Problematika NKRI Sebagai N by andesraya

VIEWS: 1,597 PAGES: 14

									Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim | Legalitas.Org

http://www.legalitas.org/?q=content/problematika-nkri-sebagai-negara-ma...

Legalitas.Org
I n d o n esi an L eg al In fo rmatio n
Home Tentang Kami Forum Diskusi Web Mail

Menu Utama
Home DATABASE PERATURAN
Peraturan Khusus Undang-Undang Perpu Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden Peraturan Menteri [Baru] Peratuan Lainnya ...

Home

Pencarian (Search)
Search by Legalitas - Google

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim
Dikirim/ditulis pada 11 September 2008 oleh legalitas ARTIKEL UMUM

Oleh: Ria Casmi
Search Engine Website Hukum

Arrsa [Penulis adalah Aktifis Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (Konsentrasi Hukum Tata Negara)] A.

Search Berdasarkan Judul & Jenis

Peraturan Daerah RUU dan RPP Staatsblad Konvensi Hkm Humaniter Putusan Mah Agung [Baru] Putusan Mah Konstitusi Konstitusi Dunia Artikel/Tulisan Perancang Perpustakaan Definisi Umum Legalitas Direktori (link) Lain-lain

Rancangan Peraturan
RUU tentang Pornografi (draft final) Gambaran Umum Kondisi Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Wilayah perbatasan yang meliputi wilayah daratan dan perairan merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara. Letak strategis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada diantara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia serta diapit oleh dua samudera yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik merupakan kawasan potensial bagi jalur lalu-lintas antar negara. Disamping itu Indonesia merupakan negara kepulauan (Archipelagic States) yaitu suatu negara yang terdiri dari sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (Interconnecting Waters) dengan karakteristik alamiah lainnya dalam pertalian yang erat sehingga membentuk satu kesatuan.[1] Sebagai negara kepulauan Indoneia memiliki ±17.505 pulau yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta RUU tentang Hukum Acara Perdata RUU tentang Daktiloskopi RPP tentang Pemberian Kompensi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban RUU tentang Hukum Pidana Buku I RUU tentang Hukum Pidana Buku II Penjelasan atas RUU tentang Hukum Pidana RPP ttg Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah RUU tentang Pengadilan Tindak

Info Pembahasan RUU
Pendapat Akhir Presiden (Pemerintah) Atas RUU tentang Perseroan Terbatas Dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI Keterangan Presiden (Pemerintah) Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Grasi 2007 Keterangan Presiden (Pemerintah) Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian Keterangan Presiden (Pemerintah) Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas

1 of 14

3/16/2009 8:53 AM

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim | Legalitas.Org

http://www.legalitas.org/?q=content/problematika-nkri-sebagai-negara-ma...

Keterangan Presiden (Pemerintah) Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika Lainnya...

perbandingan luas daratan dan perairan yaitu 1:3. Dengan jumlah pulau yang banyak ternyata menimbulkan berbagai pemasalahan seperti kaburnya batas-batas wilayah negara (sengketa pulau sipadan-ligitan, sengketa blok Ambalat), penyelundupan barang dan

Pidana Korupsi RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang RUU tentang KUHAP Penjelasan RUU tentang KUHAP Rancangan lainnya ...

Komentar Terbaru
Jadi??? 12 hours 31 min ago Niat/Nawaitunya/Tujuan dari para individu2..judi ya/judi no 1 day 7 hours ago Pajak Tilang 1 day 7 hours ago Syndicated Loan agreement 2 days 20 hours ago Pelanggaran administrasi pemilu 3 days 8 hours ago Konflik-konflik hak ulayat 4 days 4 hours ago Dimanapun di dunia ini 4 days 21 hours ago WNI dengan WNA korea nikah di China. 5 days 5 hours ago wei cak, nulis disini rupanya :-) 1 week 6 days ago my comment 2 weeks 2 days ago

