Get documents about "BANTUAN SOSIAL BERTEMPAT TINGGAL BAGI KORBAN BENCANA GEMPA BUMI
Document Sample
-1-
SALINAN yang terkena bencana, meskipun tidak
PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA mempunyai tempat tinggalnya sendiri,
BADAN REHABILITASI DAN perlu dibantu agar mampu untuk
REKONSTRUKSI WILAYAH DAN mengupayakan tempat tinggalnya sendiri;
KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI
d. bahwa kepentingan korban untuk
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
memperoleh tempat tinggal kembali dan
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA pemanfaatan bantuan secara
UTARA
keberlanjutan hanya bisa terjadi apabila
korban aktif berpartisipasi dalam proses
Nomor : 21 /PER/BP-BRR/V/2006
pembangunan dan pelaksanaan
pembangunan perumahan dan
TENTANG
permukiman dilaksanakan secara terpadu
dengan sektor lain terutama dengan
BANTUAN SOSIAL BERTEMPAT sektor yang memberdayakan
TINGGAL perekonomian lokal;
BAGI KORBAN BENCANA GEMPA e. bahwa anggaran negara dan dana
BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI bantuan yang tersedia terbatas dan harus
YANG TIDAK MEMILIKI RUMAH digunakan secara akuntabel, optimal dan
DAN HAK ATAS TANAH transparan untuk memulihkan kembali
DI PROVINSI NANGGROE ACEH kehidupan dan penghidupan korban di
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN wilayah bencana;
NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA f. bahwa penggunaan dana yang terbatas
untuk mencapai hasil guna yang optimal
KEPALA BADAN PELAKSANA memerlukan kerjasama dukungan dari
semua pihak;
Menimbang : g. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d,
a. bahwa upaya untuk merumahkan dan e, danf, perlu ditetapkan Peraturan Badan
memukimkan kembali semua korban Pelaksana tentang Bantuan Sosial untuk
bencana yang kehilangan tempat tinggal Bertempat Tinggal Bagi Korban Gempa
merupakan kebutuhan mendesak dan Bumi dan Gelombang Tsunami Yang
penting untuk pemulihan kehidupan dan Tidak memiliki Rumah dan Hak Atas
penghidupan kembali masyarakat korban Tanah Di Provinsi Nanggroe Aceh
bencana; Darussalam Dan Kepulauan Nias
b. bahwa diantara korban yang kehilangan Provinsi Sumatera Utara.
tempat tinggal akibat bencana terdapat
sejumlah korban yang tidak memiliki
rumah ataupun hak atas tanah sebelum Mengingat:
bencana; 1. Undang-undang Republik Indonesia
c. bahwa korban sebagai pemukim yang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
menetap, berkehidupan dan Perumahan dan Permukiman
berpenghidupan serta tinggal di daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 23,
-2-
Tambahan Lembaran Negara dan Kepulauan Nias Provinsi
Republik Indonesia Nomor 3469); Sumatera Utara menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik
2. Undang-undang Republik Indonesia
Indonesia Tahun 2005 Nomor 111,
Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Republik Indonesia Nomor 4550);
Nomor 115, Tambahan Lembaran 8. Peraturan Presiden Republik
Negara Republik Indonesia Nomor Indonesia Nomor 30 Tahun 2005
3501); tentang Rencana Induk Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Wilayah dan
3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kehidupan Masyarakat Provinsi
Pengelolaan Lingkungan Hidup; Nanggroe Aceh Darussalam dan
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
4. Undang-undang Republik Indonesia Utara;
Nomor 17 Tahun 2003 tentang
9. Peraturan Presiden Republik
Keuangan Negara (Lembaran
Indonesia Nomor 34 tahun 2005
Negara Republik Indonesia Tahun
tentang Susunan Organisasi dan
2003 Nomor 47, Tambahan
Tata Kerja serta Hak Keuangan
Lembaran Negara Republik
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Indonesia Nomor 4286);
Wilayah dan Kehidupan Masyarakat
5. Undang-undang Republik Indonesia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 1 Tahun 2004 tentang dan Kepulauan Nias Provinsi
Perbendaharaan Negara (Lembaran Sumatera Utara.
