PERKAWINAN SECARA MAsRANDANG MENURUT HUKUM ADAT MAMASA DILIHAT by cometjunkie45

VIEWS: 858 PAGES: 3

									PERKAWINAN SECARA MA’RANDANG MENURUT HUKUM ADAT MAMASA DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.21/ Pdt.G/2003/PN. Polmas)

TESIS Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2 Program Studi Magister Kenotariatan

Diajukan oleh URSULA MOGOT, S.H 7646/ PS/ MK/ 01

Kepada PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2003

PERKAWINAN SECARA MA’RANDANG MENURUT HUKUM ADAT MAMASA DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.21/ Pdt.G/2003/PN. Polmas)

Ursula Mogot1 dan Sularto 2 INTISARI Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum dari perkawinan secara ma’randang menurut Hukum Adat Mamasa dilihat dari prespektif Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian mengenai status dan akibat hukum terhadap perkawinan secara ma’randang menurut Hukum Adat Mamasa dilihat dari prespektif Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan lapangan serta kuisioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa status hukum perkawinan secara ma’randang menurut Hukum Adat Mamasa itu sudah sah dengan segala akibat hukumnya, tetapi menurut Undangundang nomor 1 tahun 1974 perkawinan yang demikian tidak sah karena baru memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya perkawinan ma’randang itu belum memenuhi Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum adanya perkawinan ma’randang terhadap suami isteri, harta benda dan terhadap keturunan mereka itu sah dipandang dari Hukum Adat Mamasa, sedangkan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan ma’randang itu belum mempunyai akibat hukum terhadap hubungan suami isteri, harta benda dan terhadap keturunannya.

Kata kunci : Status Hukum, Akibat Hukum, ma’randang, Hukum Adat Mamasa.

Perkawinan

secara

1 2

Jalan Haji Andi Depu Nomor 141 Polewali, Polmas, Sulsel. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

MA’RANDANG MARRIAGE OF MAMASA CUSTOMARY LAW IN THE PRESPECTIVE OF THE ACT NO. 1/1974 A MARRIAGE
(A Case Study on the Decision of the Court of First Instance No. 21/Pdt.G/2003/PN.Polmas)

Ursula Mogot1 and Sularto2 ABSTRACT The research aimed to study the legal status of Ma’randang Marriage in Mamasa Customary Law from the prespective of the Act No.1/1974 a Marriage. It was a normative legal research using the primary data from a field research and the secondary data from the library research. The datacollecting instrument was the library study, quetionnaires, and interviews. The research found the following results. Ma’randang Marriage in Mamasa Customary Law is legal and gives legal consequence. However, such a marriage is not legal according to the Act No.1/1974. It is not yet legal, as it complies with only the article 2 (1) of the Act No. 1/1974, which regulates that a marriage to be legal must be conducted according to the couple’s religion/belief. Ma’randang marriage, in fact, has not fulfilled the requirement of the Article 2 (2), which stipulates about the registration of a marriage according to the existing laws and regulations. The legal consequence of Ma’randang Marriage in Mamasa Customary Law is binding the couple (husband and wife), the property, and the offspring, but it is not yet legal according to the Act No.1/1974. The Act implies that Ma’randang marriage does not give legal consequence to the husbandwife relation, property, and offspring resulted from this marriage.

Keywords :

Legal Status, Legal Consequence, Ma’randang Marriage, Mamasa Customary Law.

1 2

Jalan Haji Andi Depu No. 141 Polewali, Polmas, Sulsel. Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.


								
To top