BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintah Republik Indonesia by cometjunkie44

VIEWS: 2,000 PAGES: 8

									                                          BAB I
                                    PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang
              Pemerintah Republik Indonesia bersama PT. Newmont Minahasa Raya sejak
     Desember 1986 telah menetapkan adanya kegiatan penambangan emas yang
     dilakukan selama periode tahun 1996 sampai tahun 2004, berlokasi di wilayah
     Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan (saat ini dengan adanya pemekaran daerah,
     Kecamatan Ratatotok secara administratif masuk Kabupaten Minahasa Tenggara),
     Provinsi Sulawesi Utara. Dari aktivitas yang dilakukan ini telah menimbulkan dampak
     positif maupun dampak negatif. Dampak positif adalah adanya perkembangan
     masyarakat dan ekonomi di sekitar lokasi penambangan yang meningkat dari waktu ke
     waktu, namun dipihak lain telah menimbulkan dampak negatif antara lain diduga
     adanya pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pengoperasian tambang mesel.
              Sehubungan dengan adanya
     dugaan      pencemaran    lingkungan
     tersebut dipandang perlu dilakukan
     langkah-langkah            penelitian,
     pemantauan     dan   analisa   secara
     ilmiah lebih lanjut guna memperoleh
     kesimpulan-kesimpulan yang bersifat
     final. Menyadari akan hal ini, pihak
     pemerintah yang diwakili Kementerian
     Koordinator Bidang Kesejahteraan
     Rakyat maupun PT. Newmont Minahasa Raya sepakat mengadakan perjanjian yang
     dituangkan dalam Perjanjian Niat Baik (Goodwill Agreement) pada tanggal 16 Februari
     2006.
              Mempertimbangkan manfaat dari upaya pemberdayaan masyarakat dan
     peningkatan    kesejahteraan   masyarakat    yang   telah   dilaksanakan   sewaktu
     beroperasinya PT. Newmont Minahasa Raya, Perjanjian Niat Baik antara Pemerintah
     Republik Indonesia dengan PT. Newmont Minahasa Raya tetap diarahkan untuk




                                              1
     meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat menyangkut bidang kesehatan, bidang
     pendidikan, bidang infrastruktur maupun bidang ekonomi di sekitar penambangan.
            Selanjutnya guna memberikan kelancaran upaya yang dilakukan, maka
     Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Minahasa Raya bersepakat
     membentuk yayasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4.2 Perjanjian Niat Baik,
     bahwa 90 hari setelah penandatanganan perjanjian harus segera dibentuk yayasan
     untuk pengelolaan program pemberdayaan dan program pemantauan lingkungan.


B.   Dasar Hukum Yayasan
            Perjanjian Niat Baik antara Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini
     diwakili Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan PT. Newmont
     Minahasa Raya ditandatangani oleh Bapak Ir. Aburizal Bakrie selaku Menteri
     Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Robert J. Gallagher selaku kuasa direksi
     PT. Newmont Minahasa Raya, pada tanggal 16 Februari 2006 telah meletakkan dasar
     pemikiran pembentukan yayasan yang diberi amanah untuk :
     a. Mengkoordinasikan pembangunan dan pelaksanaan serta untuk membiayai
       program-program pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada masyarakat
       disekitar tambang mesel;
     b. Membiayai perancangan, pemantauan dan pelaksanaan program pemantauan yang
       ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian berdasarkan rekomendasi dari Panel
       Ilmiah Independen;
            Dalam rangka melaksanakan program-program
     yayasan, maka PT. Newmont Minahasa Raya
     menyediakan dana sebesar US$ 30,000,000 dan
     sebagai modal awal pada tanggal 12 Februari 2007
                                                               Pembentukan Yayasan pada tanggal
     telah disetor sebesar US$ 12.000.000 melalui BNI Cabang Harmoni, Jakarta,
                                                       16 Mei 2006, di Kementerian Kesra –

     sedangkan sisanya akan ditambah US$ 3,000,000 masing-masing mulai tahun ke 5
     hingga tahun ke 10.
            Yayasan memiliki masa kerja selama ± 12 tahun mulai tahun 2006 sampai
     dengan tahun 2018, sesuai dengan implementasi Perjanjian Niat Baik dengan
     pertimbangan :



