LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENYALURAN DAN PENERIMAAN DANA by happo7

VIEWS: 1,477 PAGES: 15

									    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
       REPUBLIK INDONESIA



  LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN


              ATAS

  PENYALURAN DAN PENERIMAAN
       DANA PERIMBANGAN
  TA 2006 DAN SEMESTER I TA 2007


              PADA

 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
             DI
         TANGERANG




AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
   PERWAKILAN BPK RI DI JAKARTA




                Nomor : 09/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.6/01/2008
                Tanggal : 25 Januari 2008
                                                             DAFTAR ISI


                                                                                                                                    Halaman
DAFTAR ISI……………………………………………………………………….........                                                                                         i
RINGKASAN EKSEKUTIF...........................................................................................                         1
 I.    GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN DANA PERIMBANGAN.................                                                                     2
       1. Dasar pemeriksaan.............................................................................................               2
       2. Standar Pemeriksaan..........................................................................................                2
       3. Tujuan Pemeriksaan...........................................................................................                2
       4. Entitas Yang Diperiksa.......................................................................................                2
       5. Tahun Anggaran yang Diperiksa........................................................................                        2
       6. Metodologi Pemeriksaan....................................................................................                   2
             a.    Pendekatan Risiko.......................................................................................            3
             b. Materialitas..................................................................................................         3
             c.    Pengujian Dalam Pemeriksaan....................................................................                     3
             d. Uji Petik Pemeriksaan (Sampling Audit).....................................................                            4
             e.    Pelaporan.....................................................................................................      4
       7. Waktu Pemeriksaan...........................................................................................                 4
       8. Obyek Pemeriksaan...........................................................................................                 4
       9. Batasan Pemeriksaan.........................................................................................                 4
II.    GAMBARAN UMUM DANA PERIMBANGAN........................................                                                          5
       1. Dasar Hukum Terkait Dana Perimbangan.........................................................                                5
       2. Pengertian Dana Perimbangan...........................................................................                       5
       3. Alokasi dan Realisasi Dana Perimbangan..........................................................                             6
       4. Pengelolaan Dana Perimbangan.........................................................................                        8
             a.    Organisasi....................................................................................................      8
             b. Kebijakan.....................................................................................................         9
             c.    Pencatatan dan Pelaporan............................................................................               10
             d. Prosedur.......................................................................................................       10
             e.    Pengawasan..................................................................................................       11
III. HASIL PEMERIKSAAN DANA PERIMBANGAN............................................                                                   12
       1. Pemerintah Kota Tangerang terlambat menerima DBH Bea Perolehan Hak
             atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2006 sebesar Rp23.347.626,00
             selama 77 hari dari Pemerintah Pusat.................................................................                    12




                                                                       i
                                         BAB I
           GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN DANA PERIMBANGAN


1. Dasar Pemeriksaan
   a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
       Jawab Keuangan Negara;
   b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
   c. Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK RI TA 2007;
   d. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) BPK RI Semester II TA 2007.


2. Standar Pemeriksaan
   Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK RI
   Nomor 1 Tahun 2007.


3. Tujuan Pemeriksaan
   Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah rancangan dan implementasi
   pengendalian intern dalam proses penetapan data alokasi, pencairan dan penerimaan dana
   perimbangan telah memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait
   dengan dana perimbangan.


4. Entitas yang Diperiksa
   a. Pemerintah Kota Tangerang;
   b. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Tangerang.


