Docstoc

PIT1 Mengoptimalisasikan Pengelolaan Wilayah Laut

Document Sample
PIT1 Mengoptimalisasikan Pengelolaan Wilayah Laut Powered By Docstoc
					Pertemuan Ilmiah Tahunan I Teknik Geodesi - ITS, Surabaya, 13 Oktober 2004

MENGOPTIMALISASIKAN PENGELOLAAN WILAYAH LAUT DAN PESISIR Yafizsyam
S2 Bidang Keahlian Penginderaan Jauh - ITS

Abstrak Potensi sumberdaya pesisir dan kelautan yang tersebar di seluruh wilayah nusantara merupakan salah satu modal dasar pembangunan ekonomi nasional, peningkatan defisa negara, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk Indonesia. Potensi tersebut meliputi kekayaan dan keanegaragaman sumberdaya alam dan jasa lingkungan berupa; sumberdaya yang bisa diperbaharui seperti ikan, mangrove, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Sedangkan sumberdaya yang tidak bisa diperbaharui, seperti minyak bumi, gas bumi, dan mineral lainnya. Sebagai negara kepulauan, laut dan pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan
yang dimilikinya, sehingga berpotensi menjadi primadona bagi pengembangan wilayah nasional. Untuk

itulah guna menjamin fungsi dan pemanfaatan kawasan pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan, dibutuhkan upaya membangun keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya lingkungan kelautan. Berkaitan dengan tujuan tersebut, peran penataan ruang kelautan menjadi sangat penting. Dengan memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah laut dan pesisir diatas, maka diperlukan kebijakan yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir secara optimal. Oleh sebab itu agar pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir dapat terselengara secara optimal, diperlukan upaya penataan ruang sebagai salah satu bentuk dari perwujudan dari pengolahan laut dan pesisir secara keseluruhan Kata kunci : pengelolaan, wilayah, laut dan pesisir

PENDAHULUAN Pesisir merupakan wilayah peralihan dan interaksi antara ekosistem darat dan laut.
Wilayah ini sangat kaya akan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang disebut

mempunyai keunggulan komparatif kerena tersedia dalam jumlah yang besar dan beraneka ragam serta dapat dimanfaatkan dengan biaya ekspoitasi yang relatif murah sehingga mampu menciptakan kapasitas penawaran yang kompotitif. Sejak kebijakan pembangunan sub sektor kelautan dimasukkan dalam GBHN 1993, orientasi pembangunan wilayah pesisir kian diperhatikan berbagai pihak. Sejalan dengan era otonomi, Pemda mempunyai kewenangan yang jelas dalam mengelola sumberdaya pesisir dan pulau kecil secara bertanggungjawab sesuai dengan UndangUndang No.22/99. Namun kapasitas Pemda untuk mengelola potensi sumber masih relatif terbatas, khususnya pembangunan kelautan non perikanan. Pasal 10 UU No.22/1999 memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mengelola sumberdaya 106

sumberdaya pesisir. Sumberdaya pesisir
terdiri dari sumberdaya hayati dan non-hayati,

dimana unsur hayati terdiri atas ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun
dan biota laut lain beserta ekosistemnya, sedangkan unsur non hayati terdiri dari

sumberdaya mineral dan abiotik lain di lahan pesisir, permukaan air, di klam air dan di dasar laut. Sumberdaya pesisir berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk meningkatkan penerimaan devisa, lapangan kerja, dap mendapatan
penduduk. Sumberdaya pesisir tersebut

“Kadaster Laut Dalam Perspektif Pemetaan Batas Pantai dan Laut Terkait dengan Perundangan Otonomi Daerah”

Pertemuan Ilmiah Tahunan I Teknik Geodesi - ITS, Surabaya, 13 Oktober 2004

pesisir sepertiga dari wilayah laut Daerah Propinsi. Kewenangan ini meliputi kewenangan eksporasi, ekspoitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam, tata ruang, administrasi dan bantuan penegakan hukum, serta bantuan penegakan kedaulatan negara. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini dan mengakselerasikan pembangunan kelautan adalah dengan mengadakan pengelolaan wilayah laut dengan baik dan
berkelanjutan. Hal ini diperlukan intervensi

