Get documents about "BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMERIKSAAN ATAS
W
Document Sample
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PELAKSANAAN BELANJA PELAYANAN PUBLIK INFRASTRUKTUR DAN
LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2007 DAN 2008
PADA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DI
PAINAN
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN BPK RI SUMATERA BARAT
Nomor : 54/S/XVIII.PDG/01/2009
Tanggal : 30 Januari 2009
DAFTAR ISI
Halaman
RESUME HASIL PEMERIKSAAN i
HASIL PEMERIKSAAN 1
I. GAMBARAN UMUM
1. Tujuan Pemeriksaan …………………………………………......... 1
2. Sasaran Pemeriksaan ……………………………………………… 1
3. Metode Pemeriksaan ……………………………………………… 1
4. Jangka Waktu Pemeriksaan ……...………………………………... 1
5. Objek Pemeriksaan ………………………………...………...........
a. Uraian Singkat Entitas yang Diperiksa ………..……………… 2
b. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah ...……………………. 2
c. Cakupan Pemeriksaan ………………………………………… 4
d. Temuan Pemeriksaan………………………………………….. 5
II. SISTEM PENGENDALIAN INTERN 7
1. Organisasi ……..………………………………………………….. 7
2. Kebijaksanaan ……..……………………………………………… 7
3. Prosedur ………………..…………………….……………………. 8
4. Personalia ………………….……………….……………………... 8
5. Perencanaan ………………….…………….……………………… 8
6. Pencatatan ……………………….…………….………………….. 8
7. Pelaporan ……………………………..…………………………… 9
8. Pengawasan ………………………………..……………………… 9
III. TEMUAN PEMERIKSAAN 10
1. Pengeluaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Koordinasi Muspida dan LMK Diperlakukan Sebagai Penambah
Penghasilan Sebesar Rp Rp298.095.000,00 dan Diberikan Kepada
Instansi Vertikal Sebesar Rp359.805.000,00.............................................. 10
2. Belanja Sertifikasi Tanah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Sebesar
Rp81.626.500,00 Belum Didukung Bukti Kepemilikan............................. 12
3. Harga Kontrak Pekerjaan Penilaian Aset Daerah Tidak Sesuai
Ketentuan, Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar
Rp26.796.000,00 dan Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Sebesar
i
Rp443.120.000,00……………………………………………………….. 14
4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belum
Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp12.620.000.000,00………................ 16
5. Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Sebesar Rp4.674.978.000,00
Tidak Dapat Diselesaikan Tepat Waktu dan Belum Dipungut Denda
Keterlambatan Sebesar Rp144.924.318..................................................... 18
6. Terdapat Pembebanan Biaya Langsung Non Personil (Direct
Reimbursable Cost) atas Jasa Konsultan Sebesar Rp125.565.000,00
Merugikan Keuangan Daerah dan Biaya Langsung Personil Sebesar
Rp545.625.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya. ……………… 21
7. Pelaksanaan Beberapa Pekerjaan Pada Dinas Prasarana dan Sumber
Daya Air Sebesar Rp424.564.000,00 Tidak Dapat Diselesaikan Sesuai
Jangka Waktu Sesuai Dengan Surat Perjanjian Kontrak dan Dikenakan
Denda Sebesar Rp21.228.200,00................................................................ 23
8. Pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Terbengkalai dan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp20.489.950,00 Tidak
Dicairkan.................................................................................................... 26
9. Harga Kontrak untuk Pekerjaan Rehabilitasi Berat/Sedang Ruang Kelas
Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan melebihi
Standar Harga minimal sebesar Rp229.078.249,12……………….......... 28
10. Pembangunan Jembatan Gantung Muara Sakai Translok Senilai
Rp422.504.000,00 Terbengkalai...….......................................................... 30
11. Beberapa Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Tidak Sesuai
Spesifikasi yang Ditetapkan Dalam Surat Perjanjian Kontrak Senilai
Rp97.630.975,97…………......................................................................... 32
12. Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Pesisir Selatan - Padang Pada Dinas
Pekerjaan Umum Menyalahi Ketentuan dan Berpotensi Merugikan
Keuangan Daerah Sebesar Rp562.000.000,00 dan Penjualan Barang
Milik Negara Belum Disetorkan Ke Kas Negara Sebesar
Rp388.600.000,00....................................................................................... 38
13. Proses Pelelangan Dua Paket Pekerjaan senilai Rp19.579.406.000,00
Dilaksanakan Secara Formalitas dan Diragukan Kebenarannya............... 40
14. Pengurusan Keuangan oleh Beberapa Pemegang Kas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tidak Tertib………....................... 43
Lampiran I Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Lampiran II Penerima Bantuan Akibat Gempa 2007
Lampiran III Kemahalan Harga Pekerjaan Dinas Pendidikan
Lampiran IV Hasil Pengujian Fisik di Lapangan Dinas Pekerjaan Umum
ii
Lampiran V Tutup Kas
Tanggapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
iii
RESUME HASIL PEMERIKSAAN
Berdasarkan pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Pelayanan Publik
Infrastruktur dan Lainnya Kabupaten Pesisir Selatan TA 2007 dan 2008 dapat
dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :
A. Cakupan Pemeriksaan
1. TA 2007
a. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp101.559.900.731,00 dengan
realisasi sebesar Rp92.785.318.881,00 atau 91,36%. Dari realisasi Belanja
Barang dan Jasa tersebut telah diperiksa secara uji petik (audit coverage)
senilai Rp46.932.419.253,00 atau 50,58%.
b. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp160.065.199.993,00 dengan realisasi
sebesar Rp142.136.485.095,00 atau 88,80%. Dari realisasi Belanja Bantuan
Sosial tersebut telah diperiksa secara uji petik (audit coverage) senilai
Rp123.790.388.739,00 atau 87,09%.
2. TA 2008
a. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp108.405.035.977,00 dengan
realisasi (s.d September) sebesar Rp74.596.945.039,00 atau 68,81%. Dari
realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut telah diperiksa secara uji petik
(audit coverage) senilai Rp43.886.636.084,00 atau 58,83%.
b. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp154.241.219.859,00 dengan realisasi
sebesar Rp45.250.509.493,00 atau 29,34%. Dari realisasi Belanja Modal
tersebut telah diperiksa secara uji petik (audit coverage) senilai
Rp36.700.818.698,00 atau 81,11%.
B. Dari hasil penelaahan Sistem Pengendalian Intern diketahui masih adanya prosedur
penatausahaan keuangan berupa penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang
tidak tepat waktu dan bukti-bukti tidak lengkap berupa pengeluaran untuk Belanja
Bantuan Keuangan Kepada Desa belum dipertanggungjawabkan sebesar
Rp12.620.000.000,00. Selain itu pengurusan keuangan oleh beberapa Pemegang Kas
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak tertib.
C. Dari pemeriksaan tersebut menghasilkan 13 temuan dengan nilai sebesar
Rp50.145.273.250,00 terdiri dari TA 2007 sebesar Rp27.008.037.000,00 dan TA 2008
sebesar Rp23.137.236.250,00. Temuan-temuan tersebut digolongkan dalam masalah
penyimpangan terhadap kriteria atau peraturan yang telah ditetapkan sebanyak enam
temuan, penyimpangan yang menganggu azas kehematan sebanyak enam temuan dan
penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang
direncanakan sebanyak satu temuan dengan rincian sebagai berikut :
i
1. Penyimpangan terhadap kriteria atau peraturan yang telah ditetapkan
a. Pengeluaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Koordinasi Muspida dan LMK Diperlakukan Sebagai Penambah Penghasilan
Sebesar Rp298.095.000,00 dan Diberikan Kepada Instansi Vertikal Sebesar
Rp359.805.000,00
b. Belanja Sertifikasi Tanah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Sebesar
Rp81.626.500,00 Belum Didukung Bukti Kepemilikan
c. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belum Dipertanggungjawabkan
Sebesar Rp12.620.000.000,00
d. Terdapat Pembebanan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable
Cost) atas Jasa Konsultan Sebesar Rp125.565.000,00 Merugikan Keuangan
Daerah dan Biaya Langsung Personil Sebesar Rp545.625.000,00 Tidak Dapat
Diyakini Kewajarannya
e. Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Pesisir Selatan - Padang Pada Dinas
Pekerjaan Umum Menyalahi Ketentuan dan Berpotensi Merugikan Keuangan
Daerah Sebesar Rp562.000.000,00 dan Penjualan Barang Milik Negara
Belum Disetorkan Ke Kas Negara Sebesar Rp388.600.000,00
f. Proses Pelelangan 2 Paket Pekerjaan senilai Rp,19.579.406.000,00
Dilaksanakan Secara Formalitas dan Diragukan Kebenarannya
2. Penyimpangan yang mengganggu azas kehematan
a. Harga Kontrak Pekerjaan Penilaian Aset Daerah Tidak Sesuai Ketentuan,
Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp26.796.000,00 dan
Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp443.120.000,00
b. Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Sebesar Rp4.674.978.000,00 Tidak
Dapat Diselesaikan Tepat Waktu dan Belum Dipungut Denda Keterlambatan
Sebesar Rp144.924.318
c. Pelaksanaan Beberapa Pekerjaan Pada Dinas Prasarana dan Sumber Daya Air
Sebesar Rp424.564.000,00 Tidak Dapat Diselesaikan Sesuai Jangka Waktu
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Kontrak dan Dikenakan Denda Sebesar
Rp21.228.200,00
d. Pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Terbengkalai dan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp20.489.950,00 Tidak
Dicairkan
e. Harga Kontrak untuk Pekerjaan Rehabilitasi Berat/Sedang Ruang Kelas
Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan melebihi Standar
Harga minimal sebesar Rp229.078.249,12
f. Beberapa Pekerjaan pada Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah Tidak Sesuai
Spesifikasi yang Ditetapkan Dalam Surat Perjanjian Kontrak Senilai
Rp97.630.975,97
ii
3. Penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya program yang
direncanakan yaitu, Pembangunan Jembatan Gantung Senilai Rp422.504.000,00
Terbengkalai
Untuk meningkatkan nilai manfaat dari laporan ini maka atas berbagai penyimpangan
yang dikemukakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menyampaikan
saran-saran untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pihak-pihak terkait, sebagaimana
dapat dilihat pada Bab III dari hasil pemeriksaan ini.
Padang, Februari 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KEPALA PERWAKILAN
Drs. H. MAULANA GINTING, M.Si.
NIP 240001912
iii
HASIL PEMERIKSAAN
I. GAMBARAN UMUM
1. Tujuan Pemeriksaan
Untuk menguji dan menilai informasi keuangan atas belanja pelayanan publik infrastruktur
dan lainnya telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, pelaksanaan belanja
pelayanan publik infrastruktur dan lainnya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap
peraturan keuangan tertentu serta Sistem Pengendalian Intern atas pelaksanaan belanja
pelayanan publik infrastruktur dan lainnya telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai
untuk mencapai tujuan pengendalian.
2. Sasaran Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan difokuskan pada pelaksanaan belanja pelayanan publik infrastruktur
dan lainnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2007 dan 2008 dilakukan secara uji
petik terutama pada satuan kerja Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Prasarana
Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan serta Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari :
a. Belanja Langsung (TA 2007)
1) Belanja Barang dan Jasa
2) Belanja Modal
b. Belanja Langsung (TA 2008)
1) Belanja Barang dan Jasa
2) Belanja Modal
c. Tindak lanjut atas rekomendasi temuan signifikan LHP Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun 2007.
3. Metode Pemeriksaan
Pemeriksaan dilaksanakan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban keuangan dan
pelaksanaan fisik pekerjaan pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Prasarana
Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan serta Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah serta melalui wawancara dan konfirmasi dengan pejabat dan instansi
terkait.
4. Jangka Waktu Pemeriksaan
Pemeriksaan dilaksanakan selama 35 hari mulai tanggal 29 Oktober sampai dengan 02
Desember 2008 berdasarkan Surat Tugas BPK Nomor 153/ST/XVIII.PDG/10/2008 tanggal
10 Oktober 2008.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR 1
5. Objek Pemeriksaan
a. Uraian Singkat Entitas yang Diperiksa
Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari
12 Kecamatan dengan 37 Nagari. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dipimpin oleh
Bupati dan Wakil Bupati yang diangkat berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah yang
dilaksanakan pada Tahun 2005.
Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan
oleh aparatur yang tersebar pada satu Sekretariat Daerah, satu Sekretariat DPRD, 15
Dinas, enam Badan, enam Kantor dan dua belas Kecamatan serta satu RSUD yang ada
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mengawasi kegiatan
pemerintahan telah terbentuk lembaga legislatif (DPRD) hasil Pemilu Legislatif Tahun
2004 yang beranggotakan 40 orang.
b. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
1) Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2007 dan 2008 (s.d September) adalah
sebagai berikut :
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
TA 2007
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 257.680.398.873,00 243.249.820.027,00 94,40
a. Belanja Pegawai 222.589.863.873,00 211.463.287.602,00 95,00
b. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00
c. Belanja Subsidi 578.786.000,00 578.786.000,00 100,00
d. Belanja Hibah 422.000.500,00 395.174.000,00 93,64
e. Belanja Bantuan Sosial 10.525.948.500,00 10.180.213.700,00 96,72
f. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota
dan Pemerintahan Desa 8.182.830.000,00 3.382.830.000,00 41,34
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 7.380.970.000,00 7370.970.000,00 99,86
h. Belanja Tidak Terduga 8.000.000.000,00 9.878.558.725,00 123,48
2. BELANJA LANGSUNG 283.431.364.994,00 253.295.150.055,00 89,37
a. Belanja Pegawai 21.806.264.270,00 18.373.346.079,00 84,26
b. Belanja Barang dan Jasa 101.559.900.731,00 92.785.318.881,00 91,36
c. Belanja Modal 160.065.199.993,00 142.136.485.095,00 88,80
JUMLAH BELANJA 541.111.763.867,00 496.544.970.082,00 91,76
TA 2008
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 317.154.906.553,00 239.169.357.885,00 75,41
a. Belanja Pegawai 272.663.106.553,00 222.710.315.485,00 81,68
b. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00
c. Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00
d. Belanja Hibah 300.000.000,00 0,00 0,00
e. Belanja Bantuan Sosial 7.665.000.000,00 5.505.822.225,00 71,83
f. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa 284.030.000,00 0,00 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 31.242.770.000,00 6.603.829.000,00 21,14
h. Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 4.349.391.175,00 86,99
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR 2
2. BELANJA LANGSUNG 278.306.378.496,00 132.857.943.366,00 47,74
a. Belanja Pegawai 15.660.112.660,00 13.010.488.834,00 83,08
b. Belanja Barang dan Jasa 108.405.035.977,00 74.596.945.039,00 68,81
c. Belanja Modal 154.241.219.859,00 45.250.509.493,00 29,34
,00
JUMLAH BELANJA 595.461.285.049,00 372.027.301.251,00 62,48
Keterangan: * Realisasi berdasarkan Perhitungan 2007
** Realisasi berdasarkan Register SP2D (Laporan Fungsional) s.d September 2008
Dari tabel di atas diketahui bahwa :
a) Realisasi Belanja TA 2007 sebesar Rp496.544.970.082,00 atau 91,76% dari
anggaran sebesar Rp541.111.763.867,00. Realisasi Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp243.249.820.027,00 atau 94,40% dari anggaran sebesar
Rp257.680.398.873,00. Realisasi Belanja Langsung sebesar
Rp253.295.150.055,00 atau 89,35% dari anggaran sebesar
Rp283.481.364.994,00.
b) Realisasi Belanja TA 2008 (berdasarkan Register SP2D s.d September 2008)
sebesar Rp372.027.301.221,00 atau 62,48% dari anggaran sebesar
Rp595.461.285.049,00. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp239.169.357.885,00 atau 75,41% dari anggaran sebesar
Rp317.154.906.553,00. Realisasi Belanja Langsung sebesar
Rp132.857.943.366,00 atau 47,74% dari anggaran sebesar
Rp278.306.378.496,00.
2) Anggaran dan Realisasi Belanja pada SKPD yang diperiksa (Sekretariat Daerah,
Dinas Pendidikan, Dinas Prasarana Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Kesehatan serta Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah).
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
TA 2007
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 223.768.018.000,00 211.218.032.515,00 94,39
a. Belanja Pegawai 188.677.383.000,00 179.431.500.090,00 95,10
b. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00
c. Belanja Subsidi 578.786.000,00 578.786.000,00 100,00
d. Belanja Hibah 422.000.500,00 395.174.000,00 93,64
e. Belanja Bantuan Sosial 10.525.948.500,00 10.180.213.700,00 96,72
f. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan
Pemerintahan Desa 8.182.830.000,00 3.382.830.000,00 41,34
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 7.380.970.000,00 7370.970.000,00 99,86
h. Belanja Tidak Terduga 8.000.000.000,00 9.878.558.725,00 123,48
2. BELANJA LANGSUNG 247.034.350.216,00 181.415.387.021,00 73.44
a. Belanja Pegawai 13.040.048.970,00 10.675.570.529,00 81,84
b. Belanja Barang dan Jasa 51.905.885.275,00 46.949.427.753,00 90,45
c. Belanja Modal 182.084.415.971,00 123.790.388.739,00 67,99
JUMLAH BELANJA 470.802.368.216,00 392.633.419.536,00 83,39
TA 2008
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 268.798.582.385,00 200.860.112.974,00 74,73
a. Belanja Pegawai 224.306.782.385,00 184.401.070.574,00 82,21
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR 3
b. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00
c. Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00
d. Belanja Hibah 300.000.000,00 0,00 0,00
e. Belanja Bantuan Sosial 7.665.000.000,00 5.505.822.225,00 71,83
f. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa 284.030.000,00 0,00 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 31.242.770.000,00 6.603.829.000,00 21,14
h. Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 4.349.391.175,00 86,99
2. BELANJA LANGSUNG 196.174.831.822,00 84.636.577.532,00 43,14
a. Belanja Pegawai 8.605.894.660,00 4.049.122.750,00 47.05
b. Belanja Barang dan Jasa 49.211.602.048,00 43.886.636.084,00 89.18
c. Belanja Modal 138.357.335.114,00 36.700.818.698,00 26.53
JUMLAH BELANJA 464.973.414.207,00 285.496.690.506,00 61,40
Keterangan: * Realisasi berdasarkan Laporan Pengesahan SPJ TA 2007
** Realisasi berdasarkan Register SP2D s.d April 2008
Dari tabel di atas diketahui bahwa anggaran dan realisasi belanja pada enam SKPD
yang diuji petik adalah sebagai berikut :
a) Realisasi Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Pegawai) TA 2007 sebesar
Rp170.739.816.492,00 (Rp46.949.427.753,00 + Rp123.790.388.739,00) atau
72,96% dari anggaran sebesar Rp233.990.301.246,00 (Rp51.905.885.275,00 +
Rp182.084.415.971,00) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp46.949.427.753,00 atau 90,45% dari anggaran sebesar Rp51.905.885.275,00.
Realisasi Belanja Modal sebesar Rp123.790.388.739,00 atau 67,99% dari
anggaran sebesar Rp182.084.415.971,00.
b) Realisasi Belanja Langsung (tidak termasuk Belanja Pegawai) TA 2008 sebesar
Rp80.587.454.782,00 (Rp43.886.636.084,00 + Rp36.700.818.698,00) atau
42,96% dari anggaran sebesar Rp187.568.937.162,00 (Rp49.211.602.048,00 +
Rp138.357.335.114,00). Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp43.886.636.084,00 atau 89,18% dari anggaran sebesar Rp49.211.602.048,00.
Realisasi Belanja Modal sebesar Rp36.700.818.698,00 atau 26,53% dari
anggaran sebesar Rp138.357.335.114,00.
c. Cakupan Pemeriksaan
1) TA 2007
a) Anggaran Belanja Langsung senilai Rp283.431.364.994,00 dengan realisasi
sebesar Rp253.295.150.055,00 atau 89,36%. Dari realisasi Belanja Langsung
tersebut telah diperiksa secara uji petik (audit coverage) senilai
Rp170.722.807.992,00 atau 67,40%.
b) Anggaran Belanja Barang dan Jasa senilai Rp101.559.900.731,00 dengan
realisasi senilai Rp92.785.318.881,00 atau 91,36%. Dari realisasi Belanja
Barang dan Jasa tersebut telah diperiksa secara uji petik (audit coverage) senilai
Rp46.932.419.253,00 atau 50,58%.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR 4
c) Anggaran Belanja Modal senilai Rp160.065.199.993,00 dengan realisasi senilai
Rp142.136.485.095,00 atau 88,79%. Dari realisasi Belanja Modal tersebut telah
diperiksa secara uji petik (audit coverage) senilai Rp123.790.388.739,00 atau
sebesar 87,09% dari anggaran.
2) TA 2008
a) Anggaran Belanja Langsung senilai Rp278.306.378.496,00 dengan realisasi
sebesar Rp132.857.943.366,00 atau 47,74%. Dari realisasi Belanja Tidak
Langsung tersebut telah diperiksa secara uji petik (audit coverage) senilai
Rp80.587.454.782,00 atau 60,66%.
b) Anggaran Belanja Barang dan Jasa senilai Rp108.405.035.977,00 dengan
realisasi senilai Rp74.596.945.039,00 atau 68,81%. Dari realisasi Belanja
Barang dan Jasa tersebut telah diperiksa secara uji petik (audit coverage) senilai
Rp43.886.636.084,00 atau 58,83%.
c) Anggaran Belanja Modal senilai Rp154.241.219.859,00 dengan realisasi senilai
Rp45.250.509.493,00 atau 29,34%. Dari realisasi Belanja Modal tersebut telah
diperiksa secara uji petik (audit coverage) senilai Rp36.700.818.698,00 atau
sebesar 81,11% dari anggaran.
d. Temuan Pemeriksaan
Dari cakupan pemeriksaan pada TA 2007 dan 2008 ditemukan sebanyak 13 temuan
dengan nilai sebesar Rp50.145.273.250,00 atau audit finding sebesar 19,95% dari
cakupan pemeriksaan sebesar Rp251.310.262.774,00 terdiri dari TA 2007 sebesar
Rp27.008.037.000,00 atau 15,82% dari cakupan pemeriksaan sebesar
Rp170.722.807.992,00 (Rp46.932.419.253,00 + Rp123.790.388.739,00) dan TA
2008 sebesar Rp23.137.236.250,00 atau 98,71% dari cakupan pemeriksaan sebesar
Rp80.587.454.782,00 (Rp43.886.636.084,00 + Rp36.700.818.698,00).
Rincian cakupan pemeriksaan dan penyimpangan disajikan dalam matriks berikut :
Anggaran Setelah
No Uraian Realisasi (Rp) Cakupan (Rp) Temuan (Rp) %
Perubahan (Rp)
1. TA 2007
BELANJA 283.431.364.994,00 253.295.150.055,00 170.722.807.992,00 27.008.037.000,0, 67,40
LANGSUNG
a. Belanja Pegawai 21.806.264.270,00 18.373.346.079,00 0,00 0,00 0,00
b. Belanja Barang 101.559.900.731,00 92.785.318.881,00 46.932.419.253,00 1.205.899.000,00 50,58
dan Jasa
c. Belanja Modal 160.065.199.993,00 142.136.485.095,00 123.790.388.739,00 25.802.138.000,00 87,09
JUMLAH 541.111.763.867,00 496.544.970.082,00 170.722.807.992,00 27.008.037.000,00 34,38
BELANJA
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR 5
2. TA 2008
BELANJA 278.306.378.496,00 132.857.943.366,00 80.587.454.782,00 23.137.236.250,00 60,66
LANGSUNG
a. Belanja Pegawai 15.660.112.660,00 13.010.488.834,00 0,00 0,00 0,00
b. Belanja Barang 108.405.035.977,00 74.596.945.039,00 43.886.636.084,00 2.161.467.250,00 58,83
dan Jasa
c. Belanja Modal 154.241.219.859,00 45.250.509.493,00 36.700.818.698,00 20.975.769.000,00 81,11
JUMLAH 595.461.285.049,00 372.027.301.221,00 251.310.262.774,00 50.145.273.250,00 67,55
BELANJA
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR 6
II. SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Dari hasil penelaahan atas unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Kelautan dan Perikanan, dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Organisasi
Struktur organisasi Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Prasarana Sumber
Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan serta Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah, masing-masing diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai berikut :
No. SKPD No./Tgl. Perda Keterangan
1. Sekretariat Daerah No. 2 tentang Pembentukan SOTK Setda dan Lampiran. 2 Perda
Setwan. tanggal 1 September tahun 2008 No.2 Tahun 2008
2. Dinas Pengelolaan No. 3 tentang Pembentukan SOTK DPKD Lampiran. 3 Perda
Keuangan Daerah tanggal 1 September tahun 2008 No.3 Tahun 2008
3. Dinas Pekerjaan Umum No. 3 tentang Pembentukan SOTK Dinas PU Lampiran. 3 Perda
(Kimpraswil) tanggal 1 September tahun 2008 No.2 Tahun 2008
4. Dinas Pendidikan No. 3 tentang Pembentukan SOTK Dinas Lampiran. 2 Perda
Pendidikan tanggal 1 September tahun No.2. Tahun 2008
2008
5. Dinas Kesehatan No. 3 tentang Pembentukan SOTK Dinas Lampiran. 2 Perda
Kesehatan tanggal 1 September tahun 2008 No.3 Tahun 2008
6. Dinas PSDA No. 3 tentang Pembentukan SOTK Dinas Lampiran. 2 Perda
PSDA tanggal 1 September tahun 2008 No.3 Tahun 2008
Berdasarkan Perda masing-masing Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
tersebut, organisasi Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh 3
orang Asisten serta 12 Kepala Bagian. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan
dibantu empat 4 Kepala Bagian. Selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tanggal
1 September tahun 2008 diketahui bahwa jumlah dinas daerah sebanyak 15 dinas dan
lembaga teknis daerah sebanyak 12 badan/kantor.
2. Kebijaksanaan
Dalam rangka tertibnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan
peningkatan kualitas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan persetujuan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 1 September tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun dalam pelaksanaannya
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya mengikuti kebijaksanaan umum
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat khususnya ketentuan yang mengatur tentang pedoman
pelaksanaan APBD, pembukuan yang dilaksanakan dan proses pencairan dana. Selanjutnya
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola administrasi Barang Milik Daerah
(BMD) belum mengacu kepada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat khususnya ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan belum memiliki Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini
dapat dilihat dari tata cara penatausahaan BMD yang belum tertib berupa pemberian kode
barang, kartu inventaris barang, kartu inventaris ruangan yang mengakibatkan pengamanan
BMD menjadi kurang terjamin. Pengurus barang milik daerah Kabupaten Pesisir Selatan
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
7
telah ditunjuk, namun untuk masing-masing SKPD dan bagian-bagian Pembantu Pengurus
Barang Milik Daerah belum ditunjuk sehingga pengelolaan dan pengamanan terhadap asset
barang daerah tidak terjamin.
3. Prosedur
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan ditetapkan pada TA 2007 dengan Peraturan Kepala Daerah Nomor 25 Tahun 2006,
TA 2008 dengan Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 Tahun 2007. Namun peraturan daerah
ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terlihat dari masih adanya prosedur
penatausahaan keuangan berupa penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak
tepat waktu, bukti-bukti tidak lengkap, pemberian persekot. Selain itu prosedur pengadaan
barang dan jasa belum seluruhnya mempedomani Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain masih terdapat
beberapa penyelesaian pekerjaan yang terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan
serta masih ada pembayaran dilakukan sementara barang tidak diterima.
4. Personalia
Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diuji belum
memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari pembagian beban
kerja yang tidak seimbang dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
serta pemahaman personil masih kurang terhadap bidang tugas yang menjadi tanggung
jawabnya. Pada beberapa unit kerja masih ditemukan pegawai yang belum mempunyai latar
belakang pendidikan yang mendukung pelaksanaan tugasnya misalnya beberapa Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu belum pernah mengikuti pendidikan
bendaharawan, fungsi verifikasi pada SKPD tidak mempunyai latar belakang pendidikan
keuangan, selain itu masih terdapat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak memiliki
sertifikat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM-nya melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan
dengan bidang penugasan namun usaha tersebut belum dirasakan memadai untuk
meningkatkan kualitas kinerja.
5. Perencanaan
Untuk menciptakan pelaksanaan APBD yang tertib, sesuai ketentuan, efisien, efektif
dan ekonomis serta berhasil guna, maka dalam anggaran belanja telah ditetapkan rincian
kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) pada saat
pengusulan anggaran yang kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
SKPD (DPA SKPD) setelah Perda APBD ditetapkan. Namun demikian, berdasarkan hasil
pemeriksaan masih ditemukan beberapa kelemahan berkaitan dengan perencanaan,
penyelesaian beberapa kegiatan pembangunan mengalami keterlambatan. Hal ini terjadi
karena adanya penambahan volume pekerjaan yang tidak didasarkan pada perhitungan atau
survei lapangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
6. Pencatatan
Pelaksanaan pencatatan atas transaksi keuangan daerah untuk belanja pada
Dinas/Badan/Kantor dan bagian yang mengelola anggaran belum sepenuhnya mengacu
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
8
Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dikelola
oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran pada Buku Kas Umum belum seluruhnya
dilakukan secara tertib antara lain Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah belum mencatat
setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum.
7. Pelaporan
Penatausahaan pembukuan atas pelaksanaan APBD mulai TA 2007 telah
didesentralisasi kepada masing-masing SKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006. Laporan bulanan disusun oleh masing-masing SKPD baik dari segi pendapatan maupun
belanja. Dari laporan bulanan tersebut secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah membuat laporan semesteran.
Namun untuk TA 2008 (s.d September 2008) laporan semesteran belum dapat disajikan dan
masih berupa laporan realisasi SP2D.
8. Pengawasan
Pengawasan atas setiap kegiatan di masing-masing SKPD dilaksanakan secara melekat
oleh Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas
Lapangan/Konsultan Pengawas maupun oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Kegiatan
pengawasan oleh Bawasda Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan dalam Program Kerja
Pemeriksaan Tahunan yang disesuaikan dengan jumlah anggaran dan personil yang tersedia.
Dalam melakukan pengawasan intern pemerintah, Badan Pengawas Kabupaten Pesisir
Selatan telah melaksanakan pemeriksaan secara rutin dan pemeriksaan terakhir dilakukan
pada bulan Oktober 2008. Namun masih ditemukan bahwa pengawasan dan pengendalian
dari atasan langsung masih lemah.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
9
III. TEMUAN PEMERIKSAAN
1. Pengeluaran Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Koordinasi
Muspida dan LMK Diperlakukan Sebagai Penambah Penghasilan Sebesar Rp298.095.000,00
dan Diberikan Kepada Instansi Vertikal Sebesar Rp359.805.000,00
Dalam TA 2007 dan TA 2008 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Lingkungan
Sekretariat Daerah telah menganggarkan belanja Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah
dan Belanja Koordinasi Muspida dan Lembaga Musyawarah Kabupaten (LMK) dengan anggaran
masing-masing, TA 2007 sebesar Rp498.071.000,00 dengan realisasi sebesar Rp498.071.000,00 atau
100% dari anggaran dan TA 2008 dengan anggaran sebesar Rp401.680.000,00 sampai dengan 30
Agustus 2008 telah terealisasi sebesar Rp239.193.500,00 atau 59,55% dari anggaran.
Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
serta terciptanya kondisi keamanan yang kondusif di Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu melakukan kerja sama dengan aparatur-aparatur
Pemerintah Pusat di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan telah memberikan bantuan keuangan dalam bentuk tunai kepada pejabat-pejabat dilingkungan
sekretariat daerah dan instansi vertikal seperti KODIM, Polres, Kejaksaan dan lain-lain.
Berdasarkan pemeriksaan atas surat pertanggungjawaban Belanja Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dan Belanja Koordinasi Muspida dan Lembaga
Musyawarah Kabupaten pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah pada TA 2007 diketahui
hal-hal sebagai berikut :
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menganggarkan belanja Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Daerah dengan realisasi sebesar Rp399.330.000,00 yang dipergunakan untuk :
a. Sebesar Rp181.050.000,00 diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan yang kegiatannya
berbentuk rapat-rapat antara Pejabat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pejabat
Instansi Vertikal disertai dengan pemberian honor kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD
dan pejabat di lingkungan sekretariat daerah antara lain Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi,
Kakan Pol PP, Kasubag Bina Kesbang dll. (rincian lihat lampiran I)
b. Sebesar Rp218.280.000,00 diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan yang kegiatannya
berbentuk rapat-rapat antara Pejabat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pejabat
Instansi Vertikal disertai dengan pemberian honor kepada pejabat di Instansi Vertikal antara lain
diterima oleh Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri dll. (rincian lihat lampiran I)
TA 2008 sebagai berikut :
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menganggarkan belanja Koordinasi Muspida dan Lembaga
Musyawarah Kabupaten dengan realisasi sampai dengan 30 Agustus 2008 sebesar Rp258.570.000,00
yang dipergunakan untuk :
a. Sebesar Rp117.045.000,00 dipergunakan untuk kegiatan berbentuk rapat-rapat antara Pejabat
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pejabat Instansi Vertikal disertai dengan
pembayaran honor (tambahan penghasilan) kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan
pejabat di lingkungan sekretariat daerah. Penerima sama seperti pada TA 2007 (rincian lihat
lampiran I)
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
10
b. Sebesar Rp141.525.000,00 dipergunakan untuk kegiatan berbentuk rapat-rapat antara Pejabat
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pejabat Instansi Vertikal disertai dengan pemberian
honor (tambahan penghasilan) kepada pejabat di Instansi Vertikal. Penerima sama seperti TA
2007 (rincian lihat lampiran I)
Seluruh pembayaran dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2
Januari 2007 tentang Penetapan Bantuan Biaya Rapat Koordinasi Bagi Anggota Muspida Kabupaten
Pesisir Selatan.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hampir seluruh realisasi pengeluaran pada akun
Belanja Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dan Belanja Koordinasi Muspida dan
Lembaga Musyawarah Kabupaten diperuntukkan bagi penambah penghasilan Kepala Daerah dan
Pejabat serta staf di lingkungan Pemkab Pesisir Selatan, khususnya Sekretariat Daerah dan Instansi
Vertikal. Dalam hal pemberian penambah penghasilan bagi PNS di Kabupaten Pesisir Selatan
sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 291 Tahun 2006 dan Nomor 45 Tahun 2007
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pesisir Selatan TA 2007 dan 2008.
