A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Perumahan dan pemukiman adalah by cometjunkie44

VIEWS: 9,667 PAGES: 10

									USAHA PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH DI PETUKANGAN UTARA-JAKARTA SELATAN Sri Kurniasih Teknik Arsitektur Universitas Budi Luhur Jl. Raya Ciledug Petukangan Utara Jakarta Selatan Email : neea_arch@yahoo.com
Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Suatu pemukiman kumuh dapat dikatan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karen apada umumnya di pemukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab timbulnya pemukiman kumuh di kawasan perkotaan. Pada dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan, peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan kelompok miskin serta peningkatan pelayanan dasar bagi kelompok miskin dan pengembangan institusi penanggulangan kemiskinan. Peningkatan pelayanan dasar ini dapat diwujudkan dengan peningkatan air bersih, sanitasi, penyediaan serta usaha perbaikan perumahan dan lingkungan pemukiman pada umumnya. Metode penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat kekumuhan pemukiman yang terdapat di Petukangan Utara dan usaha apa saja yang dapat dilakukan demi perbaikan pemukiman kampung tersebut. Kata Kunci : pemukiman kumuh, pelayanan dasar, usaha perbaikan

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Perumahan dan pemukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan. Pemukiman dapat diartikan sebagai perumahan atau kumpulan rumah dengan segala unsur serta kegiatan yang berkaitandan yang ada di dalam pemukiman. Pemukiman dapat terhindar dari kondisi kumuh dan tidak layak huni jika pembangunan perumahan sesuai denganstandar yang berlaku, salah satunya dengan menerapkan persyaratan rumah sehat. Dalam pengertian yang luas, rumah tinggal bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak, dipandang dari berbagai segi kehidupan. Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan untuk menikmati kehidupan, beristirahat dan bersuka ria bersama keluarga. Di dalam rumah,

penghuni memperoleh kesan pertama dari kehidupannya di dalam dunia ini. Rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya; lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya.1 Secara garis besar, rumah memiliki empat fungsi pokok sebagai tempat tinggal yang layak dan sehat bagi setiap manusia, yaitu:2 Rumah harus memenuhi kebutuhan pokok jasmani manusia.
Bandingkan: Pusat Informasi Teknik Bangunan D.I. Yogyakarta, Mengenal Rumah Sehat, Yogyakarta n.d. halaman 2. 2 American Public Health Association, Basic Principle of Healthful Housing, New York, 1960. Dikutip dari: Rudi Gunawan/FX. Haryanto, Pedoman Perencanaan Rumah-Sehat, edisi ke-2, Yogyakarta 1981.
1

Muhtadi Muhd, Drs, Gejala Pemukiman Kumuh Jakarta Selayang Pandang, Departemen Pekerjaan Umum, 1987.

3

Rumah harus memenuhi kebutuhan pokok rohani manusi. Rumah harus melindungi manusia dari penularan penyakit. Rumah harus melindungi manusia dari gangguan luar. Patokan Rumah yang Sehat dan Ekologis Patokan yang dapat digunakan dalam membangun rumah yang ekologis adalah sebagai berikut: 1. Menciptakan kawasan penghijauan di antara kawasan pembangunan sebagai paru-paru hijau. 2. Memilih tapak bangunan yang sebebas mungkin dari gangguan/radiasi geobiologis dan meminimalkan medan elektromagnetik buatan. 3. Mempertimbangkan rantai bahan dan menggunakan bahan bangunan alamiah. 4. Menggunakan ventilasi alam untuk menyejukkan udara dalam bangunan. 5. Menghindari kelembapan tanah naik ke dalam konstruksi bangunan dan memajukan sistem bangunan kering. 6. Memilih lapisan permukaan dinding dan langit-langit ruang yang mampu mengalirkan uap air. 7. Menjamin kesinambungan pada struktur sebagai hubungan antara masa pakai bahan bangunan dan struktur bangunan. 8. Mempertimbangkan bentuk/proporsi ruang berdasarkan aturan harmonikal. 9. Menjamin bahwa bangunan yang direncanakan tidak menimbulkan masalah lingkungan dan membutuhkan energi sedikit mungkin (mengutamakan energi terbarukan). 10. Menciptakan bangunan bebas hambatan sehingga gedung dapat dimanfaatkan oleh semua penghuni (termasuk anak-anak, orang tua, maupun orang cacat tubuh). Dengan adanya patokan rumah yang sehat dan ekologis, maka perlu adanya

suatu patokan atau satandar penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas dan kondisi suatu pemukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan khususnya pada pemukiman kumuh di perkotaan.

