Latar Belakang Bantuan Pembangunan Program DFID di Indonesia

Document Sample
Latar Belakang Bantuan Pembangunan Program DFID di Indonesia Powered By Docstoc
					Latar Belakang Bantuan Pembangunan
Departemen Pembangunan Internasional (DFID) adalah sebuah departemen dalam Pemerintah Inggris yang bertanggungjawab untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Fokus utama kebijakan Pemerintah, berdasarkan pada White Paper tahun 1997 dan 2000 tentang Pembangunan Internasional adalah komitmen pemerintah terhadap Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang telah disepakati secara internasional, yang akan dicapai pada tahun 2015. Sasaran-sasaran tersebut merupakan upaya untuk: • Penghapusan kemiskinan • Pendidikan dasar untuk semua • Persamaan gender • Penurunan angka kematian anak • Peningkatan kesehatan ibu • Perlawanan terhadap penyakit • Memastikan kesinambungan lingkungan hidup • Kerjasama global. Bantuan DFID terkonsentrasi pada negara-negara paling miskin di Afrika Sub-Sahara dan Asia, tetapi juga memberikan sumbangan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara yang memiliki pendapatan menengah, seperti di Amerika Latin dan Eropa Timur. Kebijakan bantuan Inggris yang tidak mengikat yang dimulai sejak bulan April 2001 telah meningkat jumlahnya dan memiliki dampak yang lebih besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. DFID menjalin kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah-pemerintah yang memiliki komitmen terhadap MDG, masyarakat madani, sektor swasta dan komunitas ilmiah. DFID juga bekerjasama dengan lembagalembaga multilateral, seperti Bank Dunia, badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Komisi Eropa. Dalam kabinet pemerintahan, DFID diwakili oleh Menteri Pembangunan Internasional, Hilary Benn MP, dan oleh seorang Menteri Muda Gareth R Thomas MP.

Program DFID di Indonesia
Fokus DFID diarahkan pada bidang-bidang berikut ini: • Perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin • Reformasi Pemerintahan, termasuk Pencegahan dan Pengurangan Konflik • Mempromosikan reformasi pengelolaan hutan yang menguntungkan masyarakat miskin berdasarkan sumber daya hutan yang ada • MDG yang tidak tertangani dengan baik, seperti HIV/AIDS, tuberkulosis dan kematian ibu Pada tahun 2006, program pembangunan DFID terus mendorong penyelarasan dan pengembangan agenda efektifitas melalui kerjasama yang erat dengan para mitra dalam dua bidang utama: i) Membuat desentralisasi menjadi bermanfaat untuk masyarakat miskin – memberikan dukungan kepada pemerintah-pemerintah daerah dan masyarakat madani melalui pembentukan kantor bersama Fasilitas Pendukung Desentralisasi (DSF), bekerjasama dengan Bank Dunia dan para donor lainnya ii) Dukungan terhadap sektor kesehatan yang kurang berhasil untuk mencapai MDG, termasuk Program Kemitraan senilai GBP 25 juta untuk HIV/AIDS di Indonesia, program-program keselamatan ibu senilai lebih dari GBP 13,2 juta dengan Dana Anak-anak PBB (UNICEF) dan Kerjasama Tehnis Jerman (GTZ), dan program senilai GBP 2 juta melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk pengendalian tuberkulosis di Indonesia.

Daftar Program yang Sedang Berjalan
• Program Kehutanan bagi Multi-Pemangku Kepentingan (MFP): 2000-2007 (GBP 25,15 juta) Bertujuan untuk memberdayakan berbagai kelompok pemangku kepentingan dan membantu mempromosikan lingkungan hidup di mana masyarakat miskin dapat meningkatkan perolehan pendapatan dan memiliki peranan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya kehutanan.