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 78 ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :
1) Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Ayat (3) menyatakan bahwa
urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: Politik luar negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; Moneter dan fiskal nasional;
dan Agama.
2) Pasal 28 : Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilarang : (a) membuat keputusan yang
secara khusus menguntungkan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan
tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga
negara atau golongan masyarakat lainnya;
Hal tersebut mengakibatkan :
a. Pembayaran kepada Kepala Daerah, Ketua DPRD, Sekda, dan pejabat di lingkungan sekretariat
daerah sebesar Rp298.095.000,00 (Rp181.050.000,00 + Rp117.045.000,00) diperlakukan sebagai
penambah penghasilan dan memboroskan keuangan daerah.
b. Pembayaran kepada Instansi vertikal sebesar Rp359.805.000,00 (Rp218.280.000,00 +
Rp141.525.000,00) menyalahi peraturan dan memboroskan keuangan daerah.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
11
Hal tersebut terjadi karena :
a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) TA 2007 dan TA 2008 dalam menganggarkan
Belanja Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dan Belanja Koordinasi Muspida
dan Lembaga Musyawarah Kabupaten tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
b. Kebijakan Bupati yang keliru dalam membuat keputusan tentang Penetapan Bantuan Biaya
Rapat Koordinasi Bagi Anggota Muspida Kabupaten Pesisir Selatan.
c. Adanya unsur kesengajaan dari pejabat di lingkungan Setdakab untuk mendapatkan tambahan
penghasilan.
Sekretaris Daerah menyatakan bahwa dasar pembayaran adalah Permendagri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah diwilayahnya Kepala Daerah dapat menyediakan dukungan
dana dari APBD tahun berjalan berupa program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan rapat koordinasi dengan unsur muspida yang
kemudian ditunjang dengan pemberian honor berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2007
tentang Penetapan Bantuan Biaya Rapat Koordinasi bagi Anggota Muspida Kabupaten Pesisir
Selatan.
BPK RI menyarankan agar Bupati Pesisir Selatan :
a. Meninjau ulang Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang
Penetapan Bantuan Biaya Rapat Koordinasi Bagi Anggota Muspida Kabupaten Pesisir Selatan.
b. Menegur secara tertulis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya dimasa yang akan
datang dalam menyusun dan merealisasikan APBD mempedomani ketentuan yang berlaku.
c. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah supaya di masa yang akan datang dalam
merealisasikan APBD mempedomani ketentuan yang berlaku dan tidak membayarkan sisa honor
bulan berikutnya (September s.d Desember).
2. Belanja Sertifikasi Tanah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Sebesar Rp81.626.500,00
Belum Didukung Bukti Kepemilikan
Jumlah anggaran belanja kegiatan sertifikasi tanah-tanah Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 adalah sebesar
Rp50.000.000,00 dengan realisasi Rp49.943,000,00 atau 99,88% dan kegiatan pengadaan tanah
untuk pembangunan terdapat biaya penerbitan sertifikat tanah yang telah dibebaskan sebesar
Rp60.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.683.500,00 atau 52,81%.
Pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban diketahui bahwa pengeluaran tersebut di atas
dipergunakan untuk pembayaran biaya Sertifikat Tanah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang
terdiri dari :
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
12
a. Biaya sertifikat tanah sebanyak 10 persil tanah antara lain untuk pembangunan Mesjid Agung
Painan, pembangunan SMPN3 Tapan, Pembangunan SMKN Tapan, lokasi BPP Pertaian Tapan
dan lokasi rencana pembangunan Rumah Dinas Camat Tapan senilai Rp31.683.500,00 tanggal
16 Mei 2008 sesuai kuitansi nomor 67, 227, 60 dan 61.
b. Biaya sertifikat tanah sebanyak 46 persil tanah Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bayang dan IV
Nagari Bayang Utara senilai Rp49.943.000,00 tanggal 25 Juni 2008 sesuai kuitansi nomor 129.
Hasil konfirmasi kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Bagian Tata Pemerintahan
Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa tanah-tanah milik masyarakat yang telah beralih
menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan tanah-tanah yang telah dipergunakan
tersebut masih dalam proses pensertifikatan di Badan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Sampai
dengan pemeriksaan tanggal 14 November 2008 sertifikat tanah-tanah milik Pemda tersebut belum
selesai.
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 49 ayat (1)
yang menyebutkan antara lain bahwa Barang Milik Daerah yang berupa tanah yang dikuasai
Pemda harus disertifikatkan atas nama Pemda.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Barang milik negara/daerah berupa
tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Pernyataan Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap Paragrap 21 menyatakan saat
pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi
perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan
bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan asset tetap belum didukung dengan
bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti
pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat
kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat
bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi
pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
Hal tersebut di atas mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum mempunyai
kepastian hukum sebagai pemilik barang daerah.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Pengawasan dan pengendalian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai
penanggungjawab pengelola barang milik daerah belum berjalan sebagaimana mestinya;
b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kurang
optimal dalam melaksanakan tugasnya.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
13
Sekretaris Daerah menyatakan bahwa penerbitan sertifikat untuk masing-masing lokasi sedang
dalam proses pengurusan di BPN dan telah menyurati pihak BPN untuk memprioritaskan/melakukan
percepatan penerbitan sertifikat tanah tersebut.
BPK RI menyarankan agar Bupati Pesisir Selatan :
a. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah agar dalam mengelola barang milik daerah
mempedomani ketentuan tentang pengelolaan barang milik daerah.
b. Melalui Sekretaris Daerah, menegur secara tertulis Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan agar dalam mengelola barang milik daerah mematuhi ketentuan
tentang pengelolaan barang milik daerah.
3. Harga Kontrak Pekerjaan Penilaian Aset Daerah Tidak Sesuai Ketentuan, Berindikasi
Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp26.796.000,00 dan Tidak Dapat Diyakini
Kewajarannya Sebesar Rp443.120.000,00
Pada TA 2008 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
mengalokasikan anggaran Belanja Modal untuk Penilaian Aset Daerah sebesar Rp889.457.250,00
Untuk menyusun Neraca Awal Daerah, Kepala Daerah dapat secara bertahap melakukan
penilaian terhadap seluruh aset Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat bidang
pekerjaan penilaian aset, dengan mengacu pada Pedoman Penilaian Aset Daerah yang dikeluarkan
oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan
telah diberikan opini laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua
hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember
2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang
artinya Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Telah Ada dan telah sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan.
Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak diketahui bahwa pekerjaan
dilaksanakan oleh PT. Survindo Putra Pratama Nomor Kontrak 900.5/05/APP-VII/2008, jangka
waktu pelaksanaan 16 Juli 2008 sampai dengan 12 November 2008, dengan nilai Rp889.457.250,00
dan masih dibayarkan uang muka sebesar Rp177.891.450,00 (20% x Rp889.457.250,00). Dari item
mata pembayaran pekerjaan terdapat pembayaran untuk biaya langsung personil untuk biaya gaji
tenaga ahli dan biaya langsung non personil untuk biaya sewa kantor dan perlengkapan kantor yang
masing-masing sebagai berikut :
No Uraian Jumlah
1. Biaya Langsung Personil
- Biaya Gaji Tenaga Ahli Rp443.120.000,00
2. Biaya Langsung Non Personil
- Biaya Sewa dan Perlengkapan Kantor Rp 26.796.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
14
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini panitia pengadaan barang dan
jasa pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun harga perkiraan sendiri sebagai
dasar acuan dalam menyusun anggaran biaya (RAB) pekerjaan penilaian aset, untuk mata
pembayaran biaya langsung personil yaitu pembayaran gaji tenaga ahli tidak dilengkapi dengan
dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan melalui daftar gaji yang telah diperiksa (audited
payroll) disertai bukti pembayaran pajak terhadap gaji yang diterima dengan demikian mata
pembayaran untuk biaya gaji tenaga ahli tidak dapat diyakini kewajarannya dan untuk pekerjaan jasa
konsultasi dengan jangka waktu kurang dari enam bulan tidak diakui pembayaran untuk sewa kantor
(termasuk perlengkapannya) dan biaya perlengkapan kantor.
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah :
1) Pasal 5 point f antara lain menyebutkan pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan
para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika
sebagai berikut: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
b. Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan
Nomor 1203/D.II/03/2000 dan Nomor SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 antara lain :
1) Biaya Sewa Kantor (termasuk perlengkapannya) dan Biaya Perlengkapan Kantor untuk
Kontrak dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan tidak berlaku dan harus
disediakan sendiri oleh instansi pelaksana.
2) Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli) untuk jasa konsultan, jasa lainnya dan untuk tenaga
pendukung dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar serta didasarkan
pada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu melalui daftar gaji yang telah
diperiksa (audited payroll) disertai bukti pembayaran pajak terhadap gaji yang diterima.
Hal tersebut mengakibatkan :
a. Pembayaran Biaya langsung non personil sebesar Rp26.796.000,00 berindikasi merugikan
keuangan daerah.
b. Biaya langsung personil atas jasa konsultan sebesar Rp443.120.000,00 belum dapat diyakini
kewajarannya.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) TA 2008 dalam menganggarkan Belanja Kegiatan
Penilaian Aset Daerah Tidak Mempedomani Ketentuan Yang Berlaku.
b. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pengelolan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menjadi dasar
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
15
dalam penyusunan RAB tidak mempedomani petunjuk penyusunan RAB jasa konsultan
(biaya langsung personil dan biaya tidak langsung non personil).
c. Pengendalian dan Pengawasan Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab atas proses pelaksanaan
kegiatan dilingkungan satuan kerjanya lemah.
Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah Menyatakan bahwa penyusunan HPS yang
dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa memang belum sepenuhnya berpedoman pada Surat
Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor
1203/D.II/03/2000 dan Nomor SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000, perihal Petunjuk Penyusunan
Anggaran Biaya (RAB) Untuk Jasa Konsultansi.
BPK RI menyarankan agar Bupati Pesisir Selatan :
a. Memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk tidak merealisasikan
pembayaran yang tidak sesuai ketentuan kepada rekanan.
b. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah lalai dalam
menganggarkan dan merealisasikan paket pekerjaan dengan tidak berpedoman pada ketentuan
yang berlaku.
c. Melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, menegur secara Tertulis Panitia
Pengadaan Barang/Jasa dalam membuat harga perkiraan sendiri sebagai acuan dalam menyusun
anggaran biaya tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar
Rp12.620.000.000,00
Pada TA 2008 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah
mengalokasikan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp12.882.400.000,00.
Hasil Pemeriksaan atas dokumen-dokumen pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
Dinas Pengelola Kekayaan Daerah diketahui bahwa, dana Bantuan Keuangan Kepada Desa
merupakan dana yang berasal dari Bantuan Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial RI terhadap
rumah penduduk yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi pada tanggal 12-13
September Tahun 2007 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
306 Tahun 2008 tentang Pengesahan dan Persetujuan Data Rumah Rusak Penerima Program
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Pasca Bencana Alam (Dana APBN) Kabupaten Pesisir
Selatan. Penempatan Lokasi Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan
Pasca Bencana Alam (Dana APBN) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun TA 2008, yang isinya
menyatakan masing-masing besaran dana bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah
penduduk dengan rincian sebagai berikut :
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
16
a. Jumlah Bantuan berdasarkan klasifikasi kerusakan :
1. Rumah rusak berat = > Rp10.000.000,00 s/d Rp15.000.000,00
2. Rumah rusak sedang = > Rp5.000.000,00 s/d Rp10.000.000,00
3. Rumah rusak ringan => 0 s/d Rp5.000.000,00
b. Bagi rumah penduduk yang telah diperbaiki dan nilai kerusakan diatas Rp15.000.000,00 bantuan
rehabilitasi dan rekonstruksi diberikan sesuai dengan nilai bantuan maksimal Rp15.000.000,00.
Keputusan Bupati tersebut juga menetapkan masing-masing rumah dan kepala keluarga yang berhak
menerima dana bantuan tersebut.
Masing-masing SKPD yang terkait dengan Penyaluran Dana Bantuan ditetapkan melalui
Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 307 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Rusak Korban Gempa Bumi 12-13 September 2007 dan
Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Penguji Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran yang menetapkan, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ditunjuk masing-masing sebagai
Pejabat Penandatanganan Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Penanganan Pasca Bencana Alam, Kabag Kesbang Linmas beserta staf yang ditunjuk
sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas pertanggungjawaban dana bantuan.
Hasil pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa dana bantuan tersebut sebesar
Rp12.620.000.000,00 telah ditransfer ke masing-masing 110 Ketua Kelompok Kerja yang telah
dipilih dan ditetapkan dimasing-masing Nagari terdiri atas 1.262 Kepala Keluarga melalui SPM
Nomor 01052/SPM-LS/2008. Dan bukti pertanggungjawabannya hanya berupa bukti transfer ke
masing-masing Ketua Kelompok Kerja. (rincian lihat lampiran II)
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah, Pasal 11 yang
menyatakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku pada APBD.
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61
ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah :
1) Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan Belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan
mekanisme APBN, serta hibah kepada pemerintah daerah Iainnya dan kepada perusahaan
daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola
dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pengguna anggaran wajib
mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
17
dengan bukti-bukti yang sah. Pasal 133 ayat (2) yang menyatakan Penerima subsidi, hibah,
bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang
dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaannya kepada kepala daerah.
Hal tersebut mengakibatkan bukti pengeluaran belanja bantuan keuangan kepada desa TA
2008 sebesar Rp12.620.000.000,00 belum memenuhi syarat sahnya suatu pertanggungjawaban
keuangan dan berpotensi terjadi penyalahgunaan keuangan daerah.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam menggunakan anggaran biaya bantuan
keuangan kepada desa tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
b. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan tugasnya
tidak sesuai dengan ketentuan.
c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam menggunakan anggaran
biaya bantuan keuangan kepada desa tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Kepala Kantor Kesbang Linmas menyatakan bahwa untuk dana bantuan rehabilitasi dan
rekonstruksi tahap I baru diserahkan oleh 3 (tiga) Kecamatan dan sedang diverifikasi oleh Dinas
Pekerjaan Umum, Bupati juga telah menyurati camat untuk segera membuat laporan hasil
pelaksanaan pembayaran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi tahap I.
BPK RI menyarankan agar Bupati Pesisir Selatan :
a. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum supaya dalam menggunakan anggaran berpedoman pada ketentuan yang
berlaku.
b. Memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan syarat sahnya
suatu pertanggungjawaban.
5. Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Sebesar Rp4.674.978.000,00 Tidak Dapat
Diselesaikan Tepat Waktu dan Belum Dipungut Denda Keterlambatan Sebesar
Rp144.924.318,00
Pada TA 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mengganggarkan Belanja Modal
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum atas Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya sebesar Rp5.193.150.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp4.674.978.000,00 atau 90,02% dari anggaran.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
18
Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Sandi Kesindo Mandiri berdasarkan kontrak
Nomor 14/SPK/DAK/VIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007 sebesar Rp4.674.978.000,00 Jangka waktu
pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2007 sampai dengan tanggal
30 Oktober 2007. Pekerjaan telah diterima dalam keadaan baik berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor 16/BA/DAK/XI/2007 tanggal 28 November 2007 dan sudah dibayar
lunas 100 % dengan SP2D Nomor 07401/SP2D/2007 tanggal 17 Desember 2007 senilai
Rp3.399.984.000,00 dan SP2D Nomor 07402/SP2D/2007 tanggal 17 Desember 2007 senilai
Rp339.998.400,00.
Dari hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui bahwa terdapat permohonan
perpanjangan waktu oleh rekanan sesuai surat Nomor 41/SKM/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007,
dengan alasan barang yang dipesan dari luar negeri mengalami keterlambatan dan didukung dengan
bukti pengiriman barang dari luar negeri. Atas permohonan tersebut, Pengguna Anggaran, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) memberikan persetujuan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 30
November 2007 dengan amandemen kontrak Nomor 15/P.SPK/DAK/X/2007 tanggal 05 Oktober
2007, menetapkan jangka waktu pelaksanaan menjadi 121 hari kalender terhitung mulai tanggal 02
Agustus 2007 sampai dengan 30 November 2007 (perpanjangan waktu 31 hari kalender). Seharusnya
alasan perpanjangan waktu tidak dapat disetujui karena tidak sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam kontrak maupun dalam syarat kontrak yang disepakati bersama karena alasan
tersebut bukan keadaan force majeur, dengan demikian kepada rekanan seharusnya dikenakan denda
keterlambatan sebesar Rp144.924.318,00 (1/1000 x 31 hari x Rp4.674.978.000,00).
Dari pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan tersebut diantaranya terdapat beberapa
alat kesehatan yang belum dipergunakan senilai Rp334.837.800,00. Dari hasil pemeriksaan fisik
yang dilakukan pada tanggal 14 dan 15 November 2007 bersama dengan Panitia Pemeriksaan Barang
pada enam puskesmas diketahui bahwa beberapa alat kesehatan belum dipergunakan, yaitu :
Nama Harga Satuan Jumlah
No. Barang Total (Rp) (Rp)
1 Brancard 10 unit 6.230.000,00 62.300.000,00
2 Digital Glucotest Portable 5 unit 743200,00 3.716.000,00
3 Examiination Table 4 unit 1.007.700,00 4.030.800,00
4 Mini Electrical Needle Distroyer 13 unit 2.768.000,00 35.984.000,00
5 Kursi Roda 6 unit 1.190.000,00 7.140.000,00
6 Microscope Binoculer 10 unit 12.681.000,00 126.810.000,00
7 Sterilisator Electric 32 cm 10 unit 1.575.000,00 15.750.000,00
8 Instrument Trolley 4 unit 1.536.000,00 6.144.000,00
9 Pompa Air 10 unit 1.227.000,00 12.270.000,00
Vaccine Refrigerator and Ice Pack
10 Freezer 2 unit 20.460.000,00 40.920.000,00
11 Incubator Baby 1 unit 19.773.000,00 19.773.000,00
Jumlah 75 unit 334.837.800,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
19
Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaiman
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
a. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :
1) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan
daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan
dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan.
b. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan
akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam kontrak, maka penyedia
barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu
perseribu) per hari dari nilai kontrak.
Hal tersebut mengakibatkan :
a. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum menerima denda keterlambatan sebesar
Rp144.924.318 dari CV. Sandi Kesindo Mandiri.
b. Tujuh puluh lima alat-alat kesehatan senilai Rp334.837.800,00 belum dimanfaatkan dan
berpotensi mengalami kerusakan.
Hal tersebut disebabkan :
a. Kepala Dinas Kesehatan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan.
b. Pelaksana pekerjaan dhi. CV. Sandi Kesindo Mandiri tidak melaksanakan tugas dan
kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyetujui perpanjangan waktu kontrak tidak
mempedomani ketentuan yang berlaku.
Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa, keterlambatan disebabkan oleh lokasi pabrik
untuk alat-alat kesehatan berada diluar negeri yang pengirimannya dilakukan melalui transportasi laut
dimana jadwal keberangkatan kapal tidak tepat waktu serta pengaruh cuaca maka untuk pekerjaan
pengadaan alat-alat kesehatan terlambat diterima, untuk alat kesehatan yang belum dipergunakan
Kepala Dinas Kesehatan menyatakan penggunaan alat tergantung dari pola penyakit yang ada dan
puskesmas yang masih direnovasi sehingga sebagian alat masih disimpan didalam gudang.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
20
BPK RI menyarankan agar Bupati Pesisir Selatan :
a. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menagih dan segera menyetorkan denda
keterlambatan dari rekanan sebesar Rp144.924.318,00 ke kas daerah.
b. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Kesehatan supaya lebih meningkatkan pengawasan dan
pengendalian terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
6. Terdapat Pembebanan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) atas Jasa
Konsultan Sebesar Rp125.565.000,00 Merugikan Keuangan Daerah dan Biaya Langsung
Personil Sebesar Rp545.625.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya
Dalam TA 2007 dan 2008 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dhi. Dinas Prasarana
Sumber Daya Air melaksanakan kegiatan pekerjaan pengadaan Jasa Konsultan senilai
Rp,1.659.018.000,00.
Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana
Anggaran Biaya (RAB) pada masing-masing dokumen kontrak konsultan tersebut diketahui
bahwa dalam RAB tersebut telah dianggarkan Biaya Non Personil untuk Biaya Pemeliharaan
Kantor dan Biaya Perlengkapan Kantor sebesar Rp125.565.000,00. Seharusnya biaya tersebut
tidak boleh dibebankan pada kontrak konsultan dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan tidak
lebih dari enam bulan dan menjadi beban konsultan yang bersangkutan dan apabila penyedia
barang dan pengguna barang tidak memiliki perlengkapan kantor maka pertanggungjawaban atas
biaya perlengkapan kantor melalui mekanisme at cost.
Selain itu diketahui bahwa perhitungan atas Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli) dalam
RAB untuk kontrak jasa konsultan harga satuan terhadap biaya personil sebesar
Rp545.625.000,00 dan tidak didukung dengan daftar gaji yang telah diperiksa (audited payroll)
disertai bukti pembayaran pajak terhadap gaji yang diterima, dengan rincian sebagai berikut .
Biaya Biaya
Langsung Langsung
Personil Non Personil
Nilai Kontrak
No. Pekerjaan Konsultan Pemeliharaan
(Rp)
Tenaga Ahli Kantor dan
(Rp) Perlengkapan
Kantor (Rp)
Perencanaan Normalisasi Saluran AIRS CONSULTING
1 Sungai ENGENEERING
SID Muara Jambu Batang No.Kontrak 11.d/KPA-PNSS/PSDA-
Pungasan PS/VII-2007 184.240.000,00 63.750.000,00 13.701.00,00
Perencanaan Normalisasi Saluran CV. KORANA KARYA
2 Sungai KONSULTAN
No.Kontrak 11.a/KPA-PNSS/PSDA-
SID Muara Batang Salido PS/VII-2007 184.280.000,00 63.750.000,00 13.695.000,00
PT. ANIRINDO MITRA
3 Perencanaan Pembangunan Irigasi KONSULTAN
No.Kontrak 11.b/KPA-PNSS/PSDA-
SID Daerah Irigasi Batang Jalamu PS/VII-2007 172.020.000,00 67.700.000,00 7.565.000,00
Perencanaan Pembangunan CV. JASA PANGGASO
4 Jaringan Irigasi CONSULTANT
SID Embung Taratak Timbulun No.Kontrak 11.c/KPA-PNSS/PSDA-
Kec. Sutera PS/VII-2007 167.288.000,00 50.800.000,00 9.538.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
21
Perencanaan Pengamanan dan PT. LAPI GANESHATAMA
5 Reklamasi Pantai CONSULTING
No.Kontrak 610/87/DAU-PPR/PSDA-
PS/VI-2008 570.000.000,00 174.000.000,00 63.971.000,00
Perencanaan Pembangunan PT. ANIRINDO MITRA
6 Reservoir KONSULTAN
No.Kontrak 610/85/DAU-PPR/PSDA-
SID Irigasi Koto Salapan PS/VI-2008 183.800.000,00 58.875.000,00 4.195.000,00
Perencanaan Pembangunan
7 Reservoir CV. RESTU GRAHA CIPTA
SID Embung Tanjung Durian No.Kontrak 610/71/DAU-PPR/PSDA-
Gunung Mas PS/VII-2008 98.720.000,00 33.000.000,00 6.450.000,00
Perencanaan Pembangunan CV. ALDIGUNA CONSULTANT
8 Reservoir ENGINEERING
SID Embung Balik Bukit No.Kontrak 610/71/DAU-PPR/PSDA-
Punggasan PS/VII-2008 98.670.000,00 33.750.000,00 6.450.000,00
Jumlah 1.659.018.000,00 545.625.000,00 125.565.000,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Pasal 5 point f antara lain menyebutkan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia
barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus
mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
b. Surat Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor
1203/D.II/03/2000 dan Nomor SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 antara lain menyatakan :
1) Biaya Sewa Kantor (termasuk perlengkapannya) dan Biaya Perlengkapan Kantor untuk
Kontrak dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan tidak berlaku dan harus
disediakan sendiri oleh instansi pelaksana.
2) Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli) untuk jasa konsultan, jasa lainnya dan untuk
tenaga pendukung dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar serta
didasarkan pada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu melalui daftar
gaji yang telah diperiksa (audited payroll) disertai bukti pembayaran pajak terhadap gaji
yang diterima.
Hal tersebut mengakibatkan :
a. Pembayaran Biaya langsung non personil sebesar Rp125.565.000,00 merugikan keuangan
daerah.
b. Biaya langsung personil atas jasa konsultan sebesar Rp545.625.000,00 belum dapat diyakini
kewajarannya.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menjadi dasar dalam penyusunan RAB tidak
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
22
mempedomani petunjuk penyusunan RAB jasa konsultan (biaya langsung personil dan
biaya tidak langsung non personil).
b. Kepala Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab
lemah melakukan pengawasan dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan di lingkungan
satuan kerjanya.
Kepala Dinas Prasarana dan Sumber Daya Air menyatakan bahwa penyusunan HPS yang
dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa memang belum sepenuhnya berpedoman pada Surat
Edaran Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor
1203/D.II/03/2000 dan Nomor SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000, perihal Petunjuk Penyusunan
Anggaran Biaya (RAB) Untuk Jasa Konsultansi.
BPK RI menyarankan agar Bupati Pesisir Selatan :
a. Memerintahkan Kepala Dinas PSDA untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah sebesar
Rp125.565.000,00 dan segera menyetorkan ke kas daerah.
b. Melalui Kepala Dinas PSDA, menegur secara tertulis Panitia Pengadaan Barang/Jasa supaya
dalam membuat harga perkiraan sendiri sebagai acuan dalam menyusun anggaran biaya
mempedomani ketentuan yang berlaku.
7. Pelaksanaan Beberapa Pekerjaan Pada Dinas Prasarana dan Sumber Daya Air Sebesar
Rp424.564.000,00 Tidak Dapat Diselesaikan Sesuai Jangka Waktu Surat Perjanjian Kontrak
dan Dikenakan Denda Sebesar Rp21.228.200,00
Pada TA 2008 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menganggarkan Belanja Modal
Kegiatan Fisik/Jasa Konstruksi dan Pengadaan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam
Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp26.196.393.725,00 dengan realisasi s.d 30 September 2008
sebesar Rp10.211.974.705,00 atau 71,88% dari anggaran. Dari realisasi tersebut diantaranya sebesar
Rp1.309.138.000,00 digunakan untuk pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang
tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.
Pemeriksaan atas dokumen realisasi pelaksanaan pekerjaan diketahui bahwa sampai dengan
tanggal 17 November 2008 terdapat lima kontrak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan tepat
waktu. Pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Jaringan atas Irigasi Desa Aia
Kareh Sei Lundang, Irigasi Batang Bayang Asam Penjuru, Drainase Irigasi Batang Bayang/Rawa
Cania, Irigasi Lumpo II Salak Ampang Tareh dan Irigasi Kapalo Banda Sri Gagah. Berdasarkan
laporan realisasi atas kegiatan tersebut diketahui bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan
tersebut terjadi karena curah hujan tinggi sehingga material yang akan dipergunakan sulit diangkut.
Namun atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut belum dibuatkan addendum perpanjangan
waktu pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut :
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
23
Kontrak No. /
1. Mulai / Bobot Denda
Tgl
S/d
No. Kegiatan / Pekerjaan 2 Add. No. Tgl. Selesai Maksimal
Tanggal
Nilai Kontrak 31 Okt'
3 (Rp)
(Rp) 08
Pemeliharaan /
Rehabilitasi Jaringan
Irigasi
1 Irigasi Desa Aia Kareh Kontrak : 610/100/PSDA- 18 Agust
Sei. Lundang No. PS/ 2008 60 % 3.920.650,00
VIII-2008
Kecamatan Koto XI Tanggal : 18 Agustus 2008
Tarusan
CV. RAISYAH Nilai 16 Okt.
KARYA Kontrak : Rp78,413,000.00 2008
2 Irigasi Batang Bayang Kontrak : 610/101/PSDA- 18 Agust
Asam Penjuru No. PS/ VIII-2008 2008 60 % 4.137.500,00
Kecamatan Bayang Tanggal : 18 Agustus 2008
CV. KANAYA CITRA Nilai 16 Okt.
ABADI Kontrak : Rp82,750,000.00 2008
3 Drainase Irigasi Batang Kontrak : 610/105/PSDA- 18 Agust
Bayang / Rawa Cania No. PS/ VIII-2008 2008 85 % 4.270.600,00
Kecamatan Sutera Tanggal : 18 Agustus 2008
CV. SANDYA SARI Nilai 16 Okt.
Kontrak : Rp85,412,000.00 2008
4 Irigasi Lumpo II Salak Kontrak : 610/102/PSDA- 18 Agust
Ampang Tareh No. PS/ VIII-2008 2008 35 % 4.403.450,00
Kecamatan IV Jurai Tanggal : 18 Agustus 2008
CV. LIBERTA Nilai 16 Okt.
DHARMA Kontrak : Rp88,069,000.00 2008
5 Irigasi Kapalo Banda Kontrak : 610/106/PSDA- 14 April
Sri Gagah No. PS/IV-2008 2008 100 % 4.496.000,00
Kecamatan Basa Tanggal : 14 April 2008
Ampek Balai
CV. Marenata Pratama Nilai 12 Juli
Kontrak : Rp89,920,000.00 2008
Jumlah 21.228.200,00
Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) tanggal 17 November 2008 atas dua buah pekerjaan diketahui bahwa :
a. Pemeliharaan Irigasi Desa Tanjung Durian Kecamatan Ranah Pesisir dilaksanakan oleh CV.
Prima Putra Karya, Kontrak Nomor 610/106/PSDA-PS/VIII-2008 tanggal 18 Agustus 2008; Add.
I Nomor 06-ADD/PA-IR/DAU/X-2008 tanggal 14 Oktober 2008 senilai Rp 89,920,000.00.
Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 18 Agust 2008 dan berakhir tanggal 30 November 2008.
Laporan realisasi fisik dan keuangan sampai dengan bulan Oktober adalah masing-masing fisik
75% dan keuangan 30%.
Dari pemeriksaan fisik tanggal 17 November 2008 diketahui bahwa pada lokasi proyek tidak
terdapat lagi material dan kegiatan pekerjaan.
Menurut penjelasan PPTK bahwa terhentinya pelaksanaan pekerjaan dikarenakan curah hujan
yang tinggi sehingga masih menunggu evaluasi untuk proses Addendum perpanjangan waktu.
Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir tersebut Addendum perpanjangan waktu belum
dibuat.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
24
b. Pemeliharaan Irigasi Kapala Banda Sri Gagah Kecamatan Basa Ampek Balai dilaksanakan oleh
CV. Marenata Pratama, Kontrak Nomor 610/106/PSDA-PS/IV-2008 tanggal 14 April 2008
senilai Rp184.916,000.00. Pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 14 April 2008 dan berakhir
tanggal 12 Juli 2008. Berdasarkan Laporan realisasi fisik dan keuangan diketahui bahwa sampai
dengan bulan Oktober adalah fisik sebesar 100% dan keuangan 30%.
Dari pemeriksaan fisik tanggal 17 November 2008 diketahui bahwa pekerjaan telah selesai 100%
namun belum diserahterimakan, menurut penjelasan PPTK bahwa hal tersebut masih menunggu
Tim Evaluasi untuk proses PHO. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir Berita Acara PHO
tersebut belum dibuat.
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah lampiran I point 1b angka 3 yang menyatakan bahwa pembuatan jadwal pelaksanaan
pekerjaan disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir
TA/batas efektifnya anggaran.
b. Sanksi denda maksimal yang diatur dalam masing-masing kontrak untuk keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan sebesar 1‰ per hari dari harga borongan sampai sebanyak-banyaknya 5%
merupakan pedoman yang harus ditaati oleh pihak penyedia barang/jasa (rekanan).
