1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Arah pembangunan by cometjunkie44

VIEWS: 5,966 PAGES: 31

									                           LAMPIRAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
                                     Nomor : PER.17/MEN/2005
                                     Tentang Rencana Startegis (RENSTRA)
                                     Departeman Kelautan dan Perikanan Tahun
                                     2005 – 2009



                                   BAB I
                              PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

        Arah pembangunan yang tepat pada periode 5 Tahun Kabinet Indonesia
  Bersatu adalah pemulihan kembali perekonomian nasional melalui upaya
  terobosan dengan merevitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang
  ada dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis
  pada keunggulan komparatif bangsa.

         Di antara resources based industries tersebut, sektor kelautan dan
  perikanan merupakan salah satu keunggulan komparatif yang berpotensi
  menjadi keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian nasional,
  sehingga sudah saatnya sektor tersebut dikembangkan.

         Pentingnya membangun sektor kelautan dan perikanan makin terasa
  berdasarkan suksesnya beberapa negara dalam pembangunan sektor tersebut,
  seperti Islandia, Norwegia, Thailand, dan Korea Selatan. Berdasarkan
  pengalaman pembangunan kelautan dan perikanan di beberapa negara tersebut,
  bangsa Indonesia sepatutnya optimis bahwa sektor kelautan dan perikanan
  dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan
  ekonomi. Hal ini mengingat sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia
  bernilai sekitar US$82 miliar. Keberadaan sumber daya kelautan dan perikanan
  yang demikian besarnya adalah merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan
  ekonomi nasional dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

          Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapinya juga
  cukup besar dan tidak mudah untuk diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi
  antara lain adalah pencemaran laut dan pembuangan limbah secara ilegal oleh
  negara lain, pencurian ikan, gejala penangkapan berlebih (over fishing),
  degradasi habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria,
  dll), konflik penggunaan ruang dan sumber daya, belum tersedianya teknologi
  kelautan dan perikanan secara memadai, terbatasnya sumber permodalan yang
  dapat digunakan untuk investasi, dan kemiskinan yang masih melilit sebagian
  besar penduduk di wilayah pesisir, khususnya pembudidaya ikan kecil dan
  nelayan kecil.



                                                                            1
          Permasalahan tersebut muncul antara lain sebagai akibat dari paradigma
  pembangunan masa Orde Baru yang lebih berorientasi ke darat (terresterial)
  yang menyebabkan pengalokasian segenap sumber daya pembangunan lebih
  diprioritaskan pada sektor-sektor daratan.

         Melihat kondisi yang demikian, kekayaan sumber daya kelautan dan
  perikanan yang besar itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk
  memecahkan problem krisis ekonomi, ketertinggalan serta kemiskinan nelayan
  dan pembudidaya ikan serta rakyat Indonesia pada umumnya.

         Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan
  sebaik-baiknya, dan permasalahan yang masih dihadapi dapat diatasi secara
  bertahap, maka bukan suatu pilihan yang salah jika sektor kelautan dan
  perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.
  Untuk mendayagunakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan serta
  menggerakkan seluruh potensi bangsa diperlukan kesungguhan dalam
  pembangunan kelautan dan perikanan serta dukungan politik, ekonomi dan
  sosial untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai prime mover
  pembangunan ekonomi nasional.


         Berkaitan dengan hal itu, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)
  sebagai suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan perlu merumuskan
  strategi pembangunan yang tepat yakni pro-poor, pro-job dan pro-growth, agar
  tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan dapat tercapai. Disamping itu,
  perlu disusun kebijakan dan strategi yang pro bussiness. Ada beberapa aspek
  yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi
  pembangunan kelautan dan perikanan yang merupakan bagian dari proses
  Perencanaan Strategis, yakni modal dasar (yang antara lain meliputi potensi
  sumberdaya alam, SDM, IPTEK, dan peraturan perundangan), tantangan dan
  masalah yang masih dihadapi hingga saat ini, instrumental input, dan lingkungan
  strategis (baik global maupun regional). Semua aspek tersebut selain sebagai
  dasar pertimbangan untuk menetapkan strategi, juga untuk menetapkan visi,
  dan misi serta kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan.


B. Tujuan

         Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Kelautan dan
  Perikanan Tahun 2005-2009 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam
  merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan
  kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan Departemen Kelautan dan
  Perikanan pada periode 2005–2009. Tujuannya adalah untuk mewujudkan
  kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran
  pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5
  Tahun ke depan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi
  dan kondisi dalam negeri, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang
  berubah dengan cepat.

                                                                               2
                                   BAB II
                            KONDISI SAAT INI


A. Keragaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

         Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu institusi
  pemerintah bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan
  sektor kelautan dan perikanan. Sejak dibentuknya Departemen Kelautan dan
  Perikanan menjelang akhir Tahun 1999 pada masa pemerintahan Presiden
  KH.Abudurrahman Wahid, hingga saat ini telah memasuki usia 5 (lima) Tahun.
  Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang efektif mulai
  bulan Juli 2001, peranan Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi semakin
  penting sebagai salah satu komponen untuk mewujudkan program normalisasi
  kehidupan ekonomi, dan memperkuat dasar bagi kehidupan perekonomian
  rakyat, yang merupakan salah satu program kerja Kabinet Gotong Royong pada
  periode tersebut.

        Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam periode
  Tahun 2000-2004 masih mengacu kepada Garis-Garis Besar Haluan Negara
  Tahun 1999, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program
  Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, Rencana Strategis (RENSTRA)
  Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2001-2004, serta Program Kerja
  Kabinet Gotong Royong.

         Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan didasarkan pada
  konsepsi pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh pengembangan
  industri berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia
  dalam mencapai daya saing yang tinggi.

         Dalam konteks manajemen suatu organisasi seperti Departemen Kelautan
  dan Perikanan, pencapaian hasil (kinerja) terutama dalam periode 2000-2004
  diukur dari indikator proses (process indicators) dan indikator luaran (output
  indicators). Indikator proses mencakup adanya konsistensi kebijakan dan
  program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator luaran
  yang merupakan hasil dari implementasi kebijakan dan program. Indikator
  luaran pembangunan kelautan dan perikanan dalam periode Tahun 2000-2004
  antara lain sebagai berikut:


  1. Lingkungan
            Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat berpengaruh
     pada tingkat produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan, meliputi
     ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, padang lamun dan
     estuaria, serta ekosistem budidaya laut.




                                                                              3
       Secara umum kondisi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
telah mengalami degradasi fisik dengan laju degradasi yang mengancam
keberlanjutan dan kelestarian sumber daya.

      Saat ini, kondisi ekosistem terumbu      karang dapat digambarkan
sebagai berikut:

a. Luas terumbu karang di perairan Indonesia mencapai lebih dari 60.000
   km2. Wilayah Indonesia merupakan lokasi bagi sekitar 1/8 dari terumbu
   karang dunia dan merupakan wilayah yang kaya dengan keanekaragaman
   biota perairan.
b. Terdapat 300 jenis karang sebagai habitat dari 200 jenis ikan, mollusca,
   crustacea, sponge, algae, lamun dan biota lainnya.
c. Kondisi terumbu karang saat ini mencapai kerusakan rata-rata 40%
   (sumber: P3O-LIPI) dengan rincian: rusak berat 40,14%, rusak sedang
   29,22%, dan baik 6,41-24,23%. Di Indonesia Barat kondisi memuaskan
   tinggal 3,93%, di Indonesia Tengah tinggal 7,09%, sedangkan di
   Indonesia Timur kondisi memuaskan tinggal 9,80%.
d. Penyebab kerusakan terumbu karang antara lain adalah (i) kegiatan
   manusia: penangkapan dengan alat yang merusak dan eksploitasi
   berlebih, pencemaran dan sedimentasi, perencanaan kurang tepat,
   dampak pembangunan di darat dan (ii) faktor alam: Elnino, La-Nina,
   topan, gempa dan banjir
e. Wilayah yang mengalami degradasi oleh pencemaran tinggi antara lain
   adalah di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera
   Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Lampung dan Sulawesi
   Selatan.