Negara Republik Indonesia Tahun
10. Peraturan Presiden Republik
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 70 Tahun 2005
Negara Republik Indonesia Nomor
tentang Perubahan Ketiga Atas
4355);
Keputusan Presiden Nomor 80
6. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Pedoman
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan
Pemeriksaan Pengelolaan dan Barang/Jasa Pemerintah;
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
MEMUTUSKAN:
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara
Menetapkan:
Republik Indonesia Nomor 4400);
PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA
7. Undang-undang Republik Indonesia TENTANG BANTUAN SOSIAL
Nomor 10 Tahun 2005 tentang BERTEMPAT TINGGAL BAGI KORBAN
Penetapan Peraturan Pemerintah GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI
Pengganti Undang-undang Nomor 2 YANG TIDAK MEMILIKI RUMAH DAN HAK
Tahun 2005 tentang Badan ATAS TANAH DI PROVINSI NANGGROE
Rehabilitasi dan Rekonstruksi ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN
Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
-3-
7. Rumah adalah bangunan yang didirikan
BAB I di atas tanah dan menjadi tempat tinggal
KETENTUAN UMUM korban.
8. Permukiman adalah lingkungan
Pasal 1 perumahan termasuk Prasarana dan
Pengertian Sarana Dasar serta ruang terbuka hijau
(RTH) yang diperlukan untuk
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: kelangsungan kehidupan dan
penghidupan suatu komunitas.
1. Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi NAD-Nias selanjutnya 9. Prasarana dan Sarana Dasar meliputi
disingkat Badan Pelaksana, didefinisikan listrik, jalan, drainase, sanitasi, air bersih,
sesuai dengan peraturan perundang- pembuangan sampah
undangan yang berlaku. 10. Bantuan Sosial Bertempat Tinggal
2. Bencana adalah bencana alam gempa selanjutnya disingkat BSBT adalah
bumi dan gelombang tsunami pada bantuan dana ditujukan untuk korban
tanggal 26 Desember 2004 di wilayah sebagai keluarga yang tidak memiliki
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan rumah dan hak atas tanah.
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
11. Penerima BSBT adalah korban atau
dan gempa bumi lanjutan pada tanggal
anggauta keluarga selaku ahli waris yang
28 Maret 2005 di Kepulauan Nias,
menetap di kawasan bencana, tidak
Provinsi Sumatera Utara mempunyai tanah dan rumah serta
3. Kawasan Bencana atau Wilayah pasca kehilangan tempat tinggal yang
bencana adalah wilayah sebagaimana disewanya akibat bencana.
dimaksud dalam Perpu No. 2 Tahun 12. Rumah Inti Tipe 36 adalah bangunan
2005 tentang Badan Rehabilitasi dan rumah seluas 36 m2 ditambah kamar
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan mandi dan dapur.
Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi 13. Rumah Sewa-Beli adalah rumah yang
Sumatera Utara dapat dimiliki korban setelah pembayaran
sewa dalam jangka waktu tertentu sesuai
4. Korban adalah keluarga yang sebelum dengan kesepakatan antara korban dan
samapai saat terjadi bencananya penyedia rumah.
bertempat tinggal menetap,
berkehidupan dan berpenghidupan di 14. Tempat Tinggal Sewa adalah ruang atau
kawasan bencana dan akibat bencana bangunan rumah layak huni dengan
kehilangan tempat tinggalnya. fasilitas kamar mandi dan dapur yang
diperoleh dengan cara membayar biaya
5. Tanah adalah sebidang tanah tempat sewa secara periodik.
rumah didirikan sebagai tempat tinggal.
15. Dana BSBT adalah uang tabungan tunai
6. Tempat Tinggal adalah tempat hunian yang diberikan kepada Penerima
berupa tanah dan rumah yang digunakan Bantuan melalui lembaga perbankan
oleh korban untuk tinggal, menetap, atau keuangan lainnya untuk membantu
bermukim dan menjalankan korban memperoleh tempat tinggal.
kehidupannya.