Hal tersebut mengakibatkan :
a. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat memanfaatkan hasil pelaksanaan pembangunan
tepat waktu sesuai yang diharapkan.
b. Rekanan harus dikenakan denda maksimal 5% sebesar Rp21.228.200,00 masing-masing kepada:
- CV. Raisyah Karya Rp3.920.650,00
- CV. Kanaya Citra Abadi Rp4.137.500,00
- CV. Sandya Sari Rp4.270.600,00
- CV. Liberta Dharma Rp4.403.450,00
- CV. Marenata Abadi Rp4.496.000,00
Hal tersebut terjadi karena :
a. Pengawas Lapangan lalai dalam melaksanakan tugasnya.
b. Adanya itikat kurang baik dari kontraktor yaitu dalam bekerja tidak mempedomani ketentuan
yang diatur dalam kontrak.
c. Pengawasan dan pengendalian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lemah.
d. Pengawasan dan pengendalian Kepala Dinas PSDA sebagai atasan langsung Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan lemah.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
25
Kepala Dinas Prasarana dan Sumber Daya Air Menyatakan akan memungut denda kepada
masing-masing rekanan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI.
BPK RI menyarankan agar Bupati Pesisir Selatan :
a. Memerintahkan Kepala Dinas PSDA untuk segera menyetorkan ke denda keterlambatan sebesar
Rp21.228.200,00 ke kas daerah.
b. Menegur secara tertulis Kepala Dinas PSDA agar lebih meningkatkan pengawasan dan
pengendalian terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
c. Melalui Kepala Dinas PSDA, menegur secara tertulis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan agar
bekerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
8. Pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Terbengkalai dan
Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp20.489.950,00 Tidak Dicairkan
Pada TA 2008 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menganggarkan Belanja Modal
Kegiatan Fisik/Jasa Konstruksi dan Pengadaan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten
Pesisir Selatan sebesar Rp26.196.393.725,00 dengan realisasi s.d 30 September 2008 sebesar
Rp10.211.974.705,00 atau 71,88% dari anggaran. Dari realisasi tersebut diantaranya sebesar
Rp409.799.000,00 digunakan untuk pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul
Sungai yakni Pengaman Tebing Batang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir
Selatan. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Neffendris Mitra Utama berdasarkan kontrak
Nomor 610/24/SG/PSDA-PS/IV-2008 tanggal 14 April 2008. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
selama 120 hari kalender atau sampai dengan tanggal 11 Agustus 2008. Realisasi pembayaran atas
pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp122.939.700,00 (uang muka) sesuai SPM Nomor 00060/SPM-
LS/PSDA-2008 tanggal 12 Mei 2008.
Pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan pekerjaan diketahui bahwa sampai dengan 30 Mei
2008 (minggu keenam) belum ada kemajuan pekerjaan dari yang seharusnya bobot pekerjaan pada
minggu tersebut sudah mencapai 22,45% dan pada minggu keduabelas baru mencapai 13% dari yang
seharusnya sebesar 83,44%.
Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
diketahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak. Atas
hal tersebut telah diterbitkan surat teguran I dan II dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada pelaksana
pekerjaan CV. Neffendris Mitra Utama agar berupaya menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu
yang telah diperjanjikan namun tidak membawa pengaruh untuk percepatan penyelesaian pekerjaan.
Atas keterlambatan pekerjaan tersebut Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten
Pesisir Selatan melalui Kuasa Pengguna Anggaran telah mengirimkan surat undangan rapat kepada
pelaksana pekerjaan sesuai Nomor 001/DAU/PPTK-RPBTS/PSDA-PS/VII-2008 tanggal 18 Juli 2008
untuk melakukan pembuktian keterlambatan pekerjaan namun hal ini juga tidak membawa hasil.
Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Hasil Pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana
Lapangan, Pengawas Lapangan, Asisten PPTK dan Tim Teknis Nomor 09/BA/SG/PSDA-PS/VIII-
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
26
2008 tanggal 22 Agustus 2008 diketahui bahwa bobot akhir pekerjaan hanya sebesar 40,30%. Atas
hal tersebut Pengguna Anggaran pada tanggal 25 Agustus 2008 telah memberikan teguran ke III dan
meminta kepada kontraktor untuk menghentikan kegiatannya di lapangan namun pihak kontraktor
masih melanjutkan pekerjaan di lapangan tanpa adanya pengawasan dari pihak Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air. Hasil konfirmasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diketahui bahwa
pengawasan atas pekerjaan tersebut tidak lagi dilakukan sesuai surat pernyataan pengunduran diri
pengawas lapangan tanggal 27 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa pekerjaan di luar bobot
40,30% yang telah dihitung tim teknis tanggal 22 Agustus 2008 tidak lagi menjadi tanggungjawab
pengawas lapangan.
Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 17 November 2008 diketahui bahwa tidak
lagi aktivitas pekerjaan di lapangan dengan kemajuan fisik yang tidak terukur dan tidak bisa
dipertanggungjawabkan secara teknis.
Seharusnya dilakukan pemutusan kontrak kepada rekanan dan jaminan pelaksanaan sebesar
Rp20.489.950,00 (5% x Rp409.799.000,00) disita/dicairkan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh
pihak Dinas PSDA.
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah:
a) Pasal 3 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Wajib Menerapkan Prinsip-Prinsip :
- Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana
dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu
sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi
kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai
dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
b) Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan
pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
c) Pasal 37 bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia
barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda
keterlambatan sekurang-kurangnya 1o/oo (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.
b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 610/24/SG/PSDA-PS/IV-2008 tanggal 14 April 2008 :
1) Pasal 17 ayat (2) menyatakan untuk setiap hari keterlambatan melewati batas waktu
penyelesaian pekerjaan kepada pihak kedua dikenakan denda sebesar 1o/oo dengan
ketentuan jumlah seluruhnya setinggi-tingginya 5% dari jumlah pekerjaan pengadaan;
2) Pasal 18 (resiko) menyatakan bahwa :
- ayat (1) : Jika hasil pekerjaan pihak kedua musnah dengan cara apapun sebelum
diserahterimakan kepada pihak pertama, maka pihak kedua bertanggungjawab
sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika pihak pertama telah lalai untuk
menerima hasil pekerjaan tersebut.
- ayat (5) : Jika waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
27
diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena
semata-mata kesalahan pihak kedua segala resiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut
pada dasarnya menjadi tanggungjawab pihak kedua.
Hal tersebut mengakibatkan Bangunan Pengaman Tebing Batang Air Haji Kecamatan Linggo
Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp409.799.000,00 tidak dapat dimanfaatkan
masyarakat secara optimal dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp20.489.950,00 belum diterima.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Kepala Dinas PSDA lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
pekerjaan Belanja Modal untuk TA 2008 serta tidak direncanakan dengan baik.
b. Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kurang tegas dalam melakukan
pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
c. Kontraktor pelaksana pekerjaan di lapangan kurang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan
pekerjaan tepat waktu.
Kepala Dinas Prasarana dan Sumber Daya Air menyatakan untuk keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan telah memberikan instruksi/teguran kepada rekanan dan telah memberikan surat teguran I,
II dan III kepada rekanan serta melakukan rapat perihal keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan
dimasa yang akan datang akan lebih selektif dalam melakukan pemilihan rekanan.
BPK RI menyarankan agar Bupati Pesisir Selatan :
a. Menegur secara tertulis Kepala Dinas PSDA supaya lebih meningkatkan pengendalian dan
pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan di unit kerja yang dipimpinnya.
b. Melalui Kepala Dinas PSDA, menegur secara tertulis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan agar
bekerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
c. Memerintahkan PPTK untuk segera mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp20.489.950,00
dan disetorkan ke Kas Daerah serta memasukan CV. Nefferendis Mitra Utama ke dalam daftar
hitam rekanan.
9. Harga Kontrak untuk Pekerjaan Rehabilitasi Berat/Sedang Ruang Kelas Sekolah pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan melebihi Standar Harga minimal sebesar
Rp229.078.249,12
Pada TA 2007 Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalokasikan anggaran
Belanja Modal untuk Pekerjaan Rehabilitasi Berat/Sedang Ruang Kelas Sekolah SMA/SMK sebesar
Rp7.081.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar 100% dari anggaran.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
28
Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui bahwa, perhitungan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) Pekerjaan Rehabilitasi Berat/Sedang Ruang Kelas Sekolah direncanakan oleh
konsultan perencana CV. Mitra Sakinah Konsultan, Nomor Kontrak 19/108.26/17.44/SLTP-
SM/2007, tanggal 25 September 2007 dengan nilai Rp45.280.000,00 selama 15 hari kalender, yang
kemudian hasilnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) untuk
pekerjaan rehabilitasi ruang kelas sekolah.
Hasil analisis secara sampling atas rencana anggaran biaya pada dokumen kontrak diketahui
hal sebagai berikut :
Nilai Kontrak Nilai Berdasarkan Kemahalan
No. No. Kontrak Tanggal Rekanan
(Rp) SNI (Rp) (Rp)
a b c d e f g=e-f
1 39/I08.26/16.44/SLTP-SM/2007 18-Okt-07 CV. Tedi Karya 486.180.000,00 441.809.240,00 44.370.760,00
2 84/I08.26/16.44/SLTP-SM/2007 18-Okt-07 CV. Vendra Karya 431.500.000,00 402.275.728,50 29.224.271,50
3 80/I08.26/16.44/SLTP-SM/2007 18-Okt-07 CV. Bunga Permata Hati 241.371.000,00 223.469.470,75 17.901.529,25
4 82/I08.26/16.44/SLTP-SM/2007 18-Okt-07 CV. Bukit Jonga 298.423.000,00 275.934.729,46 22.488.270,54
5 37/I08.26/17.44/SLTP-SM/2007 18-Okt-07 CV. Satria 342.304.000,00 323.362.477,51 18.941.522,49
6 40/I08.26/17.44/SLTP-SM/2007 18-Okt-07 CV. Hendra Bersaudara 475.880.000,00 428.963.325,92 46.916.674,08
7 164/I08.26/16.44/SLTP-SM/2007 31-Okt-07 CV. Wira Dharma 347.350.000,00 298.114.778,75 49.235.221,25
Total 2.623.008.000,00 2.393.929.750,89 229.078.249,11
Tabel diatas menunjukkan bahwa perhitungan harga satuan dalam kontrak (RAB) melebihi ketentuan
yang tercantum di dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) sebesar Rp229.078.249,12 dari nilai
kontrak. (rincian lihat lampiran III).
Dengan demikian dari keseluruhan realisasi anggaran belanja modal rehabilitasi ruang kelas
sekolah yang proses pengadaannya dilaksanakan melalui pelelangan umum di lingkungan Dinas
Pendidikan pada TA 2007 sebesar Rp7.081.000.000,00 diketahui bahwa perhitungan harga satuan
dalam kontrak (RAB) melebihi ketentuan yang tercantum di dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah : Pasal 5 point f antara lain menyebutkan pengguna barang/jasa, penyedia
barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus
mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 12 menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja
Daerah dilakukan berdasarkan kepada prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan
sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
29
c. Koefisien Bobot Kerja (OH) pada Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Analisa Biaya
Kontruksi Bangunan Gedung dan Perumahan (BOW) Tahun 2002.
Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (dhi. Dinas Pendidikan)
tidak memperoleh harga yang paling menguntungkan bagi daerah dan pelaksanaan Pekerjaan
Rehabilitasi Berat/Sedang Ruang Kelas Sekolah merugikan keuangan daerah minimal sebesar
Rp229.078.249,12.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dalam
menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menjadi dasar dalam penyusunan RAB tidak
berpedoman pada Analisis Harga Satuan yang dibuat oleh Standar Nasional Indonesia (SNI) dan
Tidak Hemat.
b. Pengawasan dan pengendalian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan selaku
Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab atas proses pelaksanaan kegiatan dilingkungan satuan
kerjanya lemah.
Kepala Dinas Pendidikan menyatakan bahwa nilai kontrak melebihi standar harga minimal
disebabkan oleh indeks koefisien analisa harga satuan pada dokumen kontrak (RAB) lebih besar
dibanding dengan indeks koefisien harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia
(SNI), dan untuk pekerjaan fisik TA 2008 telah digunakan hitungan analisa harga satuan sesuai
dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
BPK RI menyarankan agar Bupati Pesisir Selatan :
a. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Pendidikan dan Memerintahkan untuk
mempertanggungjawabkan kerugian daerah Bersama dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp229.078.249,12 dan segera menyetorkan ke kas
daerah.
b. Melalui Kepala Dinas Pendidikan, menegur secara tertulis Panitia Pengadaan Barang/Jasa
supaya dalam membuat harga perkiraan sendiri sebagai pedoman dalam menyusun anggaran
biaya mempedomani harga minimal yang berlaku
10. Pembangunan Jembatan Gantung Muara Sakai Translok Senilai Rp422.504.000,00
Terbengkalai
Pada TA 2007 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menganggarkan Belanja Modal
Kegiatan Fisik/Jasa Konstruksi dan Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir
Selatan sebesar Rp59.927.870.959,00 dengan realisasi s.d 31 Desember 2007 sebesar
Rp55.683.186.606,00 atau 98,18% dari anggaran. Dari anggaran tersebut diantaranya terdapat
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
30
pekerjaan bertahap Pembangunan Jembatan Gantung Muara Sakai Translok Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan oleh CV. Jasa Limanang berdasarkan kontrak Nomor
30/VII/BM/T-DAU/PPWK-PS/2007 tanggal 11 Juli 2007 senilai Rp422.504.000,00. Jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan adalah selama 150 hari kalender atau sampai dengan tanggal 7 Desember
2007. Pekerjaan bertahap Pembangunan Jembatan Gantung Muara Sakai Translok Kecamatan
Pancung Soal tersebut adalah pekerjaan sebesar 70% dari nilai perencanaan.
Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen surat pertanggungjawaban atas
pelaksanaan kegiatan diketahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai
dengan kontrak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 realisasi fisik hanya sebesar 38,04% dan
keuangan 30% atau sebesar Rp126.751.200,00. Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan status
tanah lokasi pembangunan jembatan gantung serta pemindahan dua unit bangunan rumah milik
warga yang mengenai Abutmen dan Tambang yang akan dibangun. Atas hal tersebut telah dibuatkan
Addendum perpanjangan waktu kontrak selama 120 hari kalender dengan Nomor 30.A/XII/ADD-
01/BM/T-DAU/PPWK-PS/2007 tanggal 7 Desember 2007 dan akan berakhir pada tanggal 5 April
2008.
Pada awal Tahun 2008 sesuai perpanjangan waktu, pelaksanaan pekerjaan belum juga dapat
dilanjutkan dikarenakan masih ada permasalahan di lokasi pembangunan. Hal tersebut telah
diberitahukan oleh kontraktor kepada PPTK sesuai surat Nomor 02/JL-PN/III/2008 tanggal Januari
2008. Atas hal tersebut PPTK telah melakukan peninjauan ke lapangan dan telah dilakukan evaluasi
bersama antara kontraktor dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Pesisir Selatan. Hasil pertemuan
tersebut telah dibuat kesepakatan untuk membuat Addendum perpanjangan waktu kontrak yang telah
dituangkan dalam Addendum Nomor 30.B/XII/ADD-02/BM/T-DAU/PPWK-PS/2007 tanggal 7 April
2008 dan akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2008 senilai Rp422.504.000,00. Berdasarkan laporan
kemajuan fisik dan keuangan tanggal 31 September 2008 diketahui bahwa pekerjaan telah selesai
dikerjakan 100% dari yang diperjanjikan dan telah diserahterimakan sesuai Berita Acara Serah
Terima Pertama Nomor 27/VI/PHO/BM/PPWK-PS/2008 tanggal 24 Juni 2008 dan telah dibayar
lunas sebesar Rp274.627.600,00 (Rp422.504.000,00- Rp126.751.200,00).
Hasil pemeriksaan fisik pembangunan jembatan gantung pada tanggal 13 Nopember 2008
diketahui bahwa tidak ada lagi aktivitas pekerjaan di lapangan dan jembatan tersebut belum dapat
dipergunakan oleh masyarakat.
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah:
1) Pasal 3 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Wajib Menerapkan Prinsip-Prinsip :
- Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana
dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu
sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi
kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai
dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
31
2) Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan
pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 30/VII/BM/T-DAU/PPWK-PS/2007 tanggal 11 Juli 2007 Pasal
18 ayat (2) menyatakan untuk setiap hari keterlambatan melewati batas waktu penyelesaian
pekerjaan kepada pihak kedua dikenakan denda sebesar 1o/oo dengan ketentuan jumlah
seluruhnya setinggi-tingginya 5% dari jumlah pekerjaan pengadaan.
Hal tersebut mengakibatkan Jembatan Gantung Muara Sakai Translok Kecamatan Pancung
Soal Kabupaten Pesisir Selatan senilai Rp422.504.000,00 terbengkalai dan tidak dapat dimanfaatkan
masyarakat serta berpotensi memboroskan keuangan daerah sebesar Rp274.67.600,00.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan pekerjaan Belanja Modal untuk TA
2008 tidak direncanakan secara baik.
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian
pekerjaan bawahannya.
c. Kontraktor dalam bekerja tidak beretikad baik dalam mempedomani ketentuan yang diatur dalam
kontrak.
d. Pengawasan dan pengendalian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lemah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan tidak selesainya pembangunan jembatan gantung
disebabkan oleh masalah pembebasan lokasi tanah pembangunan pada masyarakat sekitar belum
selesai pada awal pekerjaan, dan akan diselesaikan pada TA 2008 yang sisa anggarannya telah
dianggarkan pada APBD perubahan.
BPK RI menyarankan agar Bupati Pesisir Selatan :
a. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Pekerjaan Umum supaya lebih meningkatkan pengawasan
dan pengendalian terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
b. Melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, menegur secara tertulis Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan supaya dimasa yang akan datang dalam bekerja berpedoman pada ketentuan yang
berlaku.
11. Beberapa Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Tidak Sesuai Spesifikasi yang Ditetapkan
Dalam Surat Perjanjian Kontrak Senilai Rp97.609.942,61
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada TA 2007 dan TA 2008 telah menganggarkan
Belanja Modal Kegiatan Fisik/Jasa Konstruksi dan Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan masing-masing TA 2007 sebesar Rp59.927.870.959,00 dengan realisasi s.d
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
32
31 Desember 2007 sebesar Rp55.683.186.606,00 atau 92,92% dan TA 2008 sebesar
Rp55.631.243.017,00 dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 September 2008 sebesar
Rp34.461.440.451,00.
Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 11 s.d 13 November 2008 diketahui (rincian lihat lampiran IV),
terdapat beberapa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang diatur dalam
kontrak, yaitu :
a. TA 2007
1) Pemeliharaan Jalan Periodik
Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Pembangunan Sumbar melalui proses pelelangan umum,
kontrak Nomor 28/VI/BM/T-DAK/PPWK-PS/2007 tanggal 11 Juni 2007 dan berakhir
tanggal 7 Desember 2007 atau selama 180 hari; Add-01 28.A/ADD-01/VI/BM/T-
DAK/PPWK-PS/2007 tanggal 29 Juni 2007 dan Add-02 28.B/ADD-02/VI/BM/T-
DAK/PPWK-PS/2007 tanggal 28 November 2007 senilai Rp8.423.116.000,00. Pemeriksaan
di lapangan diketahui bahwa, pelaksanaan fisik pekerjaan telah 100% dan keuangan 100%
sesuai Berita Acara Final Hand Over (FHO) Nomor 03.A/VI/FHO/BM-PA/T-DAK/PPWK-
PS/2008 tanggal 25 Juni 2008 dan telah dibayar sesuai SPM Nomor 1103/SPM-
Ls/BPKD/2008 tanggal 13 Agustus 2008 senilai Rp382.868.911,00.
Pekerjaan pemeliharaan jalan periodik tersebut di atas dilakukan untuk pemeliharaan 12
ruas jalan yang tersebar dalam Kabupaten Pesisir Selatan dengan uraian pekerjaan antara
lain Pekerjaan Umum, pekerjaan tanah, perkerasan berbutir, perkerasan aspal, struktur,
pengembalian kondisi dan pekerjaan minor serta pekerjaan lain-lain.
Dari hasil pemeriksaan secara sampling, dari pekerjaan yang diperjanjikan terdapat
pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, yaitu :
- Ruas Hilalang Transad senilai Rp827.275.000,00
Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak
dilaksanakan, yaitu :
- Normalisasi saluran samping Rp 6.276.689,36
- Pembentukan dan perataan bahu jalan Rp 4.627.404,24
Jumlah Rp10.904.093,60
Dari pemeriksaan juga diketahui bahwa terdapat perbedaan agregat halus dan kasar di
permukaan pada sambungan Sta 1+ 600 dengan Sta 1+400.
- Ruas Sei Nyalo-Koto Gunung senilai Rp634.347.000,00
Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak
dilaksanakan, yaitu:
- Normalisasi saluran samping Rp1.697.320,00
- Pembentukan dan perataan bahu jalan Rp3.856.170,20
Jumlah Rp5.553.490,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
33
2) Peningkatan Jalan Kabupaten
Pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Faktanusa Cipta Graha melalui proses pelelangan umum,
kontrak Nomor 29/VI/BM/T-DAK/PPWK-PS/2007 tanggal 25-6-2007 dan berakhir tanggal
21 Desember 2007 atau selama 180 hari; 29.A/CCO-01/X/BM/T-DAK/PPWK-PS/2007
tanggal 1 Oktober 2007 dan 29.B/ADD-02/XII/BM/T-DAK/PPWK-PS/2007 tanggal 10
Desember 2007 senilai Rp3.836.092.000,00.
Pekerjaan peningkatan jalan tersebut di atas dilakukan untuk peningkatan jalan sebanyak
lima ruas jalan yang tersebar dalam Kabupaten Pesisir Selatan dengan uraian pekerjaan
antara lain Pekerjaan Umum, drainase, pekerjaan tanah, perbaikan tepi perkerasan dan bahu
jalan perkerasan berbutir, perkerasan aspal, struktur, pengembalian kondisi dan pekerjaan
minor serta pekerjaan lain-lain.
Pemeriksaan di lapangan diketahui bahwa, pelaksanaan fisik pekerjaan telah 100% dan
keuangan 100% sesuai Berita Acara Final Hand Over (FHO) Nomor 02.A/VI/FHO/BM-
PA/T-DAK/PPWK-PS/2008 tanggal 25 Juni 2008 dan telah dibayar sesuai SPM Nomor
00973/SPM-Ls/BPKD/2008 tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp382.868.911,00.
Dari hasil pemeriksaan secara sampling, dari pekerjaan yang diperjanjikan terdapat
pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, yaitu :
- Ruas Surantih-Kayu Gadang senilai Rp791.036.000,00
Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak
dilaksanakan, yaitu :
- Lapis pondasi sirtu Rp19.754.425,00
- Normalisasi saluran samping Rp 2,854.720,00
- Pembentukan dan perataan bahu jalan Rp 1.721.009,00
Jumlah Rp 24.330.154,00
- Ruas Muara Sakai-Translok senilai Rp753.516.000,00
Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak
dilaksanakan, yaitu :
- Normalisasi saluran samping Rp 2.141.040,00
- Pembentukan dan perataan bahu jalan Rp 1.789.850,00
Jumlah Rp 3.930.890,00
3) Peningkatan Jalan Kabupaten Simpang Silaut-Silaut IV
Pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Alif Syahdila Pratama melalui proses pelelangan umum,
kontrak Nomor 39/IX/BM/T-DAU/PPWK-PS/2007 tanggal 26 September 2007 dan
berakhir tanggal 7 Desember 2007 atau selama 100 hari senilai Rp1.364.448.000,00.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
34
Pekerjaan peningkatan jalan tersebut di atas dilakukan untuk peningkatan jalan Simpang
Silaut-Silaut IV Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan uraian
pekerjaan antara lain pekerjaan mobilisasi, perbaikan tepi perkerasan dan bahu jalan
perkerasan berbutir, perkerasan aspal, pengembalian kondisi dan pekerjaan minor.
Pemeriksaan di lapangan diketahui bahwa, pelaksanaan fisik pekerjaan telah 100% dan
keuangan 100% sesuai Berita Acara Final Hand Over (FHO) Nomor 39.B/VI/BM/FHO-
DAU/PPWK-PS/2007 tanggal 26 September 2007 dan telah dibayar sesuai SPM Nomor
7649/SPM-Ls/BPKD/2007 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp68.222.400,00.
Dari hasil pemeriksaan secara sampling, dari pekerjaan yang diperjanjikan terdapat
pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, yaitu :
Pekerjaan aspal hotmix sepanjang 6.800 m2, lebar 4 m dan tebal 5 cm senilai
Rp594.395.412,00 dikerjakan hanya dengan ketebalan rata-rata 4,84 cm atau hanya senilai
Rp577.082.924,27 (Rp594.395.412,00 : 5 cm x 4,84 cm) sehingga terjadi kelebihan
pembayaran kepada rekanan sebesar Rp17.312.487,73 (Rp594.395.412,00 –
Rp577.082.924,27).
b. TA 2008
1) Pemeliharaan Jalan Kabupaten
Pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Dekky Karya Bestari melalui proses pelelangan umum,
kontrak Nomor 01/I/BM/T-DAK/PPWK-PS/2008 tanggal 21 Januari 2008 dan berakhir
tanggal 19 Juni 2008 atau selama 150 hari; Addendum Nomor 01.A/III/Add-01/BM/T-
DAK/PPWK-PS/2008, 5 Maret 2008 senilai Rp15.775.760.000,00.
Pekerjaan peningkatan jalan tersebut di atas dilakukan untuk pemeliharaan jalan periodik 14
ruas jalan yang tersebar pada Kabupaten Pesisir Selatan dengan uraian pekerjaan antara lain
Pekerjaan Umum, pekerjaan tanah, perkerasan berbutir, perkerasan aspal, struktur,
pengembalian kondisi dan pekerjaan minor serta pekerjaan lain-lain.
Pemeriksaan di lapangan diketahui bahwa, pelaksanaan fisik pekerjaan telah 100% dan
keuangan 100% sesuai Berita Acara Final Hand Over (FHO) Nomor
01/VI/PHO/PPTK.BM/01/PPWK-PS/2008 tanggal 16 Juni 2008 dan telah dibayar sesuai
SPM Nomor 00475/SPM-LS/PPWK-PS/2008 tanggal 15 Juli 2008 senilai
Rp1.124.140.826,00.
Dari hasil sampling pekerjaan yang diperjanjikan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai
dengan kontrak, yaitu :
- Ruas Sei Nyalo-Koto Gunung senilai Rp514.006.936,52
Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak
dilaksanakan, yaitu :
Pembersihan semak/rumput pada damija Rp1.403.693,54
Normalisasi saluran samping Rp 770.713,52
Pembentukan dan perataan bahu jalan Rp1.029.208,53
Jumlah Rp3.203.615,59
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
35
- Ruas Muara Sakai-Translok senilai Rp912.467.637,93
Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu
pekerjaan pembentukan dan perataan bahu jalan senilai Rp823.366,82 dan terdapat
aspal yang retak-retak pada Sta1+100 dan Sta 1+200.
2) Peningkatan Jalan Kabupaten
Pekerjaan dilaksanakan oleh PT. Dekky Karya Bestari melalui proses pelelangan umum,
kontrak Nomor 48/V/BM/T-DAU/PPWK-PS/2008 tanggal 9 Mei 2008 dan berakhir tanggal
6 Oktober 2008 atau selama 150 hari Nomor 48a/AD-01/VI/BM/T-DAU/PPWK-PS/2008,
tanggal 9 Juni 2008 senilai Rp3.803.646.000,00. Pekserjaan peningkatan jalan tersebut di
atas dilakukan untuk peningkatan lima ruas jalan yang tersebar pada Kabupaten Pesisir
Selatan dengan uraian pekerjaan antara lain pekerjaan mobilisasi, pekerjaan drainase,
perkerasan berbutir, perkerasan aspal, struktur, pengembalian kondisi dan pekerjaan minor
dan pekerjaan lain-lain.
Pemeriksaan di lapangan diketahui bahwa, pelaksanaan fisik pekerjaan telah 100% dan
keuangan 88,67% sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor
66/XI/PHO/BM/DPU-PS/2008 tanggal 10 November 2008 dan telah dibayar sesuai SPM
Nomor 00690/SPM-LS/PPWK-PS/2008 tanggal 19 September senilai Rp1.126.259.580,00.
Dari hasil pemeriksaan secara sampling, dari pekerjaan yang diperjanjikan terdapat
pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, yaitu pada Ruas Simpang Silaut-Silaut IV
senilai Rp871.934.19,75.
Dari pemeriksaan ketebalan rencana sesuai kontrak adalah 40 cm dengan rincian AC-WC
setebal 5 cm, Klas A setebal 15 cm dan Klas C setebal 20 cm namun hasil pengujian
ketebalan seluruhnya hanya 36 cm dengan rincian sebagai berikut :
Kontrak Hasil cek fisik (cm) Selisih
Pekerjaan tebal
Vol Sat Nilai cm Nilai (Rp) cm Nilai (Rp)
(cm)
1 2 3 4 5 6 7(5:2x6) 8 9(5-7)
kelas A 15 756 m3 158.618.038,32 15 158.618.038,32
kelas C 20 1200 m3 149.218.392,00 16 119.374.080,00 29.843.678,40
AC-WC 5 4800 m2 460.482.960,00 5 460.482.960,00
Jumlah 40 768.319.390,32 36 738.475.078,00 4 29.843.678,40
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Pasal 36 ayat (2) menyatakan Pengguna barang/jasa melakukan penilaian
terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan
menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 jo Permendagri Nomor 2 Tahun 1996
tanggal 8 Maret 1996 Pasal 19 ayat (4) tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah
menyatakan jumlah pembayaran kepada rekanan dilakukan sesuai dengan pelaksanaan
pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan yang diselesaikan.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
36
c. Spesifikasi teknis yang diatur dalam kontrak merupakan pedoman yang harus ditaati oleh pihak
penyedia barang/jasa (rekanan).
Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar
Rp97.630.975,97 terdiri dari :
a. TA 2007
- PT Pembangunan Sumbar Rp10.924.093,24
- PT Pembangunan Sumbar Rp 5.553.490,00
- PT Fakta Nusa Cipta Graha Rp24.330.154,00
- PT Fakta Nusa Cipta Graha Rp 3.930.890,00
- PT Alif Syahdila Pratama Rp19.021.054,00
b. TA 2008
- PT Dekky Karya Bestari Rp 3.203.615,59
- PT Dekky Karya Bestari Rp 823.366,82
- PT Dekky Karya Bestari Rp29.844.312,32
Hal tersebut terjadi karena :
a. Pengawas Lapangan lalai dalam melaksanakan tugasnya.
b. Kontraktor dalam bekerja kurang mempunyai etikad baik dalam mempedomani
ketentuan yang diatur dalam kontrak.
c. Pengawasan dan pengendalian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lemah.
d. Pengawasan dan pengendalian Kepala Dinas Pekerjaan Umum lemah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan beberapa pekerjaan tidak sesuai dengan
spesifikasi kontrak untuk TA 2007 disebabkan oleh tidak dilakukannya pemeliharaan rutin, kondisi
cuaca dan lalu lintas harian kendaraan yang padat pada masing-masing ruas sehingga pada saat
pemeriksaan lapangan sudah tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Dan untuk pekerjaan pada TA
2008 yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak disebabkan oleh cuaca, jenis tanah dasar yang
menyebabkan pemadatan tidak maksimal serta kondisi awal badan jalan yang telah rusak berat
sehingga ketebalan dan volume pekerjaan pada masing-masing ruas bervariasi.
BPK RI menyarankan agar Bupati Pesisir Selatan :
a. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang
tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan segera menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar
Rp97.630.975,00 ke kas daerah.
b. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk lebih meningkatkan pengawasan
dan pengendalian terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
37
12. Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Pesisir Selatan - Padang pada Dinas Pekerjaan Umum
Menyalahi Ketentuan dan Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp562.000.000,00
dan Penjualan Barang Milik Negara Belum Disetorkan Ke Kas Negara Sebesar
Rp388.600.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada TA 2008 menganggarkan belanja
modal Peningkatan Jalan Batas Pesisir Selatan – Kota Padang sebesar Rp581.650.000,00, dan sampai
dengan 30 September 2008 telah terealisasi sebesar Rp566.682.500,00 atau 97% dari anggaran.
Pekerjaan Peningkatan jalan batas Pesisir Selatan dan Kota Padang dilaksanakan secara
Swakelola Oleh Dinas Pekerjaan Umum Bekerjasama dengan Kodim 0311 Pessel yang dituangkan
dalam perjanjian kerjasama tanggal 15 Oktober 2008, Nomor 48/X/BM/SWK-DAU/PPWK-PS/2008
selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan nilai sebesar Rp562.000.000,00. Dan telah dibayar
lunas dengan Nomor SPM 00765/SPM-LS/PPWK-PS/2008 Kepada Marsudi Sarwono, S.H.
(Komandan Kodim 0311/Pessel) dan sampai dengan pemeriksaan berakhir bukti-bukti
pertanggungjawaban pekerjaan swakelola tidak diperoleh.
Hasil Pemeriksaan Dokumen diketahui bahwa perjanjian kerjasama dengan Kodim
0311/Pessel didasari atas telaah staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang disetujui Bupati Pesisir
Selatan tanggal 10 Juni 2008 yang menyatakan demi alasan efisiensi waktu dan harga dari kegiatan
yang akan dikerjakan, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (dhi. Dinas Pekerjaan Umum)
melaksanakan pembangunan jalan batas padang – pesisir selatan dengan sistem bakti TNI.
Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa di dalam surat perjanjian kerja antara Dinas
Pekerjaan Umum dengan Kodim 0311/Pessel terdapat mata pembayaran untuk pembelian bahan
peledak yang dipergunakan oleh Kodim 0311/Pessel sebagai berikut :
Perkiraan Harga Satuan Jumlah Harga
No. Mata Pembayaran Uraian Satuan Kuantitas (Rp) (Rp)
A b c d e f=(dxe)
1.2 Mobilisasi Ls 1,00 8.000.000,00 8.000.000,00
3.1.1 Galian Biasa M3 287,40 24.736,46 7.109.258,60
3.1.2 Peledakan Batu M3 5.360,00 72.500,00 388.600.000,00
Pembuangan Material
Batu Ls/M3 5.360,00 20.000,00 107.200.000,00
Pembulatan Jumlah Harga
Pekerjaan (termasuk Biaya
Umum dan
Keuntungan)+PPN 10% 562.000.000,00
Dari data diatas diketahui bahwa terdapat penggunaan bahan peledak (barang milik negara)
yang hasil penjualannya harus disetorkan ke kas negara dan merupakan bagian dari penerimaan
negara bukan pajak, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir pembayaran dari daerah kepada
Kodim 0311/Pessel tidak disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak hal itu
terlihat dari kwitansi pembayaran yang ditransfer langsung kepada Komandan Kodim 0311/Pessel
dan tidak ada bukti penyetoran ke kas negara sebagai bukti pertanggungjawaban dari hasil penjualan
barang milik negara, hasil konfirmasi lisan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diketahui
bahwa pekerjaan memang belum dilaksanakan disebabkan pekerjaan tersebut masih dalam proses
pengurusan izin.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
38
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yaitu (Pasal 5) point f antara lain menyebutkan pengguna barang/jasa, penyedia
barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus
mematuhi etika sebagai berikut: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61
ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
c. Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pasal 19 ayat (14) yang menyatakan bahwa jumlah pembayaran kepada rekanan
dilakukan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dan tidak dibenarkan melebihi prestasi pekerjaan
yang diselesaikan/jumlah barang yang diserahkan.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak tanggal 07 Juli 1997
1) Pasal 1 yang menyatakan bahwa penerimaan negara bukan pajak adalah penerimaan
pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang jenisnya sebagaimana
dimaksud dalam lampiran I dan II peraturan pemerintah ini.
2) Pasal 2 yang menyatakan bahwa seluruh jenis penerimaan negara bukan pajak wajib disetor
langsung ke kas negara.
Hal tersebut mengakibatkan perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum berpotensi
merugikan keuangan daerah sebesar Rp566.682.500,00. Dan penjualan barang milik negara (bahan
peledak) berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp388.600.000,00.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Bupati dalam mengajukan permohonan bantuan kepada pihak TNI untuk pengerjaan peningkatan
jalan batas Pessel – Padang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalin kerjasama dengan TNI untuk pekerjaan
peningkatan jalan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lalai dalam melakukan kewajibannya.
d. Kesengajaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Komandan Kodim 0311/Pessel melakukan
perikatan yang mengakibatkan pengeluaran daerah tidak diterima oleh negara.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pekerjaan tersebut memerlukan
penggunaan bahan peledak sehingga memerlukan izin, personil, dan peralatan secara khusus dari
pihak yang berwajib maka kerja sama dilakukan dengan pihak militer (Kodim 0311/Pessel).
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
39
BPK RI menyarankan agar Bupati Pesisir Selatan :
a. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk segera mempertanggungjawabkan
penggunaan anggaran sesuai dengan syarat sahnya suatu pertanggungjawaban, atau jika tidak
agar segera mengembalikan realisasi anggaran sebesar Rp562.000.000,00 ke kas daerah.
b. Melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum menegur secara tertulis Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan atas kelalaiannya dalam melakukan perikatan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
c. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menyetorkan ke kas negara hasil penjualan
barang milik negara sebesar Rp388.600.000,00.
13. Proses Pelelangan Dua Paket Pekerjaan senilai Rp19.579.406.000,00 Dilaksanakan Secara
Formalitas dan Diragukan Kebenarannya
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan TA 2008 menganggarkan Belanja Modal
sebesar Rp55.631.243.017,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2008 sebesar
Rp27.279.431.142,00, diantaranya terdiri dari Belanja Modal Pemeliharaan Periodik Jalan DAK
dan Peningkatan Jalan Kabupaten DAU dengan nilai keseluruhan sebesar Rp19.579.406.000,00
dengan uraian sebagai berikut :
Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten
Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten yang dananya
berasal dari dana alokasi umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan,
yang dimenangkan oleh PT. Dekky Karya Bestari. Berdasarkan Kontrak Nomor 01/I/BM/T-
DAK/PPWK-PS/2008 tanggal 21 Januari 2008 dan Addendum Nomor 01.a/III/Add-01/BM/T-
DAK/PPWK-PS/2008 senilai Rp15.775.760.000,00.
Pemeriksaan atas dokumen penawaran diketahui bahwa penunjukan pemenang dilaksanakan
dengan proses pelelangan umum yang diikuti oleh 4 kontraktor yaitu : PT. Nasiotama Karya
Bersama, PT. Dekky Karya Bestari, PT. Mansyur Rajo Marah, PT. Angkasa Teknik Raya.
Pemeriksaan lebih lanjut diketahui jaminan penawaran untuk dokumen penawaran 2 kontraktor tidak
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh panitia yaitu harus berasal dari Bank Umum dan 1
kontraktor gugur disebabkan angka penawaran yang diajukan berada diatas pagu dana dengan rincian
sebagai berikut :
No. Nama Perusahaan Kriteria Yang Tidak Terpenuhi
1. PT. Nasiotama Karya Bersama Jaminan Penawaran Dari Perusahaan Asuransi
2. PT. Mansyur Rajo Marah Jaminan Penawaran Dari Perusahaan Asuransi
3. PT. Angkasa Teknik Raya Angka Penawaran Terkoreksi Di Atas Pagu
Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan proses lelang ini telah diatur sedemikian rupa untuk
memenangkan salah satu peserta sehingga jaminan penawaran dan angka penawaran untuk 3
kontraktor memiliki unsur kesengajaan tidak memenuhi kriteria dan hanya berfungsi sebagai syarat
pelengkap terselenggaranya lelang saja.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
40
Hasil Pengujian fisik ke lapangan diketahui bahwa pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan
jalan mengalami keretakan dan kekurangan volume pekerjaan diruas yang diambil sebagai sampel.
(temuan No.11)
Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket II, dengan uraian sebagai berikut :
Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket II sumber dana berasal dari dana alokasi
umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yang dimenangkan
oleh PT. Dekky Karya Bestari, berdasarkan Kontrak Nomor 48/V/BM/T-DAU/PPWK-PS/2008
tanggal 09 Mei 2008 dan Addendum Nomor 48.a/Add.01/VI/BM/T-DAU/PPWK-PS/2008 senilai
Rp3.803.646.000,00.
Pemeriksaan atas dokumen penawaran diketahui bahwa penunjukan pemenang dilaksanakan
dengan proses pelelangan umum yang diikuti oleh 3 kontraktor yaitu : PT. Dekky Karya Bestari, PT.
Citra Muda Noer Bersaudara, PT. Asta Resource. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui dari daftar hadir
aanwijzing bahwa PT. Asta Resource tidak hadir dan dokumen penawaran yang diajukan gugur
dalam evaluasi administrasi sebab nama paket pekerjaan pada analisa pekerjaan tidak sesuai dengan
paket yang dilelangkan. Berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan yang
dilampirkan pada dokumen penawaran masing-masing perusahaan diketahui hal sebagai berikut :
No. Perusahaan Komisaris Direktur Talian Kekeluargaan
1. PT. Dekky Karya Bestari Syafrizal Noer Nazar Noer Syafrizal Noer
NPWP NPWP (Kakak Nazar Noer)
No.14.246.738.0.201.000 No.14.246.739.8.201.000
2. PT. Citra Muda Noer Nazar Noer Syafrizal Noer Nazar Noer
Bersaudara NPWP NPWP (Adiknya Syafrizal
No.14.246.739.8.201.000 No.14.246.738.0.201.000 Noer)
Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan proses lelang ini telah diatur sedemikian rupa untuk
memenangkan salah satu peserta dan 2 (dua) peserta lelang lainnya hanya berfungsi sebagai syarat
pelengkap terselenggaranya lelang saja.
Hasil Pengujian fisik ke lapangan diketahui bahwa pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan
jalan mengalami kekurangan volume pekerjaan diruas sampel. (temuan No.11)
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat yang antara lain menyebutkan bahwa :
1) Pasal 22 Persekongkolan
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan
pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
2) Pasal 26 Jabatan Rangkap
Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu
perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris
pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
41
a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Pasal 3 ” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah);
c. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yaitu :
1) Pasal 5 Etika Pengadaan
Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
a. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah
dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
b. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa
(conflict of interest);
c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan negara;
2) Pasal 35 poin 7 : ” Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN,
kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak.”
Hal tersebut mengakibatkan :
a. Adanya indikasi KKN yang menguntungkan salah satu pihak baik secara langsung atau tidak
langsung dalam pelelangan.
b. Tertutupnya peluang dan kesempatan bagi kontraktor lain untuk memperoleh pekerjaan dari Dinas
Pekerjaan Umum.
c. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak mendapatkan alternatif harga penawaran yang lebih
menguntungkan dari rekanan lain.
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
42
Hal tersebut terjadi karena :
a. Kesengajaan kontraktor untuk mengatur pelelangan dengan pola tertentu.
b. Panitia Lelang tidak cermat dalam melaksanakan proses lelang, khususnya dalam mengevaluasi
dokumen lelang.
c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengguna anggaran tidak
melakukan pengawasan dan pengendalian intensif terhadap proses lelang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut memakai
konstruksi aspal hotmix (AC-WC), penyedia barang/jasa diharuskan memiliki AMP (Asphalt Mixing
Plant) atau yang memiliki rekomendasi dari pemilik AMP serta pertimbangan efektifitas dan
efisiensiensi AMP ke lokasi kegiatan sehingga peluang PT. Deky Karya Bestari yang lokasi AMP
berada di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pelelangan.
BPK RI menyarankan agar Bupati Pesisir Selatan :
a. Memberikan teguran tertulis dan sanksi yang tegas kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas
kesengajaannya mengatur pelelangan untuk memenagkan salah satu rekanan.
b. Melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, memberikan sanksi yang tegas kepada Panitia
Pengadaan Barang/Jasa atas kesengajaannya mengatur pelelangan.
c. Melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, memberikan sanksi kepada rekanan dan
mempertimbangkan keikutsertaannya dalam tender-tender ke depan.
14. Pengurusan Keuangan oleh Beberapa Pemegang Kas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan Belum Tertib
Hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pada Pemegang Kas Sekretariat Daerah, Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
diketahui hal-hal sebagai berikut :
a. Sekretariat Daerah
1) Saldo menurut Buku Kas Umum (BKU) sebesar…….. Rp1.546.394.757,00
2) Saldo kas tunai dan bank sebesar…………...………….Rp1.431.923.133,00
Selisih kas negatif sebesar……………………………..Rp 114.471.624,00
Selisih kas negatif tersebut terjadi karena adanya pemberian uang panjar kerja atas
persetujuan atasan langsung Pemegang Kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar
Rp852.588.591,00, SP2D yang sudah tercatat di rekening koran tetapi belum dibukukan di
Buku Kas Umum sebesar Rp768.099.060,00 dan pajak yang belum disetor sebesar
Rp29.982.112,00 (rincian lihat lampiran V).
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
43
b. Dinas Pekerjaan Umum
Hasil pemeriksaan kas tanggal 30 Oktober 2007 atas Buku Kas Umum Pemegang Kas Dinas
Pekerjaan Umum dapat diketahui bahwa :
1) Saldo menurut Buku Kas Umum (BKU) sebesar…..Rp1.133.577.149,00
2) Saldo bank sebesar………………………………. ..Rp 688.672.180,00
Selisih kas negatif sebesar…………………………..Rp 444.904.969,00
Selisih kas negatif tersebut terjadi karena adanya pemberian uang panjar kerja atas
persetujuan atasan langsung Pemegang Kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar
Rp440.146.330,00 dan setoran pajak sebesar Rp4.758.639,00 yang bukti setorannnya belum
diterima (rincian lihat lampiran V).
c. Dinas Pendidikan
1) Saldo menurut Buku Kas Umum (BKU) sebesar…...Rp225.815.072,00
2) Saldo bank sebesar……………………………….…Rp110.564.762,00
Selisih kas negatif sebesar…………………………..Rp115.250.310,00
Selisih kas negatif tersebut terjadi karena adanya pemberian uang panjar kerja atas
persetujuan atasan langsung Pemegang Kas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar
Rp115.250.310,00 (rincian lihat lampiran V).
c. Dinas Kesehatan
1) Saldo menurut Buku Kas Umum (BKU) sebesar…..Rp 257.760.895,00
2) Saldo bank sebesar……………………………….....Rp 387.128.185,00
Selisih kas positif sebesar…………………….…….Rp 129.367.290,00
Selisih kas positif tersebut terjadi karena ada SP2D yang sudah tercatat di rekening koran
tetapi belum dibukukan di Buku Kas Umum sebesar Rp140.182.425,00 dan adanya
pemberian uang panjar kerja atas persetujuan atasan langsung Pemegang Kas yang belum
dipertanggungjawabkan sebesar Rp10.242.748,00 dan setoran pajak sebesar Rp572.387,00
yang bukti setorannnya belum diterima (rincian lihat lampiran V)
d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1) Saldo menurut Buku Kas Umum (BKU) sebesar………..Rp221.317.073,00
2) Saldo kas tunai dan bank sebesar……………...…………Rp 35.412.856,00
Selisih kas negatif sebesar………………………………..Rp185.904.217,00
Selisih kas negatif tersebut terjadi karena adanya pemberian uang panjar kerja atas
persetujuan atasan langsung Pemegang Kas yang belum dipertanggungjawabkan dan tidak
dibukukan ke dalam buku pembantu panjar oleh Pemegang Kas sebesar Rp185.904.217,00
(rincian lihat lampiran V).
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
44
Hal tersebut tidak sesuai dengan :
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata
Administrasi Bendaharawan Daerah Pasal 7 ayat (8) yang menyatakan bahwa pengeluaran-
pengeluaran panjar disamping dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu per
pasal/komponen pembiayaan juga dicatat dalam buku pembantu panjar.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah :
1) Pasal 61 ayat (1) yang menetapkan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
2) Pasal 64 Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri
Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan
perundang-undangan.
Hal tersebut mengakibatkan :
a. Keadaan kas dan Buku Kas Umum (BKU) pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum,
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berpotensi
merugikan keuangan daerah Sebesar Rp1.604.132.196,00 (Rp852.588.591,00 +
Rp440.146.330,00 + Rp115.250.310,00 + Rp10.242.748,00 + Rp185.904.217,00 ) jika panjar-
panjar tidak dipertanggungjawabkan dan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar
Rp35.313.138,00 (Rp29.982.112,00 + Rp4.758.639,00 + Rp572.387,00).
b. Saldo BKU dan saldo kas tidak dapat diketahui setiap saat diperlukan sehingga penerimaan dan
pengeluaran kurang terkendali.
Hal tersebut terjadi karena :
a. Pengawasan dan pengendalian Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas
Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air selaku
atasan langsung Pemegang Kas masih lemah atas pelaksanaan tugas Pemegang Kas.
b. Pemegang Kas belum menjalankan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengguna anggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait
menyatakan akan segera mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, segera menyetorkan pajak
ke kas negara dan memperbaiki administrasi buku kas umum (BKU) di masing-masing SKPD.
BPK RI menyarankan agar Bupati Pesisir Selatan :
a. Memerintahkan kepada masing-masing Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran untuk
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan syarat sahnya suatu
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
45
pertanggungjawaban atau jika tidak agar segera mengembalikan realisasi anggaran sebesar
Rp1.604.132.196,00 ke kas daerah.
b. Melalui masing-masing Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran masing-masing SKPD,
memerintahkan secara tertulis bendahara pengeluaran untuk meminta pertanggungjawaban
penggunaan uang daerah kepada masing-masing penerima pembayaran dan segera menyetorkan
pajak ke kas negara dan menegur secara tertulis bendahara pengeluaran agar dimasa yang akan
datang dalam bekerja berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
46
Lampiran 1
Tahun Anggaran 2007 (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
Jumlah Diterima
Penerima Jabatan Jumlah Honor (Rp) PPH Ps.21 (Rp) (Rp)
MUSPIDA
H. Nasrul Abit Bupati 24.000.000,00 3.600.000,00 20.400.000,00
Drs. Syafrizal Wakil Bupati 24.000.000,00 3.600.000,00 20.400.000,00
Alirman Sori, SH, M.Hum Ketua DPRD 24.000.000,00 3.600.000,00 20.400.000,00
Drs. H. Adril Sekda 24.000.000,00 3.600.000,00 20.400.000,00
KOMINDA
Drs. Syafrizal Wakil Bupati 6.000.000,00 900.000,00 5.100.000,00
Drs. Adril Sekdakab 4.800.000,00 720.000,00 4.080.000,00
Syamsu Rizal, SH Ass. Adm Pemerintahan 4.200.000,00 630.000,00 3.570.000,00
Drs. Suardi, S Kabag Tapem Setda 3.600.000,00 540.000,00 3.060.000,00
Zaitul Makruf, BA Kakan Pol PP 3.600.000,00 540.000,00 3.060.000,00
Rismal Hadi Kasubag Bina Kesbang 3.600.000,00 540.000,00 3.060.000,00
Zulkifli Syam Kasi Ops Polisi PP 3.600.000,00 540.000,00 3.060.000,00
LMK
H. Nasrul Abit Bupati 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Drs. Syafrizal Wakil Bupati 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Alirman Sori, SH, M.Hum Ketua DPRD 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Drs. H. Adril Sekda 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Syamsu Rijal, SH Asisten Adm Pemerintahan 6.000.000,00 900.000,00 5.100.000,00
Drs. Suardi. S Kabag Tapem 4.800.000,00 720.000,00 4.080.000,00
Rismal Hadi, S.Stp, M.Si Kasubag Kesbang 4.800.000,00 720.000,00 4.080.000,00
Total 181.050.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 1
Instansi Vertikal
Jumlah Diterima
Penerima Jabatan Jumlah Honor (Rp) PPH Ps.21 (Rp) (Rp)
MUSPIDA
Letkol Kav. A Sitompul Dandim 24.000.000,00 3.600.000,00 20.400.000,00
AKBP Drs. Ermi Widyatno Kapolres 24.000.000,00 3.600.000,00 20.400.000,00
Syahpuan, SH, MH Ka. Kejaksaan Negeri 24.000.000,00 3.600.000,00 20.400.000,00
Sutoto Adiputro , SH, MH Ka. Peng Negeri 24.000.000,00 3.600.000,00 20.400.000,00
KOMINDA
Kompol. Benny Basir Waka Polres Pessel 4.800.000,00 720.000,00 4.080.000,00
Mayor Inf. T. Siahaan Kasdim 0311 4.800.000,00 720.000,00 4.080.000,00
AKP.F. Waruwu Kasat Intel Kam Polres 3.600.000,00 540.000,00 3.060.000,00
Kapt. Inf. S. Manik Pasi Intel Kodim 3.600.000,00 540.000,00 3.060.000,00
Ir. Budiman Poswil BIN SUMBAR 3.600.000,00 540.000,00 3.060.000,00
Kompol. Asril, SH Kabag Ops. Polres 3.600.000,00 540.000,00 3.060.000,00
Endi Arofa, SH, MH Kasi Intel Kajari Painan 3.600.000,00 540.000,00 3.060.000,00
Serma Syahril Bati Intel Kodim 3.600.000,00 540.000,00 3.060.000,00
Aiptu. Basrah Kasi Ops Nal Polres 3.600.000,00 540.000,00 3.060.000,00
LMK
Letkol Kav. A Sitompul Dandim 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
AKBP Drs. Ermi Widyatno Kapolres 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Syahpuan, SH, MH Ka. Kejaksaan Negeri 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Sutoto Adiputro , SH, MH Ka. Peng Negeri 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Drs. Amridal, SH Ka. Peng Agama 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Yuzar Dt. Rajo Panjang Ketua LKAAM 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Asli Sa'an, SH Ketua Mui 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Total 218.280.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 1
Tahun Anggaran 2008 (Koordinasi Muspida dan LMK)
Penerima Jabatan Jumlah Honor (Rp) PPH Ps.21 (Rp) Jumlah Diterima (Rp)
MUSPIDA
H. Nasrul Abit Bupati 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Drs. Syafrizal Wakil Bupati 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Alirman Sori, SH, M.Hum Ketua DPRD 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Drs. H. Adril Sekda 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
LMK
H. Nasrul Abit Bupati 13.500.000,00 2.025.000,00 11.475.000,00
Drs. Syafrizal Wakil Bupati 13.500.000,00 2.025.000,00 11.475.000,00
Alirman Sori, SH, M.Hum Ketua DPRD 13.500.000,00 2.025.000,00 11.475.000,00
Drs. H. Adril Sekda 13.500.000,00 2.025.000,00 11.475.000,00
Syamsu Rijal, SH Asisten Adm Pemerintahan 4.500.000,00 675.000,00 3.825.000,00
Drs. Suardi. S Kabag Tapem 3.600.000,00 540.000,00 3.060.000,00
Rismal Hadi, S.Stp, M.Si Kasubag Kesbang 3.600.000,00 540.000,00 3.060.000,00
Total 117.045.000,00
Instansi Vertikal
Penerima Jabatan Jumlah Honor (Rp) PPH Ps.21 (Rp) Jumlah Diterima (Rp)
MUSPIDA
Letkol Kav. Marsudi. S, SH Dandim 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
AKBP Drs. Yoyok S.N, M.Si Kapolres 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Edi Birton, SH Ka. Kejaksaan Negeri 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
Sutoto Adiputro , SH, MH Ka. Peng Negeri 18.000.000,00 2.700.000,00 15.300.000,00
LMK
Letkol Kav. A Sitompul Dandim 13.500.000,00 2.025.000,00 11.475.000,00
AKBP Drs. Ermi Widyatno Kapolres 13.500.000,00 2.025.000,00 11.475.000,00
Syahpuan, SH, MH Ka. Kejaksaan Negeri 13.500.000,00 2.025.000,00 11.475.000,00
Sutoto Adiputro , SH, MH Ka. Peng Negeri 13.500.000,00 2.025.000,00 11.475.000,00
Drs. Amridal, SH Ka. Peng Agama 13.500.000,00 2.025.000,00 11.475.000,00
Yuzar Dt. Rajo Panjang Ketua LKAAM 13.500.000,00 2.025.000,00 11.475.000,00
Asli Sa'an, SH Ketua Mui 13.500.000,00 2.025.000,00 11.475.000,00
Total 141.525.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
Lampiran II
Penerima Bantuan Akibat Gempa 2007
NAMA JUMLAH JUMLAH DANA
No NAGARI / KAMPUNG NAMA KK NO. REKENING TOTAL DANA (Rp)
KELOMPOK ANGGOTA (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 NANGGALO CAROCOK TARUSAN ALAMSYAH 6 33-22-0053 10.000.000,00
2 KAMPUNG PANSUR TARUSAN JAMUIS BANK BRI UNIT TARUSAN 10.000.000,00
3 NANGGALO SUSRI 10.000.000,00
4 KAMPUNG PANSUR TARUSAN ASRIAL 10.000.000,00
5 SAWAH LIAT TARUSAN PIPI 10.000.000,00
6 SUNGAI TAWAR SYAFRIN 10.000.000,00
60.000.000,00
1 DUKU DUKU TARUSAN BACHTARUDDIN 15 00-210.021552 10.000.000,00
2 DUKU TARUSAN MURSID CHAN BANK KOTO SEBELAS 10.000.000,00
3 DUKU TARUSAN HENDRI / JILIR TARUSAN 10.000.000,00
4 DUKU TARUSAN MALIUS 10.000.000,00
5 DUKU TARUSAN DAMRUL 10.000.000,00
6 DUKU TARUSAN KARISMAN 10.000.000,00
7 DUKU TARUSAN JUNAIDI 10.000.000,00
8 DUKU TARUSAN ABU BAKAR 10.000.000,00
IDRUS
9 DUKU TARUSAN SYAMSIWAR 10.000.000,00
10 DUKU TARUSAN ERMASDI 10.000.000,00
11 DUKU TARUSAN MAYUDIN 10.000.000,00
12 DUKU TARUSAN BUJANG 10.000.000,00
13 DUKU TARUSAN MENDRA 10.000.000,00
14 DUKU TARUSAN IVEN / RANAS 10.000.000,00
15 DUKU TARUSAN JONI 10.000.000,00
150.000.000,00
BARUNG-BARUNG
1 BELANTAI KOTO PANJANG TARUSAN ABDUL RASYID 7 0000-210.002486 10.000.000,00
2 BARUNG-BARUNG BELANTAI SYAFRI BPR BATANG TARUSAN 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
3 BARUNG-BARUNG BELANTAI AMIR TASAR 10.000.000,00
4 BARUNG-BARUNG BELANTAI IN APUK 10.000.000,00
YULIARDI RJ.
5 BARUNG-BARUNG BELANTAI TADUANG 10.000.000,00
6 KOTO PANJANG TARUSAN JAMARI 10.000.000,00
7 KOTO PULAI UJANG 10.000.000,00
70.000.000,00
1 BALAM JAMBAK BAYANG ALFION 9 0001-210.000418 10.000.000,00
PT. BRP BATANG
2 JAMBAK BAYANG ISMET TARUSAN 10.000.000,00
3 GANTING TALAOK BAYANG NURMANIS 10.000.000,00
4 LUBUK GAMBIR BAYANG YARNA 10.000.000,00
5 LUBUK ANAU BAYANG SINI 10.000.000,00
6 LUBUK ANAU BAYANG PIK ENI 10.000.000,00
7 GANTING TALAOK BAYANG MAWAS 10.000.000,00
8 GANTING TALAOK BAYANG GAFAR 10.000.000,00
9 ASAM KUMBANG BAYU SYAFRIL 10.000.000,00
90.000.000,00
1 KELOMPOK I SUNGAI SARIAK ASRIL PUI 14 0400.0210.05041-6 10.000.000,00
2 BALAI SINAYAN LUMPO SYAFRIAL BANK NAGARI PAINAN 10.000.000,00
3 BALAI SINAYAN LUMPO SADAR 10.000.000,00
4 SUNGAI GAYO YEYE 10.000.000,00
5 BALAI SINAYAN LUMPO BUKRI 10.000.000,00
6 BALAI SINAYAN LUMPO LUKMAN 10.000.000,00
7 BALAI SINAYAN LUMPO YARNA 10.000.000,00
8 BALAI SINAYAN LUMPO SULI 10.000.000,00
9 BALAI SINAYAN LUMPO SYAFRIANTO 10.000.000,00
10 BUKIT KECIL LUMPO KARI 10.000.000,00
11 BUKIT KECIL LUMPO ISAF 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
12 BALAI SINAYAN LUMPO NURHAYATI 10.000.000,00
13 BALAI SINAYAN LUMPO JON VIRGO 10.000.000,00
14 SUNGAI GAYO BASRI 10.000.000,00
140.000.000,00
1 KELOMPOK II AMPUAN LUMPO ZAHERMAN 14 0400.0210.05040-4 10.000.000,00
2 AMPUAN LUMPO BASRI ENEK BANK NAGARI PAINAN 10.000.000,00
3 BUKIT SIAYAH DESWARDI 10.000.000,00
4 SUNGAI SARIAK HASAN BASRI 10.000.000,00
5 BUKIT SIAYAH EPO 10.000.000,00
6 BUKIT SIAYAH ERMAWATI 10.000.000,00
7 BUKIT SIAYAH SYAIFUL 10.000.000,00
8 AMPUAN LUMPO RATANA 10.000.000,00
9 AMPUAN LUMPO ACIAK 10.000.000,00
10 AMPUAN LUMPO ACAP 10.000.000,00
11 TARATAK TANGAH RUSLI ZEN 10.000.000,00
12 SAGO NOVITA ERIANI 10.000.000,00
13 PAINAN UTARA ASNIATI 10.000.000,00
14 PAINAN TIMUR REFONALISMAN 10.000.000,00
140.000.000,00
1 KELOMPOK I MUARO BAKRI 16 0000-214-000290 10.000.000,00
BANK NAGARI CAB.
2 MUARO NANIK UCOK PAINAN 10.000.000,00
3 MUARO MARJIS / OKTAVIA PT. BPR BTG KAPAS 10.000.000,00
4 MUARO MAN / SAREK 10.000.000,00
5 MUARO ILAF NOLI 10.000.000,00
6 MUARO NUAR / LIANI 10.000.000,00
7 MUARO MIRUS / SIOS 10.000.000,00
8 MUARO IDIL 10.000.000,00
9 MUARO RODI 10.000.000,00
10 MUARO PURI 10.000.000,00
11 MUARO NALIS 10.000.000,00
12 MUARO SI IS 10.000.000,00
13 MUARO ANTO 10.000.000,00
14 MUARO RADANIS 10.000.000,00
15 MUARO YARNI 10.000.000,00
16 MUARO JANA 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
160.000.000,00
1 KELOMPOK II TjG KANDIS SAFRIN 11 0000-214-000291 10.000.000,00
BANK NAGARI CAB.
2 LIMPASO INGAR PAINAN 10.000.000,00
3 TjG KANDIS MURAS PT. BPR BTG KAPAS 10.000.000,00
TALUK /
4 TjG KANDIS ISKANDAR 10.000.000,00
5 TjG KANDIS EDI IRMA 10.000.000,00
6 TjG KANDIS LIBAN 10.000.000,00
7 TjG KANDIS ZAINUL 10.000.000,00
8 TjG KANDIS ARIS 10.000.000,00
9 TjG KANDIS RELKISMAN 10.000.000,00
10 TjG KANDIS IMUL 10.000.000,00
11 TjG KANDIS SAMSURU 10.000.000,00
110.000.000,00
1 KELOMPOK III KT NAN TIGO APRIYANTO 3 0000-214-000292 10.000.000,00
BANK NAGARI CAB.
2 KT NAN TIGO SAPIYUS PAINAN 10.000.000,00
3 KT NAN TIGO SAMSURIMIS PT. BPR BTG KAPAS 10.000.000,00
30.000.000,00
1 KELOMPOK IV KOTO TUO MAIDAR BADAI 6 0000-214-000293 10.000.000,00
BANK NAGARI CAB.
