BAB I PENDAHULUAN I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Propinsi by cometjunkie44

VIEWS: 3,956 PAGES: 59

									Lampiran   : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
Nomor      : 136/3240.K
Tanggal    : 16 DESEMBER 2004

                                        BAB I
                                  PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

        Propinsi Sumatera Utara terletak pada pesisir geografis antara 1°- 4° LU dan 98°
- 100° BT, sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD), sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat dan
Propinsi Riau. Pantai Barat Sumatera Utara berhadapan langsung dengan Samudera
Hindia, sedangkan Pantai Timur berhadapan langsung dengan Selat Malaka.
Luas areal Propinsi Sumatera Utara adalah 711.680 km² (3,72% dari luas areal Republik
Indonesia).
        Pantai Timur Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 545 km. Potensi
Lestari (MSY) beberapa jenis ikan di perairan Pantai Timur terdiri dari : ikan pelagis
126.500 ton/tahun, ikan demersal 110.000 ton/tahun, ikan karang 6.800 ton/tahun dan
udang 20.000 ton/tahun. Wilayah pesisir timur Sumatera Utara terdiri dari 7
Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kota Tanjung Balai,
Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten
Serdang Bedagai. Luas wilayah kecamatan pesisir dibagian timur Sumatera Utara adalah
43.133,44 km² yang terdiri dari 35 kecamatan pesisir dengan jumlah desa sebanyak 436
desa. Di Pantai Timur Sumatera Utara hanya terdapat 6 (enam) pulau-pulau kecil.
        Pantai Barat Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 763,47 km
(termasuk Pulau Nias). Potensi lestari (MSY) beberapa jenis ikan di perairan Pantai
Barat terdiri dari: ikan pelagis 115.000 ton/tahun, ikan demersal 78.700 ton/tahun, ikan
karang 5.144 ton/tahun dan udang 21.000 ton/tahun. Wilayah Pantai Barat Sumatera
Utara terdiri dari 6 (enam) Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota
Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Nias
dan Kabupaten Nias Selatan. Luas administrasi kawasan pesisir Pantai Barat mencapai
25.328 km² (sekitar 39,93% dari luas Propinsi Sumatera Utara). Jumlah pulau-pulau
kecil yang terdapat di Pantai Barat Sumatera Utara mencapai 156 pulau.
        Potensi wilayah pesisir Timur dan Barat Sumatera Utara sampai saat ini belum
dikelola secara optimal, dimana pengelolaan yang telah dilakukan selama ini masih
bersifat eksploitatif, sektoral dan tumpang tindih. Oleh karena itu dalam jangka
menengah dan jangka panjang perlu dilakukan re-orientasi kebijaksanaan dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir. Penyusunan Rencana Strategis
sebagai salah satu dokumen perencanaan wilayah pesisir merupakan tahap awal dalam re-
orientasi dimaksud. Rencana Strategis (Renstra) yang tersusun merupakan acuan dalam
pendayagunaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir. Melalui Renstra ini akan dicapai
keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir (Integrated Coastal Zone Management /
ICZPM) yang bermanfaat bukan hanya bagi generasi masa kini, tetapi juga generasi
dimasa mendatang.


                                         1
1.2 Tujuan dan Manfaat

•   Tujuan utama penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi
    Sumatera Utara terdiri dari:

    - Tujuan Konservasi Ekologis    : Melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah
                                      pesisir Sumatera Utara.
    - Tujuan Pembangunan Sosial     : Memulihkan dan menjamin hak dan kewajban
                                      masyarakat dalam mengelola sumberdaya wilayah
                                      pesisir secara berkelanjutan.
    - Tujuan Pembangunan Ekonomi    : Mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya
                                      wilayah pesisir secara optimal, efisien dan
                                      berkelanjutan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
    - Tujuan Administrasi           : Meminimalkan/mengeliminir        adanya      konflik
                                      pemanfaatan dan kewenangan dalam pengelolaan
                                      wilayah pesisir, sehingga dicapai suatu keterpaduan
                                      dan keberlanjutan program.

•   Manfaat Rencana Strategis pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut adalah:
    - Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan
      daerah dan pembangunan nasional, khususnya di wilayah pesisir.
    - Memberikan landasan yang konsisten bagi penyusunan Rencana Zonasi (Zoning
      Plan), Rencana Pengelolaan (Management Plan) dan Rencana Aksi (Action Plan).

1.3 Ruang Lingkup Daerah Perencanaan

       Secara administratif, Propinsi Sumatera Utara terdiri dari 18 (delapan belas)
Kabupaten dan 7 (tujuh) Kota. Dari keseluruhan wilayah tersebut, terdapat 13 (tigabelas)
Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir, yaitu: Kabupaten Langkat, Kota Medan,
Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung
Balai, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten
Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias
Selatan.

1.4 Proses Penyusunan RENSTRA

        Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Propinsi Sumatera
Utara mengacu kepada kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang merupakan
penjabaran dari kebijakan pembangunan nasional. Posisi Rencana Strategis Pengelolaan
Wilayah Pesisir Sumatera Utara dalam konteks perencanaan dapat dilihat pada Gbr 1,
dimana Renstra ini merupakan acuan didalam pendayagunaan dan pengelolaan
sumberdaya pesisir.
        Renstra Pesisir ini disusun dengan mengakomodir hasil dari partisipasi publik dan
lokakarya selama 2 (dua) tahun 2002 – 2003 dengan melibatkan berbagai macam
stakeholders lainnya seperti ; Lembaga / Instansi terkait, LSM, tokoh masyarakat pesisir
dan Perguruan Tinggi dimana kegiatan ini merupakan Program Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut di Propinsi Sumatera Utara.



                                          2
    PROSES PERENCANAAN


                                  - UU NO. 25 TH 2004 tentang Sistem
                                    Perencanaan Pembangunan Nasional
    NASIONAL



                                    (RAPENAS)



                                                                                                                              RENCANA STRATEGIS
                                                                                                                           PROPINSI SUMATERA UTARA


                                                                                        RENCANA STRATEGIS
                                                                                             PESISIR



                                     PROGRAM PEMBANGUNAN
                                           DAERAH                                                                           LINGKUNGAN STRATEGIS:
                                                                                                                           Kondisi kritis wilayah pesisir dan
    PROSES PERENCANAAN PROPINSI




                                  - Rencana Pembangunan Jangka
                                    Menengah Satuan Kerja Perangkat                                                        urgensi untuk penanganan segera
                                    Daerah (Renstra-SKPD)

                                  - Rencana Pembangunan Tahunan                                                                KONDISI STRATEGIS:
                                    Satuan Kerja Perangkat Daerah                                                          Pengelolaan wilayah pesisir secara
                                    (Renja-SKPD)
                                                                                                                              berkelanjutan dan berbasis
                                                                                                                                      masyarakat



                                                                                     • RENCANA ZONASI
                                                                                     • RENCANA PENGELOLAAN
                                                                                     • RENCANA AKSI
                                                                                                                                              ACUAN

                                                                                                                                              MASUKAN



`                                               Gambar 1. Posisi Renstra Pesisir Sumatera Utara dalam Proses Perencanaan




                                                                                 3
        Penyusunan Rencana Pesisir dilaksanakan melalui suatu proses koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi antara instansi terkait ditingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan
Kecamatan. Provincial Task Force (PTF) yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur turut
berperan dalam proses penyusunan Renstra Pesisir ini.
        Renstra Pesisir ini merupakan suatu acuan dan kerangka dasar dalam pengelolaan
wilayah pesisir secara terpadu. Dari Renstra pesisir ini akan disusun dokumen
perencanaan lebih lanjut yaitu Rencana Zonasi (Zonation Plan), Rencana Pengelolaan
(Management Plan) dan Rencana Aksi (Action Plan) untuk pemanfaatan sumberdaya
pesisir melalui berbagai kegiatan yang akan melibatkan masyarakat pesisir.




    Gambar 2. Hirarkhi Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu


1.5 Siklus Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu
       Dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang terakhir telah disempurnakan
melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wilayah daerah
propinsi terdiri dari wilayah daratan dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari
garis pantai ke arah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan; sedangkan
kewenangan daerah kabupaten/kota sejauh sepertiga dari batas laut daerah provinsi.
Melalui pelimpahan kewenangan tersebut, maka daerah dapat lebih leluasa dalam
merencanakan dan mengelola sumberdaya wilayah pesisir, termasuk jasa lingkungan
lainnya bagi kepentingan pembangunan daerah itu sendiri.




                                          4
    Proses pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, berdasarkan kesepakatan
internasional, mengikuti suatu siklus pembangunan atau kebijakan (Gambar 3). Siklus
tersebut terdiri dari 5 (lima) langkah yaitu:
1. Identifikasi isu-isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir
2. Persiapan atau perencanaan program
3. Adopsi program dan pendanaan
4. Pelaksanaan program
5. Monitoring dan evaluasi




      Gambar 3. Siklus Kebijakan Pengelolaan Pesisir Terpadu (Olsen et al, 1998)


        Konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu membutuhkan waktu beberapa tahun
untuk dapat diimplementasikan walaupun hanya untuk kawasan tertentu (sesuai
pengalaman negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand dan Sri Langka). Propinsi
Sumatera Utara dengan komposisi masyarakat pesisir yang sangat majemuk dituntut
untuk dapat mengawali Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dengan menyelesaikan satu
siklus kebijakan pengelolaan. Program akan menjadi lebih matang dan didukung oleh
seluruh stakeholder bila telah berhasil melewati satu siklus yang disebut juga dengan satu
generasi program.
        Dokumen Renstra Pesisir ini merupakan langkah kedua dari siklus kebijakan,
sekaligus sebagai dokumen dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya
yaitu rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi.




                                          5
                                      BAB II
              KONDISI WILAYAH PESISIR SUMATERA UTARA


2.1 Profil Wilayah Pesisir Sumatera Utara

2.1.1 Wilayah Pesisir Pantai Timur

       Wilayah Pesisir Timur Sumatera Utara yang memiliki panjang pantai 545 km
berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara dapat
dikelompokkan menjadi 2 wilayah yaitu:
   1. Wilayah up-land adalah: kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang
       merupakan daerah belakang yang berpengaruh terhadap ekosistem kawasan
       dibawahnya (kawasan pantai pesisir hingga laut). Yang termasuk wilayah up-
       land: daerah atas adalah Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kab. Langkat, Kab.
       Labuhan Batu, Kab. Deli Serdang, dan Kab. Serdang Bedagai
   2. Wilayah low-land adalah: Daerah Aliran Sungai (DAS) yang masih dipengaruhi
       oleh pasang surut pada ke-enam Kabupaten/Kota tersebut sampai 4 mil ke arah
       laut.

        Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara merupakan wilayah pesisir yang
mempunyai hamparan mangrove yang sangat luas yang membujur dari daerah pantai
utara Kabupaten Langkat ke daerah pantai selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan
ketebalan yang bervariasi antara 50-150 meter.
        Daerah pantai di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara didominasi oleh pantai
berpasir, baik pasir kwarsa maupun feldspar. Keadaan fisik pantai berpasir sangat
dipengaruhi oleh gerakan ombak, khususnya dalam pembentukan ukuran partikel. Luas
kawasan Pesisir Timur Sumatera Utara adalah 43.133,44 km². Kawasan ini cukup subur,
suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi dan curah hujan relatif tinggi. Topografi
pantai umumnya landai dengan laut yang dangkal.




 Gambar 4. Daerah Pantai Berpasir (Pantai Cermin/Kab. Serdang Bedagai) yang
 terletak di Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara

                                       6
2.1.2 Wilayah Pesisir Pantai Barat

        Panjang garis pantai pesisir barat Sumatera Utara adalah 763,47 km berhadapan
langsung dengan Samudera Hindia. Wilayah yang terdiri dari 6 Kabupaten/Kota ini
memiliki hamparan mangrove sekitar 14.270 Ha yang membujur dari pantai selatan
Kabupaten Mandailing Natal sampai ke pantai selatan Kabupaten Tapanuli Tengah serta
di daerah pulau-pulau di Kabupaten Nias dengan ketebalan antara 50-150 meter.
Terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara terdapat di 3 (tiga) Kabupaten, yaitu
Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang tumbuh
pada kedalaman 3-10 meter.
        Daerah pantai di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara sangat bervariasi yaitu
daerah yang curam, berbatu dan dibeberapa daerah terdapat pantai yang didominasi rawa.
Kondisi pantai semacam ini banyak ditemukan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah,
Tapanuli Selatan, Sibolga dan Mandailing Natal.
Pantai Kabupaten Nias dan Kab. Nias Selatan didominasi oleh pantai berbatu dan
berpasir, khususnya yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Banyaknya
terdapat pulau-pulau kecil merupakan ciri yang dimiliki oleh kawasan pesisir barat
Sumatera Utara.




 Gambar 5. Salah Satu Pulau-Pulau Kecil (Pulau Poncan/Kab. Tapanuli Tengah)
 yang terletak di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara




                                        7
2.2 Potensi dan Permasalahan Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia

2.2.1 Potensi dan Peluang Sumberdaya Alam

a). Pantai Timur Sumatera Utara
         Potensi lestari (maximum sustainable yield) Pantai Timur Sumatera Utara (Selat
Malaka) menurut hasil survey Ditjen Perikanan (1983) adalah 263.300 ton/tahun. Pada
tahun 1999 produksi perikanan laut kawasan Pantai Timur Sumatera Utara mencapai
254.140,6 ton; berarti masih terdapat peluang sebesar 9.159,4 ton, namun walaupun
demikian penelitian yang lebih akurat untuk mendapatkan data terbaru masih dibutuhkan
         Sektor pertanian mempunyai potensi yang strategis bagi pembangunan di kawasan
Pantai Timur Sumatera Utara, karena tanahnya subur dan cocok untuk komoditas
tanaman pangan, hortikultur dan tanaman perkebunan.                Hutan mangrove yang
membentang dari pantai utara Kabupaten Langkat ke daerah pantai selatan Kabupaten
Labuhan Batu dengan ketebalan bervariasi antara 50-150 meter ditumbuhi oleh mangrove
sejati dan mangrove semu. Mangrove terluas terdapat di Kabupaten Langkat (35.000
Ha), Deli Serdang dan Serdang Bedagai (11.800 Ha) dan Asahan (4.801,2 Ha), tetapi
sebagian besar berada dalam kondisi rusak.
         Pantai berpasir yang mendominasi daerah Pantai Timur Sumatera Utara yang
terdiri dari pasir kwarsa, feldspar serta sisa-sisa pecahan terumbu karang. Pantai berpasir
ini memberi peluang bagi pengembangan wisata pantai/wisata bahari seperti Pantai
Cermin, Pantai Sialang Buah, Pantai Klang (Kab. Serdang Bedagai); Pantai Kuala Indah,
Pantai Sejarah, Pantai Pasir Putih, Pulau Salah Nama dan Pulau Pandan (Kab. Asahan).
         Di Pelabuhan Belawan terdapat dermaga umum dan dermaga khusus peti kemas.
Di Pantai Timur Sumatera Utara terdapat pelabuhan niaga bertaraf internasional di
Belawan (Kota Medan) yang disinggahi oleh kapal-kapal dalam dan luar negeri. Selain
pelabuhan niaga terdapat pula pelabuhan khusus untuk kegiatan perikanan yaitu
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan. PPS Belawan siap menampung segala
kegiatan yang terkait dengan perikanan, khususnya perikanan tangkap.




