Peranan Perempuan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Document Sample
Peranan Perempuan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Powered By Docstoc
					Peranan Perempuan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan
Dewi Mayavanie Susanti
Abstract Ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat, penafsiran agama dan konstruksi sosial budaya yang mengatur alokasi peranan, atribut, stereotip, hak, kewajiban, tanggung jawab dan persepsi terhadap laki-laki maupun perempuan. Marginalisasi, diskriminasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan membuat daya saing perempuan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat lemah. Hal ini menyebabkan kondisi perempuan makin memprihatinkan. Angka harapan hidup perempuan meskipun lebih tinggi dari laki-laki tapi angka kematian ibu hamil melahirkan masih tinggi. Kombinasi kendala ketiadaan akses pada unsur ekonomi, sosial, dan kuasa yang dihadapi oleh perempuan (miskin) menyebabkan terjadinya peningkatan “feminization of poverty”. Kemiskinan perempuan secara langsung terkait pada status ekonomi rendah, termasuk tidak adanya peluang ekonomi dan otonomi, kurangnya akses terhadap sumberdaya ekonomi (termasuk kredit, pemilikan lahan dan pewarisan), kurangnya akses ke pendidikan dan jasa pendukung dan minimnya partisipasi mereka dalam penentuan keputusan. Kemiskinan juga dapat mendorong perempuan kedalam situasi rawan pada ekploitasi seksual. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk pemberantasan kemiskinan. Dengan pemberdayaan maka pengetahuan perempuan akan bertambah, kapasitas dan rasa percaya diri pada saat yang bersamaan akan bertambah pula. Artinya, akan ada peningkatan kemampuan perempuan untuk mencapai tujuan pembangunan termasuk untuk menekan angka kemiskinan. Kata Kunci : Perempuan, Kemiskinan, Pemberdayaan

1. Pendahuluan Kemiskinan merupakan masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan berarti ketiadaan rumah, jika sakit tidak dapat berobat ke dokter, tidak dapat bersekolah dan tidak tahu baca-tulis, tidak punya pekerjaan, khawatir tentang masa depan dan hidup hanya untuk hari ini, kehilangan anak karena sakit yang disebabkan oleh ketiadaan sarana dan prasarana kesehatan, tidak punya daya dan kehilangan jati diri dan kebebasan. Dengan kata lain, kemiskinan memiliki banyak wajah, terubah dari waktu ke waktu dan dapat dipaparkan dengan berbagai cara. Tetapi yang sudah pasti “poverty is a situation people want to escape”. Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human

Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan Human Development Report 2004, angka Human Development Index (HDI) Indonesia

1

tahun 2002 adalah 0,692. Angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar US$ 3.230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), pada pertengahan tahun 1999 jumlah orang miskin sebesar 79,4 juta atau sekitar 39,1 persen dari total populasi dan setengahnya adalah perempuan. Hasil Susenas 1996 dan 1999 menunjukkan rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan bertambah sebesar 45,9 %, dari 0,71 juta menjadi 1,03 juta. Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin absolut tercatat sebesar 36,1 juta jiwa atau 16,66 % dari total populasi. Dari jumlah tersebut jika dipisahkan menurut jenis kelamin ternyata lebih banyak penduduk perempuan miskin dibanding laki-laki. Rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan meningkat menjadi 3,03 juta, dan jumlahnya makin bertambah dari tahun ke tahun. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kemiskinan sangat dekat dengan perempuan. Berdasar geografi, orang miskin lebih banyak di desa daripada di kota. Berdasar gender, lebih banyak perempuan miskin dibanding lelaki miskin. Masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat bukanlah sekedar kemiskinan struktural, natural, absolut atau relatif1 tetapi juga kemiskinan moral. Perempuan sebagai satu-satunya pencari nafkah keluarga cenderung terus bertambah karena migrasi musiman, keluarga berantakan, kematian atau permanen migran dari “male breadwinner”2, yang merupakan alasan dari tumbuhkembangnya kepala keluarga tunggal.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur yang membelenggu masyarakat secara keseluruhan untuk melakukan kemajuan; Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh pemiskinan sumberdaya alam yang dapat digunakan untuk menghidupi masyarakat; Kemiskinan absolut struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakterpenuhinya kebutuhan hidup standar minimum suatu komunitas; Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur yang membelenggu masyarakat secara keseluruhan untuk melakukan kemajuan.
2

1

Laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga.