5. Tahun Anggaran yang Diperiksa
   Tahun anggaran 2006 dan Semester I TA 2007.


6. Metodologi Pemeriksaan
   Pemeriksaan dana perimbangan meliputi perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan di
   lapangan, dan pelaporan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lapangan dilakukan pada
   KPPN untuk menilai data penyaluran dana perimbangan dan pemerintah daerah untuk
   memeriksa penerimaan dana perimbangan serta menilai data-data pendukung penetapan
   dana perimbangan.
   Dalam pelaporan pemeriksaan, pemeriksaan dana perimbangan melaporkan berdasarkan
   temuan pemeriksaan dan komentar instansi yang diperoleh.
   Pemeriksaan atas pengelolaan dana perimbangan di lingkungan Direktorat Jenderal
   Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPbN),


Perwakilan BPK RI di Jakarta                                                           2
   Pemerintah    Daerah   akan    memberikan     penilaian    terhadap    pengelolaan   dan
   pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pelaksanaan SPI, serta akurasi informasi
   keuangan dengan pendekatan-pendekatan berikut :


   a. Pendekatan Risiko
       Metodologi yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan
       dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan
       pendekatan risiko, yang didasarkan pada pemahaman dan pengujian atas efektivitas
       SPI, antara lain terhadap cara penetapan alokasi dana perimbangan, cara pencatatan
       penerimaan dan pengeluaran uang dana perimbangan maupun pelaporannya.
       Hasil pemahaman dan pengujian atas SPI tersebut akan menentukan tingkat
       keandalan SPI, sesuai asersi manajemen dan ketentuan yang berlaku.
       Penetapan risiko pemeriksaan (audit risk) simultan dengan tingkat keandalan
       pengendalian (risiko pengendalian) serta tingkat bawaan (inherent risk) entitas yang
       akan diperiksa dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan risiko deteksi
       (detection risk) yang diharapkan dan jumlah pengujian yang akan dilakukan serta
       menentukan fokus pemeriksaan.


    b. Materialitas
       Materialitas dalam pemeriksaan ditetapkan dengan menggunakan persentase atas
       total anggaran yang akan diperiksa. Penerapan tingkat materialitas pemeriksaan
       adalah konservatif atau rendah, dengan mempertimbangkan bahwa pengguna laporan
       dhi. DPR RI dan DPRD akan memperhatikan aspek legalitas dan ketaatan
       terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pertanggungjawaban keuangan.
       Tingkat materialitas dalam pemeriksaan ini ditetapkan sebesar 0,5 % dan dijadikan
       pertimbangan dalam menentukan kedalaman pengujian yang akan dilakukan. Standar
       materialitas di atas terutama berkaitan dengan akurasi angka-angka dalam
       laporan keuangan, namun tidak berlaku atas penyimpangan yang berkaitan dengan
       ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan
       anggaran. Kesalahan penyajian yang ditemukan dari hasil pengujian atas penjumlahan
       secara vertikal dan horizontal (footing dan cross footing) dan kesalahan pembebanan
       dalam mata anggaran yang mengurangi akurasi penyajian informasi keuangan,
       selanjutnya disimpulkan sehingga dapat disusun materialitasnya.


    c. Pengujian dalam pemeriksaan
       Pemeriksaan    terhadap   kegiatan   pelaksanaan      anggaran    dilakukan   dengan
       pemahaman atas SPI. Pengujian terhadap pelaksanaan pengendalian terbatas pada


Perwakilan BPK RI di Jakarta                                                             3
       angka-angka yang disajikan untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung
       kesimpulan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini dilakukan pengujian substantif atas
       transaksi keuangan secara terbatas.


    d. Uji petik pemeriksaan (sampling audit)
       Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji-petik atas
       unit-unit dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan
       diperoleh berdasarkan hasil uji-petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan
       kondisi dari populasinya. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa dapat menggunakan
       metode non statistical sampling ataupun metode statistical sampling dengan
       memperhatikan kecukupan jumlah sampel yang dipilih baik dari segi nilai rupiah atau
       jenis transaksinya.


    e. Pelaporan
       Setiap permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan pelaksanaan anggaran
       selanjutnya dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa untuk memperoleh
       tanggapan tertulis sebelum disajikan sebagai temuan pemeriksaan. Atas temuan yang
       dituangkan dalam hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya diberikan saran tindak
       perbaikan yang disajikan dalam laporan yang sama.