  Gambar 6. Pelabuhan Niaga Bertaraf Internasional di Belawan yang berada di
  Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara



                                           8
b). Pantai Barat Sumatera Utara
       Potensi lestari (maximum sustainable yield) sumberdaya hayati perikanan laut
Pantai Barat Sumatera Utara adalah 228.834 ton/tahun. Produksi perikanan Pantai Barat
berdasarkan hasil tangkapan yang didaratkan adalah sebesar 107.780,5 ton (47%) pada
tahun 2000, berarti masih terdapat peluang pemanfaatan sebesar 121.053,5 ton (53%) di
Pantai Barat Sumatera Utara. Pesisir barat Sumatera Utara yang berhadapan langsung
dengan Samudera Hindia memiliki topografi pantai yang curam dan perairan yang relatif
dalam.
       Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara merupakan wilayah pesisir yang
mempunyai hamparan mangrove sekitar 14.270 Ha yang membujur dari pantai selatan
Kabupaten Tapanuli Tengah serta di daerah pulau-pulau di Kabupaten Nias dengan
ketebalan bervariasi antara 50-150 meter. Jenis mangrove yang tumbuh di kawasan ini
adalah mangrove sejati (seperti api-api) dan mangrove semu.
       Daerah pantai di kawasan barat Sumatera Utara sangat bervariasi yakni daerah
yang curam, berbatu dan dibeberapa daerah terdapat pantai yang didominasi rawa (Kab.
Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal dan Kota Sibolga).
Terumbu karang di kawasan barat Sumatera Utara terdapat di 2 (dua) Kabupaten yaitu:
a.   Kabupaten Tapanuli Tengah: perairan sekitar Pulau Poncan Godang, Poncan Kecil,
     Pulau Unggas, Pulau Bakal, Pulau Tungkus Nasi, Pulau Bansalar dan Pulau Talam.
b.   Kabupaten Nias dan Nias Selatan : perairan sekitar Pulau Pini, Pulau Masin, Pulau
     Pasakek, Pulau Sumbawa dan Pulau Kasik.

Di kawasan pesisir barat Sumatera Utara terdapat Pelabuhan Sibolga sebagai gerbang
keluar/masuk Sumatera Utara via laut. Selain pelabuhan niaga, di Sibolga juga terdapat
Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap di Pantai Barat
Sumatera Utara.




 Gambar 7. Kapal penangkap ikan dengan latar belakang Pelabuhan Sibolga yang
 berada di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara




                                        9
2.2.2 Kelemahan dan Ancaman Sumberdaya Alam

a). Pantai Timur Sumatera Utara
        Di Pesisir Timur Sumatera Utara terdapat 436 desa pesisir yang tersebar di 35
Kecamatan dan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Sebagian besar masyarakat desa pesisir
menggantungkan hidupnya secara langsung di wilayah pesisir. Secara umum dapat dilihat
bahwa taraf hidup mereka (khususnya nelayan) masih banyak yang hidup pra sejahtera
(miskin). Eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumberdaya pesisir dan laut dalam
rangka pembangunan ekonomi menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang
cukup parah. Dampak negatif dari eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan dan
tidak terarah telah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa pesisir.
        Proses tergerusnya garis pantai (erosi/abrasi) dan bertambah dangkalnya perairan
pantai (sedimentasi/pengendapan) pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara
alami, tetapi kejadian tersebut diperparah dengan ulah manusia yang telah membabat
tanaman pelindung pantai (mangrove), baik untuk tujuan pemanfaatan nilai ekonomis
kayu bakau maupun untuk konversi lahan menjadi tambak atau lokasi bangunan liar.
Dibeberapa bagian pesisir timur Sumatera Utara terdapat garis pantai yang (bertambah)
maju terutama di daerah yang sedimentasinya cukup tinggi.
        Kerusakan mangrove di pesisir timur mempunyai dampak negatif lebih jauh yang
dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir sendiri antara lain:
-     berkurangnya hasil tangkapan ikan dan udang
-     semakin sulitnya mendapatkan kepiting bakau (scylla serrata) baik ukuran
      konsumsi maupun ukuran untuk benih
-     terjadi intrusi air laut ke daerah pemukiman penduduk dan areal pertanian
        Selain karena kerusakan mangrove, pencemaran juga telah banyak memberi andil
pada kerusakan lingkungan pesisir, baik limbah cair maupun limbah padat yang
bersumber dari industri dan rumah tangga.




 Gambar 8. Mangrove yang rusak di Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara




                                         10
b). Pantai Barat Sumatera Utara
        Sebagian besar masyarakat pesisir di Pantai Barat Sumatera Utara
menggantungkan hidupnya secara langsung di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir di
kawasan Pantai Barat (khususnya di Kabupaten Nias dan Nias Selatan) sebagian besar
mempunyai taraf hidup pra sejahtera (miskin), terutama yang berstatus sebagai nelayan.
Kemiskinan tersebut memperburuk kerusakan sumberdaya alam, terutama terumbu
karang yang terdapat di Kabupaten Nias dan Nias Selatan serta Kabupaten Tapanuli
Tengah, karena masyarakat mengeksploitasi terumbu karang dengan cara yang illegal
seperti penggunaan bahan peledak dan bahan beracun/bius.
        Kondisi terumbu karang di perairan barat Sumatera Utara memang masih ada
yang dalam kondisi baik, tapi banyak juga yang sudah berada pada kondisi rusak berat
terutama di sekitar Pulau Masin, Pulau Pini dan Pulau Kasik (Kabupaten Nias dan Nias
Selatan) dan di Pulau Poncan Besar (Kabupaten Tapanuli Tengah).




 Gambar 9. Kondisi terumbu karang yang masih baik dan pola pemanfaatan yang
 merusak ekosistem terumbu karang di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara




                                        11
2.2.3 Potensi dan Masalah Sumberdaya Manusia

       Sumberdaya manusia merupakan hal pokok yang perlu diperhatikan dalam proses
pembangunan. Masalah sumberdaya manusia menyangkut aspek potensi kependudukan,
pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.
       Jumlah penduduk di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara adalah 6.947.200 jiwa
(187,75 jiwa/km²), sedangkan di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara adalah 2.575.300
jiwa (101, 68 jiwa/km²).
       Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah pesisir pantai timur rata-rata lebih
tinggi dibanding tingkat pendidikan masyarakat di wilayah pesisir pantai barat.
Penduduk pantai timur yang berpendidikan SMTP sampai Perguruan Tinggi hanya
33,08%. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan rendahnya daya serap terhadap
Iptek sehingga sering menjadi kendala bagi peningkatan produksi dan pertumbuhan
ekonomi. Pendidikan yang rendah juga menyebabkan sulitnya proses peningkatan
kesadaran lingkungan dalam masyarakat.
       Untuk mengelola sumberdaya pesisir dibutuhkan sumberdaya manusia yang
berkualitas sesuai bidangnya, mulai dari tingkat ahli madya sampai sarjana, karena
pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut membutuhkan teknologi sederhana sampai
teknologi yang tinggi. Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang Kelautan dan
Perikanan di Sumatera Utara memang agak terlambat berdirinya, karena setelah
terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan baru muncul perguruan tinggi yang
berbau kelautan dan perikanan di beberapa Kabupaten/Kota.




   Gambar 10. Sekolah Perikanan di Kota Tanjung Balai Asahan yang berada di
   Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara


2.2.4 Kekuatan dan Kelemahan Kelembagaan

      Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang telah
disempurnakan melalui UU No. 32 tahun 2004 merupakan salah satu kekuatan
kelembagaan dalam usaha pengembangan wilayah propinsi, dimana daerah memiliki
kewenangan yang lebih besar dalam mengurusi wilayahnya sendiri. Disamping itu
dengan adanya komitmen instansi terkait (Bappeda, Dinas Perikanan & Kelautan,


                                       12
Kehutanan, Kimpraswil, Bapedalda, Pariwisata, Perindustrian, Perguruan Tinggi) serta
dukungan dari masyarakat pesisir dalam melaksanakan pengembangan di wilayah pesisir,
merupakan kekuatan yang dapat diandalkan, baik di tingkat propinsi maupun di tingkat
Kabupaten/Kota.
        Sehubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Propinsi
Sumatera Utara telah terdapat bentuk-bentuk hukum dan peraturan yang mendukung
yaitu dalam bentuk Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Menteri, Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
        Di wilayah pesisir juga terdapat kelembagaan yang mengelola sumberdaya pesisir
dan lautan (diluar lembaga pemerintahan) yaitu: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Lembaga Profesi (HNSI, MPN, Asosiasi Nelayan, Kelompok Nelayan, Kelompok
Pembudidaya), Koperasi, Tangkahan (TPI Swasta), dan sebagainya.
        Beberapa kelemahan dalam kelembagaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan
laut antara lain:
•     Pembangunan wilayah pesisir belum menjadi prioritas bagi lembaga pemerintahan
      dan LSM sehingga pembangunan wilayah pesisir masih tertinggal dibanding
      wilayah lain.
•     Kurangnya koordinasi dari instansi terkait dalam pengelolaan sumberdaya pesisir
      dan laut (masih belum ada keterpaduan).
•     Masih lemahnya pemahaman tentang hukum lingkungan, baik di tingkat aparatur
      maupun masyarakat.
•     Pengusulan program pengelolaan pesisir masih ego-sektoral.
•     Koordinasi dan pengawasan dalam penerbitan kegiatan perikanan belum berjalan
      dengan baik.
•     Mekanisme perencanaan belum dilaksanakan secara bottom-up.
•     Sistem pembinaan profesi masyarakat pesisir belum tepat.
•     Data yang ditampilkan oleh instansi terkait sehubungan dengan sumberdaya pesisir
      belum akurat.




 Gambar 11. Profil perkampungan nelayan di Kawasan Pantai Timur dan Barat
 Sumatera Utara


                                        13
2.3 Isu-isu Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota
       Berdasarkan hasil identifikasi isu pengelolaan wilayah pesisir dan hasil konsultasi
publik yang telah dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Propinsi, maka
diperoleh 11 (sebelas) isu yang menjadi prioritas di kawasan pesisir timur Sumatera Utara
dan 10 (sepuluh) isu prioritas untuk kawasan pesisir barat Sumatera Utara.

2.3.1 Isu Pengelolaan Pesisir Timur Sumatera Utara
a. Kabupaten Langkat
   (1). Kerusakan Mangrove di Kawasan Pesisir
   (2). Penurunan Produksi Perikanan Tangkap
   (3). Penurunan Produksi Perikanan Budidaya
   (4). Adanya Gangguan dengan Beroperasinya Pukat Langge
   (5). Keamanan di Kawasan Pesisir dan Laut
   (6). Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut
   (7). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
   (8). Kurangya Fungsi Kelembagaan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir
   (9). Belum Ada Tata Ruang Wilayah Pesisir

b. Kota Medan
   (1). Kerusakan Mangrove yang Cukup Parah
   (2). Alih Fungsi Hutan Mangrove menjadi Kawasan Industri dan Pemukiman
   (3). Intrusi air Laut ke Daerah Pemukiman Penduduk
   (4). Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut oleh Limbah Industri dan Rumah Tangga
   (5). Konflik Antara Nelayan Tradisional dengan Nelayan Trawl
   (6). Keamanan yang Cukup Rawan bagi Kapal-kapal Penangkap Ikan dan Usaha
         Pertambakan
   (7). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
   (8). Kurangya Fungsi Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan
         Laut
   (9). Penurunan Produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
   (10). Belum Ada Tata Ruang Kawasan Pesisir
   (11). Berdirinya Tangkahan Liar Milik Masyarakat

c. Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai
   (1). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
   (2). Rendahnya Penataan dan Penegakan Hukum
   (3). Belum Adanya Penataan Ruang Wilayah Pesisir
   (4). Pencemaran Wilayah Pesisir
   (5). Kerusakan Hutan Mangrove
   (6). Potensi dan Objek Wisata Bahari Belum Dikembangkan Secara Optimal
   (7). Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
   (8). Ancaman Intrusi Air Laut
   (9). Rendahnya Tingkat Kehidupan Masyarakat Pesisir/Nelayan




                                         14
d. Kabupaten Asahan
   (1). Kerusakan Hutan Mangrove
   (2). Kerusakan Terumbu Karang dan Padang Lamun
   (3). Pencemaran Wilayah Pesisir oleh Limbah Industri dan Limbah Rumah Tangga
   (4). Ancaman Intrusi Air Laut ke Daerah Pertanian dan Pemukiman
   (5). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
   (6). Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
   (7). Rendahnya Ketaatan dan Penegakan Hukum
   (8). Belum Adanya Penataan Ruang Wilayah Pesisir
   (9). Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
   (10). Belum Optimalnya Pengembangan Potensi dan Objek Wisata Bahari

e. Kota Tanjung Balai
   (1). Sedimentasi yang Cukup Tinggi di Dekat Muara Sungai
   (2). Pencemaran oleh Limbah Industri dan Limbah Rumah Tangga
   (3). Ancaman Intrusi Air Laut
   (4). Konflik Nelayan Tradisional dan Nelayan Trawl
   (5). Rendahnya Ketaatan dan Penegakan Hukum
   (6). Belum Adanya Penataan Ruang Wilayah Pesisir
   (7). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
   (8). Terjadinya Penyimpangan dari Pemberian Ijin Kapal Perikanan

f. Kabupaten Labuhan Batu
   (1). Kerusakan Hutan Mangrove
   (2). Kelangkaan Jenis Ikan Terubuk yang Terancam Punah
   (3). Konflik antar Nelayan Tradisional dgn Nelayan Pukat Langge & Nelayan Trawl
   (4). Sedimentasi yang Sangat Tinggi
   (5). Penuruanan Hasil Tangkapan Nelayan Tradisional/Budidaya
   (6). Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
   (7). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
   (8). Belum Adanya Penataan Ruang Wilayah Pesisir
   (9). Rendahnya Ketaatan dan Penegakan Hukum

2.3.2 Isu-isu Pengelolaan Pesisir Barat Sumatera Utara

a. Kabupaten Tapanuli Tengah
   (1). Kerusakan Mangrove
   (2). Kerusakan Terumbu Karang
   (3). Penangkapan Ikan-ikan Karang dengan Alat Tangkap yang Merusak (Illegal
         Fishing)
   (4). Konflik Nelayan Tradisional dengan Nelayan Modern
   (5). Pencurian Ikan oleh Kapal Nelayan Asing
   (6). Rendahnya Penaatan dan Penegakan Hukum
   (7). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
   (8). Berlum Berkembangnya Industri Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan
   (9). Belum Berkembangnya Usaha Perikanan Budidaya
   (10). Belum Berkembangnya Wisata Bahari/Pantai


                                      15
b. Kota Sibolga
   (1). Kerusakan Hutan Mangrove
   (2). Belum Optimalnya Pengelolaan Budidaya Laut
   (3). Pencemaran oleh Limbah Industri dan Rumah Tangga
   (4). Pencurian Ikan oleh Kapal Nelayan Asing
   (5). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
   (6). Berkembangnya Tangkahan Milik Masyarakat di Luar Wilayah Pelabuhan
        Perikanan Sibolga

c. Kabupaten Tapanuli Selatan
   (1). Belum Berkembangnya Usaha Perikanan Tangkap
   (2). Kerusakan Hutan Mangrove
   (3). Belum Berkembangya Tempat Pendaratan Ikan yang Memadai
   (4). Belum Adanya Tata Ruang Pesisir dan Laut
   (5). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
   (6). Terbatasnya Prasarana Umum dan Prasarana Perikanan

d. Kabupaten Mandailing Natal
   (1). Belum Berkembangnya Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya
   (2). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
   (3). Belum Berkembangnya Tempat Pendaratan/Pelelangan Ikan
   (4). Belum Berkembangnya Industri Pasca Panen Hasil Perikanan
   (5). Rusaknya Hutan Bakau
   (6). Pencurian Ikan oleh Kapal Nelayan Asing
   (7). Ancaman Abrasi Pantai oleh Gelombang Samudera Hindia

e. Kabupaten Nias dan Nias Selatan
   (1). Kerusakan Terumbu Karang oleh Penggunaan Alat Tangkap yang Tidak Ramah
         Lingkungan
   (2). Ikan-ikan Hias Terumbu Karang Terancam Punah karena Illegal Fishing
   (3). Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
   (4). Kerusakan Hutan Mangrove
   (5). Ancaman Abrasi Pantai dan Intrusi Air Laut
   (6). Belum Berkembangnya Usaha Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
   (7). Terbatasnya Prasarana Transportasi Darat, Laut dan Udara
   (8). Pencurian Ikan oleh Kapal Nelayan Asing
   (9). Investor Enggan Masuk ke Kabupaten Nias
   (10). Rendahnya Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat
   (11). Belum Berkembangnya Wisata Bahari/Pantai
   (12). Terbatasnya Prasarana Umum dan Prasarana Perikanan




                                    16
        Isu-isu prioritas dari setiap Kabupaten/Kota pesisir tersebut merupakan dasar
dalam mementukan 10 (sepuluh) isu prioritas Propinsi Sumatera Utara. Penentuan isu
prioritas propinsi menggunakan metoda ranking frekuensi (sering muncul) sebagai
berikut:

1.  Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia
2.  Belum Adanya Tata Ruang Wilayah Pesisir
3.  Rendahnya Penaatan dan Penegakan Hukum
4.  Degradasi Habitat Wilayah Pesisir (Mangrove, Terumbu Karang dan Pantai
    Berpasir)
5.  Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut oleh Limbah Industri dan Limbah Rumah
    Tangga
6.  Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya
7.  Ancaman Abrasi Pantai dan Intrusi Air Laut
8.  Potensi dan Objek Wisata Bahari Belum Dikembangkan Secara Optimal
9.  Sedimentasi yang Cukup Tinggi di Wilayah Pesisir Timur Sumatera Utara
10. Terbatasnya Prasarana Umum dan Prasarana Perikanan di Pesisir Barat Sumatera
    Utara




                                       17
                                      BAB III
        RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
                      SECARA TERPADU

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut

   ♦   Visi Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut Propinsi Sumatera Utara:
       “Terwujudnya Pembangunan Kawasan Pesisir dan Laut sebagai Kawasan
       Industri Perikanan, Pariwisata Bahari, dan Industri Non Perikanan secara terpadu
       berbasis Sumberdaya Pesisir dan Laut yang berkelanjutan untuk meningkatkan
       kesejahteraan rakyat”.

