Hukum Perkawinan Adat

Document Sample
Hukum Perkawinan Adat Powered By Docstoc
					                           ÉÄx{M
Joeni Arianto Kurniawan, S. H.
Perkawinan dlm Hukum Adat meliputi
kepentingan dunia lahir dan dunia gaib

HAZAIRIN:
Perkawinan mrp rentetan perbuatan-
perbuatan magis, yg bertujuan utk
menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan
kesuburan.
A. Van Gennep
 Perkawinan sbg suatu rites de passage (upacara
 peralihan) peralihan status kedua mempelai
 Peralihan ini tdr 3 tahap:
 - rites de separation
 - rites de merge
 - rites de aggregation
Djojodigoeno:
 Perkawinan merupakan suatu paguyuban
 atau somah (Jawa: keluarga), dan bukan
 merupakan suatu hubungan perikatan atas
 dasar perjanjian.
    Hubungan suami-istri sebegitu eratnya,
    sebagai suatu ketunggalan
 Cth: Adanya harta gono-gini, adanya istilah
      garwa (Jawa), adanya perubahan nama
      stl kawin mjd nama tua
           PERTUNANGAN
Suatu fase sebelum perkawinan, dimana pihak laki-
laki telah mengadakan prosesi lamaran kepada pihak
keluarga perempuan dan tlh tercapai kesepakatan
antara dua belah pihak untuk mengadakan
perkawinan.
Pertunangan baru mengikat apabila pihak laki-laki tlh
memberikan kpd pihak perempuan tanda pengikat yg
kelihatan (Jawa: peningset atau panjer).
  Beberapa alasan / motif pertunangan:
- Ingin menjamin perkawinan yg dikehendaki
  dapat berlangsung dlm waktu dekat.
- Untuk membatasi pergaulan pihak yg telah
  diikat pertunangan
- Memberi kesempatan bagi kedua belah
  pihak untuk lebih saling mengenal
Akibat pertunangan:
   Kedua belah pihak telah terikat untuk
   melangsungkan perkawinan
Tetapi, walaupun sudah terikat dlm pertunangan
bukan berarti kedua mempelai harus melaksanakan
perkawinan. Tetap dimungkinkan tjdnya
pembatalan pertunangan
Kemungkinan pembatalan pertunangan:
 1. Oleh kehendak kedua belah pihak
 2. Oleh kehendak salah satu pihak
    - Jk dilakukan pihak yg menerima tanda tunangan
         mengembalikan tanda tunangan sejumlah
         atau berlipat dari yg diterima
    - Jk dilakukan pihak yg memberi tanda tunangan
         tanda tunangan tdk dikembalikan
Perkawinan tanpa pertunangan:
- kawin lari
- kawin rangkat
         PERKAWINAN
      dan Sifat Genealogis
Perkawinan dlm sistem PATRILINEAL
Perkawinan dlm sistem MATRILINEL
Perkawinan dlm sistem PARENTAL
1. Perkawinan Patrilineal
 Perkawinan dg pembayaran “JUJUR”
 Jujur sbg tanda diputuskannya hubungan si isteri
          dg persekutuannya
 Setelah perkawinan, si isteri masuk sepenuhnya ke
 dalam keluarga / persekutuan si suami
 Sistem pembayaran jujur:
 - Secara kontan
 - Dibayar dikemudian hari
 - Tidak dibayar
Jika Jujur dibayar di kemudian hari:
(Bali: “Nunggonin,” Batak: “Mandinding.”)
   Hubungan antara menantu laki-laki dg keluarga
   isteri spt “buruh” dan “majikan”.
   Si laki-laki harus memberikan jasanya pd keluarga
   mertuanya, ttp ia tdk masuk ke keluarga isterinya
   (tetap sbg anggota persekutuan asalnya)
   Selama jujur belum dibayar, anak yg lahir akan
   masuk mjd anggota persekutuan keluarga isteri.
