KINERJA TIM KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH by olliegoblue23

VIEWS: 0 PAGES: 80

									         KEMENTERIAN KOORDINATOR
      BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT RI




                KINERJA
     TIM KOORDINASI PEMULANGAN
TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH DAN
 KELUARGANYA DARI MALAYSIA (TK-PTKIB)
              TAHUN 2007




         Jakarta,   Desember 2007




                     ii
                          PENGANTAR

      Tanggal 18 Oktober 2004, dengan Keputusan Presiden RI No. 106
Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga
Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB),
Pemerintah RI bertindak responsif terhadap rencana Pemerintah
Malaysia yang akan mendeportasi pendatang asing tanpa izin (PATI) ke
negerinya, yang sebagian besar berasal dari Indonesia.
      TK-PTKIB ditugaskan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah
Malaysia, memberikan bantuan pemulangan kepada TKIB, dan
mempersiapkannya kembali menjadi TKI yang berkualitas dan
memenuhi persyaratan. Sejak tahun 2004, TK-PTKB dengan Satgas dan
Poskonya di daerah entry point telah memberikan layanan dengan
sebaik-baiknya walaupun dengan dana operasional yang terbatas. TK-
PTKIB juga berupaya membantu TKIB yang ingin kembali bekerja di
Malaysia secara benar, antara lain melalui pelayanan satu atap
walaupun tidak berjalan dengan lancar.
      Tahun 2007, Pemerintah Malaysia dengan pasukan Relanya
kembali gencar merazia PATI dan mendeportasinya ke daerah entry
point terdekat, sehingga menambah beban kerja Satgas TKIB di daerah
perbatasan seperti Tanjung Pinang, Entikong dan Nunukan. Laporan
kinerja TK-PTKIB Tahun 2007 ini disusun sebagai pertanggungjawaban
sekaligus sebagai bahan evaluasi guna peningkatan pelayanan di tahun
2008, yang dipekirakan akan lebih banyak lagi TKIB yang dideportasi
dari Malaysia.
    Semoga Allah SWT menerima amal pekerjaan ini dan berkenan
memberikan kekuatan dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam
mengemban tugas pemulangan TKIB ini selanjutnya.


                                 Jakarta,   Desember 2007
                                   Deputi Menko Kesra
                       Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan,
                              selaku Ketua Tim Koordinasi
                      Pelaksanaan dan Pemantauan Satgas TK-PTKIB,




                                  Dra. Maswita Djaja, MSc




                                iii
                             DAFTAR ISI

                                                              Halaman
PENGANTAR                                                          ii
DAFTAR ISI                                                         iii
I.    PENDAHULUAN
      A.  Latar Belakang                                           1
      B.  Tugas dan Fungsi                                         3
      C.  Landasan Kerja                                           4
      D.  Ruang Lingkup Kegiatan                                   4
II.   RENCANA STRATEGIS
      A.  Visi dan Misi                                            5
      B.  Tujuan dan Sasaran                                       5
      C.  Strategi                                                 7
      D.  Kebijakan                                                8
      E.  Program                                                  8
III. KINERJA TAHUN 2007
     A.  Koordinasi Penganggaran                                   11
     B.  Reorganisasi TK-PTKIB dan Penajaman
         Rencana Kerja                                             11
     C.  Koordinasi Kebijakan Penanganan TKIB                      21
     D.  Koordinasi Pemulangan TKIB                                31
     E.  Koordinasi Pemberdayaan TKIB dan Calon TKI                46
     F.  Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi                        53
     G.  Koordinasi Pelaksanaan Tugas Sewaktu-waktu                62
     H.  Evaluasi dan Rekomendasi                                  70
IV.   PENUTUP                                                      76
LAMPIRAN
      1.   Keputusan Presiden RI No. 106 Tahun 2004 tentang Tim
           Koordinasi  Pemulangan     Tenaga   Kerja   Indonesia
           Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB).
      2.   Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesra No. 27/
           KEP/MENKO/KESRA/XI/2004      tentang  Pembentukan
           Satuan Tugas TK-PTKIB.
      3.   Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
           Kesra No. 366/KEP/SESMENKO/KESRA/ XI/2007 tentang
           Pembentukan Sekretariat Satuan Tugas TK-PTKIB.




                                    iv
                                                     Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                        I. PENDAHULUAN



A.     Latar Belakang

     Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan transportasi
telah mendorong meningkatnya migrasi penduduk antar negara, tidak
terkecuali di kawasan ASEAN. Derasnya migrasi antar negara di
kawasan ini, didorong oleh adanya kebijakan bebas visa untuk
keperluan kunjungan atau wisata yang ternyata telah dimanipulasi
oleh orang yang tidak bertanggung-jawab untuk mengirimkan WNI ke
luar negeri, bukan untuk berwisata tetapi untuk bekerja di negeri
jiran.
     Dengan tidak adanya visa kerja walaupun mempunyai visa
kunjungan, menyebabkan banyak di antara ”wisatawan pekerja”
tersebut yang dieksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, upah
rendah, penyekapan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak
manusiawi. Ketika visa kunjungan telah habis, wisatawan yang
pekerja tersebut menjadi ilegal karena overstay, dan atau
undocomented,    yang    menjadikannya   semakin  rentan  untuk
dieksploitasi.
    Walaupun beresiko seperti itu, modus pengiriman TKI tersebut
banyak diminati oleh calon tenaga kerja Indonesia yang tidak
mendapat kesempatan kerja di dalam negeri, khususnya bagi mereka
yang berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keterampilan tinggi.
Di Malaysia mereka banyak dipekerjakan pada jenis pekerjaan yang
kasar, kotor, terkadang berbahaya dengan gaji murah di pedalaman
(hutan, kebun sawit, kebun karet), dan juga di perkotaan (kedai,
rumah tangga, pabrik, pasar, atau bangunan). Jenis pekerjaan seperti
itu sudah tidak diminati lagi oleh warga negara Malaysia yang
berpendidikan relatif lebih baik.
     Dalam pelaksanaannya, ”penempatan” TKI secara tidak resmi di
Malaysia bermitra dengan ”agen” setempat, tetapi Pemerintah
Malaysia seolah menutup mata karena memang TKI tersebut
diperlukan di negeri itu khususnya untuk sektor perkebunan. TKI ilegal
ini walaupun berpendidikan rendah tetapi mempunyai keterampilan




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                         1
                                                     Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




memadai untuk dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit yang banyak
terdapat di Malaysia. Akan tetapi statusnya tersebut menyebabkan
mereka dibayar rendah, dan sering sengaja dilaporkan kepada yang
berwajib menjelang pembayaran gajinya.
     Pemulangan pendatang asing tanpa izin (PATI) di Malaysia baik
melalui program amnesti maupun deportasi telah berlangsung sejak
tahun 2004, namun sampai sekarang masih tetap berlangsung karena
lemahnya pemeritah Malaysia menindak para majikan yang
mempekerjakan TKI ilegal dan adanya aparat korup yang dengan
bayaran tertentu telah membiarkan masuknya para pekerja ke
Malaysia dengan status pelancong (visa kunjungan). Namun
kelemahan juga terjadi di dalam negeri Indonesia. Pihak Imigrasi tidak
mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menahan para pekerja
Indonesia yang masuk Malaysia dengan visa kunjungan, di samping
banyaknya pelabuhan tradisional dan jalan-jalan tikus di perbatasan
yang dipergunakan oleh pihak tertentu untuk memasukkan TKI secara
ilegal ke Malaysia.
      Pemerintah RI melalui Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja
Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) yang
dibentuk melalui Keppres No. 106 Tahun 2004, sesuai dengan
penugasannya     telah  membantu     memberikan     layanan   yang
proporsional dan layak pada Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah
(TKIB) dan keluarganya yang pulang ke Indonesia.
      TK-PTKIB adalah tim lintas sektoral yang melaksanakan
tugasnya sesuai dengan fungsi sektoralnya masing-masing, yang
sehari-hari dijalankan oleh Satuan Tugas TK-PTKIB. Tim ini tetap
berjalan walaupun telah ada Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006
tentang BNP2TKI dan Inpres No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan
Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI, karena masih
dalam masa transisi dan menunggu pengaturan dan keputusan lebih
lanjut dari Presiden.
      Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satgas TK-
PTKIB, disusunlah laporan kinerja Satgas TK-PTKIB Tahun 2007,
didasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2007, disesuaikan dengan
perkembangan dan berbagai perubahan lingkungan strategis yang
terjadi.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                         2
                                                    Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




B.     Tugas dan Fungsi

     Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI No. 106
Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja
Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB)
disebutkan bahwa tugas TK-PTKIB adalah untuk menyusun dan
mengkoordinasikan kebijakan dan program pemulangan TKIB ke
Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan
tugas, TK-PTKIB mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk:
a.     Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Malaysia
       atas dasar prinsip tanggung jawab bersama.
b.     Melaksanakan pendataan sebelum keberangkatan/pemulangan.
c.     Melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan.
d.     Melakukan pengecekan dan pengurusan hak-hak gaji/upah/
       penghasilan lain, harta benda, piutang serta hak-hak melekat
       lainnya.
e.     Pemberian dokumen perjalanan/Surat Perjalanan Laksana Paspor
       (SPLP).
f.     Mengatur pengangkutan sesuai dengan jadwal dan lokasi tujuan
       pemulangan/daerah asal.
g.     Melaksanakan pengawalan, penjagaan, pengamanan dan perlin-
       dungan selama perjalanan sampai ke tempat asal.
h.     Pemberian pelayanan kebutuhan dasar sejak dari penampungan,
       selama perjalanan sampai ke tempat asal.
i.     Mempersiapkan kembali menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang
       berkualitas dan memenuhi persyaratan.
     Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, TK-PTKIB melalui
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
No.27/KEP/MENKO/KESRA/XI/2004, membentuk Satuan Tugas TK-
PTKIB yang terdiri dari pejabat-pejabat teknis sektor terkait. Sedang
di tingkat daerah, TK-PTKIB bekerjasama dengan Gubernur dan
Bupati/Walikota daerah entry dan exit point serta daerah asal TKIB,
dan/atau dengan pihak lain yang dipandang perlu.

C.     Landasan Kerja

       Dalam melaksanakan tugasnya, TK-PTKIB mengacu kepada:
1.     Undang-undang No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut.
2.     Undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                        3
                                                  Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




3.     Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
4.     Undang-undang No.10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan
       Keluarga Sejahtera.
5.     Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan
       Angkutan Jalan.
6.     Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
7.     Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
       Negeri.
8.     Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
9.     Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
       Republik Indonesia.
10.    Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
11.    Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kesehatan.
12.    Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
       Daerah.
13.    Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
       Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14.    Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
       Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
15.    Keputusan Presiden RI No. 106 Tahun 2004 tentang Tim
       Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan
       Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB)
16.    Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesra No. 27/KEP/
       MENKO/KESRA/XI/2004 tentang Pembentukan Satuan Tugas
       Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarga-
       nya dari Malaysia (TK-PTKIB).

D.     Ruang Lingkup Kegiatan
       Ruang lingkup tugas TK-PTKIB meliputi:
1. Koordinasi dengan Pemerintah Malaysia tentang pemulangan TKIB
   atas dasar prinsip tanggung jawab bersama.
2. Koordinasi dengan instansi sektoral Pusat dan Daerah serta pihak
   lain yang dipandang perlu, dalam pemulangan TKIB sejak dari
   Malaysia sampai ke daerah asalnya dengan selamat dan
   bermartabat.
3. Koordinasi dengan instansi sektoral Pusat dan Daerah serta pihak
   lain yang dipandang perlu dalam mempersiapkan kembali TKIB
   menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang berkualitas dan memenuhi
   persyaratan.
4. Koordinasi dengan instansi sektoral Pusat dan Daerah serta pihak
   lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas sewaktu-
   waktu dari Pimpinan.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                      4
                                                   Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                        II. RENCANA STRATEGIS


A.     Visi dan Misi

    Visi TK-PTKIB adalah Terwujudnya koordinasi lintas sektor Pusat,
Daerah dan di Malaysia agar terselenggara pemulangan TKIB dengan
selamat dan bermartabat, dan terbina menjadi TKI yang berkualitas
dan memenuhi persyaratan.
    Untuk mewujudkan visi tersebut, maka sejalan dengan tugas dan
fungsinya, misi TK-PTKIB adalah:
1. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Malaysia agar
   terselenggara pemulangan TKIB dengan selamat dan bermartabat.
2. Peningkatan koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan,
   program dan kegiatan pelayanan kepada TKIB dan TKI, antar
   instansi sektoral Pusat dan Daerah, dengan Perwakilan RI di
   Malaysia dan dengan pihak-pihak lain yang diperlukan.
3. Peningkatan mekanisme kerjasama dalam memfasilitasi pelayanan
   dan pemberian bantuan dalam pemulangan TKIB sejak di Malaysia
   sampai ke daerah asalnya di Indonesia, dan dalam memfasilitasi
   pengiriman kembali TKI sesuai dengan peraturan perundang-
   undangan yang berlaku.
4. Peningkatan pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan, program
   dan kegiatan pelayanan dan pemberian bantuan dalam
   pemulangan TKIB sejak di Malaysia sampai ke daerah asalnya di
   Indonesia.

B.     Tujuan dan Sasaran

   Sejalan dengan arahan Keputusan Presiden No. 106 Tahun 2004,
maka TK-PTKIB menetapkan tujuan yaitu:
1. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi penyiapan dan
   perumusan kebijakan, program dan kegiatan pemulangan TKIB
   dan pembinaannya menjadi TKI berkualitas dan memenuhi
   persyaratan.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                       5
                                                     Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




2. Mewujudkan dan melaksanakan sistem/mekanisme dalam mem-
   fasilitasi pemangku kepentingan (stake-holder) terkait dalam
   memberikan pelayanan dan bantuan kepada TKIB dan
   pembinaannya     menjadi  TKI   berkualitas  dan   memenuhi
   persyaratan.
3. Meningkatkan akuntabilitas kebijakan, program dan kegiatan
   pemulangan TKIB dan pembinaannya menjadi TKI berkualitas dan
   memenuhi persyaratan.
4. Mewujudkan dan melaksanakan sistem pemantauan, analisis dan
   evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemulangan TKIB dan
   pembinaannya     menjadi     TKI   berkualitas dan memenuhi
   persyaratan, yang efektif dan berhasilguna
         Adapun sasaran yang akan dicapai, adalah:
1. Terwujudnya kebijakan, program dan kegiatan pemulangan TKIB
   dan pembinaannya menjadi TKI berkualitas dan memenuhi
   persyaratan yang tidak tumpang tindih, manusiawi dan
   menghormati HAM.
2. Terlaksananya mekanisme untuk memfasilitasi stake-holder terkait
   dalam pemulangan TKIB dan pembinaannya menjadi TKI
   berkualitas dan memenuhi persyaratan.
3. Meningkatnya akuntabilitas kebijakan, program dan kegiatan
   pemulangan TKIB dan pembinaannya menjadi TKI berkualitas dan
   memenuhi persyaratan.
4. Terwujudnya rekomendasi peningkatan kebijakan, program dan
   kegiatan pemulangan TKIB dan pembinaannya menjadi TKI
   berkualitas dan memenuhi persyaratan.
5. Terwujudnya sistem informasi dan networking pemulangan TKIB
   dan pembinaannya menjadi TKI berkualitas dan memenuhi
   persyaratan, yang menyeluruh dan dapat dipercaya (reliable).
     Sasaran tersebut akan dicapai, disesuaikan dengan ketersediaan
sumberdaya yang ada dan kondisi lingkungan strategis yang
berkembang.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                         6
                                                  Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




C.     Strategi

    Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas,
berbagai faktor lingkungan strategis dipertimbangkan:

1. Demokratisasi, yang tercermin dari kehendak masyarakat untuk
   ikut mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kebijakan, program
   dan kegiatan pemulangan TKIB dan pembinaannya menjadi TKI
   berkualitas dan memenuhi persyaratan.
2. Desentralisasi, yang diwujudkan dengan memberikan ruang gerak
   yang memadai bagi daerah sesuai dengan kemampuan
   sumberdaya      yang   dimilikinya, untuk ikut   berpartisipasi
   menyelesaikan masalah nasional berkaitan dengan pemulangan
   TKIB dan pembinaannya menjadi TKI berkualitas dan memenuhi
   persyaratan.
3. Globalisasi, yang mempengaruhi hubungan antar negara baik
   bilateral, multilateral dan regional.
4. Akuntabilitas, yang menghendaki adanya transparansi yang
   berkaitan dengan pelayanan dan pemberian bantuan Pemerintah
   RI dalam pemulangan TKIB dan pembinaannya menjadi TKI
   berkualitas dan memenuhi persyaratan.

    Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kesiapan sumberdaya
yang ada, maka strategi yang akan ditempuh dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran adalah:

1. Memfasilitasi dan menjembatani instansi sektoral Pusat dan
   Daerah serta pihak lain yang diperlukan, dalam penyelenggaraan
   pemulangan TKIB dan pembinaannya menjadi TKI berkualitas dan
   memenuhi persyaratan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman TKIB dan calon TKI
   tentang cara bermigrasi yang baik dan aman serta terhadap
   kebijakan deportasi Pemerintah Malaysia terhadap PATI di
   Malaysia.
3. Pemampuan aparatur baik Pusat, Daerah dan di Perwakilan RI di
   Malaysia serta pihak lain yang diperlukan, dalam pemberian
   layanan dan bantuan dalam pemulangan TKIB dan pembinaannya
   menjadi TKI berkualitas dan memenuhi persyaratan.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                      7
                                                     Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




4. Meningkatkan serta mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja
   baik antar instansi sektoral Pusat dan Daerah serta pihak lain yang
   diperlukan.

D.     Kebijakan

    Strategi tersebut di atas dituangkan dalam bentuk kebijakan
operasional TK-PTKIB sebagai berikut:

1. Koordinasi dalam rangka memfasilitasi dan menjembatani instansi
   sektoral Pusat dan Daerah serta pihak lain yang diperlukan,
   dilakukan dengan memrioritaskan pada institusi/lembaga yang
   terkait langsung di lapangan.
2. Koordinasi peningkatan pengetahuan dan pemahaman TKIB dan
   calon TKI tentang cara bermigrasi yang baik dan aman serta
   terhadap kebijakan deportasi Pemerintah Malaysia terhadap PATI
   di Malaysia dilakukan dengan proaktif melibatkan aparat
   Perwakilan RI di Malaysia dan komunitas penduduk Indonesia yang
   ada di Malaysia, bekerja sama dengan institusi/lembaga tempatan
   yang peduli.
3. Koordinasi pemampuan aparatur baik Pusat, Daerah dan di
   Perwakilan RI di Malaysia serta pihak lain yang diperlukan,
   dilakukan melalui pembina teknis instansi sektoral masing-masing.
4. Koordinasi peningkatan dan pengembangan kemitraan dan jejaring
   kerja dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan sistem
   informasi dan kemudahan komunikasi serta ketersediaan fasilitas
   jaringan internet dan mengupayakan adanya pertukaran data dan
   informasi secara teratur.

E.     Program
     Berdasarkan asas prioritas dan kesiapan sumber daya yang
diperlukan, maka disusun program pemulangan TKIB dan
pembinaannya menjadi TKI berkualitas dan memenuhi persyaratan,
sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2007
     a. Koordinasi Pemerintah RI dan Malaysia serta Pertemuan
        Tingkat Menteri untuk membahas proses pemulangan TKIB
        secara bermartabat dan selamat sampai ke daerah asalnya di
        Indonesia.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                         8
                                                      Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




     b. Sosialisasi kebijakan razia Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) di
        Malaysia oleh pasukan RELA dan deportasi TKIB dari Malaysia.
     c. Koordinasi pemulangan TKIB di daerah exit point di Malaysia,
        dan di daerah entry point, transit dan daerah asal TKIB di
        Indonesia.
     d. Koordinasi penyusunan anggaran pemulangan TKIB dari
        Malaysia.
     e. Koordinasi pelaksanaan kegiatan sektoral, antar Pemerintah
        Pusat dan Daerah, swasta dan kelembagaan masyarakat,
        dalam pembinaan dan pemberdayaan TKIB menjadi TKI yang
        berkualitas dan memenuhi persyaratan.
     f. Koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
        pemulangan TKIB dari Malaysia.
     g. Pelaksanaan tugas sewaktu-waktu dari Pimpinan.
2. Tahun Anggaran 2008
     a. Koordinasi Pemerintah RI dan Malaysia serta Pertemuan
        Tingkat Menteri untuk membahas penyelesaian masalah TKIB
        di dalam dan di luar negeri.
     b. Sosialisasi kebijakan razia Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) di
        Malaysia oleh pasukan RELA dan deportasi TKIB dari Malaysia.
     c. Sosialisasi cara bermigrasi yang baik dan aman kepada TKIB
        serta calon TKI dan pencari kerja di dalam negeri.
     d. Sosialisasi alternatif kesempatan kerja di pedesaan melalui
        berbagai program pemerintah seperti PNPM Mandiri, UMKM,
        Kredit Perkasa, dan lain-lain.
     e. Koordinasi pemulangan TKIB di daerah exit point di Malaysia,
        dan di daerah entry point, transit dan daerah asal TKIB di
        Indonesia.
     f. Koordinasi penyusunan anggaran pemulangan TKIB dari
        Malaysia.
     g. Koordinasi pelaksanaan kegiatan sektoral, antar Pemerintah
        Pusat dan Daerah, swasta dan kelembagaan masyarakat,
        dalam pembinaan dan pemberdayaan TKIB menjadi TKI yang
        berkualitas dan memenuhi persyaratan.
     h. Koordinasi penyempurnaan pedoman, juklak, juknis dan
        standar operasional prosedur tentang penanganan TKIB
        dengan adanya Perpres No. 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                          9
                                                      Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




           dan Inpres No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi
           Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI.
     i.    Koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
           pemulangan TKIB dari Malaysia.
     j.    Pelaksanaan tugas sewaktu-waktu dari Pimpinan.
3. Tahun Anggaran 2009
     a. Koordinasi Pemerintah RI dan Malaysia serta Pertemuan
        Tingkat Menteri untuk membahas penyelesaian masalah TKIB
        di dalam dan di luar negeri.
     b. Sosialisasi kebijakan razia Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) di
        Malaysia oleh pasukan RELA dan deportasi TKIB dari Malaysia.
     c. Sosialisasi cara bermigrasi yang baik dan aman kepada TKIB
        serta calon TKI dan pencari kerja di dalam negeri.
     d. Sosialisasi alternatif kesempatan kerja di pedesaan melalui
        berbagai program pemerintah seperti PNPM Mandiri, UMKM,
        Kredit Perkasa, dan lain-lain.
     e. Koordinasi pemulangan TKIB di daerah exit point di Malaysia,
        dan di daerah entry point, transit dan daerah asal TKIB di
        Indonesia.
     f. Koordinasi penyusunan anggaran pemulangan TKIB dari
        Malaysia.
     g. Koordinasi pelaksanaan kegiatan sektoral, antar Pemerintah
        Pusat dan Daerah, swasta dan kelembagaan masyarakat,
        dalam pembinaan dan pemberdayaan TKIB menjadi TKI yang
        berkualitas dan memenuhi persyaratan.
     h. Koordinasi implementasi pedoman, juklak, juknis dan standar
        operasional prosedur tentang penanganan TKIB yang telah
        disempurnakan.
     i. Koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
        pemulangan TKIB dari Malaysia.
     j. Pelaksanaan tugas sewaktu-waktu dari Pimpinan.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                         10
                                                     Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                        III.   KINERJA TAHUN 2007