2

Kemiskinan bukan fenomena musiman yang serta-merta muncul begitu saja, tetapi telah berproses panjang bahkan menyatu dengan kehidupan perempuan. Kemiskinan membuat perempuan sulit membangun komunikasi dengan warga sekitar dan aparat pemerintah. Mereka merasa diri tidak pantas terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan memberikan pendapat atau menyuarakan aspirasinya dalam berbagai pertemuan. Kemiskinan perempuan dipengaruhi oleh faktor seperti tradisi, agama dan jender dengan implikasi yang kompleks dan negatif pada status kesehatan dan pendidikan perempuan. Tingginya angka kematian ibu adalah salah satu bukti nyata tentang gawatnya kemiskinan dan status kesehatan perempuan. Angka putus sekolah anak perempuan setelah sekolah dasar masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki, karena dalam keluarga miskin yang terdorong keluar dari jalur pendidikan formal biasanya adalah anak perempuan lebih dahulu, dan hal ini mengakibatkan terpusatnya pekerja perempuan di sektor yang rendah pendidikan, rendah ketrampilan dan rendah upah. Menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2004 jumlah perempuan umur 10 tahun keatas yang belum atau tidak pernah sekolah dua kali jumlah laki-laki (11,56 % : 5,43 %). Kesemuanya secara tersendiri maupun bersama-sama menggambarkan bahwa kemiskinan masih melekat dan akrab dengan perempuan. Profil perempuan digambarkan sebagai manusia yang harus hidup dalam situasi dilematis. Di satu sisi, perempuan dituntut untuk berperan di semua sektor, namun di lain sisi muncul tuntutan agar perempuan tidak melupakan “kodrat”nya sebagai perempuan. Tuntutan demikian membuat perempuan memikul beban yang berat (double burden). Peran perempuan yang dikonstruksi oleh sosial-budaya masyarakat dalam kodrat, dibiaskan maknanya menjadi suatu yang menempel pada perempuan dan menjadi citra diri perempuan. Citra tersebut akhirnya oleh pemerintah dilembagakan dalam program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui Panca Dharma Wanita, pemerintah telah membakukan konsep perempuan ke dalam lima peran. Pertama, perempuan adalah istri pendamping suami. Kedua, perempuan adalah ibu pendidik dan pembina generasi muda. Ketiga, pengatur ekonomi rumah tangga. Keempat, sebagai pencari nafkah

3

tambahan. Kelima, sebagai anggota masyarakat, terutama organisasi wanita, badan sosial, atau lainnya yang menyumbang pada masyarakat. Dalam realitas kehidupan, kodrat bukan nilai yang perempuan hayati dan peran ganda bukan hal yang baru. Sejak kecil perempuan terdidik untuk mampu bertahan hidup dan menghidupi keluarganya dengan bekerja. Pembangunan (industrialisasi) memiskinkan perempuan, mesin dan tenaga kerja terampil menyingkirkan tenaga perempuan dari pekerjaannya. Dalam dunia kerja, hampir sebagian besar perempuan masih kurang memiliki keterampilan. Lagi pula perempuan dibatasi oleh nilai-nilai kultural mengenai jenis pekerjaan yang boleh digeluti. Berbeda dengan kaum lelaki yang bebas memperoleh pekerjaan dan pendidikan untuk menunjang pekerjaannya. Padahal perempuan khususnya perempuan yang miskin merupakan tenaga kerja utama, sama dengan laki-laki dalam keluarga mereka. Pada kenyataannya, perempuan selalu diposisikan sebagai pencari nafkah tambahan. Indonesia tidak akan mampu mengurangi kemiskinan jika tidak menghilangkan diskriminasi gender. Membiarkan kebodohan, kemiskinan dan kesakitan perempuan sama artinya dengan mempersiapkan generasi yang bodoh dan miskin. Tanpa kesetaraan gender, kemiskinan dan keterbelakangan tidak mungkin dapat diatasi sepenuhnya.

2. Memahami kemiskinan dan bentuk ketidakadilan gender Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi

4

standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi definisi ini sangat kurang memadai karena tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan, dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa

menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai, dan tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif. Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain ; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu

ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alatalat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam

5

pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (a) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (b) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (c) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (d) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (e) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (f) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (g) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya; (h) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); (i) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia berikut ini : • terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. • terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di Puskesmas. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan dan asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial pada penduduk miskin.

