KASUS KORUPSI – KPK 2008 PENUNTUTAN
KASUS KORUPSI - KPK Th 2008
TAHAP PENUNTUTAN
Sebagai institusi penegak hukum, KPK diberi tugas untuk melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif mulai dari penyelidikan,
penyidikan, hingga menuntut koruptor ke muka pengadilan. Tugas ini dilakukan KPK
secara penuh kehati-hatian dan profesional dengan menjunjung tinggi peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Berkat sikap hati-hati dan profesional itu,
hingga saat ini, semua perkara yang dituntut KPK di muka pengadilan selalu
mendapatkan vonis bersalah dari majelis hakim. Sikap yang sama juga dilakukan
KPK dalam melakukan eksekusi terhadap vonis dijatuhkan majelis hakim tersebut.
Melalui pemberantasan korupsi secara represif yang dilakukan KPK, diharapkan
dapat menimbulkan efek jera, tidak hanya bagi para pelaku korupsi, juga bagi pihak-
pihak yang berniat untuk melakukannya.
Kegiatan penuntutan selama tahun 2008 yang telah dilaksanakan sebanyak 43
(empat puluh tiga) perkara yang terdiri dari 6 (enam) perkara sisa tahun 2007 dan
37 (tigapuluh tujuh) perkara tahun 2008, yaitu :
1. Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk
Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003 dan
APBD Tahun 2004 atas nama terdakwa DRS. H. BASO AMIRUDDIN MAULA,
SH. MH. MSi. (Walikota Makassar).
2. Perkara TPK penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA. 2004 sd 2007
atas nama terdakwa H AGUS SUPRIADI (Bupati Garut).
3. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah
Kantor Komisi Yudisial atas nama terdakwa HM. IRAWADY JOENOES, S.H
(Anggota Komisi Yudisial RI).
4. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah
Kantor Komisi Yudisial atas nama terdakwa FREDDY SANTOSO.
5. Perkara TPK dalam proyek Pekerjaan Pemeriksaan Penggunaan TKA / Audit
Investigasi pada 46 Kab/Kota TA 2004 pada Ditjen PPK Depnakertans atas
nama terdakwa MARUDIN SAUR MARULITA SIMANIHURUK,SH, MM (Direktur
Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan DEPNAKERTRANS)
dan SUSENO CIPTO MANTORO, SE (Pimpro PKS 2004 BAPPETEN).
6. Perkara TPK dalam Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana dalam
Pengadaan Tanah di BAPETEN tahun 2004 dan penyuapan anggota DPR RI
pada pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) BAPETEN atas nama
terdakwa SUGIYO PRASOJO dan HIERONIMUS ABDUL SALAM als H ABDUL
SALAM (Pejabat BAPETEN).
7. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI pada pembahasan Anggaran Biaya
Tambahan (ABT) BAPETEN (Badan Pengawasan Tenaga Nuklir) tahun 2004
atas nama terdakwa H. NOOR ADENAN RAZAK, SE (Anggota DPR-RI periode
1999 - 2004).
Sumber: Buku Tahunan KPK 2008 KamusHukum.com hal 1 dari 5
KASUS KORUPSI – KPK 2008 PENUNTUTAN
8. Perkara TPK dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perikanan
Tangkap Pasca Gempa dan Gelombang Tsunami pada Satuan Kerja Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan Anggaran
APBN-P Tahun 2006 atas nama terdakwa HARI PURNOMO (Kepala Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah) dan MARGARETHA
ELISABETH TUTUARIMA (Pejabat Pembuat Komitmen).
9. Perkara TPK dalam pengadaan sarana perikanan tangkap pada kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan
gelombang tsunami pada satuan kerja Dinas Perikanan Prov. Jawa Barat
dengan menggunakan Dana APBN-P tahun 2006 atas nama terdakwa ASEP
HARTIYOMAH, S.Pi. dan IR. ADE KUSMANA, MM. bin H. AMIR KUSPRIATNA
(Dinas Perikanan Prov. Jabar).
10. Perkara TPK dalam pengadaan sarana perikanan tangkap pada kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan
gelombang tsunami pada satuan kerja Dinas Perikanan Prov. Jawa Barat
APBN-P 2006 dan pada Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi
Jawa Tengah APBN-P 2006 atas nama terdakwa DAVID KURNIAWAN
WIRANATA (Direktur PT. Buntala Bersaudara Darmaja).
11. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di KBRI Kuala
Lumpur Malaysia tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa DRS.
RUSDIHARDJO, SH. (Duta Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur) dan
DRS. ARIKHEN TARIGAN (Kabid Imigrasi KBRI di Kuala Lumpur).