       Kinerja TK-PTKIB pada Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

A.     Koordinasi Penganggaran
            Pengajuan anggaran pemulangan TK-PTKIB sebesar Rp 10
       milyar pada awal tahun 2007, setelah melalui pembahasan
       akhirnya pada tanggal 29 November 2007, mendapatkan
       kepastian alokasi dana APBN-P sebesar Rp 9,1 milyar, untuk
       kegiatan koordinasi TK-PTKIB dan penguatan Satgas TKIB Daerah
       sebesar Rp 825 juta,- yang dialokasikan pada DIPA Kementerian
       Koordinator Bidang Kesra, serta untuk permakanan dan
       pemulangan TKIB sebesar Rp 8,3 milyar yang dialokasikan pada
       DIPA Departemen Sosial.
            Mengingat sempitnya waktu untuk implementasi program,
       segera dilaksanakan penyesuaian rencana kerja agar dana yang
       tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

B.     Reorganisasi TK-PTKIB dan Penajaman Rencana Kerja
       1)     Reorganisasi TK-PTKIB
           Reorganisasi TK-PTKIB khususnya dilakukan pada susunan
       keanggotaan Sekretariat Satgas TK-PTKIB karena adanya alih
       tugas beberapa pejabat sebelumnya. Secara terinci mengenai
       organisasi Sekretariat Satgas TK-PTKIB dapat diperiksa dalam
       Laporan Kinerja Sekretariat Satgas TK-PTKIB Tahun 2007.
            Sementara organisasi Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga
       Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia
       (TKIB) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 106
       Tahun 2004, tidak mengalami perubahan, karena walaupun
       Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
       Luar Negeri, Depnakertrans telah dilikuidasi sehubungan dengan
       dibentuknya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
       Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Peraturan Presiden
       No. 81 Tahun 2006, mengingat sampai dengan tahun 2007 masih
       belum stabil baik dari segi personil maupun penganggarannya,



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                        11
                                                           Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




       maka untuk sementara susunan keanggotaan TK-PTKIB tidak ada
       perubahan, sebagai berikut:

         Ketua            : Menteri Koordinator Bidang Kesra
         Wakil Ketua I    : Menteri Luar Negeri
         Wakil Ketua II   : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
         Anggota          : a.   Menteri Dalam Negeri,
                            b.   Menteri Hukum dan HAM,
                            c.   Menteri Sosial,
                            d.   Menteri Kesehatan,
                            e.   Menteri Perhubungan,
                            f.   Menteri Keuangan,
                            g.   Menteri Negara Pemberdayaan
                                 Perempuan,
                            h.   Menteri Negara BUMN,
                            i.   Panglima TNI,
                            j.   Kepala Kepolisian Negara RI,
                            k.   Duta Besar RI untuk Malaysia,
                            l.   Para Konsul Jenderal RI di Malaysia.
         Sekretaris       : Sekretaris Menko Kesra
         Wakil            : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler,
         Sekretaris I       Dep. Luar Negeri.
         Wakil            : Direktur Jenderal Pembinaan dan
         Sekretaris II      Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri,
                            Depnakertrans *).


      *) Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2007
           tanggal 12 Februari 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan
           Presiden RI No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas
           Eselon I Kementerian Negara RI, Direktorat Jenderal Pembinaan dan
           Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Ditjen PPTKLN), dilikuidasi
           dan kegiatan operasionalnya dialihkan menjadi tanggung jawab
           Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
           Indonesia (BNP2TKI) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden RI
           No. 81 Tahun 2006. Jabatan Dirjen PPTKLN sebagai Wakil Sekretaris
           II, sementara tidak diisi sambil menunggu masa transisi dan
           kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Instansi Pemerintah
           yang akan menangani TKI Bermasalah (BNP2TKI ?) atau Pekerja
           Migran Bermasalah (Departemen Sosial).




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                              12
                                                     Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




           Perihal organisasi Satuan Tugas (Satgas) TK-PTKIB sebagai-
       mana diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesra
       No. 27/KEP/MENKO/KESRA/XI/2004, dengan pertimbangan yang
       sama juga tidak mengalami perubahan, dengan susunan
       keanggotaan sebagai berikut:

       1.    PENGARAH

            Ketua        : Sekretaris Menko Kesra
            Ketua I      : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler,
                           Deplu.
            Ketua II     : Direktur Jenderal Pembinaan dan
                           Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri,
                           Depnakertrans.
            Anggota      : 1.  Direktur Jenderal Pemerintahan
                               Umum, Depdagri.
                           2. Direktur Jenderal Administrasi
                               Kependudukan, Depdagri.
                           3. Direktur Jenderal Bantuan dan
                               Jaminan Sosial, Depsos.
                           4. Direktur Jenderal Imigrasi,
                               Depkumham.
                           5. Sekretaris Direktur Jenderal
                               Pembinaan dan Penempatan Tenaga
                               Kerja Luar Negeri, Depnakertrans.
                           6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
                               Dephub.
                           7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat,
                               Dephub.
                           8. Direktur Jenderal Perhubungan Udara,
                               Dephub.
                           9. Direktur Jenderal Anggaran dan
                               Perimbangan Keuangan, Depkeu.
                           10. Direktur Jenderal Pemberantasan
                               Penyakit Menular dan Penyehatan
                               Lingkungan, Depkes.
                           11. Direktur Jenderal Pelayanan Medik,
                               Depkes.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                        13
                                                          Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                               12. Deputi Menteri BUMN Bidang
                                   Restrukturisasi dan Privatisasi.
                               13. Deputi Menteri Pemberdayaan
                                   Perempuan Bidang Kualitas Hidup
                                   Perempuan.
                               14. Asisten Operasi Kepala Staf Umum,
                                   Mabes TNI.
                               15. Direktur Samapta Babinkam, Mabes
                                   POLRI.
                               16. Kepala Babinkam Mabes POLRI.

       2. KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN
           Ketua             : Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi
                               Pemberdayaan Perempuan.
           Wakil Ketua I     : Staf Ahli Menko Kesra Bidang Peranserta
                               Masyarakat.
           Wakil Ketua II    : Staf Ahli Menko Kesra Bidang Ekonomi
                               Kerakyatan.
           Wakil Ketua III   : Direktur Perlindungan WNI dan BHI,
                               Deplu.
           Sekretaris        : Asisten Deputi Urusan Kesempatan Kerja
                               Perempuan, Kementerian Koordinator
                               Bidang Kesra.
           Wakil             : Direktur Bantuan Sosial Korban Tindak
           Sekretaris          Kekerasan dan Pekerja Migran, Ditjen
                               Banjamsos, Depsos.
           Anggota           : 1.   Direktur Perlindungan dan Advokasi,
                                    Depnakertrans.
                               2.   Direktur Lalu Lintas Keimigrasian,
                                    Depkumham.
                               3.   Direktur Tramtib dan Linmas, Ditjen
                                    PUM, Depdagri.
                               4.   Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen
                                    Adminduk, Depdagri
                               5.   Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut,
                                    Dephub.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                             14
                                                       Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                           6.    Direktur Lalu Lintas Angkutan Udara,
                                 Dephub.
                           7.    Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan,
                                 Dephub.
                           8.    Direktur Anggaran II, Depkeu.
                           9.    Direktur Pelayanan Medik Dasar,
                                 Depkes.
                           10.   Direktur Epidemi dan Kesehatan
                                 Masyarakat, Ditjen PPM-PL, Depkes.
                           11.   Asisten Deputi Perlindungan
                                 Perempuan, Kementerian
                                 Pemberdayaan Perempuan.
                           12.   Asisten Deputi Urusan Informasi dan
                                 Administrasi Kekayaan, Kementerian
                                 BUMN.
                           13.   Perwira Pembantu Utama IV, OPS,
                                 Mabes TNI.
                           14.   Wadir Samapta Babinkam Mabes
                                 POLRI.

           Tatalaksana koordinasi TK-PTKIB, secara umum tidak
       mengalami perubahan. Secara keseluruhan, koordinasi pemu-
       langan TKIB serta pembinaan dan pemberdayaannya menjadi TKI
       yang berkualitas dan memenuhi persyaratan, dilaksanakan oleh
       TK-PTKIB, yang secara teknis operasional dikoordinasikan oleh
       Satgas TK-PTKIB.
            Koordinasi penyelenggaraan layanan kepada TKIB di luar
       negeri (Malaysia) yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal RI dan
       Kantor Penghubung/Konsulat RI di Malaysia, dilaksanakan melalui
       Kedutaan Besar RI di Kualalumpur dan secara nasional
       dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri yang juga anggota
       TK-PTKIB.
            Koordinasi penyelenggaraan layanan kepada TKIB di daerah,
       dilaksanakan melalui Departemen Dalam Negeri yang juga
       anggota TK-PTKIB. Menteri Dalam Negeri melalui Radiogram
       No.560/2909/SJ tanggal 29 Oktober 2004 telah meminta kepada
       Gubernur dan Bupati/Walikota Daerah entry point, transit dan
       daerah asal untuk membentuk Satgas secara lintas sektoral




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                          15
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




       dengan tugas operasional untuk menangani penerimaan dan
       pemulangan TKIB dari Malaysia, dan melaksanakan hal-hal
       sebagai berikut:
       (1) Mengkoordinir tugas sektor secara terpadu;
       (2) Mengkoordinir pengangkutan dari debarkasi ke daerah asal;
       (3) Melakukan pendataan dengan identitas diri yang jelas;
       (4) Mempersiapkan tempat transit sementara;
       (5) Mempersiapkan pelayanan kesehatan;
       (6) Memprioritaskan pelayanan khusus kepada kaum wanita dan
           anak;
       (7) Mencegah adanya penyelundupan manusia serta narkoba;
       (8) Melakukan pengamanan dan penegakan hukum.
       Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah
       diharapkan memberikan bantuan serta memfasilitasi kegiatan di
       lapangan secara optimal sesuai dengan kemampuan masing-
       masing daerah.
              Satgas TK-PTKIB Daerah yang dibentuk:
       (1)     Satgas TK-PTKIB Medan dan Posko TK-PTKIB Belawan,
               Provinsi Sumatera Utara.
       (2)     Satgas TK-PTKIB Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan
               Riau.
       (3)     Satgas TK-PTKIB Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan
               Riau.
       (4)     Satgas TK-PTKIB Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
       (5)     Satgas TK-PTKIB Kota Dumai, Provinsi Riau.
       (6)     Satgas TK-PTKIB Pontianak dan Posko TK-PTKIB Entikong,
               Provinsi Kalimantan Barat.
       (7)     Satgas TK-PTKIB Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.
       (8)     Satgas TK-PTKIB Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan.
       (9)     Satgas TK-PTKIB Tanjung Priok, Provinsi DKI Jakarta.
       (10) Satgas TK-PTKIB Tanjung Emas, Provinsi Jawa Tengah.
       (11) Satgas TK-PTKIB Tanjung Perak, Provinsi Jawa Timur.
            Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan Mataram
       Provinsi NTB masih belum ada Satgas TK-PTKIB walaupun
       menangani cukup banyak TKIB yang pulang melalui pelabuhan
       daerah yang bersangkutan.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            16
                                                                    Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




            Sementara itu, Perwakilan RI di                 Johor Bahru dan Kuala
       Lumpur Malaysia telah membentuk                      Satgas Pelayanan dan
       Perlindungan WNI yang bertugas                      antara lain melakukan
       pendataan dan memberikan pelayanan                  dan perlindungan kepada
       para TKIB.
       2)     Penajaman Rencana Kerja
           Rencana kerja TK-PTKIB yang disusun pada awal tahun
       anggaran 2007, adalah sebagai berikut:
       a.     Koordinasi Kebijakan Penanganan TKIB
              (1)       Pertemuan koordinasi dengan Satgas Pelayanan dan Perlindungan
                        WNI Perwakilan RI di Malaysia.
              (2)       Pertemuan koordinasi Satgas TK-PTKIB dan Satgas TKIB Daerah,
                        serta dengan BNP2TKI dan Tim Inpres No. 6 Tahun 2006.
       b.     Koordinasi Pemulangan TKIB
              (1)       Koordinasi pengumpulan data pemulangan TKIB dari Satgas
                        Pelayanan dan Perlindungan WNI Perwakilan RI di Malaysia dan
                        Satgas TKIB Daerah.
              (2)       Koordinasi   Satgas TK-PTKIB dan      Satgas Daerah           dalam
                        penyelesaian berbagai masalah pemulangan TKIB.
              (3)       Sosialisasi kebijakan razia Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) di
                        Malaysia dan deportasi TKIB dari Malaysia.
       c.     Koordinasi Pemberdayaan TKIB dan Calon TKI
              (1)       Sosialisasi program pemerintah tentang pendidikan luar sekolah
                        dan diklat kecakapan hidup bagi mereka yang putus sekolah dan
                        berkeinginan untuk bekerja.
              (2)       Sosialisasi program alternatif pembukaan kesempatan kerja di
                        pedesaan.
              (3)       Sosialisasi berbagai skema kredit pendanaan bagi peningkatan
                        kompetensi kerja calon TKI dan bagi mereka yang ingin berusaha
                        sendiri.
              (4)       Sosialisasi   peningkatan   kepedulian   masyarakat     melalui
                        pengembangan radio komunitas di daerah sumber TKI.
       d.     Koordinasi Penganggaran
                   Untuk mendukung pemulangan TKIB dari Malaysia, Pemerintah RI
              pada tahun 2007 menganggarkan dana sebesar Rp 8 milyar untuk
              membantu pemulangan 18.950 TKIB, yang dialokasikan dalam DIPA
              Departemen Sosial. Sementara anggaran untuk operasional Satgas TK-
              PTKIB belum teralokasikan karena keterbatasan DIPA Kementerian
              Koordinator Bidang Kesra tahun 2007, demikian pula dana untuk
              operasional Satgas TKIB Daerah belum secara jelas didukung oleh APBN
              maupun APBD.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                                       17
                                                                      Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                   Sehubungan dengan itu, Kementerian Koordinator Bidang
              Kesejahteraan Rakyat mengusulkan dukungan dana pemulangan TKIB
              melalui APBN-P Tahun 2007 sebesar Rp 10 milyar, yang terdiri dari:
              (1)       Koordinasi Pemulangan TKIB sebesar Rp 2 milyar untuk kegiatan:
                        (a) Pertemuan koordinasi dengan Satgas Pelayanan dan
                        Perlindungan WNI Perwakilan RI di Malaysia (b) Pertemuan
                        koordinasi Satgas TK-PTKIB, Satgas Pelayanan dan Perlindungan
                        WNI Perwakilan RI di Malaysia, dan Satgas TKIB Daerah (c)
                        Penguatan Satgas Pelayanan dan Perlindungan WNI Perwakilan RI
                        di Malaysia, dan Satgas TKIB Daerah (d) Sekretariat Satgas TK-
                        PTKIB dan Media Center (e) Montoring dan evaluasi daerah entry
                        point dan daerah asal TKIB (f) Monitoring ke daerah kantong TKI di
                        Malaysia (g) Peningkatan kepedulian masyarakat dan kelengkapan
                        informasi bagi eks TKIB dan kelompok masyarakat melalui
                        pengembangan radio komunitas di daerah sumber TKI.
              (2)       Dukungan operasional pemulangan TKIB dari daerah entry point ke
                        daerah asal di Indonesia sebesar Rp 8,0 milyar untuk biaya
                        penampungan, permakanan dan transportasi TKIB ke daerah asal.
                    Sementara APBN-P masih dalam proses pengajuan, operasional
              Satgas TK-PTKIB, Sekretariat Satgas TK-PTKIB, dan Satgas TKIB Daerah
              diharapkan tetap berjalan dengan menggunakan atau mengoptimali-
              sasikan berbagai sumber daya yang memungkinkan.
       e.     Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
              (1)       Pemantauan dan evaluasi ke daerah entry point dan daerah asal
                        TKIB di Indonesia.
              (2)       Pemantauan ke daerah kantong TKI di Malaysia.
              (3)       Pelaporan pelaksanaan pemulangan TKIB kepada Presiden dan
                        kepada masyarakat.
       f.     Koordinasi Pelaksanaan Tugas Sewaktu-waktu
                    Koordinasi pelaksanaan tugas sewaktu-waktu dari Pimpinan akan
              dilaksanakan dengan menggunakan sarana komunikasi yang ada dan
              melakukan peninjauan langsung jika diperlukan.


           Rencana kerja TK-PTKIB sebagaimana tersebut di atas,
       kemudian dipertajam dengan adanya kepastian alokasi anggaran
       APBN-P yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan tanggal 29
       November 2007, sebagai berikut:
       a.     Koordinasi Kebijakan Penanganan TKIB
              (1) Pertemuan koordinasi dengan Satgas Pelayanan dan
                  Perlindungan WNI Perwakilan RI di Malaysia.a




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                                         18
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              (2) Pertemuan koordinasi Satgas TK-PTKIB dan Satgas TKIB
                  Daerah, serta dengan BNP2TKI dan Tim Inpres No. 6
                  Tahun 2006.a
       b.     Koordinasi Pemulangan TKIB
              (1) Koordinasi pengumpulan data pemulangan TKIB dari
                  Satgas Pelayanan dan Perlindungan WNI Perwakilan RI
                  di Malaysia dan Satgas TKIB Daerah.a
              (2) Koordinasi Satgas TK-PTKIB dan Satgas Daerah dalam
                  penyelesaian berbagai masalah pemulangan TKIB.a
              (3) Sosialisasi kebijakan razia Pendatang Asing Tanpa Ijin
                  (PATI) di Malaysia dan deportasi TKIB dari Malaysia,
                  dirubah menjadi: Penguatan kelembagaan 11 Satgas
                  TK-PTKIB di daerah entry point di Indonesia, dan Satgas
                  Pelayanan dan Perlindungan WNI Johor Bahru, Malaysia.
       c.     Koordinasi Pemberdayaan TKIB dan Calon TKI
              (1) Sosialisasi program pemerintah tentang pendidikan luar
                  sekolah dan diklat kecakapan hidup bagi mereka yang
                  putus sekolah dan berkeinginan untuk bekerja.
              (2) Sosialisasi program alternatif pembukaan kesempatan
                  kerja di pedesaan.
              (3) Sosialisasi berbagai skema kredit pendanaan bagi
                  peningkatan kompetensi kerja calon TKI dan bagi
                  mereka yang ingin berusaha sendiri.
              (4) Sosialisasi peningkatan kepedulian masyarakat melalui
                  pengembangan radio komunitas di daerah sumber TKI.

       d.     Koordinasi Penganggaran
                   Untuk mendukung pemulangan TKIB dari Malaysia,
              Pemerintah RI pada tahun 2007 menganggarkan dana
              sebesar Rp 8 milyar untuk membantu pemulangan 18.950
              Pekerja Migran Bermasalah (PMB) atau TKIB, yang
              dialokasikan dalam DIPA Departemen Sosial. Namun sampai
              dengan akhir semester I tahun 2007, anggaran tersebut
              telah habis sehingga Depsos harus memulangkan PMB atau
              TKIB menggunakan dana talangan dari pihak rekanan antara
              lain dari PT. PELNI dan PT. DAMRI. Sementara anggaran
              untuk operasional Satgas TK-PTKIB tidak teralokasikan



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           19
                                                       Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              dalam DIPA Kementerian/Lembaga pusat, demikian pula
              untuk operasional Satgas TKIB Daerah belum didukung
              secara optimal oleh APBD yang bersangkutan.
                  Adanya kepastian alokasi APBN-P sebesar Rp 9,1 milyar
              yang diperuntukkan kegiatan koordinasi dan penanganan
              TKIB pusat dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang
              Kesejahteraan Rakyat, Departemen Sosial dan Departemen
              Keuangan menyepakati penggunaan dana APBN-P Tahun
              2007 sebagai berikut:
              (1) Koordinasi Pemulangan TKIB sebesar Rp 825 juta, untuk
                  kegiatan: (a) Pertemuan koordinasi dengan Satgas
                  Pelayanan dan Perlindungan WNI Perwakilan RI di
                  Malaysia (b) Pertemuan koordinasi Satgas TK-PTKIB,
                  Satgas Pelayanan dan Perlindungan WNI Perwakilan RI
                  di Malaysia, dan Satgas TKIB Daerah (c) Penguatan
                  Satgas Pelayanan dan Perlindungan WNI Perwakilan RI
                  di Malaysia, dan Satgas TKIB Daerah (d) Sekretariat
                  Satgas TK-PTKIB dan Media Center (e) Montoring dan
                  evaluasi daerah entry point dan daerah asal TKIB (f)
                  Monitoring ke daerah kantong TKI di Malaysia (g)
                  Peningkatan kepedulian masyarakat dan kelengkapan
                  informasi bagi eks TKIB dan kelompok masyarakat
                  melalui pengembangan radio komunitas di daerah
                  sumber TKI.
              (2) Dukungan operasional pemulangan TKIB dari daerah
                  entry point ke daerah asal di Indonesia sebesar Rp 8,3
                  milyar untuk biaya penampungan, permakanan dan
                  transportasi TKIB ke provinsi daerah asal.a
                   Sebelum adanya kepastian tentang dana APBN-P
              tersebut, operasional Satgas TK-PTKIB, Sekretariat Satgas
              TK-PTKIB, dan Satgas TKIB Daerah tetap berjalan dengan
              menggunakan atau mengoptimalisasikan berbagai sumber
              daya yang memungkinkan.a
       e.     Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
              (1) Pemantauan dan evaluasi ke daerah entry point dan
                  daerah asal TKIB di Indonesia.a
              (2) Pemantauan ke daerah kantong TKI di Malaysia.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                          20
                                                      Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              (3) Pelaporan pelaksanaan pemulangan         TKIB      kepada
                  Presiden dan kepada masyarakat.a
       f.     Koordinasi Pelaksanaan Tugas Sewaktu-waktu
                   Koordinasi pelaksanaan tugas sewaktu-waktu dari
              Pimpinan akan dilaksanakan dengan menggunakan sarana
              komunikasi yang ada dan atau melakukan peninjauan
              langsung jika diperlukan.a