6

•

terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.

•

terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga.

•

terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai.

•

terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air.

•

lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluargannya untuk bekerja di atas tanah pertanian.

•

memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan.

• •

lemahnya jaminan rasa aman. lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya pertisipasi mereka dalam

7

pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka. • besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang memiskinkan perempuan adalah sebagai berikut : a. Marjinalisasi (peminggiran) ekonomi Salah satu bentuk peminggiran ekonomi perempuan adalah lemahnya kesempatan perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi seperti tanah, kredit dan pasar. Dalam kehidupan sehari-hari memang dapat dilihat perempuan bekerja di kebun, sawah dan berjualan di pasar, tetapi banyak perempuan yang tidak menikmati hasil perasan keringatnya, tidak mampu menyisakan hasil usahanya untuk dirinya sendiri, dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur hasil keringatnya. Perempuan sering ditinggalkan dalam upaya pengembangan ekonomi karena anggapan bahwa tugasnya adalah di rumah dan tidak menanggung beban ekonomi keluarga sehingga menyebabkan perempuan mendapatkan upah lebih rendah saat bekerja sebagai pekerja upahan. b. Subordinasi (penomorduaan) Subordinasi terhadap perempuan bermakna pada perempuan tidak memiliki peluang untuk mengambil keputusan bahkan yang menyangkut dirinya. Perempuan diharuskan tunduk pada keputusan yang diambil oleh laki-laki. Penempatan perempuan di rumah dan memberikan kesempatan lebih pada laki-laki untuk sekolah adalah bentuk subordinasi. Di banyak masyarakat perempuan dianggap terlalu lemah untuk memimpin satu kelompok masyarakat, atau memerintah suatu negara. Karena itu pula, perempuan dihambat bahkan dilarang masuk ke dalam sendi-sendi politik masyarakat. c. Beban kerja berlebih

8

Dalam satu masyarakat pembagian peran dibagi menjadi produktif, reproduktif, memelihara masyarakat, dan politik masyarakat. Perempuan umumnya memiliki tiga peran yang lebih dominan yaitu produktif, reproduktif, dan memelihara masyarakat. Sementara peran politik dalam masyarakat lebih dominan laki-laki. Perempuan menanggung dua jenis pekerjaan yang berat, reproduktif dan produktif, sementara laki-laki hanya produktif dan sedikit reproduktif. Akibat beban pekerjaan yang berat ini, perempuan tidak memiliki waktu untuk membicarakan hal-hal di luar rutinitasnya seperti membaca koran, mendengarkan informasi atau hadir dalam pertemuan masyarakat. d. Cap-cap negatif (stereotipe) Perempuan sering digambarkan pada bentuk-bentuk yang belum tentu benar, seperti sering digambarkan emosional, lemah, tidak mampu memimpin dan tidak rasional, sehingga menutup kesempatan perempuan diberbagai bidang baik ekonomi, politik maupun budaya. Di beberapa tempat bahkan kelahiran anak perempuan seringkali tidak diharapkan karena dianggap tidak mampu bekerja produktif dan membantu perekonomian keluarga. Pada saat pertemuan, meski seorang perempuan memiliki pendidikan yang cukup tinggi seringkali pendapatnya diabaikan oleh laki-laki. Nampak jelas bahwa ucapanucapan yang mengucilkan perempuan sudah diucapkan dari mulut-mulut agung para filsuf sejak lama. Plato, misalnya, dalam bukunya The Republic: The Dialog of Plato mengatakan bahwa perempuan sama halnya dengan binatang dan mereka harus diawasi sebagaimana hewan ternak. Atau pandangan Arthur Schopenhauer dalam on Women mengatakan bahwa perempuan adalah kekanak-kanakan, sembrono, picik, makhluk inferior, tidak memiliki rasa keadilan, tidak objektif dan suka berbohong. Maka tak heran bila cukup berdampak pada bidang publik kehidupan sosial masyarakat hingga saat ini.

e. Kekerasan Bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun psikologis seperti perkosaan, serangan fisik, pelacuran, pornografi, dan pelecehan seksual. Kekerasan

9

terhadap perempuan merupakan masalah yang kompleks, terjadi karena sebuah konstruksi sosial dan seringkali dibudayakan dalam masyarakat. Perempuan menjadi rentan terhadap tindak kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat dan institusi perkawinan baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun emosional.