7. Waktu Pemeriksaan
   Pemeriksaan dilaksanakan dimulai tanggal 10 September 2007 dan berakhir tanggal 29
   September 2007.


8. Obyek Pemeriksaan
   Obyek Pemeriksaan adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi
   Hasil Pajak dan bukan Pajak.


9. Batasan Pemeriksaan
   a. Tidak termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan penyesuaian;
   b. Tidak termasuk Dana Darurat;
   c. Tidak termasuk penggunaan Dana Perimbangan yang telah melalui mekanisme APBD.




Perwakilan BPK RI di Jakarta                                                            4
                                               BAB II
                        GAMBARAN UMUM DANA PERIMBANGAN


        Gambaran umum mengenai dana perimbangan meliputi dasar hukum, pengertian,
alokasi dan realisasi, dan pengelolaan dana perimbangan.


1. Dasar Hukum Terkait Dana Perimbangan
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
   c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
        Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
   d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
   e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
        Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
   f.   Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
   g. Peraturan pelaksanaan terkait lainnya.


2. Pengertian Dana Perimbangan
   Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
   kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
   Dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi. Dana
   perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana
   Bagi Hasil (DBH).

   DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang dimaksudkan
   untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah melalui penerapan
   formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah
   ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih
   antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Alokasi DAU
   bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh
   alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun
   kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip
   tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

   DAK dimaksud untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu
   yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk




Perwakilan BPK RI di Jakarta                                                                  5
   membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum
   mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.


   DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada
   daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini
   merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
   Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
   Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat Pengaturan mengenai Bagi
   Hasil penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
   Negeri dan PPh Pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud
   dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, dana
   reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH.


3. Alokasi dan Realisasi Dana Perimbangan
   Alokasi       Dana       Perimbangan       Pemerintah    Kota       Tangerang    TA    2006     sebesar
   Rp359.970.951.042,00 dengan realisasi sebesar Rp493.907.302.804,00 atau 137,21%,
   dengan rincian sebagai berikut :
                                          Alokasi                             Realisasi               Selisih
    No.       Uraian
                               Dasar                 Jumlah (Rp)                (Rp)                    (Rp)
    1.        DAU     Perpres No.74 Tahun       293.447.000.000,00        293.447.000.000,00                       -
                      2005
    2.        DAK     PMK                           8.290.000.000,00        5.810.000.000,00       2.480.000.000,00
                      No.124/PMK.02/2005
    3.        DBH     PMK                        57.443.238.602,00        194.273.845.426,00   (136.830.606.824,00)
              Pajak   No.20/PMK.02/2006
                      dan PMK
                      No.19/PMK.02/2006
    4.        DBH     PMK                            790.712.440,00           376.457.378,00         414.255.062,00
              SDA     No.14/PMK.02/2006
                      dan PMK
                      No.05/PMK.02/2006
                  Total Realisasi                                       493.907.302.804,00


   Adapun rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah
   sebagai berikut :
   a. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp194.273.845.426,00 terdiri dari :
    No.                  Uraian                       Alokasi                Realisasi                Selisih
     1.       Pajak Bumi Bangunan                                        103.784.327.429,00
         a.   Bagian Pusat yang dibagi rata      9.528.302.666,00          9.528.302.666,00                        -
              ke Kabupaten/Kota
         b.   Bagian Kota                                          -      94.256.024.763,00      (94.256.024.763,00)
     2.       BPHTB                                                       43.800.685.951,00



