Refleksi Penanggulangan Kemiskinan by peisty474

VIEWS: 1,008 PAGES: 9

									Oleh : Drs. Ahmad Marzuqi.2 Pendahuluan Visi yang diusung pasangan Walikota H.M. Basyir Achmad dan Wakil Walikota H. Abu Almafachir " terwiijudnya masyarakat Kota Pekalongan yang sejahtera melalui kepemerintahan yang baik ( Good Government ) membangun kebersamaan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal " merupakan kerangka pemikiran yang gamblang bahwa ketidaksejahteraan rakyat menjadi sasaran utama untuk diperhatikan disamping bidang lainnya. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat tentu hams berhadapan dengan realitas kemiskinan rakyat yang ada di Kota Pekalongan. Menurut data yang ada bahwa jumlah keluarga pra sejahtera KS I ekonomi ( keluarga miskin ) pada tahun 1997 hanya 9728 kk (18,09 % ). Akibat krisis angka keluarga miskin menjadi meningkat 16,64 % yaitu sejumlah 19,.213 kk ( 34,73 % ) pada tahun 1998. Mcmang bagi masyarakal Kola Pekalongan krisis tidak secara mutlak mempurukkan kehidupan, terbukti keadaan tersebut dapat berubah secara berangsur. Data tahun 2003 jumlah keluarga miskin 37,01 % selanjutnya pada tahun 2004 jumlah keluarga miskin berkurang menjadi 33,66 % dan pada tahun 2005 hasil pendataan BPS dan KPK Kota Pekalongan masih terdapat 18.051 keluarga miskin dengan angka presentasi 28,78 %. Menurut pendataan Bappeda Kota Pekalongan bahwa Kecamatan Pekalongan Barat, jumlah penduduk 83.444 jiwa dengan luas wilayah 1.004,90 ha memiliki penduduk miskin 21.337 jiwa yang terkonsentrasi di Kelurahan Pasirsari sejumlah 2.562 jiwa

! %
2

" # ( 2

Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Pekalongan.

-

.0 /1 /

$ % & ) *+ 3% ( + +

' ) ) * + ,

penduduk miskindari jumlah penduduk keseluruhan 6.808 jiwa, dengan persentase 37,63 %. Kecamatan Pekalongan Timur yang berpenduduk 61.864 dengan luas wilayah mencapai 951,70 ha terdapat keluarga miskin 17.487 jiwa yang berarti 28,27 5 dari jumlah penduduknya. Kelurahan Sokorejo menduduki peringkat pertama keluarga miskin yang berjumlah 1.595 jiwa dari jumlah penduduk 3.121 dengan persentase 51,11 %. Sementara Kelurahan Pabean merupakan keluraha.i termiskin di Kecamatan Pekalongan Utara Kelurahan yang berpenduduk 3.768 jiwa terdapat penduduk miskin 1.997 jiwa yang berarti 53,00 %. Demikian juga kelurahan Soko yang masuk wilayah Kecamatan Pekalonga Selatan menjadi daerah terbanyak penduduk miskinnya. Persentase kemiskinan di kelurahan ini mencapai 69,59 % atau 1.748 jiwa dari jumlah penduduk 2.512 jiwa. Secara keseluruhan data penduduk miskin tahun 2005 berdasarkan pendataan Bappeda Kota Pekalonga tahun 2004 r lasih terdapat 29,19 % atau 77. 341 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Pekalongan 264.932 . Hampir 30 % penduduk miskin di Kota Pekalongan yang harus diupayakan kesejahteraartnya oleh pasangan H.M. Basyir Achmad dan H. Abu Almafachir dalam jangka 5 tahun sejak beliau terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota tahun 2005 lalu. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus ditanggulangi. Apalagi tipikal kemiskinan kota berbeda dengan kemiskinaan desa. Kemiskinan dipedesaan masih dapat memanfaatkan sumber alam lingkungannya untuk mengatasinya. Berbeda kemiskinan di perkotaan yang tidak memiliki akses sosial sehingga mudah menimbulkan hal-hal yang krusial dengan munculnya konflik sosial, kejahatan / kriminalitas, penjarahan, penipuan dai persoalan lain yang kadang tidak mudah pcnyclcsaiannya. Komitmen Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kesempatan pengabdian sampai tahun 2010 ini sudah tampak dilakukan setahun awal pemerintahannya dengan berbagai aksen dan ikhtiar untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Batik ini. Penanggulangan kemiskinan memang tugas berat bagi pemerintah apalagi secara nasional kondisi perekonomian Indonesia belum menunjukkan posisi yang

