HASIL EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA by peisty474

VIEWS: 5,667 PAGES: 29

									www.antikorupsi.org

HASIL EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN PUTUSAN NO. 303/Pdt.G/2003/PN.JAK.SEL DALAM PERKARA DAVID NUSA WIDJAYA DAN TARUNODJOJO NUSA (PENGGUGAT) MELAWAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (TERGUGAT)
A. PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN MAJELIS EKSAMINASI 1. Bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara selalu mendasarkan diri pada dasar filosofis DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Dasar filosofis tersebut membawa implikasi pada diri hakim bahwa putusan yang dijatuhkan dipertanggungjawabakan bukan hanya kepada mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangn yang berlaku, tetapi lebih dari itu dan yang lebih esensial bahwa hakim juga bertanggung jawab kepada Tuhan dan hati nuraninya sendiri; 2. Bahwa dalam suatu Negara Hukum (rechtstaat) yang Demokratis, tuntutan kekuasaan kehakiman yang merdeka (independen), berwibawa, bersih, dan jujur, harus dapat diwujudkan dalam kenyataan, walaupun sulit tujuan tersebut harus tetap diwujudkan, karena sering terjadi apa yang dirasakan oleh masyarakat justru sebaliknya (tidak berwibawa, tidak bersih, tidak jujur); 3. Bahwa untuk menghapuskan atau meminimalisir praktek peradilan yang menyimpang dari prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan yang baik, berwibawa, bersih dan jujur tersebut perlu diberdayakan mekanisme kontrol, baik secara internal maupun eksternal, dengan mengundang partisipasi masyarakat yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap hukum dan penegakan hukum untuk melakukan kontrol jalannya proses peradilan; 4. Bahwa perwujudan Negara Hukum (rechtstaat) yang demokratis melalui upaya penegakan supremasi hukum dan mengupayakan pulihnya kembali citra dan wibawa pengadilan, dipandang perlu adanya keterlibatan publik untuk melakukan kontrol sebagai wujud tanggungjawab bersama dengan membentuk lembaga eksaminasi yang independen yang kemudian dikenal dengan Majelis Eksaminasi untuk melakukan verifikasi suatu putusan pengadilan yang menjadi perhatian masyarakat/publik dan dinilai belum mempertimbangkan secara maksimal penerapan hukum dan ilmu pengetahuan hukum dalam proses pengambilan putusan, sehingga menyebabkan terusiknya rasa keadilan masyarakat; 5. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan No. 303/Pdt.G/2003/PN.JAK.SEL) dalam perkara David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa melawan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diduga terdapat banyak kekeliruan dalam penerapan hukumnya.

1

www.antikorupsi.org

B. TUJUAN EKSAMINASI 1. Menguji apakah putusan pengadilan sudah sesuai dengan kaedah hukum subtantif dan kaedah hukum objektif, serta berdasarkan ilmu pengetahuan hukum dan hukum acara perdata; 2. Melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PUTUSAN NO. 303/PDT.G/2003/PN.JAK.SEL) dalam perkara Perdata David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa sebagai Para Penggugat melawan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Tergugat. 3. Mengetahui sejauh mana pertimbangan hukumnya, apakah sesuai atau tidak dengan kaedah hukum subtantif dan kaedah hukum objektif serta prinsip-prinsip legal justice, moral justice dan social justice; 4. Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlibat lebih jauh dalam menguji proses penyelesaian suatu perkara dan putusan atas perkara itu yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan rakyat; 5. Mensosialisasikan dan mendorong lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik melakukan penilaian dan pengujian terhadap suatu proses peradilan, dan putusan lembaga pengadilan serta keputusan-keputusan lembaga penegak hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat; 6. Mendorong terciptanya independensi lembaga penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung, yang mempunyai akuntabiltas dan transparansi kepada publik; 7. Mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas, intelektualitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar melahirkan putusan yang mampu memberikan kepastian hukum. C. MAJELIS EKSAMINASI 1. Bahwa untuk mengeksaminasi dan menilai secara luas hal-hal yang saling berkaitan antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan No. 303/Pdt.G/2003/PN.JAK.SEL) dalam perkara perdata David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa melawan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) perlu dibentuk Majelis Eksaminasi; 2. Bahwa untuk menjamin agar hasil pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Majelis Eksaminasi tersebut dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka susunan anggota Majelis Eksaminasi tersebut terdiri dari orang-orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap hukum dan penegakan hukum serta yang memiliki basis keilmuan bidang hukum dan atau berpengalaman dalam praktik penegakan hukum; 3. Bahwa Indonesia Corruption Watch sebagai pihak yang menggagas dan menyelenggarakan eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan No. 303/Pdt.G/2003/PN.JAK.SEL) dalam perkara perdata David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa melawan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) membentuk Majelis Eksaminasi yang terdiri dari kalangan akademisi hukum dari perguruan tinggi, praktisi hukum dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/Ornop/NGO), yaitu: a. Eliyana , S.H. b. J. Djohansjah, S.H.,M.H.

2

www.antikorupsi.org

c.

Irdan Dahlan, S.H.

d. Abdul Fickar Hadjar, S.H.,M.H. e. DR. Rosa Agustina, S.H. M.H. f. Harry Ponto , S.H., LL.M. g. Tony Budidjaja, S.H., LL.M. 4. Bahwa meskipun Majelis Eksaminasi terdiri dari kalangan mantan hakim, mantan jaksa, akademisi hukum dari perguruan tinggi, dan praktisi hukum, namun mereka dipilih berdasarkan : integritas, keahliannya (expertise), tidak ada conflict of interest terhadap perkara yang di eksaminasi, tidak sedang aktif di lembaga peradilan dan memiliki komitmen terhadap pembaharuan hukum di Indonesia; 5. Bahwa dengan demikian adalah keliru sekali, kalau dibentuknya Majelis Eksaminasi publik yang independen, serta merta dianggap hanya mencari-cari kelemahan atas proses peradilan dan kinerja lembaga pengadilan. Majelis Eksaminasi publik yang independen haruslah dianggap sebagai lembaga yang bermanfaat bagi terwujudnya suatu proses peradilan yang baik dan lembaga pengadilan yang berwibawa dan bersih, yang pada gilirannya dapat mengakselerasi terwujudnya supremasi hukum; 6. Bahwa dalam eksaminasi ini, Majelis Eksaminasi hanya memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan No. 303/Pdt.G/2003/PN.JAK.SEL) dalam perkara perdata David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa melawan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan pengujian terhadap Putusan ditingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3

www.antikorupsi.org

BAGIAN PERTAMA PENGANTAR

A. PENDAHULUAN Gelombang krisis moneter yang menimpa sektor perbankan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan banyak bank-bank yang collapse. Peristiwa tersebut berawal dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika. gejolak kurs tersebut membuat banyak bank merugi, terutama mereka yang mempunyai pinjaman dalam mata uang asing. Bank-bank yang tidak melindungi nilai kurs pinjaman valuta asingnya, jumlahnya sangat banyak. Mereka rugi besar. Akumalasi kerugian bank akibat gejolak kurs, ditambah dengan memburuknya arus kas (cash-flow), menyebabkan sulitnya likuiditas.1 Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing semakin tak terkendali. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya penarikan rupiah besar-besaran pada sejumlah bank untuk membeli Dolar Amerika Serikat. Bebarapa bank mulai mengalami saldo debet, alias rekeningnya di Bank Indonesia minus. Akibat berikutnya, hampir seluruh bank menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah besar2. Menyikapi keadaan ini pemerintah dan Bank Indonesia kemudian mengambil langkah-langkah sebagai berikut3: 1. Bank-bank nasional yang sehat, tapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara dibantu. 2. Diupayakan penggabungan atau akuisisi terhadap bank-bank yang nyata-nyata sakit oleh bank yang sehat. Jika upaya ini tidak berhasil, bank-bank jeblok itu supaya dilikuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para penabung, terutama pemilik simpanan kecil. Sesungguhnya langkah yang ditempuh pemerintah dihadapkan pada pilihan yang dilematis, yaitu: a. Menutup sejumlah bank, namun akan mengundang kepanikan deposan, kelumpuhan seluruh sistem perbankan, kekacauan lalu lintas pembayaran, dan kemandekan seluruh kegiatan ekonomi nasional atau; b. Menyelamatkan bank melalui pemberian bantuan likuiditas perbankan guna mencegah lumpuhnya sistem perbankan nasional. Pemerintah mengambil kedua pilihan di atas, dengan jalan menutup bank yang tak dapat diselamatkan lagi. Namun untuk mencegah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, uang deposan pada bank-bank yang ditutup, ditalangi. Bagi bank-bank yang masih bisa diselamatkan diberikan bantuan likuiditas melalui Bank Indonesia (BLBI). Pengucuran BLBI terhadap bank-bank yang kekurangan likuiditas ini, rupanya tidak berpengaruh banyak terhadap kesehatan perbankan, yang pada akhirnya Pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 jo UU No.10/1998 (UU Perbankan) membentuk badan khusus untuk menangani upaya penyehatan perbankan nasional yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui PP No.17/1999 jo PP 47/2001 (PP BPPN).

