Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

PEMANFAATAN LAHAN BERBASIS RENCANA TATA RUANG by umsymums35

VIEWS: 2,164 PAGES: 12

									PEMANFAATAN LAHAN BERBASIS RENCANA TATA RUANG SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN RUANG HIDUP YANG NYAMAN, PRODUKTIF, DAN BERKELANJUTAN
1)

Oleh: Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc.
2)

I.

PENDAHULUAN Lahan merupakan sumber daya

pembangunan yang memiliki karakteristik unik, yakni (i) sediaan/luas relatif tetap karena perubahan luas akibat proses alami (sedimentasi) dan proses artifisial (reklamasi) sangat kecil; (ii) memiliki sifat fisik (jenis batuan, kandungan mineral, topografi, dsb.) dengan kesesuaian dalam menampung

kegiatan masyarakat yang cenderung spesifik. Oleh karena itu lahan perlu diarahkan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan yang paling sesuai dengan sifat fisiknya serta dikelola agar mampu menampung kegiatan masyarakat yang terus berkembang. Perkembangan kegiatan masyarakat yang membutuhkan lahan sebagai wadahnya meningkat dengan sangat cepat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya terjadi persaingan pemanfaatan lahan, terutama pada kawasan-kawasan yang telah berkembang di mana sediaan lahan relatif sudah sangat terbatas. Agar kegiatan masyarakat dapat berlangsung secara efisien dan dapat menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan alokasi lahan dengan mempertimbangkan aspek kegiatan masyarakat (antara lain intensitas, produktivitas, pertumbuhan) dan aspek sediaan lahan (antara lain sifat fisik, lokasi, luas). Dalam rangka efisiensi alokasi pemanfaatan lahan, diperlukan rencana yang merangkum kebutuhan seluruh sektor kegiatan masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupun kegiatan di masa mendatang. Rencana tata ruang merupakan bentuk rencana
1

Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional “Save Our Land” for The Better Environment, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 10 Desember 2005 Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum

2

1

yang telah mempertimbangkan kepentingan berbagai sektor kegiatan masyarakat dalam mengalokasikan lahan/ruang beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya (bersifat komprehensif). Rencana tata ruang merupakan pedoman pemanfaatan ruang/lahan oleh sektor sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

II.

ISU PEMANFAATAN LAHAN DALAM PERSPEKSTIF PENATAAN RUANG Dalam perspektif ekonomi, tujuan utama dari pemanfaatan lahan adalah untuk mendapatkan nilai tambah tertinggi dari kegiatan yang diselenggarakan di atas lahan. Namun harus disadari bahwa kegiatan tersebut memiliki keterkaitan baik dengan kegiatan lainnya maupun dengan lingkungan hidup dan aspek sosial budaya masyarakat. Dapat dipahami apabila penyelenggaraan sebuah kegiatan dapat menimbulkan berbagai dampak yang perlu diantisipasi dengan pengaturan

pemanfaatan lahan. Beberapa isu-isu pemanfaatan lahan yang relevan untuk disampaikan di sini antara lain adalah sebagai berikut:

A.

Pemanfaatan Lahan yang Kurang Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Perhatian terhadap daya dukung lingkungan merupakan kunci bagi perwujudan ruang hidup yang nyaman dan berkelanjutan. Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang berkembang di dalamnya, dilihat dari

ketersediaan sumber daya alam dan buatan yang dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan yang ada, serta kemampuan lingkungan dalam

mentolerir dampak negatif yang ditimbulkan. Perhatian terhadap daya dukung lahan seyogyanya tidak terbatas pada lokasi di mana sebuah kegiatan berlangsung, namun harus mencakup wilayah yang lebih luas dalam satu ekosistem. Dengan demikian, keseimbangan ekologis yang terwujud juga tidak bersifat lokal, namun merupakan keseimbangan dalam satu ekosistem.

