I. LATAR BELAKANG 1. Indonesia memiliki Kawasan hutan yang

Document Sample
I. LATAR BELAKANG 1. Indonesia memiliki Kawasan hutan yang Powered By Docstoc
					1




    I. LATAR BELAKANG

       1. Indonesia memiliki Kawasan hutan yang sangat luas (120,35
          juta Ha), setara dengan 4 negara besar di Eropa (Inggris,
          Jerman, Perancis dan Finlandia).
       2. Hutan Indonesia berperan penting sebagai sistem penyangga
          kehidupan dan penggerak perekonomian.
       3. Tekanan terhadap SDH sangat mengkhawatirkan. Kini
          terdapat 43 jt Ha hutan/lahan rusak dengan laju 1,6 – 2,1 jt
          ha/thn mencerminkan eksploitasi SDH dilakukan semena-
          mena, salah urus, dan melampaui daya dukung.
       4. Kerugian finansial penebangan liar lebih dari 30 trilyun per
          tahun dan berdampak luas (kerusakan ekosistem dan mutu
          lingkungan, hilangnya biodiversity, terganggunya kehidupan
          masyarakat, hilangnya pendapatan serta mengancam kehidupan
          berbangsa).
2




                                                                         •1
                      5. Upaya penanggulangan kerusakan hutan dan
                         lahan tidak sebanding dengan laju kerusakan dan
                         umumnya top down planning dan memiliki banyak
                         kelemahan.
                      6. Dunia internasional memberikan perhatian
                         istimewa terhadap pelestarian hutan Indonesia
                         dan menjadi isu penting dari proses negosiasi.
                         Pembangunan Hutan Tanaman (termasuk RHL)
                         salah satu prioritas kebijakan Dephut s/d 2004
                      7. Kebijakan otonomi memberikan kewenangan luas
                         bagi Daerah utk merencanakan/melaksanakan
                         program pembangunan termasuk RHL. Perlu
                         fasilitasi agar daerah lebih mengenal kondisi
                         hutan dan lahan di wilayahnya hingga muncul
                         komitmen bersama terhadap penanganan SDH
                         dan lahan ke depan.

3




    8. Pelaksanaan fisik RHL melalui mekanisme DAK-DR perlu didukung
       dengan perencanaan lokasi, kebijakan, strategi, kelembagaan dan
       koordinasi (hulu-hilir) penanganan RHL yang baik.
    9. Guna mewujudkan pelaksanaan RHL yang efektif, efisien & terarah
       (tepat lokasi/sasaran, ekonomis, bermanfaat), perlu disusun peren-
       canaan RHL yang terpadu, transparan, partisipatif, bertanggung-
       gugat yang memperhatikan aspirasi dan kekhasan daerah dalam
       bentuk Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP-RHL) Daerah
       berbasis wilayah administratif dengan tetap berpatokan pada
       rencana RHL berbasis DAS.




4




                                                                            •2
                 II. MEKANISME PENGALOKASIAN DAK-DR

    A. Skema Penganggaran

                    Prediksi DAK           MENKEU                 Pertimbangan DAK
       MENHUT
                                                                                             DEPDAGRI
                                                                                             BAPPENAS
                   Penilaian Usulan                                  Penilaian Usulan
                                                   Prediksi DAK
                                      Usulan


                                                              Penilaian Usulan     • DISHUT




                                                                                                        PENETAPAN DA-DAK
                                        GUBERNUR                                   • KANWIL      DJA
                                                                                   • BAPPEDA
                                                                                   • BRLKT




                                      Usulan       Prediksi DAK




        BUPATI        BUPATI              BUPATI                                        BUPATI
                                                                   BUPATI




5




                 III. PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUAN

                     A. Pengertian
                         MP-RHL adalah rencana makro berjangka lima
                        tahun yang berisi tentang arah, kebijakan dan
                        strategi penanganan RHL berdasarkan prinsip dan
                        kriteria RHL dan penerapannya dalam skala
                        administratif dengan tetap memperhatikan
                        rencana RHL berbasis DAS.