aspek administratif dan atau aspek fungsional. c. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) adalah zona maritim yang berdekatan dengan atau yang membentang 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur wilayah laut, dan kewenangan diberikan secara internasional. Negara pantai mempunyai hak berdaulat secara eksklusif untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konsertasi dan pengelolaan sumberdaya alam di zona tersebut. PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR Prinsip dasar pengelolaan wilayah pesisir adalah keterpaduan, desenteralisisi, penelolaan, pembangunan berkelanjutan, keterbukaan dan peranserta masyarakat serta kepastian hukum. Keterpaduan ekosistim darat dan laut. Perencanaan pengelolaan pesisir diprioritaskan dengan menggunakan kombinasi pendekatan batas ekologis misalnya daerah aliran sungai (DAS), wilayah administratif Propinsi, Kabupaten/Kota, dan kecamatan bagai basis perencanaan. Sehingga danpak dari suatu kegiatan di DAS, seperti kegiatan pertanian dan industri perlu diperhitungkan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Desenteralisai Pengelolaan Sejalan dengan otonomi daerah, maka kewenangan penelolaan pesisir telah dievaluasi kepala Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 UU.22/1999. urusan pemerintah yang didevolusikan tersebut meliputi bidang ekspoitasi, eksporasi, konservasi dan pengelolaan kekeayaan laut, tata ruang dan administrasi serta penegakan hukum di laut. Untuk itu perlu diperkuat kemampuan kelembagaan perencanaannya untuk mengembangkan perencanaan pengelolaan sumberdaya pesisir di daerah.

kebijakan dan penanganan khusus oleh pemerintah untuk mengelola wilayah laut dan pesisir. PENGERTIAN WILAYAH LAUT DAN PESISIR Agar tidak terjadi kerancuan dalam

menafsirkan wilayah laut dan pesisir maka perlu dilahat beberapa pengertian wilayah laut

dan pesisir dari berbagai sisi. Pengertian laut menurut UU no.24/1992 tentang penataan ruang dapat diinterprestasikan dari ketentuan pasal 9,
bahwa laut merupakan unsur ruang wilayah

yang penataannya harus terintegrasi dalam penataan ruang wilayah. Dalam hal ini penataan ruang wilayah mencakup wilayah laut sampai batas 12 mil, sesuai dengan batas kewenagan menurut pasal 3 UU 22/1999 tentang pemerintahan daerah. Menurut keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kep.10/Men/2003 tentang pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT) a. wilayah pesisir adalah wilayah peralihan ekosistim darat dan laut yang saling mempengaruhi dimana kearah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk kabupaten/kota dan kearah darat batas administrasi kabupaten/kota. b. Wilayah laut adalah ruang laut yang
merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistimnya ditentukan berdasarkan

“Kadaster Laut Dalam Perspektif Pemetaan Batas Pantai dan Laut Terkait dengan Perundangan Otonomi Daerah”

107

Pertemuan Ilmiah Tahunan I Teknik Geodesi - ITS, Surabaya, 13 Oktober 2004

Pembangunan Berkelanjutan Tujuan utama dari pengelolaan pesisir adalah untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu, laju pemanfaatan sumberdaya pesisir harus dilakukan kurang
atau sama dengan laju regenerasi sumberdaya

hayati. Keterbukaan dan Peranserta Masyarakat Dengan adanya keterbukaan kepada masyarakat, hal ini dapat memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk

sudah memasukkan kebijakan pengembangan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Salah satu kebijakan pengembangan ruang lautan di RTRWN adalah pemanfaatan sumberdaya kelautan secara optimal, termasuk yang terdapat di Zone Ekonomi eksklusif dan landasan Kontinen Indonesia. Dalam rancangan RTRWN hasil penyempurnaan, ditetapkan 34 kawasan lindung laut yang terdiri atas 7 taman nasional, 15 taman wisata, 2 taman laut, 8 cagar alam, dan 2 suaka margasatwa. Selain itu juga ditetapkan 37 kawasan andalan laut dan 47 kota pantai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Tabel 1. Perlu adanya kerjasama dalam hal penataan ruang antar-daerah dalam rangka meningkatkan keterpaduan pembangunan lintas sektor (terutama daerah yang mempunyai batasan langsung denga pantai/laut) hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya konflik, baik konfik sektoral maupun konflik di masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya RTRW Pulau dengan kedalaman yang lebih rinci diharapkan mampu mengintegrasikan ruang darat dan lautan dalam pembangunannasional maupun didaerah. Peningkatan kualitas lingkungan diwilayah pesisir melalui: Pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman, yang layak dan terjangkau dangan menitikberatkan pada masyarakat minkin dan berpendapatan rendah( perumahan nelayan ), diantaranya melalui pengembangan sistim pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk pengembangan prasarana dan sarana pemukiman, khususnya untuk kawasan perkotaan pesisir melalui (a) peningkatan prasarana dan sarana perkotaan untuk mewujudkan fungsi kota sebagai pusat kegiatan nasional, dan pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal, (b) pengembangan desa pusat pertumbuhan dan prasarana dan sarana antara desa-kota untuk mendukung pengembangan agrobisnis dan

