Peraturan Mahkamah Agung No by cometjunkie45

VIEWS: 541 PAGES: 9

									     Pembahasan Seputar Peraturan Mahkamah Agung No.1/2003
        tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan
                      Terhadap Putusan KPPU1



I.    Pendahuluan


Diakui bahwa sebagai sebuah peraturan perundangan, Undang-undang No.5/1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih

banyak mengandung kekurangan, namun kekurangan yang ada pada UU No.5/1999

tidak bisa dijadikan sebagai suatu alasan bagi penegak hukum untuk tidak

menegakan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam UU No.5/1999 secara

konsisten dan konsekwen.



Salah satu kekurangan yang ada pada UU NO.5/1999 dan dirasakan cukup

menjadi ganjalan dalam penegakan UU No.5/1999 itu sendiri adalah masalah

belum diaturnya secara jelas mengenai hukum acara di dalam UU No.5/19992

khususnya masalah tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU,

sehingga dalam prakteknya cukup menjadi hambatan bagi Pengadilan Negeri

dalam melakukan pemeriksaan terhadap upaya hukum keberatan yang dilakukan

oleh pihak pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU.



Untuk menutupi kekurangan yang ada pada UU No.5/1999, MA sebagai lembaga

peradilan tertinggi mengambil inisiatif untuk membuat Peraturan Mahkamah


1
 Kurnia Toha, S.H., LL.M. dan Ditha Wiradiputra, S.H. paper dipresentasikan pada Pelatihan Hukum
Persaingan Usaha Angkatan Kedua, diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan
Usaha FHUI, Jakarta, 13 Februari 2003.
2
 Lihat Kurnia Toha, “Implikasi UU No.5/1999 terhadap Hukum Acara Pidana,” Jurnal Hukum Bisnis
Vol 19 2002.


                                                                                              1
Agung yang mengatur mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan

KPPU, yang kemudian dituangkan ke dalam PERMA No.1 Tahun 2003 tentang Tata

Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.



Tetapi sebenarnya sebagian dari materi yang dituangkan di dalam Perma No.1

Tahun 2003 hanya menegaskan beberapa ketentuan yang sudah ada sebelumnya

pada UU No.5/1999 yang mungkin bagi sebagian kalangan masih dirasakan belum

jelas (atau mungkin pura-pura tidak jelas), dan rupanya ketidak jelasannya

tersebut benar-benar “dimanfaatkan” oleh para pihak yang terlibat pada perkara

persaingan usaha untuk “mengerjai” KPPU dalam kasus tender Indomobil .



Di dalam UU No.5/1999 pada Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 45 ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) sudah di atur bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh

pelaku usaha yang tidak menerima terhadap putusan yang dijatuhkan oleh KPPU

adalah dengan cara mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, tetapi pada

waktu kasus tender Indomobil, rupanya para pihak yang terlibat pada waktu itu

mungkin sudah tidak sabar lagi menunggu putusan dari KPPU, sehingga sebelum

KPPU menjatuhkan putusan, mereka menggugat KPPU terlebih dahulu di

Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri, dan anehnya gugatan

tersebut diterima di kedua pengadilan tersebut, tetapi untunglah pada tingkat

Mahkamah Agung putusan dari kedua pengadilan tersebut dibatalkan, namun

tidak hanya itu, MA juga pada akhirnya membatalkan putusan dari KPPU

dikarenakan pada waktu itu menurut MA, KPPU tidak mempunyai hak untuk

menggunakan irah-irah di dalam putusan yang dikeluarkannya dan sangat

disayangkan MA pada waktu itu tidak menyentuh sama sekali materi yang ada di

dalam putusan tersebut sehingga sampai sekarangpun tidak jelas bagaimana

kelanjutan kasus tersebut.



Kehadiran Perma No.1 Tahun 2003 memang sudah sangat dinanti-nantikan oleh

sebagian kalangan praktisi hukum persaingan usaha, karena dengan kehadiran



                                                                            2
Perma ini diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan yang selama ini

menjadi sumber silang pendapat di antara praktisi hukum persaingan usaha, di

antaranya    seperti    permasalahan   mengenai    apakah   KPPU   dalam   proses

pemeriksanaan perkara keberatan menjadi pihak, kemudian apakah putusan atau

penetapan KPPU termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dan apa saja

yang harus di serahkan oleh KPPU kepada majelis yang memeriksa perkara

keberatan.



II. Proses Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU



A. Sebelum Persidangan


1. Pengadilan    yang    Berwenang     Menangani    Permohonan     Upaya   Hukum

   Keberatan (Kompetensi Absolut)



Perma No.1 Tahun 2003 khususnya pada Pasal 2 ayat (1) sebenarnya isinya hanya

mempertegas ketentuan mengenai pengajuan keberatan pelaku usaha terhadap

putusan KPPU yaitu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, dan

sebenarnya ketentuan tersebut hanyalah menguatkan ketentuan yang sudah ada

pada Pasal 44 ayat (2) UU No.5/1999, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa

“pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan.” Dan

diharapkan dengan adanya Perma No.1 Tahun 2003 ini tidak ada lagi pihak-pihak

yang mencoba untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU ke pengadilan

lain selain ke Pengadilan Negeri.