1

2

Bank Indonesia, Mengurai Benang Kusut BLBI,cet.pertama, hlm. 2

ibid, hlm.6 3 ibid, hlm.7

4

www.antikorupsi.org

Selanjutnya, dalam rangka program pengembalian aset (asset recovery) BPPN telah melakukan upaya penyelesaian berupa:4 1. Mengalihkan kewajiban bank menjadi kewajiban pemegang saham pengendali. Pemerintah, bersama pemegang saham bank beku operasi (BBO) dan bank beku kegiatan usaha (BBKU), menandatangani master settlement and acquisition agreement (MSAA) dan master refinancing agreement and note issuance agreement (MRNIA). Tujuannya untuk mengembalikan BLBI, baik melalui penyerahan aset maupun pembayaran tunai kepada BPPN. 2. Pengkonversian BLBI pada bank-bank take over (BTO) menjadi penyertaan modal sementara (PMS). 3. Mengalihkan utang bank ke pemegang saham pengendali, melalui pola penyelesaian kewajiban pemegang saham pengendali (PKPS). Caranya dengan menandatangani akta pengakuan utang (APU). Pada tanggal 14 Pebruari 1998, BI melalui Surat Keputusan Direksi BI No. 30/218/KEP/DIR telah menempatkan Bank Servitia dalam program penyehatan dan sehubungan dengan hal tersebut BI mendelegasikan tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penyehatan dan restrukturisasi Bank Servitia kepada BPPN. Namun program penyehatan terhadap Bank Servitia ini tidak berjalan dengan baik sampai akhirnya BI mengeluarkan keputusan Direksi No. 31/34/DIR/UPWB2/Rahasia pada tanggal 13 Maret 1999 yang mengkategorikan Bank Servitia sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Dengan keputusan tersebut BI menyerahkan Bank Servitia kepada BPPN untuk penyelesaian yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perbankan jo PP BPPN) dalam rangka penyelesaian asset dan pengembalian uang Negara. Dalam kurun waktu 17 Maret 1999 sampai dengan 17 Oktober 2000 dilakukanlah negosiasinegosiasi penyelesaiannya dengan para pemegang saham Bank Servitia yang dalam hal ini diwakili oleh David Nusa Widajaya sebagai Direktur Utama dan Tarunodjojo Nusa sebagai salah satu direksi menandatangani Akta No. 28 tentang Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (APU). Merasa tidak puas dengan isi perjanjian APU-Sevitia akhirnya, David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa, selaku penanda tangan Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT Bank Umum Servitia Tbk tanggal 17 Oktober 2000 mengajukan gugatan pada tanggal 2 Juni 2003 kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk membatalkan Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) yang kemudian lebih dikenal dengan APU. Ada indikasi gugatan perdata ini merupakan akal-akalan dari bos PT. Bank Umum Servitia Tbk. tersebut untuk “lari” dari pertanggungjawaban melunasi utangnya kepada BPPN. Sebelum gugatan David Nusa Widjaya didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebenarnya bos Bank Servitia itu sedang dalam tuntutan kasus korupsi dana BLBI sebesar Rp. 1,2 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam putusannya PN Jakarta Barat menjatuhkan 1 (satu) tahun penjara. Atas keputusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. PT Jakarta memperberat vonis David menjadi 4 (empat) tahun penjara. Terhitung sejak tanggal tanggal 2 Juni 2003 David Nusa Widjaya dinyatakan buron oleh kajaksaan5. Hingga akhirnya di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan David Nusa Widjaya bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehubungan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan kepada Bank Servitia dan menjatuhkan Vonis 8 (delapan) tahun

4 5

ibid, hlm.16 Koran Tempo, edisi 4 Agustus 2004

5

www.antikorupsi.org

penjara, dan diharuskan membayar denda sebesar Rp.30 juta serta uang pengganti Rp.1,29 trilyun. B. POSISI KASUS

Pada tanggal 14 Pebruari 1998, BI melalui Surat keputusan Direksi BI No. 30/218/KEP/DIR telah menempatkan Bank Servitia dalam program penyehatan dan sehubungan dengan hal tersebut BI mendelegasikan tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam penyehatan dan restrukturisasi Bank Servitia kepada BPPN. Namun program penyehatan terhadap Bank Servitia ini tidak berjalan dengan baik sampai akhirnya BI mengeluarkan keputusan pada tanggal 13 Maret 1999 yang mengkategorikan Bank Servitia sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Dengan keputusan tersebut BI menyerahkan Bank Servitia kepada BPPN untuk melakukan penyelesaian yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perbankan jo PP BPPN) dalam rangka penyelesaian asset dan pengembalian uang Negara. David6 dan Tarunodjojo dianggap oleh BI sebagai pemegang saham pengendali Bank Servitia, dan selanjutnya mereka dituntut pertanggung-jawabannya untuk mengembalikan dana BLBI yang telah dikucurkan kepada Bank Servitia. Sejak tanggal 25 Maret 1999, BI menyerahkan pengurusan penyelesaian kewajiban BBKU, termasuk Bank Servitia, kepada BPPN. Pada tanggal 22 September 1999, David dan Tarunodjojo membuat suatu kesepakatan awal dengan BPPN, di mana David dan Tarunodjojo mengakui keberadaan utang mereka kepada BPPN, yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian oleh BPPN. Pada tanggal 3 Juli 2000, BPPN mengirim surat kepada David dan Tarunodjojo, yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pokok penyelesaian kewajiban pemegang saham (“PKPS”) dengan melampirkan rumusan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (“JKPS”) yang harus dibayar David dan Tarunodjojo kepada BPPN. Pada tanggal 17 Oktober 2000, David dan Tarunodjojo menandatangani Akta Perjanjian PKPS dan Pengakuan Utang BBKU (“APU”) dengan BPPN, di hadapan Notaris Martin Roestamy, S.H. APU ini memuat JKPS yang harus dibayar oleh David dan Tarunodjojo kepada BPPN. Menurut David dan Tarunodjojo, mereka sebenarnya sangat berkeberatan atas JKPS yang ditetapkan BPPN di dalam APU tersebut. Menurut David dan Tarunodjojo, JKPS tersebut tidak didukung dengan alasan-alasan yang jelas dan berada di luar kemampuan finansial mereka. David dan Tarunodjojo mau menanda-tangani APU tersebut, menurut mereka, karena adanya komitmen (gentlemen agreement) dari BPPN untuk melakukan audit ulang atas JKPS [walaupun hal ini dibantah oleh BPPN dalam persidangan]. Pada tanggal 2 Juni 2003, David dan Tarunodjojo mengajukan gugatan pembatalan APU ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (“Pengadilan”) yang menurut mereka, BPPN tidak memenuhi komitmennya kepada mereka untuk melakukan audit ulang atas JKPS. Selain BPPN gugatan juga diajukan kepada notaris, Martin Roestamay, S.H. sebagai turut Tergugat.

David juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Servitia. Mahkamah Agung melalui putusannya No.830K/Pid/2003 telah menyatakan David bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehubungan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan kepada Bank Servitia. David dihukum 8 tahun penjara, dan diharuskan membayar denda sebesar Rp.30 juta serta uang pengganti Rp.1,29 trilyun. Akan tetapi hingga eksaminasi publik dilaksanakan David belum dapat dieksekusi, karena tidak diketahui keberadaannya.

6

6

www.antikorupsi.org

Argumentasi-argumentasi para pihak dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut: Gugatan David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa Jawaban Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Dalam Konpensi Eksepsi: 1. Gugatan Para Penggugat sudah jelas dan terang sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena APU dibuat dan ditandatangani dengan melanggar hukum;

Dalam Konpensi: Eksepsi: 1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, karena dalam positanya Para Penggugat menggunakan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPer, tetapi dalam petitumnya tidak menuntut wanprestasi dan Para Penggugat tidak jelas mengkualifikasi perbuatan Tergugat;
2. Gugatan tidak berdasar hukum, karena: APU merupakan akta otentik yang dibuat secara sah: 3. Gugatan diajukan dengan secara licik dan diajukan dengan itikad buruk untuk menghindari kewajiban;

2. Gugatan Para Penggugat berdasarkan hukum; 3. Gugatan diajukan dengan itikad baik, justru Tergugat yang beritikad buruk dengan tidak memenuhi komitmennya untuk mengaudit ulang JKPS Bank Servitia;

Pokok Perkara 1. Para Penggugat pribadi bukan pemegang saham Bank Servitia yang bertanggung jawab dalam penandatanganan PKPS dan APU, karena pada saat pembekuan Bank Servitia, 13 Maret 1999 pemegang saham Bank Servitia adalah : a. PT. Chandranusa Multikapita (PT.CMK) (131.949.000 lbr = 66 %); b. PT. Chandranusa Multindustries (CMD) ( 27.426.000 lbr = 14 %); c. Masyarakat ( 40.625.000 lbr = 20 %)
2. PKPS dan APU tidak memenuhi asas kesetaraan dalam berkontrak, karena PKPS dan APU ditetapkan secara sepihak tidak didukung oleh bukti-bukti hukum, tidak seimbang dan menguntungkan Tergugat;

Pokok Perkara:
1. Para Penggugat sebagai Direktur Utama dan Dir pemasaran PT. CMK dan CMD menguasai 80% saham Bank Servitia memenuhi criteria sebagai pemegang saham pengendali (SK Meko Ekuin No. Kep.12/MEKUIN/04/2000); Berdasarkan Putusan Perkara Pidana No.504/PID.B/2001/PN.Jak.Bar jo Putusan PT DKI Jakarta No.67/Pid/2002/PT.DKI Penggugat DNW terbukti sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyelewengan BLBI (Korupsi);

2. Berdasarkan UU No. 7/1992 jo UU No.10/1998 (UU Perbankan) jo PP No.17/1999 jo PP 47/2001 (PP BPPN) Tergugat merpakan badan khusus yang dibentuk dalam rangka memulihkan kepercayan masyarakat yang berfungsi untuk melakukan upaya penyehatan perbankan nasional; Berdasarkan dokumen-dokumen (al. Cessi No.29, tanggal 22/2/1999), Informasi dari BI, dan penelitian dan didukung Pasal 43 ayat (1) PP 17/1999, Tergugat berhak dan untuk menghitung dan berwenang

7

www.antikorupsi.org

menetapkan kerugian yang dialami Bank dalam penyehatan; 3. APU tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUHPer), karena tidak memenuhi syarat “sepakat”, yaitu: • Para Penggugat tidak pernah menyetujui PKPS APU; • adanya “komitmen” Tergugat untuk meng audit ulang atas JKPS; • Tergugat tidak pernah melakukan audit ulang JKPS; 3. APU Bank Servitia telah secara sah dibuat berdasarkan persyaratan psl 1320 KUHPer, karena: • dengan ditanda tanganinya APU oleh Para Penggugat dihadapan Notaris, terbukti Para Penggugat telah sepakat; • Penggugat tidak dapat membuktikan adanya “komitmen” dari Tergugat; • andai ada “komitmen” pelaksanaan APU tidak tergantung pada dilaksanakan atau tidaknya audit ulang, karena sepenuhnya merupakan hak Tergugat (Psl 3 btr 3.2 APU) 4. APU telah memenuhi asas kebebasan berkontrak (psl 1320 jo psl 1338 KUHPer), karena : • dengan adanya surat menyurat dari Para Penggugat sebelum ditandatanganinya APU membuktikan adanya proses negosiasi (kebebasan –red) yang membuktikan adanya cukup waktu bagi Para Penggugat untuk menandatangani atau tidak menandatangani APU Servitia; secara hukum Tergugat mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari Para Pengugat, karena Tergugat merupakan badan khusus yang dibentuk Negara berdasar UU; berdasar “doktrin”, dalam perkembangannya “asas kebebasan berkontrak” semakin sempit dilihat dari berbagai segi antara lain kepentingan umum, perjanjian baku, dan perjanjian dengan pemerintah;