menggembirakan. Belum lagi pt merintah didera dengan berbagai musibah yang terjadi beruntun dan merata di tanah air. Penanggulangan kemiskinan dengan berbagai cara ini akan berhasil kalau lembaga pemerintah secara keseluruhan beriktikad sungguh-sungguh. Tentu tidak hanya bertumpu kepada Walikota dan Wakilnya saja untuk berupaya menanggulangi kemiskinan tetapi sampai tingkat kelurahan harus benar-benar memikirkan kepentingan rakyat. Program terpusat Pemerintah telah mengambil langkah untuk mengatasi krisis ekonomi melalui berbagai langkah di antaranya berupa .IPS, IDT, bantuan sembako, padat karya dan lainnya. Namun program semacam itu tidak mampu mengatasi permasalahan kemiskinan. Bahkan angka kemiskinan cenderung bertambah karena pemberian bantuan terkadang overlaping dan bersifat parsial serta kurangnya kordinasi pelaksana, rendahnya partisipasi masyarakat. Program yang sentralistik ini mengandung beberapa kelemahan yaitu : 1. Orientasi dan tujuan program tidak continue, tetapi bersifat jangka pendek. 2. Kurang tepat dalam penentuan atau pemilihan kelompok sasaran yang akan menerima bantuan. 3. Implementasi program masih terfokus pada satuan wilayah administratif seperti desa / kelurahan, RT, RW padahal ada satuan lain. 4. Adanya kecenderungan tidak berpikir tentang proses peningkatan atau penguatan kapasitas kelompok. 5. Lembaga-lembaga dimanfaatkan. 6. Tidak menyertakan partisipasi atau peran aktif kelompok yang menjadi sasaran. Berangkat dari evaluasi program yang kurang mengena sasaran tersebut maka selain yang berada dalam srtuktur birokrasi tidak

seharusnya usaha-usaha untuk menanggulangi kemiskinan dalam bentuk apapun harus diarahkan pada peningkatan akses masyarakat miskin harus dirumuskan dalam kerangka " pemberdayaan masyarakat ". Potensi dan keinginan masyarakat untuk bangkit dari kemiskinan harus di gali dan dikembangkan. Sebuah Alternatif Program penanggulangan masyarakat miskin yang ditangani pemerintah pusat memiliki karakteristik bahwa kobijakannya bersifat sentralisasi, masyarakat hanya objek, persoalan kemiskinan dilihat hanya dari sisi ekonomi, keragaman budaya diabaikan, permasalahan kemiskinan dianggap sama, pendekatannya bersifat top down, terjadi overlaping kelompok sasaran, kurang transparan, kebijakan bersifat sektoral, dan tidak semua program berkelanjutan. Mengingat srateg' penanggulangan kemiskinan tampak belum maksimal bahkan kurang berhasil maka Program Penanggulaugan Kemiskinan di Perkotaan ( P2KP ) menjadi sebuah alternatif. P2KP yang memiliki prinsip-prinsip demokratis, partisipatif, transparasi, akuntabilitas, dan desentralisasi berupaya memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama kelompok miskin untuk bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumberdaya, dan melembagakan budaya kemitraan antar pelaku pembangunan. P2KP yang dilandasi nilai-nilai amanah (kepercayaan), keadilan, keikhlasan, kejujuran dan kebersamaan ini mempunyai spesifikasi tersendiri yaitu tujuannya bersifat recovery development (pemulihan), waktunya panjang (longtime), konsepnya bertumpu pada pemberdayaan (empowerment), srateginya dengan penguatan lenbaga (capacity building institusi), menggunakan manajemen lokal, peran pemerintah tidak dominan, proses perencanaan dari bawah (bottom up), peran masyarakat aktif, cara penyaluran bantuan dana bergulir melalui BKM/KSM, kriteria lokasi spesifik perkotaan, penentuan kelompok masyarakat oleh warga masyarakat, dan fungsi konsultan sebagai instrumental/fasilitator. Strategi penanggulangan

Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyikapi pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) agar tepat sasaran maka dibentuklah Srategi Penaggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) yang saling membahu antara pemerintah dan swasta, elemen masyarakat dan pihak lainnya . Konsep Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah bertujuan : 1. Mempertegas komitmen pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, LSM, ormas, pengusaha, dan lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap pemecahan masalah kemiskinan. 2. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan. 3. Menyelenggarakan berbagai upaya penaggulangan kemiskinan yang dilakukan peme rintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintaa kota, dan lembaga lainnya. 4. Menanggulangi kemiskinan secara terencana, terarah, terkoordinasi, termonitor dan terevaluasi sehingga lebih efektif dan efisien. Pemerintah Kota Pekalongan dalam merealisasikan prograin penaggulangan kemiskinan menempuh berbagai upaya. Kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, air bersih dan sanitasi mendapat perhatian serius. Program beras miskin (raskin) yang berkelanjutan telah berjalan dengan lancar. Program perumahan dilaksanakan melalui perbaikan perumahan kumuh. Kesehatan bagi masyarakat miskin dilakukan dengan pembagian kartu askes, kartu sehat, bahkan keterangan dari kelurahan untuk pengobatan pun dilaksanakan. Pembebasan biaya pendidikan dari SD/MI sampai SMP/MTs cukup dirasakan masyarakat. Program makanan tambahan anak sekolah sangat bermanfaat dalam peningkatan gizi masyarakat miskin. Permodalan bergulir yang disalurkan melalui BKM sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat bawah. Pengerasan jalan-jalan kelurahan, perbaikan saluran air memperlancar mobilitas masyarakat. Semangat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan merupakan upaya serius, terbukti 17 kelurahan terjaring dalam program Replikasi P2KP yaitu program yang mengadopsi P2KP untuk mengembangkan perluasan pelayanan penanggulangan

kemiskinan. Kelurahan yang masuk program ini adalah wilayah yang belum tersentuh program P2KP. Sejumlah 17 kelurahan yang masuk replikasi yaitu Kecamatan Pekalongan Selatan yaitu meliputi kelurahan Buaran, Kertoharjo, Duwet, Soko, Yosorejo, dan Kuripan Kidul. Sedangkan Kecamatan Pekalongan Timur meliputi Karang Malang, Baros, Sugihwaras, Kauman, Sampangan, Gamer, dan sokorejo. Sementara Pekalongan Utara hanya 2 kelurahan yakni Pabean dan Dukuh. Demikian pula untuk Kecamatan Pekalongan Barat hanya Bumirejo dan kraton Kidul. Layanan Publik Dalam rangka meningkatkan layanan publik, melalui Peraturan Walikota Pekalongan nonior 24 tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005 dibentuk unit pelayanan terpadu (UPT). Instansi yang bertugas melayani perizinan ini mulai operasi 1 November 2005. Jenis perizinan yang dilayani meliputi 14 macam yaitu Izin Prinsip, Izin Gangguan, Izin Usaha Angkutan, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Izin reklame, Izin Sarang Walet, izin Trayek, Sertifikasi Hygiene Sanitasi, Sertifikat TVida Terdaftar, Sertifikasi Produksi Pangan, Industri R.T, dan Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan. Mulai Juli 2006 jenis perizinan ditambah menjadi Izin Runlah Bersalin, Izin Klinik/Balai Pengobatan, Izin Klinik Kecantikan, Izin Optik, Izin Bejan Tekan, Izin Ketel Uap, Izin Tenaga Kerja Indonesia, Izin Kerja malam Wanita, Izin Gedung Pameran, Izin Pusat Kebugaran, Izin Biro Perjalanan, Izin Usaha Salon Kecantikan/Barber Shop, Izin Catering, dan izin Usaha Jasa Konstruksi. Di samping layanan publk berbentuk perizinan, pemerintah juga meningkatkan pelayanan administratif di keluralian, kecamatan, dinas, kantor, dan lembaga serta badan lainnya. Penutup Refleksi 1 Tahun Pemerintahan Kota Pekalongan merupakan iktikad baik Walikota yang harus dihargai. Kiranya tidak berlebihan bahwa kegiatan refleksi ini

