TERBITNYA PP TENTANG PNBP YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG by cometjunkie45

VIEWS: 183 PAGES: 2

									       TERBITNYA PP TENTANG PNBP YANG BERLAKU PADA
   MAHKAMAH AGUNG (MA) DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA



       Masalah biaya perkara, belakangan kerap menciptakan konflik antara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan MA, karena MA menolak untuk diaudit
biaya perkara oleh BPK. BPK dengan mendasarkan langkahnya kepada UU No.
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara dan Pasal 24 ayat (2), orang yang mencegah pemeriksaan
diancam sanksi penjara paling lama setahun enam bulan dan/atau denda
Rp500 juta, serta tetap berpegang pada UU No. 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemungutan biaya perkara yang
dilakukan MA kepada pihak berperkara adalah atas nama negara, sehingga
harus dianggap PNBP. Selain itu, merujuk kepada UU No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara. Pasal 2 UU tersebut menyatakan, ruang lingkup
keuangan negara termasuk kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah
dalam rangka penyelesaian tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
       Mahkamah Agung (MA) tidak keberatan untuk diaudit biaya perkara oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama ada payung hukum Peraturan
Pemerintah (PP) Biaya Perkara. Sebelumnya, MA menyatakan biaya perkara
itu, bukanlah uang negara melainkan uang pihak ketiga dan jika ada kelebihan
maka harus dikembalikan. Pada prakteknya uang panjar biaya perkara yang
disetor pihak ketiga selalu dianggap habis. MA selalu mengatakan uang itu
habis terpakai untuk proses, sementara pihak yang berperkara juga acap
mengikhlaskan sehingga hampir tak ada yang menagih uang sisa. Sehingga
untuk apa diaudit jika uangnya habis terpakai. Kalau misal ada gugatan lalu
terjadi perdamaian, gugatan ditarik, uang proses akan dikembalikan, tapi PNBP
tetap dibayarkan ke negara.
       Menurut Departemen Keuangan, keuangan negara tidak bisa hanya
diartikan sebatas uang milik negara. Namun di dalamnya juga segala hal yang
menjadi hak dan kewajiban negara menyangkut soal keuangan. Sehingga
harus bisa dipertanggungjawabkan. Logikanya, jika itu dianggap uang titipan
untuk berperkara di pengadilan, maka kegiatan memungut Mahkamah Agung
(MA) atas pihak yang berperkara sudah menjadi hak MA, sementara secara
serta merta MA juga mesti bertanggungjawab atas pengelolaan dan
penggunaan dari uang tersebut. Salah satu cara pertanggungjawaban itu
dilakukan dengan audit. Hal tersebut dapat dianalogikan biaya perkara ini
dengan Balai Peninggalan Harta di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Dephukham). Harta tersebut juga milik pihak ketiga. Tapi diadministrasikan
oleh negara, jadi negara bertanggungjawab jika terjadi apa-apa.
       Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada MA




Sie Infokum – Ditama Binbangkum                                            1
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya tersebut ditandatangani
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 23 Juli lalu.
       Aturan yang memuat empat pasal ditambah lampiran rincian biaya
perkara itu sudah diumumkan dalam website resmi Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama MA. Pada Pasal 1 PP ini mengatur jenis biaya perkara di MA
atas lima, yakni hak kepaniteraan MA, hak kepaniteraan Peradilan Umum, hak
kepaniteraan Peradilan Agama, hak kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
dan hak kepaniteraan lainnya. Pada penjelasan, PP ini merinci jumlah biaya
perkara di masing-masing hak kepaniteraan tersebut. Biaya pendaftaran
permohonan kasasi per perkara di MA, misalnya, ditetapkan sebesar Rp50
ribu, pendaftaran permohonan peninjauan kembali per perkara Rp200 ribu dan
biaya pendaftaran permohonan hak uji materiil per perkara Rp50 ribu.
       Selain menentukan pendaftaran kasasi masuk PNBP, PP 53 juga
menegaskan penyerahan turunan dan salinan putusan serta penetapan
pengadilan dimasukkan dalam PNBP. Untuk poin tersebut, PP ini menetapkan
harganya Rp300 per lembar. Sementara hak redaksi per penetapan atau
putusan hanya Rp5 ribu. Lalu, untuk memperlihatkan surat kepada yang
berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan per
berkas Rp5 ribu.



Sumber :
1. www.hukumonline.com;
2. www.gatra.com;
3. www.solopos.co.id;
4. www.mediaindonesia.com
5. www.antara.co.id.




Sie Infokum – Ditama Binbangkum                                          2

								
To top