   Jk jujur tlh dibayar, anak-anak stl pembayaran jujur
   tsb masuk ke keluarga laki-laki
Jk jujur tdk dibayar:
    Dimaksudkan agar si laki-laki masuk ke keluarga
    isteri
    Sehingga anak yang dilahirkan nanti mjd penerus
    keturunan / clan dari bapak mertua laki-laki
    tersebut.
Dalam perkawinan sistem patrilineal dikenal kawin
ganti suami (levirat)/ kawin ganti isteri (sororat)
  Jika suami mati, maka si isteri yg menjada harus
  kawin lagi dg saudara almarhum suaminya, atau jika
  si isteri mati mk si suami harus kawin dg saudara
  almarhum isterinya
      Perbedaan Jujur dan mas kawin / mahar
         Jujur                        Mahar
Konsep adat                   Konsep Islam
Kewajiban kerabat pria yg     Kewajiban mempelai pria
dilakukan pada saat           kepada mempelai wanita
pelamaran kepada kerabat      (individu)
wanita utk dibagikan kpd      Dilakukan stl akad nikah
marga pihak perempuan         Bisa dihutang
Dilakukan pd saat pelamaran
Tdk bisa dihutang
2. Perkawinan Matrilineal
 Merupakan kebalikan perkawinan jujur
 Dilakukan dlm rangka mempertahankan keturunan
 pihak isteri
 Pihak pria tdk membayar jujur kpd pihak perempuan,
 bahkan utk daerah Minagkabau proses pelamaran
 dilakukan oleh pihak perempuan kpd pihak laki-laki.
Suami turut berdiam di rumah isteri dan keluarga
isteri.
Ttp suami tidak masuk ke dalam keluarga isterinya,
melainkan tetap masuk keluarganya sendiri.
Anak-anak keturunan dari perkawinan tersebut
nantinya akan masuk ke dalam clan isterinya, dan si
ayah tdk mempunyai kekuasaan terhadap anak-
anaknya.
3. Perkawinan Parental
 Si suami masuk ke dalam keluarga isterinya, dan
 sebaliknya.
 Shg akibat adanya perkawinan, baik suami maupun
 isteri mjd mempunyai dua kekeluargaan.
 Dikenal pemberian hadiah perkawinan dr pihak laki-
 laki kpd pihak perempuan, ttp bukan berfungsi sbg
 jujur melainkan lbh kpd sumbangan biaya perkawinan
 dari pihak laki-laki.
       SISTEM PERKAWINAN
  Ada tiga macam:
1. Sistem Endogami
2. Sistem Eksogami
3. Sistem Eleutherogami
1. Sistem Endogami
 Berlaku di daerah toraja
 Orang hanya diperbolehkan kawin
 dengan seorang dari sukunya
 sendiri
2. Sistem Eksogami
 Tdp di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minagkabau,
 Sumatera Selatan, Buru, dan Seram
 Orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang di
 luar clan keluarganya
3. Sistem Eleutherogami
 Paling banyak diterapkan di daerah-daerah di
 Indonesia
 Sistem dimana tdk mengenal larangan-larangan
 seperti pada sistem endogami maupun eksogami
          UU No. 1 Th 1974
Perkawinan diatur secara unifikasi
Hk adat ttg perkawinan dikesampingkan, krn yg
digunakan adl hk agama (psl 2 ayat 1)
Perkawinan dikonsepkan sebagai suatu perjanjian (psl
6 ayat 1)
             HARTA PERKAWINAN
     UU 1 / 74: Psl 35-37
     Terdiri dari (psl 35):
     1. Harta bersama
     2. Harta bawaan

1. Harta bersama Adalah hak bersama suami dan
   istri, digunakan atas perjanjian kedua belah pihak.