sekaligus menunjukan keberanian Walikota untuk dikoreksi masyarakat selama 1 tahun memerintah dan bentuk kesediaan untuk menerima masukan sebagai bahan perbaikan pemerintahan 4 tahun ke depan. Waktu satu tahun sungguh tidak mudah untuk niemberikan objektifitas pengamatan terhadap kerja pemerintah. Namun memang harus dilakukan apapun hasilnya. Justru kejujuran masyarakat dalam niemberikan apresiasi kinerja pemerintah menunjukkan tumbuhnya partisipasi masyarakat, kepedulian masyarakat yang pada akhimya akan memperlancar kerja pemerintah. Sekalipun baru 1 tahun duet dr. Basyir Achmad-Abu Almafachir memerintah Kota Pekalongan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan kearah perbaikan kehidupan sudah ada. Demikian juga kekurangan yang terjadi masih sangat terasa. Ke depan pemerintah harus bekerja keras untuk mewujudkan program-program sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan. Dalam kesempatan "Refleksi 1 Tahun Pemerintah Kota Pekalongan", ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian pemerintah terutama yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan layanan publik. 1. Kejujuran pelaksana kebijakan pemerintah dari tingkat pemkot, kecamatan dan kelurahan agar benar-benar diwujudkan. 2. Korupsi, kolusi, nepotisme dikalangan pemerintali supaya benar-benar dihindari. 3. Kepala kelurahan agar tegas dalam distribusi beras miskin untuk orang miskin. 4. Kartu sehat/askes agar disalurkan kepada yang berhak. Alas an kekurangan kartu agar disikapi secara dini.

5. Puskesmas/Rumah Sakit agar tidak mengatakan ruangan penuh ketika menerima orang miskin berobat dengan askes. 6. Pemkot agar memberikan insentif kepada petugas kesehatan di puskesmas karena s mbludagnya pasien orang miskin. 7. Pembebasan biaya sekolah belum sepenuhnya dirasakan orang miskin karena masih saja ada pungutan dari sekolah negeri maupun swasta. 8. Perbedaan pendataan penduduk miskin sangat merugikan orang miskin dalam distribusi bantuan. 9. Layanan publik yang berbentuk perizinan melalui UPT agar ditingkatkan ditingkatkan landasan hukumnya dari SK Walikota menjadi Perda. 10. SK Walikotamadya Nomor 5 Tahun 1997 tentang nama-nama jalan agar direvisi terutama agar jalan Pelita I diganti dengan Jalan KH. Akrom Chasani, Jalan Pelita II diganti Jalan KH. Syafi'I, Jalan Pelita III diganti KH. Tohir, Jalan Pelita IV diganti Jalan KH. Nahrowi, dan Jalan Pelita V diganti dengan KH. Mudzakir. 11. Sejak Pamekaran kota Pekalongan, Kawasan Selatan ( dulu Kecamatan Buaran) belum banyak mendapat sentuhan terutama pembangunan proyek-proyek vital jika dibandingkan dengan 3 kecamatan lainnya. Refleksi ini akan sangat berarti ketika pemerintah benar-benar menyikapi realitas suara masyarakat terutama masyarakat miskin. Mudah-mudahan bagi pemerintah, refleksi ini menjadi "Wai tandhur ma qoddamat li ghod". ( Mengevaluasi yang telah dilakukan untuk menatap masa depan).


								
To top