      Sedangkan untuk ekosistem mangrove, kondisi saat ini dapat
digambarkan sebagai berikut:

a. Mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan di wilayah
   pesisir dan laut karena memiliki fungsi proteksi, ekologi, dan ekonomi.
   Disamping itu, wilayah mangrove merupakan daerah asuhan (nursery
   ground), pemijahan (spawning ground), dan tempat mencari makan
   (feeding ground), serta shelter berbagai jenis biota. Potensi lain adalah
   sebagai tempat ekowisata.
b. Pada periode 1982-1993, terjadi penurunan luasan mangrove dari 5,21
   juta menjadi 2,5 juta ha dan terjadi hampir merata di seluruh wilayah
   pesisir.
c. Konversi lahan mangrove menjadi lahan usaha tambak secara besar-
   besaran terjadi di provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan,
   Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur (delta Mahakam). Demikian


                                                                          4
      pula konversi lahan mangrove menajdi lahan industri terjadi di DKI
      Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.
   d. Terjadinya konflik penggunaan ruang dengan pertanian, permukiman,
      pertambangan, perhubungan laut dan pariwisata menyebabkan sebagian
      wilayah mangrove tidak dapat dipertahankan.

         Untuk ekosistem padang lamun (seagrass), yang merupakan sumber
   produktivitas primer pendukung kehidupan biota laut, kondisi saat ini dapat
   digambarkan sebagai berikut:

   a. Padang lamun merupakan ekosistem penyangga pantai terhadap abrasi
      dan erosi, serta sebagai perangkap sedimen dan penstabil dasar laut. Di
      Indonesia ditemukan 12 jenis dominan yang termasuk ke dalam 7 marga
      dan 2 suku, juga terdapat jenis lamun dalam skala besar dan menutupi
      dasar perairan yang luas membentuk suatu padang lamun (seagrass
      bed).
   b. Penyebaran ekosistem padang lamun di Indonesia mencakup wilayah
      perairan Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa
      Tengga dan Papua.


2. Sosial
   a. Meluasnya Pemerataan

           Orientasi pembangunan kelautan dan perikanan 4 (empat) Tahun
      terakhir mampu memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-
      hasilnya melalui distribusi dan alokasi anggaran ke kabupaten/kota untuk
      membiayai berbagai kegiatan berbasis masyarakat.

            Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di
      daerah telah menunjukkan peningkatan dalam pemerataan dan perluasan
      cakupan area pembangunan. Pembangunan telah dilaksanakan di
      kabupaten/ kota di wilayah pesisir dan kabupaten/kota pedalaman yang
      potensial untuk budidaya air tawar, serta secara bertahap di pulau-pulau
      kecil.

          Cakupan program pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan,
      pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir meningkat dari Tahun ke
      Tahun mencakup jumlah kabupaten/kota.

           Pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat
      tersebut dilaksanakan di kabupaten/kota melalui :
      1) Peningkatan kegiatan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan
         kehidupan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya,
         serta pulau-pulau kecil yang masih miskin, melalui program
         pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.


                                                                            5
     2) Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil.
     3) Pengembangan intensifikasi pembudidayaan udang, kerapu, rumput
        laut, dan nila.
     4) Pemberdayaan perempuan dan generasi muda.
     5) Pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau kecil dan di wilayah
        perbatasan.

  b. Meningkatnya Kepedulian Masyarakat

          Langkah-langkah sistematis dan terarah dalam pembangunan
     kelautan dan perikanan yang ditempuh telah mendorong partisipasi
     masyarakat dan menunjukkan peningkatan kepedulian masyarakat luas
     (masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya,
     LSM, perguruan tinggi, media massa, kelompok masyarakat lainnya)
     terhadap sektor kelautan dan perikanan.

          Kepedulian ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat
     dalam berbagai kegiatan departemen serta sumbangan pemikiran untuk
     pengembangan sektor kelautan dan perikanan di berbagai media massa
     dan kepedulian dalam proses pembangunan secara keseluruhan.


3. Ekonomi

  a. Meningkatnya Pertumbuhan

          Pembangunan kelautan dan perikanan sejak berdirinya Departemen
     Kelautan dan Perikanan sampai Tahun 2003 telah melakukan berbagai
     kebijakan dan program yang dilaksanakan mendorong terjadinya
     keberlanjutan pertumbuhan pada berbagai bidang sebagai berikut:

                                                                                  Kenaikan
                                  Tahun 2000             Tahun 2004
                                                                                 2000-2004

        PDB Perikanan              Rp. 30,94 triliun   Rp. 55,26 triliun   15,66% per thn
        Produksi Hasil             5,1 juta ton          6,8 juta ton      7,42 % per thn
        Perikanan
        Ekspor Hasil             US$ 1,6 miliar         US$ 2,1 miliar     7,16% per thn
        Perikanan
        Konsumsi Ikan            21,57 kg/kapita       23,18 kg/kapita     1,83% per thn
        Kesempatan Kerja :
        Jumlah nelayan           3,1 juta orang         3,4 juta orang     2,59% per thn
       Jumlah pembudidaya ikan   2,1 juta orang         2,4 juta orang     2,97% per thn




         Disamping itu, terjadi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
     (PNBP) dari Rp. 11,7 miliar pada Tahun 2000 menjadi Rp. 615,73 miliar
     pada Tahun 2004.
                                                                                             6
             Dalam kurun waktu yang sama, juga telah terjadi peningkatan
        pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya
        penerima Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
        dari Rp. 392.569,00 pada Tahun 2000 menjadi Rp. 742.700,00 pada
        Tahun 2003.

     b. Berkembangnya Sistem Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan
        Perikanan

              Dalam periode Tahun 2000-2004, telah dikembangkan sistem
        pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain meliputi:
        1) Sistem perijinan usaha
        2) Sistem pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat
            pesisir lainnya
        3) Sistem penyaluran bahan bakar untuk nelayan
        4) Sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan
            perikanan
        5) Sistem karantina ikan nasional
        6) Program legislasi nasional
        7) Pengembangan riset dan teknologi
        8) Dukungan permodalan
        9) Penertiban penambangan pasir laut ilegal
        10) Pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
        11) Sistem pengelolaan sumber daya laut dan pesisir terpadu


B. Potensi dan Peluang Pengembangan

         Sumber daya pesisir dan lautan yang dimiliki oleh Indonesia sangat
  beragam baik jenis maupun potensinya. Potensi sumber daya tersebut ada yang
  dapat diperbaharui (renewable resources) seperti sumber daya perikanan
  (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun,
  energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (Ocean Thermal Energy
  Conversion); dan energi yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable
  resources) seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis
  mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam
  jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan
  kelautan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan
  sebagainya. Pada bagian berikut secara singkat dipaparkan gambaran potensi
  sumber daya tersebut, khususnya sumber daya yang dapat diperbaharui, yang
  mencakup perikanan tangkap dan jasa lingkungan laut, budidaya, baik budidaya
  laut, air payau, kolam air tawar dan karamba penangkapan di perairan umum,
  terumbu karang, serta sedikit paparan tentang potensi sumber daya yang non
  renewable.


                                                                            7
1. Potensi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

         Laut Indonesia memiliki luas lebih kurang 5,8 juta km2 dengan garis
  pantai sepanjang 81.000 km, dengan potensi sumber daya, terutama sumber
  daya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun
  diversitas.

         Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar
  6,4 juta ton per Tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan
  perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang terbagi dalam
  sembilan wilayah perairan utama Indonesia, yakni Wilayah Pengelolaan
  Perikanan (WPP).

         Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, jumlah tangkapan
  yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per Tahun atau sekitar 80
  persen dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 4,5 juta ton pada
  Tahun 2004 atau baru 87,89% dari JTB. Sedangkan dari sisi diversivitas,
  dari sekitar 28.400 jenis ikan yang ada di dunia, yang ditemukan di perairan
  Indonesia lebih dari 25.000 jenis.

  Di samping itu terdapat potensi pengembangan untuk:
  a. perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta ha dengan potensi
      produksi 0,9 juta ton/tahun;
  b. budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, dan
      gobia), budidaya moluska (kerang-kerangan, mutiara, dan teripang), dan
      budidaya rumput laut;
  c. budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya
      mencapai sekitar 913.000 ha;
  d. budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan
      rawa), kolam air tawar, dan mina padi di sawah; serta
  e. bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan
      seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami,
      benih ikan dan udang, industri bahan pangan.

        Peluang pengembangan usaha perikanan dan kelautan Indonesia
  masih memiliki prospek yang baik. Potensi ekonomi sumber daya kelautan
  dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan
  ekonomi diperkirakan sebesar US$ 82 miliar per tahun, dengan rincian:
  a. potensi perikanan tangkap sebesar US$ 15,1 miliar per tahun;
  b. potensi budidaya laut sebesar US$ 46,7 miliar per tahun;
  c. potensi peraian umum sebesar US$ 1,1 miliar per tahun;
  d. potensi budidaya tambak sebesar US$ 10 miliar per tahun;
  e. potensi budidaya air tawar sebesar US$ 5,2 miliar per tahun; dan
  f. potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun.