Gbr. 1. Pemukiman Petukangan Utara

Standar penilaian tersebut dapat dipergunakan untuk menentukan apakah pemukiman kumuh yang biasa disebut kampung itu perlu diperbaiki atau tidak. B. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu: 1. Studi pustaka mengenai teori dasar tentang pemukiman kumuh. 2. Observasi lapangan pada lokasi pengamatan yang telah ditentukan. 3. Analisa dari data yang diperoleh di lapangan. 4. Menarik kesimpulan dari analisa untuk dijadikan sebagai guidelines. Fokus Penelitian Diarahkan untuk mengetahui patokan atau standar penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas dari kondisi suatu pemukiman. Objek Penelitian Upaya perbaikan pemukiman kumuh yang terdapat di wilayah Petukangan Utara tepatnya di Jln. H. Yamin Rt.001/01. Unit Analisis Objek penelitian dianalisis terhadap teori dasar, kemudian ditarik kesimpulan mengenai upaya perbaikan pemukiman kumuh, sehingga dapat dijadikan program berkelanjutan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman.

Konstribusi Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat: a. Membantu terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana pada pemukiman kumuh. b. Menggerakkan pihak industri untuk dapat menghasilkan produk tepat guna dan terjangkau oleh masyarakat dalam perbaikan pemukiman kumuh. c. Menggerakkan partisipasi pihak akademisi untuk dapat mensosialisasikan hasil penelitian ini. C. TEORI DASAR 1. Pengertian Pemukiman Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya. Pemukiman berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata human settlement yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana ligkungannya. Perumahan menitiberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu houses dan land settlement. Sedangkan pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga pemukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (human).3 Dengan demikian perumahan dan pemukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakekatnya saling melengkapi. 2. Pengertian Kumuh Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Gambaran

seperti itu diungkapkan oleh Herbert J. Gans4 dengan kalimat: ”Obsolescence per se is not harmful and designation of an area as a slum for the reason alone is merely a reflection of middle clas standards and middle alass incomes”. Kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula ditempatkan sebagai akibat. Ditempatkan dimanapun juga, kata kumuh tetap menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negatif .5 Pemahaman kumuh dapat ditinjau dari : a. Sebab Kumuh Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari: (1) segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara, (2) segi masyarakat / sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalulintas, sampah. b. Akibat Kumuh Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara lain: (1) kondisi perumahan yang buruk, (2) penduduk yang terlalu padat, (3) fasilitas lingkungan yang kurang memadai, (4) tingkah laku menyimpang, (5) budaya kumuh, (6) apati dan isolasi. 3. Kawasan Kumuh Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.
Clinard: 968, hal. 6 Clinard: 1968, hal.6: Wiebes: 1975, hal. 3: Schoorl: 1980, hal. 286
5 4

Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan6 adalah : 1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai. 2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangruanganya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin. 3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya. 4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai : a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar. b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW. c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar. 5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut. 6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil.
6

Perumahan tidak layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial, dengan kriteria antara lain7: Luas lantai perkapita, di kota kurang dari 4 m2 sedangkan di desa kurang dari 10 m2. Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya. Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum diproses. Jenis lantai tanah Tidak mempunyai fasilitas tempat untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK).

Gbr. 2. Rumah tidak layak huni

Kualitas Perumahan dan Pemukiman Dari hasil statistik perumahan yang merupakan hasil pendaftaran bangunan sensus, agaknya tidak mudah untuk mendapatkan gambaran tentang kualitas perumahan dan pemukiman di Indonesia. Pemukiman yang tertata baik atau kumuh, rumah yang layak atau tidak layak tidak dapat dibaca dari hasil sensus. Ini dapat kita mengerti karena memang belum ada standar baku untuk menentukan apakan suatu rumah atau suatu unit lingkungan layak huni atau tidak. Dalam rangka program dan proyek peningkatan kualitas lingkungan, khususnya pemukiman kumuh di perkotaan, memang perlu dilakukan telaah (assessment) dan penilaian atas kondisi pemukiman. Ukuran atau penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas pemukiman antara lain :

5.