jasa, pembalakan liar (Illegal Logging), Perdagangan manusia (Traffic King), Terorisme, maraknya kejahatan trans nasional (Transnational Crimes) serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Selain permasalahan diatas masih terdapat kekurang sigapan Pemerintah RI dalam menjaga integritas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) indikasinya adalah terhadap +/- 17.505 pulau yang dipublikasikan selama ini belum didukung oleh data secara resmi mengenai nama dan posisi geografisnya. Terlebih, informasi tentang data pulau-pulau hingga saat ini berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. LIPI menyebutkan ada 6.127 nama pulau pada tahun 1972, Pussurta (Pusat Survey dan Data) ABRI mencatat 5.707 nama pulau pada tahun 1987, dan pada tahun 1992, Bakosurtanal menerbitkan Gazetteer nama-nama Pulau dan Kepulauan Indonesia sebanyak 6.489 pulau yang bernama (Sulistiyo, Kompas, 28/02/2004). Perbedaan data tersebut mencerminkan bahwa Indonesia masih lemah dalam pengelolaan wilayah lautnya, karena dari 17.508 pulau yang diklaim Indonesia hanya beberapa persen saja yang sudah memiliki nama. Sebagai negara berdaulat, Indonesia Daftar RUU Prolegnas Berdasarkan Keputusan DPR-RI Tahun 2008 Daftar UU yang telah diundangkan sampai dengan April 2007 Prioritas Penyusunan RUU Tahun 2007 Rekapitulasi RUU sampai dengan Februari 2007 [PDF] RUU yang telah dibahas dan disetujui bersama DPR dan Pemerintah Daftar Prolegnas Tahun harus segera mendepositkan data-data pulau yang dimiliki sebagai bukti atau arsip negara. Hal ini penting mengingat bahwa, pulau-pulau yang telah didepositkan akan menjadi salah satu acuan atau landasan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. Maka tidak heran selama ini banyak terjadi klaim wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonsia (NKRI) oleh negara tetangga yaitu Malaysia. Hal

Artikel & Info Terbaru
ISLAM & CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) KAMPANYE SPAM, LEGALKAH? MEMBANGUN DEMOKRATISASI POLITIK DI TUBUH SERIKAT BURUH QUO VADIS PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL INDONESIA Gratifikasi Pemilu 2009 Sebuah Harapan dan Catatan “Buruh” Nasib Hak Ulayat atas Tanah dan Hutan (Refleksi Persoalan Hak Ulayat di Sumatera Barat Untuk Tahun 2009) Tuntutan Pencabutan Permennaker Nomor 232 Tahun 2003 : Agenda Strategis Gerakan Buruh* Menakar Politik Buruh Pemenuhan Hak atas Perumahan, sebagai Pelaksanaan Hak Asasi Manusia selengkapnya ...

Topik baru
AHHH, GAWAT NI, GAWAT 4 SOAL BAHASA INDONESIA... HUKUM PROGRESIF "MENUJU INDONESIA BARU&q... BUSWAY...OH BIS WAE masyarakat adat

Info Prolegnas

New forum posts
Re: AHHH, GAWAT NI, GAWAT 4 SOAL BAHASA INDON... Re: HUKUM PROGRESIF "MENUJU INDONESIA BA... Re: BUSWAY...OH BIS WAE Re: masyarakat adat Re: masyarakat adat Re: AHHH, GAWAT NI, GAWAT 4 SOAL BAHASA INDON...

2 of 14

3/16/2009 8:53 AM

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim | Legalitas.Org

http://www.legalitas.org/?q=content/problematika-nkri-sebagai-negara-ma...

Toko Buku Hukum Terlengkap Ada Disini Jacobs Law Firm Re: HUKUM PROGRESIF "MENUJU INDONESIA BA... Re: HUKUM PROGRESIF "MENUJU INDONESIA BA...

tersebut disebabkan oleh kondisi kedua negara yang sama-sama merupakan negara maritim yang mana wilayah negaranya terdiri dari wilayah perairan dan kedekatan wilayah antara kedua negara seringkali menyebabkan kaburnya batas-batas kedaulatan diantara RI dan Malaysia.

2006-2009 Daftar Prolegnas Tahun 2005-2009 Lainnya ...

Recent blog posts
UPLOAD Keputusan Menteri No. 204 Tahun 1999 ”Sebagai Alat Penghisapan Buruh Migrant” up to date lembaran negara tahun 2008 nomor 141 sisminbakum online Hak Milik Adat lampiran permendagri Legalitas harus Up To Date peraturan tentang pajak tilang bagaimana hukumnya selengkapnya ...