Dan seandainya pada waktu lalu penasihat hukum dari beberapa pelaku usaha mau

membaca dengan cermat Pasal 44 ayat (2) UU No.5/1999 mungkin mereka tidak

perlu mengajukan gugatan terhadap KPPU ke PTUN, tetapi mungkin mereka

berpendapat dikarenakan di dalam Undang-undang No.5/1999 tidak disebutkan



                                                                               3
bahwa upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU hanya dapat diajukan

kepada pengadilan negeri, maka mereka menafsirkan mereka tidak dilarang untuk

mengajukan gugatan terhadap putusan KPPU pada waktu itu kepada PTUN.3



2. Jangka Waktu Pengajuan Keberatan



Menurut Pasal 44 ayat (2) UU No.5/1999 jo Pasal 4 ayat (1) Perma No.1 Tahun

2003, Pengajuan keberatan oleh pelaku usaha terhadap putusan KPPU harus

dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku

usaha menerima pemberitahuan putusan dari KPPU,4 dan apabila dalam 14 hari

tersebut pelaku usaha tidak mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU maka

dapat dianggap pelaku usaha menerima putusan KPPU,5 dan kemudian putusan

KPPU tersebut telah dapat mempunyai kekuatan hukum tetap dan selanjutnya

KPPU dapat memintakan penetapan eksekusi terhadap putusan yang telah

dikeluarkannya.



3. Pengadilan Negeri yang berwenang menangani upaya hukum keberatan

      (Kompetensi Relatif)



Di dalam UU No.5/1999 tidak dijelaskan mengenai di wilayah hukum Pengadilan

Negeri mana pelaku usaha harus mengajukan upaya hukum keberatan terhadap

putusan KPPU, tetapi di dalam Perma No.1 Tahun 2003 pada Pasal 8 disebutkan

bahwa “kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum

Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.” Jadi

apabila di dalam UU No.5/1999 dan Perma No.1 Tahun 2003 tidak di atur

mengenai di Pengadilan Negeri mana pelaku usaha harus mengajukan upaya hukum



3
 Ditha Wiradiputra dan Maharani D. Putri, “KPPU, Trimegah dan PTUN,” Koran TEMPO (14 Mei
2002).
4
    Pasal 44 ayat (2) UU No.5/1999 jo Pasal 4 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2003
5
    Pasal 44 ayat (3) UU No.5/1999


                                                                                      4
keberatan terhadap putusan KPPU, maka Hukum Acara Perdata yang berlaku

(HIR) dapat dijadikan sebagai acuan. Sedangkan sampai saat ini ketentuan Hukum

Acara Perdata yang berlaku adalah HIR, dan di dalam HIR ketentuan yang

mengatur mengenai kompetensi relatif itu sendiri dijabarkan pada pasal 118 HIR.



Tetapi Perma No.1 Tahun 2003 pada Pasal 4 ayat (2) menambahkan bahwa

seandainya pelaku usaha yang mengajukan keberatan lebih dari satu pelaku usaha

untuk putusan yang sama tetapi satu sama lain kedudukan hukum pelaku usaha

tersebut berbeda, maka KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada MA

untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri untuk memeriksa keberatan

tersebut. Dan selanjutnya pada Pasal 4 ayat (3) Perma No.1/2003, menyebutkan

bahwa setelah permohonan KPPU diterima, maka MA segera menunjuk Pengadilan

Negeri yang memeriksa upaya hukum keberatan tersebut. dan jangka waktu

pemeriksaan di hitung sejak majelis hakim menerima berkas perkara yang dikirim

oleh Pengadilan Negeri lain yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.



B. Pada Persidangan


1. Materi



Menurut Pasal 5 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2003, pada proses persidangan

pemeriksaan perkara keberatan terhadap putusan KPPU di PN, KPPU wajib

menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada PN yang memeriksa perkara

keberatan tersebut. dan pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar

putusan dan berkas perkara yang diserahkan KPPU kepada PN.



Pasal 5 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2003 telah menjawab pertanyaan yang selama

ini ada dalam proses penegakan hukum persaingan usaha khususnya pada tingkat

PN, yaitu apakah dalam pemeriksaan perkara keberatan di PN, PN akan

memeriksa fakta hukum yaitu sebagai “peradilan tingkat kedua” atau yudex facti



                                                                              5
sekaligus penerapan hukumnya ataukah PN hanya akan memeriksa penerapan

hukumnya saja, Karena menurut Dr. Syamsul Maarif pertanyaan ini muncul

dikarenakan PN hanya mempunyai waktu 30 hari untuk mengeluarkan putusan.6



Tetapi bagaimana seandainya jika dalam proses pemeriksaan perkara keberatan

di PN, KPPU hanya meyerahkan putusan dan sebagian dari berkas perkaranya

saja, apakah ada sanksi yang mungkin diberikan kepada KPPU atas perbuatannya

itu? karena pada Pasal 5 Perma No.1 Tahun 2003 tidak terdapat sanksi yang

dapat dijatuhi apabila pasal tersebut tidak dapat terpenuhi.