Segi social dan ekonomi pemukiman kumuh

7

Infosocieta.com

• • • • •

Kepadatan penduduk Kerapatan BangunanK Kondisi jalan Sanitasi dan pasokan air bersih Kualitas konstruksi perumahan

(assessment) dan penilaian atas kondisi pemukiman. 6. Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Jumlah Kawasan Kumuh

Penilaian tersebut digunakan untuk menentukan apakah pemukiman kumuh yang disebut kampung tersebut perlu diperbaiki atau tidak. 4. Pemukiman Kota Pemukiman kota tentunya berbeda dengan pemukiman bukan kota. Ciri pemukiman kota sangat erat hubungannya dengan ciri sosial kota itu sendiri. Ciri sosial kota, terutama di kota-kota tergolong kota besar antara lain : 1. Lapisan sosial ekonomi, misalnya perbedaan pendidikan, status sosial dan pekerjaan. 2. Individualisme, misalnya sifat kegotongroyongan yang tidak murni, kemudahan komunikasi. 3. Toleransi sosial, misalnya kurangnya perhatian kepada sesama 4. Jarak sosial, misalnya perbedaan kebutuhan dan kepentingan. 5. Penilaian sosial, misalnya perbedaan status, perbedaan latar belakang ekonomi, pendidikan dan filsafat. Kualitas Perumahan dan Pemukiman Dari hasil statistik perumahan yang merupakan hasil pendaftaran bangunan sensus, agaknya tidak mudah untuk mendapatkan gambaran tentang kualitas perumahan dan pemukiman di Indonesia. Pemukiman yang tertata baik atau kumuh, rumah yang layak atau tidak layak tidak dapat dibaca dari hasil sensus. Hal Ini dapat kita mengerti karena memang belum ada standar baku untuk menentukan apakan suatu rumah atau suatu unit lingkungan layak huni atau tidak. Dalam rangka program dan proyek peningkatan kualitas lingkungan, khususnya pemukiman kumuh di perkotaan, memang perlu dilakukan telaah 5.

Penyebab adanya kawasan kumuh atau peningkatan jumlah kawasan kumuh yang ada di kota adalah: 1. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan krisis ekonomi. 2. Faktor bencana. Faktor ekonomi atau kemiskinan mendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota-kota. Dengan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan, dan modal, maupun adanya persaingan yang sangat ketat diantara sesama pendatang maka pendatang-pendatang tersebut hanya dapat tinggal dan membangun rumah dengan kondisi yang sangat minim di kota-kota. Di sisi lain pertambahan jumlah pendatang yang sangat banyak mengakibatkan pemerintah tidak mampu menyediakan hunian yang layak. Faktor bencana dapat pula menjadi salah satu pendorong perluasan kawasan kumuh. Adanya bencana, baik bencana alam seperti misalnya banjir, gempa, gunung meletus, longsor maupun bencana akibat perang atau pertikaian antar suku juga menjadi penyebab jumlah rumah kumuh meningkat dengan cepat. 7. Pandangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap Hunian

Untuk menangani kawasan kumuh, maka perlu didasarkan pada pandangan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah. Dalam Sistem Perumahan Sosial, maka Jo Santoso (Jo Santoso; 2002) mengungkapkan bahwa rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah: 1. Dekat dengan tempat kerja atau di tempat yang berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan, minimal pekerjaan di sektor informal.

2. Kualitas fisik hunian dan lingkungan tidak penting sejauh mereka masih bisa menyelenggarakan kehidupan mereka. 3. Hak-hak penguasaan atas tanah dan bangunan khususnya hak milik tidak penting. Yang penting bagi mereka adalah mereka tidak diusir atau digusur, sesuai dengan cara berpikir mereka bahwa rumah adalah sebuah fasilitas. Karena pandangan itulah maka muncul kawasan-kawasan kumuh di sekitar tempat-tempat yang berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga salah satu point penting dalam menangani kawasan kumuh adalah strategis untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Penanganan kawasan kumuh harus ditinjau kasus per kasus sesuai dengan kondisi fisik kawasannya. Namun demikian secara umum dengan mengacu pada UU No. 4/1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pemukiman meliputi upaya melalui perbaikan atau pemugaran, peremajaan serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. 8. Usaha perbaikan Kumuh Pemukiman