   ♦   Misi Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut Propinsi Sumatera Utara :
       a. Menata segenap lembaga pelaku pembangunan di sektor perikanan dan
           kelautan, pariwisata dan non perikanan dalam memanfaatkan potensi
           sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan.
       b. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong peran pelaku-pelaku
           ekonomi regional dalam memanfaatkan sumberdaya dan jasa-jasa
           lingkungan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan, guna
           membangun industri perikanan, pariwisata bahari, dan industri non
           perikanan dalam kawasan yang berbasis masyarakat.
       c. Menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi seluruh stakeholder dalam
           pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara
           berkelanjutan.
       d. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan
           hasil perikanan secara arif dan berkeadilan.
       e. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut
           guna menjamin keberlanjutan pemanfaatan.

   ♦   Tujuan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut terdiri dari :
        a. Tujuan Pembangunan Lingkungan :             rehabilitasi, revitalisasi, dan
           meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin pengelolaan dan
           pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara
           berkelanjutan.
        b. Tujuan Pembangunan Sosial : membuat suatu panduan bagi semua
           stakeholder untuk ikut berperan serta dalam pemanfaatan sumberdaya
           pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan.
        c. Tujuan Pembangunan Ekonomi :            mendorong pemanfaatan potensi
           sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan
           untuk mewujudkan kawasan pesisir sebagai kawasan industri perikanan,
           pariwisata bahari dan industri non perikanan terpadu guna mendukung
           pertumbuhan ekonomi kawasan.
        d. Tujuan Pembangunan Administratif : tersusunnya rencana pengelolaan dan
           pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut secaraterpadu dan
           berkelanjutan.



                                       18
   ♦    Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut
         a. Kebijakan Umum:
            - Memadukan semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan
              sumberdaya pesisir dan laut untuk mewujudkan pembangunan industri
              perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu.
            - Pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu,
              terkoordinasi, dan saling berkaitan antar wilayah kabupaten.

         b. Kebijakan Khusus:
            - Mendorong pengelolaan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri
              non perikanan secara terpadu berlandaskan potensi sumberdaya pesisir dan
              laut.
            - Mendorong pembangunan ekonomi secara optimal, efisien dan
              berorientasi pada ekonomi rakyat.
            - Mendorong berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
            - Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum
              untuk mewujudkan kawasan pesisir sebagai kawasan perikanan terpadu.
            - Pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat.
            - Pengelolaan industri perikanan, pariwisata, dan industri non perikanan
              terpadu berorientasi pada pengembangan teknologi.


3.2 Isu-isu Pengelolaan, Kebijakan, dan Strategi

A. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

        Masalah sumberdaya manusia menyangkut aspek potensi kependudukan,
pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Salah satu tantangan mendasar dalam
pembangunan adalah dalam hal mengatasi masalah kependudukan dan meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu dalam setiap perencanaan pembangunan
di kawasan pesisir persoalan sumberdaya manusia perlu mendapat perhatian.
        Rendahnya kualitas sumberdaya manusia tidak hanya terjadi pada masyarakat
wilayah pesisir saja tetapi juga pada sumberdaya manusia instansi terkait yang sangat erat
kaitannya dengan tingkat pendidikan yang rendah, baik pendidikan formal maupun non
formal.

Penyebab utama rendahnya kualitas sumberdaya manusia antara lain karena:
      Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
      Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik
      Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat
      tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi
      Rendahnya tingkat kesehatan lingkungan pemukiman masyarakat
      Minimnya sarana dan prasarana kesehatan serta kurangnya tenaga medis




                                         19
Akibat yang ditimbulkan:
       Sumberdaya Alam (SDA) wilayah pesisir belum dimanfaatkan secara optimal
       Pola pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) tidak memperhatikan aspek-aspek
       kelestarian lingkungan
       Penguasaan teknologi pemanfaatan sumberdaya pesisir masih rendah
       Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih rendah
       Sanitasi lingkungan pemukiman wilayah pesisir masih buruk

SASARAN A-1
Peningkatan taraf pendidikan formal dan non formal bagi masyarakat pesisir

INDIKATOR A-1
- Meningkatnya jumlah lulusan sampai tingkat SLTP
- Tersedianya jumlah guru dan siswa
- Meningkatnya pelatihan dan keterampilan masyarakat
- Diterima usul untuk memasukkan pengelolaan wilayah pesisir pada kurikulum
   tingkat SD

STRATEGI A-1
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan SD dan SLTP
- Memenuhi tenaga guru di SD dan SLTP
- Meningkatkan program pelatihan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan
  SDA wilayah pesisir
- Mengusulkan, menyiapkan dan implementasi materi pelajaran tentang pengelolaan
  wilayah pesisir dalam kurikulum muatan lokal SD dan SLTP

SASARAN A-2
Peningkatan taraf hidup dan kesehatan masyarakat

INDIKATOR A-2
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas staf di instansi yang membidangi wilayah pesisir
- Tercapainya rasio tenaga medis dan jumlah penduduk
- Membaikya kondisi sanitasi pemukiman dan lingkungan

STRATEGI A-2
- Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
- Memenuhi kebutuhan tenaga medis
- Mengembangkan rencana perbaikan sistim sanitasi pemukiman dan lingkungan dalam
  program penyuluhan kesehatan

SASARAN A-3
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir secara
terpadu




                                        20
INDIKATOR A-3
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas staf di instansi yang membidangi wilayah pesisir
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, mulai dari
   proses perencanaan sampai pengawasan dan evaluasi serta kepedulian dan
   tanggungjawab
- Meningkatnya perhatian stakeholder dalam pengelolaan wilayah pesisir

STRATEGI A-3
- Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir
- Pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi/sekolah/lembaga
  pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah
  pesisir
- Mengimplementasikan rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu


B. Belum Adanya Perda Tata Ruang Wilayah Pesisir

        Pola dan arahan pembangunan Sumatera Utara merupakan inti Rencana Tata
Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara yang pada hakikatnya berisi arahan-arahan
penggunaan ruang pada wilayah propinsi, yang didasari oleh prinsip pemanfaatan
sumberdaya alam berazaskan keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
        Penyusunan rencana tata ruang pesisir memicu terjadinya konflik kepentingan
dalam pemanfaatan wilayah pesisir. Konflik kepentingan terjadi antara sektor perikanan
dan kehutanan sehubungan pemanfaatan jalur hijau untuk tambak; antara perikanan
dengan pertanian sehubungan alih fungsi lahan sawah menjadi tambak yang banyak
terjadi di pantai timur Sumatera Utara. Demikian juga konflik kepentingan antara
nelayan dengan nelayan, nelayan dengan sektor perhubungan.
        Penataan ruang pesisir merupakan salah satu usaha untuk menekan terjadi konflik
kepentingan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Pada saat ini aktivitas pemanfaatan
sumberdaya pesisir semakin hari semakin meningkat dengan cara yang tidak ramah
lingkungan. Kondisi ini akan menurunkan daya dukung sumberdaya wilayah pesisir.

Penyebab utama belum adanya tata ruang sumberdaya pesisir adalah:
      Pemerintah belum membuat peraturan yang tegas tentang penataan ruang wilayah
      pesisir, baik petunjuk pelaksanaan maupun peraturan penunjang.

Akibat yang ditimbulkan adalah:
       Konflik pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir semakin tajam serta kegiatan
       tumpang tindih.
       Pelanggaran hukum oleh pengguna sumberdaya semakin luas seperti: perusakan
       hutan mangrove, rusaknya terumbu karang (coral reef) karena penangkapan ikan
       dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia.
       Pemanfaatan wilayah pesisir tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya,
       seperti: bangunan tambak dan pemukiman di jalur hijau, bangunan liar di
       sepanjang pantai serta hilangnya akses masyarakat ke pantai




                                        21
SASARAN B-1
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir.

INDIKATOR B-1
Tersusunnya rencana tata ruang kawasan pesisir berbasis masyarakat dan ramah
lingkungan yang disahkan oleh Gubernur dan DPRD.

STRATEGI B-1
- Melibatkan masyarakat dan instansi terkait dalam proses penyusunan rencana tata
  ruang pesisir
- Sosialisasi rencana tata ruang pesisir pada masyarakat

SASARAN B-2
Mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah pesisir dalam RTRW Kabupaten dan
RTRW Propinsi.

INDIKATOR B-2
Tersusunnya rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan Propinsi yang mencakup wilayah
pesisir.

STRATEGI B-2
- Revisi RTRW Kabupaten dan RTRW Propinsi dengan memasukkan RTRW pesisir
  menjadi bagiannya
- Memberdayakan tim penataan ruang pesisir propinsi (Provincial Task Force) dan
  melibatkan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara optimal dalam penyusunan
  rencana tata ruang pesisir.


C. Rendahnya Penaatan dan Penegakan Hukum

        Rendahnya penaatan dan penegakan hukum tidak terlepas dari rendahnya kualitas
SDM baik dikalangan masyarakat maupun aparat hukum yang berada di wilayah pesisir.
Lemahnya penaatan dan penegakan hukum tercermin dari sikap dan pengetahuan
masyarakat tentang hukum yang masih rendah, khususnya yang berhubungan dengan UU
No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, UU
No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 9 Tahun 1985
tentang Perikanan. Demikian juga halnya dengan penaatan terhadap peraturan tentang
jalur-jalur penangkapan ikan yang tertuang dalam Kepmentan No. 392/kpts/IK 120/4/99.
        Beberapa masalah yang sering timbul berkaitan dengan rendahnya ketaatan dan
penegakan hukum, antara lain banyaknya nelayan yang menangkap ikan dengan alat yang
tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak atau racun, serta perambahan
hutan mangrove secara ilegal di daerah jalur hijau (green belt).
        Disamping itu pelanggaran terhadap jalur-jalur penangkapan oleh kapal-kapal
perikanan berukuran besar sering memicu terjadinya konflik antara nelayan tradisional
dengan nelayan modern.




                                       22
Penyebab utama rendahnya penaatan dan penegakan hukum:
      Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan
      Terbatasnya sarana dan prasarana petugas penegak hukum
      Masih lemahnya pelaksanaan sosialisasi produk hukum
      Belum transparannya proses pembuatan produk hukum (tanpa konsultasi publik)
      Belum terpadunya pengelolaan sumberdaya pesisir antar sektor


Akibat yang ditimbulkan adalah:
       Meningkatnya kegiatan Illegal Fishing
       Terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya alam wilayah pesisir
       Berkurangnya hutan mangrove
       Terjadinya pencemaran air laut
       Konflik kewenangan antar instansi
       Menurunnya keamanan di wilayah pesisir dan laut

SASARAN C-1
Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum

INDIKATOR C-1
- Meningkatnya frekuensi penyuluhan penegak hukum untuk aparat penegak hukum
   dan aparat pemerintah
- Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum
- Meningkatnya jumlah personil, sarana dan prasarana penegak hukum.
- Terciptanya persamaan persepsi aparat dalam penegakan hukum
- Berkurangnya kerusakan sumberdaya alam wilayah pesisir

STRATEGI C-1
- Mengadakan pelatihan-pelatihan tentang hukum lingkungan, konservasi sumberdaya
  alam hayati dan ekosistem serta Undang-undang perikanan bagi aparat penegak
  hukum
- Penambahan jumlah personil, sarana dan prasarana penegak hukum
- Mengadakan pelatihan dan simulasi proses peradilan bagi aparat hukum

SASARAN C-2
Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan produk hukum, penaatan
dan penegak hukum.

INDIKATOR C-2
- Menurunnya jumlah kasus perusakan lingkungan dan pelanggaran hukum
- Berkurangnya konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir antar stakeholders
- Meningkatnya keamanan di laut
- Terangkatnya kasus pelanggaran hukum sampai ke pengadilan
- Meningkatnya frekuensi penyuluhan hukum
- Meningkatnya hasil perikanan dan pertanian di wilayah pesisir




                                       23
STRATEGI C-2
- Mengintensifkan sosialisasi/konsultasi publik terhadap draft dan produk hukum
- Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pengawasan
- Meningkatkan frekuensi operasi pengawasan di laut
- Memasang rambu-rambu dan menetapkan jalur penangkapan ikan dan penggunaan
  lainnya
- Membentuk balai penyuluhan pesisir dan laut
- Melibatkan masyarakat dalam proses membuat produk hukum

SASARAN C-3
Peningkatan keterpaduan dan koordinasi wewenang antar instansi terkait

INDIKATOR C-3
- Semakin jelasnya peran fungsi dan kewenangan dari masing-masing instansi terkait
- Meningkatnya kerjasama antar instansi terkait
- Semakin sederhananya prosedur penindakan terhadap pelanggaran hukum
- Berkurangnya konflik kewenangan diantara instansi terkait
- Semakin terbukanya akses masyarakat ke pantai
- Semakin membaiknya kondisi lingkungan wilayah pesisir

STRATEGI C-3
- Mengadakan pengkajian kelembagaan di wilayah pesisir
- Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan wilayah pesisir
- Mengembangkan operasi pengamanan laut dan pesisir secara terpadu

D. Degradasi Habitat Wilayah Pesisir (Mangrove, Terumbu Karang, dan Pantai
   Berpasir).

   Habitat penting di sepanjang Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara meliputi:
mangrove, terumbu karang dan pantai berpasir. Pantai Barat hampir seluruhnya
didominasi oleh pantai pasir dan hutan pantai (jenis Rhizopora sp, Cennia dan Nypa),
sedangkan pantai timur umumnya berpasir campur lumpur.

D1. Mangrove

    Ekosistem mangrove merupakan habitat bagi beragam jenis ikan, kepiting, udang,
kerang, reptil dan mamalia. Detritus dari mangrove merupakan dasar pembentukan rantai
makanan bagi banyak organisme pesisir dan laut. Penurunan luas hutan mangrove dari
tahun ke tahun dan dampaknya sudah mulai dirasakan.
Penyebab utama hilangnya mangrove adalah:

       Konversi lahan mangrove untuk tambak udang
       Pengelolaan pertambakan tidak berwawasan lingkungan
       Tidak ada kebijakan yang jelas mengenai penguasaan dan pemanfaatan lahan
       pesisir di desa
       Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian mangrove dan
       kondisi sosial-ekonomi masyarakat di sekitar hutan mangrove masih rendah


                                        24
Akibat yang ditimbulkan:
       Penurunan luas vegetasi mangrove
       Penurunan kualitas air
       Penurunan hasil tangkapan, terutama kepiting, kerang dan udang
       Masyarakat dengan gampang mengkonversi mangrove untuk kepentingan
       lain/pibadi
       Kurangnya kepedulian masyarakat untuk melestarikan mangrove


SASARAN D1-1
Terwujudnya pengelolaan ekosistem mangrove secara lestari dan berkelanjutan dalam
upaya menunjang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

INDIKATOR D1-1
- Meningkatnya pengelolaan mangrove berbasis masyarakat yang berwawasan
   lingkungan dan berkelanjutan
- Meningkatnya budidaya tambak yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui kegiatan pengelolaan mangrove yang
   berwawasan lingkungan
- Pulihnya kawasan mangrove yang kritis dan rusak

STRATEGI D1-1
- Mengembangkan pola pemanfaatan hutan mangrove berwawasan lingkungan
- Mengembangkan program pengelolaan tambak rakyat berwawasan lingkungan
- Melakukan pelatihan pengelolaan mangrove dan wilayah pesisir
- Membuat pedoman rehabilitasi mangrove di pantai timur dan barat Sumatera Utara
- Mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan
  pelestarian hutan mangrove

D2. Terumbu Karang

    Secara umum terumbu karang terdiri atas tipe: (1) terumbu karang tepi (fringing
reef), (2) terumbu karang penghalang (barrier reef) dan (3) terumbu karang cincin atau
atol.Terumbu karang yang terdapat di pesisir barat Sumatera Utara (khususnya di
Kabupaten Nias dan Kabupaten Tapanuli Tengah) telah mengalami kerusakan yang
cukup parah.