                     B. Maksud
                        Meningkatkan kualitas, keterpaduan dan keber-
                        hasilan RHL melalui perencanaan yang terinteg-
                        rasi dengan memperhatikan karakteristik kondisi
                        biofisik SDH dan lahan, sosekbud serta prioritas
                        penanganan menurut kriteria yang ditetapkan
                        hingga perannya dalam mendukung perekonomian
                        dan sistem penyangga kehidupan dapat terjaga
6                       dan lestari.




                                                                                                                           •3
    C. Tujuan

        Secara spesifik MP-RHL Daerah bertujuan untuk mendukung
        keberhasilan RHL dalam memulihkan, mempertahankan dan
        meningkatkan produktifitas hutan dan lahan melalui pelaksanaan
        RHL yang efektif dan efisien (tepat lokasi, tepat sasaran,
        ekonomis) serta merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat.




7




    D. Sasaran Strategis Penyusunan MP-RHL Daerah
       1. Terciptanya transparansi dan keterpaduan penanganan RHL
       2. Terwujudnya komitmen bersama dalam pengelolaan SDH dan
           lahan
       3. Terwujudnya kesamaan persepsi, strategi, kelembagaan dan peran
           parapihak dalam penanganan RHL.
       4. Diketahuinya kondisi riil SDH dan lahan daerah.
       5. Terwujudnya pelaksanaan RHL yang efektif dan efisien.
       6. Tersedianya data dan informasi bagi parapihak/investor.
       7. Berkembangnya partisipasi aktif masyarakat.




8




                                                                           •4
     E. Manfaat
        1. sebagai acuan perencanaan, pengendalian dan evaluasi RHL.
        2. sebagai dasar komitmen bersama dalam penanganan kegiatan RHL
        3. sebagai acuan perencanaan dan pengalokasian pendanaan RHL.
        4. sebagai sumber data dan informasi bagi parapihak/investor.




9




       IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI RHL

           1.    RHL dilaksanakan pada kawasan hutan produksi (tidak
                dibebani hak), hutan konservasi (di luar zona inti), hutan
                lindung dan lahan kritis agar dapat berfungsi
                secara optimal berdasarkan pendekatan DAS.
           2.   Keberhasilan RHL sangat ditentukan peranserta masyarakat
                (pelaku utama). Perlu digalakkan kegiatan yang merangsang
                berkembangnya gerakan partisipasi masyarakat secara luas
                untuk melaksanakan RHL.
           3.   Sasaran strategis rehabilitasi hutan dan lahan :
                a. Terciptanya prakondisi masyarakat yang memiliki
                   pengetahuan, kemauan, kemampuan dan kesadaran;
                b. Membuka peluang kesempatan kerja;
                c. Terbinanya petugas yang memiliki kemampuan dalam
                   memfasilitasi masyarakat;
                d. Berkembangnya peran pemerintah dalam memfasi-
                   litasi penyelenggaraan RHL di wilayah DAS.
10




                                                                             •5
                    4.     DAS dapat meliputi satu Kabupaten/Kota atau
                         lebih bahkan antar propinsi. Perlu koordinasi dan
                         integrasi yang baik antara pemerintah dan
                         pemerintah prop/kab, antara propinsi dengan
                         kabupaten dan antar kabupaten.
                    5. Perlu penyesuaian paradigma penyelenggaraan RHL
                       (prinsipnya diselenggarakan atas inisiatif bersama
                       para pihak). Penyelenggaraan RHL dilaksanakan
                       oleh masyarakat, pemerintah sebagai fasilitator,
                       regulator dan supervisor.
                    6. Penyelenggaraan RHL harus mempertimbangkan
                       (komprehensif) aspek politik, ekosistem, ekonomi,
                       sosial, budaya dan kelembagaan.




11




     V. RANGKAIAN KEGIATAN MP-RHL
      1. Pengadaan dan Penafsiran Citra Landsat
         Dilakukan guna memperoleh areal indikatif lokasi RHL di seluruh
         Indonesia (204 scene). Pekerjaan dilaksanakan di Pusat. Hasil
         akhir berupa CD memuat areal indikatif RHL per Prop/Kab/DAS.
      2. Peny. MP-RHL Nasional dan Pedoman/Kriteria MP-RHL Daerah
         MP-RHL Nasional memuat arah, kebijakan dan strategi penanganan
         RHL sedangkan Pedoman dan Kriteria Penyusunan MP-RHL Daerah
         memuat tentang prosedur, substansi dan institusi dalam
         penyusunan MP-RHL Daerah.