2. KPPU Sebagai Pihak



Dan hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh KPPU dalam proses pemeriksaan

perkara keberatan di PN menurut Perma No.1 Tahun 2003 adalah KPPU sebagai

pihak di dalam proses persidangan. Dan memang ketentuan ini sedikit tidak

konsisten dengan pendapat MA pada Kasus Tender Indomobil yang menyebutkan

KPPU tidak dapat menjadi pihak dalam suatu gugatan perdata dikarenakan KPPU

adalah suatu lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden,

karenannya KPPU bukanlah suatu badan hukum yang berwenang bertindak di muka

Pengadilan (persona standi in judicio).7



3. Jangka Waktu Persidangan



Mengenai jangka waktu yang diberikan kepada PN untuk memeriksa perkara

keberatan dari pelaku usaha menurut UU No.5/1999 Pasal 45 ayat (2) adalah 30

hari, dan dalam jangka waktu tersebut PN harus sudah dapat memberikan

putusannya, dan hari yang dimaksud disini adalah hari kerja.


6
  Syamsul Maarif, “Pokok-Pokok Hukum Acara Persaingan,” makalah di sampaikan pada Acara
Pelatihan Hukum Persaingan Usaha oleh Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas
Hukum Universitas Indonesia (LKPU-FHUI) pada tanggal 16 Oktober 2003.
7
 Lihat Putusan MA No. Reg. No.01K/KPPU/2002.


                                                                                          6
Tetapi sebenarnya apabila PN tidak dapat memenuhi jangka waktu yang sudah

ditentukan dalam UU NO.5/1999, tidak ada konsekwensi atau sanksi kepada

majelis hakim atas keterlambatan yang terjadi, dan bahkan menurut beberapa

hakim sebenarnya ketentuan tersebut sifatnya seperti himbauan saja bagi hakim.



4. Pemeriksaan Tambahan



Apabila dalam hal Majelis hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka

melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan

pemeriksaan tambahan hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Perma No.1 Tahun

2003, dan ketika perkara dikembalikan kepada KPPU, maka sisa waktu

pemeriksaan keberatan di PN di tangguhkan.



Tetapi yang menjadi permasalahan bagaimana seandainya apabila ketika KPPU

diperintahkan oleh PN untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan sedangkan

menurut KPPU mereka merasa pemeriksaan yang mereka lakukan dirasa sudah

mencukupi? Sehingga tahapan proses pemeriksaan tambahan nantinya tidak akan

berjalan secara efektif. Dan hal ini sempat terjadi pada kasus Garuda dimana

ketika KPPU dimintakan oleh PN untuk melakukan pemeriksaan tambahan tetapi

rupanya KPPU mengagap pemeriksaan yang mereka lakukan sudah cukup dan tidak

memerlukan pemeriksaan tambahan lagi.



C.   Pasca Persidangan


Setelah sampai pada tahapan dimana PN telah memberikan putusan terhadap

perkara keberatan, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu:

Pertama: apabila pelaku usaha menerima putusan dari PN, menurut Pasal 7 ayat

(1) Perma No.1 Tahun 2003 KPPU dapat segera mengajukan penetapan eksekusi

kepada PN yang memutus perkara yang bersangkutan.



                                                                             7
Kedua: apabila pelaku usaha berkeberatan atau menolak putusan PN, menurut

Pasal 45 ayat (3) UU No.5/1999 maka pelaku usaha dalam jangka waktu 14 hari

dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada MA.




III.       Penutup



Seperti sudah dikatakan sejak semula, bahwa sebagai suatu peraturan

perundangan, UU No.5/1999 masih banyak mengandung kekurangan, namun

dengan begitu bukan berarti tidak ada upaya sama sekali untuk menutupi

kekurangan yang ada, salah satu upaya itu adalah seperti yang di lakukan oleh MA

dengan mengeluarkan Perma No.1 Tahun 2003, tetapi diharapkan di masa depan

perlu adanya revisi pada UU No.5/1999 itu sendiri8 agar kekurangan yang ada

tidak di selesaikan secara tambal sulam.




8
    Ditha Wiradiputra, “UU Persaingan Usaha Mendesak Direvisi,” Bisnis Indonesia (26 Agustus 2002)


                                                                                                     8
Gambar 1. Alur hukum acara persaingan usaha




                                              9

								
To top