                                            2
1. Selama sepuluh tahun digunakan untuk pelaksanaan program-program;
2. Tahun kesebelas digunakan untuk evaluasi dan penyusunan laporan;
3. Tahun keduabelas untuk penetapan kelanjutan yayasan.
        Berkenaan dengan itu berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tanggal 16 Mei
2006 yang ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur
Sulawesi Utara, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral, Menteri Negara Riset dan Teknologi telah menugaskan kepada :
1. Drs. Soetedjo Yuwono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
   Rakyat;
2. Hoetomo, MPA, Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penaatan
   Lingkungan;
3. Dr. M. Hikoman Manaf, ME, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar, Deputi Ketua BPPT Bidang Teknologi Informasi,
   Energi, Material dan Lingkungan bersama
5. Mr. Robert Joseph Gallagher, Pengusaha yang bertindak atas nama PT. Newmont
   Minahasa Raya.
menghadap Notaris Soetjipto SH M.Kn dengan alamat Menara Sudirman Lantai 18
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60 Jakarta dan sepakat / setuju mendirikan suatu
yayasan yang diberi nama ”Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara”.
Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara, bernomor 95
tanggal 16 Mei 2006, telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Republik Indonesia Nomor C-2108.HT.01.02.TH 2006 tanggal 25 September
2006.
        Sehubungan    dengan    perkembangan    adanya    mutasi   jabatan   dalam
pemerintahan, pengurus yang meninggal dunia, dan pemekaran wilayah pemerintahan
dalam pelaksanaan program, maka susunan keanggotaan Organisasi Yayasan
Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara dengan Memorandum Pengurus Yayasan
pada tanggal 3 Oktober 2007 diusulkan adanya penyempurnaan susunan pengurus
yayasan kepada pembina. Berdasarkan persetujuan para pembina, maka secara
keseluruhan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan disesuaikan




                                      3
sebagaimana yang telah dituangkan dalam Akta Notaris Sutjipto, SH, M.Kn tanggal 7
Nopember 2007 sebagai berikut :
Pembina
1. Ir. Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Ir. Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup;
3. Ir. Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Ir. Kusmayanto Kadiman, Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Drs. N.A. Mangangantung, Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa
   Selatan;
6. Ir. Dul Mokodompit; Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang
   Mongondow;
7. Drs. W. Karouwan, MM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Ir. Godbless S.V. Lumentut, MM, M.Si, Sekretaris Daerah Kota Manado;
9. Djendry Alfino Keintjem, SH, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
10. Noke Kiroyan, S.Sos, BA, Dip. Business Adm, PT. Newmont Minahasa Raya;
11. Drs. Adri Mokat, Sekreraris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;


Pengurus
Ketua               :   Drs. Soetedjo Yuwono, unsur masyarakat
Wakil Ketua I       :   Drs Johanis J. Mongkaren, MM, unsur masyarakat;
Wakil Ketua II      :   Hoetomo, MPA, unsur masyarakat;
Sekretaris          :   Drs. R. J. Mamuaja, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi
                        Utara, ex-officio;
Wakil Sekretaris    :   Dra. Siti Rahayu Hidayati, M.Si. Staf Ahli Kementerian
                        Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, ex-officio;
Bendahara           :   Drs. I Nyoman Meweh, unsur masyarakat;
Wakil Bendahara     :   Drs. Oscar Wagiu, Kepala Biro Keuangan Sekretariat
                        Daerah Provinsi Sulawesi Utara, ex-officio.




                                       4
Anggota Pengurus          :
1. Ir. Frits L. Kaunang, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
   Provinsi Sulawesi Utara, ex-officio;
2. Ir. Sandramaya Lalu, Msi, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Provinsi
   Sulawesi Utara; ex-officio;
3. Ir. R. Toemandoek, Kepala Dinas Prasarana dan Pemukiman, Provinsi
   Sulawesi Utara, ex-officio;
4. Ir. Harry Joseph Untu, Msi, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Provinsi
   Sulawesi Utara, ex-officio;
5. dr. Christian Tilaar, Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi Sulawesi Utara, ex-
   officio;
6. Drs. Djauhari Kansil, MPd, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara,
   ex-officio;
7. Ny. Felly Estelita Runtuwene, Kadinda Kabupaten Minahasa Selatan, ex-
   officio;
8. Drs. H. Kasim Mololonto, unsur masyarakat;
9. Drs. Syachrial K. Damapolii, MBA, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
10. Drs. Suhendro Boroma, Pimpinan Redaksi Harian Manado Post;
11. H. Syarkawi Modeong, S.Sos, Anggota DPRD Kabupaten Bolaang
   Mongondow;
12. Drs. Donald Wagey, MSi, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa
   Selatan, ex-officio;
13. Kaunang L. Filemon, SE, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa,
   ex-officio;
14. Drs. Jack Yoyo Lihawa, Asisten III Sekretaris Daerah Kabupatan Bolaang
   Mongondow, ex-officio;
15. Drs. Frans Weizon Rolos, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa
   Tenggara, ex-officio;




                                          5
     Pengawas
     Ketua                :   Drs. Iskandar Gobel, unsur masyarakat
     Wakil Ketua          :   Ir. Edwin Kawilarang. Anggota Dewan Pimpinan Daerah
                              Provinsi Sulawesi Utara.
     Pengawas Keuangan :      Prof. Drs. J.L.L. Lombok, SH, M.Si.
                              Rektor Universitas Negeri Manado, ex-officio
     Anggota Pengawas Program :
     1. Prof. Dr. Lefrad Winston Sondakh, Rektor Universitas Samratulangi Manado,
        ex-officio;
     2. Dr. Ir. Ari Herlambang, M.Si. Kepala Bidang Teknologi Pengendalian dan
        Pencemaran Lingkungan P3TLBPPT, ex-officio;
     3. Lukman Mokoginta, Staf Khusus Menteri Negera Lingkungan Hidup, ex-officio.