        Potensi dan peluang pengembangan sektor kelautan dan perikanan
  meliputi:
  a. perikanan tangkap;
  b. perikanan budidaya;
                                                                            8
  c.   industri pengolahan hasil perikanan;
  d.   industri bioteknologi kelautan dan perikanan;
  e.   pengembangan pulau-pulau kecil;
  f.   pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam;
  g.   deep sea water;
  h.   industri garam rakyat;
  i.   pengelolaan pasir laut;
  j.   industri penunjang;
  k.   pengembangan kawasan industri perikanan terpadu; dan
  l.   keanekaragaman hayati laut.

          Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan
  dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai prime mover pembangunan
  ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam
  pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan
  politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. Dalam kaitan ini,
  koordinasi dan dukungan lintas sektor serta stakeholder lainnya menjadi
  salah satu prasyarat yang sangat penting.

         Disamping adanya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang
  besar, terdapat pula:

  a. potensi kelembagaan, seperti peranan Komisi Tuna, Komisi Udang,
     Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Gabungan Pengusaha Perikanan
     Indonesia (Gappindo), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI),
     Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), LSM bidang kelautan dan perikanan,
     dll., yang ke depan perlu terus disinergikan.

  b. potensi sarana prasarana yang telah dimiliki, seperti layanan unit
     karantina ikan, balai pengembangan, balai riset, balai/loka budidaya,
     sekolah perikanan, dll.

  c. potensi daerah yang telah menyusun Renstrada (Rencana Strategis
     Daerah) dibidang kelautan dan perikanan.


2. Pasar Ekspor

         Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia, permintaan
  terhadap produk-produk kelautan dan perikanan di pasar dunia diperkirakan
  akan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,
  yakni:

  a. Meningkatnya kesadaran manusia terhadap produk perikanan sebagai
     makanan yang sehat untuk dikonsumsi karena mengandung nilai gizi
     yang tinggi, rendah kolesterol dan mengandung asam lemak tak jenuh,
     omega 3 yang dapat meningkatkan kecerdasan.



                                                                          9
     b. Dampak consumption mass dari globalisasi yang menuntut produk
        pangan yang dapat diterima secara internasional (food become more
        international), tanpa memperhatikan umur, kewarganegaraan dan agama.
        Komoditas ikan merupakan jenis produk pangan yang memenuhi syarat
        tersebut.
     c. Semakin berkembangnya industri farmasi, kosmetika dan makanan serta
        minuman yang sebagian besar bahan produksinya berasal dari biota
        perairan.

              Secara umum perdagangan hasil perikanan dunia terus mengalami
     peningkatan rata-rata sebesar 8,50% sepanjang Tahun 1990-an dengan nilai
     sekitar US$ 10,37 miliar. Laju pertumbuhan produksi dunia masih didominasi
     oleh perikanan tangkap, sekitar 80%, namun menunjukan pertumbuhan
     yang mendatar, yakni 1,7% per tahun. Hal ini membuka peluang bagi
     peningkatan produksi perikanan budidaya, khususnya budidaya laut.

            Negara-negara tujuan ekspor dunia, khususnya Indonesia masih
     didominasi Jepang (25%), Singapura (13%), USA (11%), Hongkong (7%),
     RRC (4%), dan Thailand (4%).


  3. Pasar Dalam Negeri

          Produk perikanan di pasar dalam negeri (domestik) berguna untuk
     menyediakan kebutuhan pangan berupa protein hewani dimana sekitar 60-
     65% kebutuhan protein hewani bersumber dari produk perikanan. Di
     samping itu, produk perikanan di dalam negeri berfungsi pula sebagai bahan
     baku industri pengolahan tepung ikan, kosmetika, obat-obatan, probiotik dan
     bioaktif.

          Pasar domestik memiliki potensi yang besar untuk menyerap hasil
     perikanan nasional. Hal ini dapat diperkirakan dengan jumlah penduduk
     Indonesia yang mencapai sekitar 217 juta pada Tahun 2004. Bila tingkat
     konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita pada Tahun 2004 mencapai
     23,18 kg/kapita, maka jumlah produk perikanan yang diserap di pasar
     nasional mencapai 5,3 juta ton pada tahun tersebut. Jumlah tersebut masih
     berasal dari kebutuhan pangan saja, belum termasuk kebutuhan bahan baku
     industri.


C. Permasalahan Yang Dihadapi

       Walaupun berbagai hasil telah dicapai dalam periode Tahun 2000-2004,
  namun masih terdapat permasalahan yang dihadap yaitu:




                                                                             10
  1. Masalah internal bidang kelautan dan perikanan:
     a. Sebagian besar masih merupakan nelayan tradisional dan struktur
        armada perikanan didominasi skala kecil;
     b. Ketimpangan pemanfaatan stok ikan antar wilayah maupun antar spesies;
     c. Terjadinya praktek illegal fishing;
     d. Pengembangan perikanan budidaya belum optimal;
     e. Belum optimalnya pemanfaatan pulau-pulau kecil;
     f. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut di beberapa kawasan;
     g. Belum optimalnya pengelolaan konservasi laut dan perairan umum;
     h. Belum optimalnya pengelolaan potensi kelautan non konvensional.

  2. Masalah eksternal yang mempengaruhi kelautan dan perikanan:
     a. Rendahnya kesadaran bangsa tentang arti penting dan nilai strategis
        sumber daya kelautan dan perikanan bagi pembangunan ekonomi
        nasional (kemakmuran bangsa), sehingga perhatian, pengetahuan
        (wawasan) dan penguasaan serta penerapan IPTEK kelautan dan
        perikanan juga menjadi rendah;
     b. Belum adanya dukungan permodalan yang memadai;
     c. Kebijakan moneter, fiskal dan investasi belum kondusif;
     d. Tata ruang dan pengendalian pencemaran belum kondusif;
     e. Keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha;
     f. Penegakan hukum (Law Enforcement) masih lemah.

           Namun demikian, permasalahan tersebut di atas terus menerus
     diupayakan pemecahannya bersama-sama dengan instansi sektor terkait lain
     dan para stakeholders.


D. Lingkungan Strategis

  1. Faktor Lingkungan Strategis

     a. Faktor Lingkungan Internasional

               Memasuki abad ke-21, Indonesia dihadapkan pada tantangan
        internasional sehubungan dengan mulai diterapkannya pasar bebas, mulai
        dari AFTA (pasar bebas ASEAN) hingga APEC (pasar bebas Asia Pasifik).
        Seiring dengan itu, terjadi berbagai perkembangan lingkungan strategis
        internasional, antara lain:
        (1) proses globalisasi;
        (2) regionalisasi blok perdagangan;

                                                                           11
(3) isu politik perdagangan yang menciptakan non-tariff barier;
(4) isu tarifikasi dan tariff escalation bagi produk agroindustri; dan
(5) perkembangan kelembagaan perdagangan internasional.

       Esensi dari pengaruh lingkungan strategis internasional adalah
terbukanya peluang pasar untuk ekspor dan sekaligus tantangan untuk
bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Dengan
demikian strategi untuk menghadapi peluang dan tantangan tersebut
adalah meningkatkan keunggulan berdaya saing.

       Keunggulan bersaing yang dimiliki suatu negara dalam era
perdagangan bebas tidak dapat hanya mengandalkan keunggulan potensi
sumber daya saja sebagai keunggulan komparatif. Menguatnya globalisasi
ekonomi dunia (produksi dan konsumsi) yang menyertai liberalisasi
perdagangan, memungkinkan negara lain memanfaatkan melimpahnya
sumber daya melalui perusahaan global, aliansi strategis dan perusahaan
multinasional.  Dengan demikian peran keunggulan sumber daya
(keunggulan komparatif) suatu negara akan semakin kabur, meskipun
demikian keunggulan komparatif ini dapat memberikan kontribusi pada
keunggulan bersaing.

       Faktor-faktor yang menjadi tulang punggung kemampuan daya
saing adalah:
(1) inovasi teknologi dalam sistem produksi, sehingga biaya produksi
    menjadi efisien;
(2) inovasi teknologi dalam penanganan pasca panen, sehingga sesuai
    dengan tuntutan konsumen, baik dalam bentuk (form) maupun
    dalam selera (taste);
(3) inovasi manajemen dalam sistem agribisnis, sehingga mampu
    mengakumulasi efisiensi yang dicerminkan dalam keunggulan
    bersaing;
(4) sistem pendukung yang akomodatif, berupa pembangunan
    infrastruktur, perbankan dan kebijakan pemerintah; dan
(5) Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

       Globalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks dan
kompetitif tersebut menuntut tingkat efisiensi yang tinggi. Pergerakan ke
arah tingkat efisiensi ini menuntut penggunaan teknologi tinggi yang
semakin intensif yang harus tetap memperhatikan asas-asas kelestarian
lingkungan, serta kemampuan manajerial dan profesionalisme yang
semakin meningkat pula. Dampak lain dari kondisi tersebut adalah
persaingan yang ketat dalam kualitas produk termasuk produk dan jasa
dari sektor kelautan dan perikanan.