4. APU tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak (pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPer), karena APU ditetapkan sepihak tanpa melibatkan Para Penggugat, yang isinya hanya mengatur dan menetapkan kewajiban Para Penggugat tanpa memperhatikan hakhak para Penggugat;

•

•

5. Terdapat “penyalahgunaan keadaan” van omstandigheden) dalam (misbruik penandatanganan APU, karena berdasarkan pendapat HP Panggaben dan Van Dunne :

perkembangan ajaran penyalahgunaan keadaan salah satunya adalah “berlakunya itikad baik secara terbatas” artinya sejalan dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPer, para pihak wajib memperhatikan (memperhitungkan) kepentingan pihak APU mencerminkan adanya lawan. penyalahgunaan dimana Tergugat sama sekali

5. Dalam penandatanganan APU tidak ada penyalahgunaan keadaan, karena: • Doktrin (Asikin Kusumah Atmaja) antara lain: sebelum penerapan pasal 1338 inconcreto harus diteliti dulu apakah ada keseimbangan dan keserasian antara para pihak sebelum tercapainya konsensus. Penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan kekuasan ekonomi mencakup keadaan yang tidak dapat dimasukkan dalam “itikad baik”, patut dan adil, bertentangan dengan kepentingan

8

www.antikorupsi.org

tidak memperhatikan apa yang menjadi hak dan kepentingan Para Penggugat; •

umum sebagai pengertian klasik, karena keadan yang disalahgunakan telah ada sebelum tercapainya kata sepakat /konsensus; dengan adanya bukti sebelum APU dibuat sudah ada kesepakatan awal antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka unsur “keadaan yang disalahgunakan telah ada sebelum tercapainya kata sepakat” tidak terpenuhi, karenanya terbukti dalam pembuatan APU telah memenuhi asas kebebasan berkontrak dan tidak ada penyalahgunaan keadaan.

6. Pengembalian atas pembayaran JKPS Bank Servitia sejumlah Rp.325.000.000,-, karena dengan batalnya APU pembayaran harus dikembalikan oleh Tergugat; (Doktrin Subekti : pembatalan perjanjian bertujuan membawa

6. Pengembalian atas pembayaran harus ditolak, karena tidak ada dasar hukum atau buktibukti kuat yang diajukan Para Penggugat untuk membatalkan APU;

kedua pihak kembali pada keadan sebelum perjanjian. Kalau salah satu pihak telah menerima uang atau barang, maka itu hharus dikembalikan)

Dalam Rekonpensi: Eksepsi: 1. Surat Kuasa Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tidak sesuai dengan UU No. 13/1985, karena meterai tidak diberi Tanggal, bulan dan tahun;
2. Gugatan Rekonpensi bertentangan dengan hukum dan menunjukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak taat dan tidak menghormati putusan pengadilan; gugatan Penggugat Rekonpensi memerinci tuntutan ganti kerugian; tidak

Dalam Rekonpensi: Eksepsi: 1. Surat Kuasa Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi telah sah dan telah diberi meterai secukupnya, sehngga memenuhi UU No.13/1985 (Bea Meterai (Yurisprudensi MARI tgl. 25/5/1987 No292K/Pdt/1986)
2. Gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak bertentangan dengan hukum, tetapi semata-mata untuk mempertahankan hak, karena putusan provisi belum bias dilaksanakan; Tuntutan ganti terperinci: rugi sudah jelas dan

Pokok Perkara Karena APU cacat hukum, maka tidak ada kewajiban Para Tergugat Rekonpensi (PTR) untuk membayar kewajiban pembayaran utang berdasarkan APU;
APU adalah perjanjian cacat hukum karena tidak adanya kesepakatan para pihak dan terjadi penyelahgunaan keadaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi (PR) yang

Pokok Perkara Para Tergugat Rekonpensi (PTR) telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas APU Servitia, karena: • PTR telah melanggar ketentuan tidak boleh menggugat; • PTR telah lalai melakukan kewajiban pembayaran hutangnya; • PTR telah lalai melakukan kewajibannya atas bunga dan bunga denda; • PTR telah lalai menyerahkan agunan dan lalai

9

www.antikorupsi.org

mengharuskan PTR membayar kewajiban utang berdasarkan APU adalah tidak berdasarkan hukum.

memelihara nilai agunan;

Akhirnya, pada tanggal 2 Desember 2003, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang terdiri dari IDG. Putrajadnya, S.H. sebagai hakim ketua, Sodarjatno, S.H., dan Sri Mulyani Yustina, S.H. masing-masing sebagai anggota, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini 7, dengan amar yang pada pokoknya menyatakan: Dalam Konpensi Dalam Eksepsi - menolak eksepsi-eksepsi Tergugat (BPPN) seluruhnya; Dalam Pokok Perkara - mengabulkan seluruh gugatan Penggugat (David dan Tarunodjojo); - menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta PKPS dan APU PT.Bank Servitia, Tbk No. 28 tanggal 17 oktober 2000 yang dibuat dihadapan Martin Roestamy, SH Notaris di Jakarta; - Menghukum Tergugat (BPPN) mengembalikan kepada Para Penggugat (David dan Tarunodjojo) uang pembayaran sejumlah Rp.325 juta dalam waktu 14 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap; - menghukum Turut Tergugat (Martin Roestamy, SH) untuk tunduk pada putusan ini. Dalam Rekonpensi - menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan No. 303/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel) pada pokoknya adalah sebagai berikut: “Menimbang, bahwa mencermati pasal demi pasal dari APU-Servitia termaksud, majelis melihat isinya melulu tentang kewajiban Para Penggugat [David dan Tarunodjojo] dan hak Tergugat [BPPN] berkenaan dengan program penyehatan perbankan yang dilaksanakan oleh Tergugat [BPPN] selaku kepanjangan tangan pemerintah, utamanya di dalam pengembalian aset negara termasuk penyelamatan BLBI yang telah dikucurkan oleh Bank Indonesia kepada perbankan nasional khususnya Bank Umum Servitia Tbk. (…dst) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat [BPPN] bertanda T/PR-18 sampai dengan T/PR-26 dihubungkan dengan bukti Para Penggugat [David dan Tarunodjojo] bertanda P-5 sampai dengan P-8b dan P-15 ternyata terkandung makna yang tersirat bahwa

sebenarnya di dalam persetujuan mengenai angka-angka dalam JKPS yang lebih lanjut dituangkan dalam APU-Servitia, antara Para Penggugat [David dan Tarunodjojo] dengan Tergugat [BPPN] sebelumnya telah ada komitmen yang hanya dilakukan dalam bentuk gentlement agreement tentang akan diperbaiki dan dilakukannya audit ulang guna mendapatkan angka-angka yang riel dan kongkrit berkenaan dengan kewajiban para

Terhadap Putusan ini, BPPN kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Saat eksaminasi ini dilaksanakan, perkara ini masih dalam proses banding.

7

10

www.antikorupsi.org

pemegang saham Bank Umum Servitia, in casu Para Penggugat [David dan Tarunodjojo] terhadap tergugat [BPPN] (…dst) Menimbang berdasarkan kenyataan itu yang didukung pula oleh dalil jawabannya, ternyata sebenarnya dan sesungguhnya Tergugat [BPPN] telah tidak membuka peluang dilakukannya audit ulang atas segala aset Bank Umum Servitia, dengan mana secara nyata bahwa sebenarnya dan sesungguhnya Tergugat [BPPN] telah menyalahgunakan kekuasaannya di

dalam melakukan penekanan secara hukum dan kekuasaan yang ada padanya terhadap Para Penggugat [David dan Tarunodjojo] untuk sampai pada posisi penanda tanganan APUServitia aquo
Menimbang, bahwa gentlemen agreement memang tidak dibuat secara tertulis, namun dari bukti-bukti tertulis lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menunjukan adanya kemungkinan dan hubungan kausal yang nyata bahwa angka-angka dalam JKPS yang memberatkan Para Penggugat [David dan Tarunodjojo] nyata-nyata tidak memilki kemampuan memenuhi syarat-syarat finansial dan jaminan untuk itu, sehingga APU-Servitia ternyata telah pula ditanda tanganinya dalam ketidak mampuan, menurut hemat majelis

indikasi adanya komitmen-komitmen di luar apa yang tersirat dan tertulis tersebut adalah memang benar adanya

tanganannya dilakukan secara melawan hukum karena melanggar prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPerdata

Menimbang, bahwa permasalahannya kemudian adalah bahwa Para Penggugat [David dan Tarunodjojo] menuntut pembatalan APU-Servitia tersebut dengan alasan bahwa penanda

terpenuhi, namun setelah mentransfer mundur berkenaan dengan riwayat ditanda tanganinya akta-akta tersebut, ternyata ada komitmen-komitmen yang pada akhirnya setelah APU-Servitia dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat [David dan Tarunodjojo], ternyata Tergugat [BPPN] tidak memenuhi komitmennya tersebut

Menimbang, bahwa melihat adanya APU-Servitia dan JKPS yang telah ditanda tangani oleh Para Penggugat, nyata bahwa prinsip di dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata telah

pemegang saham yang bertanggung jawab atas Bank Umum Servitia berada pada pihak yang lemah dan harus berhadapan dengan Tergugat [BPPN] sebagai kepanjangan tangan pemerintah di dalam menyelamatkan aset negara
(…dst) Menimbang, bahwa tidak dipenuhinya komitmen tersebut walaupun merupakan hak dan kewenangan Tergugat, jelas telah melanggar Prinsip kebebasan berkontrak untuk itu Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUHPerdata harus diterapkan sebagai upaya penegakan hukum perdata yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh kedua belah pihak, khususnya berkenaan dengan prinsip kebebasan berkontrak di atas Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya komitmen yang telah menimbulkan kesepakatan dalam penandatanganan APU-Servitia oleh Tergugat [BPPN] dengan dalih bahwa hal tersebut adalah merupakan kewenangannya, menurut hemat majelis merupakan arogansi Tergugat

Menimbang bahwa mencermati situasi dan keadaan perbankan nasional selama masa krisis moneter yang lebih lanjut menjadi krisis ekonomi yang secara nyata telah memberikan catatan dilikuidasinya sebagian besar bank swasta nasional termasuk juga Bank Umum Servitia, Majelis maklum bahwa keadaan Para Penggugat [David dan Tarunodjojo] selaku

11

www.antikorupsi.org

[BPPN] yang tidak menghendaki penyelesaian masalah secara terang dan jujur, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat [David dan Tarunodjojo] cukup beralasan hukum dan menurut hemat majelis patut dan adil petitum gugatan butir ke-2 [pembatalan APU atau tidak mempunyai kekuatan hukum] patut dan adil untuk dikabulkan
Menimbang, bahwa dalam hubungan yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena berdasarkan APU-Servitia yang ternyata mengandung cacat yang tersembunyi karena diingkarinya komitmen-komitmen yang mengawalinya, maka setoran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat [David dan Tarunodjojo] berupa setoran awal sebesar Rp.325.000.000,sebagaimana bukti P-9 sampai dengan bukti P-15, menurut hemat majelis harus dikembalikan kepada Para Penggugat [David dan Tarunodjojo], oleh karenanya petitum ke-3 gugatan Para Penggugat [David dan Tarunodjojo] pun patut dan adil pula untuk dikabulkan.”

