Docstoc

Kasus Korupsi - KPK 2008, tahap kasasi

Document Sample
Kasus Korupsi - KPK 2008, tahap kasasi Powered By Docstoc
					KASUS KORUPSI – KPK 2008                                                       KASASI



                   KASUS KORUPSI - KPK Th 2008
                         TAHAP KASASI


Sebagai institusi penegak hukum, KPK diberi tugas untuk melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif mulai dari penyelidikan,
penyidikan, hingga menuntut koruptor ke muka pengadilan. Tugas ini dilakukan KPK
secara penuh kehati-hatian dan profesional dengan menjunjung tinggi peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Berkat sikap hati-hati dan profesional itu,
hingga saat ini, semua perkara yang dituntut KPK di muka pengadilan selalu
mendapatkan vonis bersalah dari majelis hakim. Sikap yang sama juga dilakukan
KPK dalam melakukan eksekusi terhadap vonis dijatuhkan majelis hakim tersebut.

Melalui pemberantasan korupsi secara represif yang dilakukan KPK, diharapkan
dapat menimbulkan efek jera, tidak hanya bagi para pelaku korupsi, juga bagi pihak-
pihak yang berniat untuk melakukannya.

Pada tahun 2008, perkara dalam proses upaya hukum Kasasi sejumlah 15 (lima
belas) perkara, dengan perkembangan 12 (dua belas) perkara telah diputuskan di
tingkat Kasasi dan 3 (tiga) perkara sedang dalam proses pemeriksaan, yaitu:

1. Perkara TPK dalam pengelolaan dana PNPB (Penerimaan Negara Bukan
   Pajak) terkait pungutan tarif pengurusan dokumen keimigrasian di KJRI Johor
   Bahru atas nama terdakwa PRIHATNA SETIAWAN (Kasubid Imigrasi KJRI
   Johor Baru).

2. Perkara TPK bersama-sama Soewarna AF dalam pelaksanaan Program
   Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti
   dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Th.1999 s.d 2002 atas nama IR. H.
   UUH ALIYUDIN (Kakanwil Dephutbun Prop. Kaltim).

3. Perkara TPK bersama-sama Soewarna AF dalam pelaksanaan Program
   Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sejuta Hektar di Kaltim yang diikuti
   dengan Penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu Th.1999 s.d 2002 atas nama DR. IR.
   ROBIAN (Ka. Dinas Kehutanan Prop. Kaltim).

4. Perkara TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Belanja Rutin Pos Kepala
   Daerah Kalimantan Selatan tahun 2001 s.d. 2004 atas nama terdakwa
   SJAHRIEL DARHAM (Gubernur Kalimantan Selatan).

5. Perkara TPK dalam penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak
   Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah APBD TA 2003 di
   Kabupaten Kendal atas nama terdakwa HENDY BOEDORO (Bupati Kendal).

6. Perkara TPK bersama-sama Hendi Boedoro dalam penggunaan Dana APBD TA
   2003 Pos Dana Tak Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman
   Daerah APBD TA 2003 di Kabupaten Kendal atas nama terdakwa WARSA
   SUSILO (Kepala Dinas PKD).

7. Perkara TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kas
   Daerah TA 2003, 2004, dan 2005 yang antara lain untuk Bandara Samarinda
   Kutai Kartanegara yang terjadi di Pemerintah Daerah Kab Kutai Kartanegara



Sumber: Buku Tahunan KPK 2008                             KamusHukum.com     hal 1 dari 2
KASUS KORUPSI – KPK 2008                                                   KASASI



   Propinsi Kalimantan Timur atas nama terdakwa SYAUKANI HASAN RAIS
   (Bupati Kutai Kartanegara).

8. Perkara TPK dalam pengadaan alat Automatic Fingerprint Identification System
   (AFIS) pada Ditjen Administrasi Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2004
   merugikan atas nama terdakwa ZULKARNAIN YUNUS (Sekjen Depkumham)
   dan APENDI (Pimpro).

9. Perkara TPK dalam pengadaan bus pada proyek busway yang menggunakan
   APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003 dan 2004 atas nama terdakwa BUDHI
   SUSANTO (Direktur PT Armada Usaha Bersama).

10. Perkara TPK dalam pemungutan dana di Lingkungan Departemen Kelautan dan
    Perikanan tahun 2002 sd 2006 atas nama terdakwa ROKHMIN DAHURI
    (Menteri Kelautan dan Perikanan).

11. Perkara TPK dalam Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana dalam
    Pengadaan Tanah di BAPETEN tahun 2004 dan penyuapan anggota DPR RI
    pada pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) BAPETEN atas nama
    terdakwa SUGIYO PRASOJO dan HIERONIMUS ABDUL SALAM als H ABDUL
    SALAM (Pejabat BAPETEN).

12. Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk
    Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003 dan
    APBD Tahun 2004 atas nama terdakwa DRS. H. BASO AMIRUDDIN MAULA,
    SH. MH. MSi. (Walikota Makassar).

13. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
    (PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di KBRI Kuala
    Lumpur Malaysia tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa DRS.
    RUSDIHARDJO, SH. (Duta Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur) dan
    DRS. ARIKHEN TARIGAN (Kabid Imigrasi KBRI di Kuala Lumpur).

14. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah
    Kantor KY atas nama terdakwa HM. IRAWADY JOENOES, S.H (Anggota
    Komisi Yudisial R.I.).

15. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah
    Kantor KY atas nama terdakwa FREDDY SANTOSO).


                                      - -




Sumber: Buku Tahunan KPK 2008                          KamusHukum.com    hal 2 dari 2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:751
posted:12/6/2009
language:Indonesian
pages:2
Description: Kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK tahun 2008. Sumber: Buku Tahunan KPK 2008.