Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

jungkir balik pendidikan indonesia

VIEWS: 599 PAGES: 5

  • pg 1
									JUNGKIR BALIK PENDIDIKAN INDONESIA Dunia pendidikan di Indonesia tidak pernah lepas dari sejumlah masalah, baik yang bersifat monodimensional maupun yang multidimensional. Banyaknya persoalan yang membelit menyebabkan kualitas pendidikan secara umum menjadi sulit terangkat. Beberapa factor yang sangat mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia antara lain, perubahan social yang sangat cepat, ketidaksesuaian antara konsep atau kurikul dengan aplikasi di lapangan, fragmentasi dan segmentasi dunia pendidikan, kesenjangan antarkomponen pendidikan, dan status quo dunia pendidikan. Secara umum, system pendidikan yang diterapkan di Indonesia adalah yang berorientasi pada nilai. Prestasi akademis yang berupa nilai tinggi merupakan tolak ukur kecerdasan seorang murid, padahal untuk mendapatkan nilai yang tinggi, peserta didik harus banyak menghafal, sedang pengetahuan kontemporer, ketrampilan, dan penerapan ilmu pengetahuan di dunia nyata tidak menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian. Sekolah telah menjadi tempat untuk mentransfer dead knowledge. Ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah terlalu bersifat textbookish, karena akar sumber pengetahuan dan aplikasi pengetahuan sudah dipisahkan, sehingga antar teori dan praktek menjadi tidak sinkron dan sulit diaplikasikan di dunia nyata. Hal tersebut menjadi faktor penghambat bagi perkembangan sistem pendidikan nasional apabila dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat umum dan dunia usaha selaku pengguna tenaga social dan tenaga kerja yang notabene alumni dunia pendidikan. Kurangnya dinamisasi dan inovasi di dunia pendidikan Indonesia mempengaruhi para siswa secara psikologis untuk belajar serius dan mendalam. Bagi para siswa di Indonesia, pendidikan bukanlah suatu zona yang nyaman dilewati, padahal mereka harus melewatinya dengan baik, sehingga yang sring terjadi adalah mereka sering mengambil jalan pintas, seperti mencontek, baik dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Bahkan kasus jual beli nilai, bahkan ijazah pun bukan kasus yang langka terjadi di masyarakat kita. Lingkungan pendidikan dan masyarakat memainkan peran yang penting dan berpengaruh terhadap perilaku siswa. Lingkungan dan masyarakat yang baik bisa menimbulkan kesadaran akan urgensi dan hakikat pendidiakn dalam diri siswa, karena motivasi tidak hanya muncul dari dalam diri siswa saja, tetapi juga bisa berasal dari hasil interaksi sesama siswa dan lingkungan belajar. Lingkungan dan masyarakat tidaklah

membutuhkan nilai yang tinggi atau ijazah, tetapi kemampuan, ketrampilan, dan keahlian yang berdaya guna. Guru, sebagai salah satu figur yang dominan di lapangan, seharusnya bisa dan dapat memainkan peran yang penting dalam pembentukan persepsi siswa, bahwa nilai yang tinggi dan kelulusan bukanlah segalanya, karena banyak factor lain yang menyumbang jalan menuju kesuksesan. Bebarapa tahun terakhir ini, sistem pendidikan nasional di Indonesia disibukkan dengan terlalu sering bergantinya kurikulum. Semenjak tidak lagi digunakannya kurikulum 1994, Indonesia telah beberapa kali berganti kurikulum yang digunakan dalam jangka waktu yang cukup pendek, hingga akhirnya digunakannya kurikulum KTSP sekarang ini. Seorang ibu menulis dalam blognya, sebuah ungkapan kekecawaannya terhadap KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dengan sebutan “Kurikulum Tidak Siap Pakai atau kurikulum kate siape”

(http://rosdiana53.wordpress.com). Sepertinya pemerintah kesulitan untuk menentukan format kurikulum nasional yang tepat untuk diberlakukan di semua wilayah Indonesia, dari sabang sampai merauke. Dengan beragam latar belakang etnik, agama, budaya, dan ekonomi yang berbeda dari setiap wilayah di Indonesia, sangat sulit untuk menyatukan semuanya dalam satu system pendidikan (sentralisasi mutlak), bahkan jika sampai dipaksakan, sampai tahap tertentu malah akan menghapus kekayaan budaya bangsa Indonesia, terutama bahasa dan adat. Desentralisasi mutlak dalam pendidikan pun bukan jawaban yang tepat, karena kualitas dan kuantitas sumber daya yang meliputi pengajar, tenaga kependidikan, keuangan, sarana-prasarana yang dimiliki masing-masing provinsi berbeda-beda sehingga jurang pemisah antar wilayah akan semakin dalam. Sistem yang sangat kaku mengikat, (sentralistis) maupun sebaliknya yang bebas keblabasan (desentralistis), atau bahkan terlalu kaku atau formal dan tidak toleran terhadap berbagai kreatifisme yang muncul di dunia pendidikan, dapat menyebabkan ketidakseimbangan atmosfer di dunia pendidikan, karena dunia pendidikan adalah dunia yang harus selalu siap menghadapi perubahan. Berikut adalah contoh sistem yang sangat kaku mengikat, (sentralistis) dan sangat kaku atau formal yang justru merusak alam kreatifitas di dunia pendidikan Indonesia (http://teknologipendidikan.wordpress.com): Sekolah Laboratorium IKIP Malang, lebih dikenal sebagai Sekolah Laboratorium Ibu Pakasi (SLIP) karena sekolah ini dipimpin oleh Prof. Dr. Supartinah Pakasi. Sekolah yang didirikan pada tahun 1967 yang dimulai dari pendirian Taman Kanak-