memahami bahwasanya perencanaan yang
ditetapkan oleh pemerintah pada dasarnya

untuk kepentingan masyarakat. selain itu memberikan kesempatan kepada masyarakat
turut serta melakukan pemantauan sekaligus

pengendalian dalam pelaksanaannya. TAHAPAN DAN STRATEGI PENGELOLAAH WILAYAH LAUT DAN PESISIR
Dengan wilayah memperhatikan pesisir dan pengertian laut dan

prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan
sebagaimana

diuraikan diatas, maka diperlukan tahapan dan starategi yang dapat dijadikan landasar dalam rangka pelaksanaan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir secara optimal. Lampiran Gambar 1. Dengan dilaluinya tahapan tersebut, maka pengelolaan pesisir dapat dilakukan secara terencana, dan terakomodasinya berbagai kepentingan-kepentingan sehingga secara keseluruhan akan memeberikan manfaat bagi pihak yang berperan tanpa mengorbankan keberlanjutan pesisir. Adapun langkah langkah strategis dalam melaksanakan pengelolaan wilayah laut dan pesisir adalah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai acuan spasial pelaksanaan pembangunan nasional yang didalamnya

“Kadaster Laut Dalam Perspektif Pemetaan Batas Pantai dan Laut Terkait dengan Perundangan Otonomi Daerah”

108

Pertemuan Ilmiah Tahunan I Teknik Geodesi - ITS, Surabaya, 13 Oktober 2004

agrometropolitan (termsuk sentra produksi kelautan). Lampiran Gambar 2.
Selain itu pengaturan alokasi ruang juga

Dalam konteks pengelolaan, terpadu suatu rencana, merupakan perpaduan praktis, yang disusun mengacu pada rencana pengelolaan. Rencana pengelolaan disusun berdasarkan rencana permintakan yang diprioritaskan berdasarkan kebijakan perencanaan strategis. Contoh, pada zona yang telah ditetapkan prioritas peruntukannya, maka pembangunan prasarana pendukung atau kegiatan harus mempunyai konsistensi dan sinergis dengan kegiatan yang ada. Kegiatan yang tidak sinergis harus ditolak atau dipndahkan, agar tidak saling merugikan. KESIMPULAN 1. Wilayah pesisir dan kelautan, memiliki nilai startegis bagi pembangunan nasional, khususnya untuk meningkatken perekonomian dan pendapatan masyarakat didaerah. Untuk itu maka perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk dapat mengoptimalkan wilayah pesisir dan laut yang ada. 2. Pengelolaan wilayah laut dan pesisir mendapat tantangan yang berat dalam hal pembangunan yang komplek. Oleh karenanya perlu adanya kekonsistenan bagi aparat pemerintah baik itu dipusat maupun didaerah untuk mengembangkan wilayah pesisir dan laut. 3. Keputusan Menteri No.10/MEN/2003 hendaknya dijadikan acuan dan tonggak dalam hal pengembangan wilayah pesisir dan laut ini. Dengan adanya keputusan menteri ini maka pro dan kontra tentang penataan ruang wilayah laut dapat dihilangkan, tetapi bukan berarti Keputusan Menteri ini berdiri sendiri dalam mengembangkan wilayah pesisir akan tetapi harus juga melihat keputusan ,peraturan dan undang-undang yang dengan demikian dapat mensinergikan berbagai kepentingan yang ada. 4. Pengelolaan wilayah laut dan pesisir yang
ada merupakan bagian tak terpisahkan dari

sangat penting, untuk kegiatan ekonomi
masyarakat dengan memberikan prioritas

pada pengembangan kegiatan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan pesisir secara lestari. RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAH WILAYAH LAUT DAN PESISIR Dalam melaksanakan pengelolaan wilayah laut dan pesisir setelah memperhatikan tahapan dan strategi maka langkah
selanjutnya adalah menyusun rencana

strategis dalam penjabaran dari penataan ruang. Rencana strategis dimaksudkan untuk melihat langkah-langkah secara jelas dan
sistimatis dalam hal pengambilan keputusan

dan kebijakan didaerah. Dalam kerangka Pengelolaa Wilayah Laut terdapat 4 (empat) rencana, yang masingmasing unsur mempunyai peran dan fungsi yang khusus. Adapun rencana itu adalah a. Rencana Strategis yang berperan dalam menentukan untuk pengelolaan sumberdaya pesisir, serta penerapan
strategis untuk mencapai suatu tujuan yang

direncanakan
b. Rencana Permintakan, hal ini bertujuan

dalam pengalokasian ruang, memilih kegiatan yang dinergis di ruang lain dan pengendalian pemanfaatan ruang laut sesuai dengan yang diinginkan. c. Rencana pengelolaan , berperan untuk mengelola sumberdaya alam sesuai dengan skala prioritas maupun dalam pemanfaatan sumberdaya d. Rencana aksi, berperan dalam menentukan penetapan tindak berkaitan dengan pelaksanaan dalam mewujudkan pengelolaan.