   (Psl 36 ayat 1)
2. Harta bawaan      Hak sepenuhnya masing2 pihak
   (Psl 36 ayat 2)
Menurut Konsep Hk Adat
 Harta Perkawinan:
  1.  Harta Bersama / Harta Pencarian
      (Jawa: harta gono-gini, Minangkabau: harta suarang, dll)
      Meliputi segala kekayaan yang diperoleh suami atau isteri atau
      kedua-duanya secara bersama-sama, selama berlangsungnya
      perkawinan.
  2. Harta Bawaan / Harta Asal
      (Jawa: gawan, Lampung: sesan, dll)
      Meliputi: harta / barang yg diperoleh suami / istri sebelum
      mereka menikah, harta / barang yang diperoleh dari warisan
      atau hibah.
  3. Harta Pusaka / Harta peninggalan (hny utk daerah tertentu, spt:
      Batak, Minangkabau)
 Penguasaan harta perkawinan bergantung sistem kekerabatannya.
Masyarakat Patrilinieal:
  Istri kedudukannya tunduk pd hukum kekerabatan
  suami
  Shg semua harta perkawinan dikuasai oleh suami
  Tdk ada pemisahan harta yg penguasaannya
 berbeda-beda
  Semua harta, meliputi harta pencarian (bersama),
 harta bawaan (harta hasil warisan dan hadiah),
 hingga harta pusaka (harta peninggalan)
 penguasaannya (hak mengaturnya) dipegang oleh
 suami.
Masyarakat Matrilineal:
  “Harta tepatan tinggal, harta pembawaan kembali, harta
  suarang dibagi, harta sekutu dibelah.”
  Terdapat pemisahan kekuasaan thd harta perkawinan.
  Harta pusaka adalah harta milik bersama kerabat,
  penguasaannya dipegang oleh Mamak Kepala
  Waris.
  Suami atau istri hanya mempunyai hak pakai saja (cth:
  hak utk mengusahakan dan menikmati hasil
  panen dari tanah pusaka, hak mendiami rumah
  gadang) dan bukan memilikinya
  Harta bersama (harta suarang) dikuasai secara
  bersama oleh suami dan istri
  Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing.
Masyarakat Parental:
  Kedudukan suami – istri sejajar
  Hanya dibagi mjd: harta bersama dan harta bawaan
  Harta bersama dikuasai bersama untuk
  kepentingan bersama
  Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing
                 PERCERAIAN
Dalam pandangan adat adalah suatu hal yang semaksimal
mungkin harus dihindari.
Masyarakat patrilineal cenderung tdk mengenal
(mengharamkan sama sekali) perceraian
Sebab-sebab dimungkinkannya perceraian:
1. Istri berzinah     Adalah suatu delik adat. Si istri /
    keluarganya wajib membayar uang delik, mengembalikan
    jujur, dan kehilangan hak atas harta bersama / gono-gini.
2. Ketidakmampuan istri / suami untuk menghasilkan
    keturunan
3. Suami meninggalkan isteri dalam waktu yg sangat lama /
    isteri berkelakuan tidak sopan
4. Adanya kesepakatan bersama untuk bercerai
Akibat Perceraian thd Harta
Perkawinan
  Harta Bersama
   Harta bersama diatur menurut hukum masing-masing (hk
   Islam, Adat, atau B.W) Pasal 37
   Dlm masyarakat patrilineal tdk mengenal perceraian, shg jk
   tjd mrp pelanggaran adat, shg istri tdk berhak menuntut
   bagian harta bersama (maupun jg thd harta bawaannya)
   Pada masyarakat parental, dan pada umumnya, harta
   bersama dibagi antara kedua belah pihak, masing-masing
   separuh.
   Jika salah satu pihak meninggal berada di bawah
   kekuasaan pihak yg masih hidup, utk kemudian diwariskan
   kpd anak-anaknya. Jk tdk ada anak, dibagikan kpd kerabat
   pihak yg meninggal.
Sekian & Terima Kasih

 Â`xÇâ}â exäÉÄâá| [â~âÅ \ÇwÉÇxá|t
  `xÇâ}â exäÉÄâá| UtÇzát \ÇwÉÇxá|tÊ