Presentasi SOP Pengadaan Barang dan Jasa RNI - Agustus 2009 by hijuney6

VIEWS: 3,303 PAGES: 11

									      PEDOMAN PELAKSANAAN
   PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
            (PERSERO)


  Disampaikan oleh : Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT RNI




        Forum Keuangan, SDM dan PKBL RNI Grup
                Bandung , 18- 20 Agustus 2009
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
   Milik Negara

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
   Terbatas

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
   Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.
   PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
   Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

5. Anggaran Dasar PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali
   Nusantara Indonesia (Persero)

6. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-234/MBU/2007
   tanggal 8 Oktober 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota
   Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPEN Rajawali Nusantara Indonesia

7. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002
   tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada
   Badan Usaha Milik Negara
                                                                                     1
PerMen BUMN NO.5/ MBU/2008 tanggal 3 September 2008
Pedoman umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa



              PerMen
            BUMN No.5


        Merujuk




            BUMN                     PerMen BUMN No.5 Menimbang point (c) bahwa
                                         BUMN sebagai badan usaha perlu melakukan
                    RNI                       pengadaan baranng dan jasa secara cepat,
                                      fleksibel,efisien dan efektif agar tidak kehilangan
                                 momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian,
                                           sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan
      Kebijakan
                                    pengadaan barang dan jasa yang dapat memenuhi
                                        kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan
               Pengadaan         prinsip-prinsip efisien, efektif, komperatif, transparan,
             Barang dan Jasa                              adil dan wajar, serta akuntabel


                                                                                             2
Hubungan PerMen BUMN No.5 dan SK Direksi PT RNI
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
• SK Pedoman Pelaksaan Pengadaan Barang dan Jasa PT RNI merujuk PerMen BUMN No.5
• Kebijakan/Juklak dan SOP mengacu pada SK Direksi PT RNI




            Merujuk
                                                      Kebijakan/Juklak
                                             PerMen BUMN
                                                       PPBJ                         Aturan
                                                 No.5
PerMen BUMN              SK Direksi RNI -
    No.5                      PPBJ

                                                                                   Pelaksanaan
                                                        SOP - PPBJ




                                                                                                 3
Alur Pengadaan Barang dan Jasa




                                 4
Pihak Terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa


  Pihak Terkait
  Komite Pengadaan   Komite yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi
                     yang bertugas melakukan verifikasi dan rekomendasi
                     usulan pengadaan, serta distribusi pelaksanaan pengadaan
  Unit Pengadaan     Unit kerja/satuan kerja dalam Perusahaan yang mempunyai
                     tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab terhadap
                     proses pengadaan barang dan jasa.
  Tim Lelang         Tim ad hoc yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
                     Direksi untuk melaksanakan pemilihan Penyedia barang
                     dan jasa melalui pelelangan
  Penyedia           Badan usaha, berupa perusahaan besar (pemasok/supplier,
                     importir, agen), Usaha Kecil Menengah (UKM), dan
                     Koperasi atau orang/perseorangan yang kegiatan usahanya
                     menyediakan barang atau layanan jasa.




                                                                                5
   Pengadaan/Pembelian Langsung, dengan menunjuk 1 (satu) Penyedia atau
    melakukan pembelian langsung terhadap barang dan jasa yang terdapat di pasar
    dengan berdasarkan harga umum di pasaran.
   Pemilihan Langsung, dengan membandingkan beberapa penawaran.
   Pelelangan Terbatas, dengan mengundang beberapa Penyedia yang setara
    berdasarkan kerangka acuan kerja.
   Pelelangan Terbuka, dengan mengundang beberapa Penyedia yang setara
    berdasarkan kerangka acuan kerja secara terbuka melalui pengumuman di media
    massa.
   Penunjukan Langsung, untuk barang dan jasa dengan kriteria tertentu, dengan
    menunjuk langsung 1 (satu) atau lebih Penyedia.
   Swakelola, untuk barang dan jasa dengan persyaratan tertentu yang dilakukan
    sendiri oleh Pengguna mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
    sampai dengan pelaporan.
   Kerjasama Kemitraan, melalui kerjasama dengan Rekanan yang telah terbukti
    mempunyai kinerja yang memuaskan dan diklasifikasikan sebagai rekanan
    partisipatif yang perlu dikembangkan untuk mempercepat proses pengadaan barang
    dan jasa yang bersifat rutin.