3. Kondisi dan kendala penanggulangan kemiskinan pada perempuan Kemiskinan adalah kondisi hidup yang akrab dengan perempuan. Ada empat hal terkait yang memberi kontribusi pada pemiskinan perempuan yaitu persoalan perkawinan dan perceraian, persoalan pembagian harta bersama dan warisan, diskriminasi upah dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Banyak perempuan desa yang menikah di bawah umur, menikah di bawah tangan dan kawin kontrak. Model perkawinan seperti ini sebagian besar membawa masalah bagi perempuan. Para perempuan yang menikah di bawah umur, sebagian besar tidak mengetahui statusnya sebagai seorang istri dengan berbagai konsekuensinya. Sebagian besar perempuan yang menikah di bawah umur, rentan terhadap berbagai kasus kekerasan, termasuk tindakan poligami. Hal yang sama terjadi pada perempuan yang tidak menikah menurut hukum sangat rentan terhadap tindakan poligami dari pihak suami. Kasus dimana seorang suami menikah lagi, membuat perempuan kehilangan penopang kebutuhan ekonomi keluarga dan biaya pendidikan anak-anak. Kehidupan perempuan dan anak-anak menjadi semakin miskin apalagi suami yang sebagian besar mencari nafkah akhirnya menikah lagi. Biaya pendidikan sekolah anak yang semakin tinggipun membuat banyak anak yang ayahnya berpoligami atau pergi meninggalkan keluarga, menjadi putus sekolah. Beberapa ibu bahkan harus memilih siapa diantara anak-anaknya yang masih dapat meneruskan pendidikan mengingat terbatasnya dana yang tersedia. Sayangnya sebagian besar perempuan

mendahulukan anak laki-lakinya yang dapat meneruskan sekolahnya. Dapat dibayangkan, apabila hal ini terus menerus terjadi, maka di masa mendatang semakin banyak perempuan yang semakin miskin Selain masalah perkawinan yang mudah untuk dilakukan, juga mudah melakukan perceraian. Bahkan hanya menggunakan telepon saja, seorang suami

10

bisa melakukan perceraian. Perceraian secara sewenang-wenang juga dapat disebabkan oleh budaya setempat, seperti yang terjadi di Lombok Barat, seorang perempuan yang dijatuhkan talak (diceraikan) oleh suaminya, maka ia harus keluar dari rumah dengan hanya membawa pakaian yang melekat ditubuhnya, meskipun ia menjadi pencari nafkah utama keluarga. Persoalan lain adalah pembagian harta bersama dan warisan.

Ketidakpahaman para perempuan (istri) mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian dengan suaminya menyebabkan perempuan janda menjadi semakin miskin. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa pada istri yang diceraikan tidak ditinggalkan harta untuk kehidupannya, bahkan anak dari perkawinannya. Banyaknya perempuan yang tidak dapat mengakses terhadap harta warisan ini karena perempuan kurang memahami hak mereka sebagai pemegang waris ataupun karena mereka tidak diberi hak oleh keluarga karena alasan adat setempat. Perempuan juga banyak yang kurang memahami mengenai pengupahan. Diskriminasi terhadap pengupahan tidak pernah disadari karena mereka kurang memahami hak-hak mereka sebagai buruh. Lemahnya pemahaman perempuan terhadap hukum juga menyebabkan munculnya berbagai bentuk kekerasan. Pada dasarnya cukup banyak kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan, namun kurang atau tidak dipahami oleh perempuan sebagai korbannya. Korban kekerasan dalam rumah tangga terbungkam suaranya karena persoalan keluarga dianggap sebagai persoalan pribadi dan aib yang tak boleh menjadi konsumsi publik, sehingga banyak perempuan karena ingin tampil sebagai keluarga normal dalam masyarakat, menyimpan dalam-dalam luka fisik maupun psikis yang dialaminya. Kemiskinan menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan di lingkup rumah tangga maupun di jalanan. Problem kemiskinan yang menghimpit perempuan pada sisi lain telah memaksa untuk mencari sumber-sumber ekonomi dengan berbagai cara. Misalnya para TKW yang menjalani pekerjaan dengan mempertaruhkan risiko yang memungkinkan mereka direndahkan dan diperlakukan dengan kekerasan, bahkan tidak jarang menemui kematian. Kasus lain adalah perdagangan perempuan

