Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tat by peisty474

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                                    KETUA MAHKAMAH AGUNG
                                        REPUBLIK INDONESIA


                                KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
                                         REPUBLIK INDONESIA

                                 NOMOR: KMA / 086 / SK / IX / 2006
                                                TENTANG

                PEMBENTUKAN TIM EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004



                           KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA




    Menimbang      a.    bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Rl langgal 3 Juli 2006
L                        menetapkan perlu dibentuk Tim Evaluasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 ;
                   b.    bahwa yang yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini memenuhi syarat
                         dan dianggap cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;

    Mengingat       1.   Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
                         Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);

                   2.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
                         telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
                         (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor
                         4359);

                   3.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah
                         diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 (Lembaran
                         Negara tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);
                   4.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
                         sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun
                         2004 (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor
                         4380);

                   5.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
                         diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 (Lembaran
                         Negara tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611);
                   6.    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;



                                                                            MEMUTUSKAN
                                                           -2-

                                              MEMUTUSKAN :
    Menetapkan
    PERTAMA      Membentuk Tim Evaluasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004                        dengan   susunan sebagai
                 berikut:


                                                                                                             Penugasan
                  No.                           N ama                                  Jabatan
                                                                                                             DalamTim
                      1                             2                                     3                        4
                  1         DR. H. Abdurrahman, SH. MH.                          Hakim Agung              Ketua
                  2         Harifin A. Tumpa, SH.                                Tuada Perdata           Anggota
                  3       JDjoko Sarwoko, SH. MH.                                Hakim Agung             Anggola
                  4         Drs. H. Abdul Manan, SH..S.IP..M.HUM.                Hakim Agung             Anggota
                  5         Ida Bagus Ngurah Adnyana, SH.                        Hakim Agung             Anggota
                  6         H. Imam Soebechi, SH.                                Hakim Agung             Anggota
                  7         H.M. Imron Anwari, SH. SpN. MH.                      Hakim Agung             Anggota
                  8         Satri Rusad, SH.                                     Panitera MA-RI          Anggota
                  9         Subagyo, SH. MM.                                     Kepala BUA MA-RI        Anggota
                  10        Hirman Purwanasuma, SH.                              Hakim Tinggi             Sekretaris
                                                                                 Pengawas
                  11        Agnes Lilik Sri Hartati, SH.                         Kasubdit Hukum          Wakil Sekretaris

    KEDUA        Memerintahkan kepada Tim tersebut untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan
                 melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung Rl;

    KETIGA       Segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Tim dibebankan kepada anggaran Mahkamah
                 Agung Rl;

    KEEMPAT      Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
                 ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

                 SALINAN         Keputusan ini disampaikan kepada:
                                 1.   Para Wakil Ketua Mahkamah Agung Rl.
                                 2.   Para Ketua Muda Mahkamah Agung Rl.
                                 3.   Para Hakim Agung Mahkamah Agung Rl
                                 4.   Panitera Mahkamah Agung Rl.
                                 5.   Sekretaris Mahkamah Agung Rl.
                                 6.   Para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RL.
                                 7.   Para Kepala Badan Mahkamah Agung Rl.
                                 8.   Para Kepala Biro/Kepala Direktorat Mahkamah Agung Rl.

G                                9.   Pertinggal.


                                                                 Oitetapkan di        JAKARTA
                                                                 Pada tanggal         08 September 2006

                                                                  KETUA MAHKAMAH AGUNG Rl.,




                                                                           BAGIR MANAN

								
To top