PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Document Sample
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Powered By Docstoc
					  KEBIJAKAN & STRATEGI PERENCANAAN
        PEMBANGUNAN NASIONAL
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BIDANG
        KOMINFO TAHUN 2004-2009
                          Disampaikan oleh :

  Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
 Pada RAKORNAS Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2006
                    di Jakarta, 19 September 2006
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
             (Undang Undang No.25/2004)


    • Perencanaan adalah suatu proses untuk
      menentukan tindakan masa depan yang tepat,
      melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
      sumber daya yang tersedia.
    • Pembangunan Nasional adalah upaya yang
      dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam
      rangka mencapai tujuan bernegara.
    • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
      adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
      pembangunan untuk menghasilkan rencana-
      rencana pembangunan dalam jangka panjang,
      jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan
      oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat
      di tingkat Pusat dan Daerah.
                   AZAS

• Pembangunan Nasional diselenggarakan
  berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip
  kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,
  berwawasan lingkungan, serta kemandirian
  dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
  kesatuan Nasional.
• Perencanaan Pembangunan Nasional disusun
  secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh,
  dan tanggap terhadap perubahan.
• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  diselenggarakan berdasarkan Asas Umum
  Penyelenggaraan Negara.
                TUJUAN

• Mendukung koordinasi antarpelaku
  pembangunan;
• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
  sinergi baik antarDaerah, antarruang,
  antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun
  antara Pusat dan Daerah;
• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
  pengawasan;
• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
• Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
  secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
  berkelanjutan.
         RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

   • Perencanaan Pembangunan Nasional
     mencakup penyelenggaraan perencanaan
     makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi
     semua bidang kehidupan secara terpadu dalam
     Wilayah Negara Republik Indonesia.

   • Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri
     atas perencanaan pembangunan yang disusun
     secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan
     perencanaan pembangunan oleh Pemerintah
     Daerah sesuai dengan kewenangannya.
        –   Perencanaan Jangka Panjang
        –   Perencanaan Jangka Menengah
        –   Perencanaan Tahunan
ALUR PIKIR PERENCANAAN DAN
       PENGANGGARAN
RPJM NASIONAL 2004 – 2009
  (Perpres 7 Tahun 2005)
  PRIORITAS
PEMBANGUNAN
  INDONESIA
  2004 - 2009
Masalah-Masalah
     Pokok
                                          3
                                   MENINGKATKAN
                                   KESEJAHTERAAN
                                      RAKYAT


                                          2
                     Prioritas
                  Pembangunan
                                      MEWUJUDKAN
                    Indonesia    INDONESIA YANG ADIL DAN
                    2004-2009         DEMOKRATIS



                                          1
                                  MENCIPTAKAN INDONESIA
                                   YANG AMAN DAN DAMAI
AGENDA PEMBANGUNAN
     2004 - 2009
 PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN
BIDANG KOMINFO
       Tuntutan REFORMASI :
Demokratisasi di Bidang Komunikasi dan
               Informasi

           Perubahan Orientasi

Top Down (supply)       Bottom Up (demand)
       Monosemy         Polisemy
 Peran Pemerintah       Peran Masyarakat
    Implementator       Fasilitator
Terbukanya akses publik                                               Prosedur & peraturan
tentang berbagai informasi                                        perundangan dilaksanakan
pemerintahan                                                             dengan konsekuen

Masyarakat memperoleh                                            Tindakan pemerintah dapat
informasi dengan baik dan                                           dipertanggungjawabkan
benar sesuai kebutuhan                                           dengan indikator kinerja &
                                                                            target yang jelas

                                 Transparansi “memaksa”
                                 peningkatan akuntabilitas
                                          publik


                TRANSPARANSI                                 AKUNTABILITAS
                 TRANSPARANSI                                 AKUNTABILITAS
                  (Informasi)                                   PUBLIK
                   (Informasi)                                   PUBLIK

