AIRPORT TAX ABD. SALEH TAK BISA DICAIRKAN

Document Sample
AIRPORT TAX ABD. SALEH TAK BISA DICAIRKAN Powered By Docstoc
					
		"AIRPORT TAX" ABD. SALEH TAK BISA DICAIRKAN
		
Wednesday, 28 October 2009 15:59 -




 Pungutan "airport tax" (pajak bandara) bagi penumpang sipil di Lanud Abd. Saleh yang
berlokasi di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sampai saat ini tidak bisa
dicairkan oleh masing-masing pemerintah daerah (pemda) yang ada di Malang Raya.

   Malang, 28/10 (Antara/FINROLL News) - Pungutan "airport tax" (pajak bandara) bagi
penumpang sipil di Lanud Abd. Saleh yang berlokasi di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang,
Jawa Timur, sampai saat ini tidak bisa dicairkan oleh masing-masing pemerintah daerah
(pemda) yang ada di Malang Raya.

Tidak hanya pemda di Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang),
Pemprov Jatim juga tidak bisa mencairkan pajan bandara tersebut.

 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Malang
Soefianto, Rabu, mengakui, sampai saat ini pendapatan bandara dari "airport tax" belum bisa
dicairkan, karena tidak ada payung hukumnya.

 "Oleh karena itu, kami dari pemda se-Malang Raya terus berupaya untuk memperjuangkan
adanya payung hukum tersebut, supaya `airport tax` tersebut bisa dicairkan sesuai persentase
yang disepakati pada awal pengoperasian Lanud Abd. Saleh sebagai penerbangan sipil,"
tegasnya.

 Soefianto mengakui, pada awal pengoperasian Lanud Abd. Saleh telah disepakati persentase
bagi hasil "airport tax" secara proporsional untuk TNI AU, Pemprov Jatim, Kota Malang dan
Kota Batu serta Kabupaten Malang.

 Namun, kesepakatan itu sampai saat ini masih belum ada payung hukumnya, sehingga tidak
bisa dicairkan.

 Pendapatan dari "airport tax" di Lanud Abd. Saleh, katanya, sampai sekarang juga tidak ada
kejelasan berapa nominalnya dan ke mana dana itu disetor.

 "Kalau ada kejelasan kan enak, jika ada kerusakan atau perbaikan ringan bisa diambilkan dari
`airport tax` tersebut. Tapi faktanya sampai sekarang kami tidak tahu menahu soal dana itu,"
tegas Soefianto.

 Ia mencontohkan, kerusakan landasan pacu yang berdampak pada penutupan lanud untuk
penerbangan sipil sejak Rabu (14/10) tersebut, seharusnya bisa ditangani (dibiayai) dari
penghasilan "airport tax", sehingga tidak "merepotkan" pemda yang ada di Malang Raya.

 Untuk perbaikan kerusakan landasan pacu yang mencapai 133 titik tersebut, pemda Malang
Raya harus patungan dengan total nilai Rp130 juta. Itu pun hanya untuk 22 titik, bahkan ketika
ada verifikasi dari Dishub pusat ditemukan ada 10 titik lagi yang perbaikannya mendesak
supaya penerbangan sipil bisa dibuka kembali.




                                                                                          1/2

		"AIRPORT TAX" ABD. SALEH TAK BISA DICAIRKAN
		
Wednesday, 28 October 2009 15:59 -




 Pemkot Malang sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu perbaikan landasan pacu
tahap II, namun nominal bantuan itu maksimal sebesar Rp100 juta. Pemkot Batu juga
menyatakan kesiapannya, namun nominalnya masih belum ada titik temu.

 Sementara Bakorwil Wilayah III Malang juga akan mengumpulkan tiga pemda di Malang Raya
untuk membicarakan soal urunan tahap II tersebut.

"Pada awal November nanti kami akan kumpulkan tiga pemda di Malang Raya, guna
membahas kebutuhan anggaran perbaikan landasan pacu di Lanud Abd Saleh," kata Kepala
Bakorwil Wilayah III Malang Zarkasi. (E009)




                                                                                   2/2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:95
posted:12/18/2009
language:Indonesian
pages:2