2 KOTO TUO SAMSIR UJANG PAINAN 10.000.000,00
3 LIMAU SUNDAI SAMSI PT. BPR BTG KAPAS 10.000.000,00
4 SAPAN TINUR 10.000.000,00
5 TER TAMPATIH SERI 10.000.000,00
6 KAMP BARU IYAR SORON 10.000.000,00
60.000.000,00
YUSRIZAL /
1 KELOMPOK I PS. TARATAK BUSGANI 13 0100-210.002480 10.000.000,00
2 KT. TARATAK MARKIS 10.000.000,00
3 LANSANO APRIADI 10.000.000,00
4 KT. TARATAK JAYUS 10.000.000,00
5 KT. TARATAK BOLAK 10.000.000,00
6 PS. TARATAK ROSMAINI 10.000.000,00
7 PS. TARATAK NIARA 10.000.000,00
8 PS. TARATAK ETI 10.000.000,00
9 PS. TARATAK ISALNI DIRIS 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
10 PS. TARATAK SAPARDI OBONG 10.000.000,00
11 LANSANO MARIANIN 10.000.000,00
12 LANSANO SAMAR 10.000.000,00
13 LANSANO TOQIEK 10.000.000,00
130.000.000,00
1 KELOMPOK II PS. TARATAK SARIJAM 12 0100-210.002479 10.000.000,00
2 PS. TARATAK KATIK PEREN 10.000.000,00
3 PS. TARATAK JAMARIS 10.000.000,00
4 PS. TARATAK SIENCER 10.000.000,00
5 PS. TARATAK SAMSUAR 10.000.000,00
6 PS. TARATAK MUNA 10.000.000,00
7 PS. TARATAK KUTAR GAEK 10.000.000,00
8 PS. TARATAK KAMBA 10.000.000,00
9 PS. TARATAK PARIS 10.000.000,00
10 PS. TARATAK ISAP 10.000.000,00
11 PS. TARATAK IRAM 10.000.000,00
12 PS. TARATAK JUSRAL 10.000.000,00
120.000.000,00
1 KELOMPOK III KAYU ARO JASWARNI 11 0100-210.002483 10.000.000,00
2 KAYU ARO IJON R. 10.000.000,00
3 KAYU ARO ELOT 10.000.000,00
4 KAYU ARO GUSPEL 10.000.000,00
5 KAYU ARO IKAL 10.000.000,00
6 KAYU ARO JARUNIS 10.000.000,00
7 KY. GADANG BAHA / GADI 10.000.000,00
8 KY. GADANG DARMILIS 10.000.000,00
9 KY. GADANG RAJUNAS 10.000.000,00
10 LANGGAI RIO 10.000.000,00
11 AMPALU DANIAR 10.000.000,00
110.000.000,00
1 KELOMPOK IV KT. MARAPAK MARDIUS 13 0100-210.002482 10.000.000,00
2 RAWANG TAMOK 10.000.000,00
3 KT. PANJANG IRES / ERIL 10.000.000,00
4 KT. PANJANG MALUS 10.000.000,00
5 TIMBULUN AMZA 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
6 TIMBULUN ANIS DOL 10.000.000,00
7 RAWANG ERMAN / SIABU 10.000.000,00
8 RAWANG GADI UTIAH 10.000.000,00
9 RAWANG IJAB 10.000.000,00
10 RAWANG JILIS 10.000.000,00
11 RAWANG IMES JIM 10.000.000,00
12 RAWANG RAJIN 10.000.000,00
13 GN. MALELO ROSMA 10.000.000,00
130.000.000,00
1 KELOMPOK V PS. SURANTIH HENDRIPAL 11 0100-210.002484 10.000.000,00
2 PS. SURANTIH ANIS 10.000.000,00
3 SEI. SIRAH RUSMA 10.000.000,00
4 PS. SURANTIH ANIS LOKAN 10.000.000,00
5 PS. SURANTIH BILA SALIM 10.000.000,00
6 PS. SURANTIH MUNTIS 10.000.000,00
7 PSN. PANJANG IMAM MUKTAR 10.000.000,00
8 PSN. PANJANG SUARMAN 10.000.000,00
9 PSN. PANJANG IPAT 10.000.000,00
10 SEI. SIRAH PAK GOGAI 10.000.000,00
11 SEI. SIRAH RAMUS 10.000.000,00
110.000.000,00
JANI / PESRI
1 KELOMPOK VI GUNUNG PAUH GUNARDI 6 0100-210.002481 10.000.000,00
2 TJ. GADANG IMUS 10.000.000,00
NURJANI TOPING /
3 PS. AMPING PARAK S.L 10.000.000,00
4 PADANG TAE USMAN 10.000.000,00
5 TJ. GADANG ZULBASRI 10.000.000,00
6 UJUNG AIR SUHARTO 10.000.000,00
60.000.000,00
1 KELOMPOK I GANTING SIAP 20 0000-219.000298 10.000.000,00
2 GANTING RAPLIS / IPAS BPR LENGAYANG 10.000.000,00
3 GANTING USUP / ISUS 10.000.000,00
4 GANTING Y.ADIAK / SIYUS 10.000.000,00
5 GANTING ZAINAL / IDA 10.000.000,00
6 GANTING LABAI / RIAMA 10.000.000,00
7 GANTING IRAT 10.000.000,00
8 GANTING MARKIS / JAWALIS 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
9 GANTING WEL / SIHEL 10.000.000,00
10 GANTING ABAS 10.000.000,00
11 GANTING BAKRI / RAMIS 10.000.000,00
12 GANTING SABIRIN / SIJUS 10.000.000,00
13 GANTING LOBOK / SIAS 10.000.000,00
14 GANTING BUSTAMI / ELI 10.000.000,00
15 TAMPUNIK DARMAN 10.000.000,00
16 TAMPUNIK SYAHRIAL / TUPI 10.000.000,00
KHAIRUL /
17 TAMPUNIK AMSINAR 10.000.000,00
18 TAMPUNIK TILAR / SIE 10.000.000,00
19 TAMPUNIK BETI 10.000.000,00
20 KOTO PULAI MALIN 10.000.000,00
200.000.000,00
1 KELOMPOK II TEBING TINGGI TIBARI 16 0000-219.000299 10.000.000,00
UJANG /
2 TEBING TINGGI YUSMARNI BPR LENGAYANG 10.000.000,00
BASRIL /
3 TEBING TINGGI YUSMARNI 10.000.000,00
4 TEBING TINGGI SYAHRIAL / ASNA 10.000.000,00
5 LUBUK SARIAK GADIH 10.000.000,00
6 LUBUK SARIAK KHAIDIR / SIWAR 10.000.000,00
7 LUBUK SARIAK ITIL / SIIS 10.000.000,00
8 LUBUK SARIAK NURDIN / RAMINIS 10.000.000,00
9 LUBUK SARIAK SIAM / ATI 10.000.000,00
10 LUBUK SARIAK MUNIR / ROSNI 10.000.000,00
11 LUBUK SARIAK PIAK POTIT 10.000.000,00
12 LUBUK SARIAK SIIN / AJU 10.000.000,00
13 KAMPUNG BARU PIAN / SIAS 10.000.000,00
14 PADANG PANJANG I DANUS 10.000.000,00
15 PADANG PANJANG I JAMIAK / KAMBA 10.000.000,00
16 KAMBANG HARAPAN JAMALUDDIN 10.000.000,00
160.000.000,00
1 KELOMPOK III PASAR GOMPONG MASRIL / SIROS 15 0000-219.000327 10.000.000,00
2 PASAR GOMPONG ASRIL / ASNI BPR LENGAYANG 10.000.000,00
3 PASAR GOMPONG JAHIR / JANIS 10.000.000,00
4 PASAR GOMPONG EDILAS 10.000.000,00
5 PASAR GOMPONG IJUN 10.000.000,00
6 PASAR GOMPONG ERMAN SAWAR 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
7 PASAR GOMPONG SIBOI / IYET 10.000.000,00
8 PASAR GOMPONG SOFI / ROLIS 10.000.000,00
9 PASAR GOMPONG SUARDIMAN / ITA 10.000.000,00
10 PASAR GOMPONG AGUS / YANI 10.000.000,00
11 PASAR GOMPONG BAKHTIAR 10.000.000,00
12 PASAR GOMPONG SARDIANI 10.000.000,00
13 PASAR GOMPONG JAMA / SIER 10.000.000,00
14 PASAR GOMPONG SIBAR 10.000.000,00
15 PASAR GOMPONG SISIL 10.000.000,00
150.000.000,00
1 KELOMPOK IV SIKABU SILA 19 0000-219.000328 10.000.000,00
SUMAR /
2 SIKABU ASMAWARNI BPR LENGAYANG 10.000.000,00
ZAINUL KECUIK /
3 SIKABU ANA 10.000.000,00
4 SIKABU MILUAK / SIJUS 10.000.000,00
ABD. MUIS /
5 SIKABU ELNAMARDANIATI 10.000.000,00
6 SIKABU SYAHRIAL / IDAN 10.000.000,00
SUBIR /
7 SIKABU YUSMANIAR 10.000.000,00
UJANG /
8 SIKABU DARWANIS 10.000.000,00
9 SIKABU BAANI / IDRIS 10.000.000,00
10 SIKABU KUMIN / PI' AT 10.000.000,00
11 SIKABU ABDULLAH / IMAR 10.000.000,00
12 SIKABU AGUS / ELINUR 10.000.000,00
RADISMAN IDIT /
13 SIKABU YUSMARNI 10.000.000,00
14 SIKABU DARMAN / ANIS 10.000.000,00
SAMSUARDI /
15 SIKABU SAMGOSPINEK 10.000.000,00
16 SIKABU JULIS / MINAR 10.000.000,00
JUNAR /
17 SIKABU NURHAYATI 10.000.000,00
18 SIKABU JULIS / SYAMSIUS 10.000.000,00
19 SIKABU JUBIR / SIMAT 10.000.000,00
190.000.000,00
1 KELOMPOK V PADANG MANDIANGIN ANDO JANDA 24 0000-219.000329 10.000.000,00
2 PADANG MANDIANGIN ISON / ERI BPR LENGAYANG 10.000.000,00
3 PADANG MANDIANGIN YULISNA 10.000.000,00
4 PADANG MANDIANGIN ICAN / IGUS 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
5 GURUN PANJANG ISAM LADO 10.000.000,00
6 GURUN PANJANG MARLIS / PITOK 10.000.000,00
7 GURUN PANJANG EDI / NURHAYATI 10.000.000,00
8 GURUN PANJANG ISOL 10.000.000,00
9 PASAR LAKITAN DARAWI 10.000.000,00
10 PASAR LAKITAN PITOK 10.000.000,00
11 KOTO RAYA LIMIN / HEL 10.000.000,00
12 KOTO RAWANG IPEN 10.000.000,00
13 KOTO RAWANG SYAHRIAL 10.000.000,00
14 KOTO RAWANG SINANG 10.000.000,00
15 KOTO RAWANG SIJAL 10.000.000,00
16 KOTO RAWANG DARWIS / IYAS 10.000.000,00
17 KOTO RAWANG MARDAN / SOMA 10.000.000,00
18 KOTO RAWANG HERMAN / UPIAK 10.000.000,00
19 TAROK KHAIRUL NANI 10.000.000,00
20 TAROK DANI 10.000.000,00
21 TAROK EDI 10.000.000,00
22 KAYU KALEK IDRIS / MARIANA 10.000.000,00
23 PADANG LIMAU MANIS YANTI 10.000.000,00
24 PADANG LIMAU MANIS ISMAEL / ITA 10.000.000,00
240.000.000,00
1 KELOMPOK I KOTO LANGANG RUSLI 10 001-320.01676. 10.000.000,00
S.Dt.BANDARO
2 LABUHAN HITAM BPR - BALAI SELASA 10.000.000,00
3 PADANG LABAN SIBUR 10.000.000,00
4 LABUHAN ANDI 10.000.000,00
5 LABUHAN RALIS 10.000.000,00
6 LABUHAN IDEK 10.000.000,00
7 LABUHAN IMAI 10.000.000,00
8 LABUHAN IWIN. A 10.000.000,00
BUYUNG
9 LABUHAN KALAMBUIK 10.000.000,00
10 LABUHAN JUMADI 10.000.000,00
100.000.000,00
1 KELOMPOK II LIMAU SUNDAI JANURUS 10 001-320.01670.0 10.000.000,00
2 LIMAU SUNDAI YARMAINI BPR - BALAI SELASA 10.000.000,00
3 LIMAU SUNDAI RAWIYAH 10.000.000,00
4 LIMAU SUNDAI SIROK 10.000.000,00
5 LIMAU SUNDAI PITOK 10.000.000,00
6 LIMAU SUNDAI ANI TEMIN 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
7 LIMAU SUNDAI JUMADI 10.000.000,00
8 LIMAU SUNDAI IWIS 10.000.000,00
9 KOTO NAN IV IDAR 10.000.000,00
10 AIR BATU JILIS 10.000.000,00
100.000.000,00
1 KELOMPOK III KOTO VIII HILIR GUSLIANA 10 001-320.01675.3 10.000.000,00
2 KOTO VIII HILIR IBUR BPR - BALAI SELASA 10.000.000,00
3 KOTO VIII HILIR NURINA 10.000.000,00
4 KOTO VIII HILIR SARI AMAT 10.000.000,00
5 KOTO VIII HILIR BAKI 10.000.000,00
6 KOTO VIII HILIR MIDAS 10.000.000,00
7 KOTO NAN IV ZULFIKAR 10.000.000,00
8 KOTO NAN IV ROZI ANDRA 10.000.000,00
9 KOTO NAN IV RIKO PUTRA 10.000.000,00
10 KOTO NAN IV ROBERTUS 10.000.000,00
100.000.000,00
1 KELOMPOK IV SEI. LIKU TENGAH AWI 10 001-320.01677 10.000.000,00
2 SUMEDANG PERI BPR - BALAI SELASA 10.000.000,00
3 SUMEDANG INAI 10.000.000,00
4 SUMEDANG SITI SABIR 10.000.000,00
5 SUMEDANG SAHUR SATE 10.000.000,00
6 SUMEDANG LINUN 10.000.000,00
7 SUMEDANG NURILAM 10.000.000,00
8 SUMEDANG NAJIR 10.000.000,00
9 AIR TAMBANG SIBURUAK 10.000.000,00
10 SUMEDANG TIANAR 10.000.000,00
100.000.000,00
1 KELOMPOK V KOTO BARU ZULKIFLI 9 001-320.01674.0 10.000.000,00
2 MUARA PANDAN SADIB BPR BL. SELASA 10.000.000,00
3 PADANG SIRIH MIRI 10.000.000,00
4 KOTO BARU MAWALI 10.000.000,00
5 KOTO BARU UJANG 10.000.000,00
6 KT. BARU RAWANG JABRI 10.000.000,00
7 KT. BARU RAWANG MUIN 10.000.000,00
8 MUARA PANDAN UDIN 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
9 MUARA PANDAN SIMAN 10.000.000,00
90.000.000,00
1 KELOMPOK VI KOTO KABUN YUANG KAMI 10 001-320.01673.8 10.000.000,00
2 KOTO PANJANG DARWIS BPR BL. SELASA 10.000.000,00
3 KOTO KABUN ARIP 10.000.000,00
4 KOTO PANJANG PAMIL 10.000.000,00
5 KOTO PANJANG LINUS 10.000.000,00
6 KOTO PANJANG YUNUS BASUANG 10.000.000,00
7 KOTO PANJANG SIAS 10.000.000,00
8 KOTO KABUN ARIS 10.000.000,00
9 KOTO PANJANG NUAR 10.000.000,00
10 KOTO PANJANG SAMAR 10.000.000,00
100.000.000,00
1 KELOMPOK VII KOTO PANJANG SUHERMAN 10 001-320.01672.5 10.000.000,00
2 KOTO PANJANG RAMULI BPR BL. SELASA 10.000.000,00
3 KOTO PANJANG SUAR 10.000.000,00
4 KOTO PANJANG KARTINI 10.000.000,00
5 KOTO PANJANG DARWIS SURYANI 10.000.000,00
6 KOTO PANJANG KASWIN 10.000.000,00
7 KOTO GEDANG PEEN 10.000.000,00
8 KOTO PANJANG UMIK 10.000.000,00
9 KOTO PANJANG UNYAN 10.000.000,00
10 KOTO PANJANG KASIP 10.000.000,00
100.000.000,00
1 KELOMPOK VIII KOTO PANJANG MARADIS 9 001-320.01669.2 10.000.000,00
2 KOTO PANJANG ANDRIANTO BPR BL. SELASA 10.000.000,00
3 KOTO PANJANG MIRI 10.000.000,00
BUJANG
4 KOTO PANJANG RISWANTO 10.000.000,00
5 KOTO PANJANG LITA 10.000.000,00
6 KOTO PANJANG ALI AGUS / GUSNI 10.000.000,00
7 TANJUNG DURIAN JAMA'AS 10.000.000,00
8 KOTO PANJANG IYAN / IJUI 10.000.000,00
9 KOTO PANJANG OZEN 10.000.000,00
90.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
1 KELOMPOK IX PSR. SEI TUNU IRWAN SUKENDI 8 001-320.01671.2 10.000.000,00
2 KOTO PANJANG ALI AMAR BPR BL. SELASA 10.000.000,00
3 PSR. SEI TUNU BURHADI.G 10.000.000,00
4 PSR. SEI TUNU IWEL 10.000.000,00
5 KOTO PANJANG MILI 10.000.000,00
6 KOTO PANJANG NOMI 10.000.000,00
7 TANJUNG DURIAN MARIANIS 10.000.000,00
8 KOTO PANJANG HENDRI MULYADI 10.000.000,00
80.000.000,00
1 SABAR MENANTI PADANG KAYU DADIAH MARKIS 12 0000-210.006324 10.000.000,00
2 PADANG KAYU DADIAH ZULFAHMI / EL BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 PADANG KAYU DADIAH SUPARMAN / WATI 10.000.000,00
4 PADANG KAYU DADIAH DARWIN 10.000.000,00
5 PADANG KAYU DADIAH ISUL / SUMARNI 10.000.000,00
6 PADANG KAYU DADIAH SAFARUDIN / IJUR 10.000.000,00
7 PADANG KAYU DADIAH SIAR / IJAR 10.000.000,00
8 PADANG KAYU DADIAH SOLEHA 10.000.000,00
9 PADANG KAYU DADIAH BUJANG / LENI 10.000.000,00
10 PADANG KAYU DADIAH AHMAD / RASI 10.000.000,00
11 PADANG KAYU DADIAH RATNA JANDA 10.000.000,00
12 PADANG KAYU DADIAH NENGSI 10.000.000,00
120.000.000,00
1 LANSANO I BUKIT PUTUS DALAM ARMAN GR 11 33-21-8025 10.000.000,00
2 BUKIT PUTUS DALAM JANAR BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 BUKIT PUTUS DALAM ELI 10.000.000,00
4 BUKIT PUTUS DALAM JUSUR OYO 10.000.000,00
5 BUKIT PUTUS DALAM IWIL 10.000.000,00
6 BUKIT PUTUS DALAM AWEN / IKAS 10.000.000,00
7 BUKIT PUTUS DALAM BUJANG PIIN 10.000.000,00
8 BUKIT PUTUS DALAM MANYUAR 10.000.000,00
9 BUKIT PUTUS DALAM DALIAR 10.000.000,00
10 BUKIT PUTUS DALAM EDI / ENA 10.000.000,00
11 BUKIT PUTUS DALAM BUJANG RATUS 10.000.000,00
110.000.000,00
1 LANSANO II BUKIT PUTUS DALAM UMISRI 10 33-21-8033 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
2 BUKIT PUTUS DALAM YANDES BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 BUKIT PUTUS DALAM YANTI 10.000.000,00
4 BUKIT PUTUS DALAM RAHAN GADI 10.000.000,00
5 BUKIT PUTUS DALAM GUSNIDA 10.000.000,00
6 BUKIT PUTUS DALAM JAYA 10.000.000,00
7 BUKIT PUTUS DALAM MAWAN 10.000.000,00
8 BUKIT PUTUS DALAM AGUI MIATI 10.000.000,00
9 BUKIT PUTUS DALAM TINI 10.000.000,00
10 BUKIT PUTUS DALAM SIAS DT, RJ LELO 10.000.000,00
100.000.000,00
1 KAMI SAIYO BANTAIAN TOPIT USMAN 12 33-21-8029 10.000.000,00
2 BANTAIAN PIRMAN / SIDIHAP BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 BANTAIAN ASRIL 10.000.000,00
4 BANTAIAN SIANA 10.000.000,00
5 BANTAIAN NURILAM 10.000.000,00
6 BANTAIAN JAPRISON 10.000.000,00
7 BANTAIAN PIKAYAM 10.000.000,00
8 BANTAIAN EDI 10.000.000,00
9 BANTAIAN SYAMSIAR 10.000.000,00
10 BANTAIAN ZULKIFLI 10.000.000,00
11 BANTAIAN SAMSI 10.000.000,00
12 BANTAIAN ANSARI ZALI 10.000.000,00
120.000.000,00
1 TANJUNG BUNGO BANTAIAN SYAHBUDIN 12 33-21-8032 10.000.000,00
ZARMADI / U
2 BANTAIAN DAUS BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 BANTAIAN SALAM 10.000.000,00
4 BANTAIAN ZAINAL 10.000.000,00
5 BANTAIAN SILIM 10.000.000,00
6 BANTAIAN IJON 10.000.000,00
7 BANTAIAN TIAR 10.000.000,00
8 BANTAIAN MUNAS 10.000.000,00
9 BANTAIAN AMIR 10.000.000,00
10 BANTAIAN RINIS 10.000.000,00
11 BANTAIAN IZEN 10.000.000,00
12 BANTAIAN SYAPRIL 10.000.000,00
120.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
1 BATU PINYAWIK LAGAN GADANG HILIR ALI USMAN 10 33-21-8021 10.000.000,00
2 LAGAN GADANG HILIR YOSSUDARSO BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 LAGAN GADANG HILIR HENDRI 10.000.000,00
4 LAGAN GADANG HILIR SOPIA 10.000.000,00
5 LAGAN GADANG HILIR NURMAY 10.000.000,00
6 LAGAN GADANG HILIR MARTIUS 10.000.000,00
7 LAGAN GADANG HILIR PIRIN 10.000.000,00
8 LAGAN GADANG HILIR EPI 10.000.000,00
9 LAGAN GADANG HILIR ROHANA 10.000.000,00
10 LAGAN GADANG HILIR MOSE 10.000.000,00
100.000.000,00
BATU CUBADAK
1 INDAH LAGAN GADANG HILIR ARPEN 13 33-21-8030 10.000.000,00
ZULKARNATA /
2 LAGAN GADANG HILIR AIS BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 LAGAN GADANG HILIR LB. SARIL 10.000.000,00
4 LAGAN GADANG HILIR Y. INAI 10.000.000,00
5 LAGAN GADANG HILIR Y. PAPEK 10.000.000,00
6 LAGAN GADANG HILIR BAITI 10.000.000,00
7 LAGAN GADANG HILIR SATU 10.000.000,00
8 LAGAN GADANG HILIR SARNIATO 10.000.000,00
9 LAGAN GADANG HILIR MINA 10.000.000,00
10 LAGAN GADANG HILIR GADI AYAH 10.000.000,00
11 LAGAN GADANG HILIR ASRIL 10.000.000,00
12 LAGAN GADANG HILIR ANA 10.000.000,00
13 LAGAN GADANG HILIR GADI TUNEK 10.000.000,00
130.000.000,00
SABAR
1 MENUNGGU PADANG KAYU DADIAH KATIK IYAS 13 0000-210.006322 10.000.000,00
2 PADANG KAYU DADIAH USMAN BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 PADANG KAYU DADIAH WILIS 10.000.000,00
4 PADANG KAYU DADIAH BELUI 10.000.000,00
5 PADANG KAYU DADIAH DEWI 10.000.000,00
6 PADANG KAYU DADIAH KABIR 10.000.000,00
7 PADANG KAYU DADIAH MUAS 10.000.000,00
8 PADANG KAYU DADIAH ARIS 10.000.000,00
9 PADANG KAYU DADIAH DINAS 10.000.000,00
10 PADANG KAYU DADIAH PIK ORAN 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
11 PADANG KAYU DADIAH JARUL 10.000.000,00
12 PADANG KAYU DADIAH YUANG ADIS 10.000.000,00
13 PADANG KAYU DADIAH BUJANG DAHLAN 10.000.000,00
130.000.000,00
1 BUKIT SILAPU BUKIT SILAPU BUYUANG. S 9 33-21-8055 10.000.000,00
2 BUKIT SILAPU ODES BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 BUKIT SILAPU SUAR J / ERLINDA 10.000.000,00
4 BUKIT SILAPU SAWIR 10.000.000,00
5 BUKIT SILAPU JANUARDI 10.000.000,00
6 BUKIT SILAPU ULUT 10.000.000,00
7 BUKIT SILAPU INAP 10.000.000,00
8 BUKIT SILAPU UWIL 10.000.000,00
9 BUKIT SILAPU ROSTINA 10.000.000,00
90.000.000,00
RAHMADAN /
1 PASIR MUARA MUARA / KANDIS MAYA 8 33-21-8077 10.000.000,00
2 MUARA / KANDIS SOLHENDRIANTO BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 MUARA / KANDIS YONITA USMAN 10.000.000,00
KHAIDIR / PIAK
4 MUARA / KANDIS ANTI 10.000.000,00
5 MUARA / KANDIS IJON 10.000.000,00
6 MUARA / KANDIS SIMAN / INENG 10.000.000,00
7 MUARA / KANDIS SEMAN / YENI 10.000.000,00
8 MUARA / KANDIS RENDO MAUNE 10.000.000,00
80.000.000,00
1 HARAPAN BUNDA BUKIT SARAI SYOFIAN 19 33-21-8081 10.000.000,00
2 BUKIT SARAI RAJIS BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 BUKIT SARAI RAMADIS B 10.000.000,00
4 SIMP TIGO WARNI 10.000.000,00
5 SIMP TIGO JARINAM 10.000.000,00
6 SIMP TIGO MANYANG 10.000.000,00
7 BUKIT SARAI ISAM PIKIR 10.000.000,00
8 SIMP TIGO MARASA 10.000.000,00
9 SIMP TIGO NOVA 10.000.000,00
10 SIMP TIGO IDA 10.000.000,00
11 SIMP TIGO NURBAITI 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
12 SIMP TIGO OKI BELUIK 10.000.000,00
13 SIMP TIGO IDIR 10.000.000,00
14 BUKIT SARAI BENSAU 10.000.000,00
15 BUKIT SARAI OPET / IWAT 10.000.000,00
16 BUKIT SARAI Y. ETEK 10.000.000,00
17 BUKIT SARAI JARUNI 10.000.000,00
18 SIMP TIGO MAUNI 10.000.000,00
19 LERENG BUKIT IRAS 10.000.000,00
190.000.000,00
1 SABAR MENANTI KOTO PANJANG PUNGASAN M SYA'ID 12 33-21-8034 10.000.000,00
2 KOTO PANJANG PUNGASAN UDIN BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 KOTO PANJANG PUNGASAN AZWAR 10.000.000,00
4 KOTO PANJANG PUNGASAN SUNA / JAMALIS 10.000.000,00
NENEK / ST
5 KOTO PANJANG PUNGASAN SALAUK 10.000.000,00
6 KOTO PANJANG PUNGASAN ISAL / AINI 10.000.000,00
7 KOTO PANJANG PUNGASAN MAIMAN 10.000.000,00
8 KOTO PANJANG PUNGASAN KINA 10.000.000,00
9 KOTO PANJANG PUNGASAN AINI / SI'A.M 10.000.000,00
10 KOTO PANJANG PUNGASAN SAYAS / RATINIS 10.000.000,00
11 KOTO PANJANG PUNGASAN LEGO / BL JILUI 10.000.000,00
12 KOTO PANJANG PUNGASAN RAWAI 10.000.000,00
120.000.000,00
1 TATIAN PATAI KUMPULAN BANANG AFRIZAL 10 33-21-8079 10.000.000,00
2 KUMPULAN BANANG AFDULLAH BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 KUMPULAN BANANG UJANG UTIN 10.000.000,00
4 KUMPULAN BANANG KALIMA 10.000.000,00
5 KUMPULAN BANANG BY. PELOR 10.000.000,00
6 KUMPULAN BANANG TALIN 10.000.000,00
7 KUMPULAN BANANG NAWAI 10.000.000,00
8 KUMPULAN BANANG KARTA 10.000.000,00
9 KUMPULAN BANANG EMAN 10.000.000,00
10 KUMPULAN BANANG RALIS 10.000.000,00
100.000.000,00
BUNGA TANJUNG
1 II Rawang Bakung PASIRA 12 33-21-8046 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
FERA / RISMA
2 Rawang Bakung YENTI BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 Rawang Bakung JANAR / IIN 10.000.000,00
4 Rawang Bakung KAMAR 10.000.000,00
5 Rawang Bakung ATIUS 10.000.000,00
6 Rawang Bakung LIMIS 10.000.000,00
7 Rawang Bakung JINIS / ENDANG 10.000.000,00
8 Rawang Bakung HOSEN / YENI 10.000.000,00
9 Rawang Bakung SYANSIR / TK 10.000.000,00
10 Rawang Bakung MALIS / SANI 10.000.000,00
11 Rawang Bakung KHAIDIR 10.000.000,00
12 Rawang Bakung MALANCA 10.000.000,00
120.000.000,00
1 LUBUK BUAYA LUBUK BUAYA SUDIR 11 33-21-8076 10.000.000,00
2 LUBUK BUAYA ABAI BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 LUBUK BUAYA USUL 10.000.000,00
4 LUBUK BUAYA MIATI 10.000.000,00
5 LUBUK BUAYA BARIN 10.000.000,00
6 LUBUK BUAYA LUKI 10.000.000,00
7 LUBUK BUAYA MASNI 10.000.000,00
8 LUBUK BUAYA EER / IRUL 10.000.000,00
9 PS. AIR HAJI SIAN SARMI 10.000.000,00
10 PS. AIR HAJI SANTINA ANTO 10.000.000,00
11 PS. AIR HAJI DARNIAWAN 10.000.000,00
110.000.000,00
1 CINTA DAMAI KOTO MERAPAK PUNGASAN MARKIS / MEKI 11 33-21-8045 10.000.000,00
2 KOTO MERAPAK PUNGASAN Y. ITAM BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 KOTO MERAPAK PUNGASAN LENI 10.000.000,00
4 KOTO MERAPAK PUNGASAN INIS 10.000.000,00
5 KOTO MERAPAK PUNGASAN BJ. UAN 10.000.000,00
6 KOTO MERAPAK PUNGASAN ENEK IIYAN 10.000.000,00
7 KOTO MERAPAK PUNGASAN SUMINI 10.000.000,00
8 KOTO MERAPAK PUNGASAN SIMAI 10.000.000,00
9 KOTO MERAPAK PUNGASAN ASIS 10.000.000,00
10 KOTO MERAPAK PUNGASAN INDEL 10.000.000,00
11 KOTO MERAPAK PUNGASAN MINIS 10.000.000,00
110.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
1 HARAPAN SUCI Rawang Bakung SION 11 33-21-8035 10.000.000,00
2 Rawang Bakung IYUL BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 Rawang Bakung EMAN / ABASRI 10.000.000,00
4 Rawang Bakung BAHAR 10.000.000,00
5 Rawang Bakung SITAM MLY 10.000.000,00
6 Rawang Bakung BUSTAMI 10.000.000,00
7 Rawang Bakung LUKMAN / ISON 10.000.000,00
8 Rawang Bakung MAKMUR SANA 10.000.000,00
9 Rawang Bakung TIWI 10.000.000,00
10 Rawang Bakung YATI MARIS 10.000.000,00
11 Rawang Bakung DEWI LAYAR 10.000.000,00
110.000.000,00
1 AIR SIKAMBING SIKAMBING TASRUL 13 33-21-8072 10.000.000,00
2 SIKAMBING ISRUL BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 SIKAMBING TINA / KADAR 10.000.000,00
4 SIKAMBING PIK ALUI 10.000.000,00
5 SIKAMBING BUYUANG PELO 10.000.000,00
6 SIKAMBING UWAN JENGGO 10.000.000,00
SUPIK KETEK / ALI
7 SIKAMBING SUNAR 10.000.000,00
8 SIKAMBING RAMBUN 10.000.000,00
9 SIKAMBING IIN 10.000.000,00
10 SIKAMBING SIDAR 10.000.000,00
11 SIKAMBING DARMAWIR 10.000.000,00
12 SIKAMBING BUYUANG ARUN 10.000.000,00
13 SIKAMBING KATIK / PILER 10.000.000,00
130.000.000,00
1 KELOMPOK KOTO KUMPULAN BANANG NUR SAL 11 33-21-8067 10.000.000,00
2 KUMPULAN BANANG EDI / ESI BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 KUMPULAN BANANG JUSAT 10.000.000,00
4 KUMPULAN BANANG SIANGKEK 10.000.000,00
5 KUMPULAN BANANG AREL 10.000.000,00
6 KUMPULAN BANANG ISAL 10.000.000,00
7 KUMPULAN BANANG ETI 10.000.000,00
8 KUMPULAN BANANG SUPIAK. L 10.000.000,00
9 KUMPULAN BANANG ZAINUL 10.000.000,00
10 MUARO AIR HAJI WENITA SIAS 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
11 KUMPULAN BANANG ALI UMAR 10.000.000,00
110.000.000,00
1 AUR DURI LAGAN GADANG HILIR RUSLI ,Sag 12 33-21-8020 10.000.000,00
2 LAGAN GADANG HILIR SIER OYON BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 LAGAN GADANG HILIR ETA EDI 10.000.000,00
4 LAGAN GADANG HILIR IDAN 10.000.000,00
5 LAGAN GADANG HILIR AKMAD HOSEN 10.000.000,00
6 LAGAN GADANG HILIR GADI HAKIM 10.000.000,00
7 LAGAN GADANG HILIR DEBOK 10.000.000,00
8 LAGAN GADANG HILIR JAMIR 10.000.000,00
9 LAGAN GADANG HILIR YUANG GADANG 10.000.000,00
10 LAGAN GADANG HILIR YUANG PASIA 10.000.000,00
11 LAGAN GADANG HILIR NURISAN JAMAL 10.000.000,00
12 LAGAN GADANG HILIR SIAR BENIN 10.000.000,00
120.000.000,00
1 BINA SAKATO KOTO PANJANG PUNGASAN SYAHRIL 15 33-21-8061 10.000.000,00
2 KOTO PANJANG PUNGASAN JASMAINI BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 KOTO PANJANG PUNGASAN AWALUDDIN 10.000.000,00
4 KOTO PANJANG PUNGASAN INAL 10.000.000,00
5 KOTO PANJANG PUNGASAN Y. JAMBAK 10.000.000,00
6 KOTO PANJANG PUNGASAN ISUL 10.000.000,00
7 KOTO PANJANG PUNGASAN BAKRI 10.000.000,00
8 KOTO PANJANG PUNGASAN IPIN 10.000.000,00
9 KOTO PANJANG PUNGASAN JANA 10.000.000,00
10 KOTO PANJANG PUNGASAN MU'I 10.000.000,00
11 KOTO PANJANG PUNGASAN BOHOK 10.000.000,00
12 KOTO PANJANG PUNGASAN SARIN 10.000.000,00
13 KOTO PANJANG PUNGASAN EPI 10.000.000,00
14 KOTO PANJANG PUNGASAN SYAMSINAR 10.000.000,00
15 KOTO PANJANG PUNGASAN SIROS 10.000.000,00
150.000.000,00
1 KELOK INDAH KUMPULAN BANANG HASNUL 10 33-21-8065 10.000.000,00
2 KUMPULAN BANANG ANEL BASRI BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 KUMPULAN BANANG UJANG 10.000.000,00
4 KUMPULAN BANANG EDI A 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
5 KUMPULAN BANANG SAYA 10.000.000,00
6 KUMPULAN BANANG KAMARUDIN / EDI 10.000.000,00
7 KUMPULAN BANANG EPI 10.000.000,00
8 KUMPULAN BANANG NURILAM 10.000.000,00
9 KUMPULAN BANANG Y. PADANG 10.000.000,00
10 KUMPULAN BANANG MALIS / SANI 10.000.000,00
100.000.000,00
1 SILIH BERGANTI Rawang Bakung HASAN BASRI 12 33-21-8062 10.000.000,00
2 Rawang Bakung ACAN BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 Rawang Bakung LUKIS 10.000.000,00
4 Rawang Bakung TASAR 10.000.000,00
5 Rawang Bakung SIABAS 10.000.000,00
6 Rawang Bakung TINUR 10.000.000,00
7 Rawang Bakung ETI LIMA 10.000.000,00
8 Rawang Bakung RUSIT 10.000.000,00
9 Rawang Bakung RUSTAM 10.000.000,00
10 Rawang Bakung SYAFRI 10.000.000,00
11 Rawang Bakung AMIK 10.000.000,00
12 Rawang Bakung SERI 10.000.000,00
120.000.000,00
BALILK GUNUNG
1 INDAH BALIK GUNUNG PUNGASAN TAYUN 8 33-21-8039 10.000.000,00
2 BALIK GUNUNG PUNGASAN MARSIN BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 BALIK GUNUNG PUNGASAN JUPAR SYAM 10.000.000,00
4 BALIK GUNUNG PUNGASAN MARDIANA 10.000.000,00
5 BALIK GUNUNG PUNGASAN KAYA JANDA 10.000.000,00
6 BALIK GUNUNG PUNGASAN ROS / Y. KUMBANG 10.000.000,00
7 BALIK GUNUNG PUNGASAN YUS 10.000.000,00
8 BALIK GUNUNG PUNGASAN KENEK / ILAI 10.000.000,00
80.000.000,00
1 BUKIT SARAI LAGAN KECIL MUDIK KERI 11 33-21-8037 10.000.000,00
2 LAGAN KECIL MUDIK RAINA JUITA BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 LAGAN KECIL MUDIK OSMAIDA 10.000.000,00
JAWAHIR /
4 LAGAN KECIL MUDIK JAMAHIR 10.000.000,00
5 LAGAN KECIL MUDIK IMAI ARIN 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
6 LAGAN KECIL MUDIK IYAN GADI 10.000.000,00
7 LAGAN KECIL MUDIK SUNIAR 10.000.000,00
8 LAGAN KECIL MUDIK SIDIR 10.000.000,00
9 LAGAN KECIL MUDIK ROSMAINI 10.000.000,00
10 LAGAN KECIL MUDIK BUJANG LINA 10.000.000,00
11 LAGAN KECIL MUDIK YUANG ALUI 10.000.000,00
110.000.000,00
1 CINTA KASIH KOTO MERAPAK RAULIS 10 33-21-8049 10.000.000,00
2 KOTO MERAPAK SIFIR BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 KOTO MERAPAK ENI 10.000.000,00
4 KOTO MERAPAK J. DT. RJ. SILAYO 10.000.000,00
5 KOTO MERAPAK JAMALUS 10.000.000,00
6 KOTO MERAPAK ABAS 10.000.000,00
7 KOTO MERAPAK BY. OMIN 10.000.000,00
8 KOTO MERAPAK NARIS 10.000.000,00
9 KOTO MERAPAK ABUS 10.000.000,00
10 KOTO MERAPAK NURSINA 10.000.000,00
100.000.000,00
BUKIT PUTUS M. DT. BDR.
