Get documents about "1 Pola-Pola Korupsi di Dirjen Pajak Korupsi Sistemik Dalam
Document Sample
Pola-Pola Korupsi di Dirjen Pajak:
Korupsi Sistemik Dalam Pengumpulan Uang Negara
Pendahuluan
“Orang Bijak Taat Pajak”
“Membayar Pajak Adalah Patriot Bangsa”
“Pembayar Pajak Adalah Pahlawan Pembagunan”
Slogan-slogan seperti itu rasanya tidak asing bagi kita. Slogan-slogan tersebut dapat
saja berbentuk stiker, ditempelkan di tempat-tempat umum, tetapi sering juga diucapkan oleh
para pejabat Dirjen Pajak. Sebenarnya untuk apa mengaitkan antara patriot, pahlawan
pembangunan dengan pajak?
Masalah pajak memang masalah yang sensitif. Menyangkut hubungan antara warga
negara dengan negara, DPR, Pemerintah dan undang-undang. Bahkan salah satu penyebab
kemerdekaan Amerika Serikat adalah adanya tuntutan no taxation without represantion, tidak
akan membayar pajak kalau tidak mempunyai wakil rakyat di Inggris.
Barangkali definisi berikut dapat menjelaskan. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro1
adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin
dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai
public investment. Dengan demikian pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk
menyerahkan sebagian kekayaannya ke kas negara tanpa imbal balik langsung dari negara. Jadi
berbeda dengan retribusi yang dibayar karena adanya suatu transaksi barang atau jasa, pajak
merupakan kewajiban masyarakat. Kewajiban ini diatur undang-undang yang merupakan
kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif yang dianggap mewakili rakyat.
Kemudian ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:2
1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun daerah), berdasarkan kekuatan UU
serta peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayarannya tidak ada hubungan kontra prestasi individu oleh pemerintah atau
tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayar pajak dengan kontra prestasi individu.
3. Penyelenggaraan Pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah, jika masih ada suplus untuk public
investment.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
Dari pengertian dan ciri-ciri pajak tersebut, maka dapat dipahami kalau aparat pajak
selalu menggebu-gebu mengaitkan pajak dengan patriotisme dan pembangunan. Tetapi secara
substansial apakah mereka yang sudah membayar pajak merupakan patriot dan pahlawan yang
sebenarnya, itu masih bisa diperdebatkan. Apalagi ketika tingkat korupsi di Dirjen Pajak sudah
mencapai tahap sistemik (seperti yang akan dijelaskan berikut ini), maka jika kita membayar
pajak, sama artinya dengan memberi makan koruptor.
Berkaitan dengan fungsi pajak, maka pajak mempunyai dua fungsi, yaitu pertama
sebagai sumber keuangan negara (budgetair), dan kedua sebagai fungsi pengatur (regularend).
Secara sederhana fungsi budgetair berkaitan dengan pembiayaan jalannya Pemerintah,
sedangkan fungsi regularend dapat digunakan untuk alat kebijakan negara dalam bidang
ekonomi dan sosial (seperti dalam hal redistribusi pendapatan) dan alat untuk mencapai tujuan
lainnya di luar keuangan (seperti pengenaai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).
Ditinjau dari lembaga pemungutnya dikenal dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan
daerah.3 Pajak pusat terdiri dari pertama, yang dipungut Dirjen Pajak Departemen Keuangan,
yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), dan Bea Materai, Bea Lelang. Sedang yang kedua adalah yang dipungut Dirjen Bea
Cukai Departemen Keuangan. Ketiga yaitu pajak atau pungutan ekspor diadministrasikan oleh
1
Lihat Achmad Tjahjono dan Muhammad F Husain, Perpajakan, edisi pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997, hal.
3.
2
Lihat Tjahjono dan Husain, Perpajakan, edisi pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997, hal. 3
3
Lihat Tjahjono dan Husain, Perpajakan, edisi pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997, hal. 9
1
Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Kemudian pajak daerah adalah pajak yang
dipungut propinsi, kabupaten dan kotamadya berdasarkan Perda. Pemungutnya biasanya adalah
Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).
Struktur Organisasi Dirjen Pajak4 adalah dikepalai oleh Direktur Jendral Pajak yang
terdiri dari organisasi tingkat Pusat dan tingkat wilayah. Kemudian pada tingkat Wilayah (Kanwil)
Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian
pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak di wilayah kerjanya. Sampai dengan akhir
tahun 1992, di seluruh Indonesia terdapat 15 Kantor Wilayah. Masing-masing Kantor Wilayah
dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah. Kantor Wilayah ini terdiri dari:
a. Bagian umum
b. Bidang informasi dan administrasi Perpajakan
c. Bidang pajak penghasilan
d. Bidang pajak pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya
e. Bidang pajak Bumi dan Bangunan
f. Bidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak
g. Kelompok Tenaga Fungsional Pemeriksa Pajak
h. Kelompok Tenaga Fungsional Verifikatur Pajak
i. Kelompok Tenaga Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan.
Sedangkan sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di Kanwil terdapat :
a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
b. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
c. Kantor Penyuluhan Pajak
d. Kantor Pemeriksaan dan penyelidikan Pajak (Karikpa)
Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP ini bertugas
melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang PPh, PPN, PPnBM dan
pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya. Kemudian Kantor Pelayanan Pajak
dan Bumi dan Bangunan, Kantor Penyuluhan Pajak dan Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan
Pajak adalah unsur Dirjen Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kanwil
Pajak. Sampai tahun 1992, di seluruh Indonesia jumlah KPP sebanyak 139, kemudian KPP Bumi
dan Bangunan 29, Kantor Penyuluhan Pajak 298 serta Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan
Pajak 55 buah.
Struktur:
• Fungsi Kanwil dan kantor pusat: apakah mereka ikut memeriksa, negosiasi, bagaimana
pengawasannya, dsb. Sebab ada cerita bahwa perusahaan besar-besar (konglomerat, 200
pembayar pajak terbesar, dsb) langsung bernegosiasi dengan Dirjen Pajak.
• Struktur KPP dan Karikpa
• Karikpa dan KPP yang memeriksa. KPP kapan mulai memeriksa. Apa betul pada jaman
Karsono Surjowibowo sebagai Sekjen dan Fuad sebagai Dirjen. Mengapa KPP memeriksa,
apa karena masalah iri dengan hasil lebih yang didapat dari pemeriksaan.
• Struktur pengawasan intern Dirjen Pajak: Itjen, pengawasan oleh atasan, kanwil, kantor
pusat, dll. Pengawasan oleh BPKP, BPK, dll.
Tugas pokok Dirjen Pajak ialah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen
Keuangan di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai dengan kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.5
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai fungsi:
• Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang
perpajakan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.C No. 758/KMK.01/1993, 3 Agustus 1993.
5
Sesuai dengan Kepmen No. 94/KMK.01/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak.
2
• Pengamanan teknis atas pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Mengapa memilih PPh dan PPN:
Korupsi di Sektor Pajak
Menurut Mark Robinson6 korupsi dalam kaitannya dengan luas paparannya terhadap
masyarakat terbagi dalam tiga ketegori, yaitu :
1. Insidental/individual. Korupsi ini dilakukan oleh pelakunya secara individual pada suatu
lingkungan/lembaga tertentu, yang sebenarnya lembaga tersebut termasuk "bersih" dalam
hal korupsi. Korupsi semacam ini hanya dikenal pada negara-negara yang korupsinya sangat
rendah, misalnya: Selandia Baru, Denmark dan Swedia, yang menurut Corruption Index
Transparency International menempati peringkat 1, 2 dan 3 negara yang paling bersih.
2. Institusional/kelembagaan. Korupsi kategori ini adalah korupsi melanda suatu lembaga/sektor
kegiatan tertentu, namun secara keseluruhan negara tersebut bukanlah negara yang tingkat
korupsinya tinggi. Contoh yang paling mudah untuk dilihat adalah korupsi politik berbentuk
money politic atau korupsi dukungan yang lazim dalam pembelian suara legislatif. Amerika
misalnya bukanlah negara yang korup, tetapi dalam dunia politik sudah lazim bermain uang
dalam jumlah banyak untuk mendapatkan dukungan dan suara untuk sejumlah pemihakan
tertentu
3. Sistemik (societal). Pada kasus semacam ini korupsi sudah menyerang seluruh masyarakat
dan sistem kemasyarakatan. Karena itu dalam segala proses kemayarakatan, korupsi
menjadi rutin dan diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Hal semacam
ini disebut sebagai korupsi sistemik, karena sudah mempengaruhi secara kelembagaan dan
mempengaruhi perilaku individu pada semua tingkat sistem politik dan sosio ekonomi.
Korupsi jenis ini mempunyai beberapa ciri, yaitu:
a. Inklusif dengan lingkungan sosial budayanya. Inklusif dalam arti sudah diterima sebagai
kenyataan dalam konteks sosial budaya masyarakat.
b. Cenderung menjadi monopolistik. Hal ini berarti korupsi sudah menguasai semua sistem
kemasyarakatan dalam masyarakat, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan
sistem kemasyarakatan yang wajar, tanpa korupsi.