kanak dan pendidikan dasar. Sekolah ini disebut juga SD 8 tahun karena memberikan pendidikan dasar setingkat SMP dalam waktu delapan tahun. Sekolah ini menarik perhatian baik pendidik dari dalam dan luar negeri. Namun apa yang telah dibangun Ibu Pakasi harus diberhentikan tahun 1974 karena harus mengikuti program baku pemerintah dalam bentuk Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). Sedangkan proyek ini belum pernah dipastikan berhasil namun harus menenggelamkan usaha yang bertahuntahun berhasil dan teruji efektivitasnya. Hal ini merupakan intervensi yang berlebihan dari pemerintah dan patut disesalkan. Tahun 1972 dalam rangka kerja sama SEAMEO INNOTECH Center diselenggarakan suatu model pendidikan dasar yang disebut IMPAC (Instruction Managed by Parent, Community, and Teacher) yang di Indonesiakan dengan istilah PAMONG (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua, dan Guru). Proyek ini dilaksanakan di desa Alastuwo dan Kebakramat Kabupaten Sukoharjo, Surakarta dibawah koordinasi Badan Pengembangan Pendidikan (sekarang menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan) dan pelaksana lapangan adalah tim IKIP Yogyakarta cabang Surakarta (yang kemudian menjadi Universitas Negeri Sebelas Maret). Sistem Pamong dinilai berhasil karena siswa-siswanya lulus EBTA sekolah regular, dan bahkan program ini diikuti dan diikuti dan telah meluluskan sejumlah orang tua/dewasa yang belum pernah berkesempatan menamatkan pendidikan dasar. Namun program ini terpaksa dihentikan karena adanya kebijakan pemerintah berupa SD Inpres, selain itu program PAMONG ini dianggap telah melanggar ketentuan batas usia anak sekolah dasar 6 s.d 15 tahun dengan diberikannya kesempatan orang dewasa mengikuti program tersebut. Tahun 1974 Direktorat Pendidikan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga mengembangkan paket belajar pendidikan dasar bagi orang dewasa. Paket ini disebut KEJAR Paket A (kemudian disusul dengan Paket B) Kejar yang merupakan akronim dari Kelompok Belajar atau Bekerja dan Belajar dimaksudkan mengejar “ketertinggalan”. Paket A terdiri dari 100 buku modul yang disusun membawa pelajaran dasar membaca, menulis, berhitung, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan keterampilan sebenarnya mengangkat pendidikan life skill dari masyarakat. Semula program ini dilaksanakan di tempat-tempat informal seperti balai desa dan masjid dengan pendekatan kemasyarakatan, namun tragis nasibnya, dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai Wajib Belajar Sembilan Tahun, maka pendekatan kemasyarakatan dengan sifat fungsional dan life skill ini harus digantikan dengan kurikulum baku Sekolah Dasar. Memang jelas sekali bahwa kepedulian pemerintah terhadap pendidikan masih bersifat formalitas, sekedar “basa-basi” politik untuk melegakan hati semua orang, padahal kenyataannya pemerintah menutup satu mata terhadap dunia pendidikan, terutama yang dianggap tidak sejalur dengan pemerintah, meski membawa perubahan yang nyata di masyarakat. Sebagai misal, perjuangan ibu Sri Rosiyanti dan Sri Irianingsih dalam memberikan pendidikan anak-anak yang tidak bersekolah formal di kawasan kumuh kolong Jembatan Pluit di Jakarta Utara dengan