Top posters
pohan: 116, ali: 85, Yed Imran: 83, oscar: 79, karishachan: 41, pinosrecht: 34, Mutiq: 34, legalitas: 26, materangga: 18, mats_hadi: 17

Sebagai contoh kaburnya batas wilayah negara di daerah entikong kalimantan barat dengan wilayah sabah dan serawak yang merupakan wilayah negara bagian Malaysia, masalah perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia di perairan sebelah Pulau Sebatik masih berlarut-larut, ditambah dengan masalah perairan di sekitar Pulau Sipadan-Ligitan pasca sidang International Court and Justice (ICJ) tanggal 17 Desember 2002 dan adanya indikasi perekrutan warga negara Indonesia (WNI) menjadi anggota para militer Malaysia (Askar Wataniah). fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas disebabkan oleh Kondisi wilayah

News Letter Legalitas
Ingin tahu lebih cepat info peraturan terbaru yang diupload Legalitas.Org melalui e-mail? Daftarkan e-mail anda di sini (free):

User login
Username:

perbatasan Indonesia dan Malaysia yang kompleks. Permasalahan ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:[2] 1. Aspek Sosial Ekonomi Wilayah perbatasan merupakan daerah yang kurang berkembang (terbelakang)

Password:

Log in
Buat account baru Lupa password klik disini

yang disebabkan oleh: lokasi yang relatif terisolir/terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Untuk membaca file PDF

rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (banyaknya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal). langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan (blank spots). 2. Aspek Pertahanan Keamanan Kawasan perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak

3 of 14

3/16/2009 8:53 AM

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim | Legalitas.Org

http://www.legalitas.org/?q=content/problematika-nkri-sebagai-negara-ma...

merata. Sehingga, menyebabkan Komunitas Teoritisi, Praktisi, dan Pemerhati Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia rentang kendali pemerintahan sulit dilaksanakan, serta pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan sinergis, mantap dan efisien. 3. Aspek Politik Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan sosial ekonomi di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik. Apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Oleh sebab itu kawasan perbatasan merupakan salah satu aset negara yang harus dijaga dan dipertahankan dari segala bentuk ancaman dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. B. Kendala Dalam Menjaga Keutuhan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Wilayah perbatasan suatu negara yang meliputi wilayah daratan dan perairan merupakan kawasan tertentu yang mempunyai dampak penting serta peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wilayah tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan di wilayah negara lain yang berbatasan dengan Indonesia, baik dalam lingkup nasional, regional (antar negara) maupun internasional. Disamping itu wilayah perbatasan juga mempunyai dampak politis dan fungsi pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena peran strategis tersebut, maka penjagaan wilayah perbatasan Indoensia merupakan prioritas penting pembangunan nasional untuk menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi dalam praktek dilapangan terdapat hambatan ataupun ancaman yang seringkali merugikan bagi kepentingan bangsa

4 of 14

3/16/2009 8:53 AM

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim | Legalitas.Org

http://www.legalitas.org/?q=content/problematika-nkri-sebagai-negara-ma...

Indonesia. Beberapa permasalahan yang menonjol di daerah perbatasan adalah sebagai berikut:[3] 1. Belum adanya kepastian secara lengkap garis batas laut maupun darat. 2. Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih tertinggal, baik sumber daya manusia, ekonomi maupun komunitasnya. 3. Beberapa pelanggaran hukum di wilayah perbatasan seperti penyelundupan kayu /illegal logging, Illegal fishing, perdagangan manusia (Traffick King), penyelundupan narkoba dan lain-lain. 4. Pengelolahan perbatasan belum optimal, meliputi kelembagaan, kewenangan maupun program. 5. Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, terutama hasil hutan dan kekayaan laut. 6. Lemahnya kualitas dan profesionalisme aparatur negara (stake holders) baik di pusat maupun di daerah. C. Pilar Stategis NKRI Sebagai Negara Maritim Peran sinergis dari lembaga-lembaga negara (Deplu, Dephan, POLRI) dan Kekuatan TNI yang didukung oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla RI) dengan departemen sejenis yang dimiliki oleh pemerintah negara-negara tetangga merupakan pos yang sangat strategis sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu strategi pengembangan kawasan perbatasan yang berbasis koordinatif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan diwilayah perbatasan yang pada tujuannya dapat menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah kedaulatan NKRI dari segala ancaman, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Melihat realita yang terjadi terhadap