C.     Koordinasi Kebijakan Penanganan TKIB
            Dalam tahun 2007, rapat-rapat koordinasi yang membahas
       tentang kebijakan penanganan TKIB telah dilakukan, baik yang
       dibiayai dari anggaran Satgas TK-PTKIB, maupun dalam berbagai
       rapat lainnya yang diselenggarakan oleh K/L dan SKPD yang
       materi bahasannya terkait dengan masalah TKIB. Berbagai
       kebijakan telah dibahas dalam tingkat pengambil keputusan yang
       cukup tinggi, namun masih memerlukan adanya keputusan lebih
       lanjut dari pengambil keputusan pada tingkat yang lebih tinggi
       yaitu tingkat Menteri atau Menteri Koordinator.
       1)     Pembagian Tugas
            Diperlukan adanya kebijakan dalam rangka pengaturan
       tugas antar sektor atau antar K/L dan antar SKPD yang lebih
       komprehensif, sehubungan dengan dibentuknya Badan Nasional
       Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) melalui Peraturan
       Presiden No. 81 Tahun 2006, dan pembentukan Tim Inpres No. 6
       Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan
       dan Perlindungan TKI. Termasuk dalam hal ini diperlukan adanya
       kebijakan yang mengatur masalah penganggaran dan alokasinya.
           Juklak Pemulangan TKIB yang dikeluarkan oleh Satgas TK-
       PTKIB tahun 2004, sampai dengan tahun 2005 masih berjalan,
       namun ternyata Satgas Daerah mengalami kesulitan dalam me-
       reimburse dana talangan yang telah mereka keluarkan untuk
       penanganan TKIB di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu,
       mulai tahun 2006, Departemen Sosial cq. Direktorat Jenderal
       Bantuan dan Jaminan Sosial menetapkan bahwa dana
       pemulangan dan permakanan Pekerja Migran Bermasalah (PMB
       atau TKIB) dari entry point ke provinsi asal ditanggung oleh
       Depsos, melalui mekanisme reimbursement. Sementara dana




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                         21
                                                    Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




       permakanan dan pemulangan PMB atau TKIB dari provinsi ke
       kabupaten/kota daerah asal ditanggung oleh provinsi yang
       bersangkutan menggunakan dana dekonsentrasi dari Depsos ke
       SKPD yang menangani masalah sosial di provinsi. Mekanisme
       tersebut terus berjalan sampai dengan akhir tahun 2007, dan
       rencananya masih akan diberlakukan tahun 2008 sampai ada
       juklak yang baru, yang diharapkan telah tuntas pertengahan
       tahun 2008.
           Dalam juklak yang baru, perlu diatur pembagian tugas
       antara Departemen Sosial yang salah satu tupoksinya adalah
       memberikan jaminan sosial pada pekerja migran sejak dari pra,
       selama dan pasca penempatan, dan BNP2TKI yang menurut
       Perpres No. 81 Tahun 2006, bertugas:
       a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis
          antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna
          Tenaga Kerja Indonesia atau Pengguna berbadan hukum di
          negara tujuan penempatan;
       b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan
          pengawasan mengenai:
          1) dokumen;
          2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
          3) penyelesaian masalah;
          4) sumber-sumber pembiayaan;
          5) pemberangkatan sampai pemulangan;
          6) peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia;
          7) Informasi;
          8) kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
          9) peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan
             keluarganya.
           Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang
       Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang dimaksud
       dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah “setiap warga
       negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar
       negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu
       dengan menerima upah”.
           Sementara itu, Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak
       Kekerasan dan Pekerja Migran, Direktorat Jenderal Bantuan dan
       Jaminan Sosial, Departemen Sosial juga mempunyai tugas untuk



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                       22
                                                       Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




       memberikan bantuan sosial kepada “pekerja migran (PM)”, yang
       didefinisikan sebagai “semua pekerja baik yang berdokumen
       maupun tidak, yang bekerja di luar daerah asalnya (migrasi), baik
       di dalam maupun di luar negeri”.
            Berdasarkan pengertian tersebut, perlu disepakati bersama
       perihal Departemen Sosial, atau BNP2TKI, serta satuan kerja
       perangkat daerah (SKPD) yang diserahi tanggung jawab dan
       ditugasi untuk menangani “TKI Bermasalah” dan atau “Pekerja
       Migran Bermasalah”.
       2)     Pendataan dengan sistem biometrik
            Sistem pendataan TKIB juga perlu disempurnakan melalui
       suatu kebijakan yang mengikat K/L dan atau SKPD yang bertugas
       dan berwenang melaksanakan pendataan, baik kepada calon TKI
       atau PM, maupun kepada TKI atau PM Bermasalah. Ditjen
       Imigrasi telah menerapkan sistem biometrik untuk pembuatan
       paspor bagi calon TKI, dan bagi calon pekerja yang perginya ke
       luar negeri menggunakan visa pelancong. Pihak Kepolisian juga
       telah menggunakan sistem biometrik untuk mendata para
       penyandang masalah hukum yang tadinya adalah TKI dan atau
       “wisatawan pekerja”.
            Sistem biometrik perlu juga diterapkan oleh Departemen
       Sosial, BNP2TKI dan atau SKPD yang bertugas untuk mendata
       para TKI/PM Bermasalah, yang selama ini belum dilakukan. Data
       base biometrik TKI atau PM Bermasalah dapat dipergunakan
       untuk pengawasan dan pengendalian pengeluaran dokumen
       perjalanan ke luar negeri, terutama bagi mereka yang telah
       beberapa kali menjadi TKI atau PM Bermasalah.
            Di samping itu, pendataan kependudukan yang dilakukan
       melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang
       dikembangkan oleh Departemen Dalam Negeri hendaknya juga
       mulai mengaplikasikan sistem biometrik agar sejak awal data
       kependudukan mempunyai ciri spesifik yang sulit untuk
       dipalsukan. Dengan penerapan sistem biometrik dalam
       pengurusan KTP, kemungkinan pemalsuan data-data kepen-
       dudukan yang banyak terjadi dalam kasus-kasus pengiriman TKI
       non-prosedural antara lain melalui “pendewasaan umur” dapat
       dihindari.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                          23
                                                      Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




       3)     Pengawasan pelabuhan/lintas batas tradisional
            Negara kepulauan Republik Indonesia yang wilayahnya
       sebagian besar lautan dan hanya 36,6% daratan berupa
       rangkaian dari 17.000 pulau-pulau, membuat batas-batas antar
       wilayah kabupaten/kota dan propinsi di dalam negeri, maupun
       dengan negara tetangga menjadi sangat “porous”, mudah
       ditembus dengan berbagai cara. Perbatasan antara provinsi-
       provinsi di Pulau Sumatera dengan Singapura dan dengan
       Semenanjung Malaysia yang melalui laut, sangat mudah
       ditembus. Demikian pula perbatasan antara provinsi di
       Kalimantan dengan Malaysia Timur (Serawak dan Sabah) sangat
       mudah dilewati melalui “jalan-jalan tikus” dari Kalimantan Barat
       menuju Kuching, Serawak atau dari Kalimantan Timur menuju
       Tawau, Sabah. Demikian pula yang terjadi di perbatasan antara
       Papua dengan Papua New Guinea, yang memang secara
       tradisional ke dua penduduk negara tersebut sering kali saling
       berkunjung sebagai saudara.
            Kota-kota di daerah perbatasan seperti: Medan (Sumatera
       Utara); Dumai (Riau), Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung
       Pinang (Kepulauan Riau); Pontianak, Entikong, Sambas
       (Kalimantan Barat), Nunukan dan Tarakan (Kalimantan Timur),
       dan Bitung (Sulawesi Utara) dikenal sebagai daerah transit dan
       tempat pemberangkatan tenaga kerja Indonesia dan “wisatawan
       pekerja” Indonesia ke luar negeri.
            Tingkat “keporousan” perbatasan Indonesia dengan negara
       tetangga terungkap ketika pada tahun 2004 dan 2005 Pemerintah
       Malaysia memulangkan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) ke
       Indonesia secara besar-besaran, ternyata pada tahun-tahun
       berikutnya masalah PATI di Malaysia ini tidak berkurang, dan
       masih banyak PATI asal Indonesia yang akhirnya dideportasi ke
       daerah entry point terdekat.
           Untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas penduduk atau
       tenaga kerja yang akan melintas batas, Pemerintah Malaysia dan
       Indonesia tahun 2005 sepakat membentuk Lembaga Pelayanan
       Satu Atap yang ditempatkan di 11 titik di daerah perbatasan
       Malaysia-Indonesia yaitu di Medan (Sumatera Utara), Tanjung
       Uban (Kepulauan Riau), Dumai (Riau), Entikong (Kalimantan
       Barat), dan Nunukan (Kalimantan Timur), juga di daerah lainnya



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                         24
                                                     Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




       seperti Jakarta (DKI     Jakarta), Semarang (Jawa Tengah),
       Surabaya (Jawa Timur),   Pare-pare (Sulawesi Selatan), Mataram
       (Nusa Tenggara Barat)     dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).
       Namun layanan Satu       Atap ini tidak berjalan sebagaimana
       diharapkan.
            Sambil terus-menerus meminta kepada Pemerintah Malaysia
       untuk menindak para majikan, agency dan calo-calo tenaga kerja
       yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia,
       dari pihak Indonesia perlu meningkatkan pengawasasan lalu
       lintas penduduk yang melintas perbatasan melalui pelabuhan
       tradisionil dan jalan-jalan tikus yang jumlahnya sangat banyak
       membentang dari sejak Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan
       Barat dan Kalimantan Timur.
           Kepolisian RI melalui program Polmas, keberadaan Bintara
       Pembina Desa (Babinsa), Satuan Polisi Pamong Praja dan
       lembaga masyarakat setempat perlu dikoordinasikan sehingga
       daerah-daerah yang rawan dengan lalu lintas ilegal ini dapat
       diawasi selain untuk pengawasan masalah TKI Bermasalah juga
       mencegah masuknya orang asing yang tidak berniat baik ke
       Indonesia.
       4)     Penanganan akar masalah
            Berbagai kekurangan melanda unsur atau kelompok
       masyarakat yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama telah
       menyebabkan terjadinya TKI Bermasalah. Kelompok masyarakat
       tersebut direpresentasikan oleh:
       • Masyarakat umum atau rakyat biasa.
       • Penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), ter-
         masuk di dalamnya pemerintah pusat dan daerah, kepolisian,
         kejaksaan, pengadilan, keimigrasian, instansi sektoral, rumah
         sakit, panti sosial, sekolah, perguruan tinggi, dan lain
         sebagainya.
       • Kelompok masyarakat yang dipresentasikan oleh LSOM.
       • Kelompok rentan (laki-laki, perempuan dan anak)
       • Pelaku pengiriman dan penempatan TKI ilegal.
       • Pengguna TKI.
       • TKI Bermasalah.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                        25
                                                          Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




           Masing-masing kelompok masyarakat tersebut mempunyai
       karakteristik tersendiri, sebagai berikut :
       • Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang beriman
         dan religius sehingga mempunyai kepedulian yang tinggi
         terhadap sesamanya, demokratis, terbuka, dan mereka tinggal
         di suatu wilayah yang dikenal subur dan kaya akan barang
         tambang demikian pula lautnya yang luas mengandung
         berbagai kekayaan laut yang tidak ternilai harganya.
           Akan tetapi saat ini bangsa Indonesia baru saja lepas dari krisis
           multi dimensi yang telah berlangsung lama dan pernah
           menurunkan status bangsa Indonesia dari berpendapatan
           menengah menjadi rendah, dan yang mendorong meningkat-
           nya kemiskinan di Indonesia. Karena kemiskinan itu, banyak
           anak sulit melanjutkan sekolah dan penduduk kurang
           mendapatkan informasi yang diperlukan. Kemiskinan moral
           (demoralisasi) juga terjadi dalam masyarakat yang mendorong
           meningkatnya berbagai tindak kejahatan di segala bidang. Di
           masyarakat juga masih kuat berlaku budaya patriarki yang
           menempatkan perempuan pada posisi subordinat, dan banyak
           di antaranya berperilaku bias gender. Masih ada adat, tradisi
           dan sosial budaya masyarakat yang dinilai “merugikan” seperti
           pernikahan dini, mendahulukan kepentingan anak laki-laki
           daripada perempuan, dan lain sebagainya. Pembangunan yang
           dilaksanakan dalam tiga dasa warsa terakhir telah mendorong
           transisi masyarakat agraris ke industri, yang diikuti dengan
           perubahan pola hidup yang cenderung konsumtif, yang tetap
           dicoba dipertahankan walaupun masih berada dalam situasi
           yang belum sepenuhnya lepas dari krisis.
       • Penyelenggara    negara     Indonesia    selain  mempunyai
         kewenangan dan sumber daya manusia (termasuk aparat
         Kepolisian dan TNI) yang cukup berkualitas, mempunyai
         anggaran dan berbagai fasilitas jaminan/layanan masyarakat
         (pemerintahan, sosial, pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan
         lain sebagainya) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,
         juga mempunyai kapasitas intelektual serta komitmen yang
         tinggi dalam penangangan TKI Bermasalah yang ditegaskan
         penetapan Keppres No. 106 Tahun 2004 tentang TK-PTKI,
         Inpres No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                             26
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




           Penempatan dan Perlindungan TKI, serta pembentukan
           BNP2TKI melalui Perpres No. 81 Tahun 2006 sebagai
           pelaksanaan amanat Undang-undang No. 39 Tahun 2004
           tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
           Namun demoralisasi ternyata juga melanda sebagian oknum
           penyelenggara negara. Ada oknum aparat yang terlibat dalam
           pemalsuan identitas penduduk, menjadi backing kejahatan
           terorganisir, atau bahkan terlibat dalam rantai kegiatan
           pengiriman TKI non-prosedural bahkan secara ilegal.
           Pemalsuan identitas penduduk mungkin terjadi karena
           administrasi kependudukan masih lemah. Social Security
           Number yang sedang dikembangkan masih belum dioperasio-
           nalkan secara nasional. Di samping faktor aparat, masalah
           perangkat penegakan hukum juga dinilai kurang mendukung
           sehingga penegakan hukum berkaitan dengan pelanggaran
           penempatan TKI dirasakan masih lemah. Faktor anggaran yang
           terbatas merupakan masalah klasik sehingga penanganan TKI
           Bermasalah yang memerlukan biaya besar, dinilai masih belum
           memuaskan.
       • Kepedulian masyarakat Indonesia yang direpresentasikan oleh
         lembaga swadaya dan organisasi masyarakat (LSOM), karena
         bukan merupakan institusi birokrasi, menjadi lebih mandiri,
         profesional, dan cepat tanggap terhadap masalah yang
         berkembang di masyarakat. Banyak di antara LSOM sangat
         peduli kepada nasib perempuan dan anak Indonesia yang
         masih banyak memerlukan perhatian.
           Walaupun demikian, kemandirian LSOM bukannya tak terbatas.
           Masalah anggaran seringkali menjadi hambatan utama, di
           samping jumlahnya yang masih relatif sedikit jika dibandingkan
           dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Sering
           kali keterbatasan dukungan anggaran menyebabkan LSOM
           membatasi ruang lingkup program dan ruang gerak mereka,
           serta jangkauan layanan yang mereka sediakan.
       • Dalam masyarakat Indonesia masih banyak terdapat kelompok
         rentan (laki-laki, perempuan dan anak-anak) yang pada
         umumnya adalah miskin, kurang pendidikan, kurang informasi,
         dan tidak mempunyai pekerjaan. Ada juga kelompok lain yang
         perilakunya materialistis konsumtif dan senang berfoya-foya



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           27
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




           yang menyebabkan mereka cenderung rentan terhadap
           bujukan untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Ada lagi
           kelompok lain yang karena adat atau tradisi, harus nikah dalam
           usia muda dan karena belum siap secara mental, seringkali
           pernikahan kandas dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi,
           mereka cenderung rawan terhadap bujukan untuk ikut mencari
           uang dengan cara menjadi TKI di luar negeri atau di luar
           daerah tempat tinggalnya.
           Beruntung mereka telah pernah menerima sedikit banyak
           pelajaran agama sehingga banyak di antaranya sangat religius
           dan beriman, yang mendorong mereka - jika ada kesempatan -
           untuk mencoba meraih kehidupan yang lebih baik.
       • Demoralisasi telah membawa sebagian masyarakat ingin hidup
         senang tanpa bekerja keras, dan kemudian memilih menjadi
         pelaku penyedia tenaga kerja dengan cara yang tidak benar,
         entah sebagai calo atau penampung atau penyalur tenaga kerja
         ilegal di dalam dan di luar negeri. Untuk tingkat penampung
         dan penyalur biasanya mempunyai dana besar dan mempunyai
         back up untuk mendukung usahanya. Karena perbuatannya
         melanggar hukum, membuat mereka berlaku gesit agar
         terhindar dari kejaran para penegak hukum. Tetapi karena
         mendatangkan untung yang besar, pekerjaan ini tetap menarik
         bagi sebagian orang untuk melakukannya.
       • Pengguna TKI Bermasalah pada umumnya mereka yang mau
         untung besar dengan biaya sedikit. Sering kali sengaja tidak
         membayarkan upahnya, dan jika pekerjaan dianggap tidak
         memerlukan tenaga lagi, mereka dilaporkan ke yang berwajib
         sehingga tertangkap dan dideportasi.
           Demoralisasi telah menyebabkan beberapa majikan TKIB
           berlaku tidak menghargai hasil kerja pekerjanya, sering
           melakukan kekerasan kepada TKIB, pelecehan seksual, dan
           memanfaatkan kondisinya yang tidak berdokumen untuk
           mengeksploitasi TKIB. Pemerintah setempat semestinya
           bertindak tegas kepada pengguna TKIB sehingga hasrat orang
           yang menyerempet-nyerempet bahaya mencari kerja ilegal di
           negeri orang menjadi berkurang. Jika tidak ada permintaan,
           pasti tidak ada yang datang untuk bekerja di luar ketentuan
           yang telah ditetapkan.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           28
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




       • TKI Bermasalah pada umumnya adalah laki-laki, perempuan
         dan banyak diantaranya adalah anak-anak di bawah umur
         walaupun seringkali dokumen kependudukannya menyatakan
         sudah di atas 18 tahun. Banyak di antaranya yang sudah
         menikah. Di antara mereka ada yang bernasib baik, menerima
         pendapatan yang walaupun untuk ukuran setempat di bawah
         standar, tetapi nilainya masih lebih tinggi dibandingkan jika
         mereka bekerja di daerah asalnya. Mereka juga senang karena
         mempunyai pengalaman kerja di luar negeri, dapat mengenal
         kebudayaan bangsa lain dan dapat menikmati berbagai
         kemajuan di daerah tempat kerjanya. Secara relatif mereka
         mempunyai kehidupan yang lebih baik, dan dalam beberapa
         hal menjadi tumpuan keluarga.
           Akan tetapi banyak pula yang menderita. Karena perlakuan di
           luar batas kewajaran, banyak yang cacat tubuh, sakit, bahkan
           meninggal dunia. Seringkali mereka menjadi apatis karena
           trauma fisik dan psikologis yang dideritanya baik selama proses
           rekrutmen, transportasi, di penampungan maupun setelah
           penempatan di tempat kerjanya, yang bukan berarti
           penderitaan akan berakhir. Kondisi tersebut membuat masa
           depan mereka, khususnya anak-anak dan remaja, menjadi
           suram dan tak berpengharapan.

            Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai kebijakan,
       program dan kegiatan dalam rangka mengatasi berbagai akar
       masalah yang menyebabkan terjadinya TKI Bermasalah. Di
       samping berbagai program yang berupaya membuka kesempatan
       kerja dan berusaha di pedesaaan, pemerintah juga berupaya
       meningkatkan kapasitas dan kompetensi calon TKI baik yang
       ingin bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini
       sejalan dengan salah satu tugas dari Keppres No. 106 tahun 2004
       untuk: “Mempersiapkan kembali TKIB menjadi Tenaga Kerja
       Indonesia yang berkualitas dan memenuhi persyaratan”, sebagai
       bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi
       nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia.
           Pembangunan manusia Indonesia diarahkan pada perbaikan-
       perbaikan dan penyelesaian persoalan-persoalan kronis yang
       menyangkut kualitas hidup manusia, seperti masalah kemiskinan,
       pendidikan, anak-anak dan remaja putus sekolah, buta aksara,



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            29
                                                     Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




       kesehatan, kematian ibu melahirkan, rawan pangan, kurang gizi
       dan gizi buruk, keterbatasan pelayanan air bersih, energi,
       transportasi dan komunikasi, termasuk mengatasi kesulitan akses
       masyarakat terhadap sumber-sumber permodalan dan pengem-
       bangan usaha.
            Dalam rangka itu, pemerintah telah meluncurkan 55
       program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
       masyarakat ke dalam Program Nasional Pemberdayaan
       Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang dilaksanakan di tingkat
       pedesaan dan perkotaan, yang diharapkan berdampak langsung
       dalam meningkatkan keberdayaan dan daya beli masyarakat
       miskin. PNPM diarahkan untuk meningkatkan lapangan kerja baru
       melalui pembangunan infrastruktur di pedesaan dan lingkungan
       kumuh di perkotaan, serta pengembangan usaha ekonomi
       produktif dengan melibatkan keluarga miskin termasuk kaum
       perempuan dalam perencanaan hingga implementasinya. Dengan
       disertai pertumbuhan ekonomi tahun demi tahun yang terus
       meningkat, diyakini angka kemiskinan semakin lama akan
       semakin     mengecil  yang    berarti  memperbaiki     Indeks
       Pembangunan Manusia.
            Pada tahun 2007, jumlah kecamatan yang dilibatkan dalam
       PNPM Mandiri sebanyak 2.891 kecamatan dengan pagu bantuan
       program sebesar Rp 500 juta per kecamatan. Pada tahun 2008,
       alokasi dana PNPM Mandiri sebesar Rp 7 triliun, dan akan
       dialokasikan untuk 453 kabupaten/kota, 3.988 kecamatan, dan
       16.417 desa/kelurahan tertinggal. Dengan itu diharapkan
       paradigma pembangunan manusia sebagai investasi sosial
       semakin memasyarakat, di samping mendorong lahirnya model
       pembangunan daerah, dan mendorong prakarsa daerah untuk
       meningkatkan pembangunan manusia sesuai dengan semangat
       otonomi daerah.
            Selain pemerintah, lembaga masyarakat seperti Yayasan
       Damandiri juga mengembangkan Program Posdaya (Pos
       Pemberdayaan Keluarga), yaitu suatu lembaga keswadayaan
       masyarakat di tingkat pedesaan dan pedukuhan, yang
       difungsikan sebagai sentral semua kekuatan pembangunan di
       pedukuhan yang dalam operasionalisasinya diperkuat dengan
       pendampingan, dan dukungan dana yang cukup tinggi.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                        30
                                                       Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




            Di samping PNPM Mandiri, Pemerintah juga meluncurkan
       Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan, pelayanan
       kesehatan gratis di Puskesmas dan Kelas II RS pemerintah atau
       RS swasta yang ditunjuk, bantuan tunai bersyarat (BTB) dalam
       bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), yang akan terus
       dilanjutkan. Berbagai program tersebut di atas secara khusus
       tidak disebutkan ditujukan kepada TKIB, tetapi TKIB sebagai
       warga masyarakat mempunyai hak yang sama dengan warga
       lainnya untuk dapat mengakses program-program pembangunan
       tersebut diatas, baik dalam rangka peningkatan pendidikan dan
       keterampilan maupun dalam meraih peluang kesempatan kerja di
       pedesaan tanpa harus menjadi pekerja migran - yang tanpa
       persiapan secukupnya - ternyata banyak mendatangkan
       permasalahan.