        Partisipasi publik                                                Akuntabilitas
        dapat terlaksana              PARTISIPASI                    terlaksana dengan
        dengan adanya                  PARTISIPASI
                                      MASYARAKAT                                 adanya
        transparansi                   MASYARAKAT
                                                                       pemantauan dan
                                                                      partisipasi publik
                                 Mekanisme jelas dalam
                                  proses pengambilan
                                 keputusan dan kontrol
                                         publik
 RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKP)
   TAHUN 2007
     RENCANA KERJA PEMERINTAH 2007
MASALAH DAN TANTANGAN RKP 2007:
• Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan         RPJMN 2004-2009
  masih sangat besar
• Masih rentannya keberlanjutan investasi dan
                                                    • Indonesia Aman dan Damai
  rendahnya daya saing ekspor non-migas             • Indonesia Adil dan Demokratis
• Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti
  luas dan belum terkelola-nya sumber daya alam
                                                    • Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
  untuk energi terbarukan secara optimal.
• Akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan
  yang masih harus ditingkatkan
• Penegakan hukum dan reformasi birokrasi
  belum optimal
• Masih rendahnya rasa aman, kurang                   Tema RKP 2007:
  memadainya kekuatan perta-hanan, dan masih
  ada potensi konflik horisontal
                                                      MENINGKATKAN KESEMPATAN
• Belum memadainya kemampuan dalam                    KERJA DAN MENANGGULANGI
  menangani bencana                                   KEMISKINAN DALAM RANGKA
• Dukungan infrastruktur belum memadai                MENINGKATKAN
• Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri
  masih belum memadai
                                                      KESEJAHTERAAN RAKYAT
• Kesenjangan antar wilayah khususnya
  perbatasan dan terisolir masih besar



                                         PRIORITAS RKP 2007
1. Penanggulangan Kemiskinan
                                                   6. Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan
2. Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan       Keamanan dan Ketertiban, serta Penyelesaian Konflik
   Ekspor
                                                   7. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan,
   dan Pembangunan Per-desaan                      8. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas          9. Pembangunan Daerah Perbatasan dan Wilayah
   Pendidikan dan Kesehatan                           Terisolir
5. Penegakan Hukum dan HAM,
   Pemberantasan Korupsi, dan Reformasi
   Birokrasi
             PROSES PENYUSUNAN RKP, RENJA-KL, RAPBN dan APBN
                         Menurut PP 20 dan 21/2004

                                     Januari - April                                             Mei - Agustus                                        September - Desember
                                                                           (10)                   (14)                                         (18)                      (19)
                                                                               Pembahasan                                                               UU
                                                                               Pokok-pokok                Pembahasan              Pembahasan
                                                                                                                                                       APBN
   DPR                                                                        Kebijakan Fiskal
                                                                                  & RKP
                                                                                                           RKA-KL                   RAPBN

                                                            (9)                                                                                                  (21a)
                                                                                  Kebijakan
                  RPJM Nas                                                        Umum dan                                Nota Keuangan
  Kabinet/                                          Kebijakan
                                                                                   Prioritas
                                                                                                                             RAPBN                              Keppres tentang
                                                    Pemerintah                                                                 dan
  Presiden                  (1)
                                                                                  Anggaran                        (17)      Lampiran
                                                                                                                                                                Rincian APBN


                                                                                          (11)
                                                                   Keppres tentang
                                              (7)                      RKP
                             Penyusunan              Rancangan
                            Rancangan Awal           Akhir RKP
Kement.Negara                   RKP                                                                       Penelaahan
    PPN                                                                                                   Konsistensi
                            (3)                                                                           dengan RKP
                             SEB Prioritas
                                                                                                         (15a)
                             Program dan
                               Indikasi
                                Pagu                                                     (12)                            Lampiran RAPBN
                                                                                                                 (16)                                    Rancangan
                                                                                                                                      -
                                                                                                                          (Himpunan RKA
                                                                             SE Pagu                                           KL)
                                                                                                                                                         Keppres ttg
                                                                            Sementara                                                                   Rincian APBN
Kement.Negara
  Keuangan                                                                                                (15b)
                                                                                                                                                        (20a)
                                                                                                             Penelaahan                                                  (23)
                                                                                                             Konsistensi
                                                                                                           dengan Prioritas                                                Pengesahan
                                                                                                              Anggaran