                                                                         12
      Terdapat dua aspek globalisasi yang terkait dengan sektor kelautan
dan perikanan, yaitu:

(1) Aspek ekologi, terdapat berbagai kaidah internasional dalam
    pengelolaan sumber daya perikanan (fisheries management),
    seperti:

    (a) Code of Conduct for Responsible Fisheries yang dikeluarkan FAO
         (1995). Aturan ini menuntut adanya praktek pemanfaatan
         sumber daya perikanan secara berkelanjutan, dimana setiap
         negara dituntut untuk memenuhi kaidah-kaidah tersebut.
         Kaidah-kaidah tersebut selanjutnya dijabarkan di tingkat
         regional melalui organisasi/komisi-komisi regional (Regional
         Fisheries Management Organizations-RFMOs) seperti IOTC
         (Indian Ocean Tuna Comission) yang mengatur penangkapan
         tuna di perairan India, CCSBT, dll.

    (b) Committee on Fisheries FAO telah menyepakati tentang
           International Plan of Action on Illegal, Unreported and
           Unregulated (IUU) Fishing yang mengatur mengenai: praktek
           ilegal seperti pencurian ikan, praktek perikanan yang tidak
           dilaporkan atau laporannya salah, atau laporannya di bawah
           standar, dan praktek perikanan yang tidak diatur sehingga
           mengancam kelestarian stok ikan global.

(2) Aspek ekonomi, liberalisasi perdagangan merupakan ciri utama
    globalisasi. Konsekuensinya adalah ketatnya persaingan produk-
    produk perikanan pada masa datang. Oleh karenanya produk-produk
    perikanan akan sangat ditentukan oleh berbagai kriteria, seperti:
     (a) produk tersedia secara teratur dan berkesinambungan,
     (b) produk harus memiliki kualitas yang baik dan seragam, dan
     (c)   produk dapat disediakan secara masal.


      Selain itu, produk-produk perikanan harus dapat pula mengantisipasi
dan mensiasati segenap isu perdagangan internasional, termasuk: isu
kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu property right, isu
responsible fisheries, precauteonary approach, isu hak asasi manusia
(HAM), dan isu ketenagakerjaan. Akan halnya ISO 14000, mensyaratkan
bahwa produk sektor perikanan harus dihasilkan dari suatu proses produksi
yang berwawasan lingkungan, yaitu:
(1) proses produksi tidak merusak tatanan, fungsi dan proses ekologis;
    dan
(2) proses produksi tidak membahayakan pelaku produksi dan kesehatan
    atau jiwa konsumen.



                                                                      13
       Selain itu, telah disepakati pula beberapa standar internasional,
  misalnya mengenai SPS (Sanitary and Phytosabitary) yang bersifat
  multidimensi. Kriteria kualitas SPS mencakup keamanan pangan (Food
  Safety Attributes), kandungan gizi (Nutrition Attributes). Oleh karena itu
  standarisasi produk dan proses perlu segera dikembangkan.

       Pengaruh globalisasi yang lainnya, terutama di bidang pembinaan
  sumber daya manusia kelautan yang harus berstandar training,
  Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnels (STCW-F
  95). STCW-F 95 merupakan peraturan internasional dari IMO yang
  mengatur standar pelatihan, sertifikasi dan jaga laut khusus untuk
  personil kapal penangkap ikan, sehingga Indonesia perlu melakukan
  upaya-upaya dalam rangka menuju pencapaian standar sumber daya
  manusia kelautan internasional.

b. Perkembangan Isu Domestik

      Kewenangan pelaksanaan pembangunan nasional termasuk
  pengimplementasian pembangunan berkelanjutan serta penciptaan
  keunggulan bersaing,    sebagian besar telah dilimpahkan   kepada
  Pemerintah Daerah, melalui instrumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun
  2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33
  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
  dan Daerah.

       Penyelenggaraan Otonomi Daerah merupakan jawaban dari
  kebutuhan untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
  masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan
  keanekaragaman daerah dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan
  bernegara. Mengacu hal-hal tersebut, dan seiring dengan perkembangan
  yang terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri, Otonomi Daerah
  memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
  kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan
  dan pembagian wewenang serta perimbangan keuangan pusat dan
  daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
  Indonesia.

        Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  telah menempatkan pemerintah daerah sebagai pelayan utama dalam
  rangka membangun kesejahteraan masyarakat, yang berkeadilan,
  demokratis, aspiratif, serta memiliki keunggulan bersaing. Untuk itu,
  Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang cukup luas, yakni
  kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam
  bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan
  fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.         Untuk menjalankan
  kewenangan di atas, Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas
  desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan
  pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai
  dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.
                                                                         14
          Begitu juga kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
     Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan
     sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Dengan demikian arah dari
     pembangunan daerah merupakan resultante dari perkembangan
     paradigma pembangunan berkelanjutan, perkembangan arah global,
     kecenderungan integrasi ekonomi dan perubahan isu domestik.

          Arah pembangunan daerah adalah menjadikan pemerintah daerah
     sebagai pelayan utama untuk mensejahterakan masyarakat dengan
     mengakomodasikan arah perkembangan paradigma pembangunan
     berkelanjutan, keunggulan bersaing dan isu demokratisasi, berkeadilan
     dan aspiratif dan partisipasi masyarakat.

          Dalam implementasinya, Otonomi Daerah membawa sejumlah
     implikasi terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan, yaitu:
     (1) sudah seharusnya daerah mengetahui potensi perikanan serta batas-
         batas wilayahnya sebagai dasar untuk meregulasi pengelolaan
         sumber daya, seperti penentuan jenis dan tipe kegiatan perikanan
         yang sesuai di daerahnya.
     (2) daerah dituntut bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya
         perikanan dan kelautan di daerahnya itu.
     (3) semakin terbuka peluang bagi masyarakat lokal, utamanya nelayan
         untuk terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya.


2. Strategi Pembangunan Untuk Abad 21

        Pembangunan ekonomi pada abad 21 menempatkan masyarakat
  sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk bersaing dan
  mengakomodasikan tuntutan pasar global. Upaya yang dapat dilakukan
  adalah pemberdayaan masyarakat menuju pada kemandirian sedangkan
  pemerintah hanya bersifat fasilitator.

       Tiga hal pokok yang akan dilakukan tentang arah pembangunan
  ekonomi ke depan, yaitu:
  a. membangun perekonomian yang berkeunggulan kompetitif (competitive
     advantage)  berdasarkan  keunggulan   komparatif    (comparative
     advantage),
  b. menggambarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada
     mekanisme pasar yang berkeadilan,
  c. mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat
     dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.

          Dalam konteks pola pembangunan tersebut terdapat tiga fase yang
  dilalui dalam mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan
  bersaing, yaitu:

                                                                        15
a. fase pembangunan yang digerakkan oleh kelimpahan sumber daya alam
   (resource driven),

   Fase ini adalah identik dengan pembangunan berbasis sumber daya
   kelautan dan perikanan yang bercirikan peningkatan produksi melalui
   intensifikasi, sub sistem hulu-hilir belum berkembang dan produk akhir
   didominasi produk primer atau produk yang bersifat natural resources
   based and unskill labour intensive. Karenanya pembangunan pada fase ini
   merupakan perekonomian yang berbasis pada sumber daya kelautan dan
   perikanan.
b. fase pembangunan yang digerakkan oleh investasi (investment driven)

   Pembangunan sistem usaha kelautan dan perikanan adalah digerakkan
   oleh investasi yang berimbang dari hulu sampai hilir dan sub sistem
   penunjangnya. Produk akhir fase ini bersifat olahan atau bersifat capital
   and skill labour intensive. Dan perekonomian pada fase kedua ini
   merupakan perekonomian berbasis industri.
c. fase ketiga adalah pembangunan yang digerakkan oleh inovasi (inovation
   driven)

   Sistem usaha kelautan dan perikanan yang digerakkan oleh innovation
   driven, dicirikan oleh menonjolnya kegiatan riset dan pengembangan.
   Pada sub sistem hilir digerakkan oleh inovasi-inovasi dalam teknologi
   proses, teknologi produk, teknologi kemasan. Produk akhir dari sistem
   usaha kelautan dan perikanan akan didominasi oleh produk-produk yang
   bersifat technology intensive and knowledge based. Perekonomian pada
   fase merupakan perekonomian berbasis teknologi.