D.     Koordinasi Pemulangan TKIB
           Sebagaimana Juklak Pemulangan TKIB dari Satgas TK-PTKIB
       Pusat tahun 2004, mekanisme penyelenggaraan layanan kepada
       TKIB, di tingkat lapangan di luar negeri, dilaksanakan oleh
       Perwakilan RI setempat, sedang di dalam negeri dilaksanakan
       oleh Dinas-dinas yang tergabung dalam Posko/Satgas PTKIB
       Daerah, dengan didukung oleh anggaran masing-masing sektor
       dan APBD, untuk selanjutnya dikoordinasikan secara vertikal ke
       Pusat melalui mekanisme sektoral maupun melalui Pemerintah
       Daerah, kepada sektor induk di Pusat yang juga tergabung dalam
       Satgas TK-PTKIB. Namun mekanisme ini hanya berjalan sampai
       dengan tahun 2005, dan mengalami banyak hambatan karena
       Satgas PTKIB Daerah banyak yang tidak berhasil mereimburse
       dana talangan yang telah dipergunakan, kepada sektor induk di
       Pusat.
            Sejak tahun 2006, biaya pemulangan dan permakanan TKIB
       deportan dari Malaysia ke entry point Indonesia terdekat dibiayai
       oleh Pemerintah Malaysia, sementara untuk TKIB lainnya dibiayai
       oleh sponsor atau Perwakilan RI. Pemulangan TKIB baik deportan
       maupun lainnya dari entry point ke provinsi daerah asal didanai
       oleh Departemen Sosial cq. Direktorat Bantuan Sosial Korban
       Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, sedang biaya pemulangan
       dari provinsi ke kabupaten/kota daerah asal didanai dari dana
       dekonsentrasi Departemen Sosial di SKPD yang mengurusi
       masalah sosial di Provinsi.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                          31
                                                                  Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




            Berdasarkan data Departemen Sosial, sepanjang tahun 2007
       jumlah TKIB yang dipulangkan oleh Satgas PTKIB Daerah di
       seluruh Indonesia dan dilaporkan ke Departemen Sosial sebanyak
       36.315 orang. Jumlah tersebut belum termasuk TKIB yang pulang
       di luar yang dideportasi atau yang tidak tercatat karena pulang ke
       Indonesia melalui pelabuhan tradisionil atau melalui jalur-jalur
       tikus yang banyak terdapat di daerah perbatasan.

              Tabel 1.          Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya
                                dari Malaysia, tahun 2004-2007

                                      TKIB
          No.           Tahun                            Keterangan
                                     (Orang)
         1.             2004          356.256   TKIB amnesti dan deportasi.
         2.             2005          170.585   TKIB amnesti dan deportasi.
         3.             2006           30.604   TKIB deportasi.
         4.             2007           36.315   TKIB deportasi.
          Sumber: Media Center KMK, 2004-2006, Depsos, 2008.



       1)     Perwakilan RI Johor Bahru, Malaysia
                  Konsulat Jenderal RI sebagai Perwakilan RI di Johor
              Bahru, Malaysia, telah berupaya optimal dalam menangani
              TKIB melalui pendekatan tertentu tergantung pada
              permasalahan dan cara bagaimana TKI tersebut datang ke
              Malaysia.
              •    Penyelesaian permasalahan TKI yang masuk dengan
                   prosedur resmi dan memiliki job order, dapat dengan
                   mudah diselesaikan dengan pendekatan dan berkoordinasi
                   dengan aparat terkait, seperti Pejabat Buruh, Kepolisian,
                   majikan, PJTKI, Agency Pekerja, dengan mengacu kepada
                   hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam job order
                   serta Undang-undang Perburuhan setempat. Upaya
                   perlindungan yang dilakukan terhadap kasus-kasus
                   seperti ini mempunyai tingkat keberhasilan sampai lebih
                   dari 90%.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                                     32
                                                           Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              •    Penyelesaian permasalahan TKI yang masuk melalui calo/
                   tekong tanpa job order, berangkat sendiri, direkrut
                   langsung oleh majikan atau menggunakan visa pelancong,
                   mengalami kesulitan karena TKI tersebut dapat dikatakan
                   ilegal dari sisi Undang-undang Ketenagakerjaan RI yaitu
                   karena tidak melalui prosedur yang ditetapkan (tanpa job
                   order) dan tidak terdata di Perwakilan RI, namun legal
                   keberadaannya di Malaysia karena memiliki paspor dan
                   permit kerja yang sah.
                   TKI seperti ini sangat banyak di Malaysia dan sangat
                   rentan terhadap masalah ketenagakerjaan karena
                   walaupun memiliki permit yang sah tetapi tidak memiliki
                   kontrak kerja dengan majikan. Gaji, jam kerja, dan
                   kewajiban-kewajiban lain ditentukan sepihak oleh majikan
                   dan sering mengabaikan hak-hak pekerja lainnya seperti
                   misalnya kalau lembur, serta tunjangan lainnya. TKI
                   sering mengalami pengebirian hak-haknya oleh majikan
                   nakal.
                   Kasus ini sebagian besar menimpa TKI yang bekerja di
                   perladangan, perkebunan, peternakan dan konstruksi.
                   Upaya perlindungan dilakukan kasus per kasus, namun
                   sering hasilnya kurang optimal karena ketiadaan kontrak
                   kerja. Salah satu upaya yang ditempuh KJRI adalah
                   melakukan pendekatan kepada Syarikat Buruh di Malaysia
                   untuk membantu penyelesaian kasus TKI khususnya yang
                   bekerja di ladang kelapa sawit, karet dan perkebunan.
              •    Penyelesaian permasalahan TKI yang masuk tanpa
                   paspor, yang menjadi korban perdagangan orang
                   (trafiking), atau yang masuk secara legal tetapi kemudian
                   menjadi ilegal karena overstay, sangat sulit dilaksanakan
                   karena keberada-annya sulit dideteksi, selalu berpindah-
                   pindah tempat diatur oleh trafficker atau majikan nakal,
                   dalam keadaan tanpa dokumen dan diancam sehingga
                   korban tidak berani melapor kepada yang berwenang.
                   Bagi korban yang berhasil lari dan meminta perlindungan
                   ke KJRI dibantu dengan sebaik-baiknya dan bekerjasama
                   dengan aparat terkait, KJRI mengupayakan adanya sanksi




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                              33
                                                           Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                   hukum kepada trafficker atau majikan nakal tersebut.
                   Pemulangan TKI korban trafiking ke Indonesia, dilakukan
                   berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan juga dengan IOM.
                   TKI dengan status seperti tersebut di atas memang
                   sangat rentan terhadap tindakan eksploitasi yang
                   dilakukan oleh majikan karena keberadaannya yang ilegal
                   atau un-documented. Mereka digaji di bawah standar atau
                   tidak digaji sama sekali, atau pembayaran gajinya diulur-
                   ulur dan jika TKI mendesak, TKI tersebut dilaporkan ke
                   aparat sebagai pendatang haram. Mereka ditangkap dan
                   akhirnya dipenjara tanpa memperoleh hasil jerih
                   payahnya, namun jika mereka diam dan menerima
                   imbalan seadanya, majikan membiarkan-nya tinggal lama
                   di Malaysia untuk bekerja. Modus eksploitatif seperti ini
                   dapat dikategorikan sebagai bentuk modern slavery atas
                   TKI ilegal tersebut.
                   Kenyataan yang pahit memang menimpa para Pendatang
                   Asing Tanpa Ijin (PATI) di Malaysia yang jumlahnya
                   sekitar 600.000 pekerja asing dengan 70% di antaranya
                   adalah    TKI.  Mereka    menjadi     mangsa   (korban)
                   penangkapan Ikatan Relawan Rakyat (RELA) secara
                   semena-mena, akan tetapi sangat sedikit atau bahkan
                   tidak ada tindakan hukum kepada agency pekerja yang
                   menyalurkan    dan    kepada     majikan   nakal   yang
                   mempekerjakan TKI ilegal. Sesuai dengan asas keadilan,
                   penangkapan PATI seharusnya dibarengi juga dengan
                   penangkapan majikan nakal yang mempekerjakannya,
                   dan juga kepada agency pekerja yang menyalurkannya.
                   Pemerintah Malaysia menyatakan akan terus melaksana-
                   kan razia kepada PATI dan tidak akan melakukan program
                   pemutihan termasuk kepada TKI Bermasalah.
              •    Penyelesaian permasalahan TKI yang terkena kasus
                   pidana mendapat perhatian penuh dari KJRI dengan
                   memberikan perlindungan dalam bentuk pendampingan
                   dan pembelaan hukum melalui penyediaan lawyer
                   setempat,   dan  terus  mengikuti  dan  memantau
                   perkembangan kasus TKI dengan menghadiri sidang
                   pengadilan.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                              34
                                                          Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                   KJRI telah menyewa lawyer yang bonafid dan diketahui
                   mempunyai iktikad baik untuk membela TKI. KJRI juga
                   melakukan simulasi persidangan dengan bimbingan
                   lawyer untuk melatih TKI agar tidak shock pada saat
                   menghadiri persidangan yang sebenarnya. Upaya yang
                   dilakukan berhasil menyelamatkan dan atau pengurangan
                   hukuman bagi TKI yang terkena kasus berat. Dalam
                   memberikan perlindungan ini, KJRI tidak mencapuri
                   substansi persidangan.
              •    Penyelesaian permasalahan TKI yang ditahan, dipenjara
                   dan dideportasi yang jumlahnya mencapai puluhan ribu
                   orang, oleh KJRI diwujudkan dengan melakukan
                   pendekatan khusus kepada di Mahkamah PATI dan
                   Mahkamah Rendah atau pengadilan-pengadilan di Johor
                   dan sekitarnya. Pendekatan dan rayuan (himbauan) ini
                   telah menghasilkan pengurangan hukuman bagi PATI asal
                   Indonesia. Bagi PATI asal Indonesia karena tidak
                   mempunyai dokumen (undocumented), yang seharusnya
                   dipenjara maksimum 8 bulan, dapat dikurangi menjadi
                   sekitar 1-4 bulan, serta hukuman cambuk yang
                   seharusnya 4-6 kali cambukan dapat dikurangi menjadi
                   satu cambukan saja.
                   KJRI tidak dapat membantu permasalahan TKI yang
                   ditahan, karena deportasi TKI baru diketahui setelah ada
                   surat pemberitahuan dari Kantor Imigrasi setempat yang
                   memerlu-kan pengesahan KJRI sebelum dideportasi. KJRI
                   secara rutin melakukan pengechekan langsung pada PATI
                   yang diduga asal Indonesia yang akan dideportasi, yang
                   ada di penjara-penjara untuk memastikan bahwa yang
                   bersangkutan memang betul-betul WNI. Telah beberapa
                   kali terjadi, terdapat warga negara Myanmar, Kamboja,
                   Filipina, China dan Bangladesh yang mengaku sebagai
                   WNI dan mencoba ikut dideportasi ke Indonesia.
                   Kesibukan KJRI sejak 1 Juli 2007 semakin meningkat
                   untuk melakukan pengechekan seluruh PATI yang diduga
                   WNI di Semenanjung Malaysia yang pendeportasian-nya
                   dipusatkan melalui Pelabuhan Pasir Gudang di Johor
                   Bahru ke pelabuhan entry point terdekat di Indonesia
                   yaitu ke Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                             35
                                                          Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              •    Penyelesaian permasalahan TKI sebagai Penata Laksana
                   Rumah    Tangga    (PLRT),    dilakukan  KJRI   dengan
                   membentuk task force yang disebut ”Tim Buser”,
                   mengingat bervariasi, berbelit dan lamanya penyelesaian
                   berbagai kasus TKI PLRT oleh pihak terkait dan
                   penyelesaiannya di Mahkamah Malaysia.
                   Jumlah TKI PLRT di Malaysia mencapai ratusan ribu
                   orang, namun banyak yang bermasalah walaupun sudah
                   ada MoU antara RI-Malaysia yang ditandatangani 13 Mei
                   2006 di Bali. Perlindungan kepada PLRT dirasakan sangat
                   kurang, sementara pihak Malaysia terlihat enggan untuk
                   melaksanakan dan mensosialisasikan MoU tersebut.
                   Setiap minggu 15-30 orang TKI PLRT datang mengadu ke
                   KJRI melaporkan permasalahan seperti gaji tidak dibayar,
                   bekerja terlalu berat, pelecehan seksual, dibuang oleh
                   majikan di suatu tempat, penganiayaan/penyiksaan,
                   dijadikan sebagai pekerja seksual komersial (PSK), dan
                   lain-lain.
                   Tim Buser dibentuk tahun 2005 sebagai hasil pendekatan
                   KJRI kepada Ketua Polis Diraja Malaysia Johor yang
                   menyetujui penangkapan majikan nakal, yang pada
                   umumnya tidak membayar gaji TKI PLRT. Komponen Tim
                   Buser terdiri dari home staff, local staff KJRI dan
                   Kepolisian setempat yang bekerjasama menyelesaikan
                   permasalahan TKIB dengan majikan, baik melalui
                   penyelesaian secara kekeluargaan, secara perdata
                   maupun pidana. Tim Buser selama 2 tahun bertugas telah
                   membantu menyelamatkan uang TKI PLRT senilai lebih
                   dari Rp 8 milyar.
                   Sepanjang tahun 2007, KJRI telah membantu
              mengidentifikasi PATI asal Indonesia yang akan dideportasi,
              dan sebanyak 34.845 orang TKIB telah dideportasi oleh
              Pemerintah Malaysia melalui Johor Bahru ke Tanjungpinang.
              Akan tetapi jumlah PATI yang dipenjara Johor Bahru relatif
              tetap karena masuknya PATI yang baru. Menurut
              pengamatan, tidak semua deportan adalah ilegal namun
              tetap dideportasi dengan berbagai alasan. Pembuatan ID-
              Card oleh majikan yang diprogramkan oleh Pemerintah



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                             36
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              Malaysia belum dilaksanakan seluruhnya. Perlakuan kepada
              TKIB di penjara juga banyak yang mengalami kekerasan dan
              pemerasan. Terhadap hal ini, KJRI Johor Bahru telah
              menyampaikan protes kepada yang berwenang dan juga
              melalui ”KPK” Malaysia.

       2)     Satgas PTKIB Tanjungpinang dan Batam
                   Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau merupakan
              entry point terdekat untuk menerima TKIB deportan dari
              Johor Bahru Malaysia, di samping Batam, Tanjungbalai
              Karimun, dan Dumai (Prov. Riau). Satgas TKIB Tanjung
              Pinang melaporkan bahwa sebagai dampak kebijakan
              Pemerintah Malaysia yang memusatkan pedeportasian PATI
              asal Indonesia di Semenanjung Malaysia dilakukan via Johor
              Bahru ke Tanjungpinang, selama tahun 2007 ini telah
              menerima TKIB dari Johor Bahru, menampung dan
              memberangkatkan TKIB tersebut ke daerah asal yang
              jumlahnya mencapai 34.845 orang. Sementara ini, untuk
              menampung TKIB yang menunggu keberangkatan kapal
              PELNI ke Pulau Jawa (Senin dan Kamis), Satgas PTKIB telah
              bekerjasama dengan PPTKIS PT. Pinang Siam, namun masih
              memerlukan adanya sarana untuk anak-anak dan kendaraan
              operasional termasuk ambulance untuk mengangkut TKIB
              yang sakit.
                   Untuk tahun 2007, penanganan TKIB yang sakit ini
              menggunakan Askeskin, namun menurut petunjuk yang baru
              dari Askeskin, tahun 2008 Askeskin hanya diperuntukkan
              bagi penduduk miskin setempat yang didata oleh BPS yang
              disahkan oleh Walikota. Ketentuan baru ini akan menyulitkan
              pemberian layanan kesehatan kepada TKIB.
                  Dana operasional Satgas TKIB juga sangat terbatas
              padahal harus menangani jumlah TKIB yang melonjak, yang
              dideportasi dari Johor Bahru dan juga TKIB non-deportan
              yang masuk ke Tanjung Pinang.
                   Sementara itu Satgas PTKIB Batam melaporkan bahwa
              sebagai daerah industri, Batam memiliki 5 pelabuhan resmi
              dan 62 pelabuhan ”tikus” yang rawan untuk pengiriman TKI
              ilegal dan trafiking ke Singapura maupun Malaysia. Sebagai



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           37
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              daerah transit, Satgas TKIB Batam mengusulkan agar Pusat
              bertanggung jawab terhadap penanganan TKIB dari luar
              Batam, sedang APBD untuk penanganan penduduk lokal.
              Mengingat bahwa pemulangan TKIB hampir terjadi setiap
              waktu, maka dapat diusulkan anggarannya melalui SKPD
              dengan komposisi 70% berasal dari APBN dan 30% dari
              APBD. Untuk itu, diperlukan adanya petunjuk dari Satgas TK-
              PTKIB Pusat kepada Pemerintah Daerah mengenai hal ini.
                  Mengenai pengamanan daerah perbatasan, telah ada
              Peraturan Kapolri tentang Pengamanan Perbatasan Darat
              dan Pengamanan Pulau-pulau Terpencil yang dapat dijadikan
              dasar termasuk untuk mengendalikan pengiriman TKI ilegal
              melalui pelabuhan tradisionil atau jalan-jalan ”tikus” yang
              banyak terdapat di daerah perbatasan dengan Malaysia dan
              Singapura. Potensi Polmas, Babinsa, Satpol PP dan LSM
              setempat perlu didayagunakan sehingga lalu lintas penduduk
              dapat terawasi dengan baik termasuk kemungkinan
              masuknya teroris ke wilayah Indonesia.

       3)     Satgas PTKIB Pontianak dan Posko Entikong
                   Entikong adalah Pos Lintas Batas RI-Malaysia yang ada
              di Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang secara
              geografis berbatasan langsung dgn Malaysia (Sarawak)
              dengan panjang perbatasan ± 800 km. Di sepanjang
              perbatasan tersebut terdapat 3 pintu gerbang resmi Pos
              Lintas Batas, dan 64 jalan tikus yg memungkinkan untuk
              masuk keluarnya TKI ilegal dan juga untuk jalur
              perdagangan orang (trafficking in persons).
                   PATI asal Indonesia yang ada di Sarawak dideportasi
              oleh Pemerintah Malaysia ke wilayah Indonesia melalui
              Entikong yang dapat ditempuh dengan jalan darat sejauh
              330 km dari Pontianak. Mengingat bahwa Kalimantan Barat
              juga merupakan daerah transit masuknya tenaga kerja
              Indonesia dari luar Kalimantan Barat ke Sarawak Malaysia,
              maka Satgas PTKIB dibentuk di Pontianak dan membentuk
              Posko di Entikong untuk menangani pemulangan TKI
              Bermasalah.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           38
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                    Permasalahan TKIB tidak lepas dari permasalahan kete-
              nagakerjaan di Kalimantan Barat yaitu rendahnya kualitas
              tenaga kerja, terbatasnya sarana pendidikan dan pelatihan
              tenaga kerja, dan rendahnya kesempatan kerja di dalam
              negeri yang menyebabkan banyaknya TKI ilegal yang pergi
              ke Malaysia. Gedung Balai Latihan Kerja yang ada Entikong
              sejauh ini juga belum dimanfaatkan dengan optimal.
              Banyaknya TKI ilegal yang masuk ke Malaysia, menyebabkan
              mereka ditangkap dan dideportasi ke Indonesia melalui
              Entikong. Pedeportasian ini telah berlangsung bertahun-
              tahun yang mengindikasikan bahwa deportasi dengan segala
              eksesnya tidak menyurutkan niat pencari kerja Indonesia
              untuk masuk ke Malaysia dengan cara apapun, dan mencari
              pekerjaan di sana walaupun dalam kondisi ilegal, bergaji
              rendah, dan tidak ada jaminan kesehatan atau perlindungan
              jika terjadi sesuatu musibah.
                   Selama tahun 2007, Satgas PTKIB Kalimantan Barat
              telah membantu pemulangan TKIB sebanyak 2.000 orang
              (per 6 Desember 2007), yang berasal dari Kalimantan Barat
              1.227 orang dan yang berasal dari luar Kalimantan Barat
              sebanyak 773 orang.
                   Dalam rangka penanganan masalah TKIB, diusulkan
              adanya Prosedur Tetap (Protap), dan dukungan anggaran
              (APBN) yang cukup karena masalah TKI merupakan masalah
              nasional. Agar diperoleh pengendalian yang kuat, diperlukan
              adanya pemusatan anggaran di Pemerintah/Satgas PTKIB
              Provinsi. Selain menangani pemulangan TKIB, perlu juga
              diimbangi dengan langkah-langkah perbaikan selama pra-
              penempatan, proses penempatan, selama bekerja dan
              sesudah selesai bekerja dan kembali ke daerah asalnya.

