Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Proses Pembangunan Daerah: Dari Perencanaan sampai Monitoring dan Evaluasi

Document Sample
Proses Pembangunan Daerah: Dari Perencanaan sampai Monitoring dan Evaluasi Powered By Docstoc
					BAPPENAS

www.dadangsolihin.com

2

Materi
• Proses Pembangunan Daerah dalam Siklus Manajemen Pembangunan • Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah • Perencanaan Pembangunan Daerah • Kegagalan Perencanaan • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Proses Pembangunan Daerah dalam Siklus Manajemen Pembangunan
(2) Budgeting

(1) Planning

(3) Implementation

(4) M & E
www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4

1

Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.
www.dadangsolihin.com 6

How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah
Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas • Mengurangi ketimpangan • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Dunia usaha yg kondusif • Menjaga kelestarian SDA

Peningkatan kapasitas SDM
www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8

2

Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik maju dan baik, maju, tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Pembangunan Daerah (2) (2
• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). • Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. • Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. • Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. • Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.
9 www.dadangsolihin.com 10

www.dadangsolihin.com

Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Tenaga Kerja Kontrol Kontrol

Dunia Usaha  Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Government
Memberikan hak k l if bagi M b ik h k ekslusif b i negara untuk mengatur hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance
Persoalan-persoalan publik P l l blik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.
11

Nilai Pertumbuhan Pasar

Redistibusi Melalui Pelayanan

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good.
www.dadangsolihin.com 12

www.dadangsolihin.com

3

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE
Executive i Judiciary Legislature Public service Military Police

Troika

CITIZENS
Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

organized into: i di t

BUSINESS
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange

www.dadangsolihin.com

13

www.dadangsolihin.com

14

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Perumusan Visi Daerah
Stakeholders

Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Masyarakat Pemerintah

VISI

PEMDA

Good Governance

Dunia Usaha

www.dadangsolihin.com

15

www.dadangsolihin.com

16

4

Perumusan Visi Daerah
Stakeholders

Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi g y pengangguran dan kemiskinan Meningkatnya p g gg Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayananpelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).

PEMDA

www.dadangsolihin.com

17

www.dadangsolihin.com

18

Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah y g pelayanan j jaringan transportasi antar dan g p Terbatasnya tingkat p y intra wilayah. Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur.

Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup y permukiman ( (kemacetan, kawasan kumuh, , , Menurunnya kualitas p pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan.

www.dadangsolihin.com

19

www.dadangsolihin.com

20

5

Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) g y g perkotaan. Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi p Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.

Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
6. Permasalahan Khusus y y g Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.

www.dadangsolihin.com

21

www.dadangsolihin.com

22

Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan pilihan Pilihan-pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
www.dadangsolihin.com 24

6

Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
www.dadangsolihin.com 25

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• • • • Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas

www.dadangsolihin.com

26

Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

www.dadangsolihin.com

28

7

Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. pelaksanaannya aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

Kegagalan Perencanaan (3)
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara p g g berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, y g g , yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
www.dadangsolihin.com 30

www.dadangsolihin.com

29

Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai y g p p p yang paling kecil sekalipun. g p Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). system) • •

Sistem Perencanaan yang Berhasil

Sistem perencanaan y g mendorong berkembangnya p yang g g y mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.

www.dadangsolihin.com

31

www.dadangsolihin.com

32

8

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • P i i kesinambungan: perencanaan tid k h Prinsip k i b tidak hanya b h ti berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34

Apa itu ABK?
Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja. ABK terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (budget entity).

Landasan Hukum
TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Good Governance: discipline, sustainable, transparent, efficient, accountable
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pemb Nasional; UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L

www.dadangsolihin.com

35

www.dadangsolihin.com

36

9

Pengertian ABK
ABK adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara p p pendanaan dengan g keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. (Pasal 7 ayat (1) PP 21/2004) Dalam ABK diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan d evaluasi ki j d i setiap program d j i l i kinerja dari ti dan jenis kegiatan. (Pasal 7 ayat (2) PP 21/2004)
www.dadangsolihin.com 37

Tujuan ABK
Dengan penyusunan ABK diharapkan rencana dan programprogram pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada: – t terwujudnya sasaran yang t l h dit t k j d telah ditetapkan, – dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, – tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional. – mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

www.dadangsolihin.com

38

Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Reformasi Sistem Penganggaran
Paradigma Lama Paradigma Baru

Visi: Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN Misi: Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan

Visi: Melaksanakan program kerja presiden terpilih Penganggaran Berbasis: 1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Anggaran Terpadu 2. KPJM 3. Anggaran Kinerja

Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi serta kerangka investasi dan pelayanan publik yang di Penganggaran berdasarkan tuangkan dalam RKP pendekatan menurut pengeluaran Anggaran disusun berdasarkan rutin dan pengeluaran RKP dengan mempertimbangkan pembangunan kemampuan keuangan negara
www.dadangsolihin.com 39

www.dadangsolihin.com

40

10

Penerapan ABK
Mengubah Fokus Pengukuran
bergeser
Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya
FLEKSIBILITAS

Latar Belakang: 3 Tuntutan
1. azas keseimbangan g (checks and balances) dalam penganggaran 2. penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) 3. Komitmen dalam menggunakan sumber k b daya yang terbatas.

Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya

Melahirkan sejumlah produk hukum yang melandasi perubahan menuju era reformasi yang mengedepankan: disiplin, kesinambungan, transparan, effisien, dan akuntabel.

www.dadangsolihin.com

41

www.dadangsolihin.com

42

Pendekatan Sistem Penganggaran
Anggaran negara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi Fungsi alokasi dilaksanakan agar sumber daya yang langka dapat dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai skala prioritas guna mencapai tujuan negara; Pendekatan tradisional (line item budget) menempatkan klasifikasi ekonomi (jenis-belanja) sebagai instrument utama pengalokasian anggaran; Penerapan p p prinsip “Good Governance” menuntut penggeseran p p gg pendekatan tradisional ke ABK yang didukung dengan pendekatan Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.

Manfaat Penerapan ABK (1)
Transparansi
Meningkatkan transparansi dengan menekankan kejelasan hubungan antara penggunaan anggaran dengan kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya. Melalui penuangan kebijakan pemerintah ke dalam program-program, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya kepada rakyat secara jelas dan mudah dipahami. Penganggaran dan pencatatan akuntansi dapat dilakukan menurut program sehingga pemisahan data biaya dan penerimaan per program memperjelas untuk pengambilan k t k bil keputusan, di samping memberikan gambaran yang t i b ik b jelas pula mengenai keluaran dan hasil yang diharapkan; Dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih mendasarkan pada pengelompokan menurut jenis belanja, penganggaran yang disusun berdasarkan program jelas lebih relevan dan mudah diakses oleh para politisi dan publik.
43 www.dadangsolihin.com 44

www.dadangsolihin.com

11

Manfaat Penerapan ABK (2)
Pola Penganggaran
Mengubah pola penganggaran dari semula terfokus pada bagaimana mendapatkan anggaran & membelanjakannya menjadi bagaimana membiayai kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu sesuai prioritas (money follow function). Prosesnya dimulai dengan menentukan keluaran dan hasil yang diharapkan sesuai tujuan dan sasaran program, kemudian baru ditetapkan inputnya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Hal ini tidak berarti bahwa pendekatan tradisional ditinggalkan, akan tetapi tetap digunakan dalam rangka pencatatan dan pengendalian, hanya saja pengelolaannya di l l diserahkan kepada K/L. hk k d K/L Tujuan yang luas & strategis ditetapkan oleh pembuat kebijakan, disusul dengan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dimaksud. Pengukuran kinerja juga bisa disusun guna mengukur efektifitas dari kegiatan pencapaian tujuan yang diinginkan.
www.dadangsolihin.com 45

Manfaat Penerapan ABK (3)
Penentuan Prioritas
Pendekatan ABK memberikan peluang kepada Lembaga Penentu/pembuat Kebijakan seperti Kabinet dan DPR untuk dapat menentukan prioritas secara lebih rasional. Hal ini dimungkinkan karena anggaran program pemerintah tidak sekedar menggambarkan pengelompok an menurut organisasi dan jenis belanja, akan tetapi lebih dari itu di dalam program secara jelas tercermin hasil yang diinginkan untuk dicapai. Pendekatan ABK membawa kejelasan atas fokus kebijakan pemerintah, bagaimana kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan target, serta bagaimana anggaran dibagi diantara berbagai prioritas.

www.dadangsolihin.com

46

Manfaat Penerapan ABK (4)
Efisiensi Birokrasi
Penerapan ABK berpotensi besar meningkatkan efisiensi birokrasi. ABK mencerminkan harapan bahwa birokrasi terselenggara dalam performa yang prima yang mendorong terfokuskannya pencapaian hasil. Hal ini terjadi karena dengan adanya lembaga yang bertanggungjawab atas penyediaan layanan barang dan jasa publik sementara K/L lebih difokuskan pada tanggungjawab pengaturan regulasinya, maka kejelasan pengaturan kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan oleh birokrasi birokrasi.

