BAB 15 PENANGGULANGAN KEMISKINAN by peisty474

VIEWS: 0 PAGES: 5

									BAB 15 PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. KONDISI UMUM
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang ditandai oleh berbagai permasalahan seperti antara lain rendahnya kualitas hidup rata-rata penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak-anak, dan air minum. Gambaran umum mengenai kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari Indeks Kemiskinan Manusia yang pada tahun 2005 diperkirakan sebesar 18,19. Kondisi ini lebih baik dibandingkan lima tahun sebelumnya dengan indeks sebesar 27,75.
Grafik Indeks Kemiskinan Manusia 2000-2005
60,00 57,00 34,00

50,00

40,00 33,00 32,00 31,00 33,00

26,00

26,00

26,00

21,32 24,00

24,00

22,00

18,94 22,00

20,00 14,30 13,70 12,80 12,30

12,80

13,10

17,90

12,70

12,10

18,19 22,00

18,80

25,48 9,69 11,53

10,80

10,00

0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index, HPI) Persentase Penduduk Tanpa Akses Air Minum Persentase Penduduk Hidup Sampai Umur 40 Tahun Persentase Penduduk Tanpa Akses Pelayanan Kesehatan Persentase Penduduk Dewasa Buta Huruf Persentase Anak-anak Berberat Badan Parah dan Sedang

10,23

26,00

30,00

27,75 26,00

29,00

Membaiknya kondisi kemiskinan secara umum merupakan dampak dari berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil dari berbagai program pembangunan antara lain adalah bahwa sampai dengan akhir tahun 2005, penduduk yang hidup sampai umur 40 tahun tercatat tinggal sebesar 9,69%. Sementara itu, pada waktu yang sama, tingkat buta huruf penduduk dewasa tercatat masih sebesar 11,53%, penduduk yang tidak mempunyai akses ke air minum sebesar 22,0%, penduduk yang tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan sebesar 25,48%, dan penduduk anak-anak yang berberat badan di bawah normal mencapai 26,0%. Berdasarkan perkembangan garis kemiskinan, lebih lanjut, jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2005 diperkirakan masih sebesar 35,21 juta jiwa1 atau 15,82 persen2 dari jumlah penduduk. Pada tahun 2006, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan dengan target pengurangan penduduk miskin mencapai 13,3 persen. Namun target tersebut sulit dicapai mengingat kenaikan harga BBM yang terjadi 2 kali selama tahun 2005 rata-rata lebih dari 100 persen. Kenaikan tersebut telah memicu melambungnya tingkat inflasi hingga mencapai 17,03 persen pada bulan Januari 2006 (y-o-y) sehingga menambah beban hidup terutama masyarakat miskin. Meningkatnya harga beras yang cukup besar pada bulan Januari 2006 diperkirakan juga akan mengurangi laju pengurangan penduduk miskin. Dengan demikian, target penurunan persentas penduduk miskin yang semula ditargetkan sebesar 13,3 persen diperkirakan hanya akan mencapai sekitar 15,07 persen pada akhir tahun 2006. Untuk mencapai target tersebut, beberapa upaya yang dilaksanakan pada tahun 2006 antara lain adalah melanjutkan Program Kompensasi Penurunan Subsidi BBM (PKPS BBM). Pada tahun 2006, untuk bidang kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp. 3,319 triliun dengan sasaran 60 juta penduduk miskin dan tidak mampu. Sedangkan untuk bidang pendidikan dialokasikan dana sebesar Rp. 11,123 triliun dengan sasaran 40,6 juta siswa. Beberapa penyempurnaan yang dilakukan antara lain mencakup: penyiapan data yang lebih baik, persiapan organisasi tim PKPS BBM, penyempurnaan buku pedoman dan sosialisasinya, pemantauan yang lebih akurat dan cepat, serta memperjelas tugas dan fungsi masing-masing para pihak. Selain itu, program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang dimulai sejak bulan Oktober 2005 sebagai upaya mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak kenaikan BBM terus dilanjutkan hingga September 2006. Program yang pada awalnya mencakup 15,4 juta rumah tangga miskin sebagai penerima bantuan pada bulan Januari 2006 cakupannya bertambah menjadi 17,8 juta rumah tangga miskin. Sementara itu, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui masing-masing sektor terkait terus dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi, keluarga berencana dan kesehatan ibu hamil dan balita, pangan dan gizi, serta program-program program-program pemberdayaan masyarakat seperti program penanggulangan kemiskinan perkotaan dan program pengembangan kecamatan. Berbagai program tersebut pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan
1 2