       4)     Satgas PTKIB Nunukan
                  Nunukan adalah Pos Lintas Batas RI-Malaysia yang ada
              di Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, yang secara
              geografis berbatasan langsung dgn Malaysia (Sabah).
              Berbeda dengan Entikong yang dapat melalui jalan darat ke
              Sarawak Malaysia, dari Nunukan ke Sabah (Tawao) Malaysia,
              harus melalui jalur laut, menggunakan perahu selama sekitar




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           39
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              satu jam penyeberangan. Penduduk Nunukan sendiri tidak
              banyak, sehingga pencari kerja yang ke Malaysia melalui
              Nunukan adalah mereka yang berasal dari Sulawesi, Jawa,
              NTB, NTT dan sedikit sekali dari Kalimantan. Dari Nunukan
              ke daerah asal TKI, langsung ada pelayaran PELNI menuju
              Pare-pare, Makassar, Surabaya, Mataram dan Kupang,
              sehingga Satgas PTKIB dibentuk langsung di Kab. Nunukan.
                   Di wilayah Sabah memang banyak kesempatan kerja di
              bidang pertanian (perkebunan), dan menurut informasi
              majikan Malaysia lebih senang dengan TKI ilegal karena lebih
              murah dan lebih mudah dikendalikan. Namun dari sisi TKI,
              pekerjaan tersebut beresiko tinggi karena tidak ada jaminan
              kerja. Calo-calo tenaga kerja yang ada juga sering kali
              menyebabkan TKI tidak mendapat gaji. Walaupun demikian,
              para TKIB yang dideportasi ke Nunukan, banyak yang tidak
              mau kembali ke daerah asal dengan berbagai alasan dan
              berupaya kembali masuk ke Malaysia.
                   Satgas TKIB Nunukan yang dibentuk setiap tahun,
              bertugas menjemput dan mendata TKIB deportasi,
              memberikan layanan kesehatan melalui Askeskin, dan
              penyelesaian kasus-kasus TKIB dengan menggunakan
              dukungan dana dari Dinas Sosial. Untuk mendukung
              kegiatan ini, dana operasional Satgas TKIB dirasakan sangat
              minim. Dalam rangka pelayanan paspor, Nunukan telah
              mempunyai Kantor Imigrasi, namun tidak ada satupun
              Kantor Imigresen dari pihak Malaysia.
                   Menurut pengamatan Satgas TKIB Nunukan, tenaga
              kerja Indonesia umumnya berpendidikan rendah (< SD),
              tetapi hal tersebut malah disenangi majikan karena murah
              dan mudah diatur, dan mereka pada umumnya mempunyai
              kompetensi yang baik di bidang perkebunan kelapa sawit.
              Satgas    TKIB    Nunukan   mengusulkan    agar  program
              transmigasi (perkebunan) di Nunukan sebesar 50% dapat
              dialokasikan bagi TKIB.
                  Selama tahun 2007 (November), Satgas PTKIB telah
              membantu memroses paspor dan dokumen yang diperlukan
              untuk TKI sebanyak 68.638 orang, dan telah membantu
              menangani TKIB deportan sebanyak 5.589 orang.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            40
                                                          Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                    Dari jumlah tersebut hanya 88 orang yang mau pulang
              ke daerah asalnya, selebihnya memilih tinggal di Nunukan
              dan berupaya untuk dapat kembali masuk dan bekerja di
              Malaysia     mengadu     nasib   mencari   peruntungannya.
              Sebagaimana      karakter    orang  Sulawesi,   jika  telah
              menyatakan ingin keluar dari daerahnya dan telah dilepas
              secara adat, mereka enggan kembali ke daerah asal jika
              dinilai belum berhasil.
                   Di Nunukan juga terdapat fasilitas pendidikan untuk
              anak-anak TKI di Sabah yang mau menempuh pendidikan di
              sekolah Indonesia, antara lain di Pondok Pesantren Hidaya-
              tullah dan Sekolah Katolik Gabriele. Selain itu juga terdapat
              pondok pesantren Al Furqon di Pulau Sebatik, Kabupaten
              Nunukan, yang juga banyak menampung anak-anak TKI.

       5)     Satgas PTKIB Pare-pare
                   Kota Pare-pare sebagai Kota Jasa, Niaga, dan
              Pendidikan, berjarak 155 km dari Makassar dan merupakan
              kota besar kedua di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki
              pelabuhan     laut  besar   yang   disinggahi   kapal-kapal
              penumpang dan barang, yang menghubungkan kota besar di
              Jawa, Bali, Makassar, Balikpapan, Nunukan (Kalimantan
              Timur) dan Tawao (Sabah, Malaysia). Kota Pare-pare oleh
              Satgas TK-PTKIB Jakarta dinyatakan sebagai salah satu
              entry point pemulangan TKIB dari Malaysia khususnya yang
              berasal dari negara bagian Sabah.
                   Sepanjang tahun 2007, Satgas TKIB Kota Pare-pare
              telah menangani sebanyak 337 TKIB yang berasal dari
              Malaysia Timur (Sabah), dan mereka selanjutnya dipulang-
              kan ke kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan,
              di samping ke provinsi lain seperti Sulawesi Barat, Tengah
              dan Tenggara. Selain menangani pemulangan TKIB, Satgas
              TKIB Pare-pare juga telah mencegah pemberangkatan calon
              TKI yang diperkirakan akan menjadi TKIB karena akan
              berangkat menggunakan paspor dan visa kunjungan ke
              Malaysia via Nunukan. Sekitar 16 orang calon TKIB yang
              pada umumnya buruh tani, saat ini sedang berada di sentra
              penampungan, sementara 2 orang pengurus PJTKI yang
              akan memberangkatkan calon TKI tersebut, sedang dalam
              pemeriksaan oleh Kepolisian.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                             41
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                   Satgas TKIB Pare-pare sejauh ini masih mengacu
              kepada Juklak Pemulangan TKIB yang dikeluarkan oleh
              Satgas TK-PTKIB Pusat tahun 2004, sehingga dalam
              pelaksanaannya mengalami hambatan karena sejak tahun
              2006 biaya pemulangan dan permakanan sudah tidak lagi di
              Dep. Perhubungan tetapi dari Depsos.
                  Biaya operasional Satgas TKIB juga tidak dialokasikan
              dalam APBD, sehingga untuk pemulangan TKIB banyak
              menggunakan dana sektoral SKPD up Dinas Tenaga Kerja,
              Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kota Pare-pare.
              Untuk pemulangan TKIB ini, Satgas Pare-pare masih
              berhutang biaya pemulangan sebesar Rp 20 juta.
                   Di Pelabuhan Pare-pare, kondisi ruang penerimaan dan
              kantor Satgas TKIB juga sangat terbatas, para TKIB tersebut
              diangkut menggunakan kendaraan pribadi milik anggota
              Satgas TKIB ke penampungan, yang sebetulnya didesain
              sebagai sentra pemberdayaan TKI. Selanjutnya mereka
              dipulangkan ke daerah asalnya ke kabupaten sekitar Pare-
              pare (Sengkang, Sokei, Tator, Luwu), bahkan ke Sulawesi
              Tengah, Sulawesi Barat (Mamuju, Polman) dan sulawesi
              Tenggara (Buton, Mina). Dirjen Perhubungan pernah
              menjanjikan memberikan ambulance namun sampai dengan
              saat ini belum ada realisasinya.
                    Sebagai kota jasa, niaga dan pendidikan, Kota Pare-
              pare bekerjasama dengan Depnakertrans dan Jamsostek
              bermaksud mengembangkan Sentra Pemberdayaan TKI di
              suatu lahan seluas 4 hektar ditambah tanah cadangan seluas
              2 hektar untuk Balai Latihan Kerja. Tahun 2004, kelemba-
              gaan Sentra ini ditarik ke Pusat namun sampai dengan saat
              ini belum ada kelanjutannya, sehingga bangunan dan saluran
              air yang ada menjadi rusak karena tidak terpelihara. Untuk
              TKIB yang ada di penampungan, mereka diberikan air
              melalui mobil tangki. Pelayanan Satu Atap yang tahun 2005
              diujicobakan    di  Pare-pare,   sejauh  ini  belum    ada
              kelembagaannya, walaupun sudah ada Kantor Imigrasi,
              Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan KP3, sementara Pos
              Pelayanan dari BP2TKI belum ada, baru ada di Makassar. Di
              Pare-pare terdapat 10 Cabang PJTKI dengan 4 Cabang di
              antaranya aktif beroperasi.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           42
                                                       Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                   Untuk tujuan Malaysia Timur, banyak orang Bugis yang
              berniat merantau untuk mencari kerja ke sana, di samping
              ada kesamaan budaya, secara geografis jaraknya dekat ke
              Pare-pare, selain juga karena lapangan kerja di Sulawesi
              Selatan belum mencukupi, dan seandainya ada, hasilnya
              tidak seimbang dengan yang diiming-imingi jika bekerja di
              Malaysia. Orang Bugis yang berangkat merantau biasanya
              tidak akan pulang sebelum berhasil. Derasnya arus migrasi
              orang-orang Bugis ke Malaysia Timur ini sebesar 90%
              melalui Pare-pare, sementara hanya 10% yang melalui
              Makassar. Konsep Sentra Pemberdayaan TKI dimaksudkan
              untuk memberdayakan calon TKI melalui pelatihan-pelatihan
              dan kemudian bekerjasama dengan PJTKI menempatkan
              mereka bekerja ke luar negeri sesuai dengan job order dari
              negara penerima.
                   Satgas TKIB Pare-pare menginformasikan bahwa pada
              Januari-Februari 2008, akan ada pemulangan sekitar 6.000
              TKIB dari perkebunan (Pelda) di Sabah, dengan 3.000 di
              antaranya akan langsung dikembalikan ke Pare-pare. Pelda
              Plantation yang bersangkutan menghendaki mereka masuk
              kembali ke Malaysia sebagai TKI legal. Untuk itu, Satgas
              TKIB bermaksud bekerja sama dengan PJTKI setempat dan
              Agency di Sabah untuk memroses pengiriman kembali TKIB
              tersebut menjadi TKI yang legal dan memenuhi persyaratan
              (antara lain harus ada job order).

       6)     Satgas PTKIB Tanjungpriok
                   Satgas PTKIB Tanjungpriok dibentuk berdasarkan surat
              keputusan dari Departemen Sosial dan melibatkan berbagai
              sektor dan pengelola pelabuhan termasuk bekerjasama
              dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam
              penanganan TKIB. Satgas PTKIB Tanjung Priok telah
              mempunyai fasilitas ruang tunggu penumpang dengan daya
              tampung seribu orang, untuk menerima pengiriman TKIB
              dari seluruh daerah entry point di perbatasan, yang akan
              diteruskan ke daerah asal masing-masing menggunakan
              sarana angkutan darat atau laut. Satgas TKIB telah membina
              kerjasama yang baik dengan Perum DAMRI, PT. PELNI, dan
              RS Koja.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                          43
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                 Sepanjang tahun 2007, Satgas TKIP Tanjungpriok telah
              menerima sebanyak 12.537 orang TKIB dari Tanjungpinang
              dan daerah entry point lainnya, dan meneruskan
              pemulangan TKIB tersebut ke daerah-daerah di Pulau Jawa,
              Sumatera, Sulawesi, NTB dan NTT baik melalui jalan darat
              maupun melalui angkutan laut.
                   Namun Satgas TKIB sering mengalami kesulitan
              berkaitan dengan data TKIB yang berbeda antara manifes
              dari daerah pengirim dengan yang turun di Tanjung Priok.
              Satgas menyarankan adanya pengawalan dan perlakuan
              khusus di kapal, serta pembuatan berita acara penyerahan
              dari perusahaan pengangkut kepada Satgas TKIB, serta
              adanya kelengkapan sarana komunikasi perkantoran Satgas
              yang memadai

       7)     Satgas PTKIB Tanjungemas
                  Satgas PTKIB Tanjungemas Semarang yang dibentuk
              oleh Pemda setempat, telah didukung dengan dana
              operasional dari APBD walupun jumlahnya sangat terbatas.
                   Satgas PTKIB Tanjungemas menerima pemulangan TKIB
              dari Tanjungpriok yang dikirim melalui angkutan darat,
              karena angkutan laut jarang yang singgah di Semarang.
              TKIB yang daerah asalnya di Jawa Tengah tetapi jauh dari
              Semarang seperti di Tegal, Cilacap dan sebagainya langsung
              turun di daerah tersebut sehingga datanya tidak tercatat di
              Satgas Tanjungemas, Semarang.
                    Selama tahun 2007 (posisi 19 Desember) jumlah TKIB
              yang diterima Satgas Tanjungemas sebanyak 616 orang,
              laki-laki 384 orang dan perempuan 232 orang. Jumlah ini
              tidak termasuk yang turun dijalan, yang tidak diketahui
              karena tiadanya pemberitahuan dari Satgas PTKIB
              Tanjungpriok.

       8)     Satgas PTKIB Tanjungperak
                  Satgas PTKIB Tanjungperak Surabaya menerima
              pengiriman TKIB dari Tanjungpinang via Tanjungpriok
              melalui angkutan laut (PT.PELNI), selain yang dipulangkan
              melalui Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dan via
              Nunukan Provinsi Kalimantan Timur.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           44
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                   Setibanya di Tanjung Perak Surabaya, pendataan ulang
              dilakukan oleh Satgas PTKIB Jawa Timur, kemudian dengan
              Bus DAMRI diantar ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa
              Timur    untuk    diberi pengarahan    dan   permakanan.
              Selanjutnya diantar ke terminal bus Bungurasih untuk
              dipulangkan ke daerahnya masing-masing.
                  Jumlah TKIB tahun 2007 yang dipulangkan ke Jawa
              Timur, sampai dengan 22 Desember 2007 berjumlah 11.411
              orang, terdiri dari 11.390 orang Jawa Timur (laki-laki 8.419
              orang, perempuan 2.971 orang), serta 21 orang lainnya
              yang meneruskan perjalanan ke Bali, NTB dan NTT.
                   TKIB Jawa Timur mendapat bantuan dari Dinas Tenaga
              Kerja Jawa Timur, berupa bantuan akomodasi, konsumsi dan
              transpor pemulangan ke daerah asal sebesar Rp 25 ribu per
              orang. Sedangkan untuk TKI luar Jawa Timur akan menjadi
              tanggungan provinsi yang bersangkutan. TKIB Jawa Timur
              berasal dari hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur antara
              lain dari Kabupaten Sampang, Pamekasan, Sumenep,
              Bangkalan,     Jember,    Tulungagung,   Blitar,  Ponorogo,
              Trenggalek, Lumajang, Banyuwangi, Lamongan, Tuban,
              Bojonegoro, Probolinggo, Kediri, Malang, Nganjuk, Bondo-
              woso, Ngawi, Madiun, Surabaya, Situbondo, Magetan,
              Pacitan, Jombang, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo,
              dan lain-lain. Dari luar Jawa Timur, TKIB berasal dari Jawa
              Tengah, NTB, Bali, NTT dan Lampung.
                   Bagi TKIB yang sakit dan tidak bisa pulang, Satgas
              PTKIB mengantar hingga sampai tujuan dengan mobil dinas,
              serta dilengkapi dengan berita acara serah terima sebagai
              bukti tanggung jawab petugas yang mengantar. Dalam
              proses pemulangan para TKIB, mereka dikawal oleh petugas
              sampai di terminal bus Bungurasih saja, karena keterbatasan
              anggaran.
                    Pemerintah Jawa Timur terus berupaya memperbaiki
              mekanisme penempatan TKI di Malaysia agar hak-hak TKI
              terlindungi dan mendapatkan perlakuan yang bermartabat,
              antara lain melalui pelayanan satu atap. Pemerintah juga
              memberikan penilaian kepada PJTKI (Perusahaan Jasa
              Tenaga Kerja Indonesia) dan menindaknya jika melanggar



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            45
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              ketentuan penempatan tenaga kerja. Kepada TKIB deportan
              dilakukan pendataan ulang dan dibantu untuk melengkapi
              dokumennya, yaitu jika yang bersangkutan berniat kembali
              bekerja di Malaysia untuk memenuhi lowongan kerja sesuai
              permintaan.

E.     Koordinasi Pemberdayaan TKIB dan Calon TKI
       1)     Pemberdayaan eks TKIB
                  Departemen Sosial melalui Direktorat Bantuan Sosial
              Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Ditjen
              Bantuan dan Jaminan Sosial, berkepentingan untuk
              memberikan bantuan sosial dalam bentuk pemberdayaan
              kepada pekerja migran sejak dari pra, selama dan purna
              penempatan.
                   Pada pra-penempatan, banyak ditemui kasus percaloan,
              pemalsuan dokumen, penipuan job order, manipulasi usia,
              penyiapan tenaga kerja yang tidak memenuhi standar
              kompetensi, penampungan yang tidak layak, pemaksaan
              atas biaya pemberangkatan, meninggalkan hutang bagi
              keluarga yang ditinggalkan, pemerasan, jaminan kesehatan
              yang tidak layak, pelecehan seksual, keluarga terlantar,
              intimidasi, dan sebagainya.
                   Pada masa penempatan, berbagai masalah menimpa
              para TKI dalam bentuk penelantaran (gaji tidak sesuai
              kontrak, tidak memahami isi kontrak, gaji tidak dibayar,
              dipekerjakan pada pihak lain yang tidak sesuai kontrak,
              ketidakmampun menyesuai-kan diri dengan lingkungan kerja
              yang baru, rendahnya perlindungan kepada TKI, pengusiran,
              dan sebagainya), diskriminasi, eksploitasi ekonomi, seksual,
              penyiksaan/penganiayaan, dibiarkan dalam situasi ber-
              bahaya, penyanderaan dokumen oleh majikan, perlakuan
              salah (abuse) oleh majikan, dan sebagainya.
                   Pada masa purna penempatan, TKI menemui permasa-
              lahan sejak tiba di debarkasi hingga pemulangan ke daerah
              asalnya. Pada saat pemulangan, banyak yang mengalami
              pemerasan,     kurangnya    perlindungan   sosial,  tindak
              kekerasan, penipuan oleh calo angkutan, perampokan,
              perlakuan diskriminatif, penukaran valuta asing di bawah



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            46
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              nilai tukar, depresi, hamil di luar nikah, tidak mendapat
              jaminan asuransi, dan lain-lain. Sesampainya di daerah asal,
              banyak yang masih mengalami trauma psikososial akibat
              kekerasan yang diterimanya, penelantaran, ketidakmampuan
              memanfaatkan remintansi, disfungsional keluarga, dan lain-
              lain. Kajian Departemen Sosial (2006) melaporkan bahwa
              masalah sosial TKIB atau pekerja migran bermasalah yang
              berkaitan dengan tindak kekerasan sebesar 72,6%,
              ketidakmampuan menyesuaikan diri 17,9%, kesenjangan
              taraf kehidupan ekonomi 7,9% dan keretakan rumah tangga
              sebesar 1,66%.
                    Dalam rangka mengatasi masalah sosial pekerja
              migran,     Departemen      Sosial    membuat      program
              pemberdayaan pada tahap pra, selama dan purna
              penempatan. Program pemberdayaan pada tahap pra
              penempatan seperti sosialisasi kepada masyarakat dan
              pelatihan bagi calon pekerja migran (TKI), yang dilaksana-
              kan sendiri maupun bekerjasama dengan Depnakertrans dan
              BNP2TKI,    serta   pemberian    pinjaman    modal    untuk
              pemberangkatan yang disalurkan melalui bank dan
              dikembalikan    setelah   perkerja    migran  memperoleh
              pendapatan/gaji.
                   Pada masa penempatan, pekerja migran (TKI)
              mendapat pendampingan berupa pelatihan, supervisi,
              monitoring dan evaluasi. Bantuan sosial juga diberikan
              kepada keluarga pekerja migran (TKI) yang tidak mampu
              berupa pendampingan sosial, pelatihan, bantuan stimulan
              serta supervisi, monitoring, dan evaluasi. Kepada keluarga
              juga diberikan penyuluhan dan pendampingan dalam
              mengelola keuangan hasil pendapatan pekerja migran (TKI),
              termasuk pemberdayaan kepada anak pekerja migran yang
              tidak   mampu      berupa     bantuan     pendidikan   dan
              pendampingan.
                   Pada masa purna penempatan, TKI mendapat bantuan
              sosial berupa pendampingan proses pemulangan sampai ke
              tempat tinggal pekerja migran, serta pemberdayaan
              pemanfaatan     hasil pendapatan/gaji   selama   bekerja
              sebelumnya.    Khusus   untuk   pekerja   migran   (TKI)



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            47
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              Bermasalah, diberikan bantuan sosial berupa sosialisasi,
              need    assessment     kebutuhan    pengembangan usaha,
              pelatihan, pendampingan sosial, bantuan stimulan serta
              supervisi, monitoring dan evaluasi.
                    Dalam     rangka    meningkatkan     pelayanan   dan
              perlindungan kepada WNI di luar negeri (termasuk TKI),
              pada 29 Juli 2007, bertempat di KBRI Singapura, Menteri
              Luar Negeri RI meresmikan sistem “Pelayanan Warga”
              (Citizen Services) di 6 Perwakilan RI yaitu KBRI Singapura
              (pilot project), selanjutnya akan dibangun di KBRI Seoul,
              KBRI Bandar Seri Begawan, KBRI Amman, KBRI Doha dan
              KBRI Damaskus.
                   Pelayanan Warga adalah suatu sistem pelayanan melalui
              satu pintu di Perwakilan RI dengan harapan dapat
              memperkuat fungsi pelayanan bagi semua WNI melalui
              pendekatan kepedulian dan keberpihakan, agar Perwakilan
              RI dapat lebih sensitif, responsif, proaktif terhadap setiap
              permasalahan yang dihadapi WNI dan inovatif dalam
              penyelesaian masalah serta mendorong Perwakilan RI untuk
              memberikan pelayanan dan perlindungan yang prima (cepat,
              tepat, murah dan memuaskan). Operasionalisasi Pelayanan
              Warga didasarkan pada Peraturan Menteri Luar Negeri yang
              dilengkapi dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas
              Pelayanan Warga di Perwakilan RI yang memuat secara rinci
              langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pejabat
              Pelayanan Warga di dalam menjalankan fungsinya
              melakukan pelayanan WNI. Peraturan Menteri tersebut dapat
              menjadi masukan bagi penyusunan SOP penanganan TKIB.
                   BNP2TKI melaporkan bahwa sejak dibentuk bulan Maret
              2007, telah menempatkan Tim di Tanjung Priok untuk
              perlindungan TKI. Menurut BNP2TKI, TKIB merupakan akibat
              dari terbatasnya informasi yang diperoleh oleh calon TKI
              karena berdasarkan studi hanya 6% informasi berasal dari
              Pemerintah sedang 64% lainnya berasal dari calo-calo.
              Untuk itu, BNP2TKI melakukan upaya sosialisasi sampai di
              tingkat kecamatan.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            48
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                   BNP2TKI juga sedang melakukan stratifikasi terhadap
              832 Balai Latihan Kerja yang ada di Indonesia, dan untuk
              tahun 2008 bertekad mewujudkan “1 juta TKI dengan 1 juta
              ID-Card (Indonesia)”, untuk mengatasi hilangnya identitas
              TKI jika paspornya disimpan majikan, dirampas atau hilang.

