PEDOMAN PEMETAAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE, PELAYANAN PUBLIK DAN by umsymums39

VIEWS: 1,727 PAGES: 16

									         PEMETAAN
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE,
   PELAYANAN PUBLIK DAN
    PENANGGULANGAN KKN
         Tahun 2005
I. Maksud, Tujuan dan Manfaat
1.   Maksud Pemetaan: memberikan gambaran upaya
     manajemen sektor publik dan korporat dalam
     memahami pentingnya penerapan good governance,
     pelayanan publik, dan penanggulangan KKN

2.   Tujuan Pemetaan: menghasilkan informasi mengenai
     kondisi umum upaya penerapan good governance,
     pelayanan publik, dan penanggulangan KKN

3.   Manfaat Pemetaan: Masukan kpd stakeholders BPKP
     dalam merumuskan kebijakan pada ketiga bidang
     tersebut
II. Ruang Lingkup Pemetaan

 A. Untuk pemetaan penerapan Good
    Governance:
     A.1 Sektor publik, mengacu pada
         UU No.28 Th 1999 tentang
         Penyelenggaraan Negara Yang
         Bersih dan Bebas KKN
     Definisi Good Governance
      menurut LAN dan BPKP

   Penyelenggaraan pemerintahan
 negara yang solid dan bertanggung
   jawab, serta efisien dan efektif,
dengan menjaga kesinergian interaksi
  yang konstruktif diantara domain-
 domain negara, sektor swasta dan
        masyarakat (society)
Variabel/atribut dan Indikator/parameter sbb:

    Kegiatan      Variabel/Atribut   Indikator/Parameter
    Penerapan G G 1. Kepastian       Landasan Peraturan per
    Sektor Publik Hukum              UU an
                  2. Tertib          a. Pelaksanaan Fungsi
                  Penyelenggaraan    Instansi
                  Negara             b. Renstra/ RPJM
                                     c. Renja/ RKA-KL/
                                     RASK
                                     d. IBMN/ IBMD
                  3. Kepentingan     Terpenuhinya
                  Umum               Kebutuhan Masyarakat
No Kegiatan   Variabel/Atribut   Indikator/Parameter
              4. Keterbukaan     Kebebasan Memperoleh
                                 Informasi

              5. Proporsionalitas Reward & Punishment
              6. Profesionalitas Kompetensi dan
                                  Kemampuan
              7. Akuntabilitas    1. Lap Keuangan
                                  2. LAKIP
II. Ruang Lingkup Pemetaan


   A.2 Sektor korporat, mengacu SK
       Menteri BUMN No:117/M-MBU/2002
       tentang Penerapan Praktik Good
       Corporate Governance pada BUMN
       dan penjabarannya pada struktur
       dan proses governance
Kegiatan      Variabel/Atribut   Indikator/Parameter
Penerapan G G Struktur dan     1. Code of CG
Sektor        Proses Corporate 2. S C I
Korporat      Governance       3. Kode Etik/
                               Pedoman Perilaku
                               4. Lap Keuangan dan
                               Tahunan
                               5. Komitmen Direksi
                               6. Komite Audit
                               7. SPI
II. Ruang Lingkup Pemetaan
   B. Untuk layanan publik, meliputi 10
      prinsip mengacu pada SK Men PAN
      No:63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang
      Pedoman Penyelenggaraan
      Pelayanan Publik dan Keputusan
      Menteri Pendayagunaan Aparatur
      Negara No:SE/10/M.PAN/07/2005
      tentang Prioritas Peningkatan
      Pelayanan Publik
    Definisi Pelayanan Publik menurut
    SK Men PAN No : 63/Kep/M.PAN/7/2003


   Adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
 penerima pelayanan maupun pelaksanaan
 ketentuan peraturan perundang-undangan
Kegiatan   Variabel/Atribut   Indikator/Parameter

Pelayanan Prinsip Pelayanan 1. Kesederhanaan
Publik    Publik            2. Kejelasan
                            3. Kepastian waktu
                            4. Akurasi
                            5. Keamanan
                            6. Tanggung jawab
                            7. Kelengkapan
                            sarana & prasarana
                              8. Kemudahan akses
                              9. Kedisiplinan,
                              kesopanan, dan
                              keramahan
                              10. Kenyamanan
    Jenis Pelayanan Prioritas menurut
 SK Men PAN No: SE/10/M.PAN/07/2005
NO          SEKTOR          JENIS PELAYANAN
1.   Kependudukan          Akte Kelahiran
2.   Kepolisian            STNK dan BPKB
3.   Perindag              SIUP
4.   Bea Cukai dan Pajak   Bea Masuk dan
                           Pelayanan Pajak
5.  Kesehatan              Rumah Sakit
6.  Imigrasi               Pasport
7.  Perhubungan            Ijin Usaha Angkutan
8.  Ketenagakerjaan        TKI
9.  Pertanahan dan         Sertifikat Tanah
    Permukiman
10. Penanaman Modal        PMA dan PMDN
II. Ruang Lingkup Pemetaan

  C. Penanggulangan KKN, mengacu pada:


     Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan
    Pemberantasan Korupsi
     UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi
    Pemberantasan Korupsi
     UU No.31 Tahun 1999 j.o. UU No.20 Tahun 2002
    tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
     PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara
    Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan
    Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
    Pemberantasan TPK
             Definisi KKN            menurut
    UU No.28 Tahun 1999 dan UU No.31 Tahun 1999

   Korupsi adalah tindakan melawan hukum, melakukan
    perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
    suatu korporasi yang dapat merugikan keungan negara
    atau perekonomian negara.
   Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara
    melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau
    antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang
    merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
   Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara
    Negara secara melawan hukum yang menguntungkan
    kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas
    kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Kegiatan         Variabel/Atribut Indikator/Parameter
Penanggulangan   1. Pencegahan   1. Kebijakan makro
KKN              Kecurangan      terintegrasi
                                 2. Struktur pertanggung
                                 jawaban
                                 3. Risiko kejadian korupsi
                                 4. Kepedulian karyawan
                                 5. Kepedulian pelanggan
                                 dan masyarakat
                                 6. Sistem Pelaporan
                                 dugaan korupsi
                                 7. Pengungkapan yang
                                 dilindungi
                                 8. Pemberitahuan ke
                                 pihak luar
                                 9. Standar investigasi
                                 10. Standar perilaku dan
                                 disiplin
No Kegiatan   Variabel/Atribut Indikator/Parameter
              2. Penanganan   1. Jumlah Pengaduan Yang
              Pengaduan       Diterima
                              2. Jumlah Pengaduan Yang
                              Ditindaklanjuti
                              3. Jumlah Pengaduan Yang
                              Diteruskan ke Instansi
                              Penyidik
                              4. Jumlah Pengaduan KKN
                              Yang Ditangani Sendiri
                              5. Jumlah Lap Hasil Audit
                              Yang Diterbitkan
                              6. Persepsi terhadap
                              Kejadian KKN

								
To top