                      (2)                     (6)                                 (13)                                                                    (22)
                                                                                                                                                                                       (24)

Kement.Negara /        RENSTRA                      Rancangan
                                                                                   RKA-KL                                                  Konsep Dokumen                        Dokumen
                         KL                          Renja KL                                                                                Pelaksanaan
   Lembaga                                                                                                                                                                      Pelaksanaan
                                                                                                                                              Anggaran                           Anggaran
                  (1a)


    Daerah        A           (5a)
                                        B              C    (6a)            D        (12a)                                                                                             (19a)   E
                                                                                                                                                                                               Page 1
             PROGRAM UTAMA DEPKOMINFO
        Mengacu RPJM 2004-2009 dan RKP Tahun 2007

•   PROGRAM PENINGKATAN            •   PROGRAM PENGEMBANGAN
    KUALITAS PELAYANAN                 KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
    INFORMASI PUBLIK                   MEDIA MASSA

Tujuan : Meningkatkan mutu             Meningkatkan peran pers dan
    pelayanan dan arus informasi       media massa dalam memenuhi hak
    kepada dan dari masyarakat         masyarakat untuk memperoleh
    untuk mendukung proses             informasi secara bebas, transparan
    sosialisasi dan partisipasi        dan bertanggung jawab, serta
    politik rakyat.                    dalam rangka mewujudkan
                                       masyarakat informasi menuju
                                       masyarakat berbasis pengetahuan.

Sasaran : Menguatnya lembaga           Meningkatnya pelayanan
    penyiaran publik dan media         pemerintah dan media massa
    komunitas, meningkatnya            dalam memenuhi hak masyarakat
    penyediaan informasi publik        memperoleh informasi yang baik
    yang baik dan benar, dan           dan benar, serta meningkatnya
    meluasnya akses masyarakat         kualitas sumber daya manusia
    terhadap informasi                 bidang komunikasi dan informasi
                                       dalam mendukung proses
                                       perumusan kebijakan publik
        KEGIATAN PRIORITAS
     NASIONAL DAN DEP.KOMINFO
•   PROGRAM                •   PROGRAM
    PENINGKATAN                PENGEMBANGAN
    KUALITAS PELAYANAN         KOMUNIKASI, INFORMASI
    INFORMASI PUBLIK           DAN MEDIA MASSA
     • Pembangunan dan           Penyempurnaan UU Pers
       penguatan media           dan Penyiaran serta
       center di daerah          peraturan
       konflik dan rawan         pelaksanaannya
       konflik (NAD, Poso,       Penyelesaian UU KMIP
       Papua dan Maluku          Membangun Kemitraan
       serta Kab/Kota di         antara pemerintah
       wilayah Indonesia         dengan masyarakat dan
       Timur)                    media untuk mendorong
     • Reformasi lembaga         penerapan kode etik
       penyiaran publik          jurnalistik dalam
     • Fasilitasi                pemberitaan konflik
       pengembangan              Fasilitasi peningkatan
       media komunitas           SDM Bidang Komunikasi
                                 dan Informasi
                                                                                     …..lanjutan
PROG PENGEMBANGAN, PEMERATAAN
  DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA                     PROGRAM PENYELESAIAN
  DAN PRASARANA POS DAN                                 RESTRUKTURISASI POS DAN
  TELEMATIKA                                            TELEMATIKA
•   Pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi       • Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi,
    infrastruktur pos dan telematika                    kelembagaan dan industri pos dan telematika
•   Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi          dalam rangka reformasi dan restrukturisasi
    dan kelembagaan untuk mendukung penyediaan          sektor dan korporat
    infrastruktur pos dan telematika                  • Peningkatan transparansi dan kejelasan proses
•   Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi          perizinan sektor pos dan telematika
    dan kelembagaan untuk mendukung penelitian        • Penyelerasan peraturan perundang-undangan
    dan pengembangan industri pos dan telematika        baik antara pusat dan daerah maupun tentang
•   Peningkatan pembangunan infrastuktur dan            telekomunikasi, TI dan penyiaran
    kualitas layanan pos dan telematika
•   Penyediaan infrastruktur pos dan telematika di    PROGRAM PENGUASAAN SERTA
    daerah yang secara ekonomi kurang                   PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI
    menguntungkan termasuk wilayah perbatasan,          INFORMASI DAN KOMUNIKASI
    daerah terisolir, dan pulau-pulau kecil terluar   • Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi, dan
    melalui program USO                                 kelembagaan untuk mendukung pengembangan
•   Penegakan hukum dan pengawasan terhadap             teknologi informasi dan komunikasi
    penyelenggaraan pos dan telematika                • Penyusunan standar untuk mendukung
•   Peningkatan standarisasi dan sertifikasi            pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
    pelayanan/ perizinan, keahlian SDM, perangkat     • Peningkatan literasi masyarakat terhadap teknologi
    dan sistem pos dan telematika                       informasi dan komunikasi (e-literacy)
                                                      • Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan
•   Penerapan Universal Service Obligation (USO)
                                                        aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
    untuk telekomunikasi
PROGRAM-PROGRAM PENDUKUNG