-4-
16. Kredit Pemilikan Rumah selanjutnya mendapatkan tempat tinggal, terdiri dari
disingkat KPR adalah fasilitas kredit Pemerintah, Pemerintah Daerah,
pemilikan yang dapat yang disediakan Lembaga Pemberi Bantuan, Lembaga
oleh lembaga perbankan. Swadaya Masyarakat (NGO) dan
Organisasi Nirlaba sejenis, dan Lembaga
17. Pembangunan Berbasis Kemufakatan
Perbankan baik lokal, nasional,
Masyarakat selanjutnya disingkat PBKM
internasional.
adalah pembangunan yang dilakukan
berdasarkan konsensus atau 22. Mitra Pelaksana adalah Lembaga
kesepakatan bersama dengan Swadaya Masyarakat (NGO), Organisasi
masyarakat Penerima Bantuan dalam Profesional, Penyedia Jasa Konsultansi
rangka melakukan pembangunan rumah dan Konstruksi, Pengembang yang
baru atau perbaikan rumah dan menyediakan jasa untuk pekerjaan yang
lingkungan permukimannya. terkait dengan pelaksanaan percepatan
18. Organisasi Masyarakat Korban Bencana, pembangunan perumahan dan
selanjutnya disebut OMKB, adalah permukiman.
sejenis Organisasi Kemasyarakatan yang 23. Mitra Inti adalah korban bencana yang
dibentuk dan beranggotakan para korban berhak menerima BSBT dan baik
di suatu lingkungan komunitas tertentu sebagai perorangan ataupun kelompok
untuk bekerjasama membangun kembali terkait langsung dalam proses
kehidupan dan penghidupan para pelaksanaan pembangunan perumahan
korban. dan permukiman.
19. Komite Percepatan Pembangunan 24. Standar Kelayakan adalah standar
Perumahan dan Permukiman Desa, kualitas perumahan dan permukiman
selanjutnya disebut KP4D, adalah yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana
Lembaga Perwakilan Para Penerima dan harus dijadikan pedoman untuk
Bantuan yang bisa dibentuk oleh OMKB pembangunan perumahan dan
atau dibentuk oleh calon penerima BSBT permukiman oleh semua pihak.
untuk mewakili kepentingan Penerima 25. Penyedia Jasa Konsultansi adalah
Bantuan dalam urusan-urusan yang perusahaan penyedia jasa konsultansi
berkaitan dengan proses pemberian proses pembangunan perumahan dan
BSBT. permukiman termasuk jasa persiapan
20. Sub-komite KP4 adalah bagian dari pemetaan, pengukuran, perencanaan
Komite Percepatan Pembangunan tapak, jasa perencanaan bangunan dan
Perumahan dan Permukiman yang jasa pengawasan pembangunan fisik.
mewakili kepentingan kelompok 26. Penyedia Jasa Pelaksanaan meliputi
penerima jenis bantuan perumahan dan penyedia jasa pemasokan material
permukiman tertentu, yang bisa komponen bangunan (supplier bahan
membentuk federasi pada tingkat wilayah bangunan), jasa pembangunan fisik
administrasi yang lebih tinggi (kontraktor konstruksi), penyedia jasa
(kecamatan, kabupaten/kota, propinsi). tenaga kerja.
21. Mitra Pemberdaya adalah mitra Badan 27. Kontrak Biasa adalah kontrak pengadaan
Pelaksana yang terkait dalam upaya atau pelaksanaan pembangunan antara
pemberdayaan korban untuk
-5-
satu unit kerja pemberi bantuan dengan 31. Kontrak Pengadaan bersama (consortial
Mitra dan Penerima Bantuan untuk contract) adalah kontrak antara beberapa
menyelesaikan pekerjaan tertentu unit kerja atau beberapa proyek dengan
dengan rencana dan spesifikasi yang penyedia barang/jasa tertentu untuk
sudah ditentukan dalam waktu tertentu. menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam
waktu tertentu melalui kegiatan bersama
28. Kontrak rancang bangun (design and
build) adalah kontrak antara satu unit dengan pembagian pekerjaan yang jelas
kerja pemberi bantuan dengan Mitra dari masing-masing unit kerja dan
pendanaan bersama yang dituangkan
Pelaksana berdasarkan pada
dalam kesepakatan bersama.
kemufakatan dengan Penerima Bantuan
untuk menyelesaikan pekerjaan
Pasal 2
perencanaan, menentukan jenis,
spesifikasi, waktu dan biaya pekerjaan Maksud dan Tujuan
untuk selanjutnya melaksanakan
pekerjaan dimaksud berdasarkan 1. Maksud diberlakukannya peraturan ini
kesepakatan bersama. adalah untuk membantu dan
memberdayakan korban yang sebelum
29. Kontrak terima jadi (turn key) adalah
bencana tinggal dan menetap di wilayah
kontrak antara pemberi bantuan dengan
bencana namun tidak mempunyai rumah
Mitra Pelaksana yang dilakukan
dan tanah hak milik agar mampu
berdasarkan kemufakatan dengan
bertempat tinggal secara layak.