6
Lihat Mark Robinson, Corruption and Development: An Introduction, dalam Mark Robinson (ed), Corruption and
Development, The European Journal of Development Research, Frank Cass & Co, UK, vol 10, no 1, June, 1998,.
3
c. Terorganisasi dan sulit untuk dihindari. Karena sudah menjadi proses rutin dalam
kehidupan sosio ekonomi, maka korupsi menjadi terorganisasi, sadar maupun tak sadar,
sehingga secara otomatis semua proses sistem kemasyarakatan akan terkena.
d. Pada dasarnya korupsi semacam ini tumbuh subur pada sistem kemasyarakatan yang
mempunyai beberapa ciri-ciri seperti: kompetisi politik yang rendah, pertumbuhan
ekonomi yang tidak merata, civil society yang lemah, dan tidak adanya mekanisme
kelembagaan untuk menangani masalah korupsi.
Dengan melihat kategorisasi di atas, terlihat dengan jelas bahwa tingkat korupsi
Indonesia sudah mencapai tahap sistemik dan kemasyarakatan. Korupsi sudah biasa dilakukan
untuk segala macam kegiatan sehari-hari. Bila dihubungkan dengan korupsi di Dirjen Pajak,
dengan mudah kita juga bisa melihat korupsi disini merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi
dan sulit dihindari. Pola-pola korupsi yang dijelaskan berikut dapat menggambarkan dengan jelas
bagaimana korupsi dilakukan sejak dari awal sampai akhir, apapun urusannya. Mulai dari korupsi
internal yang terjadi di intern Dirjen Pajak sampai korupsi eksternal yang merupakan korupsi
antara orang dalam dengan orang luar Dirjen Pajak.
Tabel 1
Pola-Pola Korupsi di Dirjen Pajak
No Korupsi Pola Tingkat Manajemen
1. Internal a. Personalia i. Menengah
ii. Bawah/operasional
b. Pencarian Data i. Bawah/operasional
2. Eksternal a. Pembayaran untuk jasa-jasa wajib i. Bawah/operasional
b. Negosiasi Pajak i. Tinggi
ii. Menengah
iii. Bawah/operasional
Secara lebih lengkap berdasarkan tabel sederhana tersebut, berikut akan dirinci masing-
masing pola korupsi, beserta modus, pelaku dan kondisi yang memungkinkan terjadinya pola-
pola tersebut.
I. Personalia
Pola pertama ini adalah korupsi yang terjadi dalam bidang personalia, yaitu yang
berhubungan dengan masalah kepegawaian, seperti rekrutmen dan penempatan. Ahli korupsi
Robert Klitgaard yang meneliti mengenai BIR (Dirjen Pajak Filipina) menyebut praktek korupsi
personalia yang biasa terjadi di BIR ini sebagai jual-beli jabatan.7 Jenis ini dilakukan dengan
memanfaatkan kekuasaan untuk menentukan jabatan seseorang. Jenis ini dapat dilakukan
melalui mekanisme sogokan, nepotisme dan pengaruh untuk mendapatkan suatu jabatan.
Menurut Informan A,8 seorang pegawai yunior Dirjen Pajak, korupsi di Dirjen Pajak
sangat merajalela karena sudah sangat sistemik. Korupsi sudah dimulai sejak dari orang baru
mulai bekerja, tahap training, sampai ketika sudah benar-benar bekerja, tahap penempatan di
kantor-kantor. Informan A memberikan contoh pengalaman dirinya yang setelah diterima di Dirjen
Pajak kemudian mengikuti training di Jakarta secara terpusat. Training ini menurutnya sangat
menentukan bagaiman posisi dan penempatan karyawan baru, apakah di kantor pajak yang
basah atau di kantor pajak yang kering. Apakah di Jakarta atau di luar Jakarta. Menurut
pengakuannya, penempatan di kantor-kantor tersebut tergantung pada nilai dan prestasi ketika
traning dan on the job training di kantor pra penempatan. Selama training tersebut, sudah mulai
tersiar kabar bahwa untuk mendapatkan nilai bagus, peserta training harus memberi sesuatu
kepada dosen-dosennya. Informan A menceriterakan bahwa ia mendengar ada yang memberi
uang, jumlahnya mencapai 3 juta, tetapi yang banyak ia dengar adalah adanya pemberian
barang, semacam suap juga. Menurut pengamatannya, setelah itu orang-orang yang melakukan
praktek semacam itu mendapatkan nilai yang tinggi,
Kemudian setelah selesai, para pegawai baru ini ditempatkan di berbagai kantor pajak di
7
Lihat Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 26
8
Informan A ini adalah seorang sarjana baru yang belum ada satu tahun bekerja di Dirjen Pajak. Informasi didapat dari
beberapa kali wawancara dan pembicaraan informal.
4
Jakarta, sembari menunggu penempatan tetap. Penempatan ini menurut Informan A bermacam-
macam, ada yang ditempatkan di kantor pemeriksaan, kantor penyuluhan, kantor pusat, dll.
Informan A sendiri ditempatkan sementara di sebuah KPP di Jakarta Timur. Selama di kantor
tersebut para pegawai baru ini dirotasi ke berbagai bagian. Kadang-kadang juga ikut dalam tim
pemeriksa.
Menurut pengalamannya, ketika suatu kali ikut dalam tim pemeriksa ini, Informan A
menceriterakan pengalamannya diajak negosiasi oleh perusahaan yang diperiksanya.
Menurutnya ini adalah pengalamannya pertama kali diajak negosiasi, setelah sebelumnya hanya
mendengar saja. Informan A kemudian menyatakan bahwa secara halus ajakan negosiasi
tersebut ditolaknya dan mengatakan bahwa ini adalah kewenangan ketua timnya. Pada akhirnya
negosiasi tersebut jadi. Kemudian dengan nada sedikit bercanda, Informan A menyesal karena
tidak mendapat bagian.
Mengenai model pembagian ini, Informan A menyatakan sebenarnya di kantornya dalam
masa pra penempatan itu ada semacam model bagi hasil yang diatur kepala kantor. Menurutnya
kantor mendapat bagian sepertiga dari hasil negosiasi atau uang semacam itu. Kepala kantor
kemudian yang memutuskan untuk membagi ke pegawai kantor, siapa saja yang mendapat dan
berapa jumlahnya. Informan A menceriterakan bahwa ia mendapat uang transport Rp 150.000
seminggu. Informan A menduga bahwa uang ini adalah uang bagi hasil negosiasi yang
dialokasikan kepala kantornya. Tetapi sebenarnya mekanisme pembagian ini sangat bervariasi.
Ada yang diberi nama uang transport, tetapi ada juga yang tiba-tiba ada di meja. Hal ini tentu
menimbulkan pertanyaan, tetapi menurutnya itu adalah masalah lain. Tetapi Informan A tidak
dapat memastikan apakah praktek pembagian ini merata ke seluruh pegawai di kantornya, atau
apakah praktek ini juga aa di kantor-kantor lain.
Kemudian Informan A menceriterakan bahwa tahap selanjutnya adalah penempatan
tetap. Dalam penempatan tetap ini juga ada korupsinya. Informan A menceriterakan cerita yang
banyak beredar di kalangan pegawai baru sebelum penempatan tetap ini, yaitu mengenai kantor
pajak yang basah dan kering. Menurutnya di Jakarta ini ada tiga kantor pajak yang menjadi
bahan pembicaraan pegawai baru karena “kebasahannya”, yaitu KPP Setiabudi yang mengurusi
pajak perusahaan yang berada di segitiga emas, kemudian KPP Perusahaan Masuk Bursa dan
KPP yang mengurusi PMA dan orang asing, atau biasa dikalangan Dirjen Pajak disebut KPP
Badora.9
Informan A menceriterakan rumor yang menyatakan bahwa untuk masuk ke kantor yang
basah tersebut harus berani membayar. Dari seorang kakak kelasnya, Informan A
mengkonfirmasikan rumor tersebut dan mendengar bahwa kakak kelasnya ini untuk masuk ke
KPP Perusahaan Masuk Bursa harus mengeluarkan uang sejumlah Rp 80 juta ke beberapa
orang, terutama ke pimpinan kantornya. Pimpinan kantor tersebut kemudian membuat surat ke
Dirjen Pajak bahwa kantor tersebut memerlukan tenaga, yaitu orang yang membayar tersebut.
Tetapi kalau untuk yang kantor biasa, Informan A tidak tahu berapa jumlah yang harus
dikeluarkan. Yang jelas untuk tetap ditempatkan di Jakarta, menurutnya juga harus membayar
sejumlah tertentu. Tetapi kalau di luar Jakarta, jadi pasrah ditempatkan di mana saja, Informan A
menyatakan bahwa hal tersebut tidak perlu bayar.