2

Tidak dapat dipungkiri saat ini masih dijumpai pemanfaatan lahan yang kurang

memperhatikan daya dukung lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang masih kita hadapi air seperti baku, semakin baik air

berkurangnya

sumber

permukaan maupun air bawah tanah terutama di kawasan perkotaan besar dan metropolitan. Di samping itu, tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh di kawasan perkotaan mencerminkan pengembangan kawasan perkotaan yang melampaui daya dukung lingkungan untuk memberikan kehidupan yang sejahtera kepada masyarakat. Permasalahan banjir yang frekuensi dan cakupannya meningkat juga disebabkan oleh maraknya pemanfaatan lahan di kawasan resapan air tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kawasan yang lebih luas. Terkait daya dukung lingkungan, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan lahan: a. Ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dikembangkan. Dalam konteks ini ketersediaan tersebut harus diperhitungkan secara cermat, agar pemanfaatan sumber daya alam dapat dijaga pada tingkat yang memungkinkan upaya pelestariannya. b. Jenis kegiatan yang akan dikembangkan harus sesuai dengan karakteristik geomorfologis lokasi (jenis tanah, kemiringan, struktur batuan). Hal ini dimaksudkan agar lahan dapat didorong untuk dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan sifat fisiknya. c. Intensitas kegiatan yang akan dikembangkan dilihat dari luas lahan yang dibutuhkan dan skala produksi yang ditetapkan. Hal ini sangat terkait dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya alam dan sumber daya buatan sebagaimana telah disampaikan di atas. Intensitas kegiatan yang tinggi akan membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar yang mungkin tidak sesuai dengan ketersediaannya. d. Dampak yang mungkin timbul dari kegiatan yang akan dikembangkan terhadap lingkungan sekitar dan kawasan lain dalam satu ekosistem, baik dampak lingkungan maupun dampak sosial. Hal ini dimaksudkan agar

3

pengelola kagiatan yang memanfaatkan lahan dapat menyusun langkahlangkah antisipasi untuk meminimalkan dampak yang timbul. e. Alternatif metoda penanganan dampak yang tersedia untuk memastikan bahwa dampak yang mungkin timbul oleh kegiatan yang akan dikembangkan dapat diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya masyarakat.

B.

Konversi Pemanfaatan Lahan yang Tidak Terkontrol Konversi pemanfaatan lahan dari satu jenis pemanfaatan menjadi pemanfaatan lainnya perlu diperhatikan secara khusus. Beberapa isu penting yang kita hadapi saat ini antara lain adalah: a. Konversi lahan-lahan berfungsi lindung menjadi lahan budidaya yang berakibat pada menurunnya kemampuan kawasan dalam melindungi kekayaan plasma nuftah dan menurunnya keseimbangan tata air wilayah. b. Konversi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian secara nasional telah mencapai 35.000 hektar per tahun. Khusus untuk lahan pertanian beririgasi di Pulau Jawa, laju alih fungsinya telah mencapai 13.400 hektar per tahun yang tentunya disamping mengancam ketahanan pangan nasional, juga dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. c. Konversi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan menjadi lahan terbangun telah menurunkan kualitas lingkungan kawasan perkotaan.

4

Permasalahan tersebut di atas terjadi akibat dari kurangnya perhatian terhadap kepentingan yang lebih luas. Untuk mengatasinya diperlukan perangkat

pengendalian yang mempu mengarahkan agar pemanfaatan lahan tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

C.

Pengaturan Pemanfaatan Lahan yang Tidak Efisien Dalam perspektif penataan ruang, pemanfaatan lahan perlu diatur agar secara keseluruhan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat sekaligus menekan eksternalitas yang mungkin timbul. Dalam perspektif ini, pengaturan pemanfaatan lahan dimaksudkan untuk membentuk struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang yang efisien, untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Namun demikian, kawasan perkotaan saat ini menghadapi permasalahan kemacetan yang

diakibatkan oleh pengaturan fungsi ruang yang tidak efisien, antara lain pengembangan

kawasan perumahan yang jauh dari kawasan tempat kerja serta ekonomi pengembangan dan pusat

pelayanan

sosial-budaya

masyarakat yang terkonsentrasi. Inefisiensi pengaturan pemanfaatan lahan tersebut mengakibatkan tingginya intensitas pergerakan masyarakat yang tidak diimbangi dengan tingkat pelayanan transportasi yang memadai. Kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan besar dan metropolitan telah sampai pada taraf menurunkan produktivitas masyarakat dan menghambat arus barang dan jasa yang pada gilirannya menurunkan daya saing produk nasional.

