DEPARTEMEN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI PETERNAKAN

Document Sample
DEPARTEMEN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI PETERNAKAN Powered By Docstoc
					                              DEPARTEMEN PERTANIAN
                  DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI PETERNAKAN

                                                                                    Telp :     (021) 7815780, 782
Jl. Harsono RM No.3,Gedung C Pasar                                                             (021) 7815380,84
Minggu, Jakarta 12550                                                                          Psw.4840, 4834
Kotak Pos 1108/JKS, Jakarta 12011                                                   Fax :      (021) 7827466, 780



Nomor              :     4781/Hk.340/F/10.104.                                               Jakarta, 19 oktober 2004
Lampiran           :
Perihal            :     Perubahan Format dan Masa Berlaku
                         Surat Persetujuan Pemasukan

Kepada Yth :
1. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Departemen Keuangan
2. Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian

di
     Jakarta

        Sebagaimana dimaklumi bahwa upaya untuk melindungi sumber daya ternak dalam negeri dari
kemungkinan masuk dan terbawanya agen penyakit hewan menular melalui pemasukan bahan asal hewan
termasuk daging, susu, telur dan hasil olahannya dari luar negeri serta untuk menjamin terwujudnya
ketentraman bathin masyarakat konsumen di dalam negeri telah diupayakan secara terus menerus agar
produk pangan asal hewan tersebut memnuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal.

        Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yaitu, UU No. 6 tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan, beserta peraturan pelaksanaannya, operasionalisasi pengaturan dan
pengawasannya dilakukan melalui mekanime penerbitan Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) produk asal
hewan.

         Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dan dalam upaya mengoptimalkan
fungsi pengawasan, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan SPP sebagai berikut :
1. Format SPP diperbaiki dengan mencantumkan penjelasan tentang tidak berlakunya SPP apabila
    dinegara produsen/ekspor tersebut terjadi wabah Penyakit Hewan Menular Utama (PHMU) dan
    penyakit eksotik lainnya yang berbahaya, dan Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk
    mengeluarkan Surat Edaran berupa Pelarangan Pemasukan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal
    Hewan.
2. Masa berlaku SPP berubah dari 3 (tiga) bulan menjadi 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Pada Setiap kali pemasukan, realisasi pemasukan dicatat oleh petugas Stasiun Karantina Hewan pada
    Lembar Realisasi.
4. Pelaksanaan format SPP yang disempurnakan tesebut akan diberlakukan terhitung sejak tanggal 1
    November 2004.

     Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

                                                    Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan,

                                                                         ttd

                                                    Drh. H.R.Wasito, M.Sc. Ph.D
                                                    NIP. 130703.606


Tembusan kepada Yth :
    1.   Menteri Pertanian RI (sebagai laporan);
    2.   Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Deptan;
    3.   Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Depperindag;
    4.   Pengurus Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI)
    5.   Para Unit Industri Pengolahan dan Importir Susu;
    6.   Para Unit Industri Pengolahan dan Importir Kulit dan Bulu Ternak
                            SURAT PERSETUJUAN PEMASUKAN DAGING BERKUALITAS DARI LUAR NEGERI
                            NOMOR :

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
1.   UU No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2.   UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3.   UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
     Perdagangan Dunia);
4.   UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan;
5.   UU No.8 Tahun11999 tentang Perlindungan Konsumen;
6.   UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7.   PP No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
8.   PP No.22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
9.   PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. PP No.82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
11. SK. Menteri Pertanian No.284/Kpts/OP/4/1983 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Wewenang Mengatur Tindakan Penolakan, Pencegahan,
     Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan yaitu Direktur Jenderal Peternakan;
12. SK. Menteri Pertanian No.745/Kpts/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan Pemasukan Daging dari Luar Negeri;
13. Keputusan Menteri Pertanian No.471/Kpts/LB.720/8/2001 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan
     Penyakit Hewan Karantina;
14. Keputusan Menteri Pertanian No.445/Kpts/TN.540/7/2002 tentang Pelarangan Pemasukan Ruminansia dan Produknya dari Negara Tertular
     Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE).

Maka setelah meneliti dan mengkaji surat dari…………………………..No…………………….. tanggal…………………………………2004 kepada
pemohon diberikan persetujuan pemasukan daging berkualitas dengan rincian sebagai berikut :
1.   Nama Perusahaan                           :
2.   Nomor Kontrol Veteriner (NKV)             :
3.   Alamat Perusahaan                         :
4.   Alamat Gudang (Cold Storage)              :
5.   Rincian Pemasukan                         :
      No.                   Jenis Produk                        Jumlah (ton)                Negara Asal/Transit Pelabuhan Pemasukan




6.    Pelaksanaan pemasukan produk pangan asal hewan tersebut, wajib memenuhi ketentuan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan prosedur
      pemasukan daging yang berlaku sebagai berikut :
      a.    ketentuan persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk pemasukan produk pangan asal hewan (Veterinary
            Requirements for…………………….) sebagaimana tercantum pada halaman 2 surat persetujuan ini.
      b.    dilaporkan kepada Kepala Balai/Stasiun Karantina Hewan di pelabuhan pemasukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan.
      c.    untuk tujuan pengendalian, pengeluaran produk tersebut dari pelabuhan diizinkan setelah terlebih dahulu mengisi Kartu Kendali dan
            Realisasi persetujuan Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan sebagaimana tercantum pada lampiran surat persetujuan ini.
      d.    tempat penyimpanan produk di gudang pendingin (cold storage) wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif sebagaimana
            dinyatakan oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner setempat.
      e.    pengawasan terhadap peredaran produk tersebut dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang pada Dinas Peternakan atau Dinas yang
            membidangi fungsi peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner setempat;
      f.    untuk state yang tidak diperbolehkan mengacu kepada edaran yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Hewan.

7.    Pelaporan
      Pemegang Suat Persetujuan Pemasukan ini wajib menyampaikan laporan Realisasi Persetujuan Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan selambat-
      lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal realisasi pemasukan terakhir dan atau habis masa berlaku surat perstujuan pemasukan kepada Direktur
      Jenderal Bina Produksi Peternakan cq. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.

8.    Sanksi
      Penyimpangan dari ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas akan dikenakan sanksi seseuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
      berlaku serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalampemberian persetujuan pemasukan berikutnya.

9.    Masa berlaku Persetujuan Pemasukan
      Surat Persetujuan Pemasukan ini berlaku dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal
      dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
10.   Apabila terjadi wabah penyakit hewan menular di negara asal, sehingga Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuknya mengeluarkan larangan
      pemasukan produk seperti tersebut pada angka 5 diatas ke dalam wilayah RI, maka Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) ini tidak berlaku.


                                                                                                Ditetapkan di : Jakarta
                                                                                                tanggal :
                                                                                                -------------------------------------
                                                                                                Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan




                                                                                                Drh. H.R. Wasito,M.Sc.,Ph.D
                                                                                                NIP. 130.703.606
Tembusan Kepada Yth :
1. Dirjen Perdangan Luar Negeri. Dep. Perindustrian dan Perdagangan RI;
2. Dijen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan RI;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Kantor Bea dan Cukai Wilayah ………
5. Kepala Dinas Peternakan ………….
6. Kepala Stasiun Karantina Hewan …………..