Dari informasi inilah, mengapa Informan A mengambil kesimpulan mengapa korupsi di
Dirjen Pajak sangatlah sistemik karena sudah dimulai dari korupsi yang ada di personalia,
terutama pada perekrutan dan penempatan. Pola korupsi personalia ini juga mengkonfirmasikan
apa yang disebut sebagai pola upeti,10 yaitu korupsi yang lazim dilakukan oleh seorang pegawai
terhadap atasannya untuk memperoleh perlakuan istimewa yang tidak berdasarkan kondisi
objektif. Contoh yang paling mudah ditemui misalnya pegawai suatu kantor yang memberi
sejumlah uang kepada pegawai personalia untuk memudahkan urusannya, seperti kenaikan
pangkat. Dapat dilihat bahwa apa yang terjadi di BIR, yaitu praktek jual-beli jabatan ternyata
paralel dengan apa yang terjadi di Dirjen Pajak Indonesia.
9
Khusus untuk KPP Perusahaan Masuk Bursa di Jalan Sudirman, peneliti sempat melihat sendiri kemewahan yang ada
di kantor ini. Kantor ini sebenarnya biasa saja, gedungnya sudah termasuk tua dan kusam, tetapi di halaman parkirnya,
peneliti melihat sendiri kemewahan jenis dan kualitas mobilnya, serta hanya kalah sedikit dengan mobil-mobil yang ada di
gedung Bursa Efek Jakarta di sebelahnya.
10
Lihat Revrisond Baswir, et. al, Persepsi Masyarakat Atas Korupsi di Kotamadya Yogyakarta dan Surakarta, IDEA-Pact,
1999, hal. 19. Hasil penelitian tidak diterbitkan.
5
II. Pencarian Data
Pada intinya adalah jual beli data perusahaan yang akan diperiksa oleh bagian yang
menyimpan data-data perusahaan. Hal ini karena basahnya bagian pemeriksaan membuat
bagian lainnya juga berusaha untuk mengambil keuntungan dari hal ini dengan mengobyekkan
data WP yang akan digunakan petugas pemeriksa.
Cerita dari Rudy. Harus dikonfirmasi lagi.
III. Pembayaran Untuk Jasa-Jasa Wajib
Pola lainnya yang biasa terjadi adalah adanya pembayaran untuk jasa-jasa wajib,11 yaitu
uang pelicin atau tambahan uang untuk melancarkan jasa yang seharusnya dilakukan tanpa
biaya atau dengan biaya resmi yang kecil. Pola ini secara umum serupa dengan pola
penyalahgunaan wewenang atau jabatan, atau yang lebih dikenal sebagai pungli, uang pelicin,
suap, uang semir dan lain sebagainya.12
Pada intinya pola korupsi ini dilakukan oleh aparat pajak terhadap orang yang
memerlukan jasa tertentu Dirjen Pajak. Jadi tidak berhubungan dengan masalah pembayaran
pajak, tetapi lebih berkenaan dengan masalah administratif perpajakan. Sebagai contoh adalah
apa yang dikemukakan oleh Informan C13 ketika mengurus untuk mendapatkan NPWP.
Pengurusan NPWP14 ini yang biasanya tiga minggu tetapi bila biberi uang, maka dalam tiga hari
akan jadi. Adanya orang yang meminta NPWP ini tentu akan memberikan keuntungan kepada
Dirjen Pajak, tetapi pendaftaran tersebut selalu diperlambat dengan berbagai macam alasan.
Pengalaman Informan C lainnya berkenaan dengan pencabutan status sebagai PKP
(Pengusaha Kena Pajak). Suatu kali perusahaan yang dibantunya ingin mencabut status sebagai
PKP karena peredaran usahanya tidak memenuhi untuk dikukuhkan menjadi PKP, sedangkan
beberapa tahun yang lalu ada pegawainya yang teledor dengan mendaftakannya menjadi PKP.
Informan C kemudian ditugasi mengurus pencabutan ini. Petugas pajak yang dihadapinya
beralasan bahwa karena datanya sudah masuk, tunggakannya besar dan bermacam alasan
lainnya. Karena itu Informan C memberikan sejumlah Rp 300 ribu supaya keluar surat
pencabutan.
IV. Negosiasi Pajak
Pola korupsi negosiasi pajak ini merupakan pola khas Dirjen Pajak dan memberikan
“hasil” yang paling banyak. Pola korupsi ini berkaitan dengan proses bertemunya Wajib Pajak
(WP) dengan petugas pajak dan melahirkan bentuk korupsi yang bersumber pada dua pihak,
yaitu: pertama, petugas pajak melakukan penyelewengan wewenang yang digunakan untuk
mendapatkan keuntungan atau “penghasilan lebih”. Dalam hal ini WP menjadi korban gertakan
yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap besarnya jumlah pajak yang dibebankan kepada
WP, dimana petugas pajak mengenakan jumlah pajak yang lebih besar dari yang sebenarnya.
Hal ini dimaksudkan agar sang WP mau melakukan negosiasi untuk menentukan “harga” yang
cocok. Petugas pajak juga bisa memanfaatkan jalur legal-formal dengan memanfaatkan undang-
undang yang ada, seperti misalnya memberikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Tambahan
atau surat lainnya, terhadap WP pada saat pemeriksaan SPT. Pada saat pemeriksaan inilah
dimanfaatkan oleh PP untuk melakukan gertakan kepada WP, sehingga terjadi negosiasi harga.
Dalam konteks ini, petugas pajak diuntungkan dengan kondisi yang diciptakannya, yaitu
dengan mengutip dari selisih pembayaran beban pajak yang dibayarkan WP yang lebih besar
11
Penamaan ini mengikuti apa yang ditulis oleh Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
1998, hal. 26
12
Lihat Revrisond Baswir, et. al, Persepsi Masyarakat Atas Korupsi di Kotamadya Yogyakarta dan Surakarta, IDEA-Pact,
1999, hal. 19. Hasil penelitian tidak diterbitkan.
13
Informan ini adalah orang yang biasa membantu pengurusan pajak pengusaha kecil. Informasinya akan dielaborasi
lebih banyak di sub bab negosiasi.
14
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas WP.
6
dari ketentuan sebenarnya. Atau dapat juga mengutip dari jumlah yang sebenarnya dengan
mengurangi jumlah setoran pajak yang sebenarnya ketika disetorkan kepada negara. Pola ini
dapat juga disebut pola Komisi, yaitu korupsi yang dilakukan dengan memungut sejumlah
tertentu untuk memperlancar atau meringankan urusan yang harus dilakukan.15
Kedua, pihak Wajib Pajak (baik badan maupun perorangan) yang memanfaatkan celah-
celah legal-formal dengan memanfaatkan orang dalam dari struktur pajak untuk ber-
kongkalikong. Hal ini dilakukan dengan memberikan imbalan atas jasa petugas pajak yang
mampu menolong WP agar beban pajak yang ditanggung tidak sebesar yang telah ditetapkan.
Biasanya WP memanfaatkan jasa konsultan agar bisa bernegosiasi dengan orang dalam struktur
pajak, sehingga didapatkan kesepakatan agar WP tidak membayar pajak sebesar yang
ditetapkan oleh administrasi pajak. Dalam konteks ini WP melakukan penyuapan terhadap
petugas pajak, sehingga kedua pihak merasa diuntungkan dengan proses yang ada. Dan yang
rugi tentunya negara. Pola ini dapat juga disebut pola korupsi Transaktif, yang menunjukkan
adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan
bersama.16 Dalam BIR (Dirjen Pajak Filipina), pola ini oleh Klitgaard disebut sebagai pembayaran
bagi jasa-jasa yang tidak halal,17 yaitu sejumlah uang yang dibayarkan untuk dilakukannya suatu
pekerjaan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pembayar
Dari kedua gambaran tersebut di atas, dapat diasumsikan bahwa terjadinya proses
korupsi eksternal pada instansi pajak bersumber pada terjadinya proses kontak antara pihak-
pihak yang terkait, Wajib Pajak dan petugas pajak. Kedua pihak pada satu sisi dimungkinkan
untuk sama-sama mengalami keuntungan. Namun di sisi lain bisa saja hanya pihak aparat pajak
saja yang diuntungkan, karena posisinya yang secara legal-formal merupakan representasi
negara sangat menguntungkan bagi aparat pajak untuk menggunakan wewenangnya dalam
memperoleh keuntungan lebih. Tindakan semacma ini dapat dilakukan secara individu maupun
secara kelembagaan –ketika penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sistemik- yaitu yg
terkait dengan struktur perpajakan baik secara vertikal maupun horizontal.
Karena itu yang akan dibahas pertama kali dalam sub bab ini adalah masalah sistem
pemungutan pajak dan pemeriksaan pajak yang memungkinkan terjadi kontak langsung antara
WP dan PP. Kemudian modus-modus apa saja yang biasanya digunakan untuk alat negosiasi
sesuai dengan temuan penelitian ini.