www.dadangsolihin.com

47

12

Gambaran Sistem M&E (Sekarang dan Akan Datang)
Sekarang Akan Datang
Adanya berbagai macam peraturan yang Satu laporan dapat diakses oleh seluruh mengamanatkan agar sektor (K/L) dan institusi (K/L) dan daerah daerah menyusun laporan evaluasi kinerja Evaluasi dapat dilakukan secara pembangunan komprehensif k h if Depdagri Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling LAN keterkaitan yang bersinergi dan Menpan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang Departemen Keuangan satu dengan yang lainnya Bappenas Lebih efisien dan biaya rendah Setneg Memperkenalkan evaluasi yang K/L terkait terintegrasi, sistem top-down dan bottomTidak d Tid k adanya i lik i/d implikasi/dampak d i k dari up pelaksanaan kegiatan evaluasi Evaluasi yang kontinu untuk proses Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) pembelajaran institusi Evaluasi top-down Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Evaluasi fragmentasi 1 waktu Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari Evaluasi pasif hasil evaluasi Kurangnya penghargaan terhadap www.dadangsolihin.com komunitas evaluator hasil Adanya 49 evaluasi

Who does what?

+ 30 Laws and Regulations regarding M&E
www.dadangsolihin.com Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government 50

Pengertian
Pengendalian
Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Tahap Perencanaan (ex-ante) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

Evaluasi
Tahap Pelaksanaan (on-going) Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post) • dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dengan rencana dibandingkan masukan), yang telah ditentukan efektivitas (hasil dan dampak sebelumnya

Pemantauan/Monitoring
Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin mungkin.

Evaluasi
Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Sumber: PP39/2006
www.dadangsolihin.com 51

www.dadangsolihin.com

terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu 52 program.

13

Kegunaan Evaluasi
• Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan • Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik • Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan kegiatan

Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?

Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

Pembelajaran
Apakah d A k h ada cara yang l bih b ik? lebih baik?

www.dadangsolihin.com

53

www.dadangsolihin.com

54

JenisJenis-jenis Evaluasi
menurut waktu pelaksanaan
• Evaluasi formatif: – Dilaksanakan pada waktu p p pelaksanaan p g program – Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program – Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program • Evaluasi summatif: – Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai – Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program – Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
www.dadangsolihin.com 55

JenisJenis-jenis Evaluasi
menurut tujuan
• Evaluasi proses: Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery). • Evaluasi biaya-manfaat: Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya & manfaat dari program. • Evaluasi dampak: Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat, & kelembagaan.
www.dadangsolihin.com 56

14

Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi? (1)
• Setiap tahun dilaksanakan berbagai program, sebagian memakan biaya yang besar, tetapi hasil yang sebenarnya seringkali tidak diketahui. • Muncul pertanyaan-pertanyaan: – Apakah desain program-program tersebut sudah tepat? pembelajaran – Apakah sumberdaya yang tersedia telah digunakan secara efisien? akuntabilitas – Apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan yang diharapkan? pengambilan keputusan

Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi? (2)
• Alasan Ekonomi – Memperbaiki desain & keefektifan program – Realokasi sumberdaya dari program yang kurang ke yang lebih efektif • Alasan Sosial – Meningkatkan transparansi & akuntabilitas • Alasan Politik – Meningkatkan kredibilitas pengambilan keputusan

www.dadangsolihin.com

57

www.dadangsolihin.com

58

Mengapa Evaluasi Jarang Dilakukan?
• Alasan yg sering diajukan adalah bahwa evaluasi: – biayanya mahal – menghabiskan b h bi k banyak waktu k kt – secara teknis sulit dilakukan – temuannya sering bersifat politis – laporannya sering terlambat • Tetapi alasan yang lebih penting adalah banyak pelaksana program yang takut bahwa program mereka akan dinilai gagal.

Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
Monitoring
menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan • Akuntabilitas penyampaian input program • Dasar untuk aksi perbaikan • Penilaian keberlanjutan program

Evaluasi
memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program – Akuntabilitas penggunaan sumberdaya – Pembelajaran tentang hal-hal yg dapat dilakukan lebih baik di masa yad – – – – Relevansi Keberhasilan Keefekifan biaya Pembelajaran

• Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana? • Apakah terdapat penyimpangan? • Apakah penyimpangan tsb dapat dibenarkan? Dilaksanakan terus-menerus atau secara berkala selama program berjalan

Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program
60

www.dadangsolihin.com

59

www.dadangsolihin.com

15

Kerangka Konseptual Evaluasi
• Menjadi bagian dari desain program • Perencanaan yg baik sejak awal • Dukungan dari pemangku kepentingan • Menjadi bagian dari tanggung jawab pemimpin program • Alokasi sumber daya yg memadai

