Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Kasus Korupsi - KPK 2008, eksekusi by ekuasita

VIEWS: 1,405 PAGES: 4

Kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK tahun 2008. Sumber: Buku Tahunan KPK 2008.

More Info
									KASUS KORUPSI – KPK 2008                                                    EKSEKUSI



                   KASUS KORUPSI - KPK Th 2008
                        TAHAP EKSEKUSI


Sebagai institusi penegak hukum, KPK diberi tugas untuk melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif mulai dari penyelidikan,
penyidikan, hingga menuntut koruptor ke muka pengadilan. Tugas ini dilakukan KPK
secara penuh kehati-hatian dan profesional dengan menjunjung tinggi peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Berkat sikap hati-hati dan profesional itu,
hingga saat ini, semua perkara yang dituntut KPK di muka pengadilan selalu
mendapatkan vonis bersalah dari majelis hakim. Sikap yang sama juga dilakukan
KPK dalam melakukan eksekusi terhadap vonis dijatuhkan majelis hakim tersebut.

Melalui pemberantasan korupsi secara represif yang dilakukan KPK, diharapkan
dapat menimbulkan efek jera, tidak hanya bagi para pelaku korupsi, juga bagi pihak-
pihak yang berniat untuk melakukannya.

Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) tahun 2008 sejumlah 23 (duapuluh tiga) perkara
sebagai berikut:

1. Perkara TPK dalam dalam pengelolaan dana PNPB (Penerimaan Negara Bukan
   Pajak) terkait pungutan tarif pengurusan dokumen keimigrasian di KJRI Johor
   Bahru atas nama terdakwa PRIHATNA SETIAWAN (Kasubid Imigrasi KJRI
   Johor Baru) dengan putusan Kasasi No. 543 K/PID.SUS/2007 tanggal 27
   November 2007 dengan pidana penjara 3 tahun, denda sebesar Rp. 150 juta
   subsidair 3 bulan, Uang pengganti Rp. 5.774.191.620,- subsider 2 tahun.

2. Perkara TPK bersama-sama Zulkarnain Yunus dalam pengadaan alat Automatic
   Fingerprint Identification System (AFIS) pada Ditjen Administrasi Departemen
   Hukum dan HAM RI Tahun 2004 atas nama EMAN RACHMAN (Dirut PT Sentral
   Filindo), dengan putusan PN No. 10/PID.B/TPK/2007/ PN.JKT.PST tanggal 8
   November 2007 dengan pidana penjara 4 tahun, Denda sebesar Rp. 250 juta,
   Uang pengganti Rp. 3.736.275.017,- subsider 1 tahun penjara.

3. Perkara TPK bersama-sama SUWARNA AF dalam pelaksanaan program
   pembangunan perkebunan kelapa sawit sejuta hektar di Kalimantan Timur yang
   diikuti dengan ijin pemanfaatan kayu atas nama MARTIAS alias PUNG KIAN
   HWA, dengan putusan 460 K/Pid.Sus/2007 tanggal 11 Desember 2007 dengan
   Pidana penjara 1 tahun 6 bulan Denda sebesar Rp. 500 juta subsidair 10 bulan
   kurungan Uang pengganti Rp. 346,823.970.564,- subsider penjara selama 1
   tahun 6 bulan.

4. Perkara TPK bersama-sama Drs. R. Bambang Budiarto, Msi dan H. Safder
   Yusac MSi dalam pengadaan Buku KPU atas nama Terdakwa Drs.
   FAEBUADODO TJAHYA KELANA HAREFA alias FTK HAREFA alias TJEJEP
   HAREFA dengan putusan MA jo Putusan Banding : Pidana penjara 6 tahun
   Denda sebesar Rp. 300 juta subsidair 6 bulan kurungan Uang pengganti Rp.
   11.762.908.610 subsider penjara 1 tahun. denda dan uang pengganti belum
   dibayar.

5. Perkara TPK dalam penerimaan uang tunai dan bilyet giro pada pengurusan
   anggaran untuk kegiatan Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana



Sumber: Buku Tahunan KPK 2008                             KamusHukum.com     hal 1 dari 4
KASUS KORUPSI – KPK 2008                                                  EKSEKUSI



   BAPETEN tahun 2004 atas nama terdakwa NOOR ADENAN RAZAK (Anggota
   DPR RI) dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp 150 juta subsidair 6 bulan.

6. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana PNBP terkait pungutan tarif dokumen
   keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Tahun 2000 sd 2003 atas nama Drs. HADI
   A WAYARABI AL HADAR (Duta Besar RI untuk Malaysia) dan SUPARBA W
   AMIARSA (Kabid Imigrasi KBRI Kualalumpur) dengan putusan PN Pidana
   Terdakwa I: Pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan denda Rp.
   150.000.000, subsidair 5 (lima) bulan penjara, uang pengganti sebesar Rp.
   1.750.000.000,- subsidair 2 (dua) tahun penjara. Terdakwa II: pidana penjara
   selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 150.000.000,-
   subsidair 5 (lima) bulan penjara, hukuman uang pengganti sebesar Rp.
   15.000.000,- subsidair 6(enam) bulan penjara (denda, biaya perkara, dan uang
   pengganti sebagian telah disetor ke kas negara).