Sistem Pemungutan Pajak
Dalam sejarah perpajakan di Indonesia dikenal tiga jenis metode pemungutan pajak,
yaitu:18
Yang pertama adalah official assesment system atau menghitung pajak orang (MPO).
Sistem ini secara sederhana menggambarkan bahwa pajak terutang WP ditentukan oleh Dirjen
Pajak (WP pasif).
Seorang informan D19 memberi komentar bahwa sistem ini lazim di negara-negara Eropa
kontinental hingga sekarang. Di Indonesia sendiri diterapkan antara 1944-1983 mengikuti sistem
Belanda. Caranya Dirjen Pajak mengeluarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) Sementara dan SKP
Rampung. SKP Sementara ini ditetapkan berdasarkan perkiraan berapa besarnya penghasilan
yang akan diperoleh WP. Sedang SKP Rampung ditetapkan berdasarkan SPT (Surat
Pemberitahuan Tahunan) yang diisi dan dimasukkan WP pada akhir tahun pajak. Dalam sistem
ini diperlukan kejujuran dan integritas dari aparat pajak dan WP. Aparat pajak boleh melakukan
pemeriksaan terhadap WP jika diragukan kebenaran pengisian SPT. Menurut Informan D, pada
zamannya bekerja dahulu, sudah dianggap perbuatan “tercela” oleh atasan jika sampai lebih dari
5% WP mengajukan permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
15
Lihat Revrisond Baswir, et. al, Persepsi Masyarakat Atas Korupsi di Kotamadya Yogyakarta dan Surakarta, IDEA- Pact,
1999, hal. 19. Hasil penelitian tidak diterbitkan.
16
Lihat Syed Hussein Alatas, Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi, LP3ES, Jakarta, hal. vii.
17
Lihat Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 26
18
Lihat Tjahjono dan Husain, Perpajakan, edisi pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1997, hal. 23
19
Informan A yang memberikan informasi ini adalah seorang mantan pejabat tinggi di Dirjen Pajak. Sekarang setelah
pensiun masih bekerja sebagai konsultan pajak pada sebuah kantor konsultan pajak.
7
Kedua adalah self assesment system atau menghitung pajak sendiri (MPS), yang secara
sederhana dapat dipahami bahwa pajak terutang WP dihitung, disetorkan dan dilaporkan sendiri
oleh WP. Aparat pajak bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.
Informan D kemudian juga memberi catatan bahwa sistem self assesment yang
diterapkan di Indonesia mulai 1984 sampai sekarang meniru cara di Amerika. WP mengisi SPT
(Surat Pemberitahuan Tahunan)20 yang dianggap benar oleh Dirjen Pajak, kecuali Dirjen Pajak
membuktikan berdasarkan data yang dimiliki bahwa pengisian SPT adalah tidak benar dan tidak
lengkap. Jika demikian Dirjen Pajak boleh melakukan pemeriksaan terhadap WP. Jika memang
terbukti kesalahan WP, maka Dirjen Pajak mengeluarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) Kurang
Bayar/Tambahan ditambah sanksi. Secara teoritis jika WP mengisi SPT tidak lengkap dan tidak
benar dengan sengaja maka dapat dituntut hukuman pidana.
Untuk berhasilnya sistem ini dituntut kemampuan Dirjen Pajak untuk memperoleh dan
menguasai data-data mengenai kewajiban pajak diluar SPT. Hal inilah yang tidak mampu
dilakukan oleh Dirjen Pajak Indonesia, maka pada tahun 1994, ketentuan yang mengatur hak WP
seperti di atas dicabut dari UU PPh. Akibatnya menurut Informan D, kita sebenarnya kembali
pada official assessment.21 Lebih lanjut Informan D menyatakan bahwa Dirjen Pajak kapan saja
dan tanpa alasan apapun boleh saja melakukan pemeriksaan terhadap WP dan boleh melakukan
taksiran untuk penetapan SKP Kurang Bayar/Tambahan. Banyak sekali penetapan pajak yang
dilakukan secara semena-mena oleh Dirjen Pajak terhadap WP, sehingga banyak WP
mengajukan keberatan. Tetapi pada umumnya ditolak Dirjen Pajak.
Informan D kemudian menceriterakan mengenai berlakunya UU 17/1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak yang menentukan bahwa WP yang mengajukan permohonan
banding harus melunasi segala hutang pajak yang menjadi sengketa. Jika tak dilunasi, maka
BPSP tidak mau bersidang. Hal ini jelas mempersulit WP dan bertentangan dengan asas
praduga tak bersalah yang seharusnya berlaku bagi hukum pajak sebagai hukum publik. Juga
menurut Informan D, BPSP itu bertentangan dengan UU 14/1970 tentang Ketentuan Pokok-
Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akhirnya
Informan D menyimpulkan segala macam proses seperti di atas akan menyuburkan kolusi antara
WP dengan fiskus. Daripada WP menderita bermacam kesulitan mengenai masalah pajaknya,
lebih baik kolusi.
Dari pandangan Dirjen Pajak sendiri, self assessment sebenarnya juga mempunyai
beberapa kekurangan:22
• Sistem ini ternyata kurang berhasil. Banyak yang tidak jujur dalam melaporkan besarnya
penghasilan yang diperoleh, khususnya WP Perseorangan. Karena sangat banyak jumlah
pendapatan yang tidak dilaporkan sebagai obyek pajak
• Ketidaksuksesan sistem ini terlihat juga dari meningkatnya jumlah tunggakan pajak,
meskipun WP sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar jumlah pajak tersebut
• Untuk memaksa WP berlaku jujur, UU Perpajakan perlu memberikan sanksi yang berat
kepada pelanggar. Namun sistem self assessment tetap dilaksanakan.
Jika kita analisa, terlihat perbedaan pandangan antara Informan D dengan Dirjen Pajak.
Informan D sebagai pensiunan pejabat tinggi Dirjen Pajak dan sekarang sebagai konsultan pajak
lebih melihat WP sebagai korban sistem, peraturan perundangan dan perilaku petugas pajak.
Sedang Dirjen Pajak lebih melihat WP sebagai pelaku kejahatan.
Kemudian yang ketiga adalah with holding system, yaitu pajak terutang WP dihitung,
dipungut dan disetorkan pihak ketiga.
Pemeriksaan Pajak
Sebelum reformasi pajak tahun 1994, tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan
20
Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran pajak terutang pada suatu tahun pajak.
21
Pernyataan ini seperti dilebih-lebihkan. Tetapi barangkali menggambarkan keadaan sebenarnya, dimana WP dapat
setiap saat diperiksa kantor pajak.
22
Hussen Kartasasmita, Reformasi Perpajakan: Perihal Badan Penyelesaian Sengketa Pajak & Penagihan Dengan Surat
Paksa, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 3 1998, YPHB, hal. 67. Sama seperti Informan D, Hussein Kartasasmita juga pensiunan
pejabat tinggi Dirjen Pajak.
8
jumlah pajak yang terutang.23 Titik tolaknya adalah melalui cara pengujian, memilah-milah SPT
dan menentukan mana yang tidak memenuhi ketentuan UU Perpajakan dan mana yang
memenuhi scoring tertentu. SPT yang dianggap benar tidak terkena pemeriksaan, sehingga
pemeriksaan menjadi selektif.
Kemudian setelah reformasi 1994, tujuan pemeriksaan diubah menjadi menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Titik tolaknya adalah adanya kecurigaan dari
Dirjen Pajak bahwa semua SPT belum memenuhi ketentuan UU Perpajakan, sehingga praktis
semua WP baik yang telah maupun tidak memberitahukan pajaknya dengan benar, dapat
diperiksa. Menurut Hussein Kartasasmita, prinsip ini bertentangan dengan sistem self
assessment, sehingga sejak 1994 sistem ini merupakan benda mati, karena “rohnya” telah
dicabut.
Dalam praktiknya, menurut Hussein Kartasasmita, pemeriksaan ini identik dengan
mencari kesalahan WP, dan pemeriksa merasa penasaran apabila tidak menemukan kesalahan
karena asas praduga bersalah yang dianut oleh peraturan perpajakan.
Definisi pemeriksaan menurut SK Menteri Keuangan No. 625/KMK.04/1994 adalah
serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan
peraturan perpajakan. Adapun sasaran pemeriksaan ini adalah: interpretasi dari UU yang tidak
benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan dan pemotongan dan
pengurangan tidak sesungguhnya.
Sedangkan tujuan pemeriksaan ini adalah: Pertama, menguji kepatuhan kewajiban
perpajakan dalam hal: surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau
rugi, surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan,
surat pemberitahuan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan Dirjen Pajak dan adanya indikasi
kewajiban perpajakan lain selain di atas tidak dipenuhi. Kedua, adanya tujuan lain dalam
melaksanakan peraturan perpajakan, diantaranya: memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) atau pencabutan
NPWP/NPPKP, menentukan besarnya angsuran pajak bagi WP baru, pengajuan keberatan atau
banding dari WP, penyusunan bahan untuk penyusunan norma penghitungan, dll.