C.   Maksud dan Tujuan
             Maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bentuk
     pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja Yayasan Pembangunan
     Berkelanjutan Sulawesi Utara tahun 2007 untuk program-program pemberdayaan
     masyarakat dan pemantauan lingkungan di sekitar daerah bekas pertambangan PT.
     Newmont Minahasa Raya.


D.   Ruang Lingkup
     1. Daerah Sasaran
        Daerah sasaran pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di Desa Buyat,
        Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Desa Ratatotok I,
        Ratatotok II, Ratatotok Timur dan Ratatotok Selatan di Kecamatan Ratatotok,
        Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan daerah sasaran pemantauan
        lingkungan mencakup sekitar lokasi pembuangan tailing di Teluk Buyat dan
        sekitarnya.
     2. Sasaran Program
        Sasaran program mencakup pemberdayaan masyarakat dan pemantauan
        lingkungan.


                                          6
3. Tujuan Program
   3.1. Pemberdayaan Masyarakat
        Setelah penutupan tambang mesel dapat ditingkatkan kesejahteraan
        masyarakat melalui peningkatan       pelayanan kesehatan, pendidikan,
        infrastruktur yang lebih baik, ekonomi masyarakat, penyediaan lapangan
        kerja yang lebih baik bagi penduduk serta penyediaan dana abadi bagi
        kesejahteraan masyarakat.
   3.2. Pemantauan Lingkungan
        a. Umum
            Memantau dan mengevaluasi status komponen utama ekosystem laut di
            Teluk Buyat.
        b. Spesifik
             1) Memastikan apakah terdapat dampak negative terhadap ikan dan
               spesies aquatic lainnya di Teluk Buyat akibat penempatan tailing PT.
               NMR di dasar laut.
             2) Memastikan apakah terdapat potensi resiko terhadap kesehatan
               warga setempat yang mengkonsumsi makanan laut yang berasal dari
               Teluk Buyat.


4. Cakupan Kegiatan
   4.1. Pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan :
        a. Pembangunan dibidang kesehatan, di Kecamatan Ratatotok antara lain
            membangun rumah sakit type C beserta peralatannya, pembangunan
            Puskesmas Pembantu (Pustu) di desa Ratatotok I dan II, sedangkan di
            desa Buyat mencakup pembangunan Pustu, lantainisasi rumah dan
            pembangunan MCK.
        b. Pembangunan dibidang pendidikan di semua desa sasaran mencakup
            antara lain rehabilitasi 14 sekolah, bantuan peralatan untuk SMK
            Kelautan, bantuan perbaikan pagar sekolah, beasiswa bagi murid yang
            kurang mampu dan berprestasi, bantuan pendidikan guru, bantuan




                                     7
         komputer dan peralatan lainnya, serta bantuan pembangunan Pondok
         Pesantren Al Mujtahid di desa Buyat.
     c. Pembangunan insfrastruktur di semua desa sasaran berupa bantuan
         perbaikan / pengaspalan jalan, pembangunan gorong-gorong / saluran
         air.
     d. Pembangunan ekonomi di semua desa sasaran berupa antara lain
         bantuan modal usaha simpan pinjam, pertukangan, perbengkelan,
         produksi roti rumah tangga, pemberdayaan nelayan dengan membantu
         pengadaan peralatan bagi kapal nelayan (antara lain perahu pelang,
         ketinting), pembuatan rumpon dan pembangunan SPB Nelayan.
4.2. Pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Panel Ilmiah Independen (PII)
     yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Ristek, beranggotakan 6 (enam)
     orang yaitu :
     Anggota PII dari Pemerintah Indonesia :
     a. DR. Achmad Sjarmidi, Lecturer in Departement of Biology ITB
     b. Prof. Dr. Amin Subandrio, Department of Microbiology Medical Faculty
         University of Indonesia
     c. DR. Inneke F.M. Rumengan., Kepala Laboratorium Bioteknologi
         Kelautan, Facultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, UNSRAT
     Anggota PII dari PT Newmont Minahasa Raya :
     a. Keith William Bantley, Ph.D. Australian National University, Australia
     b. Donald Langmuir, Professor of Chemistry and Geochemistry, Emeritus
         Department of Chemistry and Geochemistry, Colorado School of Mines,
         Golden, CO 80401
     c. Prof. DR. Irene Umboh, Guru Besar Biologi pada FMIPA UNIMA


     .




                                    8

								
To top