5 of 14

3/16/2009 8:53 AM

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim | Legalitas.Org

http://www.legalitas.org/?q=content/problematika-nkri-sebagai-negara-ma...

kondisi wilayah perbatasan Indonesia yang semakin terancam maka langkah kongkret aktualisasi pilar-pilar strategis memperkuat kedaulatan wilayah NKRI adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan ketentuan pasal 25 A UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undangundang. disini berarti instrumen negara yang terdiri dari Deplu. TNI, Polri, Departemen Pertahanan mempunyai kewenangan legislasi seyogyanya sinergis dan responsif atas permasalahan yang berkenaan dengan ancaman terhadap perbatasan dan kedaulatan NKRI ke dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Upaya ini dapat ditempuh dengan jalan mengkaji masalah perbatasan NKRI dengan instansi atau departemen lain yang terkait agar segera mengajukan RUU tentang wilayah perbatasan NKRI kepada DPR untuk segera dibahas dan ditetapkan sebagai undang-undang yang substansinya mampu mengakomodir segala kepentingan nasional bangsa Indonesia yang berkaitan dengan perbatasan wilayah NKRI yang meliputi wilayah daratan maupun perairan. 2. Merubah paradigma pola strategi pengembangan kawasan perbatasan yang hanya menekankan pada aspek keamanan (Security Approach) menjadi pola pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat partisipatif untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada didaerah

6 of 14

3/16/2009 8:53 AM

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim | Legalitas.Org

http://www.legalitas.org/?q=content/problematika-nkri-sebagai-negara-ma...

perbatasan baik dibidang politik, ekonomi, sosial/budaya, pertahanan dan keamanan. Hal ini dimaksudkan bahwa, Partisipasi dari para pihak (Pemerintah daerah, mayarakat, pelaku usaha, LSM/NGO yang bergerak di bidang perlindungan Sumber Daya Alam) diharapkan mampu menciptakan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis sebagai modal dasar terciptanya pembangunan nasional dan wujud dari pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance). 3. Membangun startegi pengembangan kawasan perbatasan yang berbasis Multy stake holders participation. hal ini dimaksudkan untuk menempatkan peran serta dari warga negara tidak hanya sebagai obyek pembangunan akan tetapi juga sebagai subyek atau aktor penggerak pembangunan nasional yang besifat menyeluruh. Oleh sebab itu kerangka pembuatan kebijakan yang bersifat bottom-up akan memberikan dampak yaitu terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 4. Mengadakan kerjasama dengan Instansi/Departemen lain yang terkait untuk melakukan Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan sangat diperlukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat dalam segala aspek jasmani, rohani, dan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat selain dilakukan melalui subsidi pendidikan, (penanaman nilai-nilai wawasan nusantara, pendidikan bela negara) dan

7 of 14

3/16/2009 8:53 AM

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim | Legalitas.Org

http://www.legalitas.org/?q=content/problematika-nkri-sebagai-negara-ma...

penyuluhan, juga harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pemukiman layak huni, air bersih, dan listrik serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia di lingkungannya. 5. Mengadakan kerjasama dengan aparat penegak hukum, Pemerintah Daerah, instansi/Departemen, LSM/NGO, dan masyarakat untuk membentuk badan pengawas daerah perbatasan serta mengoptimalkan pos-pos penjagaan dengan fasilitas (sarana dan Prasarana) yang memadai. Disamping itu peningkatan kualitas Sumber daya Manusia dan profesionalisme juga diperlukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 6. Urgensi peran Bakorkamla untuk berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk mendorong dan mewujudkan pelaksanaan diplomasi yang lebih arif, objektif dan konstruktif sebagai landasan penerapan good neighbouring policy yang perlu dilakukan secara resiprokal dan komprehensif. Hal ini diperlukan mengingat substansi perbatasan, isu-isu sengketa wilayah juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor perbedaan kondisi sosialbudaya, ekonomi, serta kemampuan pengawasan terhadap wilayah perbatasan yang dimiliki kedua negara. Oleh karenanya, urgensi border dispute settlement dipandang penting mengingat pengaruhnya yang kuat terhadap stabilitas kawasan. Implementasi pilar-pilar strategis pengembangan kawasan perbatasan