Sedangkan pemeriksaan ini pada dasarnya ada dua, yaitu:24
1. Pemeriksaan Lengkap yang dilakukan di tempat WP. Meliputi seluruh jenis pajak dan atau
tujuan lain, baik yang masih berada pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.
Pemeriksaan ini menggunakan teknik pemeriksaan pada umumnya.
2. Pemeriksaan Sederhana, yaitu:
a. Pemeriksaan Lapangan. Meliputi seluruh jenis pajak dan atau tujuan lain, baik yang
masih berada pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan ini
menggunakan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
b. Pemeriksaan Kantor. Meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun yang dilakukan
menggunakan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
Pemeriksaan Lengkap: Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak)
Pemeriksaan Sederhana: KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
• Pemeriksaan rutin dan khusus. Coba cari kepustakannya. Website Dirjen Pajak. Fungsi
pemeriksa lainnya: BPKP, BPK, KAP
• Fungsi Kanwil dan kantor pusat: apakah mereka ikut memeriksa, negosiasi, bagaimana
pengawasannya, dsb. Sebab ada cerita bahwa perusahaan besar-besar (konglomerat, 200
pembayar pajak terbesar, dsb) langsung bernegosiasi dengan Dirjen Pajak.
• Karikpa dan KPP yang memeriksa. KPP kapan mulai memeriksa. Apa betul pada jaman
Karsono Surjowibowo sebagai Sekjen dan Fuad sebagai Dirjen. Mengapa KPP memeriksa,
apa karena masalah iri dengan hasil lebih yang didapat dari pemeriksaan.
• Apakah ada peer review, jangan-jangan peer review ini malah jadi ajang bagi hasil negosiasi.
23
Hussen Kartasasmita, Pemeriksaan Pajak dan Reformasi, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 7 1999, YPHB, hal. 56. Hussein
Kartasasmita ini adalah pensiunan pejabat tinggi Dirjen Pajak.
24
Lihat Keputusan Menteri Keuangan No. 625/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan.
9
Menurut Hussein Kartasasmita,25 untuk pemeriksaaan lengkap, WP diberikan
kesempatan memberikan tanggapan. Tetapi yang terjadi adalah formalitas belaka, karena WP
sulit untuk memberikan tanggapan, sebab semua pembukuan ada pada pemeriksa. Kemudian
juga tanggapan itu tidak diperhatikan dan tidak dibahas pemeriksa. Sedangkan pada
pemeriksaan sederhana, WP hanya diberitahu hasil pemeriksaannya tanpa diberi kesempatan
untuk memberikan tanggapan. Lebih lanjut dikatakan bahwa perlakuan terhadap WP yang
menyatakan lebih bayar dan mengajukan restitusi dianggap sebagai usaha untuk mencuri uang
negara, sehingga sifat pemeriksaan sama dengan cara yang dilakukan terhadap WP yang secara
jeas menyelundupkan pajak. Terhadap permintaan restitusi ini, pada umumnya direkayasa
menjadi kurang bayar.
Seorang Informan E26 mengkonfirmasikan pendapat Hussein Kartasasmita tersebut.
Menurut Informan E, jika WP meminta restitusi, Dirjen Pajak selalu curiga. Tetapi kalau pajaknya
pada SPT menunjukkan Kurang Bayar, artinya pada akhir tahun pajak harus membayar kepada
negara, jarang diperiksa. Menurutnya, banyak perusahaan yang mengalami Lebih Bayar ditekan
oleh Dirjen Pajak. Akhirnya berdasarkan pengalaman tersebut, mereka pada tahun-tahun pajak
berikutnya selalu membuat SPT nihil atau kurang bayar. Sedangkan yang memeriksa ini dapat
KPP atau Karikpa, tergantung apakah Pemeriksaan Lengkap atau Sederhana. Menurut Informan
E, kedua kantor ini punya hak untuk memeriksa. Tetapi kalau Karikpa sudah memeriksa, maka
KPP biasanya tidak memeriksa lagi. Jadi menurut Informan E, kayaknya Karikpa tingkatannya
lebih tinggi dari KPP.
Menurut Informan E petugas pajak biasanya mencari kelemahan WP dan berusaha
membuat negosiasi yang menguntungkan petugas pajak. Memang menurut peraturan WP boleh
mengajukan keberatan, tetapi biasanya petugas pajak akan lebih menekan lagi, “Kalau Ibu
mengajukan keberatan, nanti Ibu akan kena lebih berat lagi”. Jadi menurut Informan, pada
akhirnya dia harus tetap membauar karena perhitungannya dianggap salah. Kemudian mereka
akan mengeluarkan draft bahwa Informan setuju dan menerima perhitungan petugas pajak
tersebut.
Menurut seorang informan F,27 kantornya sering didatangi oleh petugas pajak (tetapi
informan tidak mengetahui dari KPP atau Karikpa). Mengenai kedatangan ini, menurut Informan
F, dia mendengar bahwa mereka (tim pemeriksa) ini suka datang menjelang momen tertentu,
misalnya lebaran, untuk mendapatkan “THR”. Menurut pengalamannya suatu ketika kantornya
didatangi oleh petugas pajak. Tim pemeriksa ini mengaduk-aduk catatan keuangan perusahaan,
mulai dari yang berhubungan dengan PPN sampai PPh. Informan F dan staf perusahaan lainnya
sudah curiga bahwa tim pemeriksa hanya ingin mencari-cari kelemahan dan kemudian minta
duit. Setelah sehari tidak mendapatkan kekurangan apapun, tim pemeriksa ini pulang. Keesokan
harinya tim pemeriksa menelpon perusahaan dan menyuruh mengantarkan catatan akuntansi 3
tahun terakhir. Akhirnya perusahaan mengantarkan ke kantor mereka dan penuhnya sampai satu
mobil.
Setelah beberapa hari petugas pajak ini datang lagi dan menyuruh untuk mengambil
pembukuan di kantor mereka. Karena petugas pajak sepertinya tidak mendapatkan apa yang
dimaui, akhirnya dengan sedikit bahasa isyarat petugas pajak ini meminta satu buah printer yang
diproduksi perusahaan. Petugas pajak ini mengatakan bahwa printer ini untuk kelancaran tugas
di kantor. Karena manajer Informan F sudah bosan dengan petugas pajak ini, akhirnya
perusahaan memberikan satu printer. Dalam catatan akuntansi, Informan F merekayasa
pemberian satu printer tersebut sebagai pemberian barang contoh, otomatis juga merekayasa
faktur pajak PPN-nya.
Pengalaman yang berbeda dialami oleh Informan G dan H yang berasal dari suatu
BUMN.28 Menurut mereka, BUMN biasanya tidak pernah bermasalah dengan pajak atau petugas
pajak, karena laporan keuangan BUMN biasanya sudah diaudit oleh BPKP. Dengan demikian
data yang diberikan merupakan hasil audit BPKP. Karena membawa laporan keuangan yang
25
Hussein Kartasasmita, Pemeriksaan Pajak dan Reformasi, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 7 1999, YPHB, hal. 57.
26
Informan ini bekerja di perusahaan keuangan dan memegang tanggung jawab masalah perpajakan.
27
Informan ini bekerja di perusahaan elektronika asing dan bekerja pada bagian akuntansi.
28
Kedua informan ini bekerja di sebuah BUMN dan khusus mengurusi masalah pajak perusahaan. Mereka memberikan
keterangan dalam sebuah wawancara bersama.
10
sudah diaudit, maka menurut mereka, petugas pajak biasanya hanya menerima laporan pajak
mereka dan tidak mempersoalkan macam-macam. Menurut kedua informan ini, selama masalah
pajak ditangani mereka, perusahaan tidak pernah mengalami masalah yang berarti.
Tetapi menurut kedua Informan ini, BUMN mereka tetap berusaha untuk mengatur
pembayran pajaknya supaya tidak Lebih Bayar. Mereka lebih baik pada akhir tahun pajak
menyerahkan SPT Kurang Bayar dan kena denda. Mereka mengatakan bahwa jika Lebih Bayar,
akan berurusan dengan sistem yang bertele-tele, tidak ada kepastian kapan akan dikembalikan
dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Dapat dilihat bahwa pendapat kedua informan ini
mengkonfirmasi pendapat Hussein Kartasasmita dan Informan E di atas mengenai pemeriksaan
pajak yang berhubungan dengan kasus Lebih Bayar.