Penyebab utama kerusakan terumbu karang:
      Penambangan karang dengan atau tanpa bahan peledak
      Pembuangan limbah industri, rumah tangga dan minyak
      Penangkapan ikan dengan bahan peledak
      Penangkapan ikan hias dengan menggunakan bahan beracun (misalnya Kalium
      Sianida)
      Penggundulan hutan di lahan atas




                                        25
Akibat yang ditimbulkan:
       Perusakan habitat dan kematian massal hewan terumbu
       Penurunan hasil tangkapan ikan
       Sedimen hasil erosi dapat mencapai terumbu karang di sekitar muara sungai,
       sehingga mengakibatkan kekeruhan yang menghambat difusi oksigen ke dalam
       polip.
       Mengakibatkan ikan pingsan, mematikan karang dan biota avertebrata

SASARAN D-2:
Melindungi terumbu karang

INDIKATOR D-2:
- Meningkatnya hasil tangkapan dalam jumlah dan ukuran ikan
- Berkurangnya frekuensi penggunaan bahan peledak dan bahan beracun oleh nelayan

STRATEGI D2
- Mengembangkan daerah perlindungan laut (marine sanctuary) berbasis masyarakat
- Menetapkan pembatasan penangkapan ikan karang
- Mengembangkan pengelolaan rumpon oleh masyarakat (nelayan)

D3. Pantai Berpasir
    Umumnya komunitas tumbuhan di pantai berpasir berupa tanaman budidaya. Pantai
berpasir tidak menyediakan substrat yang tetap untuk melekat bagi organisme, karena
aksi gelombang secara terus menerus menggerakkan partikel substrat berpasir.

Penyebab utama erosi pantai:
      Penebangan hutan pantai
      Penggalian pasir pantai untuk bangunan
      Degradasi DAS dan meluasnya DAS kritis

Akibat yang ditimbulkan:
       Fungsi perlindungan alami terhadap erosi pantai menurun
       Penghasilan nelayan tidak berkelanjutan
       Hilangnya estetika pantai pasir

SASARAN D-3
Pengelolaan pantai berpasir sesuai manfaat ekologi dan ekonomi

INDIKATOR D-3
- Adanya upaya perlindungan pantai terhadap erosi secara tepadu

STRATEGI D-3
- Mengembangkan program penanggulangan erosi pantai secara terpadu
- Sosialisasi dan standarisasi kontruksi bangunan pengamanan pantai
- Membuat Peraturan Daerah (Perda) penggalian pasir pantai untuk bangunan secara
  terpadu



                                        26
E. Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut oleh Limbah Industri dan Limbah
   Rumah Tangga

    Pencemaran air merupakan salah satu masalah serius yang bisa mengganggu
kesehatan manusia, lingkungan bahkan bisa mempengaruhi kegiatan ekonomi. Bahan
pencemaran atau polutan di perairan pantai timur dan barat berasal dari kegiatan rumah
tangga, industri dan pertanian.
    Wilayah pesisir merupakan tempat terakumulasinya segala macam limbah yang
dibawa melalui aliran air, baik limbah cair maupun padat. Sampah sering ditemukan
berserakan di sepanjang pantai dan semakin banyak di dekat pemukiman, khususnya
pemukiman yang membelakangi pantai. Pemukiman seperti ini dikategorikan sebagai
pemukiman kumuh yang fasilitas sanitasi dan kebersihan lingkungan sangat buruk.
    Dengan demikian upaya pencegahan adalah sangat penting untuk dilakukan guna
melindungi wilayah pesisir dari daerah yang terancam pencemaran.

Penyebab utama pencemaran wilayah pesisir adalah:
      Masih rendahnya kepedulian industri sepanjang DAS dan pesisir terhadap sistem
      pengolahan limbah cair yang masuk ke perairan umum
      Kurang ketatnya pengawasan limbah oleh instansi terkait
      Belum jelasnya penerapan sanksi terhadap industri yang melanggar isi dokumen
      Amdal dan peraturan perundangan yang berlaku (PP 27/99 tentang Amdal dan
      UU 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
      Rendahnya kepedulian masyarakat pesisir terhadap pengelolaan sampah dan
      kebersihan lingkungan sekitarnya serta pola bangunan yang membelakangi pantai
      Penangkapan ikan dengan bahan kimia
      Sampah dan kegiatan pariwisata massal
      Buangan minyak kotor dari kapal ikan, nelayan, dan sebagainya

Akibat yang ditimbulkan :
       Rendahnya daya dukung lingkungan dan kualitas perairan pesisir
       Kotornya kawasan pantai oleh sampah dan menimbulkan bau yang tidak
       menyenangkan untuk daerah kunjungan wisata
       Rendahnya kualitas sumber air tanah dan meningkatnya wabah penyakit menular
       terhadap kehidupan masyarakat pesisir
       Semakin menurunnya tingkat keberhasilan budidaya perikanan (tambak dan
       mariculture) dan kegiatan ekonomi lainnya (pariwisata)

SASARAN E-1
Terpeliharanya kualitas air di perairan Sumatera Utara sesuai dengan baku mutu dan
terciptanya lingkungan perairan yang sehat.

INDIKATOR E-1
- Tersusunnya baku mutu perairan yang sesuai dengan kondisi perairan
- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahan-bahan yang berpotensi
   mencemari dan upaya penanganannya.
- Adanya program pengolahan limbah yang tidak dapat dilacak



                                        27
STRATEGI E-1
- Mengkaji ulang parameter untuk menentukan kualitas air agar sesuai dengan kasus
  yang berkembang di Sumatera Utara
- Mengawasi peredaran bahan-bahan yang dapat mencemari perairan
- Membangun komitmen dan kesadaran para pihak dalam pengendalian pencemaran air
- Meningkatkan kemampuan staf teknis dalam penanggulangan pencemaran

SASARAN E-2
Melindungi penduduk di desa-desa pesisir terhadap gangguan kesehatan sebagai akibat
kontaminasi sumber air tanah.

INDIKATOR E-2
Terbebasnya sumber air tanah yang digunakan penduduk dari asam sulfida, amonia dan
bakteri coliform sesuai baku mutu nasional untuk air minum.

STRATEGI E-2
- Mengembangkan bimbingan masyarakat tentang resiko kesehatan karena pencemaran
  air tanah
- Perbaikan sistem drainase dan sanitasi lingkungan di areal pemukiman

SASARAN E-3
Terciptanya kawasan pantai yang bebas dari limbah padat (sampah) baik organik maupun
non-organik

INDIKATOR E-3
- Semakin bersihnya kawasan pantai dari limbah padat
- Terbebasnya kawasan pemukiman pantai dari genangan banjir
- Semakin baiknya mekanisme penanganan sampah di kawasan pantai

STRATEGI E-3
- Mengadakan program bimbingan masyarakat mengenai penanganan sampah
- Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa-desa pantai
- Meningkatkan pengelolaan sampah di areal pemukiman pesisir
- Mengadakan program bersih pantai dan laut

SASARAN E-4
Peningkatan kepedulian stakeholders terhadap kualitas lingkungan wilayah pesisir yang
sehat

INDIKATOR E-4
- Meningkatnya tuntutan dan kepedulian masyarakat akan kualitas lingkungan sekitar
   yang baik
- Menurunnya wabah penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat

STRATEGI E-4
Mengembangkan program penyuluhan sanitasi lingkungan kepada masyarakat di desa
pantai.


                                       28
F. Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya

    Sumberdaya ikan di Propinsi Sumatera Utara (Selat Malaka dan Samudera Hindia)
adalah sebesar 553.236 ton, yang terdiri dari ikan pelagis 352.100 ton, ikan demersal
160.350 ton, ikan karang 19.436 ton dan udang 20.850 ton. Potensi tersebut secara
keseluruhan telah dimanfaatkan sebesar 338.215,2 ton atau 61,13% dari potensi lestari.
    Walaupun teknologi di bidang penangkapan telah berkembang namun
pemanfaatannya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan perikanan. Sedangkan
perikanan rakyat skala kecil belum dapat memanfaatkan teknologi maju tersebut oleh
karena adanya berbagai kendala antara lain :
-     Terbatasnya/lemahnya permodalan yang dimiliki oleh nelayan
-     Taraf pendidikan nelayan kecil umumnya masih rendah sehingga belum menguasai
      teknologi maju
    Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya ikan khususnya penangkapan di laut
perlu rasionalisasi alat tangkap sehingga tidak terjadi over fishing.
Secara bertahap, produksi perikanan dari hasil budidaya lebih ditingkatkan agar
produksinya seimbang atau lebih dari hasil tangkapan.
    Pemanfaatan budidaya laut di Propinsi Sumatera Utara mencapai 2.414 unit.
Kurangnya pemanfaatan potensi budidaya laut disebabkan belum adanya peruntukan tata
ruang yang jelas untuk melaksanakan budidaya.

Penyebab isu perikanan tangkap adalah :
      Rendahnya kegiatan pembinaan dan sarana pengawasan
      Tidak terkontrolnya peningkatan jumlah dan jenis alat tangkap
      Tidak dipatuhinya jalur-jalur penangkapan ikan yang telah ditetapkan
      Program pembangunan sarana/prasarana perikanan kurang sesuai dengan
      kebutuhan masyarakat nelayan
      Perikanan rakyat skala kecil belum dapat memanfaatkan teknologi maju

Akibat yang ditimbulkan:
       Aktivitas penangkapan secara ilegal seperti penggunaan jaring trawl, bahan
       peledak, potas
       Konflik antara nelayan dengan nelayan lain yang menyalahi jalur penangkapan
       Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap sehingga produktivitasnya
       rendah

Penyebab utama isu perikanan budidaya adalah:
      Kurangnya pengawasan instansi terkait terhadap pengelolaan usaha budidaya
      perikanan
      Membuka lahan baru tanpa memperhatikan aspek lingkungan
      Kurangnya dukungan analisa data ilmiah yang berkaitan dengan fluktuasi pola
      arus air laut dan kecenderungan sumber-sumber penyakit dalam budidaya tambak

Akibat yang ditimbulkan:
       Produktivitas lahan untuk menghasilkan ikan cenderung menurun
       Rendahnya produksi, masih terus ada serangan penyakit, belum ada saluran irigasi
       yang tertata baik, kualitas benur terbatas dan kualitas pakan tidak menentu


                                        29
SASARAN F-1
Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap dan budidaya.

INDIKATOR F-1
- Tersedianya sarana dan prasarana usaha perikanan
- Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam usaha perikanan
- Berkembangnya usaha pemasaran perikanan

STRATEGI F-1
- Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
- Mengembangkan skim-skim perkreditan usaha perikanan yang sederhana
- Mengembangkan pemasaran usaha perikanan
- Mengadakan ujicoba budidaya udang berwawasan lingkungan dan dengan
  menerapkan berbagai perlakuan teknologi
- Penggunaan tandon, sebelum air digunakan untuk pemeliharaan udang terlebih
  dahulu diendapkan di bak pengendapan

SASARAN F-2
Peningkatan pendapatan hasil usaha perikanan

INDKATOR F-2
- Meningkatnya nilai tambah usaha perikanan
- Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha perikanan

STRATEGI F-2
- Mengembangkan dan memperkenalkan sistem pengolahan yang lebih higienis dan
  menghindari penggunaan bahan pengawet yang berlebihan
- Pelatihan tenaga pengawas mutu hasil perikanan
- Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) unit pengelolaan hasil
  perikanan
- Membina usaha produksi perikanan berorientasi pasar
- Mengembangkan upaya-upaya perlindungan hak-hak buruh nelayan dan nelayan
  tradisional dengan pola kemitraan
- Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah tangga

SASARAN F-3
Peningkatan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan usaha perikanan

INDIKATOR F-3
- Berkurangnya konflik kepentingan/kewenangan antar lembaga
- Tersedianya data dan informasi untuk pengelolaan usaha perikanan
STRATEGI F3
- Mengembangkan sistem informasi perikanan
- Mengembangkan forum komunikasi antar instansi terkait dalam pengelolaan usaha
  perikanan
- Mengembangkan pola kemitraan, kredit perbankan modal ventura dan koperasi


                                        30
G. Ancaman Abrasi Pantai dan Intrusi Air Laut

   Proses terjadinya abrasi pantai dan intrusi air laut sangat kompleks karena tidak hanya
mencakup hal-hal yang bersifat alami tetapi terkait juga dengan beberapa kegiatan
manusia. Intrusi air laut ke areal persawahan akibat konversi sawah jadi tambak udang
dibeberapa lokasi. Namun permasalahan ancaman abrasi pantai dengan intrusi air laut
dapat dipahami dan dicegah atau dikurangi dengan tindakan relatif sederhana.

Penyebab utama intrusi air laut adalah :
      Penebangan mangrove untuk pemukiman dan pertambakan
      Masuknya air laut ke sawah
      Eksploitasi air tanah yang berlebihan

Akibat yang ditimbulkan:
       Degradasi kualitas air tanah
       Korosi konstruksi bangunan pipa logam di bawah tanah

SASARAN G
Pengendalian intrusi air laut.

INDIKATOR G
- Tidak adanya kontaminasi air laut terhadap air tanah dan air permukaan
- Menegakkan hukum dan menerapkan peraturan teknis yang berkaitan dengan
   pengendalian abrasi pantai dan intrusi air laut

STRATEGI G
- Pengawasan pengambilan air tanah
- Mengadakan pengkajian tentang alih fungsi lahan
- Merancang ulang sistem kanal untuk mengatur keperluan sawah dan tambak
- Mensosialisasikan pengelolaan yang baik untuk pengembangan pertanian, kehutanan,
  perikanan, pembuatan jalan umum dan pembangunan pemukiman yang berwawasan
  lingkungan


H. Potensi dan Objek Wisata Bahari Belum Dikembangkan Secara Optimal

    Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat strategis bagi
perekonomian di wilayah pesisir Sumatera Utara, terutama dalam meningkatkan
pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah dan devisa negara.
    Pariwisata dapat memberikan banyak manfaat sosial, ekonomi, dan bahkan dapat
menunjang pembangunan di bidang lingkungan hidup, akan tetapi dapat juga
memberikan dampak yang negatif. Sebuah gagasan yang muncul belakangan ini sebagai
satu wisata yang dikemas secara khas dan bersifat alami yang dikenal sebagai ekowisata.
    Pengembangan wisata bahari tidak hanya tergantung dari faktor sumberdaya alam
saja, tetapi perlu memperhitungkan faktor lain yang tidak kalah pentingnya seperti:
penyediaan fasilitas, keamanan dan sikap masyarakat sekitarnya menerima kedatangan
pengunjung.


