Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Pelaksanaan surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2008 by cometjunkie45

VIEWS: 154 PAGES: 1

									Pelaksanaan surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara
ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan negeri Boyolali

Septin Suryani

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di
Pengadilan Negeri (PN) Boyolali, selain itu juga mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Boyolali, serta cara
mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif dengan
menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali. Dalam
penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknis
analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil
wawancara dengan hakim, staf administrasi Pengadilan Negeri Boyolali dan 3 (tiga) advokat, dalam
menanggapi masalah pemungutan biaya perkara terdapat perbedaan pendapat. Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, bila ditinjau dari asas sederhana dapat
dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: dari segi positif, proses pemungutan biaya perkara melalui bank lebih
transparan, besarnya nominal cukup jelas, sehingga dapat meminimalkan pungutan biaya perkara. Dari segi
negatif, justru sistem birokrasi menjadi tidak sederhana, karena tidak memenuhi sistem one stop service. Bila
ditinjau dari asas cepat, pada dasarnya asas cepat dalam pembayaran biaya perkara belum terpenuhi
karena pencari keadilan harus memerlukan tambahan waktu untuk membayar biaya perkara melalui Bank
Rakyat Indonesia (BRI). Ditinjau dari asas biaya ringan di PN Boyolali dapat dilihat dari dua segi, yaitu:
dipandang dari segi negatif, staf administrasi masih memungut biaya lebih dari biaya pokok, selain itu
kelebihan panjar biaya perkara jarang diberitahukan. Dari segi positif, dalam hal pembayaran pendaftaran
surat kuasa lebih murah dibanding sebelumnya. Hambatan dan cara mengatasi pelaksanaan pemungutan
biaya perkara di PN Boyolali. Sistem birokrasi menjadi tidak sederhana, solusi BRI membuka cabang di PN
Boyolali, pemungutan biaya perkara melalui bank memerlukan waktu lebih lama, solusinya PN Boyolali
dengan BRI menyamakan waktu pelayanan terhadap masyarakat. Staf administrasi memungut biaya lebih
dari biaya pokok, solusinya petugas pengadilan harus sadar betul akan tanggung jawab penegak hukum
melayani masyarakat setulus hati. Hambatan lain yaitu sisa panjar tidak diberitahukan, solusinya perlu kerja
sama yang baik antara staf administrasi dengan advokat terkait sisa panjar biaya perkara. Kata kunci:
Pemungutan biaya perkara, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.




                                                     1/1

								
To top