Kerjasama Pembangunan Uni Eropa di Indonesia

•

• •

•

•

• •

•

• •

•

Fasilitas Pendukung Desentralisasi (DSF) Tahap 2: 2005-2009 (GBP 30 juta) DSF bertujuan untuk memastikan bahwa Pemerintah Indonesia menjadi pemimpin dalam penetapan kerangka strategis desentralisasi, dan memfasilitasi upaya-upaya Pemerintah Indonesia untuk melibatkan para donor dalam strategi bersama. DSF adalah kantor yang nyata yang menawarkan berbagai layanan umum dan insentif kepada pemerintah, masyarakat madani, dan donor lain. Melalui campuran antara Bantuan Tehnis dan program-program yang ada, DSF bekerja meningkatkan dukungan kepada pejabat-pejabat pemerintah tingkat daerah dan organisasiorganisasi masyarakat madani. Kemitraan untuk Mendukung Reformasi Pemerintahan: 2003-2007 (GBP 4,7 juta) Bertujuan untuk meningkatkan sistem-sistem Pemerintahan agar lebih transparan, bertanggungjawab dan mencerminkan partisipasi masyarakat madani yang lebih luas dalam proses-proses pemerintahan. Program Kemitraan untuk Pengentasan Kemiskinan: 2002-2008 (GBP 19,4 juta) Untuk memperkuat kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia untuk memahami dan menangani penyebab-penyebab kemiskinan dan kerentanan. Dana disalurkan melalui Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB), Oxfam dan Asia Foundation. Penerima manfaat dari program ini adalah masyarakat miskin Indonesia. Prakarsa Reformasi Pemerintahan Daerah: 2005-2009 (GBP 6,84 juta) Mendanai secara bersama-sama dengan Bank Dunia dukungan rancangan reformasi pemerintahan di 40 kabupaten di lima kelompok di sembilan propinsi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga, menyebarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin, transparansi anggaran dan peraturan, peningkatkan akuntabilitas fiskal, dan pelayanan yang lebih baik. Dukungan untuk Pengurangan Konflik: 2004-2008 (Alokasi tahunan dari Kelompok Pencegahan Konflik Global yang dikendalikan secara terpusat (dana GCPP) Kelompok Pencegahan Konflik Global adalah strategi tiga departemen pemerintah Inggris (DFID, Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan Inggris) untuk memperbaiki kondisi dan mengurangi konflik dan penyebab-penyebabnya. Dukungan untuk Prakarsa Transparansi Industri Pertambangan (EITI): 2007-2008 DFID mendukung EITI dalam membantu Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi risiko-risiko pemerintahan yang besar yang berkaitan dengan pendapatan dari industri pertambangan. HIV/AIDS: 2005-2008 (£25 juta) DFID adalah donor pertama yang memberi sumbangan untuk Dana Kemitraan Indonesia untuk HIV/AIDS, yang menyediakan sarana biaya transaksi yang rendah untuk pengelolaan dana untuk calon donor lainnya. Ini menunjukkan komitmen DFID terhadap prinsip-prinsip kesatuan berdasarkan Strategi Nasional Pemerintah Indonesia. Ini memberikan sumbangan besar terhadap keselarasan upaya penanggulangan, melalui kerjasama dengan dan melalui badan-badan PBB, donor lain dan masyarakat madani Indonesia (sebagai mitra pelaksana). Peningkatan Kesehatan Ibu di Indonesia: 2006-2009 (GBP 13 juta) Untuk meningkatkan layanan, sistem dan perilaku kesehatan yang mempengaruhi kehamilan dan kelahiran di 23 kabupaten/ kota terpilih di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui UNICEF dan GTZ. Pengendalian Tuberkulosis: 2005-2008 (GBP 2 juta) Untuk memberikan diagnosis dan perawatan yang efektif untuk semua pasien Tuberkulosa menurut sistem-sistem perawatan kesehatan yang ada di Indonesia, dan kemajuan langkah-langkah pencapaian target-target MDG. Unit Pencegahan Konflik dan Pemulihan, Tahap II: 2006-2009 (GBP 2 juta) DFID bekerjasama dengan Program Pembangunan PBB (UNDP) membantu Pemerintah dan masyarakat madani untuk merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang peka krisis, mekanisme dan program-program untuk mengurangi kerentanan masyarakat di daerah-daerah sasaran. Bantuan untuk Bencana Gempa Bumi Yogyakarta dan Jawa: 2006-2007 (GBP 5 juta) Rekonstruksi daerah-daerah terkena gempa bumi yaitu Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui sumbangan yang disalurkan melalui Dana Rekonstruksi Jawa (JRF) yang dikelola oleh Bank Dunia.