                                         31
Penyebab utamanya adalah:
      Usaha pariwisata bahari masih belum memberikan nilai ekonomi yang cukup
      memadai bagi masyarakat
      Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata pesisir yang
      berwawasan lingkungan
      Belum terpadunya paket wisata bahari
      Atraksi yang ditampilkan masih kurang menarik
      Belum ada studi-studi mendalam yang menginventarisasi potensi-potensi
      pengembangan wisata pesisir yang berwawasan lingkungan di wilayah pesisir
      Ada dampak krisis ekonomi dan keamanan
Akibat yang ditimbulkan adalah:
       Industri rumah tangga/kerajinan tangan tidak berkembang
       Potensi dan objek wisata kurang berkembang
       Adanya kegiatan pariwisata yang tidak berwawasan lingkungan
       Salah arah investasi dan kerugian bagi pengembangan pariwisata
       Akses masyarakat ke daerah pantai tertentu terbatas/tidak ada

SASARAN H-1
Tersedianya sistem informasi terpadu tentang kepariwisataan

INDIKATOR H-1
- Tersedianya pusat-pusat informasi pariwisata
- Tersusunnya basis data potensi dan informasi kepariwisataan yang dapat digunakan
   untuk perencanaan

STRATEGI H-1
- Menyusun dan mengembangkan basis data dan jaringan informasi kepariwisataan
- Mengembangkan pusat-pusat informasi, promosi dan pemasaran pariwisata

SASARAN H-2
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan wisata pesisir yang
berwawasan lingkungan di Sumatera Utara

INDIKATOR H2
- Tersedianya data dan informasi potensi wisata berwawasan lingkungan
- Tersusunnya paket-paket wisata berwawasan lingkungan
- Meningkatnya kepedulian dan partisipasi pemangku kepentingan dalam
   pengembangan wisata berwawasan lingkungan
- Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana wisata berwawasan lingkungan
- Meningkatnya jumlah usaha masyarakat yang mendukung kegiatan wisata
   berwawasan lingkungan
- Berkembangnya seni budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata berwawasan
   lingkungan




                                        32
STRATEGI H-2
- Membangun kerjasama antara pemangku kepentingan dalam merencanakan dan
  mengimplementasikan pengelolaan wisata pesisir, khususnya wisata berwawasan
  lingkungan
- Mengadakan dan mengembangkan sarana dan prasarana wisata pesisir di Sumatera
  Utara
SASARAN H-3
Peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata
bahari

INDIKATOR H-3
- Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam usaha wisata bahari
- Meningkatkan jumlah usaha kecil masyarakat yang mendukung kegiatan wisata
   bahari
- Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program
   pengembangan wisata bahari
STRATEGI H-3
- Meningkatkan kualitas penyuluhan dan pelatihan pariwisata bahari terpadu
- Berkembangnya program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan
  wisata bahari

I. Sedimentasi yang Cukup Tinggi di Wilayah Pesisir Timur Sumatera Utara

Penyebab utamanya adalah:
      Penebangan hutan di hulu DAS
      Penambangan pasir di sepanjang aliran sungai
      Curah hujan yang tinggi, total curah hujan tahunan 2000-3000 milimeter
      Banyaknya pembudidaya tambak membuang kotoran/bahan organik dari sisa
      bahan organik ke aliran sungai

Akibat yang ditimbulkan:
       Pendangkalan muara sungai dan alur pelayaran
       Kekeruhan air di muara sungai dan laut
       Rusaknya terumbu karang

SASARAN
Mengendalikan sedimentasi di muara sungai

INDIKATOR
Tersedianya data dan informasi tingkat kekritisan lahan di sepanjang DAS dan laju
sedimentasi di DAS Sumatera Utara.

STRATEGI
- Mengkaji tingkat kekritisan lahan dan sedimentasi di muara sungai
- Penanaman/penghijauan di hulu dan sepanjang DAS
- Penegakan hukum tentang penambangan pesisir di sepanjang aliran sungai


                                       33
J. Terbatasnya prasarana Umum dan Prasarana Perikanan di Pesisir Barat
   Sumatera Utara

Penyebab utamanya adalah:
      Kurang prioritas pemerintah propinsi terhadap pembangunan di pantai barat
      Anggaran pembangunan fasilitas umum dan prasarana perikanan sangat minim
      Lokasi geografis pulau-pulau kecil di pantai barat relatif terpencil

Akibat yang ditimbulkan:
       Kegiatan perikanan kurang berkembang
       Wisata bahari tidak berkembang
       Produksi hasil perikanan dan pertanian sulit dipasarkan
       Komunikasi dan transportasi kurang lancar

SASARAN
Peningkatan prasarana umum dan prasarana perikanan

INDIKATOR
- Tersedianya prasarana umum seperti: air bersih, transportasi, komunikasi dan
   kesehatan
- Tersedianya prasarana perikanan seperti: dermaga, TPI dan cold storage

STRATEGI
- Pengadaan prasarana umum melalui dana APBN dan APBD (propinsi dan
  kabupaten/kota)
- Pengadaan prasarana perikanan melalui dana APBN dan APBD (propinsi dan
  kabupaten/kota) dan bantuan Luar Negeri




                                         34
                                       BAB IV
                             PROSES IMPLEMENTASI

    Strategi inti dalam dokumen RENSTRA ini meliputi strategi pengelolaan wilayah
pesisir secara berkesinambungan, melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah
pesisir, mendukung pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, terpadu dan
berkelanjutan.
    Rencana pembangunan daerah merupakan penjabaran dari GBHN dan Pokok-pokok
Reformasi Pembangunan Nasional. Proses perencanaan propinsi meliputi 3 (tiga)
komponen yaitu:
    • Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Propinsi
    • Program Pembangunan Daerah (Properda)
    • Program Pembangunan Tahunan Daerah (Propetada)

RENSTRA pengelolaan wilayah pesisir merupakan masukan bagi Propeda dan
Propetada.
    Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002
tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Rencana Strategis
(Renstra) merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan yang lebih spesifik seperti:
Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi.
    Renstra disusun sebagai dokumen yang dinamis untuk jangka waktu perencanaan 10
(sepuluh) tahun. Namun demikian, dokumen Renstra harus direview secara teratur setiap
3 (tiga) tahun, yang mengacu kepada keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan
Propeda dan Propetada, serta untuk mendapatkan masukan dari pelaksanaan perencanaan
pembangunan yang lebih spesifik seperti rencana zonasi, rencana pengelolaan dan
rencana aksi.
    Dalam implementasi Program Pengelolaan Wilayah Pesisir, perlu ditentukan
koordinator program (leading sector), sedangkan perencanaan program secara
keseluruhan dikoordinir oleh Bappeda. Perlu disusun tanggungjawab dari masing-masing
stakeholders (institusi terkait) untuk menjamin adanya kejelasan koordinasi dan
wewenang saat stakeholders berpartisipasi dalam implementasi strategi pengelolaan
wilayah pesisir Propinsi Sumatera Utara. Pembagian tanggungjawab secara rinci terdapat
pada Tabel Proses Implementasi di bawah ini. Penunjukan institusi, baik pemerintah
maupun non-pemerintah, untuk setiap strategi didasarkan pada pertimbangan tugas pokok
dan fungsi institusi yang paling relevan. Oleh karena itu dinas/instansi yang disebutkan
pertama kali dalam tabel tersebut merupakan dinas/instansi yang bertanggung jawab
sebagai leading sector.
Prioritas implementasi strategi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
    • Prioritas 1      : Program yang akan dilaksanakan mulai tahun 2005 – 2006
    • Prioritas 2      : Program yang akan dilaksanakan mulai tahun 2007 – 2008
    • Prioritas 3      : Program yang akan dilaksanakan mulai tahun 2009

        Dalam menentukan ketiga prioritas tersebut, turut dipertimbangkan kepentingan
untuk segera dilaksanakannya program tersebut, sesuai dengan isu pengelolaan wilayah
pesisir yang muncul, yang berdampak pada isu lain bila tidak segera dilaksanakan.



                                         35
ISU: A. RENDAHNYA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

SASARAN : - A-1. Peningkatan Taraf Pendidikan Formal Bagi Masyarakat
          - A-2. Peningkatan Taraf Hidup dan Kesehatan Masyarakat
          - A-3. Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu

                                                                            PENANGGUNG JAWAB /                             WAKTU
                           STRATEGI                                                                           PRIORITAS
                                                                             LEMBAGA TERKAIT                              (TAHUN)
Strategi A-1:
• Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan SD dan SLTP             • Dinas Diknas                             1
• Memenuhi tenaga guru di SD dan SLTP                                  • Dinas Diknas                             1
• Meningkatkan program pelatihan dan keterampilam masyarakat           • Diskanla/DKP, LSM, Dinas Diknas,         1
    dalam pengelolaan SDA wilayah pesisir                                Disperindag, Disnaker
• Mengusulkan, menyiapkan dan implementasi materi pelajaran            • Dinas Diknas, Diskanla, Bappedalda       1
    tentang pengelolaan wilayah pesisir dalam kurikulum muatan lokal
    SD & SLTP

Strategi A-2:
                                                                                                                  1
• Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan                   • Dinkes, Swasta
                                                                                                                  1
• Memenuhi kebutuhan tenaga medis                               • Diskes
                                                                                                                  1
• Mengembangkan rencana perbaikan sistem sanitasi pemukiman dan • Diskimpraswil, Diskes
    lingkungan dalam program penyuluhan kesehatan

Strategi A-3:
• Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah • PMD, Diskanla/DKP, LSM                         1
    pesisir
• Pemberdayaan        LSM,      Perguruan Tinggi/Sekolah/Lembaga • PMD, Dinsos, LSM                               1
    Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
    pengelolaan wilayah pesisir
• Mengimplementasikan rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu • Bappeda, Disdiknas, Bapedalda, PT,            1
                                                                    LSM, Dishut




                                                                   36
ISU: B. BELUM ADANYA TATA RUANG WILAYAH PESISIR

SASARAN : - B-1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir
          - B-2. Mengitegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir Dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Propinsi

                                                                       PENANGGUNG JAWAB /                      WAKTU
                          STRATEGI                                                                PRIORITAS
                                                                        LEMBAGA TERKAIT                       (TAHUN)
Strategi B-1:
• Melibatkan masyarakat dan instansi terkait dalam         proses • Bappeda, LSM, PT, Diskanla,         1
    penyusunan rencana tata ruang pesisir                           Bapedalda
• Sosialisasi rencana tata ruang pesisir pada masyarakat          • Bappeda, LSM, PT, Diskanla,         1
                                                                    Bapedalda
Strategi B-2:
• Revisi RTRW Kabupaten dan RTRW Propinsi dengan memasukkan • Bappeda, Dinas Kimpraswil, PT,            1
    RTRW pesisir menjadi bagiannya                                 LSM
• Memberdayakan tim penataan ruang pesisir propinsi (Provincial • Bappeda                               1
    Task Force) dan melibatkan LSM secara optimal dalam penyusunan
    tata ruang pesisir




                                                                37
ISU: C. RENDAHNYA PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM

SASARAN : - C-1. Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum
          - C-2. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Produk Hukum, Penaatan dan Penegakan Hukum
          - C-3. Peningkatan Keterpaduan dan Koordinasi Wewenang Antar Instansi Terkait
                                                                          PENANGGUNG JAWAB /                              WAKTU
                           STRATEGI                                                                      PRIORITAS
                                                                           LEMBAGA TERKAIT                               (TAHUN)
Strategi C-1:
• Mengadakan pelatihan-pelatihan tentang hukum lingkungan, • Bapedalda, PT, Kejati, Polda, PPNS,             1
    konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta undang- TNI AL, LSM, Dephub, Pengadilan
    undang perikanan bagi aparat penegak hukum
• Penambahan jumlah personil, sarana dan prasarana penegak hukum • Polda, Kejati, Sektoral                   1
• Mengadakan pelatihan dan simulasi proses peradilan bagi aparat • Bapedalda, PT, Kejati, Polda,             2
    hukum                                                          Diskumdang, TNI AL, Pengadilan

Strategi C-2:
 • Mengintensifkan sosialisasi/konsultasi publik terhadap draft dan • Pengadilan, PT, Polda, Diskanla,       1
    produk hukum                                                      LSM, Biro Hukum
 • Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pengawasan           • Polda, TNI AL, Diskanla                2
 • Meningkatkan frekuensi operasi pengawasan di laut                • Polda, TNI AL, Diskanla, Dishub        1
 • Memasang rambu-rambu dan menetapkan jalur penangkapan ikan • Diskanla, Dishut, Disparda, LSM,             2
    dan penggunaan lainnya                                            HNSI, Bappeda, TNI AL
 • Membentuk balai penyuluhan pesisir dan laut                      • Diskanla, LSM                          3
 • Melibatkan masyarakat dalam proses membuat produk hukum          • Biro Hukum, DPRD, PT, LSM              2

Strategi C-3:
 • Mengadakan pengkajian kelembagaan di wilayah pesisir      • Balitbangda, PT, Biro Organisasi,             1
                                                               LSM
• Membuat kesepakatan bersama tentang kewenangan pengelolaan • Bappeda, Dishub, PT, LSM,                     2
  wilayah pesisir                                              Disparda, Dishut, Bappedalda,
                                                               HNSI, TNI AL, Polda, Diskanla,
                                                               Swasta
• Mengembangkan operasi pengamanan laut dan pesisir secara • Polda, TNI AL, Diskanla, LSM                    2
  terpadu



                                                                   38
ISU: D. DEGRADASI HABITAT WILAYAH PESISIR (MANGROVE, TERUMBU KARANG DAN PANTAI BERPASIR)

SASARAN : - D-1. Terwujudnya Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Lestari dan Berkelanjutan Dalam Upaya Menunjang Kehidupan dan
               Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan
          - D-2. Melindungi Terumbu Karang
          - D-3. Pengelolaan Pantai Berpasir Sesuai Manfaat Ekologi dan Ekonomi
                                                                          PENANGGUNG JAWAB /                              WAKTU
                            STRATEGI                                                                         PRIORITAS
                                                                           LEMBAGA TERKAIT                               (TAHUN)
Strategi D-1:
 • Mengembangkan pola pemanfaatan hutan mangrove berwawasan • Bappedalda, Dishut, Diskanla, BPN,                 1
    lingkungan                                                        Disparda, LSM, PT
 • Mengembangkan program pengelolaan tambak rakyat berwawasan • Diskanla, Dishut, Bapedalda,                     1
    lingkungan                                                        Bappeda, Dinas PU Pengairan, LSM,
                                                                      PT
 • Melakukan pelatihan pengelolaan mangrove dan wilayah pesisir     • Diskanla, Dishut, Bappeda, PT, LSM         1
 • Membuat pedoman rehabilitasi mangrove di pantai timur dan pantai • Bappeda, Diskanla, Dishut, LSM, PT         1
    barat Sumatera Utara
 • Mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan • Bapedalda, Diskanla, Dishut, BIRO               1
    pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove                        HUKUM, LSM, PT

Strategi D-2:
 • Mengembangkan daerah perlindungan laut (marine sanctuary • Diskanla, Bappeda, Dishut, LSM,                    2
    berbasis masyarakat)                                        PT, Disparda
 • Menetapkan pembatasan penangkapan ikan karang              • Diskanla, Bapedalda, Dishut,                     1
                                                                Disparda, HNSI
 • Mengembangkan pengelolaan rumpon oleh masyarakat (nelayan) • Diskanla, Dishub, HNSI, PT, LSM                  2

Strategi D-3:
 • Mengembangkan program penanggulangan erosi pantai secara • Bappeda, Bapedalda, Diskanla,                      1
    terpadu                                                             Diskimpraswil, Disparda
 • Sosialisasi dan standarisasi konstruksi bangunan pengamanan pantai • Bappeda, Diskimpraswil, Bapedalda,       1
                                                                        LSM, PT
 • Membuat Peraturan Daerah (Perda) penggalian pasir pantai untuk • Biro Hukum, Distamben, Diskanla,             1
    bangunan secara terpadu                                             Diskimpraswil, LSM, PT,
                                                                        Disperindag


                                                                    39
ISU: E. PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT OLEH LIMBAH INDUSTRI DAN LIMBAH RUMAH TANGGA

SASARAN : - E-1. Terpeliharanya Kualitas Air di Perairan Sumatera Utara Sesuai Dengan Baku Mutu dan Terciptanya Lingkungan Perairan yang
                      Sehat
              - E-2. Melindungi Penduduk di Desa-desa Pesisir Terhadap Gangguan Kesehatan Sebagai Akibat Kontaminasi Sumber Air Tanah
              - E-3. Terciptanya Kawasan Pantai yang Bebas Dari Limbah Padat (Sampah) Baik Organik Maupun Non-Organik
                                                                           PENANGGUNG JAWAB /                                 WAKTU
STRATEGI                                                                                                  PRIORITAS
                                                                              LEMBAGA TERKAIT                                (TAHUN)
Strategi E-1:
 • Mengkaji ulang parameter untuk menentukan kualitas air agar sesuai • Diskes, LSM, PT                         2
    dengan kasus yang berkembang di Sumatera Utara
 • Mengawasi peredaran bahan-bahan yang dapat mencemari perairan • Disperindag, Bapedalda, LSM, PT,             2
                                                                        Polda
 • Membangun komitmen dan kesadaran para pihak dalam • Bapedalda, LSM, PT, Diskes                               1
    pengendalian pencemaran air
 • Meningkatkan kemampuan staf teknis dan masyarakat dalam • Bapedalda, Diskes, LSM, PT                         3
    pencegahan dan penanggulangan pencemaran