       2)     Pemberdayaan Calon TKI
                   Penempatan TKI ke luar negeri merupakan program
              nasional untuk mengurangi pengangguran di dalam negeri
              yang cukup tinggi, dan telah dimulai sejak tahun 1980-an
              dengan menempatkan TKI ke Timur Tengah dan Malaysia.
              Pada saat sekarang, Pemerintah telah menempatkan TKI di
              16 negara (kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik) dengan
              jumlah TKI sekitar 3 juta orang.
                  Para calon TKI (CTKI) pada umumnya berasal dari
              kelompok marginal, lemah secara ekonomi, tingkat
              pendidikan rendah, kurang terampil, kurang informasi, dan
              kurang menguasai bahasa asing, sehingga peluang kerjanya
              sebagian besar (70%) di sektor informal yaitu sebagai
              penata laksana rumah tangga (PLRT), perawat orang tua
              jompo, sopir, dan sebagainya. Hanya sebagian kecil (30%)
              yang berpeluang bekerja di sektor formal seperti pekerja di
              sektor industri, perkebunan, konstruksi, teknologi informasi
              dan perhotelan.
                   Untuk dapat bekerja di luar negeri, CTKI dipersyarat-
              kan untuk: mempunyai paspor, mengikuti pelatihan, tes
              kesehatan, mempunyai visa kerja, membayar transportasi
              lokal, akomodasi dan konsumsi, tiket keberangkatan,
              asuransi TKI, biaya pembinaan TKI, dan jasa perusahaan
              yang jumlahnya cukup besar tergantung pada jenis pelatihan
              dan negara tujuan bekerja.
                   Kondisi ekonomi CTKI yang marginal menyebabkan
              mereka menggunakan jasa rentenir untuk membiayai proses
              rekrutmen dan pemberangkatannya, karena mereka belum
              mengetahui sumber pendanaan lainnya yang dapat
              membantu CTKI. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah
              mengupayakan kerjasama dengan pihak perbankan untuk
              pembiayaan proses rekrutmen, pengurusan dokumen,



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            49
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan kerja dan
              sertifikat kompetensi, serta biaya lainnya untuk penempatan
              CTKI.
                   Sejauh ini, pemerintah telah menjalin kerjasama dengan
              perbankan dalam rangka memberikan fasilitas kredit kepada
              CTKI yang akan bekerja ke luar negeri, khususnya
              penempatan ke Taiwan, yaitu: Bank Chinatrust Indonesia,
              Hua Nan Commercial Bank, Sunny Commercial Bank, dan
              Bank Mandiri (Persero) TBk. Terdapat Bank Perkreditan
              Rakyat (BPR) yang bersedia memberikan kredit untuk CTKI
              sebesar sekitar Rp 5,5 juta yaitu: PD. BPR Kulon Progo, PT.
              BPR Panca Artha Monjali, PT. BPR Gunung Kawi, PT. BPR
              Setia Karin Abadi, PT. BPR BKK Ungaran, PT. BPR Kota
              Pasuruan, PT. BPR Harta Tanamas (Jakarta), PT. BPR Bekasi
              Bina Tanjung Makmur, PT. BPR NTT, PT. BPR Bina Usaha
              Dana Kab. Flores Timur, PT. BPR Sumatera Utara, dan PT.
              BPR NTB. Sementara Bank yang sudah bekerjasama namun
              baru memberikan fasilitas kredit untuk TKI Purna, yaitu Bank
              Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia.
                   Kota Pare-pare di Provinsi Sulawesi Selatan yang
              terletak di pinggang Pulau Sulawesi di Selat Makassar,
              dengan fasilitas Pelabuhan Nusantara-nya, menjadikan Pare-
              pare sebagai pintu utama masuk dan keluarnya TKI di
              Kawasan Timur Indonesia dari dan atau ke luar negeri
              utamanya ke Sabah dan Sarawak Malaysia. Selain memiliki
              Kantor Imigrasi, Kantor-kantor Cabang PPTKIS, Lembaga
              Pelatihan Ketenagakerjaan, dan RSUD Andi Makkasau
              sebagai RS rujukan, Pare-pare juga mempunyai Sentra
              Pelayanan dan Penempatan TKI Kawasan Timur Indonesia
              (SP2TKI-KTI) yang telah diresmikan oleh Presiden RI pada
              tahun 2004.
                   Sebagai kota jasa, niaga dan pendidikan, pengem-
              bangan SP2TKI-KTI di suatu lahan seluas 4 hektar ditambah
              tanah cadangan seluas 2 hektar untuk Balai Latihan Kerja,
              merupakan suatu upaya yang strategis dalam mendukung
              penempatan TKI ke luar negeri, namun kelembagaan Sentra
              ini masih belum ditetapkan oleh Menteri negara PAN dan
              masih berada di bawah BP2TKI Makassar.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            50
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                   Ketidakjelasan status ini menyebabkan operasional dan
              pemeliharaan fasilitas yang ada menjadi terbengkalai,
              sehingga bangunan dan saluran air yang ada menjadi rusak
              karena tidak terpelihara. Saat ini bangunan Sentra
              dimanfaatkan     oleh   Satgas   PTKIB   Pare-pare   untuk
              menampung TKIB dengan fasilitas seadanya, sehingga untuk
              TKIB yang ada di penampungan, mereka harus diberikan air
              melalui mobil tangki.
                   SP2TKI-KTI ini mempunyai arti strategis mengantisipasi
              karakteristik masyarakat di Sulawesi Selatan, Tengah, Barat
              dan Tenggara yang senang merantau. Untuk tujuan Malaysia
              Timur, banyak orang Bugis yang berniat merantau untuk
              mencari kerja ke sana, di samping karena ada kesamaan
              budaya, secara geografis jaraknya dekat ke Pare-pare, selain
              juga karena lapangan kerja di Sulawesi Selatan belum
              mencukupi, dan seandainya ada, hasilnya tidak seimbang
              dengan yang diiming-imingi jika bekerja di Malaysia. Orang
              Bugis yang berangkat merantau biasanya tidak akan pulang
              sebelum berhasil. Derasnya arus migrasi orang-orang Bugis
              ke Malaysia Timur ini sebesar 90% melalui Pare-pare,
              sementara hanya 10% yang melalui Makassar. Konsep
              Sentra Pemberdayaan TKI dimaksudkan untuk member-
              dayakan calon TKI melalui pelatihan-pelatihan dan kemudian
              bekerjasama dengan PJTKI menempatkan mereka bekerja ke
              luar negeri sesuai dengan job order dari negara penerima.
                   Satgas TKIB Pare-pare menginformasikan bahwa pada
              Januari-Februari 2008, akan ada pemulangan sekitar 6.000
              TKIB dari perkebunan (Felda) di Sabah, dengan 3.000 di
              antaranya akan langsung dikembalikan ke Pare-pare. Felda
              Plantations yang bersangkutan menghendaki mereka masuk
              kembali ke Malaysia sebagai TKI legal. Untuk itu, Satgas
              TKIB bermaksud bekerjasama dengan PJTKI setempat dan
              Agency di Sabah untuk memroses pengiriman kembali TKIB
              tersebut menjadi TKI yang legal dan memenuhi persyaratan
              (antara lain harus ada job order). SP2TKI-KTI akan sangat
              berarti jika dapat memberikan pelayanan dan mampu
              meningkatkan keterampilan dan kelengkapan informasi yang
              diperlukan kepada para TKI yang dipulangkan tersebut




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            51
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              sehingga dapat kembali bekerja di Malaysia dalam status
              legal   dan   memenuhi   prosedur   penempatan    yang
              dipersyaratkan.

       3)     Pemberdayaan Anak-anak TKI
                   Pemberdayaan juga mencakup anak-anak TKIB, yang
              jumlahnya diperkirakan sebanyak 24.200 orang di Sabah,
              Malaysia Timur. Anak-anak ini lahir dari orang tua TKI yang
              statusnya ilegal tetapi sudah berada di Malaysia selama
              bertahun-tahun. Anak-anak ini hanya mempunyai surat
              keterangan lahir dari petugas setempat, sehingga statusnya
              menjadi mengambang dan karenanya tidak bisa masuk
              sekolah negeri kerajaan Malaysia.
                   Untuk mengatasi permasalahan anak-anak TKI di Sabah
              Malaysia yang tidak memperoleh akses pendidikan,
              Pemerintah Indonesia pada tahun 2006-2007 telah mengirim
              guru bantu ke Sabah, Malaysia sebanyak 109 orang, yang
              pelaksanaannya dilakukan melalui 4 tahap yaitu: Tahap I
              sebanyak 25 orang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus
              2006, Tahap II sebanyak 26 orang dilaksanakan pada
              tanggal 11 September 2006, Tahap III sebanyak 28 orang
              dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2007, Tahap IV sebanyak
              30 orang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2007. Para guru
              bantu tersebut ditempatkan di 79 pusat-pusat belajar yang
              tersebar di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Sabah,
              yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh HUMANA
              (Borneo Child Aid Society), sebuah lembaga swadaya
              masyarakat (Non Government Organization, NGO) yang
              bergerak di bidang pendidikan bekerja sama dengan KJRI
              Sabah. Tugas para guru tersebut adalah mengajarkan anak-
              anak TKI tentang ke-Indonesia-an yaitu tentang Pendidikan
              Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Sejarah, Bahasa
              Indonesia, dan Geografi Indonesia, agar mempunyai
              pengetahuan tentang tanah airnya, di samping pelajaran
              membaca dan berhitung.
                   Saat ini anak-anak TKI yang memperoleh layanan
              pendidikan melalui pusat-pusat belajar HUMANA sekitar
              5.700 anak dari sekitar 24.200 anak-anak TKI di Sabah
              Malaysia, sehingga diperkirakan masih sekitar 18.300 anak
              TKI yang belum terlayani.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           52
                                                       Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                   Tahun 2008 sebanyak 51 orang guru akan mengakhiri
              masa tugas, bagi guru yang tidak bersedia melanjutkan akan
              dicari guru pengganti, dan untuk memperlancar pelaksanaan
              tugas para guru, pada tahun 2008 akan dikirim seorang guru
              senior yang berfungsi sebagai koordinator dan supervisor.
                   Pendidikan pada anak-anak TKI juga diberikan melalui
              keikutsertaan mereka belajar di sekolah-sekolah di
              perbatasan di Kabupaten Nunukan, sebagaimana yang
              diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Hidayatullah dan
              Sekolah Katolik Gabriele yang banyak menampung anak-
              anak TKI. Lembaga lain yang berpartisipasi antara lain
              adalah Susteran PRR, LPA Aisyiah dan lain-lain yang
              memberikan pendidikan dan pembinaan spiritual pada anak-
              anak TKI. Departemen Agama juga telah memberikan
              bantuan dana kepada pondok pesantren Al Furqon di Pulau
              Sebatik, Kabupaten Nunukan, yang juga banyak menampung
              anak-anak TKI.
                   Rencana pendirian Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu
              (SIKK) perlu dipercepat sehingga pemenuhan hak anak-anak
              TKI tentang pendidikan dapat segera terpenuhi. SIKK
              diharapkan menjadi pusat pendidikan Indonesia di wilayah
              Sabah yang memayungi pusat-pusat belajar bagi anak-anak
              TKI yang tersebar di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di
              Sabah, Malaysia.

F.     Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
           Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan selain dengan
       melaksanakan kunjungan kerja ke lapangan, juga dilakukan
       menggunakan sarana komunikasi dan informasi yang tersedia
       seperti melalui telepon, faksimili, dan internet.
       • Medan adalah exit dan entry point bagi pengiriman TKI dan
         penerimaan TKIB dari Malaysia, yang berasal dari Sumatera
         Utara dan dari daerah lain. Maraknya pengiriman TKI melalui
         Medan dapat diindikasikan dari adanya 12 PPTKIS (Perusahaan
         Pengerah TKI Swasta) dan 65 Cabang PPTKIS di Medan. Untuk
         menangani pemulangan TKIB, dibentuk Satgas PTKIB Medan
         dan Posko PTKIB di Pelabuhan Belawan, yang untuk tahun
         2007 telah mendapat dukungan dana operasional dari APBD.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                          53
                                                      Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




           TKIB deportan asal Sumatera Utara, dipulangkan dari Malaysia
           ke Medan melalui Tanjungpinang.
           Selain sebagai tempat pemberangkatan TKI legal dan prose-
           dural, Medan juga dikenal sebagai tempat pemberangkatan TKI
           non-prosedural karena banyak WNI yang bermaksud bekerja
           ke luar negeri menggunakan visa kunjungan sementara, dan
           bahkan TKI ilegal tanpa dokumen, baik yang berasal dari
           Sumatera Utara maupun dari daerah lain. Sering terjadi
           pengiriman TKI yang masih di bawah umur (kurang dari 21
           tahun).
           Untuk mengurangi terjadinya TKIB di kemudian hari, tahun
           2008 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan lebih memprio-
           ritaskan pengiriman TKI sektor formal ke Malaysia untuk
           mengisi berbagai peluang kerja di sektor-sektor penting di
           negara tersebut, dengan meningkatkan mutu pelatihan dan
           pengajaran di Balai Latihan Kerja Sumatera Utara.
           Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan meningkatkan
           Pelayanan Satu Atap yang sudah dimulai sejak tahun 2005,
           untuk mempercepat pengurusan paspor TKI. Selain untuk
           mempermudah, kebijakan pelayanan satu atap juga dimaksud-
           kan untuk lebih memfokuskan perlindungan dan penanganan
           terhadap TKI yang memiliki masalah di negara penempatan.
           Selain menerapkan pelayanan satu atap, Pemerintah Provinsi
           Sumatera Utara juga telah membentuk Posko Penanganan
           Pemulangan TKI Bermasalah, yang sejak 2005-2007 telah
           menangani 1.521 kasus TKI Bermasalah. Selain itu ada pula
           Pos Pengendalian Pelayanan Pemberangkatan yang telah
           menangani 51.663 TKI, dan pelayanan pemulangan sebanyak
           19.125 TKI.
       • Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau memerlukan
         perhatian Satgas TK-PTKIB Pusat karena sejak semester II
         tahun 2007, Pemerintah Malaysia mengambil kebijakan untuk
         memusatkan pemulangan deportan TKIB dari Semenanjung
         Malaysia melalui Johor Bahru dan kemudian mendeportasimya
         ke entry point Indonesia terdekat yaitu ke Tanjung Pinang. Hal
         ini telah menyebabkan Satgas TKIB Tanjung Pinang menjadi
         lebih berat beban kerjanya, kekurangan biaya penampungan
         dan pemulangan, serta biaya operasional Satgas TKIB.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                         54
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




           Pemulangan TKIB dari Malaysia melalui Tanjung Pinang telah
           mencapai 34.845 orang, dan menurut informasi dari Satgas
           Pelayanan dan Perlindungan WNI Perwakilan RI Johor Bahru,
           Malaysia, jumlah TKIB yang akan dipulangkan (dideportasi)
           tahun 2008 diperkirakan mencapai 80.000 orang. Hal ini
           memerlukan pengaturan kembali Petunjuk Pelaksanaan
           Pemulangan TKIB dan Keluarganya dari Malaysia (Oktober
           2004), termasuk dengan adanya Peraturan Presiden No. 81
           Tahun 2006 tentang BNP2TKI, sehingga penanganan TKIB
           dapat berlangsung dengan lebih baik.
           Sebagai daerah transit, pengiriman TKI ke luar negeri di
           Tanjung Pinang dilakukan oleh 3 PPTKIS yang salah satunya
           adalah PT. Pinang Siam, yang memiliki Balai Latihan Kerja Luar
           Negeri (BLKLN) di Tanjung Pinang.
           Satgas PTKIB Tanjungpinang ternyata belum memiliki tempat
           penampungan sehingga untuk sementara memanfaatkan
           tempat penampungan milik PPTKIS PT. Pinang Siam untuk
           menampung TKIB selama menunggu kedatangan kapal PELNI
           yang membawa mereka ke daerah asalnya di Pulau Jawa,
           Sulawesi, Sumatera, NTB dan NTT. Kebetulan PT. Pinang Siam
           adalah perusahaan yang mendapat kontrak dari Pemerintah
           Malaysia untuk mengangkut TKIB dari Johor Bahru ke Tanjung
           Pinang, sehingga kerjasama tersebut membantu penghematan
           biaya. Biaya sarana dan prasarana penampungan ditanggung
           PT. Pinang Siam, sedang biaya permakanan dari Departemen
           Sosial melalui Satgas TKIB Tanjung Pinang. Selama di
           penampungan, TKIB dijaga oleh Satpol PP Tanjung Pinang.
           Banyak di antara TKIB tersebut menyatakan akan segera
           kembali ke Malaysia kapan waktu sudah selesai mengurus
           persuratan yang diperlukan. Sebagian menyatakan bahwa
           keluarganya masih ada di Malaysia sehingga harus kembali,
           sebagian lainnya ingin kembali ke Malaysia karena tergiur upah
           yang tinggi dibanding di Indonesia, walaupun pada
           kenyataannya upah yang tinggi tersebut tidak dapat dibawa
           pulang ke Indonesia karena tidak dibayarkan majikan atau
           dirampas oleh Rela. Sebagian lagi merasa malu untuk pulang
           ke daerah asalnya jika belum dapat menunjukkan hasil kerja di
           luar negeri.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           55
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




           Dengan posisinya sebagai daerah entry point utama penerima
           TKIB deportan dari Johor Bahru Malaysia, Satgas PTKIB
           Tanjungpinang menyarankan: (a) Juklak pemulangan TKIB
           dengan adanya BNP2TKI atau BP3TKI di daerah (b)
           pembentukan Satgas PTKIB Provinsi Kepulauan Riau (c)
           dukungan pembangunan tempat penampungan TKIB (d)
           dukungan APBN untuk operasional Satgas PTKIB Tanjung-
           pinang dan pelayanan kepada kesehatan, permakanan,
           transportasi,   dan    pengawalan     TKIB   (e)   peningkatan
           pengawasan pelabuhan tradisionil dan jalan-jalan tikus yang
           banyak terdapat di Tanjungpinang (f) peningkatan administrasi
           kependudukan (g) pengetatan prosedur pemberangkatan TKI
           (syarat, prosedur, hak-hak dan kewajiban TKI, dan MoU
           dengan daerah asal) (h) sosialisasi perencanaan ketenaga-
           kerjaan yang jelas, informasi ketersediaan kesempatan kerja di
           Malaysia (dan luar negeri lainnya), pengupahan, alamat-alamat
           penting di Malaysia, dan informasi lainnya yang diperlukan.
       • Walaupun tidak sebanyak menerima TKIB sebagaimana
         Tanjungpinang, Satgas PTKIB Batam dan Tanjungbalai Karimun
         tetap memberikan pelayanan sebagaimana mestinya kepada
         TKIB, yang pada umumnya bukan deportan tetapi TKIB yang
         dipulangkan oleh majikan atau melalui Perwakilan RI Johor
         Bahru atau Singapura.
           Sebagai daerah transit, Satgas TKIB Batam mengusulkan agar
           Pusat bertanggung jawab terhadap penanganan TKIB dari luar
           Provinsi Kepulauan Riau, sedang APBD untuk penanganan
           penduduk lokal. Mengingat bahwa pemulangan TKIB hampir
           terjadi setiap waktu, maka dapat diusulkan anggarannya
           melalui SKPD dengan komposisi 70% berasal dari APBN dan
           30% dari APBD. Untuk itu, diperlukan adanya petunjuk dari
           Menko Kesra kepada Pemerintah Daerah mengenai hal ini.
       • Sebagai daerah asal TKI dan daerah transit menuju Sarawak,
         Malaysia, Satgas PTKIB Kalimantan Barat di Pontianak serta
         Posko TKIB Entikong dan Balaikarangan banyak menerima
         TKIB baik yang berasal dari Kalimantan Barat (Sambas,
         Pontianak, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Kota
         Pontianak) maupun dari Jawa, Sulawesi, NTB dan NTT. Posko
         TKIB Entikong menangani TKI asal Kalimantan Barat, sedang




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           56
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




