KASUS KORUPSI – KPK 2008 BANDING
KASUS KORUPSI - KPK Th 2008
TAHAP BANDING
Sebagai institusi penegak hukum, KPK diberi tugas untuk melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif mulai dari penyelidikan,
penyidikan, hingga menuntut koruptor ke muka pengadilan. Tugas ini dilakukan KPK
secara penuh kehati-hatian dan profesional dengan menjunjung tinggi peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Berkat sikap hati-hati dan profesional itu,
hingga saat ini, semua perkara yang dituntut KPK di muka pengadilan selalu
mendapatkan vonis bersalah dari majelis hakim. Sikap yang sama juga dilakukan
KPK dalam melakukan eksekusi terhadap vonis dijatuhkan majelis hakim tersebut.
Melalui pemberantasan korupsi secara represif yang dilakukan KPK, diharapkan
dapat menimbulkan efek jera, tidak hanya bagi para pelaku korupsi, juga bagi pihak-
pihak yang berniat untuk melakukannya.
Pada tahun 2008, perkara dalam proses upaya hukum Banding sejumlah 20 (dua
puluh) perkara, dengan hasil sejumlah 15 (lima belas) perkara telah diputuskan
ditingkat banding dan 5 (lima) perkara sedang dalam proses pemeriksaan, yaitu:
1. Perkara TPK dalam penggunaan Dana APBD TA 2003 Pos Dana Tak
Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman Daerah APBD TA 2003 di
Kabupaten Kendal atas nama terdakwa HENDY BOEDORO (Bupati Kendal).
2. Perkara TPK bersama-sama Hendi Boedoro dalam penggunaan Dana APBD TA
2003 Pos Dana Tak Tersangka Dana Alokasi Umum dan Dana Pinjaman
Daerah APBD TA 2003 di Kabupaten Kendal atas nama terdakwa WARSA
SUSILO (Kepala Dinas PKD).
3. Perkara TPK dalam penyalahgunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kas
Daerah TA 2003, 2004, dan 2005 yang antara lain untuk Bandara Samarinda
Kutai Kartanegara yang terjadi di Pemerintah Daerah Kab Kutai Kartanegara
Propinsi Kalimantan Timur atas nama terdakwa SYAUKANI HASAN RAIS
(Bupati Kutai Kartanegara).
4. Perkara TPK dalam pengadaan alat Automatic Fingerprint Identification System
(AFIS) pada Ditjen Administrasi Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2004
atas nama terdakwa ZULKARNAIN YUNUS (Sekjen Depkumham) dan APENDI
(Pimpro).
5. Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk
Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003 dan
APBD Tahun 2004 atas nama terdakwa DRS. H. BASO AMIRUDDIN MAULA,
SH. MH. MSi. (Walikota Makassar).
6. Perkara TPK penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA. 2004 sd 2007
atas nama terdakwa H. AGUS SUPRIADI (Bupati Garut).
7. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah
Kantor KY atas nama terdakwa HM. IRAWADY JOENOES, S.H (Anggota
Komisi Yudisial R.I.).
8. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah
Kantor KY atas nama terdakwa FREDDY SANTOSO.
Sumber: Buku Tahunan KPK 2008 KamusHukum.com hal 1 dari 3
KASUS KORUPSI – KPK 2008 BANDING
9. Perkara TPK dalam proyek Pekerjaan Pemeriksaan Penggunaan TKA / Audit
Investigasi pada 46 Kab/Kota TA 2004 pada Ditjen PPK Depnakertans atas
nama terdakwa MARUDIN SAUR MARULITA SIMANIHURUK,SH, MM (Direktur
Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan DEPNAKERTRANS)
dan SUSENO CIPTO MANTORO, SE (Pimpro PKS 2004 BAPPETEN).
10. Perkara TPK dalam Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana dalam
Pengadaan Tanah di BAPETEN tahun 2004 dan penyuapan anggota DPR RI
pada pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) BAPETEN atas nama
terdakwa SUGIYO PRASOJO dan HIERONIMUS ABDUL SALAM als H ABDUL
SALAM (Pejabat BAPETEN).
11. Perkara TPK dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perikanan
Tangkap Pasca Gempa dan Gelombang Tsunami pada Satuan Kerja Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan Anggaran
APBN-P Tahun 2006 atas nama terdakwa HARI PURNOMO (Kepala Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah) dan MARGARETHA
ELISABETH TUTUARIMA (Pejabat Pembuat Komitmen).
12. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di KBRI Kuala
Lumpur Malaysia tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa DRS.
RUSDIHARDJO, SH. (Duta Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur) dan
DRS. ARIKHEN TARIGAN (Kabid Imigrasi KBRI di Kuala Lumpur).
13. Perkara TPK penyuapan Jaksa penyelidik kasus BLBI atas nama terdakwa
ARTHALYTA SURYANI.
14. Perkara TPK penyuapan Jaksa penyelidik kasus BLBI sejumlah atas nama
terdakwa URIP TRI GUNAWAN, SH.
15. Perkara TPK dalam penerbitan IUP HHK-HT/IPK tahun 2001 sd 2006 di wilayah
Kabupaten Pelalawan atas nama terdakwa H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH.
(Bupati Pelalawan).
16. Perkara TPK dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck Merk
Morita oleh Pemerintah Kota Medan TA 2005 dan TPK dalam Penyalahgunaan
APBD Pemerintah Kota Medan TA 2002 sd 2006 atas nama terdakwa Drs.
ABDILLAH, Ak., MBA. (Walikota Medan).
17. Perkara TPK dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003 dan penyuapan
anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI atas nama terdakwa
Ir.BURHANUDDIN ABDULLAH, MA. (Gubernur BI).
18. Perkara TPK dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003 dan penyuapan
anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI atas nama terdakwa RUSLI
SIMANJUNTAK (Kepala Biro di Biro Gubernur BI) dan OEY HOEY TIONG
(Direktur Bidang Hukum BI).
Sumber: Buku Tahunan KPK 2008 KamusHukum.com hal 2 dari 3
KASUS KORUPSI – KPK 2008 BANDING
19. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam proyek pengadaan kapal
patroli Ditjen Perhubungan Laut atas nama terdakwa DEDY SUWARSONO
(Direktur PT. Bina Mina Karya Perkasa).
20. Perkara TPK dalam pelaksanaan Renovasi Gedung KBRI Singapura, Wisma
Dubes, Wisma DCM, dan Rumah-rumah Dinas tahun 2003 atas nama terdakwa
MOCHAMAD SLAMET HIDAYAT (mantan Dubes RI di Singapura) dan ERIZAL
(mantan Kabag. TU / Bendaharawan KBRI Singapura).
- -
Sumber: Buku Tahunan KPK 2008 KamusHukum.com hal 3 dari 3