SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA by peisty474

VIEWS: 54,075 PAGES: 5

									                    SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA



Pada hari ini, Rabu tanggal 15 November 2006 , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

   1. Nama       :
      No KTP     :
      Alamat KTP :

Dalam hal ini bertindak sebagai pengelola warnet yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

   2. Nama           :
      No KTP         :
      Alamat         :

Dalam hal ini bertindak sebagai salah satu pemegang saham Warnet yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk mengadakan perjanjian
kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut dibawah ini.

                                        Pasal 1
                                Lingkup Kerjasama
   1. Terhitung tanggal pada surat ini maka mulai hari ini PIHAK KEDUA memberikan
      modal kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 15 lot saham yaitu berupa uang tunai
      senilai Rp 7.500.000,-
   2. Bahwa PIHAK PERTAMA akan menggunakan perangkat tersebut untuk
      menambah modal pembuatan usaha warnet.

                                            Pasal 2
                                          Jenis Usaha

Jenis Usaha yang akan didirikan oleh PIHAK PERTAMA adalah :
    1. Warnet
    2. Rental Komputer
    3. Print Service
    4. Training IT


                                            Pasal 3
                                     Penetuan Laba Bersih

   a. Yang dimaksud Laba bersih adalah omzet setelah dikurangi dengan biaya
      operasional, biaya defisit dan angsuran sewa ruko.
      Laba bersih        Omzet   _    b.operasional   _   b.defisit   _   b. angs sewa ruko




                                                                           Halaman 1 dari 5
b. Omzet adalah segala pemasukan perusahaan yang meliputi :
    sewa komputer internet,
    sewa komputer rental,
    cetak dokumen,
    scan dokumen,
    burning CD
    jasa training

c. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan
   rutin, antara lain :
    Gaji karyawan
    Honor atau komisi untuk freelancer atau untuk karyawan untuk pekerjaan
       tertentu.
    Rekening PAM, PLN. Telepon, akses internet, iuran rutin
    Biaya service segala peralatan yang rusak
    Operasional administrasi
    Biaya promosi
    Dan semua biaya lain untuk kepentingan perusahaan selain biaya defisit,
       angsuran sewa ruko, dan pembelian alat.

d. Defisit adalah nilai barang yang berkurang dalam waktu tertentu, biasanya disebut
   dengan penyusutan, Biaya defisit adalah dana yang harus dikeluarkan setiap bulan
   untuk mengganti nilai barang yang berkurang. Penentuan besarnya biaya defisit
   adalah harga barang dibagi dengan perkiraaan umur barang, contoh harga komputer
   Rp 3.6 juta dan perkiraan umur barang 3 tahun maka biaya defisit per bulan adalah
   Rp 100ribu per bulan.

e. Angsuran sewa ruko, adalah dana yang harus di simpan rutin perbulan yang
   dipergunakan untuk membayar sewa tempat usaha pada periode berikutnya.
   Penentuan besarnya biaya angsuran sewa ruko adalah harga sewa dibagi dengan
   lama sewa, contoh sewa ruko 4juta per tahun maka dana angsuran per bulan adalah
   Rp 340ribu per bulan.

                                   Pasal 4
                       Ketentuan Biaya Atas Kerusakan

Apabila ada kerusakan aset maka diperlukan biaya untuk memperbaikinya yang terdiri
dari :
     Biaya spare part yaitu biaya pembelian alat baru, biaya ini diambil dari dana
       defisit, apabila dana simpanan defisit tidak mencukupi maka biaya diambil dari
       dana operasional.
     Biaya service yaitu biaya jasa perbaikan, biaya ini diambil dari dana
       pendapatkan kotor pada bulan berjalan dan dalam laporan keuangan masuk
       sebagai biaya operasional




                                                                Halaman 2 dari 5
                                     Pasal 5
                                  Sumber Modal

Sumber modal perusahaan adalah dari penjualan saham, dengan ketentuan :
   1. Harga perdana saham adalah Rp 1.000,- per lembar
   2. 1 lot terdiri dari 500 lembar saham
   3. Pembelian saham oleh calon pemegang saham adalah minimal 1 lot.
   4. Pemegang saham berhak menjual saham miliknya kepada orang lain dan bebas
      menentukan harga jual per lembar saham.
   5. Pengelola dan karyawan berhak membeli saham
   6. Untuk menambah modal, Pengelola berhak menjual saham sebanyak-banyaknya
      kepada masyarakat

