan logging a. Base Camp. Dalam pelaksanaan pembangunan memenuhi ketentuan-ketentuan : Base Camp, PERUSAHAAN harus harus

a.1. Pembangunan rumah/barak untuk karyawan kelayakan ruang tempat tinggal yang sehat. a.2

memenuhi

Penggunaan lahan hutan untuk pembangunan Base camp harus sesuai dengan kebutuhan.

a.3 Pembangunan

12
a.3 Pembangunan Camp di areal HPH lain, harus ada persetujuan tertulis dari Pemegang HPH yang bersangkutan.

b. Tempat penimbunan kayu. Tempat penimbunan kayu harus terpisah dari tempat base camp. c. Bangunan lainnya Bangunan – bangunan lain yang ada dan yang akan didirikan di dalam areal kerjanya harus mendapatkan ijin Departemen Kehutanan. KETENTUAN IV. LAIN-LAIN A. PERUBAHAN LUAS AREAL KERJA Perubahan luas areal kerja dimungkinkan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku. B. HAK-HAK LAIN PERUSAHAAN tidak mempunyai hak-hak lain selain apa yang tercantum didalam Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan dan kelengkapannya. Hak-hak lain yang dimaksud adalah meliputi hak pengelolaan atas tanah hutan, hak-hak atas mineral, minyak bumi, gas alam, bahan-bahan kimia, batu-batu mulia atau setengan mulia, dan sumber-sumber alam lainnya. KETENTUAN V. PENGAWASAN Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan semua kegiatan PERUSAHAAN baik mengenai pelaksanaan fisik pengusahaan hutan maupun semua administrasi /pembukuan dan surat menyurat mengenai pengelolaan PERUSAHAAN. KETENTUAN VI. PELANGGARAN/SAKSI 1. Pengertian pelanggaran Tidak melaksanakan, tidak mentaati dan/atau tidak memenuhi persyaratan/kewajiabn sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atau Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan beserta dokumen kelengkapannya. 2. Pengenaan Sanksi Pelanggaran seperti tersebut pada ayat 1 bab ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KETENTUAN VII. KONSEKWENSI TERHADAP PENCABUTAN DAN/ATAU PENYERAHAN KEMBALI HAK PENGUSAHAAN HUTAN. 1. Kewajiban PERUSAHAAN setelah terjadinya pencabutan Dalam hal dicabutnya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan kepada PERUSAHAAN tetap dibebankan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970. 2. Hak milik PERUSAHAAN setelah habisnya jangka waktu, penyerahan kembali atau dicabutnya Hak Pengusahaan Hutan. Setelah habis masa berlakunya Surat keputusan Hak Pengusahaan Hutan dan atau perpanjangannya, atau penyerahan kembali sebelum jangka waktu, maka : a. PERUSAHAAN harus menyerahkan dalam keadaan baik semua benda tidak bergerak seperti gedung, jalan, gudang, pelabuhan udara, pelabuhan sungai dan laut, dok dan lain-lain yang telah dibangun oleh PERUSAHAAN kepada pemerintah tanpa adanya ganti rugi dari pemerintah. b. Barang…

13
b. Barang-barang persediaan yang berada didalam gudang dan benda-benda bergerak yang dipergunakan PERUSAHAAN sehubungan dengan dengan kegiatan pengusahaan hutan, tetap menjadi milik PERUSAHAAN. c. Jika Hak Pengusahaan Hutan berakhir karena habis waktunya atau karena diserahkan kembali oleh PERUSAHAAN atau karena dicabut oleh Menteri Kehutanan, maka : c.1 c.2 c.3 Segala hak yang dimiliki pemegang Hak Pengusahaan Hutan berakhir. Areal hutan yang dibebani hak pengusahaan kembali kepada Negara. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan pengusahaan hutan kepada Departemen Kehutanan dengan tidak menerima ganti rugi. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan tetap dibebani/wajib menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban yang belum terpenuhi terutama atas kewajiban pembayaran iuran, denda dan kewajiban keuangan lainnya kepada Pemerintah.

c.4

MENTERI KEHUTANAN, ttd. SOEDJARWO


								
To top