Informan I,29 seorang konsultan pajak, menceriterakan pengalamannya berurusan
dengan pemeriksaan pajak. Menurutnya ada petugas pajak yang eksterm, yaitu sebelum
pemeriksaan dimulai dan data diberikan, petugas tersebut sudah menawarkan negosiasi, "Ibu
maunya bagaimana? Berapa?". Kemudian petugas pajak menawarkan hasil pemeriksaan
maunya seperti apa. Petugas pajak ini juga menetapkan kalau hasilnya seperti ini fee-nya sekian,
kalau seperti itu hasilnya, fee-nya sekian. Informan I menceritakan juga model gertak melalui
telpon, misalnya "Bu, perusahaan ini mau diperiksa. Ada kekurangan bayar banyak, nih. Tapi ini
bisa dibicarakan loh, Bu". Kalau WP yang digertak ini tidak mengerti mengenai pajak, mungkin
langsung dibicarakan. Tetapi kalau menimpa Informan I, menurutnya dia akan meminta surat
resmi dahulu.
Informan I kemudian menceriterakan sistem negosiasi tersebut. Misalnya ditetapkan
kena pajak Rp 100 juta, petugas pajak akan berkata, "Ibu kena pajak terutang sebesar 100 juta".
Informan I kemudian menyangkal, "Wah nggak bisa dong. Menurut saya sih nggak segitu".
Kemudian petugas pajak ini menjawab, "Ya, ini bisa kok kita jadikan nggak seratus juta, bisa kita
jadikan (misalnya) 50 juta, tapi dalam surat ketetapan kurang bayarnya 25 juta. Jadi 25 juta buat
kita. All in 50 juta". Jika disepakati misalnya, petugas pajak ini akan membuat SKP (Surat
Ketetapan Pajak) seolah-olah ada temuan Rp 50 juta. Tetapi perusahaan harus membayar cash
ke petugas pajak yang menawarkan negosiasi ini 25 juta. Model lain ada juga yang lewat bank.
Informan I kemudian menyatakan bahwa kalau dia menjadi konsultan perusahaan asing, dia tidak
bisa seperti itu.
Informan I kemudian juga menceriterakan contoh lain. Menurutnya di tingkat bawah
kadang digunakan cara-cara yang agak kotor. Misalnya petugas pajak menanyakan dananya ada
berapa. Karena perusahaan tidak bisa memberikan dana atau tidak bisa menentukan dana dari
awal, petugas pajak ini akan membuat koreksi-koreksi sebanyak-banyaknya, terutama dari grey
area. Informan I kemudian menyatakan bahwa petugas pajak paling banyak bermain di tempat-
tempat yang tidak pasti dan pengaturannya kurang jelas.
Dalam hal korupsi sistemik, Informan I menjelaskan bahwa dia mendengar di KPP Tanah
Abang dan Karikpa Karawang praktek semacam itu melembaga. KPP Tanah Abang merupakan
yang paling terkenal. KPP Tanah Abang ini biasanya menangani, istilahnya Paripurna, artinya
menangani perusahaan-perusahaan swasta nasional. Mereka bisa sama semuanya satu kata.
Jika ada satu berkata seperti ini, maka yang lain juga sama. Salah satu gertakannya seperti ini,
“Ya udah. Kalau Ibu nggak mau, kita nggak bisa kerjakan”, Jika ditanya policy-nya siapa, mereka
menjawab atasan mereka. Informan I pernah mendatangi KPP ini dan ternyata diperlakukan
seperti itu. Menurutnya, sepertinya Kepala KPP Tanah Abang tersebut tidak tahu, atau kalau pun
tahu tetapi lemah dalam menghadapi kelakuan bawahannya.
Sedangkan di Karikpa Karawang memang sudah sistemik, mulai dari kepalanya sampai
ke bawah sudah menentukan “tarif pelayanan”. Mereka sudah menentukan WP basah dan WP
kering dan sudah menentukan target sekian untuk pemasukan kantong sendiri, dan juga untuk
dibagi dengan pemeriksa yang lain. Mengenai istilah WP basah dan kering, Informan I
menjelaskan bahwa WP basah adalah yang bisa mengeluarkan duit banyak, bisa diajak
kongkalikong. Tetapi untuk kliennya, karena kebanyakan adalah perusahaan asing yang tidak
bisa diajak kerja sama, mereka dianggap WP kering, karena tidak mau bermain di bawah meja.
Mengenai KPP yang menangani badan dan orang asing (Badora), Informan I menyatakan bahwa
29
Konsultan ini bekerja pada sebuah perusahaan konsultan pajak dan juga menjadi dosen perpajakan suatu perguruan
tinggi.
11
sebenarnya KPP ini paling basah karena menyangkut pajak PMA yang miliaran, tetapi dia menilai
orang-orangnya masih lumayan tidak nakal.
Mengenai kantor pajak lainnya, Informan I menyatakan bahwa ada beberapa KPP yang
korupsinya sudah sistemik. Misalnya anak buahnya nakal dan Informan mengadu ke Kasubsinya,
tetapi Kasubsinya malah membela, "Sudahlah kalau Ibu nggak nyediain dana, kita tolak aja
laporannya", Kemudian informan mengadu ke Kasinya, ternyata Kasinya sama juga. Menurut
Informan I, berarti mereka ini sudah terpola. Tetapi lanjutnya, ada KPP yang seperti itu, walau
tidak semua KPP seperti itu.
Dari Informan J yang berkerja di KPP PMA,30 dalam pekerjaan, petugas pajak diawasi
oleh kepala subsi dan kepala seksi. Menurutnya ketika ditanyakan mengenai adanya tawaran
uang, secara diplomatis informan menjawab, “Jawabannya bukan ada atau nggak ada. Cuma itu
bisa saja terjadi. Itu di tiap kantor pajak pasti ada”. Kemudian ketika ditanyakan petugas pajak
mana yang sering ditawari seperti itu, Informan J menjawab, “ Mereka yang biasanya berkaitan
dengan proses penagihan. Tetapi selama ini kalau dilihat, bagaimana ya? Kadang-kadang ada
orang yang idealis, tetapi mereka terbentur dengan lingkungannya. OK, dia katakan sesuai
peraturan, kemungkinan WP melobi dia tetapi nggak berhasil. Kemudian atasannya langsung.
Sebenarnya kalau kondisi lapangan sama-sama mendukung kita idealis, atasan kita idealis,
otomatis ya itu tidak akan terjadi”.
Kemudian ketika ditanyakan apa yang disebut sebagai idealis, Informan J menyatakan
bahwa, “Ya, katakanlah yang idealis itu “saklek” banget. Nggak boleh ini-itu.” Menurut Informan J,
ada beberapa karakter pegawai dalam hal menyikapi tawaran uang, diantaranya adalah mereka
yang menganggap boleh menerima imbalan dari WP, asalkan tidak mempengaruhi kerja. “Kita
anggap ini rejeki kita.” Ada lagi yang beranggapan bahwa tidak mungkin menerima tawaran
seperti itu, karena nanti akan mempengaruhi kerjanya. “Kalau nanti dia sudah ngasih, otomatis
nanti kalau ada kasus-kasus lagi yang berhubungan dengan WP tersebut, ada beban moral
sama dia.“
Kemudian Informan J ditanya bagaimana dengan KPP-nya, Informan menjawab bahwa
rata-rata masih idealis. Tetapi kalau ada yang menawari dan ada petugas pajak yang mau,
menurut Informan J, biasanya kemudian dibagi-bagi.
Informasi yang menarik diceritakan seorang Informan C, yang lebih suka disebut
konsultan pajak kecil-kecilan.31 Menurutnya yang biasa terjadi korupsi adalah bagian
pemeriksaan, karena bagian ini yang memeriksa kebenaran laporan keuangan WP sehingga
intensitas pertemuan antara WP dengan pemeriksa sering terjadi. Lebih lanjut, Informan C
menceritakan bahwa negosiasi-negosiasi sering terjadi pada proses pemeriksaan ini, dan
iasanya proses negosiasi ini lebih sering diawali di lapangan (di kantor WP) yang kemudian
dilanjutkan di kantor pajak. Pemberian uang sogokan pun biasa dilakukan di kantor pajak.
Informan kemudian menyatakan bahwa petugas pajak memiliki kebiasan “menggertak”
WP mengenai kelengkapan atau kekurangan laporan keuangan WP. Lanjutnya, ketika WP tidak
bisa “menggertak” balik petugas pajak, artinya berpatokan pada UU Pajak yang diketahui WP,
maka petugas akan semakin memperkuat posisinya dengan meminta uang tambahan. “Semakin
kita diam, maka proses penawaran harga sogokannya semakin besar. Tetapi jika kita paling tidak
“menggertak” dengan 1 atau 2 pasal UU Pajak yang kita ketahui, meski baru dibaca paginya,
maka penawarannya akan turun. Tetapi ya tetap ada uang sogokan, meski lebih kecil.”
Mengenai siapa yang lebih dahulu membuka negosiasi, menurut Informan C tergantung
apakah WP tersebut sering datang atau jarang-jarang ke kantor pajak. Jika WP baru sekali
datang atau jarang datang, petugas pajak akan menjaga diri atau tidak melakukan penawaran-
penawaran dengan WP. Tetapi jika WP sering terlihat di kantor pajak, maka proses negosiasi
tersebut lebih terbuka, dalam arti bisa diajak “cingcailah.”