memberikan pendidikan langsung pun terancam oleh penggusuran oleh pemerintah kota. Mereka memang sudah pernah mendapatkan penghargaan dari presiden HM Soeharto, KH Abdurrahman Wahid, dan Megawati, bahkan sudah pernah mengisi acara hari kebangkitan nasional di hadapan presiden susilo bambang yudhoyono, akan tetapi mereka belum pernah mendapatkan bantuan untuk sekolah mereka, bahkan mereka masih harus membayari anak didik mereka dikenakan untuk mengikuti UN biaya Rp 250 ribu bagi siswa SMU, lalu siswa SMP dikenakan Rp 150 ribu, dan siswa SD Rp 100 ribu per siswa dengan dana pribadi(www.suarakarya-online.com). Hal tersebut sangat ironis, karena justru pemerintah ketika belum mampu menyelesaikan masalah di dunia pendidikan, bukannya memfasilitasi orang-orang yang berkomitmen untuk membantu mengurai benang kusut di dunia pendidikan, tetapi malah justru menambah kusut dan runyam kondisi di dunia pendidikan; suatu bukti ketidakpedulian orang yang tidak punya rasa peka kepekaan dan tanggung jawab social, serta menunjukkan sikap kekakuan yang fatalis formalis sentralistis yang sudah overdosis. Dengan adanya sistem sentralisasi yang kaku, suatu daerah dapat dianggap “bodoh” apabila gagal mencapai “target” (dapat berwujud nilai UAN, tingkat kelulusan, dll) sebagai salah satu beban kurikulum yang belum tentu sesuai dengan kultur dan sumber daya yang ada di daerah tersebut, sedang daerah yang mampu melewati passing grade akan dianggap sebagai daerah yang “pintar” dan berprestasi. Padahal, logika sederhananya, adalah tidak efektif dan sia-sia mengajarkan bagaimana menangkap ikan di laut kepada anak petani di lereng gunung, dan sebaliknya, mengajarkan bagaimana bercocok tanam sayuran kepada anak nelayan di pesisir. Memang mengajarkan bagaimana menangkap ikan atau menanam sayuran adalah hal yang baik, tetapi harus dilihat dari manfaat praktisnya, sehingga jangan sampai hal yang baik malah salah tempat menjadi buruk karena pemaksaan system dalam Bahasa Jawa “ono empan ono papan”). Begitu juga desenstralisasi pendidikan yang keblabasan, justru akan mematikan banyak sekolah yang belum “mandiri”. Di satu sisi, dengan semakin bertambahnya kewenangan sekolah memang bisa sangat menguntungkan, tetapi bagi sekolah-sekolah yang belum siap, malah mematikan. Kebijakan desentralisasi pendidikan memang ibarat pedang bermata dua bagi sekolah-sekolah swasta, bermanfaat apabila yang menggunakannya memang sudah ahli, sedang akan melukai diri sendiri apabila pemakainya ceroboh dan belum berpengalaman. Dengan semakin menjamurnya jumlah sekolah, terutama sekolah swasta, bukan berarti bahwa sekolah

yang ada memang sudah berkualitas dan kapasitasnya sudah kelebihan murid atau overload sehingga itu untuk menampung anak-anak yang belum tertampung maka harus menambah jumlah sekolah yang ada sehingga kesempatan untuk memperoleh pendidikan menjadi merata. Justru banyak sekolah swasta yang sudah lama berdiri malah tutup karena kekurangan murid, terutama sekolah menengah atas swasta. Padahal, di sisi yang lain, sekolah swasta prestasinya tidak kalah dibandingkan dengan sekolah negeri, sehingga menjadi sekolah favorit yang menjadi incaran para wali murid yang mempunyai kelebihan di bidang financial (Sebagai contoh sederhana, di Kota Solo, pada tahun 2009, yang menduduki posisi 4 empat sekolah dasar adalah SD swasta semua, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah sendiri masih kesulitan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kriteria pemerintah sendiri, sehingga SD negeri pun sulit bersaing dengan SD swasta dalam bidang prestasi ) Desentralisasi vs sentralisasi pendidikan. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih baik, apakah desentralisasi ataukah sentralisasi pendidikan? Menurut penulis, kedua system tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan satu sama lain yang patut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih salah satunya. Yang paling penting adalah bagaimana menyusun system pendidikan yang fleksibel, tidak kaku. Adalah sah-sah saja apakah suatu system yang didasrkan pada system desentralisasi tetapi juga mempunyai sifat sentralisasi, dan system yang didasarkan pada system yang sentralisasi tetapi juga mempunyai unsur desentralisasi. Adalah lebih baik apabila kita tidak meributkan apakah pendidikan itu harus terdesentralisasi atau tersentralisasi, tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mewujudkan system pendidikan dimana daerah dan pusat memiliki peran dan wewenang yang proporsional dengan tanpa menghilangkan kekhasan yang dimiliki masingmasing, terutama kekhasan dan potensi daerah yang selama ini banyak diabaikan karena khawatir “dianggap” bertentangan dengan .semangat kebangsaan, padahal kekayaan kebudayaan bangsa sejatinya adalah kompilasi dari berbagai kekayaan daerah. Dan tidak ada salahnya jika setiap daerah mempertahankan kekayaannya sendiri karena sejatinya merekalah empunya kebudayaan nasional.


								
To top