                                     Pasal 6
                          Kewajiban masing-masing pihak

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
  1. Mengelola modal secara profesional hanya untuk perusahaan.
  2. Memberikan laporan keuangan perbulan pada setiap tanggal 4.
  3. Memberikan laporan kemajuan perusahaan setiap bulan secara tertulis bersamaand
     dengan laporan keuangan.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
  1. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga rahasia perusahaan.
  2. PIHAK KEDUA berhak menarik kembali sahamnya minimal setelah 6 bulan sejak
     tanggal pembelian saham, dan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA
     minimal 2 bulan sebelumnya.
  3. PIHAK KEDUA berhak menjual sahamnya kepada pihak lain.


                                     Pasal 7
                                Ketentuan Dividen

   1. Dividen dibagikan setelah 2 bulan sejak pembelian saham
   2. Dividen dibagikan pada tanggal 5 setiap bulan.
   3. Pemegang saham berhak untuk menggunakan dividen untuk menambah jumlah
      saham.
   4. PIHAK PERTAMA ditetapkan mendapatkan keuntungan sebesar 40% (empat
      puluh persen dari laba bersih)
   5. PIHAK KEDUA ditetapkan mendapatkan keuntungan sebesar 60% (enam puluh
      persen dari laba bersih)
   6. Apabila pemegang saham lebih dari 1 orang, maka pembagian dividen dilakuksan
      secara proposional sesaui dengan banyaknya saham.
   7. Perubahan ketentuan pembagian dividen dapat diubah setiap akhir tahun pada
      RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).




                                                                 Halaman 3 dari 5
                                        Pasal 8
                                       Kerugian

   1. Apabila dalam dalam 1 bulan, laba bersih perusahaan mencapai angka minus maka
      PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak mendapatkan pembagian
      keuntungan.

   2. Apabila dalam 1 bulan laba lebih lebih besar dari 0 (nol) dan lebih kecil dari 1%
      dari total modal maka PIHAK PERTAMA tidak berhak mendapatkan pembagian
      keuntungan dan 100% dari laba bersih dibagikan kepada PIHAK KEDUA.


                                       Pasal 9
                                   Penutupan Usaha

Apabila usaha akan ditutup yang disebabkan oleh pailit atau sebab lain maka :
   1. PIHAK PERTAMA segera melunasi segala kewajiban kepada pihak lain dengan
       menggunakan kas perusahaan atau aset perusahaan.
   2. Apabila aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban tersebut maka
       PIHAK PERTAMA berkewajiban melunasi kewajiban tersebut dari kas pribadi.
   3. Apabila ada sisa aset perusahaan, maka semua aset adalah milik PEMODAL dan
       dibagikan kepada PEMODAL sesuai dengan prosentasi sahamnya.



                                      Pasal 10
                               Batas Waktu Kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak penandatanganan surat
perjanjian ini. Pada tanggal 15 November 2010, surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan
berakhir dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjanjian baru, atas
kesepakatan kedua belah pihak.
                                         Pasal 11
                                      Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak didalam pelaksanaan pasal pasal dan
surat perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

                                       Pasal 12
                                    Force Majeure

   1. Yang dimaksud force majeure adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan
      Perjanjian Kerjasama ini , yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak, seperti
      pemogokan umum, gempa bumi, banjir, sabotase, hura hara, kerusuhan, dan
      keadaan darurat yang secara resmi dikeluarkan oleh Pemerintah.

   2. Apabila terjadi force majeure, PIHAK PERTAMA harus memberitahukan secara
      tertulis kepada Pihak KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi force
      majeure, dan untuk ini PIHAK PERTAMA tidak dikenakan kewajiban atau denda
      apapun juga.


                                                                    Halaman 4 dari 5
                                       Pasal 13
                                      Lain-Lain

   1. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
      dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan maka akan
      diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
   2. Hal-hal lain yang tidak tertera dalam surat perjanjian kerja sama ini dapat diatur
      atas kesepakatan kedua belah pihak


                                       Pasal 14
                                       Penutup

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat di Palembang pada hari dan tanggal yang sama
dengan diatas, dengan disaksikan oleh para saksi dan ditandatangani tanpa paksaan dari
pihak manapun juga dan dibuat rangkap 2 (dua).

            PIHAK KEDUA                                 PIHAK PERTAMA




                                                                   Halaman 5 dari 5

								
To top