III. RENCANA TATA RUANG SEBAGAI DASAR PEMANFAATAN LAHAN Sebagaimana telah disampaikan di atas, rencana tata ruang merupakan dasar bagi pemanfaatan ruang/lahan. Rencana tata ruang adalah produk rencana yang berisi rencana pengembangan struktur ruang dan rencana pola pemanfaatan ruang yang hendak dicapai pada akhir tahun perencanaan. Struktur ruang dibentuk oleh sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana yang mencakup sistem jaringan transportasi (darat, laut, udara), sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan pola pemanfaatan

5

ruang adalah gambaran alokasi ruang untuk berbagai jenis pemanfaatan lahan yang direncanakan. Secara lebih rinci, muatan rencana tata ruang dapat disampaikan sebagai berikut: a. Identifikasi pusat-pusat koleksi dan distribusi yang diarahkan sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan wilayah. Pusat-pusat tersebut merupakan orientasi bagi berbagai kegiatan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, mendapatkan input produksi, maupun memasarkan produk-produk yang dihasilkan. b. Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana, mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Sistem jaringan tersebut direncanakan secara berhirarki menurut tingkatan perencanaan. Sebagai contoh, dalam RTRWN direncanakan sistem jaringan jalan nasional, dalam RTRWP direncanakan sistem jaringan jalan provinsi, dalam RTRW Kabupaten direncanakan sistem jaringan jalan kabupaten, sedangkan dalam RTRW Kota direncanakan sistem jaringan jalan kota (sistem sekunder). Sistem jaringan yang direncanakan pada tingkat perencanaan yang berbeda-beda tersebut memiliki sifat komplementer dalam membentuk sistem jaringan wilayah yang utuh. c. Penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai kegiatan masyarakat, baik saat ini maupun di masa yang akan datang, dengan memperhatikan upaya pelestarian (konservasi dan preservasi) lingkungan. d. Kriteria penetapan dan pola pengelolaan kawasan budidaya. Kriteria penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk menetapkan lokasi dari berbagai peruntukan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan keselarasan antar kagiatan dan kepentingan pelestarian lingkungan. Sedangkan pola pengelolaan berisi garis besar tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam mengelola kawasan budidaya. e. Identifikasi kawasan-kawasan strategis dipandang dari sudut pandang ekonomi, lingkungan, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Kawasan strategis

merupakan kawasan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. f. Identifikasi sektor unggulan yang diprediksi mampu menjadi pendorong utama (prime mover) pengembangan wilayah. Dalam implementasi rencana, perhatian terhadap pengembangan sektor unggulan dapat mendorong tumbuhnya kompetensi wilayah perencanaan yang bersifat unik.

6

Muatan rencana sebagaimana disampaikan di atas merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berinvestasi. Sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah menggunakan rencana tata ruang sebagai dasar dalam menerbitkan ijin-ijin pemanfaatan ruang seperti ijin lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Ijin Pemanfaatan Bangunan (IPB). Sedangkan bagi masyakat, rencana tata ruang merupakan pedoman dalam menetapkan lokasi dan besaran investasi. Rencana tata ruang disusun dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian penerapan rencana tata ruang secara konsisten akan meminimalkan konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Di samping itu pelaksanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang akan menciptakan keterpaduan lintas sektor dan lintas wilayah.

IV. ASPEK PENGENDALIAN PEMANFAATAN LAHAN Rencana tata ruang yang berkualitas merupakan prasyarat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Namun demikian rencana tata ruang tersebut harus dibarengi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas dan konsisten untuk menjamin agar pemanfaatan ruang/lahan dapat tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Terkait pengendalian, terdapat 3 (tiga) perangkat utama yang harus disiapkan yakni: a. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Fungsi utama dari RDTR adalah sebagai dokumen operasionalisasi rencana tata ruang wilayah. Dengan kedalaman pengaturan yang rinci dan skala peta yang besar, rencana detail dapat dijadikan dasar dalam pemberian ijin dan mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Penyiapan RDTR dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip dasar. Pertama, rencana detail tata ruang harus dapat langsung diterapkan, sehingga kedalaman rencana dan skala petanya harus benar-benar memadai. Kedua, rencana detail tata ruang harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat, untuk itu harus diamanatkan dalam Peraturan Daerah dan secara tegas dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah. Ketiga, rencana detail tata