11

(trafficking in women). Indonesia termasuk negara dengan jumlah kasus trafficking yang besar di dunia. Sebagian mereka terpaksa menerima menjadi pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK). Sistem patriarki3 yang masih dianut di Indonesia telah memposisikan rendahnya daya tawar perempuan dibandingkan laki-laki, termasuk dalam akses ekonomi dan pendidikan yang membuat kemiskinan lebih dekat dengan perempuan dibandingkan laki-laki. Rendahnya kualitas perempuan dapat dilihat dari tingginya angka kematian ibu melahirkan yaitu 327/100.000 kelahiran (tertinggi di Asia) yang memperlihatkan bahwa setiap dua jam terdapat dua orang ibu meninggal akibat melahirkan, anemia pada ibu di atas 60 %, aborsi tidak aman masih tinggi, dan resiko tertular HIV/AIDS pada perempuan muda dua kali lebih tinggi dari laki-laki. Hanya 36,21 % perempuan usia sepuluh tahun ke atas yang tamat SLTP ke atas, dan sebanyak 9,07 % perempuan masih buta huruf. Persoalan lain yang dihadapi perempuan adalah pembangunan yang seringkali belum berpihak kepada perempuan. Program-program pembangunan secara formal seringkali dikuasai laki-laki dan karena sumber daya yang penting dalam kehidupan selalu dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi dan politik lebih kuat, maka adanya marginalisasi terhadap peran perempuan dalam pengambilan keputusan seringkali terabaikan. Perempuan sebagai kelompok mayoritas dalam masyarakat Indonesia ternyata belum mempunyai tempat yang signifikan dalam pos-pos pengambilan keputusan yang bersifat formal.

4. Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan adalah terminologi yang paling sering disejajarkan dan digunakan dalam upaya poverty reduction. Pemberantasan kemiskinan

memerlukan keterlibatan perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, kesempatan yang sama dan partisipasi penuh dan adil antara laki-laki dan perempuan sebagai agen pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan merupakan proses peningkatan kapasitas seseorang atau kelompok dalam menentukan pilihan

3

Sistem ini menyempitkan makna keterlibatan perempuan hanya sebatas peran pembantu kaum laki-laki.

12

guna melakukan suatu aksi atau output yang diinginkan4. Pemberdayaan merupakan kombinasi antara dua faktor yang saling terkait yakni agency dan struktur peluang. Agency yang dimaksud adalah kemampuan seseorang dalam menentukan pilihan yang berarti baginya. Sedangkan struktur peluang adalah berbagai aspek yang membuat seseorang dapat berbuat sesuatu karena kemampuannya untuk memilih5. Dengan demikian, pemberdayaan dapat diartikan sebagai dalam situasi dimana terdapat ketidakseimbangan relasi kekuasaan, maka seseorang yang memiliki kapasitas yang memadai mampu melakukan pilihanpilihan yang efektif serta dapat memperoleh benefit dari berbagai upaya yang berusaha menekan angka kemiskinan. Pemberdayaan perempuan yang dicanangkan dalam Millenium

Development Goals untuk mengurangi kemiskinan berwajah perempuan memiliki tiga dimensi yaitu Human Capability, kemampuan manusia dalam hal pendidikan, kesehatan dan gizi, dengan menghilangkan gap pendidikan bagi perempuan dan laki-laki hingga sekolah menengah; Acces to resources and opportunity, akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang mengacu pada aset ekonomi dan partisipasi politik; dan Security, terutama kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Pemberdayaan perempuan dapat menekan angka kemiskinan dengan mengubah dan memperbaiki hidup perempuan. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis hak, bahwa setiap orang memiliki berbagai hak yang mendasar yang mana setiap negara wajib untuk memajukan, meningkatkan dan melindungi hak-hak warga negaranya, untuk hidup layak termasuk untuk tidak hidup dalam kemiskinan. Amartya Sen juga menggarisbawahi relevansi antara kebebasan, hak asasi manusia dan

pembangunan. Dengan memasukkan konsep hak, kemampuan (dan kapasitas), peluang, kebebasan dan hak-hak individu ke dalam diskursus kemiskinan, maka

4

Sebagaimana didefinisikan oleh Empowerment Team, Poverty Reduction and Economic Management (PREM) Group, World Bank.
5

Ruth Alsop and Andrew Norton, 2004. Power, Rights and Poverty Reduction. Power, Rights, and Poverty : Concepts and Connections.