Perwakilan BPK RI di Jakarta                                                                              6
         a.   Bagian Pusat yg dibagi rata       1.226.103.890,00        1.226.103.890,00                      -
              ke Kabupaten/Kota
         b.   Bagian Kota                                       -      42.574.582.061,00    (42.574.582.061,00)
     3.       Pajak Penghasilan                                        46.688.832.046,00
         a.   Pasal 21                         44.781.872.515,00       44.781.872.515,00                      -
         b.   Pasal 25/29                       1.906.959.531,00        1.906.959.531,00                      -
                    Jumlah 1 + 2 + 3                                  194.273.845.426,00



   b. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp376.457.378,00 terdiri dari :
     No.                    Uraian                  Alokasi               Realisasi               Selisih
     1.       Kehutanan                                         -          74.041.538,00        (74.041.538,00)
     2.       Pertambangan Umum                     37.719.710,00            1.536.000,00         36.183.710,00
     3.       Perikanan                            752.992.730,00         300.879.840,00         452.112.890,00
                    Jumlah Realisasi                                      376.457.378,00


   Untuk TA 2007, alokasi dana perimbangan sebesar Rp422.689.264.190,00 dengan realisasi
   sebesar Rp281.546.360.975,00 atau 66,61%, dengan rincian sebagai berikut :
                                           Alokasi                         Realisasi              Selisih
    No.       Uraian
                                 Dasar              Jumlah (Rp)              (Rp)                  (Rp)
    1.        DAU        Perpres 104 th 2006     376.145.000.000,00   219.417.916.200,00     156.727.083.800,00

    2.        DAK      PMK                        7.433.000.000,00        535.800.000,00       6.897.200.000,00
                       128/PMK.07/2006
    3.        DBH      PMK                       38.618.589.025,00     61.591.107.430,00    (22.972.518.405,00)
              Pajak    03/PMK.07/2007 dan
                       PMK
                       05/PMK.07/2007
    4.        DBH      PMK                          492.675.165,00          1.537.345,00         491.137.820,00
              SDA      141/PMK.07/2006 ;
                       PMK
                       142/PMK.07/2006
                       dan PMK
                       40/PMK.07/2007
                   Total Realisasi                                    281.546.360.975,00


   Adapun rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah
   sebagai berikut :
   a. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp61.591.107.430,00 terdiri dari :
    No.                     Uraian                  Alokasi               Realisasi              Selisih
     1.       Pajak Bumi Bangunan                                      16.555.657.962,00
         a.   Bagian Pusat bagi rata ke         2.361.656.305,00         787.218.768,00       1.574.437.537,00
              Kabupaten/Kota
         b.   Bagian Kota                                       -      15.768.439.194,00    (15.768.439.194,00)
     2.       BPHTB                                                    22.091.928.640,00
         a.   Bagian Pusat yg dibagi rata       1.841.651.478,00         613.883.826,00       1.227.767.652,00



Perwakilan BPK RI di Jakarta                                                                         7
                ke Kabupaten/Kota
         b.     Bagian Kota                                      -     21.478.044.814,00     (21.478.044.814,00)
        3.      Pajak Penghasilan                                      22.943.520.828,00
         a.     Pasal 21                        32.797.396.547,00      21.864.931.032,00        10.932.465.515,00
         b.     Pasal 25/29                       1.617.884.695,00      1.078.589.796,00          539.294.899,00
                     Jumlah 1 + 2 + 3                                  61.591.107.430,00


   b.         Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sampai dengan Semester I TA 2007
             berasal dari kehutanan sebesar Rp1.537.345,00.


4. Pengelolaan Dana Perimbangan
   Pengelolaan dana perimbangan meliputi organisasi, kebijakan, pencatatan dan pelaporan,
   prosedur, dan pengawasan dana perimbangan.
   a. Organisasi