12. Perkara TPK dalam Pengadaan Jasa Konsultasi pembuatan Studi Kelayakan
(Feasibility Study) Pembangunan Bandara Samarinda – Kutai Kartanegara
tahun 2003 sd 2004 atas nama terdakwa VONNIE ANNEEKE PANAMBUNAN
(Bupati KDH Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara / Dirut PT. Mahakam
Diastar Internasional).
13. Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk
Tohatsu Tipe V-80-ASM dan Merk Morita di Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2005 atas nama terdakwa ISMED
RUSDANY (Pimpro Peningkatan Sarana dan Prasarana Propinsi Kalimantan
Timur).
14. Perkara TPK penyuapan Jaksa penyelidik kasus BLBI atas nama terdakwa
ARTHALYTA SURYANI.
15. Perkara TPK penyuapan Jaksa penyelidik kasus BLBI atas nama terdakwa
URIP TRI GUNAWAN, SH.
16. Perkara TPK dalam penerbitan IUP HHK-HT/IPK tahun 2001 sd 2006 di wilayah
Kabupaten Pelalawan atas nama terdakwa H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH.
(Bupati Pelalawan).
17. Perkara TPK dalam Pengadaan mobil Pemadam Kebakaran Type V 80 ASM TA
2003-2005 di Pemerintahan Provinsi Riau atas nama terdakwa H. SALEH
DJASIT, S.H (Gubernur Riau 1998 – 2003/Anggota DPR RI 2004 - 2009).
Sumber: Buku Tahunan KPK 2008 KamusHukum.com hal 2 dari 5
KASUS KORUPSI – KPK 2008 PENUNTUTAN
18. 18. Perkara TPK dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck
Merk Morita oleh Pemerintah Kota Medan TA 2005 dan TPK dalam
penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan TA 2002 sd 2006 atas nama
terdakwa Drs. ABDILLAH, Ak., MBA. (Walikota Medan).
19. 19. Perkara TPK dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck
Merk Morita oleh Pemerintah Kota Medan TA 2005 dan TPK dalam
Penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan TA 2002 sd 2006 atas nama
terdakwa Drs. H. RAMLI, MM. (Wakil Walikota Medan).
20. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Fungsi Hutan
Lindung di Bintan Prov. Kepulauan Riau atas nama terdakwa DRS. AZIRWAN
(Seketaris Daerah Kabupaten Bintan). (Inkracht, sudah eksekusi).
21. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Hutan Lindung di
Tanjung Api-Api Prov. Sumatera Selatan serta pemerasan dalam Proyek
Pengadaan GPS (Giographical Position System) Geodetik di Badan Planologi
Kehutanan (BAPLAN) atas nama terdakwa MUHAMMAD AL AMIEN NUR
NASUTION, SE (anggota DPR RI RI 2004 - 2009).
22. Perkara penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Hutan Lindung di
Tanjung Api-Api Prov. Sumatera Selatan atas nama terdakwa SARJAN TAHIR,
SE., MM. (anggota DPR RI 2004 - 2009).
23. Perkara penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Hutan Lindung di
Tanjung Api-Api Prov. Sumatera Selatan dan proses persetujuan atas
Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi
Hutan dan Lahan Tahun 2007 Departemen Kehutanan RI atas nama terdakwa
HM. YUSUF ERWIN FAISHAL (anggota DPR-RI 2004-2009).
24. Perkara penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Hutan Lindung di
Tanjung Api-Api Prov. Sumatera Selatan atas nama terdakwa CHANDRA
ANTONIO TAN (Direktur Utama PT. Chandratex Indo Artha).
25. Perkara TPK dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003 dan penyuapan
anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI, atas nama terdakwa Ir.
BURHANUDDIN ABDULLAH, MA. (Gubernur BI).
26. Perkara TPK dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003 dan penyuapan
anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI, atas nama terdakwa RUSLI
SIMANJUNTAK (Kepala Biro di Biro Gubernur BI) dan OEY HOEY TIONG
(Direktur Bidang Hukum BI).
27. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI atas
nama terdakwa HAMKA YANDHU, YR, SE. dan ANTONY ZEIDRA ABIDIN
(Anggota DPR RI 1999 – 2004).
28. Perkara TPK dalam kegiatan pembangunan kantor penghubung Pemprop Jambi
di Jl. Cidurian 15-17 Cikini Jakarta Pusat dengan menggunakan dana TA 2004
atas nama terdakwa Drs. CHALIK SALEH, MM. (Sekda Prop. Jambi).