Straegi E-2:
 • Mengembangkan bimbingan masyarakat tentang resiko kesehatan • Diskes, Bapedalda, LSM, PT                  1
    karena pencemaran air tanah
 • Perbaikan sistem drainase dan sanitasi lingkungan di areal • Diskimpraswil, Diskes, LSM, PT               1
    pemukiman

Strategi E-3:
 • Mengadakan program bimbingan masyarakat mengenai penanganan • Diskes, Dinas Kebersihan,                   1
    sampah                                                       Bapedalda, LSM
 • Mengembangkan program penanganan sampah untuk desa-desa • Diskes, Dinas Kebersihan                        1
    pantai
 • Meningkatkan pengelolaan sampah di areal pemukiman pesisir  • Diskes, Dinas Kebersihan,                   2
                                                                 Bapedalda, LSM, PT, Diskanla
 • Mengadakan program bersih pantai dan laut                   • Diskes, Dinas Kebersihan,
                                                                 Bapedalda, LSM, PT, TNI AL,                 2
                                                                 Pramuka




                                                                 40
ISU: F. BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA

SASARAN : - F-1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya
              - F-2. Peningkatan Pendapatan Hasil Usaha Perikanan
              - F-3. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pengelolaan Usaha Perikanan
                                                                            PENANGGUNG JAWAB /                           WAKTU
                             STRATEGI                                                                       PRIORITAS
                                                                              LEMBAGA TERKAIT                           (TAHUN)
Strategi F-1:
 • Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya      • Bappeda, Diskanla                       1
 • Mengembangkan skim-skim perkreditan udaha perikanan yang • Diskanla, Kantor Koperasi / UKM,                  2
    sederhana                                                           Bank, LSM
 • Mengembangkan pemasaran usaha perikanan                            • Diskanla, Swasta, Koperasi,             2
                                                                        Masyarakat
 • Mengadakan uji coba budidaya udang berwawasan lingkungan • Diskanla, Bapedalda, Masyarakat                   1
    dengan menerapkan berbagai perlakuan teknologi
 • Penggunaan tandon, sebelum air digunakan untuk pemeliharaan • Diskanla, Bapedalda, Masyarakat                2
    udang terlebih dahulu diendapkan di bak pengendapan

Strategi F-2:
 • Mengembangkan dan memperkenalkan sistem pengolahan yang          • Diskanla, Diskes, Disperindag             3
    lebih higienis dan menghindari penggunaan bahan pengawet yang
    berlebihan
                                                                                                                1
 • Pelatihan tenaga pengawas mutu hasil perikanan                   •   Diskanla, Diskes, Disperindag, PT
 • Penerapan PMMT di unit pengolahan hasil perikanan                •   Diskanla, Diskes, Disperindag, PT       1
 • Membina usaha produksi perikanan berorientasi pasar              •   Diskanla, Disperindag, PT               1
 • Mengembangkan upaya-upaya perlindungan hak-hak buruh nelayan     •   Diskanla, Disnaker, LSM, LBH, PT        2
    dan nelayan tradisional dengan pola kemitraan
 • Mengadakan pelatihan manajemen usaha perikanan skala rumah       • Diskanla, Kantor Koperasi / UKM           2
    tangga

Strategi F-3:
 • Mengembangkan Sistem Informasi Perikanan                     • Diskanla, GAPPINDO, HNSI                      3
 • Mengembangkan forum komunikasi antar instansi terkait dalam • Diskanla, GAPPINDO, HNSI                       3
    pengolahan hasil perikanan
 • Mengembangkan pola kemitraan, kredit perbankan modal ventura • Diskanla, Kantor Koperasi / UKM,              3
    dan koperasi                                                  Bank, BUMN / BUMD


                                                                41
ISU: G. ANCAMAN ABRASI PANTAI DAN INTRUSI AIR LAUT

SASARAN : - G-1. Pengendalian Intrusi Air Laut
                                                                       PENANGGUNG JAWAB /                            WAKTU
                           STRATEGI                                                                     PRIORITAS
                                                                        LEMBAGA TERKAIT                             (TAHUN)
Strategi G-1:
 • Pengawasan/penertiban pengambilan air tanah                    • Bappeda, Bapedalda, Dinas PU            1
                                                                    Pengairan
• Mengadakan pengkajian tentang alih fungsi lahan                 • Bappeda, Bapedalda, Diskimpraswil       2
• Merancang ulang sistem kanal untuk mengatur keperluan sawah dan • Diskanla, Distan, Bapedalda,            2
  tambak                                                            Bappeda
• Mensosialisasikan pengelolaan yang baik untuk pengembangan • Diskimpraswil, Bappeda, Bapedalda,
  pertanian, kehutanan, perikanan, pembuatan jalan umum dan Distan, Diskanla, LSM, PT, Dishut               3
  pembangunan pemukiman yang berwawasan lingkungan




                                                                42
ISU: H. POTENSI OBJEK WISATA BAHARI BELUM DIKEMBANGKAN SECARA OPTIMAL

SASARAN : - H-1. Tersedianya Sistem Informasi Terpadu Tentang Kepariwisataan
          - H-2. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kegiatan Wisata Pesisir yang Berwawasan Lingkungan si Sumatera
                  Utara
          - H-3. Peningkatan Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Bahari

                                                                       PENANGGUNG JAWAB /                                  WAKTU
                          STRATEGI                                                                     PRIORITAS
                                                                        LEMBAGA TERKAIT                                   (TAHUN)
Strategi H-1:
 • Menyusun dan mengembangkan basis data dan jaringan informasi • Bappeda, Disparda                          1
    kepariwisataan
 • Mengembangkan pusat-pusat informasi, promosi dan pemasaran • Bappeda, Disparda                            1
    pariwisata

Strategi H-2:
 • Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam • Disparda, Bapedalda, Bappeda,                  2
    merencanakan dan mengimplementasikan pengelolaan wisata LSM, PT
    pesisir, khususnya wisata berwawasan lingkungan
 • Mengadakan dan mengembangkan sarana dan prasarana wisata • Disparda, Diskimpraswil, Bappeda,              2
    pesisir di Sumatera Utara                                 Bapedalda

Strategi H-3:
 • Meningkatkan kualitas penyuluhan dan pelatihan pariwisata bahari • Disparda, Diskanla, LSM, PT            2
    terpadu
 • Berkembangnya program peningkatan partisipasi masyarakat dalam • Disparda, PMD, Bappeda, LSM, PT          3
    pengembangan wisata bahari




                                                                 43
ISU: I. SEDIMENTASI YANG CUKUP TINGGI DI WILAYAH PESISIR TIMUR SUMATERA UTARA

SASARAN : - I-1. Mengendalikan Sedimentasi di Muara Sungai

                                                                      PENANGGUNG JAWAB /                         WAKTU
                          STRATEGI                                                                  PRIORITAS
                                                                       LEMBAGA TERKAIT                          (TAHUN)
Strategi I-1:
 • Mengkaji tingkat kekritisan lahan di sepanjang DAS dan • Dishut, Diskimpraswil, Bapedalda            1
    sedimentasi di muara sungai
 • Penanaman/penghijauan di hulu dan sepanjang Daerah Aliran • Dishut, Bapedalda                        2
    Sungai (DAS)
 • Penegakan hukum tentang penambangan pasir di sepanjang aliran • Biro Hukum, Distamben, Dishut,       3
    sungai                                                         Bapedalda


ISU: J. TERBATASNYA PRASARANA UMUM DAN PRASARANA PERIKANAN DI PESISIR BARAT SUMATERA UTARA

SASARAN : - J-1. Peningkatan Prasarana Umum dan Prasarana Perikanan

                                                                      PENANGGUNG JAWAB /                         WAKTU
                          STRATEGI                                                                  PRIORITAS
                                                                       LEMBAGA TERKAIT                          (TAHUN)
Strategi J-1:
 • Pengadaan prasarana umum melalui dana APBN dan APBD • Diskimpraswil, Dinas PU Cipta                  1
    (Propinsi dan Kabupaten/Kota)                             Karya, Dishub
 • Pengadaan prasarana perikanan melalui dana APBN dan APBD • Diskanla, Dinas PU Cipta Karya            2
    (Propinsi dan Kabupaten/Kota) dan bantuan Luar Negeri




                                                               44
                                MATRIKS KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN LANGKAT

     KEKUATAN (STRENGTH)                KELEMAHAN (WEAKNESS)                  PELUANG (OPPORTUNITY)                  ANCAMAN (THREAT)
-   UU No. 22 Tahun 1999               - Kurang koordinasi antar instansi   - Potensi wilayah sangat menonjol   - Alih fungsi lahan sawah dan green
-   UU Kehutanan                         terkait                              di sektor perkebunan dan            belt ke tambak
-   UU No. 9 Th 85 tentang perikanan   - Belum adanya perda yang              perikanan                         - Pemakaian pestisida pada tambak
-   Kepmentan No. 392/Kpts/Ik            mengatur kawasan pantai secara     - Jumlah petani tambak dan            yang tidak terkontrol
    120/4/1999                           terpadu                              nelayan sangat besar dan          - Gangguan keamanan dalam
-   UU Lingkungan Hidup                - Kurangnya sosialisasi UU             berpotensi sebagai nasabah BRI      budidaya udang
-   Kepres 39/80 tentang Pembatasan      Perikanan                          - Pembibitan bakau/budidaya         - Gangguan dengan beroperasinya
    Trawl                              - Kualitas dan kuantitas SDM           tanaman bakau                       pukat langge
-   Adanya Perda RIK, RTRW dan           (staf) kurang memadai              - Teknologi penangkapan dan         - Harga hasil perikanan, perkebunan
    SK penentuan sempadan              - Belum terpadunya kelembagaan         pengolahan hasil tangkapan          berfluktuasi tidak menentu, dan
    bangunan                             di bidang pengelolaan wilayah        relatif sederhana                   sistem pemasaran kurang terpola
-   UU No. 24 Thn 92 tentang             pesisir                            - Pengembangan budidaya air         - Tingkat pendidikan dan
    penataan ruang                     - Kurang pengawasan terhadap           payau masih potensi                 pengetahuan fungdi hutan masih
-   Perda yang mengatur tentang          kegiatan penggalian Gol. C           dikembangkan                        rendah
    Pengelolaan Galian C               - Kurang tenaga teknis perikanan                                         - Adanya banjir di daerah inti akibat
                                       - Minimnya pengetahuan staf                                                rusaknya DAS
                                         tentang lingkungan hidup                                               - Kurangnya keterampilan
                                                                                                                  masyarakat untuk mengelola
                                                                                                                  tambak yang berwawasan
                                                                                                                  lingkungan
                                                                                                                - Adanya intrusi air laut
                                                                                                                - Adanya kegiatan tambak baik
                                                                                                                  tradisional/semi intensif yang
                                                                                                                  mengabaikan status lahan &
                                                                                                                  dampak lingkungan khususnya
                                                                                                                  hutan bakau
                                                                                                                - Banyaknya kilang arang




                                                                       45
                           MATRIKS KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN / KOTA MEDAN

   KEKUATAN (STRENGTH)               KELEMAHAN (WEAKNESS)                 PELUANG (OPPORTUNITY)                  ANCAMAN (THREAT)
- UU No. 22 Thn 1999                - Sanksi pelanggaran tidak tegas    - Home industri ikan asin dan       - Kurang kepedulian masyarakat
- Adanya Perda RIK, RTRW dan        - Kurangnya koordinasi antar          pengolahan ikan serta pengusaha     terhadap lingkungan hidupnya
  SK Sempadan Bangunan                instansi terkait                    tambak                            - Tingginya limbah industri yang
- UU No. 24 Thn 1992 tentang        - Kurang kesadaran para nelayan     - Retribusi hasil tangkapan ikan      masuk ke wilayah pesisir
  Penataan Ruang                      menggunakan TPI / tangkahan         oleh nelayan                      - Intrusi air laut
- UU No. 5 Thn 1990                   ikan                              - Sumber PAD                        - Masyarakat heterogen, dan sering
- Kepmentan No. 392/Kpts/Ik 120     - Jumlah personil aparat keamanan   - Jumlah nelayan ± 12.422 jiwa        terjadi kriminalitas (perampokan)
  /4/90                               masih kurang                        yang dapat mengelola wilayah      - Sering terjadi gejolak antara
- Kepres 39/80 tentang Pembatasan   - Pengusulan program masih ego        pesisir                             nelayan maju & tradisional
  Trawl                               sektor                            - Kelembagaan ekonomi               - Keadaan sosial ekonomi
- PP No. 20 Th 1990 tentang         - Peraturan perundang-undangan        masyarakat nelayan ada              masyarakat di daerah pesisir pada
  Pengendalian Pencemaran Air         yang ada tidak punya kekuatan     - Penataan area komersial dengan      umumnya masih rendah
- UU No. 9 Thn 1985 tentang           untuk menghentikan suatu            keadaan kemajuan kota             - Tingkat pendidikan dan
  Perikanan                           perusahaan                        - Panjang dan luasnya wilayah         pengetahuan fungsi hutan masih
- Adanya pemberian kredit nelayan   - Kejelasan perencanaan yang          pesisir yang dapat dimanfaatkan     rendah
  dan petambak                        kurang memadai                                                        - Belum adanya RTRW pesisir,
- Adanya program Pemberdayaan       - Sulitnya pengembalian dana                                              sehingga proses sosialisasi belum
  Ekonomi Masyarakat Pesisir          bergulir / PEMP                                                         efektif
  (PEMP)                                                                                                    - Kurangnya keterampilan
                                                                                                              masyarakat untuk mengelola
                                                                                                              tambak yang berwawasan
                                                                                                              lingkungan
                                                                                                            - Masuknya armada penangkapan
                                                                                                              berkekuatan besar di wilayah yang
                                                                                                              dimanfaatkan nelayan setempat
                                                                                                              yang hanya mempunyai armada
                                                                                                              kecil
                                                                                                            - Kurangnya tenaga terampil yang
                                                                                                              menangani daerah pesisir




                                                                   46
                              MATRIKS KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN ASAHAN

   KEKUATAN (STRENGTH)             KELEMAHAN (WEAKNESS)                 PELUANG (OPPORTUNITY)                  ANCAMAN (THREAT)
- UU No. 22 Thn 1999              - Belum adanya peraturan daerah     - Adanya sumberdaya alam yang       - Abrasi pantai
- UU No. 5/90 tentang               tentang sepadan pantai              sangat berpotensi                 - Kurangnya kepedulian masyarakat
  keanekaragaman hayati dan       - Mekanisme perencanaan dan         - Potensi wilayah sangat menonjol     terhadap lingkungan hidup
  ekosistemnya                      pelaksanaan kegiatan belum          di sektor perkebunan dan          - Menurunnya hasil pendapatan
- UU No. 5 Thn 1983 tentang ZEE     bottom – up                         perikanan                           nelayan akibat penggunaan bahan
- UU No. 9 Thn 1985 tentang       - Penerapan sanksi hukum            - Panjang dan luasnya wilayah         peledak di laut
  Perikanan                         terhadap pelanggaran tata ruang     pesisir yang dapat dimanfaatkan   - Alih fungsi lahan sawah dan
- UU Lingkungan Hidup               sulit untuk diterapkan            - Pembibitan bakau / budidaya         greenbelt ke tambak
- UU Kehutanan                    - Sanksi pelanggaran tidak tegas      tanaman bakau                     - Intrusi air laut
- Kepmentan No. 392/Kpts/Ik 120   - Masih kurangnya sosialisasi       - Tersedianya sumberdaya alam       - Pemakaian pestisida di tambak
  / 4 /1999                         tujuan proyek pesisir bagi          yang sangat berpotensi untuk        tidak terkontrol
- Adanya Perda RIK, RTRW dan        masyarakat asli daerah              dikembangkan (perikanan           - Air bersih masih kurang
  SK penentuan Sempadan           - Belum memiliki SDM yang             tangkap & budidaya)               - Keadaan sosial ekonomi
  Bangunan                          menguasai kelautan dan pantai     - Potensi objek wisata dapat          masyarakat di daerah pesisir pada
                                  - Kurangnya tenaga teknis             dikembangkan (Kerajaan Lima         umumnya masih rendah
                                    perikanan                           Laras)                            - Tingkat pendidikan dan
                                  - Kurangnya dana, sarana dan        - Potensi sumberdaya alam             pengetahuan fungsi hutan masih
                                    prasarana operasional               kelautan masih mungkin untuk        rendah
                                  - Kurangnya koordinasi antar          dikembangkan                      - Kurangnya keterampilan
                                    instansi terkait                  - Teknologi penangkapan dan           masyarakat untuk mengelola
                                  - Jumlah personil aparat keamanan     pengolahan hasil tangkapan          tambak yang berwawasan
                                    kurang                              relatif sederhana                   lingkungan
                                                                                                          - Pelanggaran terhadap peraturan
                                                                                                            daerah yang masih tinggi