             Struktur Organisasi Satuan Kerja Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BKKD)
             ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota No.16 Tahun 2001 tentang Struktur
             Organisasi dan Tata Kerja BKKD. Unit kerja BKKD yang terkait dana Perimbangan
             adalah Bidang Perimbangan dan Keuangan Daerah Kota Tangerang memiliki fungsi
             mengumpulkan     dan     mengelola    data   bidang     perimbangan     keuangan    daerah,
             menyelenggarakan       tugas   pembantuan    dibidang    Pajak   Bumi     dan   Bangunan,
             mengkoordinasi dan merencanakan bantuan pinjaman, menyelenggarakan penghitungan
             perimbangan keuangan daerah lainnya serta membina dan mengendalikan kegiatan
             dibidang perimbangan keuangan daerah, yang terdiri dari Sub Bidang Pajak Bumi dan
             Bangunan Kota Tangerang memiliki fungsi menyampaikan SPOP PBB, merumuskan
             SPPT PBB, DHPP, serta dokumen PBB lainnya, melaksanakan verifikasi data obyek
             PBB, menyimpan arsip SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya dan melaksanakan
             koordinasi, pemantauan dan pengendalian kegiatan pembantuan dibidang PBB, Sub
             Bidang Bantuan dan Pinjaman Kota Tangerang, memiliki fungsi menghimpun dan
             mengkaji program kegiatan unit kerja yang dibiayai dari dana bantuan dan pinjaman,
             menyelesaikan dan menentukan skala prioritas program bantuan dan pinjaman,
             menghitung dan merumuskan sumber-sumber pengembalian dana bantuan dan
             pinjaman, serta melaksanakan monitoring, koordinasi dan pengendalian program
             bantuan dan pinjaman, dan Sub Bidang Perimbangan Keuangan Daerah Lainnya Kota
             Tangerang, memiliki fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data
             perimbangan keuangan daerah, menganalisa dan menghitung besaran dana perimbangan
             yang akan diterima, menyusunan dan merencanakan pengalokasian dana perimbangan




Perwakilan BPK RI di Jakarta                                                                           8
       keuangan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang perimbangan
       keuangan daerah lainnya.

       Ditinjau dari SPI, organisasi pengelolaan dana perimbangan telah mencerminkan
       pembagian tugas dan fungsi yang memadai.


   b. Kebijakan
       Kebijakan pengelolaan dana perimbangan yang diambil Pemerintah Kota Tangerang,
       antara lain :

       a. DAU

           Terkait penetapan DAU yang akan dilakukan pemerintah Pusat, Pemerintah Kota
           Tangerang mengirimkan data fiskal, berupa kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal
           yang diminta Pemerintah Pusat, untuk perhitungan DAU TA 2006 dan 2007.

       b. DAK

           Terkait penetapan Dana Alokasi Khusus, Pemerintah Kota Tangerang hanya
           menyiapkan dana pendamping yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang
           berlaku, sedangkan untuk dana Dana Alokasi Khusus tersebut Kota Tangerang
           menyiapkan rekening penerimaan dan kegiatan yang akan mendapat alokasi dari
           dana DAK.

       c. Dana Bagi Hasil

           Pemerintah Kota Tangerang terlibat dalam monitoring pembayaran dan penerimaan
           PBB yang dilakukan di tiap-tiap kecamatan dan melakukan evaluasi bersama
           dengan KP PBB/ KPP Pratama untuk mengintensifkan penerimaan PBB sesuai
           target dan memberikan insentif bagi kecamatan/aparat yang melebihi target.
           Sedangkan terkait BPHTB, Bagi Hasil PPh, dan Bagi Hasil SDA, Pemerintah
           Daerah hanya melakukan pencatatan dan menerima aliran dana yang masuk sesuai
           ketentuan yang berlaku sehingga masih kesulitan dalam melakukan penganggaran.