7. Perkara TPK dalam Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta
   Hektar di Kaltim yang diikuti dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Th.1999
   sd 2002 atas nama SUWARNA ABDUL FATAH. (Gubernur Kaltim) (denda telah
   disetor ke kas negara tanggal 22 Februari 2008) dengan putusan kasasi (MA) :
   Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp. 250.000.000,- subsidair 2
   (dua) bulan penjara, (denda dan biaya perkara telah disetor ke kas negara).

8. Peninjauan Kembali perkara TPK dalam pengadaan jasa asuransi petugas
   Pemilu KPU atas nama NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, dengan putusan PK No.
   47/PK/PID/2007 tanggal 4 Januari 2008 pemidanaan pada pokoknya : Pidana
   penjara 4 tahun 6 bulan, Denda Rp. 300.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan,
   Uang pengganti US $ 45.000 subsider pidana penjara 1 tahun.

9. 9. Perkara TPK bersama-sama Syaukani HR dalam Pekerjaan Pengadaan Jasa
   Konsultasi dalam pembuatan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pembangunan
   Bandara Samarinda – Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Tahun 2003 sd 2004
   atas nama terdakwa VONNIE ANNEEKE PANAMBUNAN, dengan putusan
   pemidanaan pada pokoknya : 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp.100 juta subs.
   6 bulan kurungan, uang pengganti Rp. 4.006.185.147,- yang dikompensasikan
   dengan yang telah disita sejumlah Rp. 4.048.000.000,- .

10. Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk
    Tohatsu Tipe V-800 Kalimantan Timur APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun
    2005 atas nama terdakwa ISMED RUSDANY (Pimpro Peningkatan Sarana dan
    Prasarana Propinsi Kalimantan Timur) , dengan putusan tanggal 2 Juli 2008
    pemidanaan pada pokoknya : 2 (dua) tahun tahun penjara, denda Rp.
    100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan,
    uang pengganti Rp. 214.400.000,-(dua ratus empat belas juta empat ratus ribu
    rupiah) yang dikompensasikan dengan uang terdakwa yang telah disita sebesar
    Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 14.400.000
    (empatbelas juta empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa. (denda
    dan uang pengganti dalam proses penagihan).

11. Perkara TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Belanja Rutin Pos Kepala
    Daerah Kalimantan Selatan tahun 2001 s.d. 2004 atas nama terdakwa
    SJAHRIEL DARHAM (Gubernur Kalimantan Selatan) , dengan amar putusan
    Kasasi No. 262 K/Pidsus/2008 tanggal 24 Maret 2008 pada pokoknya : Pidana
    penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp 200.000.000,- subsidair 6



Sumber: Buku Tahunan KPK 2008                           KamusHukum.com     hal 2 dari 4
KASUS KORUPSI – KPK 2008                                                EKSEKUSI



   (enam) bulan penjara, hukuman uang pengganti sebesar Rp. 5.868.272.731,-
   (denda dan uang pengganti dalam proses penagihan).

12. Perkara TPK bersama-sama SUWARNA AF dalam pelaksanaan Program
    Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti
    dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Th.1999 s.d 2002 atas nama IR. H.
    UUH ALIYUDIN (Kakanwil Dephutbun Prop. Kaltim). Putusan tingkat kasasi :
    Pidana penjara 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp. 200.000.000,- subsidair 6
    (enam) bulan penjara (denda dalam proses penagihan). Dieksekusi 10 Juni
    2008 (denda dalam proses penagihan).

13. Perkara TPK bersama-sama SUWARNA AF dalam pelaksanaan Program
    Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti
    dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Th.1999 s.d 2002 atas nama DR. IR.
    ROBIAN (Ka. Dinas Kehutanan Prop. Kaltim). Putusan tingkat kasasi : Pidana
    penjara 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp. 200.000.000,- subsidair 6 (enam)
    bulan penjara (denda dalam proses penagihan). Dieksekusi 10 Juni 2008
    (denda dalam proses penagihan).

14. Perkara TPK dalam Pengadaan mobil Pemadam Kebakaran Type V 80 ASM TA
    2003-2005 di Pemerintahan Provinsi Riau atas nama terdakwa H. SALEH
    DJASIT, S.H (Gubernur Riau 1998 – 2003 / Anggota DPR RI 2004 - 2009) ,
    dengan putusan PN no. 10/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Agustus
    2008 pemidanaan pada pokoknya : 4 tahun penjara, denda Rp. 200 juta
    subsidair 6 bulan kurungan.

