Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

TINJAUAN KEPUSTAKAAN SURAT KEPUTUSAN MENPAN NOMOR 132 TAHUN 2002 by cometjunkie49

VIEWS: 236 PAGES: 5

									TINJAUAN KEPUSTAKAAN SURAT KEPUTUSAN MENPAN NOMOR 132 TAHUN 2002 PASAL 18 TENTANG USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
YUNUS,S.Pd.,M.Si

Email:bacapustaka@yahoo.com A. Pendahuluan :
Dalam rangka peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas pembangunan , berbagai upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil banyak dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah mengembangkan jabatan fungsional salah satunya adalah Jabatan Fungsional Pustakawan telah diakui keberadaannya melalui beberapa peraturan dan ketentuan diantaranya yang sangat esensial adalah Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132 tahun 2002 dan petunjuk teknis Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2004. Dalam Surat Keputusan Fungsional telah diatur sebagai Menpan Nomor 132 tahun 2002 yang baru tenaga profesional dalam melaksanakan

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpuhn Jabatan tugas/kegiatannya harus didasarkan kepada keahlian dan keterampilan.Dengan demikian maka pustakawan yang profesional setiap bekerja didasarkan pada keahlin untuk memperoleh hasil kerja yang tidak dapat dihasilkan oleh orang yang bukan ahlinya dan selalku mengembangkan keahliannya. Oleh sebab itu pustakawan dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh SK Menpan 132 tahun 2002. Jika kita tengok pada aturan /PP nomor 3 tahun 1980 bahwa pengangkatan dalam pangkat PNS pasal 12 mengatakan bahwa PNS yang telah menduduki jabatan fungsional harus mengumpulkan angka kredit sebagai syarat utama dalam pengusulan kenaikan pangkat. Dalam SK Menpan 132 tahun 2002 dalam pasal 18 telah diatur secara rinci tentang ususl penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pustakawan namun semua masih dianggap sebagai wacana dan sangat sulit untuk diterapkan bagi calon pejabat fungsional , maka banyak diperlukan berbagai terobosan untuk mengembangkan melalui sosialisasi, pelatihan, rapat konsultasi maupun model lain agar calon tidak mengalami kesulitan.  Telah diterbitkan pada Mimbar Pustaka Jatim No 01/Th.1/ Januari – Maret, [p.25-27 ] 1

B. Permasalahan
Dengan menindak lanjuti Surat Keputusahn Menpan Nomor 132 tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan angka kreditnya , masih banyak kendala yang dihadapi para pustakawan terampil dan pustakawan ahli. Pedoman untuk pengajuan atau Usul Penetapan Calon Pustakawan Ahli bagi Pustakawan Madya harus diajukan oleh Gubernur atau setingkat lebih rendah tetap menjadi masalah besar ditingkat daerah. Karena tugas gubernur sangatlah banyak dan jika yang mendandatangani Sekretaris Daerah maka masih juga menjadi masalah. Oleh sebab itu diperlukan solusinya sehingga calon pustakawan dan pustakawan yang akan menjadi pustakawan maupun yang akan naik pangkat tidak terhambat,

C. Pemecahan Masalah
Upaya antisapasi era globalisasi pemerintah telah melakukan pembenahan disemua sector baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah dengan berorentasi pada upaya antisipasi tuntutan era globalisasi tersebut. Pembenahan dilakukan disegala bidang termasuk pembenahan dibidang organisasi pemerintahan yang sekarang ini lebih dikenal dengan istilah desentralisasi dan upaya peningkatan profesionalisme SDM aparatur sebagai pelayan masyarakat. Kebijakan desentralisasi menuntut kemampuan profesionalisme SDM aparatur terutama yang berada di daerah yang berhadapan atau memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian mereka akan mampu untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat, layanan masyarakat yang seefektif mungkin atau layanan prima.