       Selain itu, dalam pelaksanaan penerimaan dana perimbangan, Pemerintah Kota
       Tangerang melaksanakan sistem penyimpanan dan penerimaan kas yang didasarkan
       pada keputusan Walikota Tangerang Nomor 900/Kep.3-BKKD/2006 tanggal 02 Januari
       2006 tentang Penunjukan Bank Jabar sebagai tempat penyimpanan uang kas daerah
       Kota Tangerang. Namun penunjukan bank tersebut belum didukung keputusan walikota
       tentang penentuan    nomor rekening yang masuk dalam rekening kas daerah Kota
       Tangerang. Sedangkan pada TA 2007, sistem penyimpanan dan penerimaan kas
       didasarkan pada keputusan Walikota Tangerang Nomor 900/186.F/BKKD/2006 tanggal


Perwakilan BPK RI di Jakarta                                                            9
       29 Desember 2006 tentang Penunjukan Bank Jabar sebagai tempat penyimpanan uang
       kas daerah Kota Tangerang. Namun penunjukan bank tersebut juga masih belum
       didukung keputusan Walikota tentang penentuan nomor rekening yang masuk dalam
       rekening kas daerah Kota Tangerang.

       Dari segi SPI, kebijakan atas pengelolaan dana perimbangan tersebut telah memadai.


   c. Pencatatan dan Pelaporan
       Dana Perimbangan dicatat sebagai Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai
       Standar     Akuntansi    Pemerintahan   (PP     No.24   Tahun     2005)   dalam   APBD
       Kabupaten/Kota, sedangkan Pelaporannya secara keseluruhan dalam Laporan Keuangan
       Pemerintah Daerah TA 2006 dan Laporan Triwulanan/Semester I TA 2007. Khusus
       DAK, pelaporan menyangkut penyerapannya, yang dilakukan setiap akan melakukan
       pencairan    setelah    penerimaan   tahap    pertama   sebesar   30%,    yaitu Walikota
       menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan
       penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri teknis, dan Menteri Dalam
       Negeri dan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang
       bersangkutan berakhir. Sedangkan Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan
       kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran sebagai bahan pemantauan dan evaluasi
       kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan
       Menteri Dalam Negeri.
       Dari segi SPI, pencatatan dan pelaporan atas pengelolaan dana perimbangan tersebut
       telah memadai.


   d. Prosedur
       Berdasarkan hasil pemeriksaan, pencairan dana perimbangan melalui mekanisme
       pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pemerintah Kota Tangerang ke Kantor
       Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kecuali Dana Perimbangan DBH PBB
       untuk Bagian Kota yang SPM-nya diajukan oleh KP PBB Tangerang dan DBH Sumber
       Daya Alam (SDA) tanpa melalui mekanisme pengajuan, tetapi Pemerintah Kota
       Tangerang hanya menerima saja tanpa mengetahui besaran jumlah yang diterima.
       Walaupun prosedur pengelolaan dana perimbangan telah memadai, namun masih
       ditemukan keterlambatan penerimaan DBH BPHTB yang lebih disebabkan adanya
       kesalahan dalam menulis nama pemegang rekening, yang seharusnya atas nama Kas
       Daerah Kota Tangerang ditulis atas nama Walikota Tangerang.




Perwakilan BPK RI di Jakarta                                                                10
   e. Pengawasan
       Berdasarkan konfirmasi dengan Kabid. Dana Perimbangan dan Keuangan Kota
       Tangerang diketahui bahwa pengawasan pengelolaan dana perimbangan dilakukan oleh
       pihak Bawasda Kota Tangerang pada setiap semester, terakhir untuk TA 2007 pada
       bulan November akhir.




Perwakilan BPK RI di Jakarta                                                        11
                                            BAB III
                      HASIL PEMERIKSAAN DANA PERIMBANGAN


       Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana perimbangan pada Pemerintah Kota
Tangerang TA 2006 dan Semester I TA 2007 mengungkapkan permasalahan:


1. Pemerintah Kota Tangerang terlambat menerima DBH Bea Perolehan Hak atas
   Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2006 sebesar Rp23.347.626,00 selama 77 hari dari
   Pemerintah Pusat