       Keberlanjutan dari sistem usaha kelautan dan perikanan merupakan
upaya untuk senantiasa mengimplementasikan dimensi keberlanjutan, antara
lain    memelihara      kelestarian   sistem     penunjang    kehidupan,
mengakomodasikan aspek keadilan dan pemerataan, pemberdayaan
kelembagaan (empowering), dan mengakomodasikan prinsip efisiensi dan
keadilan alokasi sumber daya alam pada seluruh fase pembangunan.

       Dengan demikian arah jangka panjang dari pembangunan kelautan
dan perikanan adalah diarahkan untuk mentransformasikan dari fase
pertama ke fase ketiga dengan tetap mengintegrasikan prinsip-prinsip
keberlanjutan dan melibatkan masyarakat, sehingga memiliki daya saing
tinggi pada pasar global.




                                                                         16
                                    BAB III
                        KONDISI YANG DIINGINKAN



       Rencana Strategis Pembangunan Departemen Kelautan dan Perikanan
dihasilkan melalui penyerasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2004-2009, Visi, Misi Departemen Kelautan dan Perikanan dan
Renstra sebelumnya. Program disusun berdasarkan usulan dari unit kerja, yang
selanjutnya disusun berdasarkan bidang kewenangan, sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi. Setiap unit kerja dituntut kinerjanya sesuai dengan format AKIP-LAKIP,
untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Indikator makro merupakan
pengerucutan dan interaksi berbagai kinerja unit kerja, sehingga indikator makro
adalah pencapaian sasaran strategis.


A. Lingkungan


          Dalam periode lima Tahun ke depan, kondisi lingkungan yang diinginkan
   sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang
   Perikanan adalah sebagai berikut:
   1. Terwujudnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang mampu
      mengelola sumber daya di wilayahnya secara bertanggung-jawab
   2. Terwujudnya lingkungan pesisir dan laut yang bersih dan sehat sehingga
      dapat menjamin produktivitas sumber daya perikanan serta keanekaragaman
      hayati laut.
   3. Sumber daya kelautan non-konvensional yang dapat memberikan manfaat
      dan dapat diperhitungkan sebagai kontribusi dalam pembangunan ekonomi
      nasional.
   4. Terwujudnya ketertiban dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan
      perikanan melalui upaya (a) pembentukan kelembagaan pengawasan yang
      mandiri, (b) pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan dan tenaga
      pengawas, (c) pengembangan teknologi pengawasan, (d) peningkatan
      partisipasi dan peran masyarakat dalam pengawasan, (e) penaatan dan
      penegakan hukum.


B. Sosial

          Jangkauan program pengentasan kemiskinan dalam lima Tahun kedepan,
   ditargetkan sebesar 18% dari populasi masyarakat pesisir, dengan tahapan
   sebagai berikut:



                                                                               17
                SASARAN JANGKAUAN PROGRAM PEMBERDAYAAN, 2005-2009


                Uraian              2005         2006         2007         2008        2009      Kenaikan

                                                                                                 (%/thn)


        Jangkauan Program               7,5        10,00       14,00       16,00       18,00         25,03
        Pengentasan
        Kemiskinan
        (% populasi masyarakat
        pesisir)



C. Ekonomi

         Indikator makro untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang akan
  dicapai oleh Departemen Kelautan dan Perikanan pada periode Tahun 2005-
  2009 adalah sebagai berikut:

        INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, 2005-2009


  No.             Uraian            2005          2006         2007         2008         2009        Kenaikan
                                                                                                     (%/thn)



   1.       Produksi Perikanan     7.218.010    7.727.730    8.297.480    8.979.060     9.708.840          7,69
                   (ton) :

               Perikanan Tangkap    4.970.010    5.101.930    5.209.480    5.331.560     5.438.840          2,28

              Perikanan Budidaya    2.248.000    2.625.800    3.088.000    3.647.500     4.270.000        17,40


   2.          Ekspor Hasil        3.000.000    3.200.000    3.800.000    4.500.000     5.000.000        13,74
                Perikanan

                 (US 1.000)

   3.         Konsumsi Ikan            25,00        26,00        29,00        31,60         32,29          6,67

             (kg/kapita/Tahun)

   4.           Penyediaan         6.937.760    7.735.030    8.446.960    9.276.510    10.238.720        10,22
             kesempatan kerja
              kumulatif (orang)

               Perikanan Tangkap    3.561.860    3.741.900    3.746.510    3.750.170     3.754.370          1,35

              Perikanan Budidaya    3.375.900    3.993.130    4.700.450    5.526.340     6.484.350        17,73




   5        Kontribusi terhadap         2,50         3,10         3,80         4,40           5,10       19,57
             PDB Nasional (%)

             (tidak termasuk
               pengolahan)




                                                                                                                   18
                                    BAB IV
                         TUGAS POKOK DAN FUNGSI


       Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai suatu organisasi pemerintah
yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan diharapkan mampu turut mewujudkan visi dan misi
pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam RPJMN 2004-2009. Arah
kebijakan RPJMN 2004-2009 yang terkait dengan kegiatan pembangunan kelautan
dan perikanan sebagaimana diuraikan diatas, merupakan acuan dasar dalam
menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Departemen Kelautan dan Perikanan.

       RENSTRA adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan permasalahan yang ada atau mungkin
timbul. Penyusunan renstra ini diikuti dengan penyusunan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang merupakan rencana tindak yang akan
dilaksanakan setiap Tahun selama lima Tahun berlangsungnya program
pembangunan. Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program
pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam RENSTRA, Departemen
Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun
2005.

       Tugas pokok Departemen Kelautan dan Perikanan adalah membantu
Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan. Adapun fungsinya adalah melakukan:
1.   Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di
     bidang kelautan dan perikanan;
2.   Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3.   Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
4.   Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5.   Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas
     dan fungsinya kepada Presiden.

       Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan
organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

1.   Sekretariat Jenderal
     Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian
     dukungan administrasi Departemen.

                                                                              19
2.   Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
     Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
     perikanan tangkap.

3.   Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
     Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
     perikanan budidaya.

4.   Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya
     Kelautan dan Perikanan
     Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
     pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.

5.   Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
     Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
     eksplorasi dan tata pemanfaatan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

6.   Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
     Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
     pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

7.   Inspektorat Jenderal
     Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di           lingkungan
     Departemen.

8.   Badan Riset Kelautan dan Perikanan
     Melaksanakan riset di bidang kelautan dan perikanan

9.   Staf Ahli
     Memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai
     masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas
     Sekretariat jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.




                                                                             20
                                BAB – V
                        KEBIJAKAN DAN PROGRAM



A. Visi dan Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

         Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, keseimbangan antara
  pemanfaatan dan kelestarian sumber daya menjadi pertimbangan utama dan
  harus diupayakan secara konsisten. Kekayaan sumber daya kelautan dan
  perikanan tidak saja dimanfaatkan untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk
  generasi yang akan datang.

       Oleh karena itu, visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah:
  ”PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG
  LESTARI   DAN     BERTANGGUNGJAWAB         BAGI    KESATUAN     DAN
  KESEJAHTERAAN ANAK BANGSA”.

         Masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, serta masyarakat kelautan dan
  perikanan lainnya merupakan pelaku utama pembangunan kelautan dan
  perikanan. Oleh karena itu masyarakat adalah subyek dan sekaligus obyek
  pembangunan yang berkelanjutan, yang diarahkan pada keharmonisan antara
  kesejahteraan/pemerataan (equity), pertumbuhan (growth), dan berkelanjutan
  daya dukung lingkungan (environmental sustainability).

        Untuk itu, misi pembangunan kelautan dan perikanan adalah:
  1. Meningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan
     pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya.
  2. Meningkatan peran sektor      kelautan   dan   perikanan   sebagai   sumber
     pertumbuhan ekonomi.
  3. Memelihara daya dukung dan meningkatkan kualitas lingkungan sumber daya
     kelautan dan perikanan.
  4. Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan
     konsumsi ikan.
  5. Meningkatkan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan memperkuat
     budaya bahari bangsa.


B. Tujuan dan Sasaran

     Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam kerangka pembangunan
  jangka menengah adalah:
  1. Terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia melalui peningkatkan
     pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha kelautan dan
     perikanan lainnya.

                                                                              21
2. Meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian
   nasional.
3. Terwujudnya kondisi lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan yang
   berkualitas dan terciptanya kelestarian daya dukung.
4. Meningkatnya konsumsi ikan masyakarat.
5. Meningkatnya peran laut sebagai pemersatu bangsa dan menguatnya
   budidaya bahari bangsa.

      Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatnya usaha dan kualitas sumberdaya manusia kelompok sasaran
   program
2. Meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian
   nasional
3. Menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan
   sumberdaya kelautan dan perikanan.
4. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat.
5. Terciptanya kesadaran masyarakat bahwa laut sebagai pemersatu bangsa
   dan peningkatan budaya bahari pada masyarakat.

   Penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kelautan
dan perikanan terwujud dari indikator makro pada tahun 2009, yaitu:

1) Meningkatnya pendapatan rata-rata kelompok sasaran program menjadi
   sebesar Rp 1,5 juta per bulan;
2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 75.000 orang dalam 5 tahun
   dan 7.500 orang aparatur;
3) Kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 5,1 %;
4) Produksi perikanan sebesar 9,7 juta ton;
5) Nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$ 5,0 miliar;
6) Konsumsi ikan sebesar 32,3 kg/kapita /tahun;
7) Penyediaan kesempatan kerja kumulatif sebanyak 10,2 juta jiwa:
   a. Perikanan Tangkap    : 3,7 juta orang;
   b. Perikanan Budidaya   : 6,5 juta orang;
8) Jangkauan program pengentasan kemisikinan sebesar 18% dari populasi
   masyarakat pesisir (21 juta orang).




                                                                        22
C. Dasar Kebijakan

       Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dasar kebijakan
  pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

  1. Undang-Undang No. 25        Tahun    2004   tentang   Sistem   Perencanaan
     Pembangunan Nasional
  2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  3. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
     Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009

         Berdasarkan visi, misi dan strategi pembangunan nasional dalam Rencana
  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R-PJMN) Tahun 2004-2009, rencana
  strategis pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu kepada
  agenda pembangunan nasional Kabinet Indonesia Bersatu yakni:

     Agenda ke-1 : Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai,
     Agenda ke-2 : Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis,
     Agenda ke-3 : Mewujudkan Indonesia Yang Lebih Sejahtera.

        Pelaksanaan ketiga agenda pembangunan nasional tersebut di atas
  didasarkan pada 3 pilar strategi pembangunan, yakni pro-poor, pro-job dan pro-
  growth yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rumusan strategi pembangunan
  yang tepat.

         Dalam hal ini, Departemen Kelautan dan Perikanan terkait dengan
    Agenda ke-1 dan Agenda ke-3, yang selanjutnya dirumuskan dalam kebijakan
    dan berbagai program pembangunan kelautan tahun 2005-2009.

D. Strategi dan Kebijakan

      Dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional dan mewujudkan
  tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, strategi
  pembangunan yang ditempuh adalah:

  1. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan transparansi dan
     akuntabilitas tinggi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih
     dan berwibawa atau good governance dan clean government, yang tercermin
     dalam berbagai bentuk pelayanan publik dan pelaksanaan program, untuk
     mencapai sasaran strategis jangka menengah.

  2. Potensi kelautan dan perikanan diperuntukkan bagi sebesar-besarnya
     kesejahteraan rakyat, yang direfleksikan ke dalam berbagai regulasi yang
     berpihak kepada bangsa sendiri dan diarahkan untuk dapat mengentaskan
     kemiskinan (pro-poor), menyerap tenaga kerja (pro-job) dan meningkatkan
     pertumbuhan ekonomi (pro-growth).

                                                                             23
  3. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan
     prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan antar wilayah, mengurangi
     ketertinggalan dan kesenjangan serta prioritas pengembangan pulau-pulau
     kecil terluar sebagai bagian penting kedaulatan NKRI.

       Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mengelola
  dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan, meliputi:

  1. Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya ikan dan
     pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya.
  2. Mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan
     lingkungan.
  3. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap nasional secara
     efisien, lestari, dan berbasis kerakyatan.
  4. Mengembangkan dan memperkokoh industri penanganan dan pengolahan
     serta pemasaran hasil.
  5. Membangun pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
  6. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan
     perikanan, beserta ekosistemnya.
  7. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya
     kelautan dan perikanan.
  8. Meningkatkan upaya penanggulangan illegal fishing
  9. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
  10. Memperkokoh riset dan iptek kelautan dan perikanan.


E. Program

      Untuk mencapai sasaran sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah
  dirumuskan maka program-program pembanguan kelautan dan perikanan tahun
  2005-2009 secara garis besar sebagai berikut:

  1. Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pelaku Usaha
     Kelautan dan Perikanan Lainnya
     Tujuan program adalah meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya
     ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya. Sasaran program
     adalah meningkatnya usaha dan kualitas sumber daya manusia kelompok
     sasaran program.
     Program ini juga meliputi penyediaan kredit untuk usaha skala kecil, mikro
     dan menengah, peningkatan kemampuan usaha kecil mulai dari produksi,
     pengolahan sampai pemasaran, penyediaan bantuan langsung sarana dan
     prasarana dasar dan penjaminan distibusi BBM serta subsidi harga sesuai
     kebijakan    nasional.  Pemberdayaan     masayarakat    kecil   termasuk

                                                                            24
   pemberdayaan perempuan yang merupakan bagain dari upaya pengentasan
   kemiskinan.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan
   Perikanan
   Tujuan program adalah meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan
   perikanan dalam perekonomian nasional. Sasaran program adalah
   meningkatnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian
   nasional.
   Program ini juga mencakup Revitalisasi Perikanan, yang merupakan bagian
   dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang telah
   dicanangkan Presiden R.I pada tanggal 11 Juni 2005. Upaya yang ditempuh
   adalah merevitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada
   berupa berbagai kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan dan budidaya
   perikanan, serta mengoptimalkan operasional unit usaha pengolahan ikan
   dalam negeri. Disamping itu, juga menciptakan sumber-sumber pertumbuhan
   ekonomi baru berupa pemanfaatan peluang usaha perikanan yang masih
   memiliki prospek yang baik. Kebijakan Revitalisasi Perikanan pada dasarnya
   mengembangkan daerah yang memiliki potensi besar, yang pada tahap awal
   akan difokuskan pada pengembangan 3 komoditas ekonomis penting, yakni
   tuna, udang, dan rumput laut. Pengembangan ketiga komoditas di atas
   merupakan fokus tahap awal Revitalisasi Perikanan. Disamping itu, akan
   dilakukan pula pengembangan komoditas ekonomis penting lainnya sesuai
   dengan potensi dan karakteristik setiap daerah/lokasi pengembangan.
   Disamping itu, program mencakup pula pengembangan industri perikanan
   terpadu yang meliputi:
  1.   Pengembangan industri perikanan tuna terpadu, termasuk inisiasi dan
       pengembangan awal budidaya tuna untuk menghasilkan tuna segar.
  2.   Pengembangan industri tambak udang terpadu, termasuk pembangunan
       broodstock, balai benih, revitalisasi backyard hatchery, pabrik pakan, dan
       pos kesehatan ikan.
  3.   Pengembangan pabrik industri rumput laut terpadu dan massal di daerah
       produsen di seluruh Indonesia, serta pabrik pengolahan bahan kering
       menjadi semi-refined products di pusat-pusat industri. Untuk mendukung
       kontinuitas bahan baku, akan dibangun kebun bibit rumput laut.

Dalam rangka pengembangan prasarana pelabuhan sebagai basis
pengembangan industri perikanan terpadu, khususnya di daerah perbatasan
sebagai penangkal dan pencegah IUU fishing, transhipment dari kapal ikan ke
kapal angkut secara illegal, Departemen Kelautan dan Perikanan saat ini sedang
merencanakan pembangunan pelabuhan perikanan pada sentra-sentra
penangkapan di titik-titik lingkar luar wilayah Indonesia (Outer Ring Fishing
Port).



                                                                              25
   Disamping itu, akan dilakukan pula pembangunan prasarana budidaya yang
   diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan, dengan
   membuka lahan baru dan rehabilitasi lahan tambak yang rusak akibat bencana
   alam, meliputi jaringan irigasi tambak udang, dan mendorong swasta untuk
   mengembangkan industri benih, industri pakan dan obat-obatan.
   Dalam rangka peningkatan partisipasi Indonesia dalam perikanan regional,
   secara bertahap Indonesia akan meningkatkan status keanggotaan dalam
   organisasi perikanan regional, antara lain sebagai anggota (contracting party)
   dari Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan cooperating party dari
   Commission for Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Keanggotaan
   ini akan membuka akses Indonesia sebagai pemanfaat sumberdaya ikan
   (utamanya tuna) di perairan internasional (high seas), terutama Samudera
   Hindia. Keanggotaan juga akan memberi peluang Indonesia memiliki kuota
   penangkapan serta menghindarkan Indonesia dari kemungkinan embargo
   produk tuna dan tuduhan kapal Indonesia melakukan praktek IUU fishing.