12

www.antikorupsi.org

BAGIAN KEDUA ANALISIS HUKUM
Penyelesaian kasus-kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dialihkan hak tagihnya (cessie) dari Bank Indonesia ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bagaikan mengurai benang kusut. Alih-alih BPPN mendapat pengembalian utang dari dana yang telah dikucurkan melalui BLBI, malah menuai gugatan di pengadilan. salah satunya adalah gugatan yang diajukan oleh David Nusa Widjaya, bos PT. Bank Umum Servitia, Tbk. Dan Tarunodjojo Nusa salah seorang direksi Bank Servitia. Gugatan tersebut diajukan oleh David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa (Penggugat) melawan BPPN (Tergugat) dengan turut tergugat Martin Roestamy, SH. Notaris di Jakarta Barat. Gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada intinya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan No. 303/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. yang memenangkan David Nusa Widjaya (Penggugat). Analisis hukum ini mencoba menilai atau menguji putusan PN Jakarta Selatan tersebut. Analisis hukum dilakukan secara ilmiah berdasarkan teori-teori dan praktek ilmu hukum. Dari analisis tersebut ditemukan beberapa permasalahan dalam pertimbangan majelis hakim terutama menyangkut penerapan hukumnya. Lebih lengkapnya analisis hukum diuraikan sebagai berikut. ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI A. DALAM EKSEPSI Kuasa hukum tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa : Pertama, Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur. Kedua, Penggugat keliru dalam merumuskan kualifikasi perbuatan Tergugat dalam Gugatan. Ketiga, Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. APU adalah akta otentik yang dibuat secara sah antara para penggugat dengan tergugat dan berdasarkan pasal 6.2 huruf b APU-Servitia Para Penggugat telah melepaskan haknya untuk membatalkan atas APU-Servitia. Keempat, Gugatan dilakukan oleh para penggugat secara licik. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan dengan itikad buruk untuk menghindari kewajibanya untuk melaksanakan APU. Terhadap eksepsi tergugat dalam pertimbangannya, majelis hakim (hal. 84) menyatakan bahwa:

“..Gugatan Para Penggugat sudah jelas dan terang yaitu berkenaan dengan keberataannya terhadap JKPS yang ditetapkan sepihak, walaupun pada akhirnya APU-Servitia dibuat dan Para Penggugat ikut menandatangani dengan konsekuensi menyetujui dan sepakat atas akan seluruh pasal-pasal yang terkandung didalamnya yang dengan mana anatar lain menurut pasal 6.2.B. Para Penggugat tidak berhak lagi meminta pembatalan, namun hukum tidak menentukan demikian sepanjang Para Penggugat dapat membuktikan perjanjian dan kesepakatan itu dibuat dan ditandatangani dengan telah melanggar hukum”. “Gugatan Para Penggugat didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat, dimana Para Penggugat menandatangani APU setelah mendapatkan “permakluman” dari Tergugat akan ketidak mampuan memenuhi syarat-syarat dan jaminan APU dan adanya komitmen Tergugat untuk meninjau dan mengaudit ulang, namun Tergugat tidak melaksanakan janji-janji dan komitmennya”.

Dalam pertimbangan lainnya mengenai eksepsi, majelis hakim pada pokoknya menyatakan:

13

www.antikorupsi.org

Dengan tidak dipenuhinya komitmen yang mengawali ditandatanganinya APU oleh Tergugat, menurut hemat Majelis “dasar gugatan” Para Penggugat sudah jelas dan terang, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan kedewasaan dan kejujuran di dalam berkontrak sebagaimana diatur di dalam Hukum Perdata Indonesia;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim pengadilan menyatakan menolak eksepsi dari tergugat. Terhadap putusan eksepsi tersebut, majelis eksaminasi sepakat dengan putusan pengadilan yang menolak eksepsi tergugat. Pertimbangan Pengadilan Negeri dalam eksepsi sudah tepat, karena apa yang diuraikan dalam jawaban tergugat adalah mengenai pokok perkara; yaitu dapat tidaknya perjanjian APU yang bersifat autentik dibatalkan berdasarkan alasan yang dikemukakan Penggugat. B. DALAM POKOK PERKARA Ada beberapa permasalahan yang dianalisa secara mendalam oleh majelis eksaminasi terhadap kekeliruan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu: (1). Kedudukan BPPN, (2). APU, (3). Pembatalan APU, (4). Kebebasan Berkontrak versus Gentlemen Agreement, (5). Penyalahgunaan Keadaan, dan (6). Cacat Tersembunyi. 1. KEDUDUKAN BPPN Kedudukan BPPN sebagai Lembaga Khusus Pemerintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya (halaman 86) menyatakan :

“ bahwa bukti T/PR-14 s/d T/PR-28 telah menunjukkan bahwa Tergugat sebagai lembaga khusus pemerintah yang ditetapkan dan ditunjuk dalam Program Penyehatan Perbankan telah melaksanakan tugasnya berkenaan dengan penyehatan Bank Umum Servitia guna menarik dan meyelamatkan asset Negara khususnya berkenaan dengan telah digulirkannya dana Bantuan Likuiditas BI kepada Bank Umum Servitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan “

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 1999 dibentuklah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai badan khusus yang berfungsi untuk melakukan upaya penyehatan terhadap bank-bank umum yang kesulitan agar tercipta lagi industri perbankan yang sehat baik secara sistem maupun individual. Dalam melaksanakan program penyehatan BPPN mempunyai tugas antara lain a) penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia, b) penyelesaian asset bank baik fisik maupun kewajiban debitor melalui unit pengelolaan asset, dan c) pengupayaan pengembalian uang Negara yang telah tersalur pada bank-bank melalui penyelesaian asset dalam restrukturisasi. Sebagai lembaga khusus kepanjangan tangan pemerintah yang dibentuk berdasarkan UU, BPPN juga dilengkapi dengan kewenangan publik diantaranya melakukan pengosongan atas tanah asset bank dalam penyehatan, menerbitkan Surat Paksa dalam rangka penagihan, melakukan penyitaan (sita eksekusi) atas kekayaan milk debitor, menjual asset debitor melalui pelelangan, serta kewenangan publik lainnya yang berkenaan dengan penyelamatan asset Negara (vide PP 17/99).

14

www.antikorupsi.org

Pada realitasnya, sebagai badan hukum publik BPPN sebagai kreditur menggantikan kedudukan perbankan (nasional, swasta maupun milik Negara) tatkala berhadapan dengan para obligor mendayagunakan mekanisme pembaharuan perjanjian utang-piutang (MSAA, MRNIA, APU) dan juga membentuk AMI (untuk membereskan asset-asset perusahaan swasta yang diserahkan kepadanya). Ini berarti sebagai badan hukum publik BPPN mentransformasikan dirinya menjadi badan hukum privat yang menutup kesepakatan keperdataan dengan para obligor untuk merestrukturisasi hutang-hutang mereka. Bila kemudian para obligor kembali ingkar janji terbuka pilihan bagi BPPN untuk menempuh semua upaya hukum keperdataan atau upaya hukum pidana atau mendayagunakan hukum publik yang ada padanya. Persoalannya kemudian adalah posisi BPPN sebagai badan hukum publik/privat yang dapat memanggil para obligor untuk datang kehadapannya dan menutup kesepakatan keperdataan mengenai restrukturisasi nyata telah memunculkan keraguan tentang dipenuhinya asas konsensualitas atau tidak dipenuhinya asas kesetaraan dalam berkontrak. Dari perspektif hukum administrasi Negara, tindakan hukum sebuah badan hukum publik, (seperti halnya BPPN-red), dapat dibedakan dalam dua tindakan hukum, yaitu a) tindakantindakan hukum publik (publiekrechtelijke rechttshandelingen), dan b) tindakan-tindakan keperdataan (privaatrechtelijke rechtshandelingen). Tindakan-tidakan hukum publik juga dapat dibedakan menjadi : tindakan hukum publik sepihak yang bersifat umum (regeling) dan tindakan hukum publik sepihak yang bersifat individual (beschiking).8 Meski suatu tindakan hukum dilakukan oleh sebuah badan hukum publik, tidak serta merta hanya tunduk pada koridor dan mekanisme hukum publik, tetapi tergantung pada kapasitas apa badan hukum publik itu melakukan tindakan. Sebagai contoh sengketa yang lahir dari tindakan hukum publik yang bersifat umum / pengaturan, maka mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui “judicial review”, sedangkan yang bersifat individual melalui mekanisme gugatan tata usaha Negara di peradilan tata usaha Negara. Demikian juga dengan tindakan badan hukum publik yang merupakan tindakan keperdataan, maka sepenuhnya tunduk pada koridor hukum perdata, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks ini APU servitia harus dilihat dan dipahami sebagai perbuatan hukum perdata dari BPPN dan Para Pemegang Saham Bank Servitia. Pendekatan dengan mengunakan “kewenangan publik” dalam suatu sengketa keperdataan, justru akan menunjukkan adanya “ketidakseimbangan” para pihak dalam suatu kesepakatan perjanjian yang terbuka untuk ditafsirkan sebagai tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak. Uji materil atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“PP 17/1999”) pernah dimohonkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 01 P/HUM/TH 1999 tanggal 1 Desember 1999. Sehubungan dengan penolakan uji materil atas PP 17/1999 tersebut, dalam perkara ini, Majelis Hakim seharusnya memberikan pertimbangan tentang kedudukan istimewa dari PP 17/1999, serta menguraikan akibat hukum bagi suatu perjanjian yang satu di antara pihaknya adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”). Karena dalam putusan ini tidak diberikan pertimbangan yang cukup, sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi, ketiadaan pertimbangan yang cukup tersebut merupakan satu di antara alasan guna membatalkan suatu putusan di tingkat kasasi.