8 of 14

3/16/2009 8:53 AM

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim | Legalitas.Org

http://www.legalitas.org/?q=content/problematika-nkri-sebagai-negara-ma...

yang bersifat partisipatif dan holistik yang dijalankan oleh segenap in strumen negara yang bersinergi dengan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan peran serta dari masyarakat, LSM, dan instrumen negara dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). D. KESIMPULAN Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penjagaan terhadap kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah daratan dan perairan. Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla RI) sebagai bagian dari kekuatan militer dan institusi negara yang lain seperti Deplu, Dephan, TNI dan Polri mempunyai peran strategis untuk menjaga dan mempertahankan wilayah perairan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman baik yang sifatnya intern maupun ekstern. ENDNOTE: [1] Pasal 46 KHL 1982 [2] Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara http://www.pu.go.id/ditjen_ruang /Makalah/Perbatasa..., diakses tanggal 1 agustus 2007 [3] Eddy MT. Sianturi, dan Nafsiah, Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan Nkri, http://buletinlitbang.dephan.go.id /index.asp?vnomo..., diakses tanggal 1 Agustus 2007 REFERENSI Anwar, Chairul, 1989, Horizon Baru Hukum Laut Internasional, (Konvensi Hukum Laut 1982), Djambatan, Jakarta. Departemen Luar Negeri, 2007, Diskusi Terbatas Membahas “Tinjauan Kritis Terhadap Hubungan Bilateral RI-Malaysia dalam Konteks Good Neighboring Policy”, diakses dari http://www.deplu.go.id, diakses pada

9 of 14

3/16/2009 8:53 AM

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim | Legalitas.Org

http://www.legalitas.org/?q=content/problematika-nkri-sebagai-negara-ma...

tanggal 3 April 2008 Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan PerbatasanNegara,http://www.pu.go.id, diakses tanggal 1 April 2008. Eddy. Sianturi, dan Nafsiah, Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah KedaulatanNKRI,http://buletinlitbang.dephan.go.id, diakses tanggal 1 April 2008. KOMPAS, Malaysia Tanam Sawit di Wilayah RI, edisi 3 Agustus 2007 Konvensi Hukum Laut 1982. Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, Konsepsi Hukum Negara Nusantara (Pada Konferensi Hukum Laut III), PT. Alumni, Bandung. Solihin, Achmad, RI Masih Menyimpan 10 Masalah Perbatasan, Penulis adalah peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), mahasiswa pascasarjana Hukum Internasional Universitas Padjadjaran. diambil dari Teaching Material Mata Kuliah Hukum Laut Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Wiryono Sastrohandoyo, 2005, Acces to Law in the New Democracies in Asia and Eastern Europe, Asia-Europe Foundation Amandemen Ke IV Undang-Undang Dasar 1945. 4459 reads

"Lindungi Laut kita"
Pada 12 September 2008 mats_hadi mengirim komentar:

Sebenarnya cara yang paling tepat dalam menjaga keamanan wilayah NKRI kita yang luas terutama lautan adalah 1.mengembangkan budaya kelautan di kalangan generasi muda,sehingga akan semakin banyak orang ingin menjadi pelaut.sehingga jika wilayah perairan kita

10 of 14

3/16/2009 8:53 AM

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim | Legalitas.Org

http://www.legalitas.org/?q=content/problematika-nkri-sebagai-negara-ma...