3. Program Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
   Tujuan program adalah mewujudkan kondisi lingkungan sumber daya kelautan
   dan perikanan yang berkualitas. Sasaran program adalah menurunnya tingkat
   kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan
   perikanan.
   Program ini juga ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai
   bentuk pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, yakni
   Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, Illegal sea-sand mining, dan
   pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di laut, serta kejahatan
   pelanggaran dan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaan
   sumber daya kelautan dan perikanan.
   Disamping itu, bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan
   dan mengelola kawasan sumber konservasi yang sudah ada untuk menjamin
   kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat
   terjaga dengan baik. Program tersebut termasuk rehabilitasi lingkungan laut dan
   pesisir dilaksanakan secara nasional maupun kerjasama dengan luar negeri.

Kegiatan pokok yang akan mengisi berbagai program pembangunan sebagaimana
tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan tugas dan kewenangan unit kerja eselon
I sebagai penanggungjawab.




                                                                                26
                                        MATRIKS RENSTRA – KL
                                 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
                                          TAHUN 2005-2009

A. Misi ke-1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan
   pelaku usahakelautan dan perikanan lainnya

                               Indikator                                                                                             Penanggung
  Tujuan         Sasaran                         Strategi         Kebijakan           Program            Kegiatan Pokok                               Pendukung
                                Sasaran                                                                                                 jawab


Meningkatkan   Meningkatnya   • Pendapatan    • Memberdaya-    • Mengembang-       Program            • Pemberdayaan                • Ditjen KP3K     • Ditjen PT
pendapatan     kemampuan        rata-rata       kan sosial       kan kapasitas     Pemberdayaan         masyarakat kelautan                           • Ditjen PB
nelayan,       usaha dan        kelompok        ekonomi dan      skala usaha       Nelayan,             dan perikanan                                 • Ditjen P2HP
pembudidaya    kualitas SDM     sasaran         budaya           nelayan,          Pembudidaya
ikan, dan      kelompok         program         masyarakat       pembudidaya       Ikan, dan Pelaku   • Peningkatan usaha           • Ditjen PT       • BRKP
pelaku usaha   sasaran          sebesar Rp.     kelautan dan     ikan dan          Usaha Kelautan       perikanan skala kecil       • Ditjen PB
kelautan dan   program          1,5             perikanan        masyarakat        dan Perikanan
perikanan                       juta/bulan                       kelautan dan      Lainnya            • Peningkatan mutu, nilai     • Ditjen P2HP     • Ditjen PT
lainnya                         pada Tahun    • Meningkatkan     perikanan                              tambah, dan                                   • Ditjen PB
                                2009            kualitas SDM     lainnya.                               pengembangan produk
                                                nelayan,                                                hasil perikanan
                              • Jumlah SDM      pembudidaya    • Mengembang-
                                yang            ikan, dan        kan pendidikan,                      • Peningkatan akses
                                mengikuti       masyarakat       pelatihan dan                          permodalan dan
                                diklat          kelautan dan     penyuluhan                             investasi
                                sebanyak        perikanan
                                75.000          lainnya,                                              • Peningkatan partisipasi     • Ditjen PPSDKP   • Ditjen PT
                                orang dan       termasuk SDM                                            masyarakat dalam
                                7.500 orang     aparatur                                                pengawasan
                                aparatur
                                dalam 5       • Memperpendek                                          • Diseminasi dan              • BRKP
                                Tahun           rantai tata                                             asimilasi hasil riset dan
                                                niaga dari                                              pengembangan iptek
                                                produsen ke                                             kelautan dan perikanan
                                                konsumen
                                                                                                      • Penyelenggaraan diklat      • Setjen
                                                                                                        perikanan                     (Pusbangtur
                                                                                                                                      dan Pusbang
                                                                                                      • Pengembangan                  SDM KP)
                                                                                                        penyuluhan budidaya
                                                                                                        dan pemasaran produk
                                                                                                        perikanan

                                                                                                      • Pengembangan diklat                           • Setjen dan
                                                                                                        bertaraf internasional                          Itjen
                                                                                                                                                        sebagai
                                                                                                      • Penyediaan tenaga                               pendukung
                                                                                                        teknis

                                                                                                      • Penyelenggaraan diklat
                                                                                                        aparatur




                                                                                                                                                               27
B. Misi ke-2 : Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber
   pertumbuhan ekonomi

                                Indikator                                                                                              Penanggung
  Tujuan         Sasaran                          Strategi          Kebijakan            Program           Kegiatan Pokok                                  Pendukung
                                 Sasaran                                                                                                  jawab
Meningkatkan   Meningkatnya    • Kontribusi     Mengembang     • Mengembangkan          Program        • Pengembangan                 • Ditjen PB          • Ditjen KP3K
kontribusi     kontribusi        PDB sebesar    kan usaha        perikanan budidaya     Pengelolaan      kawasan budidaya laut,                            • BRKP
sektor         sektor            5,1% pada      kelautan dan     yang berdaya saing     dan Pengem-      air payau, dan air
kelautan dan   kelautan dan      Tahun 2009     perikanan        dan berwawasan         banganan         tawar
perikanan      perikanan                        yang berdaya     lingkungan             Sumber da ya
                                                                                                       • Pengemb. sistem
dalam          dalam           • Produksi       saing                                   Kelautan dan
                                                                                                         perbenihan, produksi,
perekonomi-    perekono-         perikanan                     • Memperkuat dan         Perikanan
                                                                                                         usaha, pengelolaan
an nasional    mian nasional     sebesar 9,7                     mengembangkan
                                                                                                         kesehatan ikan dan
                                 juta ton                        usaha perikanan
                                                                                                         lingkungan
                                 pada Tahun                      tangkap nasional
               Meningkatnya      2009                            secara efisien,                       • Pengembangan                 • Ditjen PT          • BRKP
               produktivitas                                     lestari dan berbasis                    pelabuhan perikanan
                               • Nilai ekspor                    kerakyatan                              dan kapal perikanan
                                 hasil                                                                 • Pengendalian dan
                                 perikanan                     • Mengembangkan                           peningkatan pelayanan
                                 sebesar US$                     dan memperkokoh                         perizinan usaha
                                 5 miliar                        industri
                                 pada Tahun                      penanganan dan                        • Peningkatan akses            • Ditjen P2HP        • Ditjen KP3K
                                 2009                            pengolahan serta                        pasar                                             • Ditjen PT
                                                                 pemasaran hasil                       • Peningkatan promosi                               • Ditjen PB
                               • Penyerapan                                                              produksi perikanan
                                 tenaga kerja                  • Membangun pulau-                        dalam dan luar negeri
                                 kumulatif                       pulau kecil secara
                                 sebanyak                        berkelanjutan dan                     • Revitalisasi industri
                                 10,2 juta                       berbasis                                pengolahan hasil
                                 orang pada                      masyarakat                              perikanan
                                 Tahun 2009                                                            • Pengawasan sumber            • Ditjen P2SDKP      • Ditjen PT
                                                               • Memperkokoh riset                       daya kelautan dan
                                                                 dan iptek kelautan                      perikanan
                                                                 dan perikanan
                                                                                                       • Penaatan dan
                                                                                                         penegakan hukum
                                                                                                       • Peningkatan kemitraan        • Ditjen KP3K        • Ditjen P2HP
                                                                                                         dalam pengelolaan                                 • Ditjen PT
                                                                                                         sumber daya laut,                                 • Ditjen PB
                                                                                                         pesisir, dan pulau-                               • BRKP
                                                                                                         pulau kecil;
                                                                                                       • Pendayagunaan pulau-
                                                                                                         pulau kecil dan fasilitasi
                                                                                                         pengelolaan wilayah
                                                                                                         pesisir terpadu
                                                                                                                                                           • Ditjen   KP3K
                                                                                                       • Riset dan pengemb.           • BRKP
                                                                                                                                                           • Ditjen   PT
                                                                                                         iptek tepat guna
                                                                                                                                                           • Ditjen   PB
                                                                                                       • Peningkatan kapasitas                             • Ditjen   P2HP
                                                                                                         sumber daya riset
                                                                                                         kelautan dan perikanan
                                                                                                       • Penguatan                    • Setjen (Puskari,
                                                                                                         kelembagaan dan tata           Pusdatin)
                                                                                                         laksana kelembagaan;
                                                                                                       • Pengemb. sistem
                                                                                                         karantina ikan
                                                                                                       • Pengembangan sistem
                                                                                                         karantina ikan
                                                                                                       • Pengembangan sistem
                                                                                                         informasi dan data
                                                                                                         statistik
                                                                                                       • Pengembangan kerja
                                                                                                         sama regional dan
                                                                                                         internasional
                                                                                                       • Pengawasan fungsional        • Itjen
                                                                                                         terhadap kebijakan
                                                                                                         program, pencegahan
                                                                                                         penyimpangan dan
                                                                                                         penegakan disiplin
                                                                                                         aparatur
                                                                                                       • Pembinaan dan
                                                                                                         bimbingan pelaksanaan
                                                                                                         pembangunan mulai
                                                                                                         dari perencanaan
                                                                                                       • Bimbingan dan                                     • Setjen dan
                                                                                                         asistensi penyuluhan                                Itjen
                                                                                                         LAKIP                                               sebagai
                                                                                                                                                             pendukung