                                                                 47
                      MATRIKS KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN / KOTA TANJUNG BALAI

   KEKUATAN (STRENGTH)               KELEMAHAN (WEAKNESS)                  PELUANG (OPPORTUNITY)                      ANCAMAN (THREAT)
- UU No. 22 Thn 1999                - Koordinasi antar instansi sangat   - Luasnya areal penangkapan ikan        - Adanyan instansi terkait yang
- PP No. 20 Thn 1990 tentang          lemah                                yang memungkinkan untuk                 melakukan kegiatan melebihi
  Pengendalian Pencemaran Air       - Frekuensi penyuluhan                 masuknya investor                       kewenangannya
- Adanya Perda RIK, RTRW dan          kebersihan lingkungan masih        - Pengembangan industri rumah           - Kemampuan permodalan dan
  SK Penentuan Sempadan               rendah                               tangga dari hasil laut sebagai ciri     keterampilan petani rendah
  Bangunan                          - Masih kurangnya sosialisasi          khas Tanjung Balai                    - Ancaman intrusi air laut
- Mitra kerja cukup banyak            tujuan proyek pesisir bagi         - Pengembangan budidaya kerang          - Dapat meningkatkan sedimentasi
- Kepres 39/80 tentang Pembatasan     masyarakat asli daerah             - Exploitasi potensi perairan umum        yang tinggi
  Trawl                             - Kejelasan perencanaan kurang         belum optimum                         - Kurangnya kesadaran masyarakat
- Kepmentan No. 392/Kpts/Ik 120       memadai                                                                      tentang lingkungan hidup
  20/4/1999                         - Peraturan perundang-undangan                                               - Terbatasnya lahan yang dapat
- UU No. 5 Thn 1990                   yang ada tidak punya kekuatan                                                menunjang pemindahan penduduk
- UU No. 23 Thn 1997                  untuk menghentikan suatu                                                     pantai
- UU No. 9 Thn 1985                   perusahaan                                                                 - Pihak swasta yang tidak peduli
                                    - Tata ruang wilayah belum                                                     terhadap pencemaran lingkungan
                                      diberdayakan                                                                 hidup
                                    - Kurangnya tenaga teknis                                                    - Masuknya armada penangkapan
                                      perikanan                                                                    berkekuatan besar diwilayah yang
                                    - Koordinasi dan pengawasan di                                                 dimanfaatkan nelayan setempat
                                      dalam menertibkan kegiatan                                                   yang hanya mempunyai armada
                                      perikanan belum berjalan dengan                                              kecil
                                      baik




                                                                    48
                           MATRIKS KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN LABUHAN BATU

   KEKUATAN (STRENGTH)               KELEMAHAN (WEAKNESS)                 PELUANG (OPPORTUNITY)                      ANCAMAN (THREAT)
- UU No. 22 Thn 1999                - Kurangnya koordinasi antar        - Teknologi penangkapan dan             - Kerusakan lingkungan yang makin
- UU Perikanan                        instansi terkait                    pengolahan hasil tengkapan              parah
- UU Lingkungan Hidup No. 23        - Kurangnya biaya, maupun sarana      relatif sederhana                     - Tidak ada keseimbangan program
  Thn 1997                            dan prasarana yang tersedia       - Prospek pemasaran perikanan           - Persepsi dan visi bagian
- Kepres No. 39/80 tentang          - Belum adanya Perda yang             masih sangat baik                       lingkungan hidup belum sama
  Pembatasan Trawl                    mengatur kawasan pantai secara    - Lahan yang subur untuk                - Adanya kegiatan tambak baik
- UU No. 9/85 tentang Larangan        terpadu                             pengembangan pertanian                  tradisional / semi teknis yang
  Nelayan Menangkap Ikan dengan     - Kurangnya sosialisasi UU          - Luas areal penangkapan ikan             mengabaikan status lahan &
  Menggunakan Bom, Racun &            Perikanan No. 9 Thn 85              yang memungkinkan untuk                 dampak lingkungan khususnya
  Aliran Listrik Sehingga Merusak   - Jumlah personil aparat keamanan     masuknya investor                       hutan bakau
  Kelestarian Lingkungan Hidup        kurang                            - Pengembangan industri rumah           - Abrasi pantai
- Adanya Perda tentang RIK,         - Sarana telekomunikasi belum         tangga dari hasil laut sebagai ciri   - Penegakan hukum yang tidak
  RTRW dan SK Penentuan               memadai                             khas daerah setempat                    tegas
  Sempadan Bangunan                 - Kualitas dan kuantitas SDM        - Kondisi lahan cocok untuk             - Kurangnya pembinaan kepada
- Peranan tokoh adat dan tokoh        (staf) yang masih terbatas          tanaman karet dan kelapa sawit          masyarakat tentang pemanfaatan
  masyarakat masih tinggi           - Kurangnya tenaga teknis           - Adanya model pengembangan               sumberdaya alam
- UU Kehutanan                        perikanan                           TIR yang berkelanjutan                - Masuknya armada penangkapan
                                    - Peraturan perundang-undangan      - Melestarikan ikan terubuk di            berkekuatan besar di wilayah yang
                                      yang ada tidak punya kekuatan       perairan                                dimanfaatkan nelayan setempat
                                      untuk menghentikan suatau         - Pembibitan bakau / budidaya             yang hanya mempunyai armada
                                      perusahaan                          tanaman bakau                           kecil
                                    - Frekuensi penyuluhan              - Potensi wilayah sangat menonjol       - Keadaan sosial ekonomi
                                      kebersihan lingkungan masih         di sektor perkebunan, pertanian         masyarakat di daerah pesisir pada
                                      rendah                                                                      umumnya masih rendah
                                    - Hukum dan peraturan belum                                                 - Sering terjadi gejolak antara
                                      disosialisasikan dengan baik                                                nelayan maju dan tradisional




                                                                   49
              MATRIKS KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN DELI SERDANG DAN SERDANG BEDAGAI

   KEKUATAN (STRENGTH)                   KELEMAHAN (WEAKNESS)                 PELUANG (OPPORTUNITY)                 ANCAMAN (THREAT)
- Memiliki sumberdaya perikanan         - Sumberdaya perikanan tangkap      - Meningkatnya permintaan dunia    - Kapal nelayan dan kapal-kapal
  tangkap dan sumberdaya                  sudah mencapai overfishing di       terhadap produk perikanan dan      ikan berukuran besar (termasuk
  perikanan budidaya yang cukup           wilayah laut kabupaten.             hasil-hasil laut.                  trawl) dari luar Deli Serdang
  tinggi.                               - Telah terjadi kerusakan           - Meningkatnya perhatian luar        melakukan penangkapan liar di
- Memiliki ekosistem Mangrove             ekosistem Mangrove yang cukup       negeri bagi kelestarian hutan      wilayah laut Kab. Deli Serdang.
  yang cukup luas.                        parah untuk berbagai                pantai.                          - Kurangnya minat investor untuk
- Memiliki pantai yang potensial          peruntukan.                       - Meningkatnya perhatian luar        berinvestasi karena situasi politik
  untuk dikembangkan sebagai            - Rendahnya kualitas sumberdaya       negeri terhadap kelestarian        dan ekonomi yang tidak stabil.
  lokasi Wisata Pantai & Wisata           manusia yang bergerak di bidang     terumbu karang.                  - Meningkatnya permintaan
  Bahari.                                 usaha penangkapan ikan,           - Eksistensi Departemen Kelautan     masyarakat dalam dan luar
- Adanya dukungan dan respons             budidaya perairan dan               & Perikanan Pasca Pemilu 2004.     negeri terhadap produk kayu
  yang positif dari Pemerintah            pariwisata.                       - Meningkatnya perhatian             bakau.
  Kabupaten, DPRD dan                   - Kurangnya kesadaran                 pemerintah terhadap kawasan      - Meningkatnya tekanan berbagai
  Stakeholder yang terkait untuk          masyarakat dan aparatur terkait     pesisir dan laut.                  kegiatan ekonomi di wilayah
  meningkatkan kesejahteraan              untuk menjaga kelestarian         - Pengesahan Undang-undang           pesisir.
  masyarakat pesisir.                     wilayah pesisir dan laut.           Perikanan yang baru oleh DPR,    - Merebaknya perambahan hutan
- Masyarakat nelayan memiliki           - Terbatasnya dana pemeliharaan       diikuti dengan sosialisasi.        di berbagai daerah aliran sungai.
  budaya untuk menjaga laut               dan pengembangan wilayah          - Pengesahan Undang-undang         - Meningkatnya pembuangan
  sebagai sumber penghidupannya.          pesisir.                            Perikanan yang baru oleh DPR.      limbah cair dan limbah padat di
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang          - Terbatasnya sarana serta          - Terbitnya Perda-perda tentang      sungai dan laut.
  Pemerintah Daerah.                      prasarana pengembangan usaha        pengelolaan pesisir dan laut.    - Pemberian izin oleh Pemerintah
- Panjang Garis Pantai Kab. Deli          perikanan tangkap dan             - Meningkatnya minat masyarakat      Pusat untuk usaha penambangan
  Serdang mencapai 125 km.                perikanan budidaya.                 untuk menikmati wisata pantai      pasir laut.
- Telah dikembangkan beberapa           - Lemahnya koordinasi antar           dan wisata bahari.               - Pemberian izin pemilikan dan
  pusat kegiatan pariwisata di Pantai     instansi yang terkait dengan      - Penerapan Teknologi Hasil          pemanfaatan jalur hijau hutan
  Cermin, Pantai Sialang Buah, dan        pengelolaan pesisir dan laut.       Perikanan untuk meningkatkan       pantai untuk konversi lahan bagi
  Pantai Kelang (Kab. Deli              - Belum ada rencana Tata Ruang        nilai tambah produk perikanan.     kegiatan ekonomi.
  Serdang).                               wilayah pesisir dan laut.         - Penemuan teknologi baru          - Introduksi species atau teknologi
- Luas wilayah pesisir dan laut Deli    - Lemahnya penegakan hukum            berwawasan lingkungan bagi         baru yang dapat mengancam
  Serdang yakni 1.145,85 km².             dan peraturan wilayah pesisir       pengelolaan dan pemanfaatan        kelestarian species-species
- UU No. 9/1985 tentang Perikanan         dan laut.                           sumberdaya pesisir dan laut.       domestik.
  .


                                                                       50
- UU No. 2 Tahun 1991 tentang ?       - Social Capital wilayah pesisir       - Introduksi species atau varietas   - Kebijakan Pemerintah di bidang
- PP No. 20 Tahun 1990 Tentang          sangat rendah.                         unggul yang tidak                    ekonomi tanpa memperhatikan
  Pengendalian Pencemaran Air.        - Aparatur keamanan di laut              merusak/mengganggu                   dampak lingkungan di wilayah
- Tersedianya Sarana dan Prasarana      cenderung memihak pengusaha            species/varietas lokal.              pesisir.
  Perikanan seperti TPI di beberapa     kuat.                                - Kebijakan pemerintah dan           - Terjadi intrusi air laut akibat
  pantai.                             - Kurangnya pengawasan terhadap          kondisi keamanan yang kondusif       kerusakan hutan pantai.
- Terdapat Sekolah Tinggi Kelautan      pelanggaran jalur penangkapan          dapat mengundang investor.
  dan Perikanan di Kab. Deli            ikan di laut dan jalur hijau hutan                                        - Pencurian ikan oleh kapal-kapal
  Serdang.                              bakau.                               - Produk-produk barang dan jasa        nelayan asing.
                                      - Merebaknya penyakit udang              wilayah pesisir yang memiliki      - Ketika pemerintah dan
- Memiliki sumberdaya Pertanian         tambak yang belum teratasi.            keunggulan komparatif dan            masyarakat belum siap dengan
  dan Perkebunan.                                                              keunggulan kompetitif.               pemberlakuan perdagangan
- Deli Serdang terletak pada jalur    - Belum ada Peraturan Daerah           - Munculnya proyek-proyek              bebas diantara negara-negara
  pelayaran Internasional yaitu Selat   sektor Kelautan dan Perikanan.         pemerintah dan bantuan luar          Asean dan Asia Pasifik.
  Malaka.                             - Belum berfungsinya TPI sebagai         negeri bagi perbaikan dan          - Produk-produk negara luar
- Terletak pada jalur transportasi      wadah pelelangan ikan secara           pelestarian lingkungan pesisir.      membanjiri pasar-pasar dalam
  strategis trans-Sumatera.             murni.                               - Meningkatnya lapangan kerja di       negeri.
- Tersedianya Puskesmas dan           - Kurangnya pemahaman                    berbagai sektor.                   - Pihak investor kurang peduli
  Rumah Sakit sebagai fasilitas         masyarakat tentang fungsi hutan      - Terbentuknya kelompok-               terhadap lingkungan.
  kesehatan.                            bakau.                                 kelompok masyarakat pecinta        - Berubahnya kebijakan
- Sarana & Prasarana transportasi     - Sering terjadi tumpang tindih          lingkungan pesisir dan cinta         Pemerintah Daerah karena
  dari dan menuju desa pantai telah     kebijakan dalam pengelolaan            bahari.                              pergantian kepemimpinan.
  tersedia melalui darat.               pesisir dan laut.                    - Kerjasama atau MoU dengan          - Meningkatnya jumlah angka
- Terdapat Penyuluh Perikanan         - Banyak terjadi konflik antara          Perguruan Tinggi terkemuka           pengangguran di tengah
  lapangan di tingkat kecamatan.        nelayan tradisional dengan             dalam pengelolaan wilayah            masyarakat.
                                        nelayan Pukat Trawl karena             pesisir dan laut.
                                        kurang tegasnya aparat
                                        keamanan.
                                      - Lemahnya Struktur Modal Usaha
                                        ekonomi masyarakat pesisir.
                                      - Banyak masyarakat pesisir yang
                                        hidup pra-sejahtera.