8

Philips Hajon dkk, Pengantar Hukum Adiministrasi Negara, Gajahmada University Press, 1998.

15

www.antikorupsi.org

2. Akta Pengakuan Utang (APU) • Keabsahan APU Servitia (Perspektif Pasal 1320 KUHPer)

Tanggal 17 Oktober 2000 antara David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa dengan BPPN ditandatangani Akta No. 28 tentang Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang PT. Bank Servitia, Tbk (APU Servitia). Dalam konteks pasal 1313 KUHPerdata APU Servitia telah memenuhi unsur-unsur sebuah perjanjian, yaitu: a. ada pihak-pihak sedikitnya dua orang, yaitu David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa dan BPPN; b. ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak itu, yaitu persetujuan yang bersifat tetap bukan dalam proses perundingan / negosiasi, dalam hal ini telah ditandatanganinya APU Servitia oleh David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa dan BPPN; c. ada tujuan yang akan dicapai, yaitu penyelesaian pengembalian dana BLBI; d. ada prestasi yang akan dilaksanakan, dengan adanya persetujuan (ditandatanganinya perjanjian) maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Dalam konteks APU Servitia, prestasi atau kewajiban Bank Servitia yang dalam hal ini diwakili David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa mengembalikan BLBI sebagaimana diatur dalam pasalpasal APU Servitia; e. ada bentuk tertentu, dalam hal ini berupa Akta No. 28 tanggal 17 Oktober 2000; f. ada syarat-syarat tertentu, yang dari syarat-syarat ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok seperti barangnya, harganya; dan juga syarat tambahan misalnya mengenai cara pembayaran, cara penyerahan dan lain-lain. Dalam konteks APU Servitia syarat-syarat tersebut tertuang didalam “isi perjanjian” APU tersebut. Jika unsur-unsur perjanjian tersebut dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata, maka unsur yang signifikan untuk dikaji adalah unsur Syarat adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak meliputi unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu dan bentuk tertentu. Dari perspektif Pasal 1320 KUHPer, APU Servitia merupakan perjanjian yang sah yang dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut UU dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksudkan pasal 1338 KUHPerdata. Hukum Indonesia tidak menganut prinsip “iustum pretium” yang mengharuskan suatu perjanjian timbal-balik mengatur prestasi dan kontra prestasi yang kurang lebih sama nilainya. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai persyaratan sahnya perjanjian tidak mensyaratkan adanya “keseimbangan prestasi” di antara para pihak. • Karakteristik APU

APU merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh BPPN dengan para pemegang saham pengendali BBKU dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tanggung-jawab para pemegang saham pengendali BBKU dalam pengembalian uang negara yang sebelumnya disalurkan melalui BLBI kepada BBKU tersebut. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila APU-Bank Servitia hanya mengatur kewajiban atau prestasi salah satu pihak saja, dalam hal ini para pemegang saham pengendali BBKU, kepada BPPN.

16

www.antikorupsi.org

APU, termasuk APU-Bank Servitia, dapat dikategorikan sebagai perjanjian sepihak (unilateral contract), yakni perjanjian yang hanya mengatur kewajiban atau prestasi salah satu pihak kepada pihak lawannya saja, tanpa mengatur kontra prestasi dari pihak lawannya tersebut. Menurut J. Satrio, S.H. “Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja (terhadap lawan janjinya), sedang pada pihak yang lain hanya ada hak saja9”. Hukum di Indonesia mengakui dan menghormati perjanjian sepihak, sama seperti halnya perjanjian dua pihak (bilateral contract) atau perjanjian timbal balik (reciprocal contract), yakni perjanjian yang mengatur prestasi dan kontra prestasi masing-masing pihak kepada pihak lawannya. Banyak perjanjian sepihak yang selama ini hidup dan berkembang dalam praktek di Indonesia, seperti misalnya perjanjian pinjam pakai cuma-cuma (Pasal 1470 KUHPerdata), perjanjian hibah (Pasal 1666 KUHPerdata), perjanjian penitipan barang cuma-cuma (Pasal 1694 KUHPerdata), dan perjanjian penanggungan (Pasal 1820 KUHPerdata). Perjanjian sepihak merupakan perjanjian, dan karenanya tunduk pula pada persyaratan umum keabsahan suatu perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, yakni untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Menurut prinsip “pacta sunt servanda” yang biasa digandengkan dengan prinsip kebebasan berkontrak, setiap perjanjian (termasuk perjanjian sepihak) yang dibuat secara sah berlaku mengikat seperti halnya suatu undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Majelis Hakim, dalam hal ini, tidak mempertimbangkan bahwa APU Servitia memang tidak mungkin dibuat seimbang dan pada dasarnya memang hanya berisi tentang kewajiban Para Penggugat dan hak BPPN. Hal ini terjadi karena APU Servitia tersebut dibuat sehubungan dengan penyelesaian kewajiban Para Penggugat atas dana BLBI yang telah dinikmati oleh Para Penggugat. Dana BLBI yang telah dinikmati oleh Para Penggugat tersebut harus dikembalikan terlepas dari keadaan finansial Para Penggugat. Karena itu, tidak dapat dibenarkan oleh logika hukum apapun putusan dalam perkara ini yang telah menyatakan batal APU Servitia dan menghukum BPPN guna mengembalikan setoran yang hanya sebesar Rp 325.000.000 (bandingkan dengan kewajiban Para Penggugat yang sebesar Rp 3.336.444.000.000). 3. KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN APU Perjanjian APU adalah perjanjian yang bersifat notariil/otentik oleh karenanya menurut pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUHPerdata merupakan bukti yang cukup/sempurna sehingga hakim tidak diperkenankan minta bukti lain untuk membuktikan kebenaran apa yang tertuang dalam bukti otentik tersebut.namun pengaturan yang terdapat di dalam HIR mengenai pembuktian secara tertulis sangatlah sumir. Ketentuan pasal 165 HIR tersebut hanya memberikan definisi tentang suatu akta otentik, sedangkan ketentuan yang lebih lengkap dan terperinci mengenai pembuktian dengan tulisan terdapat dalam Buku Keempat BW yakni pasal 1867 hingga 1894 BW. Suatu akte otentik sebagaimana diatur dalam buku keempat BW yakni pasal-pasal 1867 s.d 1894 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau lengkap, tetapi tidak berarti bahwa akte
J.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hal. 42
9

17

www.antikorupsi.org

tersebut tidak mungkin dibatalkan, karena tidak tertutup kemungkinan untuk suatu pembuktian tentang kebalikannya, bahwa akte tersebut dibuat secara tidak benar (tegenbewijs). Untuk lebih jelas pembahasan permasalahan ini, kami sampaikan bagan sebagai berikut:

Kekhilafan (dwaling) Berdasarkan Pasal 1321 BW Paksaan (dwang) Penipuan (bedrog)

uitwendige bewijskracht
Pembatalan Akte Otentik Berdasarkan Kekuatan Pembuktian

formele bewijskracht materiele bewijskracht

ajaran itikad baik Berdasarkan Perkembangan Yurisprudensi ajaran misbruik van omstandigheden pemakaian standaard contract pemakaian mandatory rules of a public law nature

onredelyke contractsvoorwaarden dwang positie
keadaan di mana bagi debitur tidak ada pilihan lain nilai dari hasil perjanjian sangat tidak seimbang dibandingkan prestasi timbal balik dari para pihak Bahwa sistem BW kita masih menganut rubrikasi dwang, dwaling dan bedrog yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPer dan hal ini harus dibuktikan bukan sebagai sesuatu yang tersirat. Akta otentik dapat dibatalkan apabila tidak memiliki kekuatan pembuktiannya. Bahwa akta otentik dapat dibedakan kekuatan pembuktiannya sebagai berikut : 1. uitwendige bewijskracht, yaitu bahwa benar orang tersebut telah dipanggil dan dibacakan kepadanya isi akte oleh pejabat yang berwenang (Notaris) ; 2. formele bewijskracht, yaitu bahwa benar orang tersebut telah menandatangani akte tersebut ; 3. materiele bewijskracht, yaitu bahwa benar apa yang diterangkan orang tersebut sama dengan isi akte yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (Notaris). Oleh sebab itu suatu Akta otentik dapat diajukan pembatalannya, apabila :

18

www.antikorupsi.org

1. salah satu pihak tidak telah dipanggil dan dibacakan kepadanya tentang isi akte tersebut oleh pejabat yang berwenang (Notaris); 2. salah satu pihak memang telah menandatangani akte tersebut tetapi isinya masih kosong; 3. salah satu pihak menyangkal bahwa isi akte yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (Notaris) berbeda dengan apa yang ia terangkan; Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. 4. KEBEBASAN BERKONTRAK dan GENTLEMEN AGREEMENT

kewenangan tergugat, jelas telah melanggar asas kebebasan berkontrak untuk itu pasal 1321 dan pasal 1449 KUHPerdata harus diterapkan sebagai upaya penegakan hukum perdata yang harus dipenuhi dan dipatuhi oelh kedua belah pihak, khususnya berkenaan dengan asas kebebasan berkontrak”
Pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut di atas tidak tepat karena apabila mempergunakan Ps. 1321 KUHPerdata, maka majelis hakim PN harus juga harus melihat pasal-pasal selanjutnya. Ps. 1321 KUHPerdata menyatakan tiada sepakat yang sah apabila itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Dengan demikian, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah akta APU tersebut dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dasar gugatan satu-persatu melainkan hanya mempertimbangkan masalah komitmen dan kemudian langsung menyatakan adanya pelanggaran kebebasan berkontrak berdasarkan Ps. 1321 dan Ps. 1449 KUHPerdata. Asas “kebebasan berkontrak” mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam UU. Walaupun demikian asas ini dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh UU, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sepanjang penandatanganan APU Servitia tidak ada koridor pembatasan kebebasan berkontrak ini yang terlanggar, termasuk “penetapan jumlah utang sepihak” oleh BPPN yang didasarkan atas kewenangan yang diberikan UU. Dari perspektif 1320 KUHPer, APU Servitia merupakan perjanjian yang sah yang dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut UU dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksudkan. Dalam perkembangan hukum dewasa ini, asas kebebasan berkontrak sangat digerogoti sehingga tidak tampil dalam bentuk yang utuh, karena : 1. Pengaruh ajaran itikad baik Itikad baik tidak hanya disyaratkan pada saat dilaksanakan perjanjian, tetapi juga harus sudah ada pada saat dibuatnya perjanjian bahkan sebelum dibuatnya perjanjian, yaitu masa pra-kontrak (pre-contractuele fase) ; 2. Pengaruh ajaran Misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan); 3. Banyaknya perjanjian yang dibuat dalam bentuk standar, yaitu perjanjian yang disodorkan si kreditur berdasarkan “take it or leave it”, dalam hal ini si debitur tidak dapat menentukan syarat-syarat perjanjian dan bargaining position dipegang oleh si kreditur, dialah yang menentukan segalanya ; 4. Banyaknya peraturan-peraturan di bidang hukum bisnis yang merupakan “mandatory rules of a public law nature”. Peraturan-peraturan ini bahkan memuat ancaman

Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya (hal. 90) menyebutkan : “ bahwa tidak dipenuhinya komitmen (gentlemen agreemnent) tersebut walaupun hak dan

19

www.antikorupsi.org

kebatalan di luar adanya paksaan, kesesatan/kekhilafan atau pun penipuan yang selama ini kita kenal menurut doktrin hukum perjanjian. Selain itu dasar hukum yang dipakai majelis hakim dalam perkara ini untuk menyatakan perjanjian APU - SERVITIA telah melanggar asas kebebasan berkontrak pasal 1321 KUHPerdata, adalah kurang tepat, mengingat: a. Perjanjian penandatanganan APU - SERVITIA adalah persetujuan antara Penggugat dan Tergugat, yang diakui oleh majelis. b. Tidak terlihat adanya kekeliruan, paksaan ataupun penipuan dari Tergugat. c. Alasan bahwa tidak adanya kebebasan berkontrak dengan alasan Tergugat merupakan kepanjangan tangan pemerintah, tidak dapat dibenarkan, karena: - Penggugat dapat menolak untuk menanda tangani APU. - Tidak terlihat adanya tekanan atau paksaan secara phisik ataupun psikis pada waktu penanda tanganan APU. - Tidak terlihat adanya penipuan dari Tergugat, bahkan Penggugat telah mencicil hutangnya sebesar Rp. 325. 000. 000,Ketentuan tentang asas kebebasan berkontrak juga terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Menurut Prof. Subekti: “Dengan menekankan pada perkataan

semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu10.” Kecuali peraturan tersebut bersifat memaksa (karena ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi).
Jadi, menurut prinsip kebebasan berkontrak yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdata di atas, setiap pihak mempunyai kebebasan untuk membuat dan menundukkan dirinya pada prestasi atau perjanjian apapun yang diinginkannya. Setiap orang pada prinsipnya berhak membuat dan menandatangani perjanjian dengan pihak lain, walaupun perjanjian itu memberatkan atau tidak menguntungkan dirinya sendiri atau pihak lawannya. Dalam pertimbangan lainnya (hal.91) majelis hakim menyatakan:

dalam penandatangan APU- Servitia oleh Tergugat dengan dalih bahwa hal tersebut adalah merupakan kewenangannya, menurut hemat Majelis merupakan arogansi Tergugat yang tidak menghendaki penyelesaian masalah secara terang dan jujur,….”
Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tergugat berlaku arogan dalam pembuatan APU SERVITIA, juga kurang tepat mengingat: 1. Majelis mengakui bahwa tergugat adalah merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam menarik kembali dana - dana BLBI yang telah disalurkan. 2. Bukti T / PR - 9 tidak diteliti dan tidak dipertimbangkan oleh majelis, sedangkan bukti ini sangat penting untuk membela kepentingan Tergugat. Selain merumuskan Landasan pelaksanaan PKPS bukti tersebut, juga digariskan prinsip PKPS BBKU, yang menyatakan ; " Untuk kepentingan penetapan nilai aset maupun
10

“ ..bahwa dengan dilanggarnya komitmen yang telah menimbulkan kesepakatan

Prof. R. Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan 18, hal.13.

20

www.antikorupsi.org

kewajiban dari BBKU, BPPN dapat menentukan untuk menggunakan nilai yang ditentukan oleh pihak independen yang ditunjuk oleh BPPN atau nilai lain yang ditentukan sebagai nilai wajar ". 3. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, terutama pada kata "dapat menentukan”, jelas Tergugat tidak melakukan audit ulang, dapat dibenarkan. Dalam konteks ini apakah “persetujuan penandatanganan APU Servitia” yang oleh David Nusa Widjaya dan Tarunodojo Nusa disebut didahului dengan “komitmen-komitmen” atau disebut oleh Majelis Hakim sebagai “gentlemen agreement” yang tidak dilaksanakan oleh BPPN merupakan pelanggaran asas kebebasan berkontrak (freedom of making contract) karena adanya paksaan, kekhilafan atau penipuan (psl 1321 jo 1449 KUPer) ? Bahwa BPPN sebagai badan hukum publik yang mempunyai kewenangan publik adalah benar, akan tetapi dalam hal penandatanganan APU Servitia tindakan hukum BPPN (Tergugat) merupakan tindakan hukum keperdataan yang kedudukannya setara / sejajar atau tidak lebih tinggi dari David Nusa Widjaja dan Tarunodjojo Nusa (Para Penggugat). Harus dipisahkan dalam konteks apa BPPN bertindak sebagai badan hukum publik/Badan Tata Usaha Negara maupun bertindak sebagai badan hukum perdata. Tindakan BPPN menghitung dan menetapkan sepihak JKPS Bank Servitia bersumber dari kewenangan publik yang diberikan UU (psl 37A (3)l UU No. 10/1998 jo psl 43 PP 19/1999), karena itu produk yang dihasilkan merupakan “keputusan tata usaha Negara”. Jika ada pihak yang keberatan terhadap produk penetapannya itu, termasuk Bank Servitia, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa / keberatan tersebut merupakan otoritas “peradilan tata usaha Negara”, bukan peradilan umum, dalam perkara ini, PN Jakarta Selatan. Sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar untuk mempersoalkan “komitmen mengaudit ulang”, karena pada hakekatnya keberatan itu merupakan keberatan atas penetapan JKPS oleh BPPN, sementara defacto APU servitia sudah disepakati dan ditandatangani. (contoh lain: gugatan PTUN atas pemutusan perjanjian Cessie Bank Bali-Joko Tjandra oleh BPPN). Bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan adanya bukti-bukti Tergugat bertanda T/PR18 sampai dengan T/PR-26 dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat bertanda P-5 sampai dengan P-8b dan P-15 ternyata terkandung makna yang tersirat bahwa sebenarnya di dalam persetujuan mengenai angka-angka dalam JKPS yang lebih lanjut dituangkan dalam APU-Servitia, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah ada komitmen yang hanya dilakukan dalam bentuk gentlemen agreement tentang akan diperbaiki dan dilakukannya audit ulang guna mendapatkan angka-angka yang riil dan konkrit berkenaan dengan kewajiban para pemegang saham Bank Umum Servitia, Tbk., in cassu Para Penggugat terhadap Tergugat (Halaman 89 Putusan No. 303/Pdt.G/2003/PN.JakSel); Oleh karena itu, apa yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri tersebut tidak tepat. Pengadilan Negeri tidak boleh menyimpulkan dengan mengatakan sebenarnya ada gentlemen agreement tentang akan diperbaiki dan dilakukannya audit ulang guna mendapatkan angka yang riil berkenaan dengan kewajiban para pemegang saham Bank Umum Servitia, Tbk., karena pembuktian dalam hukum perdata bersifat formil, bukan materil. Dalam hal ini majelis hakim telah menempatkan gentlemen agreement dalam posisi yang lebih tinggi dari Perjanjian APU.

21

www.antikorupsi.org

5. PENYALAHGUNAAN KEADAAN Dalam pertimbangannya menyatakan : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan hal.89)

“….bahwa sebenarnya dan sesungguhnya Tergugat telah tidak membuka peluang dilakukannya audit ulang atas segala asset Bank Servitia, dengan mana secara nyata bahwa sebenarnya dan sesungguhnya Tergugat telah menyalahgunakan kekuasaannya di dalam penekanan secara hukum dan kekuasaan yang ada padanya terhadap Para Penggugat untuk sampai pada posisi penandatangan APU-Servitia aquo”.
Pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut tidak tepat apabila disebutkan adanya paksaan dan penekanan. Oleh karena paksaan itu harus dibuktikan siapa yang dipaksa dan oleh siapa, lihat Pasal. 1323, Ps. 3124, Ps. 1325, Ps. 1326 dan khususnya mengenai Ps. 1327 yang menyebutkan “Pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tak lagi dapat dituntutnya, apabila setelah

paksaan berhenti, persetujuan tersebut dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas, maupun secara diam-diam, atau apabila seorang melampaukan waktu yang ditentukan oleh undangundang untuk dipulihkan seluruhnya”.