sasaran perbaikan kampung yang semula lebih banyak ditujukan untuk peningkatan kualitas fisik kampung kemudian beralih ke peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung. Untuk itu perbaikan kampung tidak dapat hanya ditujukanpada perbaikan prasarana dan fasilitas yang bersifat fisik semata, tetapi juga mencakup perbaikan kondisi sosial dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di kampung. D. HASIL PENELITIAN Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Petukangan Utara sama halnya dengan wilayah kelurahan-kelurahan lain di wilayah DKI Jakarta, khususnya wilayah Kotamadya Jakarta Selatan yang planologinya sebagian besar untuk pemukiman, sehingga tidak heran apabila tiap tahun jumlah penduduk Kelurahan Petukangan Utara terus bertambah, dan pembangunan fisik pun terus berkembang mengikuti arus perkembangan. Luas wilayah Kelurahan Petukangan Utara berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No : 1251 tahun 1986, mempunyai luas 299,24 Ha dengan batas-batas Kelurahan sebagai berikut : Utara berbatasan dengan : Kelurahan Joglo, Jakarta Barat. Timur berbatasan dengan : Saluran air (Kel. Ulujami). Selatan berbatasan dengan : Jalan Ciledug Raya. Barat berbatasan dengan : Kelurahan Kreo, Propinsi Banten. 1.

Pada tahun 1969 Pemerintah DKI Jakarta mempelopori upaya perbaikan pemukiman informal yang mengkumuh yang lebih dikenal sebagai perbaikan kampung. Perbaikan itu tertuju pada pembuatan jalan kendaraan maupun jalan setapak, drainase, pengadaan air bersih, sarana pengelolaan sampah dan sanitasi. Sejak tahun 1989 diperkenalkan konsep Tribina dalam perbaikan kampung. Tribina adalah pemaduan pembinaan lingkungan fisik dengan pembinaan sosial, pembinaan usaha yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan perbaikan kampung. Konsep ini secara resmi menjadi acuan pemerintah. Konsep ini dikembangkan mengikuti pergeseran

Gbr. 3. Peta Lokasi Penelitian

2. Observasi Lapangan Pemukiman yang saya teliti terdiri dari 18 rumah yang saling berhadapan. Pada dasarnya rumah-rumah ini tidak layak huni, tetapi para penghuni rumah tersebut tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki rumah mereka, hal ini disebabkan faktor ekonomi. Sebagian besar penghuni pemukiman ini berprofesi sebagai Pedagang Siomay keliling, ada juga yang berdagang makanan kecil di pelataran rumah mereka. Dengan demikian dapat dipastikan para penghuni pemukiman ini berpenghasilan rendah. Berdasarkan observasi lapangan, dapat ditemukan bahwa mereka hidup di suatu lingkungan yang kondisi sanitasinya sangat buruk, mereka tidak mempunyai kamar mandi yang memenuhi persyaratan baik dari segi standar perancangan kamar mandi maupun dari segi kesehatan. Kamar mandi yang terletak di lokasi perumahan mereka tidak dapat digunakan untuk membuang air besar, kamar mandi tersebut hanya berfungsi untuk mandi dan cuci saja. Jika mereka ingin membuang air besar, mereka harus membawa air bersih dan menyeberangi kali yang berada di sampang pemukiman mereka karena di sanalah letak jamban yang dapat digunakan. Selain itu kondisi rumah yang mereka tempati termasuk kategori rumah yang tidak layak huni. Luas satu unit bangunan ±15 m2, dinding bangunannya terbuat dari seng, papan, triplek, dan sebagian dari tembok. Lantai terbuat dari plesteran semen dan difinishing dengan karpet plastik. Untuk atap bangunan menggunakan atap genting dan seng. Berikut ini adalah kondisi yang terdapat di pemukiman pada saat observasi ditinjau dari faktor-faktor yang dapat menentukan tingkat kekumuhan suatu pemukiman

2.1. Lingkungan Sekitar Pemukiman
Pemukiman Kumuh. Tempat pembuangan sampah. Kali Letak Pemukiman yang dekat dengan kali, sehingga sangat riskan terkena banjir Gambar 4. Pemukiman kumuh

2.2. Kondisi Jalan

Jalan beraspal

Jalan di pemukiman, sebagian diplester dan sebagian lagi tidak di plester. Gambar 5. Jalan di Pemukiman

2.3. Kerapatan Bangunan
Jarak antara bangunan yang satu dengan yang lainnya sangat rapat, sehingga jika terjadi kebakaran api akan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya.