           Posko TKIB Balaikarangan menangani TKIB dari luar
           Kalimantan Barat yang pemulangan ke daerah asalnya
           memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal.
           Pemulangan TKIB ke daerah asal merupakan alternatif terakhir,
           karena jika pada kenyataanya tenaga TKIB dibutuhkan, mereka
           bisa kembali bekerja di Sarawak setelah mengurus dokumen
           ketenagakerjaan.
           Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui konsep Border
           Development Center (BDC) telah mengambil langkah ke depan
           dengan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah
           Entikong, guna meningkatkan kualitas dan kemampuan TKI
           untuk memenuhi kebutuhan konsumen pengguna jasa. Letak
           BLK yang berdekatan dengan negara tujuan TKI, diharapkan
           cepat mendapatkan informasi tentang kebutuhan pasar tenaga
           kerja serta persyaratan kualifikasi yang diperlukan, yang akan
           dipenuhi melalui pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja
           yang siap pakai.
           Di daerah perbatasan juga akan dibangun Kantor Pelayanan
           Administrasi dan Hukum bagi TKI, sehingga permasalahan
           administrasi dan hukum yang dihadapi para TKI dapat segera
           diatasi. Dalam kawasan BDC juga akan dibangun perumahan
           tenaga kerja untuk menampung TKI yang bekerja pergi pulang
           yaitu siang bekerja di Serawak, sore harinya kembali ke tempat
           tinggal mereka. Dengan demikian mereka tidak terpisah dari
           keluarga sehingga persoalan sosial dapat diperkecil.
       • Nunukan merupakan pintu masuk resmi yang terdekat ke
         wilayah Sabah, Malaysia, akan tetapi masih banyak terdapat
         jalan-jalan tikus di sepanjang perbatasan Kabupaten Nunukan
         dengan Malaysia, yang dapat ditempuh melalui jalan darat
         maupun laut. Kondisi ini juga membuka peluang keluar
         masuknya TKI non-prossedural dan bahkan TKI ilegal yang
         rentan menjadi TKIB. Para pencari kerja tersebut masuk ke
         Malaysia melalui Tawau, yang ditempuh sekitar satu jam
         perjalanan dengan ferry cepat dari Nunukan.
           Perjalanan dari Nunukan tidak dikenai biaya fiskal, dan banyak
           agency pekerja di Tawau yang manjual jasa mencarikan
           pekerjaan sebagai pembantu, baby sitter, sopir atau pekerja
           perkebunan dengan imbalan 20% dari gaji per bulan. Bekerja
           sebagai pembantu di Tawau, menerima gaji minimal RM 1.000
           atau sekitar Rp 2,8 juta sebulan.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           57
                                                       Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




           Banyak TKI yang telah lama tinggal di Sabah terutama mereka
           yang bekerja di perkebunan setempat, yang kemudian
           berkeluarga dan beranak pinak. Anak-anak TKI ini banyak yang
           status kewarganegaraannya tidak jelas karena hanya
           mempunyai surat keterangan lahir dari rumah sakit. Mereka ini
           tidak bisa masuk ke sekolah negeri Malaysia, sehingga
           beberapa LSM asing seperti HUMANA (Borneo Child Aid
           Society) tergerak memberikan pendidikan secara informal.
           Salah satu LSM yang berasal dari Indonesia adalah Forum
           Peduli Pendidikan Anak Indonesia (FPPAI) yang berdiri awal
           tahun 2007, dan telah membuka SD Budi Luhur 1,2, dan 3 di
           Keningau, Sabah. SD ini sekarang telah mempunyai 360 murid
           dari suku Toraja, Bugis, Jawa dan Timor, dan sehari-hari
           dikelola oleh 10 orang guru yang dibiayai dari sumbangan
           murid. Kegiatan LSM FPPAI ini semakin memperkuat upaya
           pendidikan anak-anak TKI yang dilakukan oleh Pemerintah
           dengan mengirim 109 guru Indonesia ke Sabah dan upaya
           pendirian Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu.
           Di samping yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren
           Hidayatullah di Nunukan, Pondok Pesantren Al Furqon di Pulau
           Sebatik, dan Sekolah Katholik Gabriele di Nunukan yang
           memberikan pendidikan sekaligus menampung anak-anak TKI,
           Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga berniat mendirikan
           sekolah terpadu SD-SMP Satu Atap di Nunukan yang dilengkapi
           dengan asrama sehingga anak-anak TKI di Sabah dapat
           mengenyam pendidikan Wajar 9 Tahun. LSM Asah Pena Kaltim
           juga akan mengupayakan pendidikan kesetaraan di Nunukan
           untuk anak-anak TKI yang ada di Sabah, Malaysia.
       • Pare-pare dengan pelabuhan Nusantaranya, dan letaknya yang
         strategis di Selat Makassar, membuat kota pantai ini menjadi
         pusat pemberangkatan TKI dari wilayah Sulawesi: Selatan,
         Tengah, Barat, dan Tenggara. Lalu lintas laut melalui Pare-pare
         cukup ramai karena setiap minggu ada 11 kapal yang melayani
         jalur Parepare-Nunukan, termasuk tiga kapal PELNI, yakni KM.
         Leuser, KM. Tidar dan KM. Binaiya. Setiap tahun, jumlah
         penumpang ke Nunukan rata-rata 200.000 penumpang.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                          58
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




           Pada tahun 2004, Pemerintah memulai langkah untuk memper-
           siapkan Pare-pare menjadi pintu masuk penempatan TKI ke
           Sabah, Malaysia Timur, dan menjadikan Kota Pare-pare
           sebagai Pusat Pelayanan Penempatan dan Pemulangan (P4)
           TKI Malaysia Timur, khususnya Sabah. Guna merealisasikan
           rencana ini, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
           meminta agar semua calon TKI yang akan ditempatkan ke
           Sabah, menggunakan fasilitas yang telah tersedia di Pare-pare.
           Di hamparan lahan berbukit seluas 6 ha, telah dibangun tempat
           penampungan TKI dengan kapasitas sekitar 400 orang,
           bangunan perkantoran dan rencananya bangunan Balai Latihan
           Kerja. Di tempat ini, para calon TKI lebih dulu dilatih sesuai
           dengan keahlian yang dibutuhkan untuk kemudian ditempatkan
           sesuai dengan job order dari pengguna TKI. Dengan demikian,
           selain mendapat perlindungan hukum, para TKI dapat
           menikmati dengan utuh penghasilannya di Malaysia.
           Untuk pengurusan dokumen yang diperlukan TKI, Pare-pare
           telah memiliki layanan satu atap bagi para calon TKI dengan
           prosedur yang mudah dan murah. Pare-pare juga telah
           mempunyai RSU Makkasau yang telah memiliki persyaratan
           cukup untuk menjadi Rumah Sakit Pusat Medical Chek Up
           (MCU) bagi TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
           Dengan sarana dan prasarana yang ada seperti Laboratorium,
           radiologi, dan pemeriksaan fisioterapi serta dukungan 375 tim
           medis, 11 dokter spesialis dan 11 keahlian, RSU Makkasau siap
           memberikan pelayanan secara pofesional. RSU Makkasau perlu
           menyurat ke Departemen Kesehatan untuk mendapat akredi-
           tasi sebagai RSUP MCU bagi TKI di Kawasan Timur Indonesia.
       • Tanjungpriok adalah pelabuhan utama yang berada di Ibukota
         RI sehingga menjadi jendela bagi masyarakat yang
         menunjukkan penanganan TKIB secara bermartabat dan
         selamat yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan
         lembaga masyarakat yang peduli. Departemen Sosial yang
         bertugas memberikan bantuan sosial kepada pekerja migran
         bermasalah, kemudian membentuk Satgas/Posko Pemulangan
         Pekerja Migran Bermasalah dan Keluarganya di Tanjungpriok,
         yang beranggotakan dinas/instansi terkait termasuk LSM dan
         Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           59
                                                       Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




           Masalah pendataan termasuk komunikasi data antar Satgas
           PTKIB di daerah entry point dengan Satgas PTKIB Tanjungpriok
           dan dengan Satgas PTKIB daerah transit/asal, dinilai agak
           terhambat karena ketiadaan alat komunikasi di Posko PTKIB
           Tanjungpriok. Petunjuk teknis pendataan yang hanya
           didasarkan pada wawancara tanpa dilengkapi dengan data
           biometrik, dirasakan kurang akurat sehingga seringkali daerah
           asal TKIB menjadi tidak jelas dan dengan demikian
           menyulitkan penyiapan moda transportasinya, dan dalam
           berkomunikasi dengan aparat di daerah asalnya.
       • Pelabuhan Tanjungemas di Semarang, Jawa Tengah, tidak
         tentu disinggahi setiap kapal PELNI yang datang dari Jakarta,
         sehingga TKIB asal Jawa Tengah sering harus turun di
         Pelabuhan Tanjungpriok Jakarta untuk kemudian dipulangkan
         menggunakan Bus DAMRI ke daerah asalnya. Kondisi ini
         menyebabkan TKIB yang daerah asalnya di bagian barat Jawa
         Tengah dan jauh dari Semarang tidak lapor ke Satgas TKIB
         Tanjungemas Semarang. Sementara manifes TKIB yang
         bersangkutan tidak ditembuskan ke Satgas PTKIB Semarang,
         sehingga data tentang pemulangan TKIB sampai ke daerah
         asalnya menjadi tidak jelas dan akurat.
       • Pelabuhan Tanjungperak menjadi tujuan pemulangan TKIB asal
         Jawa Timur. Setelah didata ulang dan diberikan pengarahan
         oleh aparat Satgas PTKIB Tanjungperak, serta istirahat dan
         makan, TKIB kemudian diantarkan ke terminal bus untuk
         diberangkatkan ke daerah asalnya masing-masing. Kepada
         TKIB diberikan uang saku sekedarnya (Rp 25.000) sebagai
         bekal perjalanan sampai ke tempat tinggalnya. Perlakuan
         Satgas PTKIB Jawa Timur seperti ini mungkin perlu
         dipertimbangkan untuk diberlakukan secara nasional.
       • Sementara itu, Pelabuhan Lembar, Mataram, Nusa Tenggara
         Barat, sebetulnya banyak menerima TKIB yang berasal dari
         NTB. Namun sejauh ini masih belum terkomunikasikan dengan
         baik dengan Satgas TK-PTKIB Pusat dan Satgas PTKIB lainnya.
       • Terkait dengan kebijakan Pemerintah Malaysia untuk memusat-
         kan pemulangan deportan TKIB dari Semenanjung Malaysia
         melalui Johor Bahru, telah menambah beban kerja Perwakilan
         RI di Johor Bahru.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                          60
                                                       Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




           Sehubungan dengan itu, diperlukan adanya penguatan baik
           personil maupun sumber daya lainnya sehingga tambahan
           beban tugas yang terjadi tidak mengganggu kinerja Citizen
           Service yang telah dirintis oleh Departemen Luar Negeri untuk
           dibentuk di Perwakilan RI dalam memberikan pelayanan dan
           perlindungan kepada WNI termasuk TKI di luar negeri.
           Perwakilan RI Johor Bahru melaporkan bahwa Malaysia sangat
           tergantung kepada pekerja migran, yang memerlukan 400-450
           ribu pekerja asing di semua sektor. Johor Bahru sendiri tahun
           2008 memerlukan sekitar 800 ribu pekerja asing untuk
           membangun Wilayah Pembangunan (Ekonomi) Iskandar di
           bagian selatan kawasan tersebut yang luasnya tiga kali lipat
           luas Singapura.
       • Masalah TKIB juga membebani Perwakilan RI di Kuala Lumpur
         yang menangani sekitar seribu kasus TKIB setiap tahunnya.
         Walaupun sudah ada Undang-undang No. 39 Tahun 2004
         tentang PPTKLN, Perpres No. 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI,
         dan MoU RI-Malaysia tahun 2006 tentang Kesejahteraan dan
         Perlindungan TKI sektor informal di Malaysia, namun imple-
         mentasinya masih tersendat, terbukti kehadiran TKI ilegal
         masih marak, banyak gaji TKI tidak dibayar, masih ada tindak
         kekerasan terhadap TKI, dan paspor TKI masih dipegang
         majikan atau agen di Malaysia. Sementara di Indonesia
         penyiapan TKI untuk pembantu rumah tangga tidak dilakukan
         dengan baik. Mereka direkrut dari kampung dan langsung
         dikirim ke Malaysia untuk bekerja pada majikan yang
         berpenghasilan menengah ke atas.
           Dengan kompetensi kerja yang tidak memenuhi standar
           tersebut, menyebabkan TKI rawan terhadap tindak kekerasan,
           karena para majikan di Malaysia telah membayar mahal untuk
           mendatangkan TKI, yaitu sebesar 5.000-6.000 RM (ringgit
           Malaysia) atau Rp 13,5-16,2 juta kepada agen di Malaysia.
           Status TKI yang ilegal juga mendorong majikan Malaysia untuk
           memberi gaji yang rendah, termasuk tak membayar upah TKI.
           Jika TKI yang bersangkutan meminta haknya, malah diancam
           dilaporkan kepada polisi atau imigrasi, dan petugas Rela.
           Padahal, sesuai Undang-Undang Perburuhan Malaysia, diberla-
           kukan larangan bagi warga di negara itu untuk menampung
           atau mempekerjakan pekerja asing ilegal.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                          61
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




           Sanksinya adalah denda berkisar RM 10.000-15.000. Namun,
           implementasi undang-undang tersebut dapat dikatakan masih
           nihil. Majikan dan aparat penegak hukum di negara itu
           berkolusi dengan mengorbankan TKI ilegal. Malaysia telah
           menerapkan standar ganda terhadap pendatang ilegal, di satu
           sisi, mereka memberlakukan aturan yang melarang pengguna-
           an pekerja ilegal, tetapi di sisi lain Malaysia tetap membiarkan
           pekerja asing ilegal masuk dan bekerja di negara itu.
           Kelonggaran aturan itu dimungkinkan karena dengan meng-
           gunakan pekerja asing ilegal, upah buruh dapat ditekan lebih
           murah tetapi produktivitas perusahaan tetap tinggi. Jika tidak
           dibutuhkan lagi, pekerja itu dapat dipulangkan setiap saat ke
           negara asal tanpa membayar upah. Hal itulah yang
           menyebabkan TKI ilegal semakin banyak di Malaysia. Para
           majikan itu telah memanfaatkan berbagai ketidakberesan yang
           terjadi dalam pengiriman TKI ke Malaysia.
           Keberadaan TKI di Malaysia telah memberi kontribusi besar
           dalam pembangunan ekonomi Malaysia, yang telah membuat
           negeri itu menjadi produsen minyak sawit dan karet terbesar di
           dunia. Ketika tahun 2004 dan 2005 terjadi pemulangan TKI
           secara besar-besaran, perkebunan kelapa sawit di Lembah
           Kelang, menderita kerugian sekitar US$ 1,5 juta per hari
           karena tidak ada pekerja untuk membersihkan lahan, memetik,
           mengangkut, dan mengolah tandan buah sawit segar.
           Kehadiran pembantu rumah tangga dari Indonesia juga telah
           membuat sebagian besar ibu rumah tangga Malaysia dapat
           kembali bekerja dengan mendapat penghasilan sekitar RM
           10.000 per bulan. Pembelanjaan uang tersebut telah memberi
           efek domino yang besar bagi pergerakan ekonomi di Malaysia.

G.     Koordinasi Pelaksanaan Tugas Sewaktu-waktu
           Berbagai koordinasi yang diadakan oleh instansi sektoral
       dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada
       TKI Bermasalah, antara lain adalah:
       •    Dalam    rangka  mereformasi   sistem penempatan   dan
            perlindungan TKI, Presiden pada tanggal 2 Agustus 2006
            mengeluarkan Inpres No. 6 Tahun 2006 yang menugaskan
            kepada 14 instansi pemerintahan mulai dari Menteri



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            62
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




            Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamananan; Menteri
            Koordinator Bidang Perekonomian; para Menteri; Kepala
            Kepolisian Negara RI, hingga para Gubernur, Bupati/Walikota,
            untuk melaksanakan instruksi Presiden tersebut. Inpres ini
            merupakan sebuah dokumen kebijakan yang sangat penting
            untuk dijadikan titik tolak bagi terobosan efektif penataan
            migrasi dan perlindungan buruh migran Indonesia.
            Inpres tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan
            Perlindungan TKI, meliputi:
            1)     Kebijakan penempatan TKI (sasaran waktu Oktober
                   2006): (a) Penyederhanaan dan desentralisasi pelayanan
                   penempatan TKI (b) Peningkatan kualitas dan kuantitas
                   calon TKI (c) Pelayanan TKI di embarkasi dan debarkasi
                   dengan Sistem One Roof Services.
            2)     Kebijakan perlindungan TKI (sasaran waktu Juli 2007):
                   (a) Advokasi dan pembelaan TKI (b) Penguatan fungsi
                   Perwakilan RI dalam perlindungan TKI.
            3)     Kebijakan pemberantasan calo/sponsor TKI (sasaran
                   waktu Desember 2006): (a) Pemberantasan praktek per-
                   caloan/sponsor TKI di daerah (b) Pemberantasan tindakan
                   premanisme dan percaloan terhadap TKI di embarkasi/
                   debarkasi.
            4)     Kebijakan tentang lembaga penempatan TKI (sasaran
                   waktu Desember 2006) yaitu tentang Peningkatan
                   profesionalitas Lembaga Penempatan TKI.
            5)     Kebijakan tentang dukungan lembaga perbankan (sasaran
                   waktu Desember 2006): (a) Fasilitasi kredit untuk calon
                   TKI (b) pengelolaan remitansi TKI.
            Tim Inpres No. 6 Tahun 2006 pada akhir tahun 2007 sedang
            melakukan    evaluasi  pelaksanaan   Inpres   dan   akan
            menyampaikan hasilnya kepada Satgas TK-PTKIB sebagai
            bahan masukan penyempurnaan Juklak dan SOP penanganan
            TKI Bermasalah.

       •    Sekretariat Wakil Presiden RI dalam rangka memberikan
            dukungan teknis kepada Wakil Presiden berkenaan dengan
            masalah ketenagakerjaan, telah melakukan pemantauan ke
            beberapa daerah dan memperoleh gambaran tentang tenaga
            kerja Indonesia sebagai berikut:



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            63
                                                          Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




            1)     Tingkat pendidikan calon TKI rendah.
            2)     Keterampilan tidak sesuai dengan permintaan pasar kerja.
            3)     Kurangnya dukungan pelatihan dan permodalan untuk
                   sektor informal.
            4)     Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di Balai
                   Latihan Kerja tidak memadai.
            5)     Balai Latihan Kerja kurang didukung dengan pelatihan
                   berbasis kompetensi.
            6)     Hampir seluruh Balai Latihan Kerja penggunaannya di
                   bawah kapasitas.
            7)     Banyak instansi melaksanakan pelatihan tetapi koordinasi
                   lemah.
            8)     Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (TPTKD) atau
                   Dewan Tenaga Kerja Daerah (DTKD) belum optimal,
                   umumnya baru pada tahap menyusun perencanaan.
            9)     Rendahnya pendidikan calon TKI untuk sektor informal
                   (keputusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak membatasi
                   tingkat pendidikan calon TKI).
            10) Kurangnya dukungan pelatihan bagi calon TKI khususnya
                bagi perempuan sebagai penata laksana rumah tangga
                (PLRT), karena tidak tersedianya pelatihan PLRT di
                Sulawesi Selatan kemudian dilaksanakan di Jakrta,
                dengan biaya lebih besar.
            11) Kurangnya dukungan permodalan (beberapa Pemerintah
                Daerah telah menyediakan dana bergulir namun sangat
                terbatas).
            12) Hanya sekitar 10% lulus tes untuk magang ke Jepang
                terutama karena alasan kesehatan (Jateng, Jatim,
                Jembrana).
            13) Tidak tersedia dana pemulangan untuk TKI deportasi yang
                sakit atau stress. Daerah entry point bersedia membantu
                namun mohon didukung pembiayaan dari daerah asal dan
                Pusat.
            14) Tempat penampungan TKI deportasi tidak memadai,
                khususnya untuk TKI perempuan, demikian pula
                pelayanan kesehatan di pelabuhan, terutama untuk TKI
                yang membawa bayi atau anak-anak.



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                             64
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




            15) Pelabuhan pemulangan dan pemberangkatan TKI kurang
                didukung dengan prasarana yang memadai, seperti
                misalnya di Nunukan, pintu keluar masuk penumpang
                antar pulau dan dari luar negeri (Malaysia) tidak dipisah
                sehingga sulit dipantau.
            16) Adanya TKI ilegal berangkat melalui jalan tikus di daerah
                perbatasan.
            17) Sebagian besar calon TKI terikat dengan rentenir.
            18) Di Nunukan, Batam, Tanjungpinang, TKI dari Malaysia
                ditunggu calo yang menguruskan dokumen baru.
            19) Pada waktu pemulangan dari Malaysia, tidak tersedia
                informasi untuk TKI yang diperlukan apabila ingin kembali
                menjadi TKI (persyaratan, alamat kantor yang dapat
                dihubungi, dan lain-lain).