15. Perkara TPK dalam pengadaan alat AutomaticFingerprint Identification System
    (AFIS) pada Ditjen Administrasi Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2004
    atas nama terdakwa ZULKARNAIN YUNUS (Sekjen Depkumham) dan APENDI
    (Pimpro), dengan amar putusan Banding No. 805K/PID.SUS/2008 tanggal 12
    Agustus 2008 pada pokoknya : masing-masing 4 tahun penjara, denda masing-
    masing Rp. 200.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan (denda dalam proses
    penagihan).

16. Perkara TPK dalam pengadaan bus pada proyek busway yang menggunakan
    APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003 dan 2004 atas nama terdakwa BUDHI
    SUSANTO (Direktur PT Armada Usaha Bersama) dengan amar putusan Kasasi
    No. 537 K/PID.SUS/2007 tanggal 11 Februari 2008 pada pokoknya: Pidana
    penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp 200.000.000,- subsidair 6
    (enam) bulan penjara, hukuman uang pengganti sebesar Rp 2.124.717.264,00
    subsider 2 tahun. (denda & uang pengganti dalam proses penagihan).

17. Perkara TPK dalam pemungutan dana di Lingkungan Departemen Kelautan dan
    Perikanan tahun 2002 sd 2006 atas nama terdakwa ROKHMIN DAHURI
    (Menteri Kelautan dan Perikanan) , dengan amar putusan MA no. 90
    K/PID.SUS/2008 tanggal 8 Mei 2008 jo. Banding No. 09/PID/TPK /2007/PT.DKI
    tanggal 7 November 2007 PN No. 04/2007 tanggal 23 Juli 2007 pada pokoknya:
    Pidana penjara selama 7 tahun , denda sebesar Rp. 200.000.000,- subsidair 6
    bulan kurungan.

18. Perkara TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kas
    Daerah TA 2003, 2004, dan 2005 yang antara lain untuk Bandara Samarinda
    Kutai Kartanegara yang terjadi di Pemerintah Daerah Kab Kutai Kartanegara
    Propinsi Kalimantan Timur atas nama terdakwa SYAUKANI HASAN RAIS


Sumber: Buku Tahunan KPK 2008                          KamusHukum.com    hal 3 dari 4
KASUS KORUPSI – KPK 2008                                                     EKSEKUSI



   (Bupati Kutai Kartanegara) dengan putusan Kasasi pada pokoknya : pidana
   penjara 6 tahun, denda Rp 260 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp
   49.367.938.279,95 subsidair 3 tahun penjara (denda dan uang pengganti dalam
   proses penagihan).

19. Perkara TPK dalam penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak
    Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah APBD TA 2003 di
    Kabupaten Kendal atas nama terdakwa HENDY BOEDORO (Bupati Kendal),
    dengan amar putusan Kasasi No. 575 K/PID.SUS/2008 tanggal 4 April 2008
    pada pokoknya : Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp
    500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara, hukuman uang pengganti
    sebesar Rp 13.121.000.000,- subsider 3 tahun. (denda & uang pengganti dalam
    proses penagihan).

20. Perkara TPK bersama-sama Hendi Boedoro dalam penggunaan Dana APBD TA
    2003 Pos Dana Tak Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman
    Daerah APBD TA 2003 di Kabupaten Kendal atas nama terdakwa WARSA
    SUSILO (Kepala Dinas PKD) dengan putusan kasasi pada pokoknya : pidana
    penjara 4 tahun, denda Rp. 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp.
    440.000.000,00 subsidair 1 tahun.

21. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Fungsi Hutan
    Lindung di Bintan Prov. Kepulauan Riau atas nama terdakwa DRS. AZIRWAN
    (Seketaris Daerah Kabupaten Bintan) , dengan putusan pemidanaan pada
    pokoknya : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tahun penjara, denda Rp.
    100.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan
    kurungan.

22. Perkara TPK dalam kegiatan pembangunan kantor penghubung Pemprop Jambi
    di Jl. Cidurian 15-17 Cikini Jakarta Pusat dengan menggunakan dana TA 2004
    atas nama terdakwa Drs. H. ABDUL CHALIK SALEH, MM. (Sekda Prop. Jambi),
    dengan putusan pemidanaan pada pokoknya : 3 (tiga) tahun penjara denda
    Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 5 (lima)
    bulan kurungan, uang pengganti Rp. 940.000.000,- yang dikompensasikan
    dengan yang telah disita sejumlah Rp. 2.500.000.000,-.

23. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah
    Kantor KY atas nama terdakwa FREDDY SANTOSO, dengan amar putusan
    Kasasi No. 1664 K/PIDSUS/2008 tanggal 14 Nopember 2008 jo putusan
    Banding pada pokoknya : 4 tahun penjara, denda Rp. 250.000.000,- subsidiair 6
    bulan kurungan (denda dalam proses penagihan).


                                        - -




Sumber: Buku Tahunan KPK 2008                             KamusHukum.com      hal 4 dari 4

								
To top