                                                                                                                                                                       28
C. Misi ke-3 :Memelihara daya dukung dan meningkatkan kualitas lingkungan sumber daya
   kelautan dan perikanan


                               Indikator                                                                                               Penanggung
  Tujuan         Sasaran                            Strategi            Kebijakan          Program          Kegiatan Pokok                              Pendukung
                                Sasaran                                                                                                  Jawab
Mewujudkan     Menurunnya     • Penurunan       Memelihara           • Meningkatkan       Program        • Pengelolaan dan            • Ditjen KP3K     • BRKP
kondisi        tingkat          tingkat         keberlanjutan          rehabilitasi dan   Konservasi       pengembangan
lingkungan     kerusakan        pelanggaran     sumber daya dan        konservasi         dan              konservasi laut, dan
sumber daya    ekosistem        sebesar 5 %     ekosistem laut,        sumber daya        Pengawasan       rehabilitasi habitat
kelautan dan   dan tingkat      per Tahun       pesisir dan pulau-     kelautan dan       Sumber daya      ekosistem yang rusak
perikanan      pelanggaran                      pulau kecil dan        perikanan          Kelautan dan     seperti terumbu
yang           pemanfaatan    • Peningkatan     perairan tawar         beserta            Perikanan        karang, hutan
berkualitas    sumber daya      kualitas                               ekosistemnya                        mangrove, padang
               kelautan dan     ekosistem                                                                  lamun, dan estuaria
               perikanan        pesisir, laut                        • Memperkuat
                                dan pulau-                             pengawasan                        • Penataan ruang laut,
                                pulau kecil                            dan                                 pesisir dan pulau-pulau
                                berkelan-                              pengendalian                        kecil
                                jutan                                  dalam
                                                                       pemanfaatan                       • Pemeliharaan dan
                              • Pengem-                                sumber daya                         peningkatan
                                bangan                                 kelautan dan                        pengelolaan ekosistem
                                kawasan                                perikanan                           laut, pesisir dan pulau-
                                konservasi                                                                 pulau kecil
                                laut seluas                          • Meningkatkan
                                9 juta ha                              upaya penang-                     • Peningkatan
                                                                       gulangan illegal                    keselamatan, mitigasi
                              • Penurunan                              fishing                             bencana alam laut, dan
                                kawasan                                                                    prakiraan iklim laut
                                yang
                                terdegradasi                                                             • Penamaan pulau-pulau
                                dan spesies/                                                               kecil
                                genetik
                                yang punah                                                               • Percepatan
                                                                                                           penyelesaian
                              • Peningkatan                                                                kesepakatan dan batas
                                pentaatan                                                                  wilayah laut dengan
                                terhadap                                                                   negara tetangga
                                peraturan
                                perundang-                                                               • Rehabilitasi sumber        • Ditjen PB       • Ditjen KP3K
                                undangan                                                                   daya kawasan
                                tata ruang                                                                 budidaya
                                laut dan
                                pulau-pulau                                                              • Peningkatan tata           • Ditjen PT       • BRKP
                                kecil                                                                      pemanfaatan sumber
                                                                                                           daya kelautan dan
                                                                                                           perikanan

                                                                                                         • Peningkatan tata           • Ditjen P2SDKP   • Ditjen PT
                                                                                                           pemanfaatan sumber
                                                                                                           daya kelautan dan
                                                                                                           perikanan

                                                                                                         • Pengawasan dan             • BRKP
                                                                                                           pengelolaan ekosistem
                                                                                                           dan jasa kelautan

                                                                                                         • Riset dan
                                                                                                           pengembangan iptek
                                                                                                           bagi pengelolaan
                                                                                                           sumber daya dan
                                                                                                           ekosistem kelautan dan
                                                                                                           perikanan secara
                                                                                                           berkelanjutan

                                                                                                         • Pengembangan riset                           • Setjen dan
                                                                                                           ekologi laut                                   Itjen
                                                                                                                                                          sebagai
                                                                                                                                                          pendukung




                                                                                                                                                                  29
D. Misi ke-4 :Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi
   ikan


                                Indikator                                                                                         Penanggung
   Tujuan         Sasaran                           Strategi          Kebijakan         Program           Kegiatan Pokok                         Pendukung
                                 Sasaran                                                                                            Jawab
 Meningkatnya   Meningkatnya   • Tingkat        Mengembangkan       Mengembangkan      Program        • Peningkatan mutu hasil   • Ditjen P2HP   • Setjen
 konsumsi       tingkat          konsumsi       usaha kelautan      dan                Pengelolaan      perikanan                                • Ditjen PT
 ikan           konsumsi         ikan           dan perikanan       memperkokoh        dan                                                       • Ditjen PB
                ikan             meningkat      yang berdaya        industri           Pengemba-      • Peningkatan distribusi                   • Ditjen KP3K
                masyarakat       6,67% per      saing               penanganan dan     ngan             dan pemasaran hasil
                                 tahun                              pengolahan serta   Sumberdaya       perikanan
                                                                    pemasaran hasil    Kelautan dan
                               • Nilai                                                 Perikanan      • Kampanye gemar
                                 konsumsi                                                               makan ikan
                                 ikan
                                 masyarakat                                                           • Sosialisasi
                                 Indonesia
                                 mencapai
                                 32,29
                                 kg/kapita
                                 pada tahun
                                 2009

                               • Masyarakat
                                 sadar dan
                                 mengerti
                                 pentingnya
                                 nilai gizi
                                 protein ikan




E. Misi ke-5 :Meningkatkan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan memperkuat budaya
   bahari bangsa


                                Indikator                                                                                         Penanggung
   Tujuan         Sasaran                           Strategi          Kebijakan         Program           Kegiatan Pokok                         Pendukung
                                 Sasaran                                                                                            Jawab
 Meningkatnya   Terciptanya    • Peningkatan    Meningkatkan        Mengembangkan      Program        • Penyusunan kebijakan     • Setjen        • DMI
 peran laut     kesadaran        kesadaran      kualitas SDM        pendidikan,        Pengelolaan      kelautan yang                            • Ditjen KP3K
 sebagai        masyarakat       bangsa         nelayan,            pelatihan dan      dan              didukung oleh seluruh                    • Ditjen PT
 pemersatu      bahwa laut       akan arti      pembudidaya         penyuluhan         Pengemba-        stakeholders kelautan                    • BRKP
 bangsa dan     sebagai          penting laut   ikan, dan                              ngan             dan perikanan
 menguatnya     pemersatu        dan            masyarakat                             Sumberdaya
 budaya         bangsa dan       kawasan        kelautan dan                           Kelautan dan   • Membangun wawasan
 bahari         peningkatan      pesisir        perikanan lainnya                      Perikanan        kelautan/maritim bagi
 bangsa         budaya                          termasuk SDM                                            generasi muda
                bahari pada    • Peningkatan    aparatur
                masyarakat       pengelolaan                                                          • Peningkatan peran
                                 yang                                                                   generasi muda di
                                 bertang-                                                               bidang kelqutan dan
                                 gung jawab                                                             perikanan
                                 dan
                                 berkelanju-                                                          • Sosialisasi
                                 tan




                                                                                                                                                           30
                                     BAB VI
                                    PENUTUP


       Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2005-
2009 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Departemen Kelautan dan
Perikanan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA yang mengacu
pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 ini merupakan acuan bagi
penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) serta Rencana Kerja
dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL) setiap Tahunnya. RENSTRA ini juga
merupakan acuan perencanaan, baik ditingkat pusat maupun daerah.

       Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan
perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan
dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras
dari seluruh jajaran Departemen Kelautan dan Perikanan, sehingga harapan untuk
mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya
melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat
terwujud.



                                        MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

                                                           Ttd

                                                   FREDDY NUMBERI


    Disalin sesuai dengan aslinya
  Kepala Biro Hukum dan Organisasi

                 Ttd

        Narmoko Prasmadji




                                                                                31

								
To top