  • PENINGKATAN PENGAWASAN DAN
    AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA
  • PENATAAN KELEMBAGAAN DAN
    KETATALAKSANAAN
  • PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
    APARATUR
  • PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
    APARATUR NEGARA
  • PENYELENGGARAAN PIMPINAN
    KENEGARAN DAN KEPEMERINTAHAN
 PROGRAM & KEGIATAN
  POKOK DEP.KOMINFO
SESUAI RPJMN 2004 - 2009
      & RKP 2007
             Bab 1

PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA
        DAN HARMONISASI
   ANTARKELOMPOK MASYARAKAT
                   Program/                                   Program/                        Sasaran
No
             Kegiatan Pokok RPJM                      Kegiatan Pokok RKP 2007                 Program

     Program Peningkatan Kualitas                  Program Peningkatan Kualitas           Menguatnya
        Pelayanan Informasi Publik                    Pelayanan Informasi Publik          lembaga
     Kegiatan-kegiatan pokok :                     Kegiatan-kegiatan pokok :              penyiaran publik
     1. Perwujudan pelayanan informasi             1. Penguatan kapasitas lembaga         dan media
        multimedia yang lebih berkualitas             penyiaran publik;                   komunitas,
                                                   2. Fasilitasi pengembangan media       meningkatnya
                                                      komunitas;                          penyediaan
     2. Penyediaan informasi yang berorientasi     3. Peningkatan pelayanan informasi     informasi publik
        pada permintaan dan kebutuhan nyata           publik sesuai kebutuhan dan         yang baik dan
        masyarakat sesuai dengan standar              standar layanan informasi;          benar, dan
        layanan informasi publik                   4. Pembangunan dan penguatan           meluasnya akses
     3. Perluasan jaringan dan prasarana              media center di daerah konflik      masyarakat
        layanan informasi serta penyiaran publik      dan rawan konflik (NAD, Poso,       terhadap
        khususnya untuk daerah terpencil              Papua dan Maluku serta              informasi
     4. Pemanfaatan jaringan teknologi                kabupaten/kota di wilayah Timur
        informasi dan komunikasi secara lebih         Indonesia);
        luas untuk membuka peluang bagi            5. Peningkatan pelancaran akses
        pengaksesan, pengelolaan dan                  informasi melalui perluasan
        pendayagunaan informasi yang lebih            jaringan dan prasarana layanan
        luas secara cepat dan akurat                  informasi;
     5. Penciptaan kemudahan untuk
        pengembangan dan investasi bagi
        penyiaran televisi swasta
     6. Fasilitasi untuk mendorong terciptanya     6. Fasilitasi sarana bagi masyarakat
        masyarakat yang sadar informasi               dalam menyalurkan aspirasinya
                                                      untuk ikut serta dalam proses
                                                      perumusan kebijakan publik dan
                                                      penyelesaian masalah sosial.
      Bab 14