Penerima Bantuan untuk pengadaan
barang/jasa pemborongan atas 2. Tujuan ditetapkannya peraturan ini
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam adalah agar:
batas waktu tertentu dengan jumlah a. korban yang pada saat terjadinya
harga pasti dan tetap sampai seluruh bencana tinggal di wilayah bencana
bangunan/konstruksi atau peralatan dan tetapi tidak mempunyai rumah dan
Prasarana dan Sarana Dasar maupun hak atas tanah dapat bertempat
penunjangnya dapat berfungsi dengan tinggal secara layak;
baik sesuai dengan kriteria kinerja yang b. ketersediaan rumah tempat tinggal
telah ditetapkan. yang layak huni jumlahnya
30. Kontrak dengan komunitas (community meningkat sehingga pasaran harga
contract) adalah kontrak antara satu unit sewa rumah turun;
c. perumahan dan kawasan
kerja pemberi bantuan dengan Mitra Inti
permukiman baru menjadi lebih
yang melibatkan Mitra Pemberdaya
manusiawi dan terbuka untuk semua
dan/atau Mitra Pelaksana untuk
golongan/lapisan sosial masyarakat;
penyelesaian sebagian atau seluruh
d. pemberian BSBT dapat berhasil
pekerjaan dalam batas waktu tertentu
guna dan mampu meningkatkan
dengan jumlah harga pasti dan tetap
kapasitas swadaya penerima BSBT
sampai seluruh bangunan/konstruksi,
dalam membangun dan memperbaiki
peralatan dan jaringan utama maupun
tempat tinggalnya;
penunjangnya dapat berfungsi dengan
e. Mitra Pemberdaya dan Mitra Inti
baik sesuai dengan kriteria kinerja yang
selaku penerima BSBT mendapatkan
telah ditetapkan.
kepastian tentang kebijakan, jenis
-6-
bantuan, tata-cara dan petunjuk tanah yang bukan haknya serta tidak bisa
pelaksanaan dalam pemberian digunakan untuk keperluan bertempat
permohonan untuk mendapatkan tinggal adalah 25% (dua puluh lima
BSBT; persen) dari harga rata-rata 1 unit Rumah
f. dana BSBT yang diberikan benar- Inti Tipe 36 di Kota Banda Aceh tanpa
benar dimanfaatkan untuk pajak.
mendapatkan rumah dan tanah atau 7. Besar nilai sebagaimana dimaksud pada
tempat tinggal. ayat (4) dan (5) akan ditetapkan melalui
surat keputusan tersendiri tentang Harga
Pasal 3 Satuan Pembangunan Rumah Baru Tipe
Kebijakan Umum 36 yang berlaku pada saat permohonan
diajukan.
1. Pemberian BSBT harus dilaksanakan 8. Penerima BSBT diberikan kebebasan
secara partisipatif dan tepat sasaran. untuk memilih pilihan penggunaan BSBT
2. BSBT diberikan pada korban yang untuk bertempat tinggal secara layak.
sebelum ada bencana bertempat tinggal, 9. Pilihan penggunaan BSBT anatara lain
menetap, berkehidupan dan adalah untuk:
berpenghidupan di kawasan bencana,
a. menyewa tempat tinggal; atau
tidak memiliki rumah dan tidak b. melakukan kontrak sewa tempat
mempunyai hak atas tanah. tinggal; atau
3. Korban yang tidak memiliki hak atas c. melakukan kontrak sewa-beli tempat
tanah di kawasan bencana, namun yang tinggal; atau
bersangkutan bisa memperoleh hak atas d. membeli rumah dengan
tanah atau membuktikan bahwa tanah di menggunakan BSBT sebagai uang
lokasi tersebut secara sah bisa muka untuk angsuran Kredit
dimilikinya, akan dibantu setara dengan Pemilikan Rumah (KPR); atau
korban yang memiliki tanah. e. membeli tanah siap bangun untuk
dipakai membangun rumahnya
4. Korban yang anggota keluarganya
sendiri; atau
menjadi rentan (cacat, janda, tua) akibat
f. membangun rumah di atas tanahnya
adanya bencana sehingga tidak
sendiri di tempat lain atau tanah yang
mempunyai kapasitas untuk membiayai
dihibahkan pada yang bersangkutan.
hidupnya sendiri dibantu dengan
kebijakan pemberian bantuan sosial 10. Penerima BSBT, yang menggunakan
tersendiri; BSBTnya untuk membeli rumah dan
tanah atau yang mendapatkan tanah
5. Besar nilai BSBT untuk 1 (satu) keluarga
hibah atau tanah milik pemerintah akan
korban yang menyewa atau menumpang
difasilitasi oleh Badan Pelaksana atau
di rumah orang lain adalah sebesar 40%
Mitra Pemberdaya untuk mendapatkan
(empat puluh persen) dari harga rata-rata
KPR serta sertifikat Hak Atas Tanah dari
1 unit Rumah Inti Tipe 36 di Kota Banda
Badan Pertanahan Nasional.