2.5. Sanitasi

Dinding dan Atap KM terbuat dari seng Sumber air bersih didapat dengan Pompa Air

Atap yang saling tumpang tindih

KM bersifat umum dan hanya digunakan untuk Mandi saja

Dapur yang melekat pada dinding bangunan lain. Gambar 6. Kerapatan Bangunan

2.4. Ruang Terbuka

Jembatan ini digunakan untuk BAB oleh anak kecil Jamban untuk orang dewasa

Ruang terbuka pada pemukiman ini digunakan untuk menjemur pakaian. Sehingga tidak adanya penghijuan untuk mendapatkan udara yang segar

Tampak Depan

Tampak Samping Tampak Belakang

Gambar 8. Kondisi Sanitasi Didalam jamban ini hanya terdapat closet jongkok dan tidak terdapat air bersih. Jika ingin BAB maka harus membawa air bersih dari pemukiman mereka. Keadaan seperti sangat tidak nyaman dan tidak manusiawi apalagi berdekatan dengan sampah.

Gambar 7. Jalan di Pemukiman

2.4. Kondisi Bangunan
Atap Genting Atap Seng Dinding Papan Kayu Dinding Triplek kayu Dinding Batako Atap Genting Atap Seng Dinding Triplek Dinding Seng

E.

ANALISA PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, maka perlu adanya usaha perbaikan pada prasarana di pemukiman tersebut, antara lain: • Perbaikan pada kamar mandi yang berada di lokasi pemukiman dengan menyediakan WC dan bak mandi dengan harapan tidak ada lagi masyarakat yang membuang air besar di kali. Perbaikan pada bangunan menggunakan bahan bangunan yang ekonomis tetapi secara konstruksi dapat menahan beban yang ada. Perbaikan pada lingkungan dengan cara penataan penghijauan di ruang terbuka. Pembuatan mesin air, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menggunakan pompa air. Pembuatan septicktank. Perbaikan pengolahan sampah agar tidak merusak lingkungan. Perbaikan sanitasi dan drainase. Perbaikan jalan di pemukiman. KESIMPULAN

•

Atap Genting Atap Seng Kawat Jaring Dinding Batako

• • • •

Triplek Kawat jarring pengganti kaca Kawat Jaring Dinding Batako Atap Genting Atap Seng Dinding papan Dinding Seng Dinding Batako Lantai hanya diplester dan difinishing dengan karpet plastik

• • F.

Gambar 9. Kondisi bangunan masing-masing rumah

Berdasarkan analisa observasi di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemukiman Petukangan Utara tepatnya yang berada di Jl. H. Yamin Rt. 001/01 dapat dikatakan pemukiman kumuh. Hal ini dibuktikan dengan tidak tersedianya prasarana dan pelayanan dasar (pelayanan air bersih dan sanitasi) sehingga dapat mempengaruhi tingkat kekumuhan dari sutu pemukiman. Dari hasil penelitian, point-pont yang dapat dijadikan suatu patokan untuk mengukur tingkat kekumuhan dari suatu pemukiman dapat dilihat dari : 1. Faktor ekonomi dan kemiskinan. 2. Jumlah penduduk. 3. Kondisi jalan. 4. Kondisi bangunan. 5. Kerapatan bangunan.

6. Sanitasi 7. Drainase 8. Ruang terbuka 9. Kebersihan Lingkungan. 10. Rehabilitasi lingkungan masyarakat. DAFTAR PUSTAKA

dan

Frick, Heinz, Arsitektur Ekologis, Soegijapranata University Press, Kanisius, 2006 Kuswartojo, Tjuk, Perumahan dan Pemukiman di Indonesia; Upaya membuat perkembangan kehidupan yang berkelanjutan” (Bandung; Penerbit ITB, 2005) Muhtadi Muhd, Drs, Gejala Pemuiman Kumuh Jakarta; Selayang Pandang, Departemen Pekerjaan Umum, 1987 Balai Tata Ruang Bangunan dan Kawasan, Penanganan Kawasan Pemukiman KumuhI, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Puslitbangpraskim, 2004 PEMDA DKI Jakarta, Laporan Bulanan Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan, 2006 Clinard: 1968, hal.6: Wiebes: 1975, hal. 3: Schoorl: 1980, hal. 286 Segi social dan ekonomi pemukiman kumuh Infosocieta.com Bandingkan: Pusat Informasi Teknik Bangunan D.I. Yogyakarta, Mengenal Rumah Sehat, Yogyakarta n.d. halaman 2. American Public Health Association, Basic Principle of Healthful Housing, New York, 1960. Dikutip dari: Rudi Gunawan/FX. Haryanto, Pedoman Perencanaan Rumah-Sehat, edisi ke-2, Yogyakarta 1981.


								
To top