   PERWUJUDAN
LEMBAGA DEMOKRASI
 YANG MAKIN KUKUH
            Program/                                Program/                      Sasaran
      Kegiatan Pokok RPJM                   Kegiatan Pokok RKP 2007               Program
Program Pengembangan                   Program Pengembangan Komunikasi,       Meningkatnya
   Komunikasi, Informasi dan              Informasi dan Media Massa           pelayanan
   Media Massa                                                                pemerintah dan
Kegiatan-kegiatan Pokok :              Kegiatan-kegiatan Pokok :              media massa
1. Fasilitasi peninjauan atas aspek-   1. Penyempurnaan dan penyelesaian      dalam memenuhi
   aspek politik terhadap peraturan       UU Pers dan Penyiaran serta         hak masyarakat
   perundangan yang terkait               peraturan pelaksanaannya;           memperoleh
   dengan pers dan media massa         2. Penyelesaian UU Kebebasan           informasi yang
                                          Memperoleh Informasi Publik         baik dan benar,
                                          (KMIP) dan peraturan                serta
                                          pelaksanaannya;                     meningkatnya
2. Pengkajian dan penelitian yang      3. Pengkajian dan penelitian bidang    kualitas sumber
   relevan dalam rangka                   komunikasi dan informasi;           daya manusia
   pengembangan kualitas dan                                                  bidang komunikasi
   kuantitas informasi dan                                                    dan informasi
   komunikasi                          3. Fasilitasi peningkatan SDM bidang   dalam mendukung
3. Fasilitasi peningkatan                 komunikasi dan informasi;           proses perumusan
   profesionalisme di bidang           4. Sosialisasi nilai-nilai demokrasi   kebijakan publik
   komunikasi dan informasi               dan kebangsaan kepada
                                          masyarakat;
                                       5. Peningkatan komunikasi politik
                                          penyelenggara negara;
                                       6. Meningkatkan kerja sama dengan
                                          lembaga informasi masyarakat
                                          dan media.
KARAKTERISTIK PROSES PERENCANAAN
    YANG EFEKTIF DI MASA DEPAN

•   Memiliki keluaran/outcome yang terdefinisikan dengan
    jelas dan mempertimbangkan pandangan jauh ke depan
•   Perlu memperhatikan dan mempertimbangkan situasi
    dalam negeri dan luar negeri.
•   Proses penyusunan kebijakan perlu mengadopsi suatu
    pemikiran dan pandangan yang holistik
•   Perlu mempertimbangkan struktur organisasi dan
    manajemen yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan
    yang bersifat lintas sektor/bidang
•   Mengembangkan sistem reward dan insentif yang dapat
    mendorong dan memelihara bekerjanya tujuan lintas
    sektor/bidang
•   fleksibel dan inovatif, selalu mendorong tumbuhnya ide-
    ide dan kreasi baru
             KARAKTERISTIK PROSES PERENCANAAN
                   YANG EFFEKTIF DI MASA DEPAN

                                            Lanjutan …….


•   Selalu mempergunakan fakta lapangan yang tersedia
    yang berasal dari berbagai sumber
•   Melibatkan semua stakeholder sejak tahap awal dan
    dilibatkan secara menyeluruh dalam pengembangan
    kebijakan
•   Melakukan review secara terus menerus terhadap
    kebijakan yang ada
•   Melibatkan seluruh masyarakat yang akan terkena
    dampak pelaksanaan kebijakan tersebut
•   Mempertimbangkan pengalaman mengenai kesuksesan
    dan kegagalan dari suatu kebijakan
                  DEMOKRATISASI
                   PERENCANAAN

           Tuntutan peran serta masyarakat dalam semua aspek
                  kenegaraan, khususnya pembangunan


perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa
 pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait
                           dengan prakarsa tersebut


           Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh komitmen
             semua stakeholders, dan komitmen ini didapat dari
           sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan
                            program tersebut
TERIMA KASIH