            Berbagai permasalahan tersebut telah dibahas dengan lintas
            sektor untuk mendapat jalan keluar yang sebaik-baknya. Salah
            satu masalah yang dibahas intensif adalah fasilitas Askeskin
            yang berdasarkan hasil pemantauan ke Jawa Timur, ternyata
            TKI ilegal yang dideportasi dari Malaysia dan membutuhkan
            pelayanan     kesehatan,   kesulitan  mendapat     dukungan
            pembiayaan karena keterbatasan APBD. Sekretariat Wapres
            kemudian menyurati Departemen Kesehatan dan telah
            direspon melalui Surat Sekretaris Jenderal Departemen
            Kesehatan No. JP.01.SJ.X.0361 tanggal 9 Juli 2007 yang
            secara garis besar menyampaikan:
            1)     Program    Jaminan   Pemeliharaaan  Kesehatan   Bagi
                   Masyarakat Miskin (Askeskin) secara nasional dimulai
                   tahun 2005 yang dikelola oleh PT. Askes (Persero)
                   meliputi jaminan pelayanan kesehatan dasar dan
                   pelayanan kesehatan rujukan.
            2)     Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak
                   mampu, pada tahun 2005 mencakup 36 juta jiwa, tahun
                   2006 mencakup 60 juta jiwa, dan tahun 2007 mencakup
                   76,4 juta jiwa.
            3)     Penetapan masyarakat miskin adalah kewenangan Bupati/
                   Walikota yang dituangkan dalam Surat Keputusan.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           65
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




            4)     Pada saat masyarakat miskin memerlukan pelayanan
                   kesehatan harus menggunakan kartu Askeskin, atau
                   identitas miskin lainnya dalam bentuk Surat Keterangan
                   Tidak Mampu (SKTM).
            Berdasarkan petunjuk Sekretaris Jenderal Departemen
            Kesehatan sebagaimana tersebut di atas, maka TKI ilegal yang
            dideportasi dapat menggunakan Askeskin untuk memperoleh
            pelayanan kesehatan dengan dilengkapi identitas miskin dalam
            bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari
            Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
       •    Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen
            Sosial cq. Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan
            dan Pekerja Migran (Dit. BS KTKPM), menginisiasi pembahasan
            dalam rangka pembagian tugas antara kementerian/lembaga
            yang menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pekerja Migran
            (PM), dan TKI Bermasalah atau PM Bermasalah.
            Hal tersebut diangggap penting untuk dibahas dan disepakati
            bersama dalam rangka menyikapi Keputusan Presiden No. 106
            Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI
            Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia; Peraturan
            Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
            Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
            Republik Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005
            tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian
            Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
            diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun
            2007; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan
            Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI);
            Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan
            Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI; dan
            Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 82/HUK/2005
            tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
            Dalam rangka penyelenggaraan bantuan sosial pekerja migran
            (BSPM), Departemen Sosial berkomitmen bahwa (a) BSPM
            merupakan kebutuhan strategis dalam memenuhi hak-hak
            dasar yang telah diatur dalam konvensi internasional dan
            Undang-undang tentang HAM (b) sebagaimana diatur dalam
            Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan



Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            66
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




            Perlindungan TKI di Luar Negeri, bahwa kewenangan di bidang
            sosial meliputi masa pra-penempatan, selama dan purna
            penempatan mencakup layanan informasi dan advokasi sosial,
            perlindungan sosial, rehabilitasi psikososial serta pember-
            dayaan dan rujukan (c) semakin meningkatnya kasus-kasus
            perdagangan orang dengan modus pengiriman pekerja migran
            yang kemudian berakhir dengan pendeportasian pekerja
            migran dari berbagai negara yang memerlukan penanganan
            lintas sektor secara terpadu.
            Nilai strategis koordinasi lintas sektoral yang terpadu adalah:
            (a) terwujudnya kesepahaman persepsi bagi seluruh
            kementerian/lembaga, organisasi sosial, organisasi masya-
            rakat, dan kelembagaan masyarakat lainnya bahwa pekerja
            migran sejak masa pra, selama dan purna penempatan
            menjadi tanggung jawab bersama, terutama yang berkaitan
            dengan pemberdayaan pekerja migran, penyediaan pelayanan
            satu atap, dan perlindungan kepada pekerja migran termasuk
            kepada keluarganya (b) meminimalkan overlapping dan
            memaksimalkan sinergitas berbagai satuan kebijakan,
            program dan kegiatan sehingga bantuan sosial dapat disajikan
            secara utuh, mendasar dan menyeluruh (c) koordinasi sektoral
            yang terpadu merupakan mandat Keppres No. 106 Tahun
            2004 dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2006 (d)
            terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelayanan terbaik untuk
            pekerja migran dan keluarganya.
            Bantuan sosial bagi pekerja migran termasuk kepada mereka
            yang bermasalah merupakan kewenangan Departemen Sosial,
            yang dalam penyelenggaraannya memerlukan dukungan lintas
            sektor, organisasi sosial, organisasi masyarakat, dan kelem-
            bagaan masyarakat lainnya. Bantuan sosial berupa bantuan
            transportasi dan permakanan pada fase pemulangan pekerja
            migran bermasalah yang dideportasi sebagaimana yang
            dilaksanakan saat ini, hanyalah sebagian kecil dari
            kewenangan Departemen Sosial secara keseluruhan.
            Departemen Sosial mengusulkan adanya pembagian tugas
            dalam rangka pemberian bantuan sosial kepada pekerja
            migran secara sinergis, sebagai berikut:




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            67
                                                                              Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                                                                                    Penanggung
                        Tahapan                      Kegiatan
                                                                                      Jawab
              1. Pra Penempatan
                 • Ijin Penempatan       1.  Pengurusan SIP                      BNP2TKI.
                                         2.  Sosialisasi UU/Hak & kewajiban      Depnakertrans.
                 •   Rekrutmen           1.  Perekrutan dan seleksi.             BNP2TKI.
                                         2.  Penyuluhan sosial, mental spi-      Depsos.
                                             ritual dan vokasional
                 •   Kompetensi          1. Pendidikan dan latihan kerja         BNP2TKI.
                                         2. Mental dan spiritual                 Depsos.
                                         3. BLK                                  Depnakertrans.
                                         4. Uji kompetensi                       BNSP.
                 •   Kesehatan           1. Kesehatan dan psikologi.             BNP2TKI.
                                         2. Medical check-up.                    Depkes.
                 •   Dokumen             1. Pengurusan dokumen.                  BNP2TKI.
                                         2. Pengawasan                           Depnakertrans.
                 •   Pembekalan          1. Pembekalan pemberangkatan            BNP2TKI.
                                         2. Pengenalan job order & kontrak       Depnakertrans.
                                         3. Imunisasi.                           Depkes.
                 •   Asuransi            1. Pengurusan asuransi                  BNP2TKI.
                                         2. Penjelasan asuransi                  Depnakertrans.
                 •   Pemberangkatan      1. Transportasi.                        BNP2TKI.
                                         2. Penampungan.                         BNP2TKI.
                                         3. Pendampingan sosial, advokasi        Depsos.
                 •   Data sebaran PM     1. Pendataan                            BNP2TKI.
                                         2. Pemetaan sebaran PM                  BNP2TKI.
                 •   Kesiapan Keluarga   Penyulunan sosial keluarga yang         Depsos.
                                         ditinggalkan PM.
              2. Penempatan
                 • Pendataan PM          1. Pengiriman data PM ke Perwa-         BNP2TKI.
                                            kilan RI.
                                         2. Pendataan PM di luar negeri          Perwakilan RI.
                 •   Komunikasi PM       1. Monitor penempatan sesuai            Perwakilan RI.
                                            perjanjian kerja.
                                         2. Memfasilitasi kontak dengan          Perwakilan RI.
                                            keluarga
                 •   Remitansi           1. Moda pengiriman remitansi            Perwakilan RI.
                                         2. Monitoring pengiriman                BNP2TKI.
                                            remitansi.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                                                 68
                                                                           Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                                                                                Penanggung
                        Tahapan                  Kegiatan
                                                                                   Jawab
                 •   PM Bermasalah   1. Perlindungan dan pemulangan           Perwakilan RI.
                                        PM Bermasalah ke Indonesia.
                                     2. Perlindungan dan pemulangan           BNP2TKI, Depsos,
                                        PM Bermasalah ke daerah asal.         Depkes, POLRI.
                                     3. Rehabilitasi sosial dan pendam-       BNP2TKI, Depsos,
                                        pingan PM Bermasalah                  Depkes.
                 •   Keluarga PM     1. Bimbingan sosial keluarga.            Depsos.
                                     2. Jaminan sosial bagi keluarga.         Akkessos, Jam-
                                                                              sostek.
                                     3. Pemberdayaan sosial keluarga          Depsos.
                                        (diklat keterampilan, usaha eko-
                                        nomi produktif, permodalan)
              3. Purna Penempatan
                 • Perselisihan      1. Advokasi dan bantuan hukum di         Perwakilan RI.
                                        luar negeri.
                                     2. Advokasi dan bantuan hukum            BNP2TKI, Depsos.
                                        dalam negeri.
                 •   Pemulangan      1. Memfasilitasi pemulangan TKI          BNP2TKI.
                                        dan TKI Bermasalah.
                                     2. Memfasilitasi pemulangan PM           Depsos.
                                        dan PM Bermasalah
                                     3. Memfasilitasi kesehatan PM            Depkes.
                 •   Rehabilitasi    1. Rehabilitasi sosial dan pendam-       BNP2TKI, Asuran-
                                        pingan TKI Bermasalah.                si, Depkes.
                                     2. Rehabilitasi sosial dan pendam-       Depsos, Depkes.
                                        pingan PM Bermasalah.
                 •   Reintegrasi     1. Reunifikasi keluarga.                 BNP2TKI.
                                     2. Advokasi sosial keluarga untuk        Depsos.
                                        reintegrasi PM Bermasalah.
                 •   Kompetensi      1. Pemberdayaan TKI Purna dan            BNP2TKI.
                                        keluarganya.
                                     2. Pemberdayaan PM Bermasalah            Depsos.
                                        dan keluarganya.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                                              69
                                                        Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




            Prosedur tetap yang mengatur pembagian tugas dan
       tanggung jawab dalam memberikan pembinaan dan pelayanan
       kepada pekerja migran termasuk mereka yang bermasalah dan
       keluarganya, perlu ditetapkan oleh Presiden sehingga diperoleh
       kejelasan kewenangan dan kesatuan gerak langkah para pelaku
       guna menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pekerja
       migran dan keluarganya yang didengung-dengungkan sebagai
       “pahlawan devisa”. Sehubungan dangan itu, perlu disepakati
       bersama oleh kementerian/lembaga tentang “kelompok sasaran
       pelayanan”, melalui pendefinisian secara rinci tentang TKI dan PM
       sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelayanan, dan yang
       terpenting adalah tidak terjadi TKI/PM Bermasalah yang tidak
       mendapat pelayanan dan bantuan karena kementerian/lembaga
       merasa bukan tanggungjawabnya.

H.     Evaluasi dan Rekomendasi
           Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan
       beberapa hal:
       1.     Koordinasi Penganggaran dinilai kurang efektif karena hanya
              berhasil menampung beberapa kegiatan khususnya dalam
              mendukung operasional Satgas TK-PTKIB Pusat dan Satgas
              PTKIB daerah, dengan jumlah yang tidak mencukupi.
              Sebagai dampak kebijakan Pemerintah Malaysia untuk
              memusatkan deportasi TKI dari Semenanjung di Johor Bahru
              dan kemudian mengirimkannya ke entry point terdekat yaitu
              ke Tanjungpinang, telah menyebabkan tambahan beban
              kerja yang berat tidak saja di Satgas PTKIB Tanjungpinang,
              tetapi juga di Perwakilan RI di Johor Bahru. Kondisi ini
              memerlukan perhatian Satgas TK-PTKIB Pusat dalam rangka
              penguatan operasional Satgas PTKIB Daerah yang beban
              kerjanya besar, yaitu: Satgas PTKIB Tanjungpinang,
              Entikong, Nunukan, dan Tanjungpriok, serta Satgas
              Pelayanan dan Perlindungan WNI di Johor Bahru, Kuala
              Lumpur, Kuching dan Tawau.
              Tahun 2008 penganggaran untuk mendukung operasional
              Satgas PTKIB Daerah juga tidak tertampung dalam DIPA
              kementerian/lembaga yang pernah dan di-propose untuk
              mengalokasikan kebutuhan biaya operasional Satgas PTKIB




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                           70
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              Daerah tersebut, seperti Ditjen Pemerintahan Umum, Depar-
              temen Dalam Negeri; BNP2TKI; atau Depsos. Satgas TK-
              PTKIB Pusat perlu mengkoordinasikan dan memperjuangkan
              biaya operasional Satgas PTKIB Daerah dalam APBN-P tahun
              2008.
              Untuk tahun 2009, perlu dikoordinasikan juga pengalokasian
              biaya operasional Satgas PTKIB Daerah agar dapat masuk
              dalam DIPA Kementerian/Lembaga yang paling kompeten
              yaitu Depsos, BNP2TKI dan Depnakertrans, demikian pula
              dengan APBD, perlu diarahkan agar mendukung biaya
              operasional Satgas PTKIB daerah dalam proporsi tertentu.
       2.     Dengan adanya perubahan organisasi kementerian/lembaga
              dan berdasarkan evaluasi keaktifan anggota TK-PTKIB dan
              dalam Satgas TK-PTKIB, susunan organisasi TK-PTKIB dan
              Satgas TK-PTKIB perlu disempurnakan. Namun sebelumnya
              perlu dipertimbangkan penugasan dari BNP2TKI dan Ditjen
              Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial yang
              berkepentingan mengurusi TKI dan Pekerja Migran. Perlu
              dikaji lebih mendalam, apakah keberadaan BNP2TKI dan
              Departemen Sosial, kewenangannya sudah cukup untuk
              memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI/PM.
              Jika dirasakan telah cukup, maka keberadaan TK-PTKIB dan
              Satgasnya sebagai sebuah organisasi ad hoc yang dibentuk
              dengan Keppres No. 106 Tahun 2004 dapat diakhiri.
       3.     Koordinasi Kebijakan Penanganan TKIB sejauh ini dinilai
              belum cukup untuk mengatasi masalah karena belum banyak
              menyentuh permasalahan yang menurut berbagai pemikiran
              pakar menyatakan bahwa masalah TKIB sebagian besar
              berada di dalam negeri, seperti kemudahan memperoleh KTP
              dengan data dipalsukan, kurangnya pengawasan lintas batas
              khususnya yang melalui pelabuhan tradisionil dan jalan-jalan
              tikus, lemahnya penyiapan calon TKI (pendidikan, keteram-
              pilan, bahasa), mahalnya biaya untuk berangkat bekerja ke
              luar negeri, praktek-praktek percaloan dan lain sebagainya
              yang telah disikapi oleh Pemerintah dengan mengeluarkan
              Inpres No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi
              Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            71
                                                          Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




              Upaya peningkatan pengiriman TKI legal formal ke luar
              negeri tanpa dibarengi dengan peningkatan pengawasan
              lintas batas pelabuhan tradisionil dan jalur-jalur tikus serta
              upaya pemberdayaan calon TKI dan pembukaan kesempatan
              kerja di pedesaan, diperkirakan tidak akan membuahkan
              hasil yang maksimal. Program penanggulangan kemiskinan
              dan pembukaan kesempatan kerja di pedesaan melalui
              Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
              masih memerlukan sosialisasi yang lebih meluas khususnya
              kepada TKIB bahwa mereka kini mempunyai peluang untuk
              mendapatkan pekerjaan di desa asalnya, sehingga tidak
              perlu memaksakan mencari kerja di luar negeri, terlebih
              dengan persiapan yang tidak memadai.
       4.     Koordinasi pemulangan TKIB sejak tahun 2006 lebih banyak
              melibatkan peran Departemen Sosial khususnya untuk
              pemulangan dan permakanan TKIB dari daerah entry point
              ke provinsi asal TKIB. Biaya pemulangan dan permakanan
              TKIB dari provinsi asal ke kabupaten/kota asal di provinsi
              yang bersangkutan, dibiayai oleh dana dekonstrasi
              Departemen Sosial yang disalurkan ke SKPD yang
              membidangi masalah sosial di provinsi.
              Untuk pemulangan TKIB deportan dari luar negeri, sejauh ini
              menjadi    tanggungjawab    Pemerintah   Malaysia    untuk
              mengirimnya ke daerah entry point terdekat di wilayah
              Indonesia. Perwakilan RI mendukung dengan mengklarifikasi
              bahwa deportan yang bersangkutan memang benar orang
              Indonesia. Bagi TKIB non-deportan, Perwakilan RI telah
              memberikan pelayanan dan perlindungan yang optimal
              kepada WNI yang bersangkutan.
              Untuk tahun 2008, dana dekonsentrasi Departemen Sosial di
              provinsi tidak lagi mengalokasikan biaya pemulangan dan
              permakanan TKIB dari provinsi asal ke kabupaten/kota
              asalnya di provinsi yang bersangkutan. Departemen Sosial
              mengharapkan adanya partisipasi APBD untuk biaya
              pemulangan TKIB dari provinsi ke daerah asalnya.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                             72
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




       5.     Koordinasi pemberdayaan TKIB dimotori oleh Departemen
              Sosial melalui pemberian bantuan sosial berupa sosialisasi,
              need     assessment   kebutuhan    pengembangan    usaha,
              pelatihan, pendampingan sosial, bantuan stimulan serta
              supervisi, monitoring dan evaluasi, yang dilakukan sendiri
              oleh Departemen Sosial melalui SKPD bidang sosial, atau
              bekerjasama dengan BNP2TKI, Depnakertrans dan lembaga
              sosial setempat.
              Sementara untuk pemberdayaan Calon TKI, Depnakertrans
              dan BNP2TKI sejauh ini masih mengarahkan terutama pada
              calon TKI legal formal. Untuk Departemen Sosial, program
              pemberdayaan pada tahap pra penempatan berupa
              sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan bagi calon
              pekerja migran (TKI), serta pemberian pinjaman modal
              untuk pemberangkatan yang disalurkan melalui bank.
              Sentra Pelayanan dan Penempatan TKI Kawasan Timur
              Indonesia (SP2TKI-KTI) yang telah diresmikan oleh Presiden
              RI tahun 2004 di Pare-pare, merupakan suatu model
              pemberdayaan calon TKI yang perlu terus dikembangkan
              oleh Pemerintah Pusat dan diperluas ke daerah-daerah
              transit lainnya (Medan, Tanjungpinang, Entikong, Nunukan).
       6.     Koordinasi pemantauan dan evaluasi sejauh ini berjalan
              cukup baik dengan memanfaatkan sistem komunikasi
              (telepon, faksimil) dan sistem informasi (internet), sehingga
              berbagai permasalahan yang mendesak dapat segera diambil
              tindakan secara koordinatif. Namun untuk menyelesaikan
              masalah secara komprehensif, monitoring dan evaluasi
              secara langsung masih diperlukan, untuk mengatasi
              keterbatasan informasi dan komunikasi serta memperdalam
              penggalian masalah sehingga solusi yang dirumuskan
              mampu menjadi pengungkit bagi penyelesaian masalah
              secara keseluruhan.
       7.     Koordinasi pelaksanaan tugas sewaktu-waktu dilaksanakan
              dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada,
              karena seringkali di luar perencanaan yang ada.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            73
                                                         Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




            Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, dalam rangka
       meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada TKI/PM dan
       atau TKIB/PMB, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
       a.     Perlunya pembagian tugas yang jelas bagi kementerian/
              lembaga yang berwenang menangani TKI dan atau Pekerja
              Migran, melalui Prosedur Tetap (Protap) atau Standar
              Operasional Prosedur (SOP) tentang penanganan TKI atau
              Pekerja Migran, baik di dalam maupun di luar negeri, sejak
              pra, selama dan purna penempatan, termasuk mereka yang
              bermasalah.
       b.     Satgas TK-PTKIB Pusat (Kementerian Koordinator Bidang
              Kesra) mengkoordinasikan pengajuan dana operasional
              Satgas TKIB tahun anggaran 2008 yang belum tertampung
              di kementerian/lembaga pusat maupun SKPD di daerah yang
              bersangkutan, melalui mekanisme APBN-P Tahun 2008.
              Untuk tahun anggaran selanjutnya, dana operasional Satgas
              PTKIB Daerah dialokasikan di Departemen Sosial dan
              didukung oleh APBD secara proporsional. Untuk itu
              diperlukan adanya surat dari Menko Kesra kepada Menteri
              Sosial serta Pemda provinsi dan kabupaten/kota terkait, agar
              mengalokasikan dana operasional Satgas PTKIB dalam APBN
              dan APBD setempat.
       c.     Askeskin sebagai sumber pembiayaan pelayanan kesehatan
              bagi TKIB yang telah berjalan selama ini, perlu diupayakan
              agar tetap dapat dipergunakan oleh TKIB. Untuk itu
              diperlukan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari
              Menteri Kesehatan tentang mekanisme administratif yang
              harus dilakukan agar TKIB di daerah entry point dan daerah
              transit dapat mengakses Askeskin untuk dukungan
              pelayanan kesehatan bagi dirinya.
       d.     Perlu peningkatan koordinasi Satgas TKIB daerah perbatasan
              dengan Pemerintah Malaysia setempat berkaitan dengan
              kerjasama     penanganan TKIB, dengan fasilitator dari
              Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI yang
              bersangkutan.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                            74
                                                       Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




       e.     Perlu perluasan dan peningkatan pelayanan Citizen Services
              (Pelayanan Warga) di seluruh Perwakilan RI di Malaysia
              (Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, Kuching, Kota
              Kinabalu, Tawau dan lain-lain).
       f.     Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas shelter untuk
              pemulihan TKIB khususnya di daerah entry point yang
              banyak menerima pemulangan TKIB seperti Tanjungpinang,
              Entikong, dan Nunukan.
       g.     Perlu pembangunan Sentra Pelayanan, Penempatan dan
              Pemberdayaan TKI di daerah-daerah sumber dan daerah
              transit pemberangkatan TKI ke luar negeri seperti Medan,
              Tanjungpinang, Entikong, Nunukan, Pare-pare, Mataram dan
              lain-lain.
       h.     Peningkatan implementasi Undang-undang No. 23 Tahun
              2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam rangka
              pelayanan kepada TKIB agar berkualitas dan memenuhi
              persyaratan.
       i.     Pengembangan sistem dan peningkatan implementasi
              pendataan TKI yang terintegrasi di dalam dan luar negeri,
              dan antar daerah, melalui aplikasi sistem biometrik dalam
              rangka peningkatan sekuritas identitas TKI.
       j.     Peningkatan kesempatan kerja di dalam negeri melalui
              program transmigrasi, perkebunan, dan Program Nasional
              Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
       k.     Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat, Bintara
              Pembina Desa (Babinsa), Pemolisian Masyarakat (Polmas),
              dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan
              pelabuhan-pelabuhan tradisional di daerah perbatasan.
       l.     Perlu kerjasama dengan kelembagaan masyarakat, pihak
              swasta dan lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam
              sosialisasi dan advokasi cara-cara bermigrasi yang aman
              dalam mencari kerja di luar negeri.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                          75
                                                    Kinerja TK-PTKIB Tahun 2007




                            IV. PENUTUP


     Demikian laporan kinerja TK-PTKIB ini disusun dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diarahkan dalam
Keputusan Presiden RI No. 106 Tahun 2004 yaitu agar pemulangan
TKIB dari Malaysia dapat dilaksanakan secara bermartabat dan
dengan menjunjung tinggi HAM, serta TKIB dapat dibina dan
diberdayakan sehingga dapat menjadi TKI berkualitas dan memenuhi
persyaratan.

     Selain sebagai laporan pelaksanaan Program Kerja TK-PTKIB
Tahun 2007, laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi
agar tindak lanjut pemulangan TKIB dan penempatan TKI sesuai
dengan persyaratan, dapat berlangsung lebih baik dan bermanfaat
bagi tenaga kerja Indonesia.

    Kepada seluruh unsur TK-PTKIB dan unit teknis yang tergabung
dalam Satgas TK-PTKIB Pusat dan Daerah yang telah bekerja ekstra
keras dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pemulangan TKIB
dan penempatan TKI sesuai dengan persyaratan, kami sampaikan
penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, dengan
harapan agar tahun 2008 dapat lebih baik lagi bekerja.

    Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan menerima amal
pekerjaan kita dan memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya dalam
penugasan selanjutnya.


                                   Jakarta,   Desember 2007

                                      Deputi Menko Kesra
                         Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan,
                                selaku Ketua Tim Koordinasi
                        Pelaksanaan dan Pemantauan Satgas TK-PTKIB.




Satgas TK-PTKIB Pusat                                                       76

								
To top