1 LUAR BUKIT PUTUS LUAR JAMBAK 15 33-21-8018 10.000.000,00
RAHMAN BGD.
2 BUKIT PUTUS LUAR SULAIMAN BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 BUKIT PUTUS LUAR RISANI 10.000.000,00
BAHRIN DT LELO
4 BUKIT PUTUS LUAR BANDARO 10.000.000,00
5 BUKIT PUTUS LUAR JATAN SUPIK 10.000.000,00
6 BUKIT PUTUS LUAR SYAMSUL BAHRI 10.000.000,00
7 BUKIT PUTUS LUAR SUTADI COTOT 10.000.000,00
8 BUKIT PUTUS LUAR UWIS / ICAN 10.000.000,00
9 BUKIT PUTUS LUAR JANI 10.000.000,00
10 BUKIT PUTUS LUAR ROMA 10.000.000,00
11 BUKIT PUTUS LUAR FAHRUDIN / SIYUS 10.000.000,00
12 BUKIT PUTUS LUAR EPA MULIANA 10.000.000,00
13 BUKIT PUTUS LUAR TANDA 10.000.000,00
14 BUKIT PUTUS LUAR TINIS 10.000.000,00
15 BUKIT PUTUS LUAR ANI JAMARIS 10.000.000,00
150.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
BALAH
RAMBAHAN
1 SEPAKAT RANTAU BATU PS. PUNGASAN YULISA 8 0000-210.006321 10.000.000,00
2 RANTAU BATU PS. PUNGASAN SAMIL BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 RANTAU BATU PS. PUNGASAN SIER LINA 10.000.000,00
4 RANTAU BATU PS. PUNGASAN GADI / SARI 10.000.000,00
5 RANTAU BATU PS. PUNGASAN BUJANG SIAI 10.000.000,00
6 RANTAU BATU PS. PUNGASAN PIK ILO 10.000.000,00
7 RANTAU BATU PS. PUNGASAN GADI KAMIL 10.000.000,00
8 RANTAU BATU PS. PUNGASAN MUSAINAL GADI 10.000.000,00
80.000.000,00
1 SEPAKAT INDAH BANTAIAN RUSLAN 13 33-21-8028 10.000.000,00
2 BANTAIAN SAFRIJAL BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 BANTAIAN SAWIR 10.000.000,00
4 BANTAIAN RAPLIS 10.000.000,00
5 BANTAIAN IMAR 10.000.000,00
6 BANTAIAN UWAI 10.000.000,00
7 BANTAIAN DIRI 10.000.000,00
8 BANTAIAN NURIDA 10.000.000,00
9 BANTAIAN IMUI 10.000.000,00
10 BANTAIAN RIDA 10.000.000,00
11 BANTAIAN INUL 10.000.000,00
12 BANTAIAN IJAL 10.000.000,00
13 BANTAIAN APRIZAL 10.000.000,00
130.000.000,00
A. JAIS RJ
1 MEKAR BERSAMA BANTAIAN MANGEK 13 33-21-8031 10.000.000,00
2 BANTAIAN SALMAN BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 BANTAIAN ERIWATI 10.000.000,00
4 BANTAIAN ABDUL HALIM 10.000.000,00
5 BANTAIAN PANIN 10.000.000,00
6 BANTAIAN NURANA 10.000.000,00
7 BANTAIAN SIAP / IRAT 10.000.000,00
8 BANTAIAN JAIS RABAB 10.000.000,00
9 BANTAIAN JASNAH 10.000.000,00
10 BANTAIAN YSN PIKASU 10.000.000,00
11 BANTAIAN BUJANG KOPAN 10.000.000,00
12 BANTAIAN DARMIZON 10.000.000,00
13 BANTAIAN M. YUNUS 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
130.000.000,00
1 HARAPAN BUNDA SEI. SIRAH MUDIK YON TIUR MA' RUF 10 33-21-8051 10.000.000,00
2 SEI. SIRAH MUDIK ISON BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 SEI. SIRAH MUDIK MANDAN 10.000.000,00
4 SEI. SIRAH MUDIK JANAR 10.000.000,00
5 SEI. SIRAH MUDIK SIAM / SIAL 10.000.000,00
6 SEI. SIRAH MUDIK MALINAR 10.000.000,00
7 SEI. SIRAH MUDIK MAYAR 10.000.000,00
8 SEI. SIRAH MUDIK LIAM / JANI 10.000.000,00
9 SEI. SIRAH MUDIK ARIAK 10.000.000,00
10 SEI. SIRAH MUDIK UPIK W 10.000.000,00
100.000.000,00
1 LELO SAIYO TENGAH PADANG SYARIAL INAS 7 33-21-8064 10.000.000,00
2 TENGAH PADANG ZYAINAL SUSMI BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 TENGAH PADANG ROSNA 10.000.000,00
4 TENGAH PADANG IJON EMI 10.000.000,00
5 TENGAH PADANG Y. ANSA 10.000.000,00
6 TENGAH PADANG Y. ILUI 10.000.000,00
7 TENGAH PADANG JIWANIS 10.000.000,00
70.000.000,00
TANDIKAT AIR ABDUL MUTIS
1 JAMBU TANDIKAT AIR JAMBU CAN 15 33-21-8036 10.000.000,00
2 TANDIKAT AIR JAMBU RUDIN MAIYANI BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 TANDIKAT AIR JAMBU SYFRIANI / BUJOK 10.000.000,00
4 TANDIKAT AIR JAMBU TION / IMAR 10.000.000,00
5 TANDIKAT AIR JAMBU RASUL / TIMIN 10.000.000,00
6 TANDIKAT AIR JAMBU HASAN / GADI 10.000.000,00
7 TANDIKAT AIR JAMBU MIRUS 10.000.000,00
8 TANDIKAT AIR JAMBU ISUL / INLEN 10.000.000,00
9 TANDIKAT AIR JAMBU Y. AKIANG 10.000.000,00
10 TANDIKAT AIR JAMBU JANAS 10.000.000,00
11 TANDIKAT AIR JAMBU BUYUANG. C 10.000.000,00
12 TANDIKAT AIR JAMBU SUIT / EMI 10.000.000,00
13 TANDIKAT AIR JAMBU MUIS 10.000.000,00
14 BUKIT PUTUS LUAR ALIS 10.000.000,00
15 BUKIT PUTUS LUAR SIDUL / IMAI 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
150.000.000,00
1 PASAR SAIYO RANTAU BATU PS. PUNGASAN SYAMSUL BAKHRI 8 33-21-8040 10.000.000,00
2 RANTAU BATU PS. PUNGASAN YUSRI ADNAN, SE BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 RANTAU BATU PS. PUNGASAN MARDANI 10.000.000,00
4 RANTAU BATU PS. PUNGASAN ZAINAL 10.000.000,00
5 RANTAU BATU PS. PUNGASAN YUPENDI / IWIT 10.000.000,00
6 RANTAU BATU PS. PUNGASAN ENEK / GADI 10.000.000,00
7 RANTAU BATU PS. PUNGASAN PAIN / DARNI 10.000.000,00
8 RANTAU BATU PS. PUNGASAN IPUL / IWIT 10.000.000,00
80.000.000,00
1 SIMPANG IV KOTO LANGANG PUNGASAN KAMI LUDIN 10 0000-210.006328 10.000.000,00
2 KOTO LANGANG PUNGASAN EMAN BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 KOTO LANGANG PUNGASAN WARDI 10.000.000,00
4 KOTO LANGANG PUNGASAN ZULKARNAEN 10.000.000,00
5 KOTO LANGANG PUNGASAN BAHAR 10.000.000,00
6 KOTO LANGANG PUNGASAN HAKIM / AMAI 10.000.000,00
7 KOTO LANGANG PUNGASAN SINIDAR / ANIS 10.000.000,00
8 KOTO LANGANG PUNGASAN JIWA 10.000.000,00
9 KOTO LANGANG PUNGASAN SINI 10.000.000,00
10 KOTO LANGANG PUNGASAN SIMA / SULAN 10.000.000,00
100.000.000,00
1 KOTO TANGAH KOTO LANGANG PUNGASAN INUL 9 0000-210.006329 10.000.000,00
2 KOTO LANGANG PUNGASAN ANTO BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 KOTO LANGANG PUNGASAN RAHMAN / RAHAN 10.000.000,00
4 KOTO LANGANG PUNGASAN MUNYA 10.000.000,00
5 KOTO LANGANG PUNGASAN NURIYAS 10.000.000,00
6 KOTO LANGANG PUNGASAN ICUN 10.000.000,00
7 KOTO LANGANG PUNGASAN PIK IYAR 10.000.000,00
8 KOTO LANGANG PUNGASAN NURISAN 10.000.000,00
9 KOTO LANGANG PUNGASAN MANI 10.000.000,00
90.000.000,00
1 GEMPA BERLALU SUNGAI SIRAH MUDIK PIDI WAHAB 10 33-21-8059 10.000.000,00
2 SUNGAI SIRAH MUDIK KARISIK BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
3 SUNGAI SIRAH MUDIK DALIN 10.000.000,00
4 SUNGAI SIRAH MUDIK INAL / IKAI 10.000.000,00
5 SUNGAI SIRAH MUDIK ABDUL MU'IS 10.000.000,00
6 SUNGAI SIRAH MUDIK IPAR / IYON 10.000.000,00
7 SUNGAI SIRAH MUDIK ISAL / SIER 10.000.000,00
8 SUNGAI SIRAH MUDIK SIA'L JANDA 10.000.000,00
9 SUNGAI SIRAH MUDIK TINUR 10.000.000,00
10 SUNGAI SIRAH MUDIK SINAR 10.000.000,00
100.000.000,00
1 AUR DURI Rawang Bakung JASRIL 11 33-21-8048 10.000.000,00
2 Rawang Bakung AKMAL BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 Rawang Bakung ZAIBIR 10.000.000,00
4 Rawang Bakung SIDA 10.000.000,00
5 Rawang Bakung MARKIS 10.000.000,00
6 Rawang Bakung INO DAIUR 10.000.000,00
7 Rawang Bakung SINYAR 10.000.000,00
8 Rawang Bakung SIBUI 10.000.000,00
9 Rawang Bakung TALIB 10.000.000,00
10 Rawang Bakung NASIR SIMAR 10.000.000,00
11 Rawang Bakung TODI 10.000.000,00
110.000.000,00
1 MAWAR II SIKABU IKIS 12 33-21-8042 10.000.000,00
2 SIKABU SIEL BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
NASRIZAL /
3 SIKABU KATAR 10.000.000,00
4 SIKABU NURELI 10.000.000,00
5 SIKABU LINA DARIS 10.000.000,00
6 SIKABU SAHAB 10.000.000,00
7 SIKABU PUDIN 10.000.000,00
8 SIKABU SIDAI SIEMAN 10.000.000,00
9 SIKABU YATI 10.000.000,00
10 SIKABU SIOT 10.000.000,00
11 SIKABU WAHAB 10.000.000,00
12 SIKABU SIOS 10.000.000,00
120.000.000,00
1 MAWAR III SIKABU AKMAL UJANG / 10 33-21-8044 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
UJANG-KU
2 SIKABU ILEN / ADIN BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 SIKABU ISON IGET 10.000.000,00
4 SIKABU D. DT. BDR. KOTO 10.000.000,00
5 SIKABU UJANG NUAN 10.000.000,00
6 SIKABU TOYIANG 10.000.000,00
7 SIKABU SUMIR DEN 10.000.000,00
8 SIKABU RONANG / MEMET 10.000.000,00
T. DT. RKY. T.
9 SIKABU ALAM / TEYUI 10.000.000,00
10 SIKABU SAYUTI 10.000.000,00
100.000.000,00
1 MAWAR I BUKIT KACIAK WISMA NEDI EPA 13 33-21-8041 10.000.000,00
2 SIKABU SIEL / TILAM BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 BUKIT KACIAK SARWEDI / UJANG 10.000.000,00
4 SIKABU ETI ISAP 10.000.000,00
5 SIKABU SINIS 10.000.000,00
6 SIKABU ALAT 10.000.000,00
7 SIKABU MISMA WADI 10.000.000,00
8 SIKABU UDIN INUL 10.000.000,00
9 SIKABU INIS 10.000.000,00
BUYUANG
10 SIKABU GADANG 10.000.000,00
11 KOTO LANGANG ANGGIN IYAS 10.000.000,00
SUMAR DISON
12 BUKIT KACIAK SITAM 10.000.000,00
13 SIKABU HISMAWATI BUNI 10.000.000,00
130.000.000,00
1 MUARO INDAH MUARO GADANG AIR HAJI ZULKISMAN 6 33-21-8080 10.000.000,00
SUDIRMAN /
2 MUARO GADANG AIR HAJI MUDAWATI BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 MUARO GADANG AIR HAJI SYAFRIZAL / IZEN 10.000.000,00
4 MUARO GADANG AIR HAJI BAKAR 10.000.000,00
5 MUARO GADANG AIR HAJI UCOK / IYEN 10.000.000,00
6 MUARO GADANG AIR HAJI SYARUDIN 10.000.000,00
60.000.000,00
1 LABUHAN TANJAK LABUHAN TANJAK SYAPUL 9 33-21-8082 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
2 LABUHAN TANJAK Bj. ASMARA BRI UNIT AIR HAJI 10.000.000,00
3 LABUHAN TANJAK MARNI YAN 10.000.000,00
4 LABUHAN TANJAK AGUS UPIT 10.000.000,00
5 LABUHAN TANJAK MARDISON 10.000.000,00
6 LABUHAN TANJAK BUJANG 10.000.000,00
7 LABUHAN TANJAK BY. KAYU 10.000.000,00
8 LABUHAN TANJAK ARIANTO 10.000.000,00
9 LABUHAN TANJAK JUNUI 10.000.000,00
90.000.000,00
1 TUAH SEPAKAT ALANG SUNGKAI DARMEN 14 0000-210.006313 10.000.000,00
2 ALANG SUNGKAI DIAN BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 ALANG SUNGKAI UJANG IROS 10.000.000,00
4 ALANG SUNGKAI SIET 10.000.000,00
5 ALANG SUNGKAI SURUN 10.000.000,00
6 ALANG SUNGKAI INUL 10.000.000,00
7 ALANG SUNGKAI IYET 10.000.000,00
8 ALANG SUNGKAI GANOK 10.000.000,00
9 ALANG SUNGKAI IBEN 10.000.000,00
10 ALANG SUNGKAI IRPAN IYAN 10.000.000,00
11 ALANG SUNGKAI NAWAS 10.000.000,00
12 ALANG SUNGKAI ILIM LINDA 10.000.000,00
13 ALANG SUNGKAI ISAL SIADAN 10.000.000,00
14 ALANG SUNGKAI OSI 10.000.000,00
140.000.000,00
ASWIL / UWIL
1 NUSA INDAH ALANG SUNGKAI IYAN 14 0000-210.006312 10.000.000,00
2 ALANG SUNGKAI SIHEN BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 ALANG SUNGKAI IJOS 10.000.000,00
4 ALANG SUNGKAI IJON 10.000.000,00
5 ALANG SUNGKAI BULEK 10.000.000,00
6 ALANG SUNGKAI KOBAR 10.000.000,00
7 ALANG SUNGKAI JAMALUS 10.000.000,00
8 ALANG SUNGKAI DALAN 10.000.000,00
9 ALANG SUNGKAI UJANG SIEL 10.000.000,00
10 ALANG SUNGKAI SIYUS UWAN 10.000.000,00
11 ALANG SUNGKAI MARAN 10.000.000,00
12 ALANG SUNGKAI ERI 10.000.000,00
13 ALANG SUNGKAI SIRIS 10.000.000,00
14 ALANG SUNGKAI MARNI 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
140.000.000,00
1 KELOMPOK I TJ. MERDEKA ZAINUDDIN 15 0002-210.001029 10.000.000,00
SYAFRIZAL
2 TJ. MERDEKA MAHIHIR BPR. GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 TJ. MERDEKA SIAM 10.000.000,00
4 TJ. MERDEKA UWIN 10.000.000,00
5 TJ. MERDEKA SAMI 10.000.000,00
6 TJ. MERDEKA SADAR 10.000.000,00
7 TJ. MERDEKA ISUL / SIER 10.000.000,00
8 TJ. MERDEKA KENUT 10.000.000,00
9 TJ. MERDEKA SAMA 10.000.000,00
10 TJ. MERDEKA SI IR / RINA 10.000.000,00
11 TJ. MERDEKA UDIN 10.000.000,00
12 DAMAR RUMPUT SAMSI 10.000.000,00
13 LB. BETUNG MUDIK JAWAHIR 10.000.000,00
14 LB. BETUNG MUDIK MAIMUNAH 10.000.000,00
15 LB. BETUNG MUDIK JAHAR 10.000.000,00
150.000.000,00
1 KELOMPOK II SUNGAI TEGUH BURMAWAI 8 0002-210.001030 10.000.000,00
2 KUDO-KUDO ANDESTA BPR. GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 KEPALA BANDAR CATUR 10.000.000,00
4 KEPALA BANDAR H. RUSLI 10.000.000,00
5 KUDO-KUDO JEKI 10.000.000,00
6 KUDO-KUDO SUDIRMAN 10.000.000,00
7 SUNGAI TEGUH DALIR 10.000.000,00
8 SUNGAI TEGUH BUYUNG ANI 10.000.000,00
80.000.000,00
HERMANSYAH
1 KELOMPOK III SUNGAI KUYUNG KOHOL 8 002-320.00994.9 10.000.000,00
2 SUNGAI KUYUNG JAMIRAL BPR. GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 SUNGAI GEMURUH JANURINIS 10.000.000,00
4 SUNGAI KUYUNG MAK SAYANG 10.000.000,00
5 SUNGAI KUYUNG BUSRAN 10.000.000,00
6 SUNGAI GEMURUH INUF 10.000.000,00
7 SUNGAI GEMURUH KELUI 10.000.000,00
8 SUNGAI GEMURUH TANDO 10.000.000,00
80.000.000,00
1 KELOMPOK IV PANAMBAN ZAINAL 11 002-320.00996.4 10.000.000,00
2 BEROK YULIOS BPR. GEMA PESISIR 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
3 PANAMBAN SYAFNIR 10.000.000,00
4 PANAMBAN AGUSMAN UJANG 10.000.000,00
5 PANAMBAN BAKAR S. 10.000.000,00
6 PANAMBAN PONDON 10.000.000,00
7 PANAMBAN REBEN 10.000.000,00
8 BEROK IYAN 10.000.000,00
9 HILALANG ROSNA 10.000.000,00
10 HILALANG PENDI 10.000.000,00
11 HILALANG PIK DANG 10.000.000,00
110.000.000,00
1 KELOMPOK V GETI HILIR ARIL 9 0002-210.001031 10.000.000,00
2 KAMPUNG HULU YUDI BPR. GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 PASAR SEBELAH RAFLIS 10.000.000,00
4 PASAR SEBELAH PIK LALA 10.000.000,00
5 PASAR SEBELAH ZURAINI 10.000.000,00
6 PASAR SEBELAH ZAINUL ARIF 10.000.000,00
7 GETI HILIR DUL 10.000.000,00
8 TJ. BATANG KAPAS AMAN NASRUL 10.000.000,00
9 AMBACANG LIMUS MAKRUF 10.000.000,00
90.000.000,00
1 KELOMPOK VI PALOKAN HILIR NGATINO 12 002-320.00989.0 10.000.000,00
2 TANJUNG MEDAN NURGISTI BPR. GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 TANJUNG MEDAN SYAIPUL INDRA 10.000.000,00
4 PALOKAN HILIR HERMAN ACIT 10.000.000,00
5 PALOKAN HILIR BASIR 10.000.000,00
6 PALOKAN HILIR EPI 10.000.000,00
7 PALOKAN HILIR DALFIAN 10.000.000,00
8 PALOKAN HILIR RKY. RJ. SALMIN 10.000.000,00
9 TANJUNG MEDAN RIJAL 10.000.000,00
10 TANJUNG MEDAN NURJANI 10.000.000,00
11 TANJUNG MEDAN MARAYAM 10.000.000,00
12 LUBUK GEDANG LAMO ANAH 10.000.000,00
120.000.000,00
1 KELOMPOK VII AIR UBA SOET 10 002-320.01028.7 10.000.000,00
2 AIR UBA SI IL BPR. GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 AIR UBA JOJON MARJONO 10.000.000,00
4 AIR UBA AWAL 10.000.000,00
5 AIR UBA LACAU 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
6 AIR UBA YUSUF 10.000.000,00
7 AIR UBA SEBO 10.000.000,00
8 AIR UBA CANDRA 10.000.000,00
9 AIR UBA BECAN / BERON 10.000.000,00
10 AIR UBA NASIB 10.000.000,00
100.000.000,00
1 KELOMPOK I SUNGAI GAMBIR MANSUR. S 5 1900.0210.05705-6 10.000.000,00
BANK NAGARI CABANG
2 SUNGAI GAMBIR BAHARUDDIN TAPAN 10.000.000,00
3 TL AIR MAS ROSDIAH 10.000.000,00
4 SUNGAI GAMBIR SAFKARUDIN 10.000.000,00
5 SUNGAI GAMBIR GEMO 10.000.000,00
50.000.000,00
1 KELOMPOK II NILAU JALIDIN 5 1900.0210.05701-9 10.000.000,00
BANK NAGARI CABANG
2 AIR BATU LILY SURIANI TAPAN 10.000.000,00
3 BAKIR JALIDIN 10.000.000,00
4 AIR BATU MAIDI AFRI 10.000.000,00
5 NILAU RAJUNI 10.000.000,00
50.000.000,00
1 KELOMPOK III PS. BUKIT HIDAYAT 5 1900.0210.05700-7 10.000.000,00
BANK NAGARI CABANG
2 PS. BUKIT ILYAS TAPAN 10.000.000,00
3 NILAU MIRZAL 10.000.000,00
4 AL. RAMBAH RAFLIS /NITA 10.000.000,00
5 PD KEJAI SAHARUDDIN 10.000.000,00
50.000.000,00
1 KELOMPOK IV KUBU RISDAYENTI 5 1900.0210.05701-9 10.000.000,00
BANK NAGARI CABANG
2 KUBU NUR'AINI TAPAN 10.000.000,00
3 KUBU SAFRUDDIN SAIH 10.000.000,00
4 KUBU BIDIN 10.000.000,00
5 KUBU ROSMIDAR 10.000.000,00
50.000.000,00
1 KELOMPOK V KUBU AMRI 5 1900.0210.05702-1 10.000.000,00
BANK NAGARI CABANG
2 KUBU RATNA WILIS TAPAN 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
3 KUBU SYAMSI 10.000.000,00
4 KUBU ZAKARIA 10.000.000,00
5 KUBU LEMAN /IDAS 10.000.000,00
50.000.000,00
1 KELOMPOK VI KUBU JASMIATI 5 1900.0210.05703-2 10.000.000,00
BANK NAGARI CABANG
2 KUBU BUS/ELI TAPAN 10.000.000,00
3 KUBU SABIR 10.000.000,00
4 KUBU MAHMUD 10.000.000,00
5 KUBU RUSAN 10.000.000,00
50.000.000,00
1 KELOMPOK VII KUBU ABU KAHAR 4 1900.0210.05699-4 10.000.000,00
BANK NAGARI CABANG
2 KUBU HERMANTO TAPAN 10.000.000,00
3 KUBU KERITING /YELMI 10.000.000,00
4 KUBU SAMAD 10.000.000,00
40.000.000,00
1 ALHAMDULILLAH LUNANG /KP. Medan Jaya HERMANSYAH 16 0100-211.000078 10.000.000,00
2 LUNANG /KP. Pdk Pematang SARMAN BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 LUNANG /KP. Lb. Sitepung USMAN 10.000.000,00
4 LUNANG /KP. Medan Jaya YULDAM 10.000.000,00
5 LUNANG /KP. Medan Jaya ANDRUS 10.000.000,00
6 LUNANG /KP. Medan Jaya KAMISRAL 10.000.000,00
7 LUNANG /KP. Medan Jaya RASYIDIN 10.000.000,00
8 LUNANG /KP. Medan Jaya ALMUNAWIR 10.000.000,00
9 LUNANG /KP. Rt Ketaka IRWAN.BT 10.000.000,00
10 LUNANG /KP. Rt Ketaka SYAMSUL BAHRI 10.000.000,00
11 LUNANG /KP. Lb. Sitepung DARMANSYAH 10.000.000,00
12 LUNANG /KP. Lb. Sitepung ADANG 10.000.000,00
13 LUNANG /KP. Lb. Sitepung SUSILO 10.000.000,00
14 LUNANG /KP. Lb. Sitepung TABURIAH 10.000.000,00
15 LUNANG /KP. Pdk Pematang KAMSIAR 10.000.000,00
16 LUNANG /KP. Pdk Pematang DASIMAN 10.000.000,00
160.000.000,00
1 BERSUKUR LUNANG /KP. Talang sari I AMIR SISWOYO 13 0100-211-000079 10.000.000,00
MAMIK UTAMI (
2 LUNANG /KP. Talang sari I RAMBAT . M ) BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
SARAGIH ( DESI
3 LUNANG /KP. Tjg sari I MARMATA) 10.000.000,00
4 LUNANG /KP. Talang sari I HARTONO 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
5 LUNANG /KP. Tjg sari I A. SEFUL JAMIL 10.000.000,00
6 LUNANG /KP. Talang sari II DARYATIN 10.000.000,00
7 LUNANG /KP. Talang sari I SUMARYO 10.000.000,00
8 LUNANG /KP. Talang sari I SARKEM 10.000.000,00
9 LUNANG /KP. Talang sari I KASIMIN 10.000.000,00
10 LUNANG /KP. Talang sari IV DAHLAN 10.000.000,00
11 LUNANG /KP. Talang sari IV JASRONI 10.000.000,00
12 LUNANG /KP. Tjg sari PAIDI 10.000.000,00
13 LUNANG /KP. Tjg sari SUKARMIATI 10.000.000,00
130.000.000,00
1 NIKMAT LUNANG /KP. Talang sari IV TUGIMIN 18 0100-211-000080 10.000.000,00
2 LUNANG /KP. Talang sari III SUWARNO BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 LUNANG /KP. Talang sari III MAHMUDI 10.000.000,00
4 LUNANG /KP. Talang sari III SAKIMIN 10.000.000,00
5 LUNANG /KP. Talang sari III SAMANHUDI 10.000.000,00
6 LUNANG /KP. Talang sari III SUWARNO.B 10.000.000,00
7 LUNANG /KP. Talang sari III SUGITO 10.000.000,00
8 LUNANG /KP. Talang sari III ANTO 10.000.000,00
9 LUNANG /KP. Talang sari III KIP SUYANTO 10.000.000,00
10 LUNANG /KP. Talang sari IV ESNIATUN 10.000.000,00
11 LUNANG /KP. Talang sari IV MAKSUM 10.000.000,00
12 LUNANG /KP. Talang sari IV HARJO 10.000.000,00
13 LUNANG /KP. Talang sari IV KAMIT 10.000.000,00
14 LUNANG /KP. Talang sari IV SUHARDI 10.000.000,00
15 LUNANG /KP. Talang sari IV WAJI 10.000.000,00
16 LUNANG /KP. Talang sari IV TUMIRAN 10.000.000,00
17 LUNANG /KP. Talang sari IV RUKUN 10.000.000,00
18 LUNANG /KP. Talang sari IV WARSINI 10.000.000,00
180.000.000,00
BERSAMA KITA
1 BISA LUNANG /KP. Tjg Beringin VI MAKMUR 19 0100-211-000081 10.000.000,00
2 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI SANDI BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI FAIZIN 10.000.000,00
4 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI MUHANI 10.000.000,00
5 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI SLAMET.T 10.000.000,00
6 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI SLAMER.K 10.000.000,00
7 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI SUTRISNO ARYO 10.000.000,00
8 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI NGADIYO 10.000.000,00
9 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI SUGITO 10.000.000,00
10 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI AGUS.M 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
11 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI SARUN 10.000.000,00
12 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI MARIYEM 10.000.000,00
13 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI MARTINA 10.000.000,00
14 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI SULAYO 10.000.000,00
15 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI DASMAWATI 10.000.000,00
16 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI WIRLASADI 10.000.000,00
17 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI AGUSRIANTO 10.000.000,00
18 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI KASTAM 10.000.000,00
19 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI SARIYONO 10.000.000,00
190.000.000,00
1 SUKA DAMAI LUNANG /KP. Tjg Sari III NASRIL 13 0100-211-000082 10.000.000,00
2 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI DARNO BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI PURNOMO 10.000.000,00
4 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI SUPENO 10.000.000,00
5 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI JOYO DIHARJO 10.000.000,00
6 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI AMIR 10.000.000,00
7 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI SURATNO 10.000.000,00
8 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI JALALUDDIN 10.000.000,00
9 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI KARMI 10.000.000,00
10 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI MBAH SITUM 10.000.000,00
11 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI MULYADI 10.000.000,00
12 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI MUNASIR 10.000.000,00
13 LUNANG /KP. Tjg Beringin VI SAMIRAN 10.000.000,00
130.000.000,00
1 TEGUH LUNANG /KP. Tjg Beringin I HIDAYAT.S 19 0100-211-000083 10.000.000,00
2 LUNANG /KP. Tjg Beringin III HANDOKO BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 LUNANG /KP. Tjg Beringin I SUKIMIN.T 10.000.000,00
4 LUNANG /KP. Tjg Beringin I KHOLIK 10.000.000,00
5 LUNANG /KP. Tjg Beringin I UDI WINARTO 10.000.000,00
6 LUNANG /KP. Tjg Beringin I SALIMEN 10.000.000,00
7 LUNANG /KP. Tjg Beringin I TUKEN 10.000.000,00
8 LUNANG /KP. Tjg Beringin I PARDILAH 10.000.000,00
9 LUNANG /KP. Tjg Beringin I DALYONO 10.000.000,00
10 LUNANG /KP. Tjg Beringin I WATNO 10.000.000,00
11 LUNANG /KP. Tjg Beringin III TUNARI 10.000.000,00
12 LUNANG /KP. Tjg Beringin III MULYADI 10.000.000,00
13 LUNANG /KP. Tjg Beringin III SUKARTO 10.000.000,00
14 LUNANG /KP. Tjg Beringin II JUWENI 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
15 LUNANG /KP. Tjg Beringin II ROPI'I 10.000.000,00
16 LUNANG /KP. Tjg Beringin II SA'ONAH 10.000.000,00
17 LUNANG /KP. Tjg Beringin II MESMAN 10.000.000,00
18 LUNANG /KP. Tjg Beringin II TASMAN 10.000.000,00
19 LUNANG /KP. Tjg Beringin II MAJA'IS 10.000.000,00
190.000.000,00
1 SUKUR NIKMAT LUNANG /KUMBUNG III SYAFRUDDIN 11 0100-211-000084 10.000.000,00
2 LUNANG /KUMBUNG I NAWAS BOB BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 LUNANG /KUMBUNG I JUSMAWARNI 10.000.000,00
4 LUNANG /KUMBUNG I HASAN BASRI 10.000.000,00
5 LUNANG /SEI. KASAI RAMLI 10.000.000,00
6 LUNANG /SEI. KASAI DAFRIADI 10.000.000,00
7 LUNANG /SEI. KASAI LUSMA 10.000.000,00
8 LUNANG /KUMBUNG I AMRIL 10.000.000,00
9 LUNANG /KUMBUNG I GAPUK 10.000.000,00
10 LUNANG /KUMBUNG I NURZILA 10.000.000,00
11 LUNANG /KUMBUNG III JANIR 10.000.000,00
110.000.000,00
1 TABAH LUNANG /KP. SINDANG MURIS 9 0100-211-000085 10.000.000,00
