Docstoc

sertifikat dan sertifikasi guru

Document Sample
sertifikat dan sertifikasi guru Powered By Docstoc
					SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI

Dunia pendidikan di Indonesia sedang berada di sebuah titik tolak, yang mana dari titik tersebut belum jelas apakah akan bertolak menuju ke arah yang lebih baik ataukan akan menuju ke arah destruksi yang tanpa disadari tapi terus dibiarkan terjadi. Banyak sekali pejabat yang terlalu optimis dan muluk-muluk dengan masa depan pendidikan di Indonesia, bahkan suatu oleh forum pendidikan pernah dinyatakan bahwa Indonesia akan masuk menjadi 5 besar ekonomi dunia pada tahun 2030 nanti (Forum Mangunwijaya. Kurikulum Yang Mencerdaskan: Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif: 6). Tanpa mengurangi rasa optimisme terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, akan tetapi sangat sulit untuk menyatakan bahwa pada tahun 2030 nanti kualitas pendidikan Indonesia sudah berada pada posisi 5 besar dunia, mengingat kondisi sekarang tidak menunjukkan ke arah tersebut dan merubah kondisi dunia pendidikan di Indonesia (dengan puluhan juta siswa dan mahasiswa) bukanlah semudah membalik telapak tangan atau memasak mie instant. Proses perbaikan yang berkesinambungan adalah salah satu syarat yang belum terpenuhi. Memang sudah selayaknya apabila semua warga Indonesia merasa optimis dengan masa depan dunia pendidikan di Indonesia, akan tetapi rasa optimis itu haruslah dibarengi dengan langkahlangkah nyata dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaanya. Apakah program sertifikasi guru merupakan langkah nyata dan dapat dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan kualitas dengan instant dunia pendidikan Indonesia? Proses sertifikasi di Indonesia adalah termasuk kebijakan yang aneh di dalam sejarah dunia pendidikan, karena menggunakan portofolio untuk menentukan kelulusan proses sertifikasi dan kenaikan jabatan. Dengan adanya program sertifikasi guru, yang mana agar dapat lulus sertifkasi, ada dua cara yang dapat ditempuh oleh para guru, yaitu dengan jalur pendidikan dan pengumpulan poin, telah menjadi boomerang bagi dunia pendidikan di Indonesia. Para guru yang ingin ikut sertifikasi pun harus berijazah S1, entah bagaimana kualitas pendidikannya, termasuk guru-guru senior. Di satu sisi, sertifikasi guru adalah sangat bermakna dan patut didukung untuk meningkatkan kualitas guru selaku penanggung jawab lapangan dunia pendidikan. Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut telah memancing beragama masalah baru, termasuk memancing guru untuk melanggar prinsip-prinsip idealisme dan kejujuran, yang seharusnya dipegang dengan

tegush, seperti “membeli” sertifikat, terutama dari seminar-seminar dan berbagai pelatihan, kuliah S1 asal lulus, dan lain-lain. Dengan semakin lakunya “sertifikat” dan ijzah S1 untuk meningkatkan jumlah kredit poin para guru, seminar, pelatihan dan program S1 non-reguler telah berkembang menjadi suatu lahan bisnis tersendiri. Di satu sisi, dengan semakin semaraknya seminar dan pelatihan dari tingkat lokal hingga nasional diharapkan dapat membantu pengembangan kualitas sumber daya para guru, karena pengetahuan dan pengalaman mereka menjadi bertambah, akan tetapi pada faktanya kebanyakan para guru yang mengikuti seminar atau pelatihan lebih mengharapkan sertifikatnya semata daripada bertambahnya ilmu pengetahuan dan pengalaman, karena dengan semakin banyaknya sertifikat yang dimiliki, terutama untuk seminar-seminar tingkat nasional, akan semakin banyak kredit poin yang dikumpulkan untuk sertifikasi nanti. Sertifikasi guru memang membawa “berkah” bagi banyak orang, karena mampu “membuka” peluang usaha baru dan mengurangi pengangguran. Sekarang ini sudah muncul pedagang sertifikat, pedagang laporan PTK, “rental” sertifikasi, bahkan ijazah S1 hanya dengan kuliah selama 3 bulan oleh PTS tertentu (www.kabarindonesia.com). Ketika guru mengantarkan anak didiknya dalam suatu kegiatan, yang dituju pun terkadang melenceng, yaitu untuk mencari surat tugas, karena dapat digunakan untuk menambah poin untuk sertifikasi. Efek negatif yang dikhawatirkan adalah fokus konsentrasi mengajar berubah menjadi fokus mencari poin untuk sertifikasi, dan apabila hal seperti ini dibiarkan berlarut-larut terjadi dalam suatu institusi pendidikan oleh banyak orang dan dalam jangka waktu yang sama, maka akan mempengaruhi kinerja para guru itu sendiri, yang efeknya adalah kinerja sekolah secara umum juga akan terpengaruh. Bahkan dikhawatirkan bisa menimbulkan “gesekan” antar guru karena kecemburuan, seperti jika ada guru yang diutus dan dibiayai menghadiri seminar nasional atau pelatihan yang memiliki bobot tinggi untuk sertifikasi, maka guru lain yang tidak mendapatkan hal yang serupa bisa menjadi iri karena merasa diperlakukan tidak adil. Hal tersebut, meskipun kelihatannya bukan hal yang patut dikhawatirkan dan dibesar-besarkan, tetapi menyimpan potensi konflik yang dapat menganggu kinerja sekolah, ibarat “abu dalam sekam”. Yang lebih mengerikan lagi, pemerintah telah menetapkan jatah 75%-85% alokasi sertifikasi untuk guru berstatus PNS, dan 15%-25% untuk guru berstatus swasta (www.radarbanten.com dan www.kompas.com). Dengan adanya alokasi sertifikiasi yang rasanya “pahit” dan “berduri” bagi guru swasta ini, dan manis bagi guru PNS ini semakin memperlihatkan bahwa ada

kesenjangan struktural terencana di dunia pendidikan. Dengan kata lain, sepertinya ada skenario tersembunyi dan bersifat politis untuk membenturkan guru negeri dan guru swasta dengan menganakemaskan satu golongan dan menganaktirikan satu golongan ynag lain, padahal keduanya memiliki profesi dan jenis pengabdian yang sama. Sepertinya sang pembuat kebijakan mempunyai kepentingan politis yang akan mudah tercapai bila lebih dari 2 juta guru PNS dan keluarganya mendukung mereka.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:314
posted:12/17/2009
language:Indonesian
pages:3