Aceh tanpa pajak.
11. Bagi penerima BSBT yang membangun
6. Besar nilai BSBT untuk 1 (satu) keluarga
rumah secara berkelompok lebih dari 25
korban yang bertempat tinggal di atas
keluarga dan/atau yang menempati
-7-
kawasan permukiman baru yang belum informasi dan data dari KP4D atau
siap bangun akan diberikan bantuan organisasi masyarakat sejenis.
Prasarana dan Sarana Dasar (PSD). 2. BSBT diberikan sesudah penerima
12. BSBT diberikan melalui bank atau BSBT, baik secara perorangan maupun
lembaga keuangan lainnya. berkelompok atau bersama dengan Mitra
Pemberdaya dan Mitra Pelaksana,
menetapkan cara dan rencana termasuk
BAB II penjadwalan pemanfaatan dana untuk
KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN memperoleh tempat tinggal layak huni
SOSIAL BERTEMPAT TINGGAL yang disetujui oleh Badan Pelaksana
atau Mitra Pemberdaya
Pasal 4
3. Rencana penggunaan BSBT yang akan
Sumber Pembiayaan menjadi pertimbangan untuk pemberian
BSBT terdiri dari pemilihan cara
Dana BSBT bersumber dari dana anggaran mendapatkan tempat tinggal, strategi,
belanja Pemerintah Republik Indonesia alokasi penggunaan dana, dan jadwal
dan/atau dana hibah lain untuk rehabilitasi pencapaiannya.
dan rekonstruksi wilayah bencana di NAD
dan Nias 4. Jenis, luas dan bentuk tempat tinggal
yang akan dibangun dan dibeli atau
disewa tidak ditentukan sepanjang
Pasal 5 memenuhi prasyarat layak huni dengan
Prinsip Pelaksanaan Pemberian BSBT ruang hunian minimum 6 meter persegi
per orang.
Prinsip pelaksanaan pemberian BSBT harus 5. Agar pemanfaatan BSBT dapat
memenuhi prinsip: terlaksana lebih efektif, fasilitasi yang
1. mendahulukan kepentingan korban; dapat diberikan oleh Badan Pelaksana
2. diberikan secara transparan dan dan/atau Mitra Pemberdaya antara lain
akuntabel; dapat berupa:
3. mengutamakan keadilan bagi para a. Pemberian informasi tentang cara
korban; pemanfaatan BSBT, bantuan
4. efektif dan efisien; serta pengurusan dalam pemanfaatan
5. berkelanjutan. KPR, dan cara pembentukan
kelompok penerima BSBT untuk
memperoleh tempat tinggal yang
Pasal 6 layak;
Kebijakan Pelaksanaan Pemberian BSBT b. Pembentukan kelompok penerima
BSBT dengan fungsi sebagai sub-
1. Penetapan penerima BSBT dilakukan komite KP4 yang akan
berdasarkan hasil verifikasi dan validasi memperjuangkan kepentingan para
informasi yang dilakukan oleh Badan penerima BSBT untuk memperoleh
Pelaksana bersama dengan sejumlah tempat tinggal yang layak, bisa pada
Mitra Pemberdaya dengan pendekatan tingkat desa, kecamatan, atau
PBKM setelah mendapat masukan kabupaten/kota;
-8-
c. Sinkronisasi dengan program Prasarana dan Sarana Dasar dalam
pemberian BPPK (Bantuan rangka pembangunan kawasan
Pengembangan Permukiman perumahan sewa-beli oleh Badan
Kembali) dalam mengalokasikan Pelaksana didasarkan pada hasil studi
kapling untuk pengembangan rumah kelayakan.
sewa-beli atau pembangunan rumah 10. Badan Pelaksana akan mengeluarkan
dalam rangka KPR; ketentuan-ketentuan khusus tentang
d. Sinkronisasi dengan program lain kebijakan pemberian BSBT pada situasi
yang mampu menunjang penerima dan kondisi yang belum diatur dalam
BSBT memperoleh tempat tinggal kebijakan pelaksanaan ini.
yang layak secara lebih cepat.