2 LUNANG /KP. SINDANG SUGIHARTO BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 LUNANG /KP. SINDANG RIPIN 10.000.000,00
4 LUNANG /KP. SINDANG RAMLAN 10.000.000,00
5 LUNANG /KP. SINDANG RAMLI 10.000.000,00
6 LUNANG /KP. SINDANG YUSNIDAR 10.000.000,00
7 LUNANG /KP. SINDANG ROSNIDAR 10.000.000,00
8 LUNANG /KP. SINDANG DT.KELAR 10.000.000,00
9 LUNANG /KP. SINDANG SYAMSINAR 10.000.000,00
90.000.000,00
1 SABAR SAIYO LUNANG /KP. Empang Tanah MUSRIL MAI 11 0100-211-000086 10.000.000,00
2 LUNANG /KP. Sei. Tabun SARIM BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 LUNANG /KP. Empang Tanah AZIO AKMACHAM 10.000.000,00
4 LUNANG /KP. Empang Tanah NILON 10.000.000,00
5 LUNANG /KP. Empang Tanah HENDI 10.000.000,00
6 LUNANG /KP. Empang Tanah ZULKIFLI 10.000.000,00
7 LUNANG /KP. Sei. Tabun SAINAL ABIDIN 10.000.000,00
8 LUNANG /KP. Sei. Tabun MUSLIMI 10.000.000,00
9 LUNANG /KP. Sei. Tabun PIAL 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
10 LUNANG /KP. Sei. Tabun RAHAN 10.000.000,00
11 LUNANG /KP. Sei. Tabun M. RUSID 10.000.000,00
110.000.000,00
1 BERKAT TABAH SILAUT ASMARIZAL ARTIS 19 0100-211-000087 10.000.000,00
2 SILAUT ZAIDIN BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 SILAUT FITRIANIS 10.000.000,00
4 SILAUT PILUS 10.000.000,00
5 SILAUT PARTEMEN 10.000.000,00
6 SILAUT JAWANIS 10.000.000,00
7 SILAUT BY. SINDANG 10.000.000,00
8 SILAUT INUL 10.000.000,00
9 SILAUT SUROSO 10.000.000,00
10 SILAUT MAKELAR 10.000.000,00
11 SILAUT ZULKIFLI 10.000.000,00
12 SILAUT JALIN 10.000.000,00
13 SILAUT ERIOSMON 10.000.000,00
14 SILAUT RUSTOPO 10.000.000,00
15 SILAUT BUJANG IN 10.000.000,00
16 SEI SARIK EKA 10.000.000,00
17 SEI SARIK LASMIATO 10.000.000,00
18 SEI SARIK TOMI / SARMIN 10.000.000,00
19 SILAUT BASRI 10.000.000,00
190.000.000,00
1 NIKMAT SILAUT SYAHRUL 20 0100-211-000088 10.000.000,00
2 SILAUT ALMASRI BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 SILAUT DASNITA/RABIUL 10.000.000,00
4 SILAUT TEMBUN 10.000.000,00
5 SILAUT WARSINI 10.000.000,00
6 SILAUT SURIADI 10.000.000,00
7 SILAUT RUSLI 10.000.000,00
8 SILAUT ARYA 10.000.000,00
9 SILAUT ROVA /BAYUR 10.000.000,00
10 SILAUT SABIRIN.TK 10.000.000,00
11 SILAUT KAMARUDIN 10.000.000,00
12 SILAUT PURYONO 10.000.000,00
13 SILAUT RINYA 10.000.000,00
14 SILAUT SYAMSUAR 10.000.000,00
15 SILAUT KAEN / RINDU 10.000.000,00
16 SILAUT M. JALIL 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
17 SILAUT LIPUK 10.000.000,00
18 SILAUT PAMAN 10.000.000,00
19 SILAUT SARWONO 10.000.000,00
20 SILAUT JAWAS 10.000.000,00
200.000.000,00
1 SABAR MENANTI SILAUT SAPARUDIN 13 0100-211-000089 10.000.000,00
2 SILAUT SUROTO BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 SILAUT IKUN 10.000.000,00
4 SILAUT HERMAN 10.000.000,00
5 SILAUT SUPARDI 10.000.000,00
6 SILAUT CASMAN EDI.S 10.000.000,00
7 SILAUT KAMILUDDIN 10.000.000,00
8 SILAUT TUMIDI 10.000.000,00
9 SILAUT SUMEDI 10.000.000,00
10 SILAUT JASMIN 10.000.000,00
11 SILAUT WARIMIN 10.000.000,00
12 SILAUT M. YAKUB 10.000.000,00
13 SILAUT ABU PURNOMO 10.000.000,00
130.000.000,00
1 SABAR II SILAUT /Blok A silaut I TRISNO HARTONO 15 0100-211-000090 10.000.000,00
2 SILAUT /Blok A silaut I SUJIMAN BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 SILAUT /Blok A silaut I ABIRMAN 10.000.000,00
4 SILAUT /Blok A silaut I SUNARTO 10.000.000,00
5 SILAUT /Blok A silaut I RATNO 10.000.000,00
6 SILAUT /Blok A silaut I SARGI 10.000.000,00
7 SILAUT /Blok A silaut I SUGIWIRYO 10.000.000,00
8 SILAUT /Blok B silaut I TEGUH 10.000.000,00
9 SILAUT /Blok B silaut I JUMALI 10.000.000,00
10 SILAUT /Blok B silaut I SUMIRAN 10.000.000,00
11 SILAUT /Blok B silaut I SUYITNO 10.000.000,00
12 SILAUT /Blok B silaut I MUGIONO 10.000.000,00
13 SILAUT /Blok B silaut I MUJIKAN 10.000.000,00
14 SILAUT /Blok B silaut I MEDI 10.000.000,00
15 SILAUT /Blok B silaut I SUMARWAN 10.000.000,00
150.000.000,00
1 SABAR I SILAUT / silaut I WAGINO 13 0100-211-000091 10.000.000,00
2 SILAUT / silaut VI IMAM SAROJI BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 SILAUT / silaut I KAYAT/ SUYADI 10.000.000,00
4 SILAUT / silaut I THAMRIN 10.000.000,00
5 SILAUT / silaut I JANIAR 10.000.000,00
6 SILAUT / silaut I BUDIONO 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
7 SILAUT / silaut I SARJIMIN 10.000.000,00
8 SILAUT / silaut VI SAMSUDIN 10.000.000,00
9 SILAUT / silaut VI SYAMBUNG 10.000.000,00
10 SILAUT / silaut VI PENDI.W 10.000.000,00
11 SILAUT / silaut VI FENDI.S 10.000.000,00
12 SILAUT / silaut VI JUMIRAN 10.000.000,00
13 SILAUT / silaut VI SANMURSI 10.000.000,00
130.000.000,00
1 YAKIN SILAUT / silaut I JIAL 15 0100-211-000092 10.000.000,00
2 SILAUT / silaut I M ZAINI BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 SILAUT / silaut I ZAINAL ABIDIN 10.000.000,00
4 SILAUT / silaut I KAMIN 10.000.000,00
5 SILAUT / silaut I TRI YANTO 10.000.000,00
6 SILAUT / silaut I WARSIDI 10.000.000,00
7 SILAUT / silaut I YANTO 10.000.000,00
8 SILAUT / silaut I KUSNI 10.000.000,00
9 SILAUT / silaut I DAYAT SUPRIONO 10.000.000,00
10 SILAUT / silaut I SURAJI 10.000.000,00
11 SILAUT / silaut I WANTO 10.000.000,00
12 SILAUT / silaut I WAGIRAN 10.000.000,00
13 SILAUT / silaut I SUGIONO 10.000.000,00
14 SILAUT / silaut I DOYOT 10.000.000,00
15 SILAUT / silaut I JIKAN 10.000.000,00
150.000.000,00
1 SILAUT II BANGKIT SILAUT / silaut II DAHLIOSMAN 14 0100-211-000093 10.000.000,00
2 SILAUT / silaut II TRI PUJIANTO BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 SILAUT / silaut II ABDUL RAHMAN 10.000.000,00
4 SILAUT / silaut II MARWI CAHYONO 10.000.000,00
5 SILAUT / silaut II MINTO WIYONO 10.000.000,00
6 SILAUT / silaut II WAGIO 10.000.000,00
7 SILAUT / silaut II SITI MUKMINAH 10.000.000,00
8 SILAUT / silaut II SUWADI 10.000.000,00
9 SILAUT / silaut II RUSMIN 10.000.000,00
10 SILAUT / silaut II BADAR 10.000.000,00
11 SILAUT / silaut II HERI SUGIANTO 10.000.000,00
12 SILAUT / silaut II RAHMAD SAKTI 10.000.000,00
13 SILAUT / silaut II KOHAR 10.000.000,00
14 SILAUT / silaut II EVA SASIR 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
140.000.000,00
1 SYUKUR lUNANG / Kp. Tjg Beringin IV MANTO.S 16 0100-211-000094 10.000.000,00
2 lUNANG / Kp. Tjg Beringin IV PAERAN BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 lUNANG / Kp. Tjg Beringin IV ASRONI 10.000.000,00
4 lUNANG / Kp. Tjg Beringin IV SURIANTI 10.000.000,00
5 lUNANG / Kp. Tjg Beringin IV JIKAN 10.000.000,00
6 lUNANG / Kp. Tjg Beringin IV PARJI 10.000.000,00
7 lUNANG / Kp. Tjg Beringin IV SOFYAN 10.000.000,00
8 lUNANG / Kp. Tjg Beringin IV HARJITO 10.000.000,00
9 lUNANG / Kp. Tjg Beringin IV TOHA 10.000.000,00
10 lUNANG / Kp. Tjg Beringin IV JUMADI 10.000.000,00
11 lUNANG / Kp. Tjg Beringin IV SUKIR 10.000.000,00
12 lUNANG / Kp. Tjg Beringin IV RIRIK 10.000.000,00
13 lUNANG / Kp. Tjg Beringin IV PARLAN 10.000.000,00
14 lUNANG / Kp. Tjg Beringin IV SEMI WIJOYO 10.000.000,00
15 lUNANG / Kp. Tjg Beringin V CIPTO WIYONO 10.000.000,00
16 lUNANG / Kp. Tjg Beringin V MUAZIN 10.000.000,00
160.000.000,00
1 MURNI lUNANG / Kp. Tjg Beringin SURATNO 11 0100-211-000095 10.000.000,00
2 lUNANG / Kp. Tjg Beringin TAMBUN BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 lUNANG / Kp. Tjg Beringin SAGIMAN 10.000.000,00
4 lUNANG / Kp. Tjg Beringin SARINAB 10.000.000,00
5 lUNANG / Kp. Tjg Beringin SARI BANA 10.000.000,00
6 lUNANG / Kp. Tjg Beringin JASAR 10.000.000,00
7 lUNANG / Kp. Tjg Beringin SUWITO 10.000.000,00
8 lUNANG / Kp. Tjg Beringin SUKIMO 10.000.000,00
9 lUNANG / Kp. Tjg Beringin SAMIN 10.000.000,00
10 lUNANG / Kp. Tjg Beringin NANTO 10.000.000,00
PALKAM.DT.
11 lUNANG / Kp. Tjg Beringin BANDARO 10.000.000,00
110.000.000,00
1 TUAH SAKATO lUNANG / Kp. Tjg Beringin HADI SUKAMTO 11 0100-211-000096 10.000.000,00
2 lUNANG / Kp. Tjg Beringin WIWIT PRASETYO BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 lUNANG / Kp. Tjg Beringin DONDONG 10.000.000,00
4 lUNANG / Kp. Tjg Beringin SUNYAINI 10.000.000,00
5 lUNANG / Kp. Tjg Beringin NGATIMIN 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
6 lUNANG / Kp. Tjg Beringin SAMPERNO 10.000.000,00
7 lUNANG / Kp. Tjg Beringin SETIONO 10.000.000,00
8 lUNANG / Kp. Tjg Beringin TUNGGAL 10.000.000,00
9 lUNANG / Kp. Tjg Beringin RESTOYO 10.000.000,00
10 lUNANG / Kp. Tjg Beringin NANTO 10.000.000,00
11 lUNANG / Kp. Tjg Beringin MAHDALENA 10.000.000,00
110.000.000,00
1 SUKA FAJAR SILAUT IDHAM DAHLIL 10 0100-211-000097 10.000.000,00
2 SILAUT M. DAHARI BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 SILAUT DARWIS 10.000.000,00
AJMAIN .DT.
4 SILAUT BANDARO 10.000.000,00
5 SILAUT YUMASRIL 10.000.000,00
6 SILAUT ABUKSAR 10.000.000,00
7 SILAUT SIMAN 10.000.000,00
8 SILAUT BUYUNG KOPON 10.000.000,00
9 SILAUT ROSMI 10.000.000,00
10 SILAUT SARI BENDA 10.000.000,00
100.000.000,00
1 SABAR DAN IKLAS SILAUT II SUPRIYADI 17 0100-211-000099 10.000.000,00
2 SILAUT I SUTARMAN BPR GEMA PESISIR 10.000.000,00
3 SILAUT I PAING 10.000.000,00
4 SILAUT II SAHONO 10.000.000,00
5 SILAUT II SUPENO 10.000.000,00
6 SILAUT II YAKIJAN 10.000.000,00
7 SILAUT II NGADI 10.000.000,00
8 SILAUT I SURISNO 10.000.000,00
IYUNIAS
9 SILAUT I SUGARNO 10.000.000,00
10 SILAUT I SARJU 10.000.000,00
11 SILAUT I SEGER 10.000.000,00
12 SILAUT I SUTIMIEN 10.000.000,00
13 SILAUT I WAGIMIN 10.000.000,00
14 SILAUT I JAMILUS 10.000.000,00
15 SILAUT I AAN SUPARMAN 10.000.000,00
16 SILAUT I WASILAM 10.000.000,00
17 SILAUT IV LINDRA 10.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 2
JUMLAH 1262 170.000.000,00
TOTAL
DANA 12.620.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 3
Kemahalan Harga Pekerjaan Dinas Pendidikan
Volume
Kontrak
Koefisien Pekerjaan
Selisih Harga Satuan Selisih
Koefisi Berdasarkan Harga Total Selisih
Rekanan No. Nama Pekerjaan RAB SNI en Kontrak (Rp) Satuan (Rp) Satuan Harga (Rp)
1 2 3 4 5=3-4 6 7=6x5 8 9 10,00
CV. Tedi Karya 1 Pasangan Batu Kali Spasi 1:4
-Pekerja 3,6 1,5 2,1 30.000 63.000
-Mandor 0,18 0,075 0,105 47.500 4.988
-Tukang Batu 1,2 0,6 0,6 45.000 27.000
-Kepala Tukang Batu 0,12 0,06 0,06 50.000 3.000
-M3 Batu Kali 1,2 1,2 67.500 81.000
-M3 Pasir 0,522 0 0,522 52.000 27.144
-Zak Semen 3,258 0 3,258 38.500 125.433
0 331.565 3,23 M3 1.070.953,34
2 Memasang Aanstampang Batu Kali 0 -
-Pekerja 1,5 0,78 0,72 30.000 21.600
-Mandor 0,075 0,039 0,036 47.500 1.710
-M3 Batu Kali 1,1 1,1 74.250 81.675
-M3 Pasir Urug 0,5 0,432 0,068 40.000 2.720
107.705 3,25 M3 350.041,25
3 Upah pasang batu bata -
Pekerja 4,5 0,6 3,9 30.000 117.000
Mandor 0,225 0,03 0,195 47.500 9.263
Tukang Batu 1,5 0,2 1,3 45.000 58.500
Kepala Tukang Batu 0,15 0,02 0,13 50.000 6.500
191.263 5,38 M3 1.028.994,94
4 Pasangan Batu Bata Spesi 1:4
Bh Batu bata 550 140 410 385 157.850
Zak semen 104,5 26,55 77,95 770 60.022
M3 Pasir Pasang 0,406 0,093 0,313 52.000 16.276
Upah An.G27 220.688 -
234.148 5,38 M3 1.259.716,24
5 Upah Plesteran Tebal 15mm
Pekerja 0,4 0,2 0,2 30.000 6.000
Mandor 0,02 0,01 0,01
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 3
47.500 475
Tukang Batu 0,2 0,15 0,05 45.000 2.250
Kepala Tukang Batu 0,02 0,015 0,005 50.000 250
97,8
8.975 2 M2 877.934,50
Mengerjakan kayu kuda-kuda
6 bentangan 7m' -
Pekerja 8 4 4 30.000 120.000
Mandor 0,4 0,2 0,2 47.500 9.500
Tukang kayu 24 12 12 45.000 540.000
Kepala Tkg.kayu 2,4 1,2 1,2 50.000 60.000
19,7 14.422.215,0
0 729.500 7 M3 0
7 Memasang listplank papan -
Pekerja 0,28 0,1 0,18 30.000 5.400
mandor 0,014 0,005 0,009 47.500 428
tukang kayu 0,8 0,2 0,6 45.000 27.000
kepala tukang kayu 0,08 0,025 0,055 50.000 2.750
M3 Kayu klas I 0,025 0,0108 0,0142 1.450.000 20.590
90,9
56.168 8 M2 5.110.164,64
8 Memasang rangka loteng/plafond
Pekerja 5 0,15 4,85 30.000 145.500
mandor 0,25 0,075 0,175 47.500 8.313
tukang kayu 15 0,25 14,75 45.000 663.750
kepala tukang kayu 1,5 0,025 1,475 50.000 73.750
M3 Kayu klas II 1,1 0,0154 1,0846 1.200.000 -
Kg Paku 2 0,2 1,8 8.500 15.300
906.613 1 M3 906.613,00
9 Mengerjakan kayu kozen -
Pekerja 10 6 4 30.000 120.000
Mandor 0,5 0,3 0,2 47.500 9.500
Tukang kayu 30 20 10 45.000 450.000
Kepala tukang kayu 3 2 1 50.000 50.000
Upah 75% 0 0 1.367.813 -
629.500 0,14 M3 88.130,00
10 Mengerjakan pintu/Jendela panil
Pekerja 2,5 1 1,5 30.000 45.000
Mandor 0,125 0,05 0,075
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 3
47.500 3.563
Tukang kayu 7,5 2,5 5 45.000 225.000
Kepala tukang kayu 0,75 0,25 0,5 50.000 25.000
Upah 70% 0 0 1.367.813 -
298.563 21 M2 6.269.823,00
Mengerjakan jendela kaca 3
11 mm+bingkai pembagi -
Pekerja 2 0,8 1,2 30.000 36.000
tukang kayu 6 2 4 45.000 180.000
kepala tukang kayu 0,6 0,2 0,4 50.000 20.000
upah 70% 0 0 319.156 -
12.177.600,0
236.000 51,6 M2 0
12 Pembesian (besi beton polos) 0 -
-Pekerja 0,09 0,007 0,083 30.000 2.490
-Tukang Besi 0,09 0,007 0,083 45.000 3.735
-Kepala Tukang Besi 0,03 0,0007 0,0293 50.000 1.465
-Kg Besi Beton 1,1 1,05 0,05 7.000 350
-Kg Kawat Beton 0,02 0,015 0,005 9.250 46
Upah 75% 618.750 -
8.086 100 Kg 808.600,00
44.370.785,9
Jumlah 1
CV. Vendra Mengerjakan kayu kuda-kuda
Karya 1 bentangan 7m' -
Pekerja 8 4 4 30.000 120.000
Mandor 0,4 0,2 0,2 47.500 9.500
Tukang kayu 24 12 12 45.000 540.000
Kepala Tkg.kayu 2,4 1,2 1,2 50.000 60.000
29,2 21.352.465,0
0 729.500 7 M3 0
2 Memasang listplank papan -
Pekerja 0,28 0,1 0,18 30.000 5.400
mandor 0,014 0,005 0,009 47.500 428
tukang kayu 0,8 0,2 0,6 45.000 27.000
kepala tukang kayu 0,08 0,025 0,055 50.000 2.750
M3 Kayu klas I 0,025 0,0108 0,0142 1.450.000 20.590
112,
56.168 8 M2 6.335.750,40
3 Memasang rangka loteng/plafond
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 3
Pekerja 5 0,15 4,85 30.000 145.500
mandor 0,25 0,075 0,175 47.500 8.313
tukang kayu 15 0,25 14,75 45.000 663.750
kepala tukang kayu 1,5 0,025 1,475 50.000 73.750
M3 Kayu klas II 1,1 0,0154 1,0846 1.200.000 -
Kg Paku 2 0,2 1,8 8.500 15.300
906.613 1 M3 906.613,00
4 Mengerjakan kayu kozen -
Pekerja 10 6 4 30.000 120.000
Mandor 0,5 0,3 0,2 47.500 9.500
Tukang kayu 30 20 10 45.000 450.000
Kepala tukang kayu 3 2 1 50.000 50.000
Upah 75% 0 0 1.367.813 -
629.500 1 M3 629.500,00
29.224.328,4
Jumlah 0
CV. Bunga
Permata Hati 1 Pasangan Batu Kali Spasi 1:4
-Pekerja 3,6 1,5 2,1 30.000 63.000
-Mandor 0,18 0,075 0,105 47.500 4.988
-Tukang Batu 1,2 0,6 0,6 45.000 27.000
-Kepala Tukang Batu 0,12 0,06 0,06 50.000 3.000
-M3 Batu Kali 1,2 1,2 67.500 81.000
-M3 Pasir 0,522 0 0,522 52.000 27.144
-Zak Semen 3,258 0 3,258 38.500 125.433
0 331.565 4,8 M3 1.591.512,00
2 Memasang Aanstampang Batu Kali 0 -
-Pekerja 1,5 0,78 0,72 30.000 21.600
-Mandor 0,075 0,039 0,036 47.500 1.710
-M3 Batu Kali 1,1 1,1 74.250 81.675
-M3 Pasir Urug 0,5 0,432 0,068 40.000 2.720
107.705 2,88 M3 310.190,40
3 Upah Plesteran Tebal 15mm
Pekerja 0,4 0,2 0,2 30.000 6.000
Mandor 0,02 0,01 0,01 47.500 475
Tukang Batu 0,2 0,15 0,05 45.000 2.250
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 3
Kepala Tukang Batu 0,02 0,015 0,005 50.000 250
267,
8.975 09 M2 2.397.132,75
Mengerjakan kayu kuda-kuda
4 bentangan 7m' -
Pekerja 8 4 4 30.000 120.000
Mandor 0,4 0,2 0,2 47.500 9.500
Tukang kayu 24 12 12 45.000 540.000
Kepala Tkg.kayu 2,4 1,2 1,2 50.000 60.000
0 729.500 6,21 M3 4.530.195,00
5 Memasang listplank papan -
Pekerja 0,28 0,1 0,18 30.000 5.400
mandor 0,014 0,005 0,009 47.500 428
tukang kayu 0,8 0,2 0,6 45.000 27.000
kepala tukang kayu 0,08 0,025 0,055 50.000 2.750
M3 Kayu klas I 0,025 0,0108 0,0142 1.450.000 20.590
56.168 51 M2 2.864.568,00
6 Memasang rangka loteng/plafond
Pekerja 5 0,15 4,85 30.000 145.500
mandor 0,25 0,075 0,175 47.500 8.313
tukang kayu 15 0,25 14,75 45.000 663.750
kepala tukang kayu 1,5 0,025 1,475 50.000 73.750
M3 Kayu klas II 1,1 0,0154 1,0846 1.200.000 -
Kg Paku 2 0,2 1,8 8.500 15.300
906.613 3,63 M3 3.291.005,19
7 Mengerjakan pintu/Jendela panil
Pekerja 2,5 1 1,5 30.000 45.000
Mandor 0,125 0,05 0,075 47.500 3.563
Tukang kayu 7,5 2,5 5 45.000 225.000
Kepala tukang kayu 0,75 0,25 0,5 50.000 25.000
Upah 70% 0 0 1.367.813 -
298.563 9,77 M2 2.916.960,51
17.901.563,8
Jumlah 5
CV. Bukit Jonga 1 Pasangan Batu Kali Spasi 1:4
-Pekerja 3,6 1,5 2,1 30.000 63.000
-Mandor 0,18 0,075 0,105 47.500 4.988
-Tukang Batu 1,2 0,6 0,6
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 3
45.000 27.000
-Kepala Tukang Batu 0,12 0,06 0,06 50.000 3.000
-M3 Batu Kali 1,2 1,2 67.500 81.000
-M3 Pasir 0,522 0 0,522 52.000 27.144
-Zak Semen 3,258 0 3,258 38.500 125.433
11,6
0 331.565 1 M3 3.849.463,85
2 Memasang Aanstampang Batu Kali 0 -
-Pekerja 1,5 0,78 0,72 30.000 21.600
-Mandor 0,075 0,039 0,036 47.500 1.710
-M3 Batu Kali 1,1 1,1 74.250 81.675
-M3 Pasir Urug 0,5 0,432 0,068 40.000 2.720
107.705 7,04 M3 758.243,20
3 Upah Plesteran Tebal 15mm
Pekerja 0,4 0,2 0,2 30.000 6.000
Mandor 0,02 0,01 0,01 47.500 475
Tukang Batu 0,2 0,15 0,05 45.000 2.250
Kepala Tukang Batu 0,02 0,015 0,005 50.000 250
712,
8.975 91 M2 6.398.367,25
Mengerjakan kayu kuda-kuda
4 bentangan 7m' -
Pekerja 8 4 4 30.000 120.000
Mandor 0,4 0,2 0,2 47.500 9.500
Tukang kayu 24 12 12 45.000 540.000
Kepala Tkg.kayu 2,4 1,2 1,2 50.000 60.000
0 729.500 8,44 M3 6.156.980,00
5 Memasang listplank papan -
Pekerja 0,28 0,1 0,18 30.000 5.400
mandor 0,014 0,005 0,009 47.500 428
tukang kayu 0,8 0,2 0,6 45.000 27.000
kepala tukang kayu 0,08 0,025 0,055 50.000 2.750
M3 Kayu klas I 0,025 0,0108 0,0142 1.450.000 20.590
56.168 48 M2 2.696.040,00
6 Memasang rangka loteng/plafond
Pekerja 5 0,15 4,85 30.000 145.500
mandor 0,25 0,075 0,175 47.500 8.313
tukang kayu 15 0,25 14,75
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 3
45.000 663.750
kepala tukang kayu 1,5 0,025 1,475 50.000 73.750
M3 Kayu klas II 1,1 0,0154 1,0846 1.200.000 -
Kg Paku 2 0,2 1,8 8.500 15.300
906.613 2,9 M3 2.629.176,25
22.488.270,5
Jumlah 5
CV. Satria 1 Pasangan Batu Kali Spasi 1:4
-Pekerja 3,6 1,5 2,1 30.000 63.000
-Mandor 0,18 0,075 0,105 47.500 4.988
-Tukang Batu 1,2 0,6 0,6 45.000 27.000
-Kepala Tukang Batu 0,12 0,06 0,06 50.000 3.000
-M3 Batu Kali 1,2 1,2 67.500 81.000
-M3 Pasir 0,522 0 0,522 52.000 27.144
-Zak Semen 3,258 0 3,258 38.500 125.433
0 331.565 5,06 M3 1.677.716,37
2 Memasang Aanstampang Batu Kali 0 -
-Pekerja 1,5 0,78 0,72 30.000 21.600
-Mandor 0,075 0,039 0,036 47.500 1.710
-M3 Batu Kali 1,1 1,1 74.250 81.675
-M3 Pasir Urug 0,5 0,432 0,068 40.000 2.720
107.705 2,3 M3 247.721,50
3 Upah Plesteran Tebal 15mm
Pekerja 0,4 0,2 0,2 30.000 6.000
Mandor 0,02 0,01 0,01 47.500 475
Tukang Batu 0,2 0,15 0,05 45.000 2.250
Kepala Tukang Batu 0,02 0,015 0,005 50.000 250
44,5
8.975 5 M2 399.836,25
Mengerjakan kayu kuda-kuda
4 bentangan 7m' -
Pekerja 8 4 4 30.000 120.000
Mandor 0,4 0,2 0,2 47.500 9.500
Tukang kayu 24 12 12 45.000 540.000
Kepala Tkg.kayu 2,4 1,2 1,2 50.000 60.000
0 729.500 8,65 M3 6.310.175,00
5 Memasang listplank papan -
Pekerja 0,28 0,1 0,18
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 3
30.000 5.400
mandor 0,014 0,005 0,009 47.500 428
tukang kayu 0,8 0,2 0,6 45.000 27.000
kepala tukang kayu 0,08 0,025 0,055 50.000 2.750
M3 Kayu klas I 0,025 0,0108 0,0142 1.450.000 20.590
24,9
56.168 5 M2 1.401.379,13
6 Memasang rangka loteng/plafond
Pekerja 5 0,15 4,85 30.000 145.500
mandor 0,25 0,075 0,175 47.500 8.313
tukang kayu 15 0,25 14,75 45.000 663.750
kepala tukang kayu 1,5 0,025 1,475 50.000 73.750
M3 Kayu klas II 1,1 0,0154 1,0846 1.200.000 -
Kg Paku 2 0,2 1,8 8.500 15.300
906.613 4,41 M3 3.998.161,13
7 Mengerjakan kayu kozen -
Pekerja 10 6 4 30.000 120.000
Mandor 0,5 0,3 0,2 47.500 9.500
Tukang kayu 30 20 10 45.000 450.000
Kepala tukang kayu 3 2 1 50.000 50.000
Upah 75% 0 0 1.367.813 -
629.500 0,22 M3 138.490,00
8 Mengerjakan pintu/Jendela panil
Pekerja 2,5 1 1,5 30.000 45.000
Mandor 0,125 0,05 0,075 47.500 3.563
Tukang kayu 7,5 2,5 5 45.000 225.000
Kepala tukang kayu 0,75 0,25 0,5 50.000 25.000
Upah 70% 0 0 1.367.813 -
15,9
298.563 7 M2 4.768.043,13
18.941.522,5
Jumlah 0
CV. Hendra
Bersaudara 1 Pasangan Batu Kali Spasi 1:4
-Pekerja 3,6 1,5 2,1 30.000 63.000
-Mandor 0,18 0,075 0,105 47.500 4.988
-Tukang Batu 1,2 0,6 0,6 45.000 27.000
-Kepala Tukang Batu 0,12 0,06 0,06 50.000 3.000
-M3 Batu Kali 1,2 1,2
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 3
67.500 81.000
-M3 Pasir 0,522 0 0,522 52.000 27.144
-Zak Semen 3,258 0 3,258 38.500 125.433
0 331.565 4,89 M3 1.621.353,00
2 Memasang Aanstampang Batu Kali 0 -
-Pekerja 1,5 0,78 0,72 30.000 21.600
-Mandor 0,075 0,039 0,036 47.500 1.710
-M3 Batu Kali 1,1 1,1 74.250 81.675
-M3 Pasir Urug 0,5 0,432 0,068 40.000 2.720
107.705 3 M3 323.115,00
3 Pasangan Batu Bata Spesi 1:4
Bh Batu bata 550 140 410 385 157.850
Zak semen 104,5 26,55 77,95 770 60.022
M3 Pasir Pasang 0,406 0,093 0,313 52.000 16.276
Upah An.G27 220.688 -
33,3
234.148 3 M3 7.804.153,00
4 Upah Plesteran Tebal 15mm
Pekerja 0,4 0,2 0,2 30.000 6.000
Mandor 0,02 0,01 0,01 47.500 475
Tukang Batu 0,2 0,15 0,05 45.000 2.250
Kepala Tukang Batu 0,02 0,015 0,005 50.000 250
645,
8.975 65 M2 5.794.709,00
Mengerjakan kayu kuda-kuda
5 bentangan 7m' -
Pekerja 8 4 4 30.000 120.000
Mandor 0,4 0,2 0,2 47.500 9.500
Tukang kayu 24 12 12 45.000 540.000
Kepala Tkg.kayu 2,4 1,2 1,2 50.000 60.000
15,7 11.496.920,0
0 729.500 6 M3 0
6 Memasang listplank papan -
Pekerja 0,28 0,1 0,18 30.000 5.400
mandor 0,014 0,005 0,009 47.500 428
tukang kayu 0,8 0,2 0,6 45.000 27.000
kepala tukang kayu 0,08 0,025 0,055 50.000 2.750
M3 Kayu klas I 0,025 0,0108 0,0142 1.450.000 20.590
49,2 M2 2.763.466,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 3
56.168
7 Memasang rangka loteng/plafond
Pekerja 5 0,15 4,85 30.000 145.500
mandor 0,25 0,075 0,175 47.500 8.313
tukang kayu 15 0,25 14,75 45.000 663.750
kepala tukang kayu 1,5 0,025 1,475 50.000 73.750
M3 Kayu klas II 1,1 0,0154 1,0846 1.200.000 -
Kg Paku 2 0,2 1,8 8.500 15.300
906.613 5,68 M3 5.149.562,00
8 Mengerjakan kayu kozen -
Pekerja 10 6 4 30.000 120.000
Mandor 0,5 0,3 0,2 47.500 9.500
Tukang kayu 30 20 10 45.000 450.000
Kepala tukang kayu 3 2 1 50.000 50.000
Upah 75% 0 0 1.367.813 -
629.500 3,29 M3 2.071.055,00
9 Mengerjakan pintu/Jendela panil
Pekerja 2,5 1 1,5 30.000 45.000
Mandor 0,125 0,05 0,075 47.500 3.563
Tukang kayu 7,5 2,5 5 45.000 225.000
Kepala tukang kayu 0,75 0,25 0,5 50.000 25.000
Upah 70% 0 0 1.367.813 -
298.563 14,7 M2 4.388.868,75
Mengerjakan jendela kaca 3
10 mm+bingkai pembagi -
Pekerja 2 0,8 1,2 30.000 36.000
tukang kayu 6 2 4 45.000 180.000
kepala tukang kayu 0,6 0,2 0,4 50.000 20.000
upah 70% 0 0 319.156 -
23,3
236.000 2 M2 5.503.520,00
46.916.721,7