Sumber: Buku Tahunan KPK 2008 KamusHukum.com hal 3 dari 5
KASUS KORUPSI – KPK 2008 PENUNTUTAN
29. Perkara TPK dalam pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan
latihan di UPT/Balai Latihan Kerja (BLK) pada Ditjen PPTKDN Depnakertrans RI
tahun 2004 sd tahun 2005 atas nama terdakwa H. KGS. TASWIN ZEIN,SE.,MM.
(Pimpro DIP APBN 2004 Ditjen PPTKDN Depnakertrans RI).
30. Perkara TPK dalam pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan
latihan di UPT/Balai Latihan Kerja (BLK) pada Ditjen PPTKDN Depnakertrans RI
tahun 2004 sd tahun 2005 atas nama terdakwa BACHRUN EFFENDI (Sesditjen
Binapendagri).
31. Perkara TPK dalam pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan
latihan di UPT/ Balai Latihan Kerja (BLK) pada Ditjen PPTKDN Depnakertrans
RI tahun 2004 sd tahun 2005 atas nama terdakwa VAYLANA DHARMAWAN
(Direktur PT Suryantara Purna Wibawa).
32. Perkara TPK dalam pelaksanaan Renovasi Gedung KBRI Singapura, Wisma
Dubes, Wisma DCM, dan Rumah-rumah Dinas tahun 2003 atas nama terdakwa
MOCHAMAD SLAMET HIDAYAT (mantan Dubes RI di Singapura) dan ERIZAL
(mantan Kabag. TU / Bendaharawan KBRI Singapura).
33. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam proyek pengadaan kapal
patroli Ditjen Perhubungan Laut atas nama terdakwa DEDY SUWARSONO
(Direktur PT. Bina Mina Karya Perkasa).
34. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam proyek pengadaan kapal
patroli Ditjen Perhubungan Laut atas nama terdakwa H. BULYAN ROYAN
(anggota DPR-RI 2004-2009).
35. Perkara TPK dalam Ruislag Tanah dan Bangunan Eks Kantor Bupati Lombok
Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2004 atas nama terdakwa DRS.
ISKANDAR (Bupati Lombok Barat).
36. Perkara TPK bersama DRS. ISKANDAR dalam Ruislag Tanah dan Bangunan
Eks Kantor Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2004 dan
memberi suap atas nama terdakwa DRS. IZZAT HUSEIN, MM. (Kontraktor).
37. Perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Sosial Kab. Kutai
Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 dan 2006 atas nama
terdakwa SETIA BUDI.
38. Perkara TPK bersama SETIA BUDI dalam Penyalahgunaan Anggaran Bantuan
Sosial Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 dan 2006
atas nama terdakwa Drs. H. SAMSURI ASPAR, MM..
39. Perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran APBD Kabupaten Yapen Waropen
Tahun Anggaran 2006 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBHPBB)
dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) atas nama terdakwa Ir.
DAUD SOLLEMAN BETAWI (Bupati Kabupaten Yapen Waropen 2005-2010).
40. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di Perwakilan RI di
Kinabalu, Tawau dan Kuching tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa
terdakwa ARIFIN HAMZAH (Konjen RI di Kota Kinabalu), RADITE EDYATMO
(Kabid Konekpensosbud pada KJRI di Kota Kinabalu), Drs. NUGRAHA alias AYI
Sumber: Buku Tahunan KPK 2008 KamusHukum.com hal 4 dari 5
KASUS KORUPSI – KPK 2008 PENUNTUTAN
NUGRAHA (Kepala Sub Bidang Imigrasi KJRI Kinabalu di Kuching), Drs.
KAMSO SIMATUPANG (Kepala Sub Bidang Imigrasi KJRI Kinabalu di Tawau).
41. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di Perwakilan RI di
Kinabalu, Tawau dan Kuching tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa
terdakwa MUCHAMAD SUKARNA (Konjen RI di Kota Kinabalu), Terdakwa II
MAS TATA MACHRON, SH Kabid Konekpensosbud pada KJRI di Kota
Kinabalu, Terdakwa III IRSYAFLI RASOEL (Kepala Sub Bidang Imigrasi KJRI
Kinabalu di Kuching) dan Terdakwa IV MAKDUM TAHIR(Kepala Sub Bidang
Imigrasi KJRI Kinabalu di Tawau).
42. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di Perwakilan RI di
Kinabalu, Tawau dan Kuching tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa
terdakwa KURNIAWAN WOEBADI (Konjen RI di Kota Kinabalu).
43. Perkara penyuapan anggota KPPU (Komisi Pengawas Persaingan usaha)
dalam kasus Hak berkaitan dengan Hak Siar Barclays Premier League (Liga
Utama Inggris) sejumlah atas nama terdakwa BILLY SINDORO (Eksekutif Lippo
Group).
- -
Sumber: Buku Tahunan KPK 2008 KamusHukum.com hal 5 dari 5