Proses Evaluasi (1)
• Menentukan tujuan evaluasi – Untuk memperbaiki desain program – U t k mengukur dampak Untuk k d k – Pertimbangkan konteks • Menyusun desain evaluasi yang kredibel – Menentukan indikator & tolok ukur – Menentukan metode analisis & kebutuhan data – Menentukan jadwal pelaksanaan

www.dadangsolihin.com

61

www.dadangsolihin.com

62

Proses Evaluasi (2)
• Mendiskusikan rencana evaluasi – Penyandang dana p g y g program – Pelaksana program – Ahli evaluasi yg berkompeten • Menentukan pelaku evaluasi – Internal (pertentangan kepentingan) – Eksternal (keahlian, objektivitas, pengalaman) • Melaksanakan evaluasi – Pengawasan kualitas data & analisis

Proses Evaluasi (3)
• Mendiseminasikan hasil evaluasi – Bahasa yg sederhana & mudah dimengerti g – Fokus pada temuan utama – Adaptif terhadap umpan balik (feedback) • Menggunakan hasil evaluasi – Tuntutan perubahan; tidak sama dengan ancaman – Pembelajaran organisasi – Program atau kebijakan baru g j

www.dadangsolihin.com

63

www.dadangsolihin.com

64

16

Kriteria Evaluasi
• Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan • Efektifitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan • Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan. • Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan secara langsung maupun tidak disengaja pembangunan, tidak, maupun tidak • Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi.
www.dadangsolihin.com 65

Apa implikasi jika tidak ada M&E?
• Berbahaya, karena: – penilaian ki j pembangunan d pengambilan k il i kinerja b dan bil keputusan t terbatas pada ketersedian informasi parsial, – mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal • Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E.

www.dadangsolihin.com

66

Pengertian Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif y g gg yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
www.dadangsolihin.com 67

Pengertian Kinerja
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, g p g j j , tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan y g multi dimensional, j p g yang , sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).

www.dadangsolihin.com

68

17

Fungsi Indikator Kinerja
• Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan

Kedudukan Indikator Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi d E l i

Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif

Sasaran dan Tujuan
www.dadangsolihin.com 69 www.dadangsolihin.com 70

Logic Model Theory
DAMPAK
Hasil pembangunan yang  diperoleh dari  pencapaian  outcome Manfaat yang diperoleh dalam  jangka menengah untuk  beneficieries tertentu sebagai  hasil dari output

Indikator Kinerja INPUT
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan. • Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan Contoh: • Jumlah dana yang dibutuhkan • Tenaga yang terlibat • Peralatan yang digunakan • Jumlah bahan yang digunakan

Apa yang ingin  diubah

Me etode Penyusunan

OUTCOME

Apa yang ingin  dicapai
Apa yang dihasilkan  (barang) atau  dilayani (jasa)

OUTPUT

Produk/barang/jasa akhir yang  dihasilkan Proses/kegiatan   menggunakan input   menghasilkan output yang  diinginkan Sumberdaya yang memberikan  kontribusi dalam  menghasilkan output

KEGIATAN
Metode Pelaksanaan

Apa yang  dikerjakan
Apa yang  digunakan dalam  bekerja
71

INPUT

www.dadangsolihin.com Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

www.dadangsolihin.com

72

18

Indikator Kinerja OUTPUT
Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. • Ol h karena itu indikator i i h Oleh k it i dik t ini harus sesuai d i dengan li k d sifat k i t lingkup dan if t kegiatan instansi. Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi – Jumlah permohonan yang diselesaikan – Jumlah pelatihan / peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan • J l h barang yang akan dibeli/dihasilkan Jumlah b k dib li/dih ilk – Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli – Jumlah komputer yang dibeli – Jumlah gedung /jembatan yg dibangun – meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 73

Indikator Kinerja OUTCOME
• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil y g yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat p p g p dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.

•

www.dadangsolihin.com

74

Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan • Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa • Penurunan langsung hal-hal yang negatif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
www.dadangsolihin.com 75

Indikator Kinerja IMPACT
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang Indikator dampak menunjukkan panjang. dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan p g g g pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian
www.dadangsolihin.com 76

19

Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)

• ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)

Terima Kasih

• RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)

• TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadangsolihin.com 77 www.dadangsolihin.com 78

Tentang Narasumber

www.dadangsolihin.com

79

20


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1353
posted:12/21/2009
language:Indonesian
pages:20
Description: Capacity Building Aparatur Pemerintah Kota Sukabumi di Hotel Jasmin-Cipanas, 19 Desember 2009