7

ruang harus memiliki legitimasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga harus disusun dengan pendekatan partisipatif.

b. Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) Peraturan zonasi merupakan dokumen turunan dari RDTR yang berisi ketentuan yang harus diterapkan pada setiap zona peruntukan. Dalam peraturan zonasi dimuat hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan ruang, termasuk pengaturan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, penyediaan ruang terbuka hijau publik, dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan

berkelanjutan. Peraturan zonasi tersebut bersama dengan RDTR menjadi bagian ketentuan perizinan pemanfaatan ruang yang harus dipatuhi oleh pemanfaat ruang.

c. Mekanisme Insentif-Disinsentif Pemberian insentif kepada pemanfaat ruang dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Sebaliknya, penerapan perangkat disinsentif dimaksudkan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang menyimpang dari ketentuan rencana tata ruang. Contoh bentuk insentif adalah penyediaan prasarana dan sarana lingkungan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan yang diarahkan untuk berkembang di suatu lokasi. Sedangkan disinsentif untuk mengurangi pertumbuhan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi atau ketidak-tersediaan prasarana dan sarana. Penetapan perangkat insentif dan disinsentif harus memperhatikan unsur keadilan dalam penerapannya. Perangkat insentif dan disinsentif yang ditetapkan juga harus sesuai dengan kemampuan pembiayaan pemerintah, sehingga dimungkinkan pemberian insentif tertentu, misalnya izin bangunan lebih tinggi bagi yang bersedia membangun ruang terbuka hijau publik maupun yang membebaskan daerah tertentu untuk resapan air. Pengendalian pemanfaatan ruang bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan hak dan kewajiban masyarakat. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996. Hal ini dipertegas dalam rumusan naskah RUU Penataan Ruang yang disusun untuk menggantikan UU No.24 Tahun

8

1992 Tentang Penataan Ruang. Beberapa pokok pengaturan terkait peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: a. Menyampaikan laporan kepada pemerintah tentang adanya pelanggaran terhadap rencana tata ruang. b. Mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang atas pembangunan di wilayahnya yang bertentangan dengan rencana tata ruang. c. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Peran aktif masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang/lahan saat ini dirasakan sebagai suatu kebutuhan untuk mengefektifkan upaya pencapaian tujuan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

V.

TANTANGAN KE DEPAN : REFORMASI BIDANG PENATAAN RUANG Adanya permasalahan terkait pemanfaatan lahan sebagaimana diuraikan di atas mencerminkan penyelenggaraan penataan ruang sejauh ini belum mampu sepenuhnya memenuhi harapan terwujudnya ruang wilayah yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang sistematis yang diharapkan mampu mengefektifkan penyelenggaraan penataan ruang, termasuk dalam pengaturan pemanfaatan lahan agar sesuai dengan rencana tata ruang. Beberapa langkah penting yang saat ini tengah dilaksanakan antara lain adalah: a. Revisi Undang-undang Tentang Penataan Ruang Upaya ini dimaksudkan untuk memberikan payung hukum yang lebih jelas bagi penyelenggaraan penataan ruang. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang yang dirasakan tidak tegas dalam memberikan arahan bagi penyelenggaraan direvisi sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan pedoman oleh para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Beberapa ketentuan yang mengalami perubahan signifikan antara lain adalah (i) pengaturan sanksi, (ii) peraturan zonasi sebagai piranti izin, (iii) mekanisme insentif-disinsentif, (iv) ruang terbuka hijau publik, (v) standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, (vi) pengawasan penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah maupun