Penanggulangan Bencana Tsunami
Di samping bantuan darurat segera senilai GBP 55 juta untuk gempa bumi dan tsunami yang menimpa Aceh dan

Kerjasama Pembangunan Uni Eropa di Indonesia

Sumatra Utara bulan Desember 2004, Inggris juga memiliki komitmen lanjutan bantuan sebesar GBP 58 juta untuk rekonstruksi jangka panjang. Sumber daya yang cukup besar sekarang juga dialokasikan untuk pemulihan prasarana-prasarana yang rusak, pengembangan kapasitas pengadaan untuk mendukung proyek-proyek rekontruksi serta peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan dana rekonstruksi melalui beberapa organisasi : • Dukungan melalui Dana Multi Donor (MDF): 2005-2009 (GBP 38,5 juta) MDF mendukung pendekatan yang utuh terhadap pemulihan masyarakat termasuk penyediaan perumahan, hak tanah dan prasarana masyarakat, prasarana dan transportasi tingkat kabupaten dan propinsi, pengembangan kapasitas untuk pelaku-pelaku di daerah dan proyek-proyek yang mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. • Tanggap Darurat dan Pemulihan Transisi: 2005-2007 (GBP 10 juta) Proyek ini dimaksudkan untuk mendukung komponen mata pencaharian dari program Tanggap Darurat dan Pemulihan Transisi yang telah membantu masyarakat untuk kembali bekerja, pengaktifan kembali industriindustri rumah tangga dan usaha kecil dan memperbaiki prasarana ekonomi. • Dukungan untuk Masyarakat Miskin dan Wilayah Tertinggal (SPADA): 2006-2009 (GBP 6 juta) Program SPADA bekerja melalui pemerintah kabupaten/ kota memberikan layanan pengadaan dan pengelolaan keuangan dalam enam bulan pertama dari proyek yang akan membantu menyediakan prasarana ekonomi dan layanan sosial yang meningkat untuk daerah-daerah yang sedang pulih dari gempa bumi, tsunami dan konflik. • Transparency International Indonesia: 2006-2007 (GBP 560.000) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Aceh dan mereformasi praktek-praktek pemerintah daerah untuk mencegah korupsi dan meningkatkan pemerintahan yang baik dalam proses rekonstruksi Aceh, DFID mendukung Transparency International Indonesia untuk sistem pengawasan yang berbasis masyarakat. • Fasilitas Pendukung Desentralisasi – Aceh Window: 2006-2008 (GBP 3 juta) DFID bekerjasama dengan DSF mendukung Pemerintah dan bekerjasama dengan para mitra membantu masyarakat yang terkena tsunami untuk membangun kembali hidup mereka. • Bantuan Tehnis Tata Cara Pengadaan untuk Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias dan program SPADA Bank Dunia: 2006-2008 (GBP 500.000) Untuk memberikan layanan konsultasi dan tata cara pengadaan untuk Badan Rekonstruksi dan Rrehabilitasi Aceh dan Nias (BRR) serta Dukungan Pengembangan Kapasitas terhadap tata cara Pengadaan dan Tata Kelola Keuangan untuk Pemerintah Daerah Aceh melalui program SPADA dari Bank Dunia.

Jumlah Bantuan – Dana yang telah disalurkan dan Prakiraan
Tahun Keuangan (Inggris) – Pengeluaran (diluar dana bantuan darurat tsunami) 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 - GBP 7,42 juta - GBP 11,17 juta - GBP 10,79 juta - GBP 17,9 juta - GBP 32,5 juta - GBP 35,2 juta

Kontak
Kedutaan Besar Inggris Raya Jl MH Thamrin No 75 Jakarta Pusat 10310 Indonesia Tel (+62 21) 315 6264, 314 4229 Fax (+62 21) 314 1824