ramai pihak pihak dr negara lain pasti akan pilir pikir dulu untuk masuk ke wilayah indonesia. 2.meningkatkan peran serta nelayan lokal dalam menjaga wilayah laut kita dengan cara mengajarkan teknologi yang lebih canggih sehingga mereka tidak hanya bisa berlayar dlm radius yang dekat tapi juga bisa sampai ke tengah lautan.secara tdk langsung mereka juga mnjd penjaga perairan NKRI. jika kita hanya mengandalkan TNI AL saya rasa hal itu sangat tidak memungkinkan mengingat terbatasnya julmah personil yang ada.jadi sebagai warga negara yang baik kita semua seharusnya ikut serta dalam menjaga lautan kita.
reply

selamat datang calon ahli hukum laut
Pada 12 September 2008 winasis (not verified) mengirim komentar:

secara substantif, tidak ada yang baru dalam tulisan ini. Namun demikian, sebagai generasi muda hukum yang peduli terhadap laut merupakan pelepas dahaga di tengah kekeringan pemikirang terhadap hukum laut kita. titik ini yang menjadi magnet dari tulisan ini. pertajam terus pemikiran tentang hukum laut. selamat datang calon ahli hukum laut. winasis angkatan 1986 htn unibraw, menulis tesis tentang zee di pps unair tahun 1997
reply

Kepulauan
Pada 18 September 2008 sweety blue mengirim komentar:

Negara kita memang terdiri dari banyak pulau yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah kita sekarang ini ,tpi kenyataanya sekarang armada kita untuk dilaut sangatlah kurang,yang mengakibatkan banyak pulau di Indonesia yang dieksploitasi oleh negara lain dan diakui sebagai daerah teritorial mereka. Dari hal ini seharusnya kita

11 of 14

3/16/2009 8:53 AM

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim | Legalitas.Org

http://www.legalitas.org/?q=content/problematika-nkri-sebagai-negara-ma...

dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus selalu siap untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.
reply

Post new comment
Your name: *

E-mail: *
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Homepage:

Subject:

Comment: *

Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically. Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

12 of 14

3/16/2009 8:53 AM

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim | Legalitas.Org

http://www.legalitas.org/?q=content/problematika-nkri-sebagai-negara-ma...

CAPTCHA
Pertanyaan ini hanya untuk mencegah SPAM, jawab dengan benar untuk lanjut (case sensitive).

Tulislah, kata diurutan pertama pada kalimat "banten serang panarukan jombang": *

INFO PAKET PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bidang Pemilu/Pilkada dan Parpol >> UU Nomor 10 Tahun 2008 :: UU Nomor 2 Tahun 2008 :: UU Nomor 22 Tahun 2007 :: UU Nomor 23 Tahun 2003 :: PP Nomor 20 Tahun 2007 :: PP Nomor 29 Tahun 2005 :: PP Nomor 37 Tahun 2004 :: UU Nomor 12 Tahun 2008 <<>> Bidang Penanaman Modal dan PT >> UU Nomor 25 Tahun 2007 :: UU Nomor 40 Tahun 2007 :: Perpres Nomor 76 Tahun 2007 :: Perpres Nomor 77 Tahun 2007 :: Perpres Nomor 111 Tahun 2007 :: Permen Nomor M1450 Tahun 2007 :: Permen Nomor 01-10-2007 Tahun 2007 :: Permen Nomor M02.HT.01.10 Tahun 2007 <<>> Bidang Pengadaan Barang dan Jasa >> Keppres Nomor 80 Tahun 2003 :: Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 :: Lampiran II Keppres Nomor 80 Tahun 2003 :: Keppres Nomor 61 Tahun 2004 :: Perpres Nomor 32 Tahun 2005 :: Perpres Nomor 70 Tahun 2005 :: Perpres Nomor 8 Tahun 2006 :: Perpres Nomor 79 Tahun 2006 :: Perpres Nomor 85 Tahun 2006

Url http://www.legalitas.org Gd. Ditjen. Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Copyrigth Legalitas.org - Themes by artinet

Situs terkait: Organisasi: Google | Yahoo | Ditjen. PP | BPHN | Mahkamah Konstitusi | Dep. Hukum dan HAM | DPR-RI | KHN | Parlemen.Net | Hukum Online |

13 of 14

3/16/2009 8:53 AM

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim | Legalitas.Org

http://www.legalitas.org/?q=content/problematika-nkri-sebagai-negara-ma...

LKHT-UI | Austlii | Advokat Indonesia Law Blog: Wahyudi Djafar Lawblog | Arsil Lawblog | Jusuf Patrick Lawblog | Yusril Ihza Mahendra Lawblog | Anggara Lawblog | Ari Juliano Lawblog | Irma Devita Lawblog | Yance Arizona | Ronny Lawblog

14 of 14

3/16/2009 8:53 AM


								
To top