                                                                        51
                           MATRIKS KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

     KEKUATAN (STRENGTH)               KELEMAHAN (WEAKNESS)                  PELUANG (OPPORTUNITY)                   ANCAMAN (THREAT)
-   UU No. 22 Thn 1999                - Kurang koordinasi antar instansi   - Adanya sumberdaya alam / laut      - Kurang kepedulian masyarakat
-   UU Lingkungan Hidup               - Sanksi terhadap pelanggaran          yang sangat berpotensi               terhadap lingkungan hidupnya
-   UU Kehutanan                        tidak tegas                        - Panjang dan luasnya wilayah        - Sering terjadi gejolak antara
-   Adanya pemberian kredit kepada    - Minimnya pengetahuan staf            pesisir yang dapay dimanfaatkan      nelayan maju & tradisional
    petani, nelayan dan petambak        tentang lingkungan hidup           - Pendapatan masyarakat nelayan /    - Adanya kegiatan-kegiatan
-   UU No. 9 Thn 1979 tentang         - Belum ada Perda yang mengatur        perikanan tangkap cukup              merusak seperti pengeboman
    Kepariwisataan                      pengawasan pantai secara             memadai untuk pengembangan           perikanan
-   UU No. 9/85 tentang Lrangan         terpadu                              usaha                              - Masuknya armada penangkapan
    Nelayan Menangkap Ikan dengan     - Kurang sosialisasi UU Perikanan    - Potensi objek wisata cukup           berkekuatan besar di wilayah yang
    Menggunakan Bom, Racun &            No. 9 Thn 1985                       banyak dan beragam, seperti          dimanfaatkan nelayan setempat
    Aliran Listrik Sehingga Merusak   - Belum ada Perda tentang              Pulau Poncan                         yang hanya mempunyai armada
    Kelestarian Lingkungan Hidup.       pembangunan dan                    - Exploitasi potensi perairan umum     kecil
-   Peranan tkoh adat dan tokoh         pengembangan usaha                   belum optimal                      - Penambangan batu karang /
    masyarakat tinggi                   kepariwisataan                     - Teknologi penangkapan dan            teurmbu karang
-   Kegiatan PEMP 2003                - Sarana & prasarana operasional       pengolahan hasil tangkapan
                                        belum memadai                        relatif sederhana
                                                                           - Kelembagaan ekonomi
                                                                             masyarakat masih ada
                                                                           - Pengembangan pelabuhan angin




                                                                      52
                            MATRIKS KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN / KOTA SIBOLGA

   KEKUATAN (STRENGTH)                 KELEMAHAN (WEAKNESS)                 PELUANG (OPPORTUNITY)                 ANCAMAN (THREAT)
- Sarana dan prasarana sudah ada      - Dana, sarana dan prasarana        - Potensi sumberdaya alam          - Rendahnya kesadaran masyarakat
  seperti TPI dan PPN                   operasional masih kurang            kelautan masih mungkin untuk       / pengusaha terhadap lingkungan
- Tersedianya sarana dan prasarana    - Hukum/peraturan belum               dikembangkan baik untuk          - Adanya intrusi air laut
  alat-alat berat sebagai pendukung     disosialisasikan dengan baik        perikanan dan pariwisata         - Kerusakan terumbu karang akibat
  pelaksanaan program                 - Kualitas dan kuantitas SDM        - Teknologi penangkapan dan          pengeboman
  pembangunan                           yang kurang memadai                 pengolahan hasil tengkapan       - Sistem pemasaran hasil perikanan
- UU No. 9 Thn 1985                   - Koordinasi dan pengawasan di        relatif sederhanan                 masih lemah
- UU No. 5 Thn 1990 tentang             dalam penertiban kegiatan         - Luasnya areal penangkapan ikan   - Kemampuan permodalan dan
  KSDA dan ekosistem                    perikanan belum berjalan dengan     yang memungkinkan untuk            keterampilan petani rendah
- PP No. 20 Thn 1990 tentang            baik                                masuknya investor                - Tinggi limbah industri yang
  penngendalian pencemaran air        - Sanksi terhadap pelanggar tidak   - Permintaan pasar eksport           masuk ke wilayah pesisir
- Kepmentan No. 392 / Kpts / Ik         tegas                               terhadap komoditi ikan kerapu    - Air bersih masih kurang
  120 / 4 /1990                                                             dan ikan cekalang tinggi         - Kesadaran sanitasi masyarakat
                                                                          - Adanya home industri               masih kurang
                                                                            pengolahan ikan asin             - Masyarakat heterogen, dan sering
                                                                                                               terjadinya kriminalitas
                                                                                                             - Sering terjadi gejolak antara
                                                                                                               nelayan maju dan tradisional




                                                                     53
                          MATRIKS KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

     KEKUATAN (STRENGTH)          KELEMAHAN (WEAKNESS)                  PELUANG (OPPORTUNITY)                   ANCAMAN (THREAT)
-   UU No. 22 Thn 1999           - Kurang koordinasi antar instansi   - Potensi wilayah sangat menonjol    - Keadaan sosial ekonomi
-   UU No. 9 Thn 1985              terkait                              di sektor perkebunan & pertanian     masyarakat di daerah pesisir pada
-   UU Kehutanan                 - Kualitas dan kuantitas SDM         - Potensi lahan pertanian yang         umumnya masih rendah
-   UU Lingkungan Hidup            (staf) yang masih terbatas           masih luas                         - Belum ada TPI yang memadai dan
-   Adanya Perda tentang RIK,    - Belum ada Perda yang mengatur      - Penataan jaringan jalan              banyak tengkulak
    RTRW dan SK Penentuan          kawasan pantai secara terpadu        lingkungan                         - Penegakan hukum tidak tegas
    Sempadan Bangunan            - Kurangnya dana, sarana dan         - Teknologi penangkapan dan          - Perambahan hutan
                                   prasarana operasional                pengolahan hasil tangkapan         - Kurang pembinaan kepada
                                 - Kurang tenaga teknis perikanan       relatif sederhana                    masyarakat tentang pemanfaatan
                                 - Masih kurangnya sosialisasis                                              sumberdaya alam
                                   tujuab proyek pesisir bagi                                              - Sistem pemasaran hasil perikanan
                                   masyarakat asli daerah                                                    masih lemah
                                 - Belum adanya penataan ruang
                                   secara rinci untuk wilayah
                                   kawasan tertentu




                                                                 54
                      MATRIKS KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

   KEKUATAN (STRENGTH)           KELEMAHAN (WEAKNESS)                 PELUANG (OPPORTUNITY)                   ANCAMAN (THREAT)
- UU No. 22 Thn 1999            - Kuantitas dan kualitas SDM        - Luas areal penangkapan ikan        - Perambahan hutan
- UU No. 23 Thn 1997 mengenai     kurang memadai                      yang memungkinkan untuk            - Kurangnya pembinaan kepada
  Lingkungan Hidup              - Kurangnya dana, sarana dan          masuknya investor                    masyarakat tentang pemanfaatan
- UU No. 24 Thn 1992 tentang      prasarana operasional             - Kelembagaan ekonomi                  SDA
  Penataan Ruang                - Masih kurangnya sosialisasi         masyarakat nelayan ada             - Kemampuan permodalan dan
- UU No. 9 Thn 1985 tentang       tujuan proyek pesisir bagi        - Masih luasnya lahan yang belum       keterampilan petani rendah
  Perikanan                       masyarakat asli daerah              dimanfaatkan                       - Kurangnya kesadaran masyarakat
- Adanya UU Kehutanan           - Kurangnya tenaga teknis           - Banyak periran umum baik             tentang lingkungan hidup
- Adanya Program PEMP 2003        perikanan                           buatan maupun alam, serta sungai   - Abrasi pantai
                                - Kurangnya koordinasi antar          untuk pengembangan budidaya        - Belum adanya TPI dan banyaknya
                                  instansi terkait                    keramba dan penangkaran              tengkulak
                                - Sanksi pelanggaran tidak tegas    - Tokoh-tokoh adat dapat diajak
                                - Belum adanya Perda yang             bekerjasama
                                  mengatur kawasan pantai secara
                                  terpadu




                                                               55
                       MATRIKS KEKEPAN (SWOT) KELEMBAGAAN KABUPATEN NIAS DAN NIAS SELATAN

    KEKUATAN (STRENGTH)                KELEMAHAN (WEAKNESS)                  PELUANG (OPPORTUNITY)                   ANCAMAN (THREAT)
- UU No. 22 Thn 1999                  - Kurang koordinasi antar instansi   - Adanya sumberdaya alam / laut      - Perusakan terumbu karang oleh
- UU Perikanan                          terkait                              yang sangat berpotensi               alat tangkap trawl
- UU Kehutanan                        - Kurangnya biaya, maupun sarana     - Panjang dan luas wilayah pesisir   - Tingkat pendidikan dan
- UU No. 9 Thn 1979 tentang             dan prasarana yang tersedia          yang dapat dimanfaatkan              pengetahuan fungsi hutan masih
  Kepariwisataan                      - Belum adanya Perda tentang         - Tersedianya sumberdaya alam          rendah
- Tersedianya sarana dan prasarana      pembangunan dan                      yang sangat potensial              - Minimnya pengetahuan para
  alat-alat berat sebagai pendukung     pengembangan usaha                 - Pemandangang pantai yang baik        nelayan dan petani ikan baik
  pelaksanaan program                   kepariwisataan                     - Pengembangan wisata bahari           teknis maupun perundang-
  pembangunan                         - Kualitas dan kuantitas SDM           dapat dijadikan prioritas utama      undangan
                                        (staf) kurang memadai              - Luas areal penangkapan ikan        - Masuknya armada penangkapan
                                      - Sarana dan prasarana operasional     yang memungkinkan untuk              berkekuatan besar di wilayah yang
                                        belum memadai                        masuknya investor                    dimanfaatkan nelayan setempat
                                                                           - Permintaan pasar ekspor terhadap     yang hanya mempunyai armada
                                                                             komoditi perikanan tinggi            kecil
                                                                                                                - Kurangnya minat investor untuk
                                                                                                                  pengembangan pesisir
                                                                                                                - Kurangnya tenaga termpil yang
                                                                                                                  menangani daerah pesisir
                                                                                                                - Penambangan bunga / batu karang
                                                                                                                - Tidak ada keseimbangan program
                                                                                                                - Adanya intrusi air laut
                                                                                                                - Kerusakan terumbu karang karena
                                                                                                                  pemboman




                                                                      56
                                            BAB V
                         PROSES KAJI ULANG, PEMANTAUAN
                                 DAN EVALUASI

      Sebagai suatu dokumen, penyusunan rencana strategi ini merupakan landasan dalam
menentukan dan menetapkan rencana strategi untuk kepentingan pengelolaan dan pelaksanaan
program-program yang terkait untuk mengoptimalkan berbagai kegiatan pembangunan dalam
kawasan Pesisir dan Laut Propinsi Sumatera Utara yang memanfaatkan potensi wilayah pesisir
dan lautan serta potensi lain yang mendukung pengembangan kawasan Pesisir dan Laut Propinsi
Sumatera Utara sebagai kawasan industri perikanan, industri wisata bahari dan industri non-
perikanan terpadu. Agar dokumen ini dapat diimplementasikan, maka dukumen ini harus
disepakati oleh berbagai pihak yang terkait. Dalam implementasi berbagai rencana strategi ini,
maka dokumen ini pun akan dibatasi oleh kurun waktu 10 tahun. Dengan demikian, mengingat
dinamika dan perkembangan isu pengelolaan yang terus berkembang mengharuskan dokumen
terus diperbaharui oleh setiap pihak yang menggunakannya.
      Dengan demikian, untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategi dalam
melakukan berbagai kegiatan pembangunan dan memperbaharuinya, maka perlu dilakukan
upaya kaji ulang, pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Data yang diperoleh dari proses kaji
ulang, pemantauan dan evaluasi ini akan sangat berguna sebagai dasar dan acuan bagi perbaikan
penyusunan rencana strategi dan implementasi program-program sejenis (baik yang baru maupun
lanjutannya) dimasa yang akan datang atau dalam kurun waktu yang akan disepakati.
      Kemajuan implementasi rencana strategi akan dinilai dengan menggunakan berbagai
indikator-indikator yang telah ditentukan dalam setiap tujuan renstra. Disamping itu juga dilihat
sejauh mana konsistensi berbagai program yang dilaksanakan berdasarkan pada perbaikan
manajemen, pendekatan biaya-efektif dan aksi-aksi terarah. Kriteria ini juga akan menyediakan
dasar untuk mengevaluasi dan memilih proyek-proyek khusus, sehingga setiap proyek yang
didanai harus mengacu pada satu atau lebih konsep-konsep tersebut.
      Evaluasi perlu dilakukan terhadap data hasil pemantauan berjalannya renstra
pengembangan kawasan. Disamping indikator yang dijadikan acuan untuk mengevaluasi, maka
ukuran tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi renstra ini dapat juga didasarkan pada:
    Berjalannya pola kebijakan yang diterapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengelolaan
    kawasan;
    Teradopsinya renstra pengembangan kawasan oleh Kabupaten/Kota yang berada di kawasan
    Pesisir Pantai Timur dan Pantai Barat Propinsi Sumatera Utara;
    Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan semakin meningkat yang diikuti oleh
    terjadinya peningkatan kesejahteraan;
    Menekankan pendekatan rasional untuk penegakan hukum dalam kerangka peraturan
    perundang-undangan yang ada;
    Insentif yang besar untuk memacu keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan kawasan;
    Meningkatkan kemampuan Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Pesisir Pantai Timur
    dan Pantai Barat Propinsi Sumatera Utara untuk mengambil keputusan yang berdasar pada
    informasi yang benar, meningkatkan penerimaan dan melakukan aktivitas pemantauan dan
    penegakan hukum;
    Menanggapi kebutuhan masyarakat setempat dengan mempertimbangkan aspirasi
    masyarakat dalam proses pengelolaan terpadu pengembangan kawasan sebagai kawasan
    industri perikanan, industri wisata bahari dan industri non-perikanan terpadu;


                                             57
      Agar renstra yang telah ditetapkan dapat mengikuti berbagai perubahan kebijakan dan isu-
isu yang berkembang, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi, maka perlu dilakukan tinjauan
secara berkala. Tinjauan secara berkala ini dapat dilakukan setiap tahun, lima tahun dan secara
periodik.


5.1. Tinjauan Setiap Tahun
      Tinjauan setiap tahun dilakukan oleh Tim Teknis (Technical Team) dengan mendengar
masukan, saran, kritik dari para stakeholder yang kemudian dibahas bersama dengan Tim
Pengarah (Sterring Team).
      Tinjauan ini didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan pada iindikator-
indikator yang telah ditetapkan, selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan untuk ditinjau
kembali. Tinjauan tahunan ini lebih memfokuskan pada pengalaman pelaksanaan kebijakan yang
telah ada serta menilai kemajuan yang telah dicapai untuk memberikan kerangka kerja dalam
implementasi Renstra Pengelolaan Kawasan Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Pesisir
Pantai Timur dan Pantai Barat Propinsi Sumatera Utara sebagai kawasan industri perikanan,
industri wisata bahari dan industri non-perikanan terpadu.


5.2. Tinjauan Lima Tahunan
        Tinjauan lima tahunan ini merupakan bagian perencanaan lima tahunan yang perlu
dilakukan untuk menyelesaikan renstra Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Pesisir Pantai
Timur dan Pantai Barat Propinsi Sumatera Utara terhadap Pengembangan Kawasan industri
perikanan, industri wisata bahari dan industri non-perikanan terpadu dengan renstra lainnya
pada masing-masing kabupaten. Tinjauan ini akan memberikan masukan untuk mengevaluasi
visi dan tujuan renstra kawasan dengan melibatkan berbagai unsur terkait, untuk selanjutnya
melakukan kaji ulang terhadap visi dan tujuan tersebut. Visi dan tujuan hasil kaji ulang akan
disesuaikan dengan berbagai kebijakan renstra pada masing-masing wilayah. Sebagai catatan
bahwa tinjauan tahunan dan lima tahunan ini dilakukan dalam kondisi ekonomi dan politik yang
stabil. Namun apabila terjadi suatu kondisi yang mengharuskan perlu ditinjau secara lebih cepat,
maka dapat dilakukan tinjauan secara periodik.


5.3. Tinjauan Periodik
        Tinjauan periodik dilakukan pada saat menemui masalah, baik sosial, politik dan
ekonomi, atau saat ada program baru, atau saat diperoleh pengalaman tertentu pada saat
pelaksanaan renstra tersebut. Hasil dari tiga tinjauan yang dilakukan, maka revisi perbaikan
renstra harus mengikuti proses yang sama dengan mengikuti tahapan-tahapan perencanaan
sebagai hasil renstra revisi, maka alasan perubahan atau tambahan harus didokumentasikan oleh
instansi yang berwenang pada masing-masing kabupaten, kemudian dikonsultasikan dan
dikomunikasikan dengan berbagai pihak yang berkepentingan.




                                             58
                                          BAB VI
                                        PENUTUP

       Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Laut Propinsi Sumatera Utara ini, sangat tergantung kepada kesadaran yang kuat dari
Aparatur Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan segenap Stakeholders yang terkait lainnya
terutama didalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

        Dengan pemahaman yang tepat terhadap potensi, isu dan permasalahan yang terjadi di
wilayah pesisir dan laut Propinsi Sumatera Utara, serta dengan kebulatan tekad untuk
mengerahkan segenap kemampuan terbaiknya didalam memanfaatkan potensi serta mencari
solusi dari isu dan permasalahan dimaksud, segenap Personil Aparatur Pemerintah Propinsi akan
dapat menggalang kebersamaan dengan seluruh masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan
sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis ini.



                                                  Ditetapkan di : M E D A N
                                                  Pada Tanggal : 16 DESEMBER 2004




                                                 GUBERNUR SUMATERA UTARA



                                                         T. RIZAL NURDIN




                                           59

								
To top