Menurut informan C, karena dia sudah sering di kantor pajak, maka petugas pajak tidak
sungkan-sungkan untuk membuka penawaran. Malah ada yang bilang, “Kamu ini… aduh 8 juta,
kecil sekali perusahaan kamu. Nih kamu lihat waktu saya di KPP Setiabudi, besar-besar saya
dapatnya.”
30
Informan ini bekerja di KPP PMA dan berada pada level operasional.
31
Informan ini menurut pengamatan peneliti lebih tepat disebut perantara antara WP dengan petugas pajak dalam hal
negosiasi. Informan mengaku biasa menuruskan pembayaran pajak dari pengusaha-pengusaha kecil. Menurut
pengakuannya, dia sendiri tidak terlalu menguasai teknis perpajakan, tetapi lebih cenderung ke arah lobby dan negosiasi.
12
Ketika ditanya bagaimana cara pembayaran uang tersebut, Informan C menyatakan
bahwa biasanya proses negosiasi diawali di lapangan, tetapi petugas pajak di lapangan
kemudian melemparkan ke atasannya. Jadi Informan C biasanya berurusan dengan atasan
pemeriksa tersebut dan kemudian, “Di situ saya menyerahkan map surat-surat yang dibawahnya
saya selipkan amplop.” Mengenai besarnya, Informan C biasanya memberi 10% dari yang
dibayarkan ke kepala pemeriksaan semuanya. Kemudian setahu dia, kepala ini yang membagi-
bagikan ke bawahannya, ke bagian administrasi, PPh dan PPN. Tetapi biasanya bagian PPh dan
PPN meminta lagi karena menurut mereka,”itu kan lain.” Tetapi Informan C ketika mengurus
restitusi PPN yang seharusnya Rp 33 juta, ternyata dipotong petugas pajak Rp 9 juta, dengan
alasan pengurusan surat-surat dan sebagainya
Kemudian Informan C juga menggambarkan bahwa uang negosiasi ini bisa semakin
besar kalau perusahaannya semakin besar. Jika perusahaannya besar, maka menurut Informan
C, biasanya uang ini dibagikan sampai ke Kanwil, karena laporannya sampai ke sana. Dan
biasanya petugas pajak akan lebih berhati-hati jika jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah ke
atas, karena uang tutup mulutnya lebih besar. Tetapi jika perusahaan kecil, menurut
pengalamannya, uang tersebut hanya sampai ke kepala pemeriksaan saja yang kemudian
dibagikan ke bawahannya. Informan C kemudian menilai bahwa dari semua KPP yang pernah
berurusan dengannya, seperti KPP Senen, Tanah Abang, Kramat Jati dan Tebet, semuanya
mempunyai pola-pola yang sama.
Mengenai masalah mutasi petugas pajak, Informan C pernah mempunyai pengalaman
dengan seorang kepala pemeriksaan suatu KPP yang akan dimutasi. Kepala pemeriksaan
tersebut memberitahu bahwa Informan C agar segera mempercepat urusannya, karena dia akan
dimutasi. Menurut Informan, Kepala ini melakukan agar kliennya tidak “bernyanyi”. Kepala ini
tidak mau WP ini berbicara kesana kemari, dengan penggantinya, karena Kepala ini nanti bisa
“habis”. Tetapi ada juga setelah ada penggantian seorang kepala kantor suatu KPP, tiba-tiba
semua pengurusan menjadi lancar dengan prosedur resmi, tetapi hal ini hanya berjalan beberapa
bulan dan akhirnya pola-pola itu perlahan kembali lagi.
Beberapa celah perpajakan yang menurut informasi menimbulkan celah untuk negosiasi
adalah:
• SPT tahunan PPh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dari informasi yang ada,
terlihat bahwa masalah pemasukan SPT ini juga menjadi lahan bagi petugas pajak, terutama
ketika WP memasukkan SPT yang Lebih Bayar.
• Penetapan dan Ketetapan Pajak. Hal ini juga menjadi lahan bagi petugas pajak untuk
melakukan negosiasi.
• Hutang Pajak dan Surat Tagihan Pajak. Hal ini juga menjadi lahan bagi petugas pajak untuk
melakukan negosiasi.
• Keberatan dan Banding. Hal ini juga menjadi lahan bagi petugas pajak untuk melakukan
negosiasi.
• Kewajiban menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. Hal ini menjadi lahan, terutama dari
segi penafsiran peraturan perpajakan.
ο Daftar Nominatif.
ο Dalam praktek sehari-hari perusahaan, dikenal apa yang dinamai sebagai dana taktis
atau dana entertainment. Dana ini merupakan uang yang dipersiapkan bila ada
permintaan dari suatu pihak yang mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan hidup
perusahaan. Misalnya seorang pejabat yang akan menikahkan anaknya seringkali
meminta sumbangan dana dari perusahaan yang mempunyai hubungan dengannya.
Perusahaan semacam ini biasanya mempunyai dana cadangan untuk memenuhi
permintaan seperti ini. Karena jumlahnya kadang-kadang besar, merupakan praktek
umum serta sulit untuk memberantasnya, maka Dirjen Pajak mengakomodasi hal ini
dalam apa yang disebut daftar nominatif. Daftar ini memuat siapa yang mendapat,
berapa, kapan, dsb. Tetapi Dirjen Pajak mensyaratkan uang yang diberikan ini dianggap
sebagai hibah perusahaan, dan pada sisi penerima dianggap sebagai penghasilan.
Tetapi karena hal ini sama saja dengan membuka borok dan korupsi pejabat, maka
perusahaan sulit untuk memenuhinya. Akibatnya seringkali terjadi tawar-menawar antara
13
perusahaan dengan Dirjen Pajak mengenai berapa jumlahnya. Negosiasi semacam ini
seringkali disertai dengan pembayaran sejumlah tertentu kepada petugas pajak agar
biaya entertainment tersebut diakui.
ο Faktur PPN palsu. Seperti diketahui, PKP diharuskan untuk membuat dan mengisi faktur
pajak masukan dan keluaran. Modus untuk mengecilkan jumlah PPN yang harus dibayar
adalah membuat faktur-faktur pajak fiktif. Misalnya dalam hal barang ekspor, pajak
masukan yang berasal dari impor boleh direstitusi. Padahal masalah restitusi adalah hal
yang sulit. Seperti sudah dijelaskan di atas, permintaan restitusi selalu mengundang
masuknya pemeriksaan. Karena itu, modus faktur fiktif dan restitusi selalu melibatkan
petugas pajak untuk melancarkan pembayaran.
ο Petugas pajak menyusunkan SPT WP. Petugas pajak menawarkan jasa untuk
menyusunkan SPT PPh WP Badan/Perorangan beserta pembukuannya. Bila disetujui
besar kemungkinan terjadi kolusi antara WP dan petugas pajak dalam jumlah pajak yang
harus disetor.
ο Adanya ketentuan daftar pembayar pajak terbesar (masa Suharto). Pada masa Suhato,
Dirjen Pajak melindungi WP kroni Suharto dengan cara menerbitkan keputusan bahwa
200 pembayar pajak terbesar tidak perlu diperiksa. Menurut info, bila WP-WP tersebut
benar-benar diperiksa, maka WP bersangkutan harus membayar 3 kali lebih besar dari
jumlah yang disetorkannya.
ο Interpretasi UU yang kurang jelas. Masalah interpretasi ini merupakan salah satu
sasaran dan celah negosiasi pajak. sebenarnya banyak sekali.
• Pemeriksaan Pajak. Hal ini juga menjadi lahan bagi petugas pajak untuk melakukan
negosiasi.
ο Tawar-menawar rencana pemeriksaan. Sebelum dilakukan pemeriksaan, kantor pajak
terlebih dahulu mengajukan rencana pemeriksaan mengenai WP kepada atasan/instansi
yang berhak memutuskan. Pejabat yang berhak memutuskan tersebut menginformasikan
kepada beberapa WP yang terdapat dalam daftar tersebut dan menanyakan apakah mau
diperiksa atau tidak. Jika tidak mau diperiksa, WP tersebut berusaha melakukan
pendekatan kepada pejabat tersebut disertai upeti agar WP dihilangkan dari daftar yang
akan diperiksa.
Kesimpulan
Korupsi eksternal dan internal di Dirjen Pajak sudah sistemik. Untuk lebih memudahkan
kita melihat bagaimana seorang WP atau sebuah WP Badan mengalami korupsi ekstenal dapat
dilihat dengan menggunakan pendekatan bab dalam KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpajakan), yaitu:
• Kewajiban memiliki NPWP/NPPKP. Berdasarkan informasi, dapat dilihat bahwa kewajiban ini
menjadi salah satu lahan petugas pajak untuk mendapatkan pungli atau uang pelicin.