Jumlah 5
CV. Wira
Dharma 1 Upah Plesteran Tebal 15mm
Pekerja 0,4 0,2 0,2 30.000 6.000
Mandor 0,02 0,01 0,01 47.500 475
Tukang Batu 0,2 0,15 0,05 45.000 2.250
Kepala Tukang Batu 0,02 0,015 0,005
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 3
50.000 250
19,0
8.975 2 M2 170.705,00
Mengerjakan kayu kuda-kuda
2 bentangan 7m' -
Pekerja 8 4 4 30.000 120.000
Mandor 0,4 0,2 0,2 47.500 9.500
Tukang kayu 24 12 12 45.000 540.000
Kepala Tkg.kayu 2,4 1,2 1,2 50.000 60.000
27,9 20.418.705,0
0 729.500 9 M3 0
3 Memasang listplank papan -
Pekerja 0,28 0,1 0,18 30.000 5.400
mandor 0,014 0,005 0,009 47.500 428
tukang kayu 0,8 0,2 0,6 45.000 27.000
kepala tukang kayu 0,08 0,025 0,055 50.000 2.750
M3 Kayu klas I 0,025 0,0108 0,0142 1.450.000 20.590
135,
56.168 65 M2 7.619.189,00
4 Memasang rangka loteng/plafond
Pekerja 5 0,15 4,85 30.000 145.500
mandor 0,25 0,075 0,175 47.500 8.313
tukang kayu 15 0,25 14,75 45.000 663.750
kepala tukang kayu 1,5 0,025 1,475 50.000 73.750
M3 Kayu klas II 1,1 0,0154 1,0846 1.200.000 -
Kg Paku 2 0,2 1,8 8.500 15.300
11,6 10.580.174,0
906.613 7 M3 0
5 Mengerjakan kayu kozen -
Pekerja 10 6 4 30.000 120.000
Mandor 0,5 0,3 0,2 47.500 9.500
Tukang kayu 30 20 10 45.000 450.000
Kepala tukang kayu 3 2 1 50.000 50.000
Upah 75% 0 0 1.367.813 -
629.500 0,64 M3 402.880,00
6 Mengerjakan pintu/Jendela panil
Pekerja 2,5 1 1,5 30.000 45.000
Mandor 0,125 0,05 0,075 47.500 3.563
Tukang kayu 7,5 2,5 5 45.000 225.000
Kepala tukang kayu 0,75 0,25 0,5
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 3
50.000 25.000
Upah 70% 0 0 1.367.813 -
33,6 10.043.659,0
298.563 4 M2 0
49.235.312,0
Jumlah 0
229.078.504,
Total Kemahalan 95
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 4
Hasil Pengujian Fisik di Lapangan
Dinas Pekerjaan Umum
Tidak
Kontrak Pemeriksaan Fisik AC-WC dilaksanakan Keterangan
Tebal
AC- Hrg
No. Kontraktor/Nomor Paket Lebar/M WC Volume Satuan Jumlah Station Lebar Rata2 Tebal Rata2
1 2 3 4 5 6 7 8(6x7) 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TA.2008
Pemeliharaan
1 PT.Dekky Karya Bestari Jalan Kabupaten
Pembersihan
01/I/BM/T-DAK/PPWK- -Ruas Sei Nyalo- semak/rumput
PS/2008, Koo Gunung 0+000 3.20 5.00 pada damija
Normalisasi
21-1-2008 s.d. 19-6-2008 0+800 3.00 6.70 saluran samping
Pembentukan dan
perataan bahu
Fisik 100% dan Keu 100% 1+800 3.00 4.50 jalan
3.00 4.00 9.20 3.07 16.20 5.40 Jumlah
Pembentukan dan
-Ruas Muara perataan bahu
Sakai-Translok 1+200 4.00 6.00 jalan Aspal retak
pada
1+100 4.05 3.70 Jumlah Sta1+200
dan Sta
1+100 4.05 2.50 1+100
1+000 4.10 4.60
0+700 4.00 4.90
4.00 4.00 20.20 4.04 21.70 4.34
-Ruas hilalang
Panjang-Transad 0+000 3.62 4.40
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 4
0+000 3.60 4.20
0+100 3.60 4.20
0+200 3.65 4.00
0+300 3.55 5.00
3.00 4.00 18.02 3.60 21.80 4.36
PeningkatanJalan
2 PT.Dekky Karya Bestari Kabupaten Tebal rencana:
48/V/BM/T-DAU/PPWK- -Ruas Simpang
PS/2008, Silaut-Silaut IV 1+200 4.05 6.00 AC-WC = 5 cm
09/05/2008 1+100 4.00 5.40 Klas A = 15 cm
48a/AD-01/VI/BM/T-
DAU/PPWK-PS/2008, 0+000 4.00 5.90 Klas C = 20 cm
09/06/2008 5.00 4,800.00 95,933.95 460,482,960.00 12.05 4.02 17.30 5.77 Jumlah = 40 cm
Hasil pengujian
ketebalan hanya
Fisik 100% dan Keu 100% 36 cm
-Ruas Lunang II-
LunangIII 0+000 3.53 6.00 Tebal rencana:
1+100 3.53 4.00 AC-WC = 5 cm
0+200 3.60 4.90 Klas A = 15 cm
0+300 3.54 3.90 Klas C = 20 cm
0+400 3.58 5.20 Jumlah = 40 cm
Hasil pengujian
ketebalan hanya
0+500 3.55 4.20 39 cm
3.50 4.00 5,550.00 76,104.69 422,381,029.50 21.33 3.56 28.20 4.70
Pasar Air Haji-
Muaro (pelataran 4.80
Pasar Air Haji) 4.40
- 4.00 6,900.00 76,104.69 525,122,361.00 9.20 4.60
TA.2007
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 4
Pemeliharaan
1 PT Pembangunan Sumbar Jalan Periodik
28/VI/BM/T-DAK/PPWK- -Ruas Hilalang-
PS/2007, Transad 1+600 3.7 4.50 Perbedaan pd
11-6-2007 s.d. 7-12-2007 1+400 3.5 5.00 sambungan
Sta
Fisik 100% dan Keu 100% 3.50 4.00 7.2 3.60 9.50 4.75 1+600:Halus
Add-01 28.A/ADD-
01/VI/BM/T-DAK/PPWK- Sta
PS/2007, 1+400:Kasar
29/06/2007
Add-02 28.B/ADD- -Ruas Sungai Pembersihan
02/VI/BM/T-DAK/PPWK- Nyalo-Koto semak/rumput
PS/2007, Gunung 0+000 6.70 6.00 pada damija
Normalisasi
28/11/2007 0+200 5.10 - saluran samping
Pembentukan dan
perataan bahu
0+200 3.00 - jalan
0+200 3.00 3.60 Jumlah
0+400 3.10 4.50
0+400 3.00 2.50
0+600 3.10 4.20
1+800 3.05 4.70
2+200 3.10 3.80
3.00 4.00 33.15 3.68 29.30 4.88
Peningkatan Jalan
2 PT Faktanusa Cipta Graha Kabupaten
29/VI/BM/T-DAK/PPWK- -Ruas Surantih- Lapis pondasi
PS/2007, Kayu Gadang 4+900 3.60 4.90 sirtu
Normalisasi
25-6-2007 s.d. 21-12-2007 4+900 - 6.00 saluran samping
29.A/CCO-01/X/BM/T- Pembentukan dan
DAK/PPWK-PS/2007, perataan bahu
01/10/07 5+100 3.60 4.20 jalan
5+400 3.60 4.90 Jumlah
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 4
29.B/ADD-02/XII/BM/T-
DAK/PPWK-PS/2007,
10/12/07 5+600 3.60 5.10
5+700 3.60 3.60
Fisik 100% dan Keu 100% 5+700 3.60 4.20
5+800 3.60 4.80
3.50 4.00 25.20 3.60 37.70 4.71
-Ruas Muara
Sakai-Translok 1+560 4.05 4.50
1+460 4.05 4.20
1+360 4.06 4.40
1+260 4.10 3.60
1+160 4.20 3.60
0+260 4.17 5.30
4.00 4.00 24.63 4.11 25.60 4.27
Peningkatan Jalan
3 PT Alif Syahdila Pratama Kabupaten
39/IX/BM/T-DAU/PPWK- -Ruas Simpang
PS/2007, Silaut-Silaut IV 9+154 4.03 4.80 Tebal rencana:
26-9-2007 s.d. 7-12-2007 9+054 4.05 4.30 AC-WC = 5 cm
Rp1.364.448.000,00 8+550 4.03 4.70 Klas A = 15 cm
Fisik 100% dan Keu 100% 8+354 4.01 4.80 Klas C = 20 cm
8+254 4.00 4.60 Jumlah = 40 cm
Hasil pengujian
ketebalan hanya
7+450 4.00 4.60 36 cm
4.00 5.00 24.12 4.02 27.80 4.84
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 5
Lampiran Tutup Kas Diknas
No. Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
1 Belanja ATK 40.000.000,00
2 Belan ja Cetak 5.500.000,00
3 Belanja Fotokopi 3.000.000,00
4 Belanja Perjalanan Dinas 16.500.000,00
5 Bimtek 13.000.000,00
6 Gaji Non PNS 3.000.000,00
7 Bahan Baku Bangunan 5.000.000,00
8 Belanja BBM 11.000.000,00
9 Belanja Suku Cadang 2.500.000,00
10 Belanja Makan Harian Pegawai 4.000.000,00
11 Biaya Tamu 1.500.000,00
12 Pinjaman Dr.Sahnan untuk kegiatan SLTP/SM 2.000.000,00
Pinjaman Hafni Spd untuk kegiatan Subdin
13 SLTP/SM 2.000.000,00
14 Biaya lain-lain 1.371.310,00
15 Belanja Koran 1.500.000,00
Jumlah 111.871.310,00
Lampiran Tutup Kas PSDA
No. Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
1 Zul Arzil, S.sos 21.873.700,00
2 Martius, SST, MT 13.460.119,00
3 Amrizal, ST 18.194.025,00
4 Bambang Tri Jaya, ST 28.748.149,00
5 Yuskardi, SST 42.059.430,00
6 Ismon, BRE 44.030.086,00
7 Zuharman, BE 4.682.900,00
8 Munawir, SST 170.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 5
9 N. Riswandi, ST 4.685.808,00
10 Ir. Fredi Irawan, M.Si 8.000.000,00
Jumlah 185.904.217,00
Lampiran Tutup Kas Kimpraswil
No. Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
1 PPTK Herry Susilo, ST 175.000.000,00
2 PPTK Ismunandar 206.925.000,00
3 PPTK Jafery,ST 272.000,00
4 PPTK Elfison Yuliasman, ST 42.366.495,00
5 PPTK Ir. Doni Gusrizal 1.150.000,00
6 PPTK Prinurdin, ST 5.919.500,00
7 PPTK Galinus, Saharuddin & Syamsius 2.672.135,00
8 PPTK Nasirwan 255.000,00
9 PPTK Daswito 2.896.000,00
10 PPTK Erizal 2.690.200,00
11 Setoran Pajak yang buktinya menyusul 4.748.639,00
Jumlah 444.894.969,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 5
Lampiran Tutup Kas Dinkes
SP2D
JUMLAH
NO NO SP2D URAIAN (Rp)
Kegiatan Penyediaan Jasa
4 08999 /SP2D/ 2008 Komunikasi 7.200.000,00
sumber daya air dan listrik
5 09000 /SP2D/ 2008 Belanja surat kabar /majalah 195.000,00
6 09001 /SP2D/ 2008 Belanja jasa Peliharaan dan perizinan 54.641.000,00
kendaraan
Belanja Jasa perbaikan peralatan
7 09002 /SP2D/ 2008 kerja 2.000.000,00
8 09003 /SP2D/ 2008 Belanja Alat Tulis kantor 5.784.125,00
9 09004 /SP2D/ 2008 Belanja cetak dan penggandaan 1.964.300,00
Belanja alat listrik dan elektronik
10 09005 /SP2D/ 2008 lampu 1.547.000,00
pijar, batray , energi
11 09006 /SP2D/ 2008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.451.000,00
12 09007 /SP2D/ 2008 Honorium Pegawai Honor tidak tetap 40.400.000,00
JUMLAH 140.182.425,00
Panjar
JUMLAH
NO TANGGAL URAIAN (Rp)
1 23 Oktober 2008 Rekening Telpon 3.144.694,00
2 23 Oktober 2008 Rekening air 1.265.029,00
3 23 Oktober 2008 Rekening Listrik 1.883.025,00
4 27 Oktober 2008 Biaya kelapangan 3.150.000,00
5 20 Oktober 2008 Operasional Kendaraan 800.000,00
JUMLAH 10.242.748,00
PAJAK
JUMLAH
NO TANGGAL URAIAN (Rp)
1 27 Oktober 2008 PPN 497.729,00
PPh Pasal 22 74.658,00
JUMLAH 572.387,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 5
Lampiran Tutup Kas Setda
No. Uraian Jumlah (Rp)
1 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 6 G 1.310.500,00
2 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 11 G 280.000,00
3 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 10 G 2.100.000,00
4 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 11 G 240.000,00
5 Pemb. By Penggantian pembelian BBM 4.780.000,00
6 Pemb. By Penggantian pembelian Premium 1.229.928,00
7 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 6 G 1.140.000,00
8 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 10 G 2.320.000,00
9 Pemb. By Penggantian pembelian Premium 954.000,00
10 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 11 G 810.000,00
11 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 6 G 1.420.000,00
12 Pemb. By Penggantian pembelian Premium 424.000,00
13 Pemb. By Penggantian pembelian Premium 1.347.000,00
14 Pemb. By Penggantian pembelian Premium 590.000,00
15 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA.12 G 1.700.000,00
16 Pemb. By Penggantian pembelian Premium 150.000,00
17 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 10 G 680.000,00
18 Pemb. By makan Tamu Pemda 3.375.000,00
19 Pemb. By service kendaraan dinas BA. 10. G 221.000,00
20 Pemb. By Pembelian Pakaian Dinas Asisten II 1.500.000,00
21 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 6 G 1.295.988,00
22 Pemb. By Iuran Langganan Indovision 239.900,00
23 Pemb. By Iuran Langganan Indovision 289.400,00
Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 10 G 600.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 5
24
25 Pemb. By Tagihan telpon Telkomsel 780.079,00
26 Pemb. Biaya servis kendaraan 850.000,00
27 Pemb. Biaya makan dan minum tamu 2.245.000,00
28 Pemb. Biaya perbaikan dan pengantian Saluran Air 946.000,00
29 Pemb. biaya Tagihan PDAM bulan September 3.696.800,00
30 Pemb. Biaya servis kendaraan 215.000,00
31 Pemb. biaya servis kendaraan 415.000,00
32 Pemb. Biaya servis kendaraan dinas BA 19 G 97.000,00
33 Pemb. Biaya servis kendaraan Dinas Pool Pemda 725.000,00
34 Pemb. Biaya pembuatan baju dinas Asisten III 4.150.000,00
35 Pemb. Biaya pembuatan baju dinas Asisten I 3.000.000,00
36 Pemb. Biaya penggantian BBM/ Premium BA 19 G 320.000,00
37 Pemb. Biaya pembuatan baju dinas Sekda 4.150.000,00
38 Pemb. Biaya Pembuatan baju Dinas Asisten II 3.000.000,00
39 Pemb. Biaya makan dan minum tamu 1.700.000,00
40 Pemb. Biaya penggantian pembelian BBM BA 11 G 200.000,00
41 Pemb. Biaya penggantian Suku Cadang BA 11 G 9.970.000,00
42 Pemb. Biaya Servis kendaraan dinas Asisten II 1.500.000,00
43 Pemb. Biaya Tagihan Makan RM Buyung 920.000,00
44 Pemb. Biaya Tagihan Makan RM Buyung 4.395.000,00
45 Pemb. Biaya Tagihan Makan RM Widuri 4.375.000,00
46 Pemb. Biaya Tagihan Telpon Pemda 2.090.273,00
47 Pemb. Biaya suku cadang kendaraan BA. 11 G 200.000,00
48 Pemb. Biaya pembelian perlengkapan Ruang Sekda 1.775.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 5
49 Pemb. Tagihan biaya warta Undangan-undangan 486.000,00
50 Pemb. Biaya makan acara buka puasa 2.500.000,00
51 Pemb. Biaya makan acara buka puasa 4.700.000,00
52 Pemb. Biaya persiapan tempat 950.000,00
53 Pemb. Biaya service AC 810.000,00
54 Pemb. Biaya tagihan PLN 6.420.240,00
55 Pemb. By Iuran Langganan Indovision 578.800,00
56 Pemb. By pembelian Materai 210.000,00
57 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA.11 G 660.000,00
58 Pemb. By pembelian Materai 210.000,00
59 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA.6 G 513.098,00
60 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 12 G 826.026,00
61 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 11 G 500.000,00
62 Pemb. By Penggantian suku cadang kendaraan 359.000,00
63 Pemb. By Iuran Langganan Indovision 479.800,00
64 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 19 G 2.404.000,00
65 Pemb. By Penggantian pembelian Premium 150.000,00
66 Pemb. By Penggantian suku cadang kendaraan 425.000,00
67 Pemb. Biaya makan dan minum tamu 4.500.000,00
68 Pemb. Biaya makan dan minum tamu 3.000.000,00
69 Pemb. Biaya makan dan minum tamu 2.275.000,00
70 Pemb. Biaya makan dan minum tamu 2.925.000,00
71 Pemb. Biaya makan dan minum tamu 4.500.000,00
72 Pemb. Biaya makan dan minum tamu 1.500.000,00
73 Pemb. Biaya makan dan minum tamu dari FKPPI 3.350.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 5
74 Pemb. Biaya makan dan minum tamu 2.000.000,00
75 Pemb. Biaya makan dan minum tamu dari Propinsi 4.500.000,00
76 Pemb. Biaya Snack kebutuhan tamu dari Propinsi 1.500.000,00
77 Pemb. Biaya Aqua kebutuhan tamu dari Propinsi 675.000,00
78 Pemb. By Penggantian suku cadang kendaraan BA. 6 G 4.465.000,00
79 Pemb. By Penggantian suku cadang kendaraan BA. 6 G 5.265.000,00
80 Pemb. By Penggantian suku cadang kendaraan BA. 19 G 2.054.500,00
81 Pemb. Biaya Tagihan Telpon Pemda 8.216.367,00
82 Pemb. By Penggantian suku cadang kendaraan BA. 6 G 415.000,00
83 Pemb. By Penggantian suku cadang kendaraan BA. 6 G 13.535.000,00
84 Pemb. By Penggantian suku cadang kendaraan 3.670.000,00
85 Pemb. By Penggantian suku cadang kendaraan BA. 19 G 1.262.000,00
86 Pemb. By pembelian Alat Tulis Kantor 2.000.000,00
87 Pemb. Biaya makan dan minum tamu 1.400.000,00
88 Pemb. Biaya makan dan minum tamu 1.200.000,00
89 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 19 G 270.000,00
90 Pemb. By pembelian peralatan listrik 615.000,00
91 Pemb. By pembelian Ban BA. 19 G 1.520.000,00
92 Pemb. By pembelian Materai 96.000,00
93 Pemb. By pembelian peralatan listrik 17.593.500,00
Jumlah 1 198.196.199,00
1 Pemb. By pembelian Makanan kegiatan buka Puasa 4.800.000,00
2 Pemb. By pembelian Pabukoaan kegiatan buka Puasa 3.600.000,00
3 Pemb. By pembelian Makanan kegiatan buka Puasa 4.500.000,00
4 Pemb. By pembelian Makanan kegiatan buka Puasa 4.200.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 5
5 Pemb. By pembelian Makanan kegiatan buka Puasa 4.500.000,00
6 Pemb. By pembelian Makanan tagihan RM Buyung 3.047.000,00
7 Pemb. By pembelian Makanan tagihan RM Buyung 1.841.500,00
8 Pemb. By pembelian Makanan tagihan RM Buyung 3.758.500,00
9 Pemb. By pembelian Makanan tagihan RM Buyung 2.512.000,00
10 Pemb. By pembelian Makanan kegiatan buka Puasa 4.950.000,00
11 Pemb. By pembelian Makanan kegiatan buka Puasa 4.500.000,00
12 Pemb. By pembelian Makanan kegiatan buka Puasa 3.750.000,00
13 Pemb. By pembelian Makanan kegiatan buka Puasa 4.500.000,00
14 Pemb. By pembelian Makanan kegiatan buka Puasa 4.800.000,00
15 Pemb. By pembelian bahan bangunan 1.635.000,00
16 Pemb. By pembelian bahan bangunan 2.465.000,00
17 Pemb. By perbaikan jaringan Air Minum 1.100.000,00
18 Pemb. By upah perbaikan jaringan Air Minum 750.000,00
19 Pemb. By pembelian snack kebutuhan Tamu 1.200.000,00
20 Pemb. By pembelian makan kebutuhan Tamu 1.500.000,00
21 Pemb. By pembelian makan kebutuhan Tamu 4.500.000,00
22 Pemb. By pembelian aqua kebutuhan Tamu 1.125.000,00
23 Pemb. By pembelian makan kebutuhan Tamu 2.000.000,00
24 Pemb. By pembelian aqua kebutuhan Tamu 375.000,00
25 Pemb. By pembelian makan kebutuhan Tamu 4.000.000,00
26 Pemb. By pembelian snack kebutuhan Tamu 1.800.000,00
27 Pemb. By pembelian bahan bangunan 4.652.000,00
28 Pemb. By pembelian bahan bangunan 4.365.000,00
29 Pemb. By upah perbaikan rumah dinas 4.000.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 5
30 Pemb. By pembelian makan kegiatan buka puasa 3.900.000,00
31 Pemb. By pembelian makan kegiatan buka puasa 4.800.000,00
32 Pemb. By pembelian konsumsi kegiatan buka puasa 4.950.000,00
33 Pemb. By pembelian makan kegiatan buka puasa 4.950.000,00
34 Pemb. By pembelian konsumsi kegiatan buka puasa 4.800.000,00
35 Pemb. By Penggantian pembelian Premium BA. 10 G 260.760,00
36 Pemb. By pembelian konsumsi Tamu Pemda 573.000,00
37 Pemb. By pembelian Pabukoaan kegiatan buka puasa 1.000.000,00
38 Pemb. By pembelian konsumsi kegiatan buka puasa 3.000.000,00
39 Pemb. By pembelian makan kebutuhan Tamu 3.000.000,00
40 Pemb. By pembelian makan kebutuhan Tamu 4.000.000,00
41 Pemb. By pembelian makan kebutuhan Tamu 3.500.000,00
42 Pemb. By pembelian makan kebutuhan Tamu 3.000.000,00
43 Pemb. By pembelian Snack dan aqua kebutuhan Tamu 3.087.500,00
44 Pemb. By pembelian Snack dan aqua kebutuhan Tamu 2.437.500,00
45 Pemb. By pembelian aqua kebutuhan Tamu 1.102.500,00
46 Pemb. By pembelian Snack kebutuhan Tamu 2.500.000,00
47 Pemb. By pembelian makan kebutuhan Tamu 4.125.000,00
48 Pemb. By pembelian tagihan makan RM Panantian 4.500.000,00
49 Pemb. By sewa penginapan Tamu Pemda 3.029.950,00
50 Pemb. By pembelian peralatan komputer 700.000,00
51 Pemb. By pembelian makan tamu Pemda 1.800.000,00
52 Pemb. By sewa rental Kendaraan kebutuhan Tamu 1.200.000,00
53 Pemb. By pemasangan Instalasi Speedy 56.000,00
54 Pemb. By pembelian makan kebutuhan Tamu 750.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 5
55 Pemb. By pembelian makan kebutuhan Tamu 2.400.000,00
56 Pemb. By tagihan rekening Air minum 3.435.250,00
57 Pemb. By pembelian makan kebutuhan Tamu 2.800.000,00
58 Pemb. By penggantian suku cadang kendaraan BA. 6 G 4.105.000,00
59 Pemb. By pembelian tagihan pembelian Aqua 920.000,00
60 Pemb. By pembelian tagihan pembelian Aqua 1.230.000,00
61 Pemb. By pembelian tagihan Makan RM Widury 4.281.000,00
62 Pemb. By pembelian tagihan pembelian Aqua 1.256.000,00
63 Pemb. By penggantian suku cadang kendaraan BA. 6 1 G 1.630.000,00
64 Pemb. By penggantian suku cadang kendaraan BA. 70 G 2.330.000,00
65 Pemb. By tagihan biaya Foto copy pd Widury 3.481.750,00
66 Pemb. By makan buka puasa bersama 1.700.000,00
67 Pemb. By makan kebutuhan Tamu Pemda 2.200.000,00
68 Pemb. By makan kebutuhan Rapat Dinas Pemda 4.500.000,00
69 Pemb. By makan kebutuhan Rapat Dinas Pemda 3.085.000,00
70 Pemb. By pembelian alat tulis kantor 3.740.000,00
71 Pemb. By penggantian suku cadang kendaraan BA. 19 G 1.975.000,00
Jumlah 2 202.817.210,00
1 SPPD an beberapa karyawan 61.175.000,00
Jumlah 3 61.175.000,00
1 SPPD an bebera karyawan 39.625.000,00
2 Pemb. By penggantian suku cadang kendaraan 61.794.180,00
Jumlah 4 101.419.180,00
1 Pemb. By makan Rapat 4.125.000,00
2 Pemb. By pembelian Snack kebutuhan Tamu 1.375.000,00
3 Pemb. By pembelian aqua kebutuhan Tamu 1.125.000,00
4 Pemb. By penggantian pembelian Jas Asisten III 2.850.000,00
5 Pemb. Penggantian pembelian Jas Asisten I,II,III 8.550.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 5
6 Pemb. By pembelian Materai 48.000,00
7 Pemb. By pembelian Materai 48.000,00
8 Pemb. By pembelian Materai 48.000,00
9 Pemb. By penggantian pembelian BBM 120.000,00
10 Pemb. By makan Tamu pemda 2.100.000,00
11 Pemb. By makan Rapat 1.042.000,00
12 Pemb. By makan Harian Pegawai 1.108.000,00
13 Pemb. By makan Harian Pegawai 2.444.500,00
14 Pemb. By makan Harian Pegawai 655.000,00
15 Pemb. By makan Harian Pegawai 2.890.000,00
16 Pemb. By Penggantian pembelian BBM 100.000,00
17 Pemb. By sewa Kendaraan 1.000.000,00
18 Pemb. By service Kendaraan dinas 250.000,00
19 Pemb. By Transportasi kepada Drs. Syahlaludin 2.055.000,00
20 Pemb. By sewa Kendaraan 750.000,00
21 Pemb. By Penggantian pembelian BBM 240.000,00
22 Pemb. By penggantian Suku Cadang Kendaraan 4.150.000,00
23 Pemb. By penggantian Suku Cadang Kendaraan 4.400.000,00
24 Pemb. By service dan tambah Vreon AC 1.500.000,00
25 Pemb. By makan Tamu Pemda 650.000,00
26 Pemb. By sewa Kendaraan 3.000.000,00
27 Pemb. By service Kendaraan dinas 465.000,00
28 Pemb. By makan Tamu pemda 200.000,00
29 Pemb. By pembelian Alat Tulis Kantor 2.900.000,00
30 Pemb. By makan Harian Pegawai 1.032.000,00
31 Pemb. By makan Harian Pegawai 1.766.000,00
32 Pemb. By makan Rapat 1.028.000,00
33 Pemb. By makan Tamu pemda 1.601.500,00
34 Pemb. By makan Harian Pegawai 782.000,00
35 Pemb. By pembelian peralatan Listrik 3.272.500,00
36 Pemb. By upah perbaikan Peralatan Listrik 1.000.000,00
37 Pemb. By pembelian peralatan Listrik 3.290.000,00
38 Pemb. By pembelian peralatan Listrik 2.250.000,00
39 Pemb. By sewa Kendaraan 250.000,00
40 Pemb. By makan Tamu pemda 2.275.000,00
41 Pemb. By penggantian pembelian BBM 2.519.078,00
42 Pemb. By penggantian Suku Cadang Kendaraan 1.725.000,00
43 Pemb. By penggantian Suku Cadang Kendaraan 1.980.000,00
44 Pemb. By penggantian Suku Cadang Kendaraan 990.000,00
45 Pemb. By sewa Kendaraan 1.650.000,00
46 Pemb. By penggantian Suku Cadang Kendaraan 623.000,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Lampiran 5
47 Pemb. By tagihan Rekening Air PDAM 3.801.800,00
48 Pemb. By sewa Kendaraan 1.850.000,00
49 Pemb. By penggantian Suku Cadang Kendaraan 2.610.000,00
50 Pemb. By service Kendaraan dinas 1.300.000,00
51 Pemb. By pembelian materai 150.000,00
52 Pemb. By pembelian materai 96.000,00
53 Pemb. By pembelian materai 240.000,00
54 Pemb. By pembelian materai 60.000,00
55 Pemb. By pembelian materai 60.000,00
56 Pemb. By pembelian materai 96.000,00
57 Pemb. By pembelian materai 198.000,00
Jumlah 5 88.684.378,00
1 Pemb. By pembeliaan peralatan Kebersihan 336.000,00
2 Pemb. By Foto Copy 27.722.624,00
3 Pemb. By pembeliaan peralatan Kebersihan 1.675.500,00
4 Pemb. By pembeliaan peralatan Kebersihan 1.200.000,00
5 Pemb. By pembeliaan peralatan Kebersihan 1.490.000,00
6 Pemb. By pembeliaan peralatan Kebersihan 2.401.000,00
7 Pemb. By pembelian Materai 1.980.000,00
8 Pemb. By sewa kendaraan 500.000,00
9 Pemb. By sewa kendaraan 300.000,00
10 Pemb. By sewa kendaraan 300.000,00
11 Pemb. By sewa kendaraan 250.000,00
12 Pemb. By sewa kendaraan 352.500,00
13 Pemb. By sewa kendaraan 500.000,00
14 Pemb. By pembelian Materai 99.000,00
15 Pemb. By sewa kendaraan 500.000,00
Jumlah 6 39.606.624,00
Total SPPD an.beberapa karyawan 160.330.000,00
TOTAL 1 s/d 6 852.228.591,00
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMBAR
Related docs