12




                                                                             •6
          3. Penyusunan MP-RHL Daerah
               a. MP-RHL Daerah disusun secara swakelola melibatkan
                  parapihak di daerah (prop/Kab/kota) dan prinsip :
                  - DAS sebagai satuan pengelolaan/ekosistem;
                  - Berkesinambungan (multi-years activity);
                  - Kejelasan wewenang/hubungan antar instansi;
                  - Pemahaman tenurial dan konflik lahan;
                  - Cost sharing antar daerah hulu dan hilir;
                  - RHL memberi manfaat sosial, ekonomi, ekologi;
                  - Partisipatif, transparan, birokrasi minimum;
                  - Pemberdayaan masyarakat/lembaga masyarakat;
                  - Akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.
               b. MP-RHL Daerah merupakan rencana makro yang lebih
                  bersifat management plan penanganan RHL dan
                  diharapkan dapat saling melengkapi dengan technical
                  plan penanganan RHL seperti Pola dan RTL RLKT.

13




     c. MP-RHL Daerah sekurang-kurangnya memuat :
        - visi dan misi RHL Daerah
        - lokasi prioritas RHL setiap kab/DAS/Sub DAS 5 thn ke dpn
        - strategi, kebijakan dan kelembagaan RHL
        - rencana aksi RHL menurut jadwal waktu/lokasi.
     d. BIPHUT/BP DAS bertanggungjawab dalam penyusunan MP-RHL
        Daerah melalui konsultasi dengan Dinas Kehutanan setempat.
     e. MP-RHL Daerah dihrpkan selesai pada akhir 2002. Ada kendala
        hub : yettir@dephut.cbn.net.id atau dwis@dephut.cbn.net.id




14




                                                                        •7
          BAGAN ALIR PENYUSUNAN MASTER PLAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (MP-RHL) DAERAH


                                   PUSAT                                                                      DAERAH



                                                                                      SURVEI SOSEKBUD
                                                                                       (Demografi, tenurial,
                                  Peta Administrasi,     Pedoman dan Kriteria        Potensi konflik, ekonomi,
                                  Penutupan Lahan,         MP-RHL Daerah              kelembagaan, adat, dll)
                                 Kawasan Hutan, DAS


                                                                                                                            MP-RHL DAERAH :
                                                                                                                            - Visi dan Misi RHL drh
              PENAFSIRAN                                 Indikatif Lokasi RHL            TIM KERJA                          - Lokasi Prioritas RHL
 CITRA           CITRA                OVERLAY                                                                               - Kebijakan, Strategi,
                                                         per fgs. Kw. htn/Prop/Kab     (Prop, Kab/Kota,          ANALISIS
LANDSAT         LANDSAT              PETA - PETA          /DAS dan luar kw. Htn.                                              dan Kelembagaan RHL
                                                                                          Akademisi)
                                                                                                                            - Rencana aksi menurut
                                                                                                                              waktu dan lokasi



                                   HPH, HTI, Kebun,
                                    Pemukiman, dll                                     SURVEI BIOFISIK
                                                               MP-RHL                  (Luas Kw. Htn, DAS,
                                                                                        Iklim, Tanah, Top,
                                                               Nasional
                                                                                           Hidrografi, dll)

                                                                                                                            - Master Plan HTI
                           - UU 5/1990, UU 41/1999                                          - Peraturan/kebijakan
                                                                                                                            - Pola Umum RHL
                           -   UU 22/1999, UU 25/1999                                                                       - Pola & RTL RLKT
                                                                                              daerah
                           -   Propenas/Renstra
                                                                                            - Pengalaman RHL lalu
                           -   PP 25/2000, PP 104/2000
                           -   Kepmenhut




                                    T E RI                M A A SI             K                     H,




16




                                                                                                                                                      •8