penataan ruang wilayah, dan agar pengelolaan wilayah laut dan pesisir ini berjalan dengan efektif dan efisien, maka 109

“Kadaster Laut Dalam Perspektif Pemetaan Batas Pantai dan Laut Terkait dengan Perundangan Otonomi Daerah”

Pertemuan Ilmiah Tahunan I Teknik Geodesi - ITS, Surabaya, 13 Oktober 2004

diperlukan prosedur manual yang mamadai
sesuai dengan kebijakan otonomi daerah

sehingga masing-masing memiliki pemahaman yang jelas tentang pesisir dan kelautan bagi daerahnya. REFERENSI
1. Akil. Sjarifuddin, Tnjauan Aspek Penataan

nasional dalam rangka Dies Natalis ITS ke 43, Surabaya, 08 Oktober 2003 2. Undang-undang No 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. 3. Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikatan, No : KEP.10/MEN/2002, Tentang Pedoman Umum Perencanaan

Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir, Makalah pada seminar 5. itraan Bahari, Jakarta,02 April 2004

Pengelolaan Pesisir Terpadu. 4. Departemen Kelautan dan Perikanan, berita, Program Kem

“Kadaster Laut Dalam Perspektif Pemetaan Batas Pantai dan Laut Terkait dengan Perundangan Otonomi Daerah”

110

Pertemuan Ilmiah Tahunan I Teknik Geodesi - ITS, Surabaya, 13 Oktober 2004

Tabel 1 Daftar Kawasan Lindung Laut Nasional Menurut Draf RTRWN Hasil Penyempurnaan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Nama Kawasan Lindung Lokasi Luas (Ha)

TWL Pulau Weh TWL Kepulauan Banyak TWL Pulau Pieh TWL Gili Meno, Gili Ayer, Gili Trawangan TWL Gili Moyo TWL Teluk Kupang TWL Teluk Maumere TWL Tujuh Belas Pulau TWL Kepulauan Kapoposang TWL Telok Lasolo TWL Laut Banda TWL Pulau Kassa TWL Pulau Marsegu dsk TWL Pombo TWL Kep Padaido TNL Kepulauan Seribu TNL Karimun Jawa TNL Komodo TNL Bunaken TNL Taka Bone Rate TNL Kepulauan Wakatobi TNL Teluk Cendrawasih TL Pulau Weh TL Pulau Moyo CAL Pulau Anak Karakatau CAL Bukit Barisan CAL Leuweung Sancang CAL Karimata CAL Pantai Selimpai CAL Kepulauan Aru Tenggara CAL Banda CAL Riung SML Kep. Raja Ampat SML Sabuda Tataruga

NAD NAD Sumatera Barat NTB NTB NTT NTT NTT Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Maluku Maluku Papua DKI Jakarta Jawa Tengah NTT Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Irian Jaya NAD NTB Lampung Lampung Jawa Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Maluku Maluku NTT Papua Papua

3.900
227.500

39.000 2.954 6.000 50.000 59.450 9.900 50.000 81.800 2.500 1.100 11.000 1.000 183.000 110.000 111.625
75.000 89.065

530.765 1.390.000 1.453.500 3.900 6.000
11.200 21.600

1.150
77.000

7.600 114.000 2.500 2.000
60.000

2.000

Sumber : Kajian Penempurnaan RTRWN Keterangan TWL TNL TL

: Taman Wisata Laut SML : Suaka Margasatwa Laut : Taman Nasional Laut CAL : Cagar Alam Laut : Taman Laut

“Kadaster Laut Dalam Perspektif Pemetaan Batas Pantai dan Laut Terkait dengan Perundangan Otonomi Daerah”

111

Pertemuan Ilmiah Tahunan I Teknik Geodesi - ITS, Surabaya, 13 Oktober 2004

Gambar 1: Tahapan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Sumber :

KEP.10/MEN/2003

“Kadaster Laut Dalam Perspektif Pemetaan Batas Pantai dan Laut Terkait dengan Perundangan Otonomi Daerah”

112

Pertemuan Ilmiah Tahunan I Teknik Geodesi - ITS, Surabaya, 13 Oktober 2004

Gambar 2 Diagram Alir Rencana Startegis

Sumber : KEP.10/MEN/2003 Tentang Pedoman UmumPerencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

“Kadaster Laut Dalam Perspektif Pemetaan Batas Pantai dan Laut Terkait dengan Perundangan Otonomi Daerah”

113


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1661
posted:12/21/2009
language:Indonesian
pages:8