6. Badan Pelaksana akan mengusahakan
alokasi lahan untuk pembangunan BAB III
tempat tinggal bagi para penerima BSBT KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN
yang memilih bergabung di kawasan
permukiman baru dalam rangka Pasal 7
penyelenggaraan KPR.
1. Dalam rangka verifikasi dan validasi oleh
7. Badan Pelaksana akan mengusahakan
Badan Pelaksana, maka calon Penerima
diselenggarakannya pembangunan
BSBT diwajibkan memenuhi, antara lain:
rumah sewa-beli oleh mitra pemberdaya
a. memberikan informasi lengkap
yang dapat disewa oleh korban yang
tentang kondisi tempat tinggal
ingin memanfaatkan BSBTnya untuk
dipermukimannya semula sebelum
medapatkan rumah sewa-beli.
bencana;
8. Badan Pelaksana dan/atau Mitra b. memberikan informasi lengkap
Pemberdaya akan memfasilitasi: tentang keberadaan keluarga yang
a. pembuatan studi kelayakan dan akan menempati tempat tinggal dan
perencanaan gampong yang atau rumah sewa-beli yang akan
menjadi bagian dari program dibangun;
pembangunan perumahan dan c. membuktikan bahwa tanah dan
permukiman kembali, apabila para rumah yang bukan hak milik memang
penerima BSBT yang memilih hancur di masing-masing desa.
bergabung di kawasan permukiman
2. Penerima BSBT diwajibkan untuk terlibat
baru;
atau memperkuat KP4D yang ada atau
b. pengadaan Prasarana dan Sarana
dibentuk agar dapat berfungsi sebagai
Dasar pada permukiman baru yang
pihak yang melakukan partisipasi dalam
belum siap bangun dan akan
melakukan validasi tentang korban yang
ditempati oleh penerima BSBT lebih
berhak menerima bantuan.
dari 25 keluarga;
c. pengurusan untuk mendapatkan 3. Penerima BSBT, melalu KP4D atau
sertifikat hak atas tanah yang organisasi sejenis, diwajibkan aktif
diterbitkan oleh Badan Pertanahan terlibat dalam proses perencanaan
Nasional. permukiman berbasis masyarakat di
masing-masing desa sehingga
9. Penetapan pemberian bantuan
-9-
pembangunan dapat dilaksanakan sesuai BAB V
dengan kebutuhan dan aspirasi Penerima KETENTUAN PENUTUP
Bantuan secepat mungkin dalam batasan
waktu yang ditetapkan oleh Badan Pasal 9
Pelaksana.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
Kepala Badan Pelaksana ini akan diatur
BAB IV tersendiri melalui Petunjuk Pelaksanaan atau
KETENTUAN PIDANA koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Perumahan antara Badan
Pasal 8 Pelaksana, Pemberi Dana bantuan, Lembaga
Swadaya Masyarakat, masyarakat dan
1. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Setempat
pelaku pembangunan permukiman
kembali dapat dikenakan sanksi dengan Pasal 10
merujuk Pasal 7 Undang-undang Nomor
20 tahun 2001 tentang perubahan Peraturan Kepala Badan Pelaksana ini
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berlaku sejak tanggal ditetapkan.
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
2. Bagi siapa dengan maksud untuk Ditetapkan di: Banda Aceh
menguntungkan diri sendiri atau orang Pada tanggaL: 1 Juni 2006
lain secara melawan hukum, dengan
memakai nama palsu atau martabat KEPALA BADAN PELAKSANA,
palsu, dengan tipu muslihat ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang Ttd
sesuatu kepadanya dikenakan sanksi
dengan merujuk pada Pasal 378 KUHP.
3. Bagi orang atau Penerima Bantuan yang KUNTORO MANGKUSUBROTO
melakukan dan membiarkan perbuatan
curang dalam mendapatkan bantuan Salinan ini sesuai dengan aslinya,
dalam program pemberian bantuan SEKRETARIS
permukiman dan perumahan yang tidak
menjadi haknya sebagaimana dimaksud,
dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan
sanksi pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1). RAMLI IBRAHIM