D. Arah Kebijakan
Untuk mencapai tenaga yang profesional diperlukan kebijakan pengembangan profesionalisme SDM aparatur perlu ditetapkan antara lain : 1. Pengembangan tenaga pembiana SDM aparatur yang profesional dengan memanfaatkan potensi yang ada misalnya dengan menyalurkan tenaga pembina pustakawan dari pusat ke daerah secara kontinu;  Telah diterbitkan pada Mimbar Pustaka Jatim No 01/Th.1/ Januari – Maret, [p.25-27 ] 2

2. Pengajuan Calon Pustakawan dan Pustakawan yang akan naik pangkat Pustakawan Madya golongan IVa –IV b- IV c di tanda tangani oleh Gubernur atau satu tingkat lebih rendah hal ini akan menyulitkan , maka solusinya adalah sangat panjang; 3. Jika hal ini dipertahankan bahwa kenaikan pangkat ditanda tangani oleh Gubernur atau satu tinghkat lebih rendah akan terjadi kenaikan yang molor dan biaya yang banyak; 4. Pelaksanaan kebijakan dimaksud hendaknya dilaksanakan secara sistematis, bertahap dan berkesinambungan, simultan dan strategis; Tinjauan pasal 18 SK Menpan Nomor 132 tahun 2002 maka dapat kami sampaikan sebagai berikut : Jika seseorang itu berada di Dinas/Badan untuk mengajukan DUPAK dapat digambarkan sebagai berikut : Mulai bagi kenaikan pangkat ditanda tangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Biro sehingga tidak memerlukan waktu yang

Perorangan

Pengantar dari Kepala Dinas/Badan

Staf Biro

Gubernur

Kepala Biro Kepegawaian PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Sekretaris Daerah

Keterangan Alur Pengajuan DUPAK  Telah diterbitkan pada Mimbar Pustaka Jatim No 01/Th.1/ Januari – Maret, [p.25-27 ] 3

1. Di tingkat propinsi

seseorang dengan jabatan Pustakawan Madya akan

mengalami kesulitan dalam pengajuan DUPAK disebabkan rantai birokrasi yang sangat panjang sampai 5 (lima ) meja bahkan lebih; 2. Jika hal tersebut dihitung dengan waktu yang paling cepat masing - masing 3 (tiga ) hari maka akan memakan waktu 15 ( lima belas ) hari hanya untuk rekomendasi; 3. Jika seseorang pustakawan yang tidak pernah menduduki jabatan struktural maka akan lebih lama lagi; 4. Setelah selesai mendapat rekomendasi dari Gubernur atau satu tingkat lebih rendah yaitu Sekretaris Daerah turun ke biro kepegawaian dan turun lagi ke bagian kepegawaian baru dikirim ke instansi pengirim setelah itu persiapan ke Tim Penilai Perpustakaan Nasional RI . Di Perpustakaan Nasional RI masih belum bisa dihitung ? 5. Jika dari Perpustakaan Nasional RI cepat diperiksa belum tentu disetujui, maka kita merubah lagi atau menambah dan akan memakan waktu lagi; Dengan demikian masih diperlukan pembenahan-pembenahan.Diperlukan

sosialisasi secara berkala yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI selaku pembina pustakawan bekerjasama dengan Badan Perpustakaan Propinsi Jawa Timur dengan penyaji yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dengan bagian kepegawaian ; F. PENUTUP

Tim penilai sebagai unsur yang menilai dan meneliti usul penetapan Angka Kredit yang diajukan oleh pejabatn fungsional pustakawan sebagai dasar kenaikan pangkat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu mempertimbangkan aspek kelayakan dan obyektifitas dengan tidak melalikan unsur pembinaan. Dan diperlukan Tim Penilai yang memiliki kompetensi untuk menilai sehingga dapat diterima oleh pustakawan dilingkungannya.  Telah diterbitkan pada Mimbar Pustaka Jatim No 01/Th.1/ Januari – Maret, [p.25-27 ] 4

G. SIMPULAN. Jika hal tersebut diatas diabaikan akibatnya menjadi kesulitan bagi pustakawan. Dari penjabaran /uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pustakawan ahli di daerah tidak akan mencapai pangkat puncak; 2. Kesulitan dalam pengajuan disebabkan banyaknya mata rantai yang dilewati; 3. Penanda tanganan DUPAK Pustakawan dari instansi Dinas / Badan di daerah khusus Pustakawan Madya sebaiknya tidak Sekda tapi instansi pengirim yaitu Kepala Dinas atau Kepala Badan; 4. Sebaiknya Jabatan Fungsional Pustakawan dapat membandingkan dengan fungsional lain seperti guru dan dosen atau fungsional lain ;

 Telah diterbitkan pada Mimbar Pustaka Jatim No 01/Th.1/ Januari – Maret, [p.25-27 ]

5


								
To top