Penyalahgunaan keadaan dapat dianggap sebagai alasan keempat guna membatalkan suatu perjanjian, di samping paksaan, kesesatan, dan penipuan. Akan tetapi, perbedaan terpenting antara alasan keempat tersebut dengan tiga alasan lainnya tidak diuraikan dengan jelas dalam putusan ini. Adanya paksaan, kesesatan dan penipuan terjadi pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan adanya penyalahgunaan keadaan sudah dimulai pada saat prakontrak. Jadi, penyalahgunaan keadaan dikatakan ada hanya apabila dalam proses terjadinya kontrak ada tindakan-tindakan penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak. Dalam perkara ini, hal itu tidak tampak dengan jelas. Pertimbangan majelis hakim mengenai penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang dikaitkan dengan “penyalahgunaan keunggulan ekonomi” dimana Para Penggugat dianggap berada pada pihak yang lemah, merupakan pertimbangan yang keliru, karena dalam konteks APU ini justru Pemerintah (BPPN / Tergugat) yang berada dipihak yang lemah, karena sejumlah uang (± Rp.3 triliun) telah diambil dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa kejelasan pengembaliannya (penyalahgunaan BLBI). Faktor-faktor yang dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, adalah : 1. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan, yang sebenarnya tidak masuk akal atau tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (onredelijke contracsvoorwaarden atau unfair contractterms) ; 2. Nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan (dwang positie) 3. Apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian aquo dengan syarat-syarat yang memberatkan ; 4. Nilai dan hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak. Bahwa mengenai masalah-masalah yang diuraikan tersebut di atas seringkali dijadikan alasan pembatalan suatu perjanjian sebagai suatu konstruksi yang masih dikembangkan oleh yurisprudensi. Tidak seperti KUHPerdata yang sekarang berlaku di negeri Belanda, hukum di Indonesia, termasuk KUHPerdata, tidak mengatur dengan jelas lembaga penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan suatu perjanjian.

22

www.antikorupsi.org

Demikian juga tidak dapat disangkal bahwa fakta tindakan BANK SERVITIA (Para Penggugat) tidak dapat mengembalikan BLBI karena disalahgunakan peruntukannya tidak hanya berdimensi keperdataan (wanprestasi) tapi juga berdimensi pidana (korupsi), dan penuntutan melalui pendekatan pidana tidaklah dapat dijadikan alasan/argument bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai pihak yang lemah atau tidak setara dengan BPPN (Tergugat). Keadaan perbankan nasional selama krisis moneter / ekonomi yang mengakibatkan sebagian besar bank nasional dilikuidasi termasuk BANK SERVITIA, tidak juga beralasan digunakan sebagai argumen bahwa para Penggugat sebagai penanggung jawab BANK SERVITIA sebagai pihak yang lemah berhadapan dengan Tergugat, karena sudah cukup waktu hukum bagi Para Penggugat (Maret 1999 – 17 Oktober 2000) untuk menyatakan menolak menandatangani APU, disamping itu para Penggugat bukanlah orang yang belum dewasa ketika menandatangani APU. Demikian juga Para Penggugat mempunyai hak dan kesempatan untuk mempersoalkan “penetapan sepihak jumlah utang oleh BPPN” ke peradilan tata usaha Negara sebelum APU ditandatangani. Pada umumnya, suatu penyalahgunaan keadaan dapat dianggap terjadi apabila (i) salah satu pihak dalam perjanjian ada di bawah pengaruh keadaan darurat atau posisi terjepit lainnya, atau dalam situasi di mana pihak lawan mempunyai kelebihan psikologis; (ii) lawan janjinya tahu atau seharusnya tahu keadaan tersebut, (iii) lawan janjinya telah menyalah-gunakan keadaan itu, dan (iv) menimbulkan kerugian yang sangat besar. Menurut J. Satrio: “Kalau kita perhatikan yurisprudensi dan perkembangan doktrin mengenai lembaga penyalah-gunaan keadaan di Negeri Belanda, nampak sekali sikap hati-hati, baik dari pihak pengadilan maupun dari para sarjana. Hal itu disebabkan karena, kalau orang tidak hatihati memberikan patokan yang memadai mengenai masalah penyalah-gunaan keadaan, maka tujuan “menghilangkan ketidakpatutan” dalam kasus-kasus tertentu, justru akan membawa akibat timbulnya ketidakadilan yang lebih besar lagi, ketidakadilan bagi masyarakat pada umumnya, karena hilangnya kepastian hukum, yang merupakan keadilan bagi orang banyak. Yang menilai ada tidaknya penyalah-gunaan keadaan adalah hakim, menurut keyakinannya, dengan melihat dan menilai keadaan dan suasana pada waktu perjanjian ditutup. Memberikan patokan yang rinci dan pasti tidak mungkin; tiap kasus harus dinilai sendiri-sendiri, tetapi paling tidak perlu sekali kita mempunyai suatu patokan umum11”. Dalam perkara ini, tidak adanya bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa Para Penggugat berada dalam keadaan terdesak atau sangat bergantung saat menandatangani APU. juga tidak adanya bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa David dan Tarunodjojo telah mengalami kerugian sebagai akibat adanya “penyalah-gunaan keadaan” yang mereka dalihkan. Seandainya pun ada kerugian yang besar bagi David dan Tarunodjojo, maka harus dilihat apakah kerugian itu, pada saat perjanjian ditutup bisa diduga atau diperhitungkan oleh David dan Tarunodjojo. Sudah merupakan kewajiban David dan Tarunodjojo untuk mengembalikan uang negara dalam rangka pengembalian BLBI. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan rasa keadilan di dalam masyarakat, karena salah satu tujuan pokok dari doktrin penyalah-gunaan keadaan adalah untuk menciptakan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. 6. CACAT TERSEMBUNYI Dalam hal adanya cacat tersembunyi dalam Perjanjian APU ((hal.91), Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :
11

J. Satrio, S.H., Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1, cetakan 2, hal 323.

23

www.antikorupsi.org

” …oleh karena berdasarkan APU- Servitia yang ternyata mengandung cacat tersembunyi kerena diingkarinya komitmen-komitmen yang mengawalinya, maka setoran yang telah dilakukan oelh para penggugat berupa setoran awal sebesar Rp. 325.000.000,- sebagaimana bukti P-9 sampai dengan bukti P-15, menurut hemat majelis harus dikembalikan kepada Para Penggugat …” Pertimbangan Hukum Pengadilan tersebut tidak tepat. Karena apabila ada bukti yang sah bahwa BPPN pernah memberikan komitmen (yang sah dan mengikat seperti suatu perjanjian) kepada David dan Tarunodjojo untuk melakukan audit ulang atas JKPS, dan kemudian komitmen tersebut diingkari atau tidak dilaksanakan, maka seharusnya Pengadilan dalam putusannya menyatakan BPPN telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap “komitmen” tersebut, dan bukannya menyatakan bahwa “APU mengandung cacat tersembunyi” Akan tetapi, apabila yang dimaksudkan oleh Pengadilan adalah “cacat dalam kesepakatan”, maka Pengadilan seharusnya menilai dan memutuskan terlebih dahulu ada tidaknya satu cacat dalam kesepakatan yang ditentukan oleh undang-undang, yakni: (i) paksaan, (ii) kekhilafan, dan (iii) penipuan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1321 dan 1449 KUHPerdata. Dalam hal ini, kami tidak melihat adanya bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa telah terjadi paksaan, kekhilafan, atau penipuan dalam pembuatan dan penandatanganan APU-Bank Servitia. Menurut Pasal 1321 KUHPerdata: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Selanjutnya, Pasal 1449 KUHPerdata menentukan: “Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”. Berdasarkan kedua pasal tersebut jelas, bahwa kesepakatan yang diberikan karena paksaan, kekhilafan dan penipuan dapat dijadikan alasan untuk meminta pembatalan suatu perjanjian. Yang dimaksudkan dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya, salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian. Yang dipersoalkan di sini orang yang memberikan persetujuan (perizinan), tetapi secara tidak bebas, sepertinya seorang yang memberikan persetujuannya karena ia takut terhadap suatu ancaman, misalnya akan dianiaya atau akan dibuka suatu rahasia kalau ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan itu harus suatu perbuatan yang terlarang. Kalau yang diancamkan itu suatu tindakan yang memang diizinkan oleh undangundang, misalnya ancaman akan digugat di depan hakim, maka tidak dapat dikatakan tentang suatu paksaan. Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya. Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesinnya dan lain sebagainya. Menurut yurisprudensi, tak cukuplah kalau orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai sesuatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebahongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat, seperti yang dilakukan oleh si penjual mobil di atas.

24

www.antikorupsi.org

C. CATATAN DI LUAR POKOK PERKARA Selain analisa terhadap pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri di atas, terdapat beberapa hal yang patut mendapat perhatian dalam perkara ini yaitu masuknya Notaris sebagai turut tergugat dan mengenai Surat Kuasa dari Penggugat yang diduga melarikan diri. 1. NOTARIS SEBAGAI TURUT TERGUGAT Satu hal menarik dalam perkara ini adalah, selain BPPN sebagai Pihak Tergugat, Martin Roestamy, SH, selaku Notaris yang mengesahkan Akta Pengakuan Utang juga digugat selaku Turut Tergugat (bukan pihak tergugat). Selain menjatuhkan putusan kepada Penggugat, majelis hakim juga menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini. Sekalipun dalam praktek berlaku “lembaga turut tergugat”, dalam kasus ini tidak terlihat alasan diikutsertakannya Notaris sebagai Turut Tergugat. Apalagi, Notaris dihukum guna tunduk dan taat pada isi putusan. Berdasarkan praktek lembaga turut tergugat ada batasannya, yakni apabila ada keterkaitan serta hubungan hukum yang diminta guna ditaati oleh pihak yang dijadikan turut tergugat. Contoh berlakunya pembatasan di atas dapat dilihat pada perkara warisan. Jika para ahli waris terdiri dari sejumlah orang dan hanya sebagian saja dari ahli waris yang mengajukan gugatan, pihak yang tidak mengajukan gugatan dapat dijadikan turut tergugat guna tunduk dan taat pada isi putusan dengan maksud agar perkara yang bersangkutan dapat selesai dengan tuntas. Dalam perkara ini, tidak terlihat keadaan semacam itu. Apalagi akta notaris dalam kasus ini adalah akta partai, yang hanya menyebutkan apa yang dikemukakan oleh para pihak. Notaris tidak memiliki kepentingan apapun terhadap akta yang disengketakan, termasuk tentang apakah akta dimaksud akan ditaati oleh para pihak atau tidak (kecuali tentunya jika notaris dalam pembuatan akta itu salah mencatat apa yang dikemukakan oleh para pihak, yang tidak menjadi persoalan dalam perkara ini). 2. SURAT KUASA DARI PENGGUGAT YANG DIDUGA MELARIKAN DIRI Dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 86 yang mernyebutkan :

“…berdasarkan bukti t/PR-29 s/d T/PR-32 ternyata bahwa secara umum telah diberitakan tentang Para Penggugat selaku penanggung jawab APU- Servitia telah melarikan diri dan berusaha melepaskan tanggung jawab Hukum dalam kasus pengembalian dana BLBI”.