              Pemerintah Kota Tangerang pada TA 2006 menerima alokasi DBH BPHTB Bagian
   Pusat sebesar Rp1.226.103.890,00, dengan rincian penyaluran sebagai berikut :
       Tahap            Tanggal SP2D          Tanggal Rekening              Nilai
                                                 Koran Kasda                (Rp)
         I                 1 Agustus 2006           2 Agustus 2006       601.378.132,00
         II              25 Agustus 2006           28 Agustus 2006       601.378.132,00
         III            20 Desember 2006              7 Maret 2007        23.347.626,00


              Dari tabel tersebut diketahui bahwa telah terjadi keterlambatan dalam penyaluran
   Dana Bagi Hasil BPHTB Bagian Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Bank Operasional I
   (BNI Cabang Utama Tangerang) terutama pada penyaluran Tahap III untuk Kota Tangerang
   sebesar Rp23.347.626,00, dengan keterlambatan selama 77 hari (20 Desember 2006 s/d 7
   Maret 2007).
              Setelah dilakukan konfimasi kepada Bank Jabar Cabang Tangerang sebagai tempat
   penyimpanan Uang Kas Daerah, keterlambatan tersebut terjadi karena ada penolakan dari
   Bank Jabar Cabang Tangerang sebagai tempat penyimpanan Kas Daerah yang dikarenakan
   adanya kesalahan dalam pencatuman nama Pemegang Rekening Kas Daerah, yang
   seharusnya Kas Daerah Kota Tangerang oleh Bank Operasional I (PT BNI Cabang Utama
   Tangerang) ditulis Walikota Tangerang. Atas penolakan tersebut PT BNI Cabang
   Tangerang telah menampung pengembalian uang dari DBH BPHTB ke dalam rekening
   penampungan nomor 819991014. Perubahan nama rekening tersebut sebelumnya telah
   diberitahukan oleh Bank Jabar Cabang Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang
   secara lisan, namun Pemerintah Kota Tangerang tidak menindak lanjuti sebagaimana
   mestinya.
              Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK.02/2006
   tentang Penetapan Perkiraan Alokasi DBH PBB Dan BPHTB Bagian Daerah Serta PBB
   Dan BPHTB Bagian Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota TA 2006


Perwakilan BPK RI di Jakarta                                                               12
   pasal 10 ayat (1), dimana penyaluran alokasi BPHTB bagian pemerintah pusat tahap III
   dilaksanakan pada bulan Nopember tahun anggaran berjalan.
           Akibatnya Kota Tangerang terlambat untuk memanfaatkan penerimaan DBH
   BPHTB sebesar Rp23.347.626,00 yang terjadi karena Kepala Bidang Dana Perimbangan
   tidak segera menindak lanjuti perubahan nama rekening DBH BPHTB.
           Sementara itu Kepala BKKD Kota Tangerang menjelaskan bahwa proses pencairan
   DBH BPHTB mengacu pada DIPA DBH TA 2006 No.0056.0/070.03:/--/2006 tanggal 14
   November 2006. Pemerintah Kota Tangerang telah mengajukan SPP dan SPM yang telah
   ditandatangani Pejabat yang berwenang dan diserahkan kepada KPPN tanggal 20 Desember
   2006. Kemudian      KPPN memverifikasi pengajuan SPM dan kuitansi Pemda Kota
   Tangerang sebesar Rp23.347.626,00. Selanjutnya setelah selesai verifikasi, KPPN
   menerbitkan SP2D tanggal 20 Desember 2006. Oleh sebab itu Pemda Kota Tangerang
   menilai bahwa keterlambatan penerimaan DBH BPHTB yang merupakan hak Kota
   Tangerang itu disebabkan oleh mekanisme yang terjadi antara KPPN dengan Bank, dan di
   luar kendali Pemerintah Kota Tangerang.


           BPK RI menyarankan Walikota Tangerang agar memberikan sanksi sesuai dengan
   ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang Dana Perimbangan BKKD melalui Kepala
   BKKD atas kelalaiannya.




Perwakilan BPK RI di Jakarta                                                        13

								
To top