Estimasi sementara. Estimasi sementara BPS

II. 15-2

kesejahteraan penduduk miskin, sehingga Indeks Kemiskinan Manusia diperkirakan dapat mencapai 17,48 pada akhir tahun 2006. Berdasarkan pelaksanan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan selama ini, maka permasalahan yang dihadapi pada tahun 2007 adalah pada upaya menyamakan persepsi mengenai penanggulangan kemiskinan dan mensinergikan berbagai kebijakan dan program terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat dan parapihak lainnya. Penyelesaian masalah di atas diharapkan dapat mempercepat upaya pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang berada dalam kategori miskin.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007
Sasaran penanggulangan kemiskinan pada tahun 2007 adalah: 1) berkurangnya penduduk miskin hingga mencapai 14,36 persen3 pada akhir tahun 2007; 2) meningkatnya askesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar termasuk air minum dan sanitasi; 3) berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin terutama untuk pendidikan dan kesehatan, prasarana dasar khususnya air minum dan sanitasi, pelayanan KB dan kesejahteraan ibu, serta kecukupan pangan dan gizi; 4) meningkatnya kualitas keluarga miskin; dan 5) meningkatnya pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin, termasuk penerbitan sertifikat tanah rumah tangga miskin, meningkatnya askes masyarakat miskin terhadap permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasarana produksi. Apabila sasaran tersebut dapat tercapai, maka pada akhir tahun 2007 diharapkan Indeks Kemiskinan Manusia menurun pada tingkat 16,79.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007 Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2007 di arahkan pada: 1. Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar Perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut. a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, meliputi: (1) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs, Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP. (2) Beasiswa siswa miskin jenjang SMA/SMK/MA. (3) Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional.
3

Angka sementara.

II. 15-3

b.

Peningkatan pelayanan kesehatan, meliputi:
(1) Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

sebagai pendukung desa siaga.
(2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit. (3) Peningkatan sarana dan prasarana pelayana kesehatan dasar terutama

c.

d.

di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal dan kepulauan. (4) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk penanganan penyakit menular dan berpotensi wabah, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan kegawatdaruratan. (5) Pelatihan teknis bidan dn tenaga kesehatan untuk menunjang percepatan pencapaian MDG. Peningkatan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat miskin, meliputi: (1) Pembangunan dan rehabilitasi perumahan nelayan dan perumahan rakyat di wilayah perbatasan dan pulau kecil sebanyak 2.600 unit; (2) Pengembangan lembaga kredit mikro perumahan sebanyak 8 kegiatan; (3) Pengembangan subsidi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (4) Peningkatan kualitas kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan dan desa eks transmigrasi di 150 kawasan; (5) Pembangunan prasarana dan sarana permukiman di pulau kecil, kawasan terpencil di 25 kawasan; (6) Pembangunan prasarana dan sarana air minum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di 105 lokasi /desa miskin, desa rawan air, desa pesisir, dan desa terpencil. Pengembangan program (uji coba) subsidi langsung tunai bersyarat, meliputi: (1) Penyediaan Subsidi Langsung Tunai Bersyarat bidang pendidikan dan kesehatan kepada rumah tangga miskin di beberapa kabupaten percontohan; (2) Penyediaan dukungan pembinaan peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga miskin.

2. Perlindungan Sosial Perlindungan sosial, meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut: a. Peningkatan perlindungan kepada keluarga miskin, termasuk perempuan dan anak, meliputi: (1) Jaminan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; (2) Peningkatan akses informasi dan pelayanan ketahanan keluarga serta fasilitasi pemberdayaan keluarga; (3) Fasilitasi pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2). b. Peningkatan perlindungan kepada komunitas miskin, penyandang masalah sosial, dan korban bencana, meliputi: (1) Pemberdayaan sosial untuk masyarakat miskin; (2) Pemberdayaan komunitas adat terpencil;

II. 15-4

(3) Bantuan dan jaminan sosial untuk masyarakat rentan, termasuk korban

bencana alam dan bencana sosial.

3. Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Kerawanan Pangan Penanganan masalah gizi kurang dan kerawanan pangan, meliputi: a. Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan prioritas: penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin. b. Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan prioritas: penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin. 4. Perluasan Kesempatan Berusaha Perluasan kesempatan berusaha, meliputi: a. Peningkatan dukungan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin, dengan kegiatan pokok: (1) Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah rumah tangga miskin; (2) Advokasi penataan hak kepemilikan dan sertifikasi lahan petani; (3) Penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro; (4) Pelatihan budaya usaha dan teknis manajemen usaha mikro; (5) Peningkatan pelayanan koperasi dalam peningkatan usaha mikro terutama melalui Program Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera (Perkassa); (6) Pembinaan sentra-sentra produksi tradisional. b. Peningkatan sinergi dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan pokok: (1) Peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan; (2) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pemantauan unit pengaduan masyarakat untuk program-program pengendalian dan pembinaan PKPS-BBM; (3) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin perkotaan. Rincian kegiatan pokok dan program dari masing-masing fokus di atas dapat dilihat pada matriks program pembangunan berikut ini.

II. 15-5


								
To top