13

kemiskinan dapat dikategorikan sebagai suatu yang bertentangan dengan hak-hak mendasar manusia (Sen, 1999). Pemberdayaan perempuan dapat berupa pemberdayaan hukum yang diintegrasikan dengan kegiatan pelayanan hukum yang dilengkapi dengan berbagai kegiatan pendidikan masyarakat/publik, advis hukum, dan reformasi hukum. Perempuan yang telah berdaya secara hukum atau dengan perkataan lain telah menyadari hak-hak hukumnya, maka dapat memberikan perlindungan terhadap dirinya sendiri. Pemberdayaan perempuan dapat juga diintegrasikan ke dalam kegiatan pembangunan sosial ekonomi seperti pembangunan desa, kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi dan perumahan. Perempuan yang telah berdaya dapat memfokuskan dirinya sebagai agent of change baik bagi perempuan lainnya maupun terhadap masyarakat pada umumnya yang akan memberikan sumbangan yang besar dalam upaya perlindungan perempuan dan lebih jauh lagi menekan kemiskinan perempuan.

5. Kesimpulan Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan untuk membiayai investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Affirmative action untuk orang miskin dan penduduk lainnya adalah mengubah sosok dunia sehingga lebih banyak orang dapat makan, memiliki rumah layak, punya akses ke pendidikan dan kesehatan, terlindungi dari kejahatan, dan dapat menyuarakan kesusahan masyarakat. Cara strategis untuk menanggulangi kemiskinan adalah menciptakan budaya setara dan adil gender serta kebijakan yang sensitif gender. Perempuan harus diberlakukan secara terhormat dan dihargai sama dengan yang didapat laki-laki. Semakin lama seorang ibu mengenyam pendidikan, semakin menurun angka kematian ibu dan bayinya, karena para perempuan tersebut lebih tahu mengenai tema kesehatan, perencanaan

14

kehamilan, dan keluarga berencana. Selain itu, perempuan yang lebih berpendidikan, secara sadar memiliki jumlah anak yang lebih sedikit dan dapat mengurus serta mendidik anaknya. Kemiskinan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, rantai pewarisan kemiskinan harus diputus. Meningkatkan pendidikan dan peranan perempuan dalam keluarga adalah salah satu kunci memutus rantai kemiskinan. Perubahan untuk memerdekakan perempuan tidak bisa dari satu sektor saja. Perubahan harus dilakukan dalam berbagai sektor, dari mulai pemberdayaan ekonomi perempuan, pendidikan perempuan, iklim dan tatanan sosial yang ramah terhadap perempuan. Hal penting lainnya adalah perubahan sistem yang selama ini timpang dan telah meminggirkan perempuan dari haknya sebagai manusia merdeka. Sistem yang tidak adil harus diubah menjadi sistem yang berperspektif keadilan, agar mampu mendorong terciptanya sistem hukum yang memihak kelompok kecil dan terwujudnya tata nilai serta moralitas yang seimbang untuk dua jenis kelamin. Pemberdayaan perempuan menjadi penting untuk menekan angka kemiskinan karena pemberdayaan merupakan proses yang pada saat bersamaan menjadi tujuan untuk membuka akses perempuan ke keadilan. Dengan pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kapasitas dan rasa percaya diri, sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan perempuan untuk mencapai tujuan pembangunan termasuk untuk menekan angka kemiskinan.

15

Referensi

Alsop, R., Norton, A., 2004. Power, Rights and Poverty Reduction. Power, Rights, and Poverty : Concepts and Connections, 3-14. Hubeis, A. V., 2004. Pemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan. Makalah yang disampaikan pada acara Sarasehan dan Kongres LEI Menuju CBO : Sertifikasi Di Simpang Jalan: Politik Perdagangan, Kelestarian dan Pemberantasan Kemiskinan; Ruang Bina Karna Auditorium Ruang Rama, Hotel Bumi Karsa Komp. Bidakara dan Karna, Jakarta, 19-22 Oktober 2004. Novirianti, D., 2005. Pemberdayaan Hukum Perempuan Untuk Melawan Kemiskinan. Jurnal Perempuan No. 42. Reddy, B.S., Desai, V., Potter, R.B., 2002. Gender, Population and Development. The Companion to Development Studies, 319-380. Sen, A., 1999. Women’s Agency and Social Change. Development As Freedom, 189-203. Simatauw, M., Simanjuntak, L., Kuswardono, P. T., 2001. Ketidakadilan Gender. Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 23-26.

16