Jika mencermati bunyi pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menyadari atau mengetahui bahwa Para Penggugat selaku penanggung jawab APU- Servitia telah melarikan diri dan berusaha melepaskan tanggung jawab Hukum dalam kasus pengembalian dana BLBI. Namun menjadi pertanyaan adalah mengapa majelis hakim tetap memeriksa dan memutus perkara bahkan memenangkan pihak Penggugat ? Dalam hukum acara perdata, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban dari mejelis hakim untuk memeriksa atau melakukan pengecekan mengenai surat kuasa dari penggugat atau tergugat, apakah tanda tangan dalam surat kuasa asli atau tidak? Hukum acara perdata juga tidak mengatur mengenai kewajiban para pihak (bukan kuasanya) untuk hadir di persidangan, sehingga dalam praktek, majelis hakim seringkali tidak pernah bertemu dengan para pihak yang bersengketa (Penggugat atau Tergugat). Dalam perkara perdata, majelis hakim sama sekali tidak memperhatikan itikad dari penggugat (dengan kata lain apakah gugatan diajukan dengan itikad baik atau buruk, maka hakim tidak memilki kewenangan untuk menilainya atau dijadikan pertimbangannya).

25

www.antikorupsi.org

Dalam hal ini, piahak Tergugatlah yang seharusnya mempermasalahkan tentang surat kuasa dari Penggugat apakah surat kuasa tersebut sah atau tidak mengingat David Nusa Widjaya (Penggugat) telah melarikan diri alias “buron” dalam perkara tindak pidana korupsi BLBI Dengan larinya Penggugat kehadiran kuasa Penggugat yang mewakili Penggugat perlu dipertanyakan, mengingat: a. Ketentuan pasal 123 HIR, yang membenarkan pihak - pihak dapat diwakili oleh kuasanya, tetapi Penggugat sendiri telah melarikan diri, sehingga seharusnya diteliti dahulu kapan Surat Kuasa diberikan, sebelum atau sesudah melarikan diri. b. Surat Kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa hukumnya, diberikan di dalam negeri atau di luar negeri? Seandainya diberikan di luar negeri berdasarkan praktek lapangan harus dilegalisir oleh Perwakilan RI di luar negeri, seperti tersebut dalam petunjuk MA (lihat Himpunan Petunjuk tanya - jawab HKPerdata). ( Bandingkan dengan pasal 57 UU No. 5 Tahun 1986 ). Selain itu juga, Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan itikad tidak baik dari David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa selaku Pengugat, untuk lari dari tanggung jawab melunasi hutangnya kepada BPPN dan mengajukan gugatan pembatalan APU, dan menyatakan menolak memeriksa perkara ini atau tidak mengabulkan gugatan dari Para Penggugat.

26

www.antikorupsi.org

BAGIAN KETIGA KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN Berdasarkan analisa hukum di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan : 1. Dalam memutuskan gugatan perkara Nomor : 303 / Pdt. G / 2003 PN Jak-Sel, terlihat majelis hakim kurang cermat dalam meneliti dan melihat jalannya persidangan dan terlalu menyederhanakan pembahasan keabsahan APU Dalam putusan tersebut telah terjadi simplifikasi (penyederhanaan) dalam pembahasan keabsahan APU Servitia dengan penafsiran yang kurang didukung argumen/dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis, utamanya dalam menerapkan “asas patut dan adil” yang sama sekali melupakan bahkan menegasikan/mengingkari spirit “asas kepentingan umum”. Padahal sengketa itu sarat dengan kepentingan umum, terutama pengembalian asset Negara. Kapasitas BPPN (Tergugat) dalam menandatangani perjanjian APU-Servitia merupakan tindakan keperdataan, maka sepenuhnya tunduk pada koridor hukum perdata, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks ini APU servitia harus dilihat dan diipahami sebagai perbuatan hukum perdata dari BPPN dan Para Pemegang Saham Bank Servitia. Pendekatan dengan mengunakan “kewenangan publik” dalam suatu sengketa keperdataan, justru akan menunjukkan adanya “ketidakseimbangan” para pihak dalam suatu kesepakatan perjanjian yang terbuka untuk ditafsirkan sebagai tidak memenuhi asas kesetaraan dalam berkontrak dan asas kebebasan berkontrak. 2. Majelis hakim telah menempatkan gentlemen agreement/commitment mengenai dilakukannya audit ulang dalam posisi yang lebih tinggi dari APU. Bahwa dengan alasan tidak dipenuhinya komitmen dari Tergugat untuk melakukan audit ulang terhadap jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) yang lebih lanjut dituangkan dalam APU-Servitia, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri merupakan pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak. Pengadilan Negeri tidak boleh menyimpulkan dengan mengatakan sebenarnya ada gentlemen agreement (commitment) tentang akan diperbaiki dan dilakukannya audit ulang guna mendapatkan angka yang riil berkenaan dengan kewajiban para pemegang saham Bank Umum Servitia, Tbk., karena pembuktian dalam hukum perdata bersifat formil, bukan materil. 3. Majelis hakim keliru dalam memberikan pertimbangan mengenai penyalahgunaan van omstandigheden) yang dikaitkan dengan keadaan (misbruik “penyalahgunaan keunggulan ekonomi” Pertimbangan majelis hakim mengenai penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang dikaitkan dengan “penyalahgunaan keunggulan ekonomi” dimana Para Penggugat dianggap berada pada pihak yang lemah, merupakan Pertimbangan yang keliru. Penyalahgunaan keadaan dikatakan ada hanya apabila dalam proses terjadinya kontrak ada tindakan-tindakan penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak. Dalam perkara ini, hal itu tidak tampak dengan jelas. dalam konteks APU ini justru Pemerintah (BPPN/Tergugat) yang berada dipihak yang lemah, karena sejumlah uang (± Rp.3 triliun) telah diambil dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya tanpa kejelasan pengembaliannya (penyalahgunaan BLBI). Sebenarnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya (alinea 5 halaman 86 dan alinea 13 halaman 87), mengakui bahwa Tergugat/BPPN sebagai lembaga khusus Pemerintah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang ada padanya

27

www.antikorupsi.org

berkenaan dengan penyehatan Bank Servitia guna menarik dan menyelamatkan aset Negara, khususnya dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (“BLBI”) kepada Bank Servitia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Penggugat. Majelis Hakim bahkan menerima bukti bahwa Para Penggugat telah melarikan diri dan berusaha melepaskan tanggung jawab hukum atas pengembalian dana BLBI tersebut Jika Majelis Hakim mengakui kewenangan yang ada pada BPPN, seharusnya Majelis Hakim memahami bahwa apa yang dilakukan oleh BPPN adalah bagaimana menyelamatkan uang Negara yang telah digunakan oleh Para Penggugat secara melawan hukum. Adalah tidak berdasarkan hukum bahwa di satu sisi Majelis Hakim mengakui tanggung jawab Para Penggugat sebagai pemegang saham Bank Servitia dan mengakui bahwa Para Penggugat tersebut telah melarikan diri, tetapi kemudian membela Para Penggugat dengan menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum APU Servitia 4. Majelis hakim keliru dengan menyatakan bahwa adanya paksaan dan penekanan terhadap tergugat untuk menandangani APU-Servitia tanpa terlebih dulu dilakukan pembuktian Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan: “ akibat dari penyalahgunaan keadaan (kekuasaan)” tersebut maka Tergugat melakukan penekanan atau pemaksaan secara hukum terhadap tergugat untuk menandangani APU-Servitia.Pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut tidak tepat apabila disebutkan adanya paksaan dan penekanan. Oleh karena paksaan itu harus dibuktikan siapa yang dipaksa dan oleh siapa, lihat Pasal. 1323, Ps. 3124, Ps. 1325, Ps. 1326 dan khususnya mengenai Ps. 1327 yang menyebutkan “Pembatalan suatu

persetujuan berdasarkan paksaan tak lagi dapat dituntutnya, apabila setelah paksaan berhenti, persetujuan tersebut dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas, maupun secara diam-diam, atau apabila seorang melampaukan waktu yang ditentukan oleh undangundang untuk dipulihkan seluruhnya”.
B. Rekomendasi 1. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jakarta harus bertindak secara independen tanpa berpihak kepada salah satu pihak. 2. Mahkamah Agung agar melakukan Eksaminasi terhadap Putusan dalam perkara ini dengan melibatkan pihak luar, seperti akademisi, mantan hakim, mantan jaksa dan praktisi hukum lain serta mengumumkan kepada publik hasil Eksaminasi yang dilakukan. 3. Komisi Yudisial agar memeriksa para anggota majelis hakim dalam perkara ini. 4. Mahkamah Agung perlu mermbuat Surat Edaran Mahakamah Agung (SEMA) yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan harus menolak suatu perkara yang diajukan oleh kuasa penguggat apabila Penggugatnya diketahui telah melarikan diri karena terlibat perkara pidana.

28

www.antikorupsi.org

BAGIAN KEEMPAT PENUTUP
Demikianlah putusan (hasil) Eksaminasi yang dilakukan Majelis Eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.303/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel. antara David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa (Penggugat) melawan BPPN (Tergugat). Majelis Eksaminasi hanya membaca dan mencermati berkas-berkas yang telah disebutkan di atas dan tidak sampai menguji atau mencari bukti-bukti baru untuk menyanggah atau membenarkan. Pendekatan yang dijadikan pangkal tolak adalah pendekatan ilmu pengetahuan hukum (perdata) dan praktek peradilan selama ini. Majelis Eksaminasi melakukan pengujian secara ilmiah dari sisi ilmu hukum dan hukum acara perdata yang menghasilkan kesimpulan yang pada bagian tertentu sepaham dengan cara berpikir hakim, pada bagian lain tidak sepaham (berbeda) dengan cara berpikir hakim dalam menilai fakta dan menafsirkan serta menerapkan hukum. Dengan kata lain hasil Eksaminasi dari Majelis Eksaminasi merupakan analisis ilmiah hukum terhadap praktek penegakan hukum, khususnya pada perkara pembatalan APU David Nusa Widjaya. Tentunya hasil Eksaminasi ini belum sempurna sehingga diperlukan saran dan kritik yang membangun untuk lebih menyempurnakan dan melengkapinya. Hasil Eksaminasi dari Majelis Eksaminasi ini diputus pada tanggal ________

Jakarta, September 2004

Majelis Eksaminasi

29


								
To top