9

masyarakat, (vii) kejelasan hirarki fungsional antar rencana tata ruang, dan (viii) kejelasan struktur ruang seperti pada kawasan metropolitan dan agropolitan. b. Penyiapan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) bidang penataan ruang Pelaksanaan ketentuan undang-undang membutuhkan berbagai peraturan

pelaksanaan, standar, pedoman, dan manual yang bersifat operasional. Kurangnya NSPM bidang penataan ruang selama ini telah disadari sebagai satu kelemahan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Untuk itu pemerintah berkomitmen untuk terus menerus memperluas dan mempertajam penyiapan NSPM yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. NSPM perencanaan tata ruang ditujukan untuk menjamin produk rencana tata ruang yang berkualitas, yang disusun dengan berdasarkan pada daya dukung lingkungan, kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana, dan kebutuhan pengembangan kegiatan masyarakat yang terus berkembang, serta melalui proses partisipatif memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. NSPM pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengarahkan perumusan program, pentahapan pelaksanaan program, dan pembiayaan program, beserta

implementasinya agar dapat saling bersinergi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Aspek koordinasi antar instansi sektoral, kerjasama antar-daerah, dan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat diberi perhatian khusus di dalam NSPM pemanfaatan ruang. NSPM pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi upaya-upaya yang dibutuhkan untuk menjamin agar pemanfaatan ruang tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. c. Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang Dengan adanya undang-undang penataan ruang dan NSPM bidang penataan ruang maka penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan proses yang memiliki landasan hukum. Berbagai ketentuan dalam undang-undang dan NSPM diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa penyelenggaraan proses-proses tersebut akan mendorong terwujudnya ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

10

Agar penyelenggaraan penataan ruang tidak melenceng dari tujuan terwujudnya ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, maka proses-proses yang ada di dalamnya perlu diawasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang dan NSPM bidang penataan ruang. Perspektif ini merupakan pola pikir yang menegaskan bahwa penataan ruang bukan sekedar proses untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam memanfaatkan ruang, tetapi juga merupakan sebuah proses yang harus diawasi masyarakat agar tetap sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. d. Penegakan hukum Hal lain yang dirasakan perlu untuk dipertegas dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah penegakan hukum. Dalam konteks ini, terhadap semua tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku harus dilakukan upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang selama ini tidak mendapatkan tindakan yang proporsional, sehingga terus berlangsung dan cenderung meningkat. Terkait pemanfaatan lahan, dalam RUU Penataan Ruang telah dirumuskan ketentuan bahwa pelanggaran terhadap rencana tata ruang merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Disamping itu, untuk mengefektifkan proses penegakan hukum dirumuskan pula ketentuan mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang. Efektivitas langkah-langkah “reformasi” tersebut di atas memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Hal ini mengingat bahwa langkah-langkah tersebut dirasakan sebagai kebutuhan dalam mengefektifkan penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

11

VI. Penutup

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kebutuhan lahan untuk menampung berbagai aktivitas masyarakat yang terus berkembang diperlukan upaya efisiensi pemanfaatan lahan melalui pengaturan alokasi berdasarkan rencana tata ruang. 2. Rencana tata ruang yang berkualitas merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas. Hal ini perlu dibarengi dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas dan konsisten untuk menjamin agar pemanfaatan ruang tetap sesuai dengan rencana tata ruang. 3. Dalam rangka pengendalian perlu dikembangan perangkat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), peraturan zonasi (zoning regulation), dan mekanisme insentifdisinsentif. 4. Rencana tata ruang, dan proses penataan ruang secara keseluruhan, sejauh ini belum mampu sepenuhnya memenuhi harapan terwujudnya ruang wilayah yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukan oleh masih adanya permasalahan terkait pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, konversi pemanfaatan lahan yang tidak terkendali, dan inefisiensi pengaturan fungsi ruang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang sistematis yang diharapkan mampu mengefektifkan penyelenggaraan penataan ruang, termasuk dalam pengaturan pemanfaatan lahan. 5. Dalam upaya mengefektifkan penyelenggaraan penataan ruang, diperlukan “reformasi” bidang penataan ruang yang antara lain mencakup revisi UU No. 24 Tentang Penataan Ruang, penyiapan NSPM bidang penataan ruang, pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Upaya-upaya tersebut memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

12


								
To top