• Kewajiban setelah memperoleh NPWP/NPPKP. Berdasarkan informasi, dapat dilihat bahwa
kewajiban ini menjadi salah satu lahan petugas pajak untuk mendapatkan pungli atau uang
pelicin.
• SPT tahunan PPh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dari informasi yang ada,
terlihat bahwa masalah pemasukan SPT ini juga menjadi lahan bagi petugas pajak, terutama
ketika WP memasukkan SPT yang Lebih Bayar.
• Penetapan dan Ketetapan Pajak. Hal ini juga menjadi lahan bagi petugas pajak untuk
melakukan negosiasi.
• Hutang Pajak dan Surat Tagihan Pajak. Hal ini juga menjadi lahan bagi petugas pajak untuk
melakukan negosiasi.
• Keberatan dan Banding. Hal ini juga menjadi lahan bagi petugas pajak untuk melakukan
negosiasi.
• Kewajiban menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. Hal ini menjadi lahan, terutama dari
segi penafsiran peraturan perpajakan.
• Pemeriksaan Pajak. Hal ini juga menjadi lahan bagi petugas pajak untuk melakukan
negosiasi.
14
• Tindak pidana di bidang perpajakan: Ketidakadilan antara sanksi untuk WP dengan Dirjen
Pajak:
ο Jika WP melakukan kesalahan, maka hukumannya berat.
ο Jika Dirjen Pajak melakukan kesalahan, hukumannya tidak jelas.
• Cari tahu fungsi Kanwil dan kantor pusat: apakah mereka ikut memeriksa, negosiasi,
bagaimana pengawasannya, dsb. Sebab ada cerita bahwa perusahaan besar-besar
(konglomerat, 200 pembayar pajak terbesar, dsb) langsung bernegosiasi dengan Dirjen
Pajak.
• Cari tahu struktur KPP dan Karikpa-> Toni Indarto
• Konfirm ke Toni mengenai masalah personalia: korupsi dalam rekrutmen, jual beli nilai,
penempatan.
• Cari tahu mengenai KPP Perusahaan Masuk Bursa, coba ke Away BEJ
• Cari tahu mengenai pola korupsi internal pencarian data, juga pola-pola kecil lainnya.-> Toni
Indarto.
• Pemeriksaan rutin dan khusus. Coba cari kepustakannya. Website Dirjen Pajak. Fungsi
pemeriksa lainnya: tim gabungan, BPKP, BPK, KAP
• Cari tahu mengenai Karikpa dan KPP yang memeriksa. KPP kapan mulai memeriksa. Apa
betul pada jaman Karsono Surjowibowo sebagai Sekjen dan Fuad sebagai Dirjen. Mengapa
KPP memeriksa, apa karena masalah iri dengan hasil lebih yang didapat dari pemeriksaan.
• Konfirmasi ke KPP tanah Abang dan Karikpa Karawang-> Toni Indarto.
• Cari tahu mengenai struktur pengawasan intern Dirjen Pajak: Itjen, pengawasan oleh atasan,
kanwil, kantor pusat, dll. Pengawasan oleh BPKP, BPK, dll. Apakah ada peer review, jangan-
jangan peer review ini malah jadi ajang bagi hasil negosiasi.
• Cari tahu peraturan Daftar Nominatif
• Mutasi
15
Matrik Pola-Pola Korupsi di Dirjen Pajak
Kegiatan Peluang Penyebab Jenis Nilai/Biaya Aktor yang Terlibat Yang Diuntungkan Yang dirugikan
Jual beli nilai • Training menjadi salah Untuk mendapatkan kantor • Suap • Rp 3 juta (kasus) • Instruktur training • Instruktur • Negara (tidak
satu faktor penempatan yang basah, maka pegawai • barang berharga (widyaiswara) perpajakan mendapatkan
• Keleluasaan pengajar baru berusaha • Pegawai baru (widyaiswara) SDM yang layak)
(widyaiswara) untuk mendapatkan nilai dan yang menempuh (mendapatkan • Pegawai baru
memberikan nilai tanpa peringkat tinggi dengan training suap) yang menempuh
indikator jelas menyuap pengajar • Pegawai baru training & tidak
(widyaiswara) yang menempuh menyuap
training
(mendapatkan
nilai)
Pemesanan • Pembagian kantor pasca Untuk mendapatkan kantor • Suap • Rp 80 juta untuk • Bagian Personalia • Bagian Personalia • Negara (tidak
lokasi kerja training merupakan tetap dalam penempatan, mendapatkan Dirjen Pajak Dirjen Pajak mendapatkan
yang proses “gelap”, tidak pegawai baru menyuap kantor yang • Kepala kantor (mendapatkan SDM yang layak)
favourable / transparan, tanpa kepala kantor, personalia favourable / basah yang dituju suap) • Pegawai baru
basah indikator jelas Dirjen Pajak agar dapat (kasus) • Pegawai baru • Kepala kantor yang menempuh
• Adanya kantor yang ditarik di kantor tertentu yang berusaha yang dituju training & tidak
favourable / basah & mendapatkan (mendapatkan menyuap
memang diinginkan kantor yang suap)
pegawai baru favourable • Pegawai baru
(mendapatkan
kantor yang
favourable)
Pungutan • Prosedur pengurusan WP yang kelihatan • Pungli • Tergantung pada • Pejabat pajak • Pegawai pajak • WP yang memang
untuk jasa- kelengkapan administrasi membutuhkan pelayanan • Uang mendesak yang berwenang bagian pelayanan benar-benar butuh
jasa wajib yang rumit (NPWP, sengaja diperlambat pelicin tidaknya mengeluarkan (menerima pungli) kelangkapan
NPPKP, dll) urusannya agar kebutuhan WP kelengkapan • WP yang butuh administrasi
• Pelayanan keberatan & mengeluarkan uang pelicin • Tergantung pada administrasi administrasi tertentu
banding legal tidaknya tertentu tertentu yang • WP yang memang
• Kesempatan petugas kebutuhan WP • Pegawai pajak seharusnya tidak benar-benar butuh
pelayanan dan WP untuk • Tergantung pada bagian pelayanan diperbolehkan pelayanan tertentu
bertemu sangat besar negosiasi • WP yang
• Kelengkapan administratif mengurus
yang harus dipunyai / kelengkapan
ingin dilepas WP administrasi
• Pengawasan terhadap
petugas kurang
• Petugas yang nakal sulit
untuk dilaporkan
• Hukuman terlalu ringan
Komisi yang • Kewenangan petugas Negosiasi ini adalah upaya • Komisi • Tergantung pada • Petugas pajak • Petugas pajak • Negara (tidak
dipungut pajak untuk memeriksa tawar-menawar jumlah • Kolusi besar perusahaan • Wajib Pajak (mendapatkan mendapatkan
oleh petugas tanpa alasan yang jelas pajak yang harus dibayar. / pajak terutang • Konsultan komisi/suap) pajak yang
pajak untuk • Kesempatan petugas Inisiatif dapat datang dari: • Tergantung pada • Wajib Pajak seharusnya
penurunan pajak dan WP untuk • Petugas pajak yang negosiasi (mendapatkan masuk)
pajak yang bertemu sangat besar memang ingin pengurangan • Dirjen Pajak
harus dalam pemeriksaan mendapatkan uang dari pajak yang harus
16
dibayar WP • Peraturan perpajakan negosiasi pajak atau dibayar)
yang kurang jelas komisi penurunan pajak • Konsultan
sehingga menimbulkan yang harus dibayar
multi tafsir • WP yang ingin
• Prosedur pembayaran menurunkan pajak yang
yang rumit (terutama harus dibayar
untuk WP yang tidak
punya tenaga khusus
keuangan & pajak)
• Pengawasan terhadap
petugas kurang
• Petugas yang nakal sulit
untuk dilaporkan
• Hukuman terlalu ringan
• Pajak terlalu tinggi
Pemerasan • Kewenangan petugas • Petugas pajak ingin • Pemerasan • Tergantung pada • Petugas pajak • Petugas pajak • Negara (tidak
yang pajak untuk memeriksa mendapatkan uang dari besar perusahaan • Wajib Pajak (mendapatkan mendapatkan
dilakukan tanpa alasan yang jelas WP / pajak terutang • Konsultan uang peras) pajak yang
petugas • Kesempatan petugas • Tergantung pada seharusnya
pajak agar pajak dan WP untuk negosiasi masuk)
mendapat bertemu sangat besar • Wajib Pajak jujur
uang dari dalam pemeriksaan (terpaksa harus
WP • Peraturan perpajakan membayar)
yang kurang jelas
sehingga menimbulkan
multi tafsir
• Prosedur pembayaran
yang rumit (terutama
untuk WP yang tidak
punya tenaga khusus
keuangan & pajak)
• Pengawasan terhadap
petugas kurang
• Petugas yang nakal sulit
untuk dilaporkan
• Hukuman terlalu ringan
• Pajak terlalu tinggi
17
Related docs