                                                                                     6
        Barang dan Jasa yang dibutuhkan tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical asset).
                                                    Penyedia hanya satu-satunya (barang spesifik);

                 Barang dan Jasa yang bersifat knowledge intensive di mana untuk menggunakan dan
                      memelihara produk tersebut membutuhkan pengetahuan khusus dari Penyedia.
                 Bila pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan cara pemilihan
          langsung, atau pelelangan terbatas atau pelelangan terbuka yang telah dilaksanakan 2 (dua)
                                                                                           kali gagal.
         Barang dan Jasa yang dimiliki oleh pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau
                             yang memiliki jaminan atau warranty dari original equipment manufacture.
       Penanganan darurat dalam hal menjaga keamanan, keselamatan karyawan, dan aset strategis
                                                                                         perusahaan.
          Barang dan Jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat order) sepanjang harga yang
                  ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas Barang dan Jasa.
                Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional.

          Barang dan Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak
                           dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
               Penyedia barang dan jasa adalah BUMN sepanjang barang dan jasa yang dibutuhkan
          merupakan produk atau layanan dari BUMN dimaksud, dengan ketentuan apabila terdapat
                  Penyedia BUMN lebih dari satu, maka harus dilakukan secara pemilihan langsung.
                                                        Apabila Penyedia adalah Anak Perusahaan.

                                                                  Pengadaan yang bersifat khusus.

                                                                                                         7
  Cara, Batasan Nilai, Pelaksana, & Dokumen Perikatan
         Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa


                                                   Pelaksana         Dokumen
 Cara Pengadaan         Nilai Pengadaan
                                                   Pengadaan         Perikatan

Pengadaan/Pembelian
                            s.d 100 juta                            SP/PO/SPK
     Langsung
                                                 Unit Pengadaan
                                                                     SPK/Surat
Pemilihan Langsung     100 juta < x ≤ 250 juta
                                                                     Perjanjian
 Pelelangan Terbatas    250 juta < x ≤ 2,5 M
                                                   Tim Lelang      Surat Perjanjian
 Pelelangan Terbuka        > 2,5 Milyar
      Swakelola                   -              Tim/Pengguna             -
                                                                    SP/PO/SPK/
Penunjukan Langsung               -
                                                 Unit Pengadaan    Surat Perjanjian
     Kemitraan                    -
                                                 Unit Pengadaan/   Surat Perjanjian
      Khusus                      -              Tim Lelang/Tim
                                                      Khusus


                                                                                      8
Matrik Otorisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa


                                         Verifikasi                         Kewenangan
                       Kewenangan                   Kewenangan Penetapan
 Cara Pengadaan                             dan                           Penandatanganan
                       Persetujuan                   Pelaksana/Pemenang
                                        Rekomendasi                      Dokumen Perikatan


Pengadaan/ Pembelian     Pejabat PJ
                                             -       Pejabat PJ Unit Pengadaan Pejabat PJ Unit Pengadaan
     Langsung          Unit Pengadaan

 Pemilihan Langsung                                      Direktur Terkait
                                                                                    Direktur Utama/
                                                                                    Direktur terkait
 Pelelangan Terbatas                      Komite                               Pejabat yang ditunjuk atau
                                         Pengadaan           Direksi                  diberi kuasa
 Pelelangan Terbuka

     Swakelola                                                  -                          -

                          Direktur                                             Pejabat PJ Unit Pengadaan
                                                                                    Direktur Utama/
Penunjukan Langsung                          -               Direksi                Direktur terkait/
                                                                               Pejabat yang ditunjuk atau
                                                                                      diberi kuasa

     Kemitraan                                           Direktur terkait           Direktur Utama/
                                          Komite                                   Direktur Terkait/
      Khusus                             Pengadaan           Direksi           Pejabat yang ditunjuk atau
                                                                                      diberi kuasa
                                                                                                            9

								
To top