Kasus Korupsi - KPK 2008, Penuntutan by ekuasita

VIEWS: 739 PAGES: 5

More Info
									KASUS KORUPSI – KPK 2008                                                PENUNTUTAN



                   KASUS KORUPSI - KPK Th 2008
                      TAHAP PENUNTUTAN


Sebagai institusi penegak hukum, KPK diberi tugas untuk melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif mulai dari penyelidikan,
penyidikan, hingga menuntut koruptor ke muka pengadilan. Tugas ini dilakukan KPK
secara penuh kehati-hatian dan profesional dengan menjunjung tinggi peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Berkat sikap hati-hati dan profesional itu,
hingga saat ini, semua perkara yang dituntut KPK di muka pengadilan selalu
mendapatkan vonis bersalah dari majelis hakim. Sikap yang sama juga dilakukan
KPK dalam melakukan eksekusi terhadap vonis dijatuhkan majelis hakim tersebut.

Melalui pemberantasan korupsi secara represif yang dilakukan KPK, diharapkan
dapat menimbulkan efek jera, tidak hanya bagi para pelaku korupsi, juga bagi pihak-
pihak yang berniat untuk melakukannya.

Kegiatan penuntutan selama tahun 2008 yang telah dilaksanakan sebanyak 43
(empat puluh tiga) perkara yang terdiri dari 6 (enam) perkara sisa tahun 2007 dan
37 (tigapuluh tujuh) perkara tahun 2008, yaitu :

1. Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk
   Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003 dan
   APBD Tahun 2004 atas nama terdakwa DRS. H. BASO AMIRUDDIN MAULA,
   SH. MH. MSi. (Walikota Makassar).

2. Perkara TPK penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA. 2004 sd 2007
   atas nama terdakwa H AGUS SUPRIADI (Bupati Garut).

3. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah
   Kantor Komisi Yudisial atas nama terdakwa HM. IRAWADY JOENOES, S.H
   (Anggota Komisi Yudisial RI).

4. Perkara TPK penyuapan anggota Komisi Yudisial dalam Pengadaan tanah
   Kantor Komisi Yudisial atas nama terdakwa FREDDY SANTOSO.

5. Perkara TPK dalam proyek Pekerjaan Pemeriksaan Penggunaan TKA / Audit
   Investigasi pada 46 Kab/Kota TA 2004 pada Ditjen PPK Depnakertans atas
   nama terdakwa MARUDIN SAUR MARULITA SIMANIHURUK,SH, MM (Direktur
   Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan DEPNAKERTRANS)
   dan SUSENO CIPTO MANTORO, SE (Pimpro PKS 2004 BAPPETEN).

6. Perkara TPK dalam Proyek Peningkatan Kelembagaan dan Sarana dalam
   Pengadaan Tanah di BAPETEN tahun 2004 dan penyuapan anggota DPR RI
   pada pembahasan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) BAPETEN atas nama
   terdakwa SUGIYO PRASOJO dan HIERONIMUS ABDUL SALAM als H ABDUL
   SALAM (Pejabat BAPETEN).

7. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI pada pembahasan Anggaran Biaya
   Tambahan (ABT) BAPETEN (Badan Pengawasan Tenaga Nuklir) tahun 2004
   atas nama terdakwa H. NOOR ADENAN RAZAK, SE (Anggota DPR-RI periode
   1999 - 2004).



Sumber: Buku Tahunan KPK 2008                             KamusHukum.com     hal 1 dari 5
KASUS KORUPSI – KPK 2008                                          PENUNTUTAN



8. Perkara TPK dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perikanan
   Tangkap Pasca Gempa dan Gelombang Tsunami pada Satuan Kerja Dinas
   Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan Anggaran
   APBN-P Tahun 2006 atas nama terdakwa HARI PURNOMO (Kepala Dinas
   Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah) dan MARGARETHA
   ELISABETH TUTUARIMA (Pejabat Pembuat Komitmen).

9. Perkara TPK dalam pengadaan sarana perikanan tangkap pada kegiatan
   rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan
   gelombang tsunami pada satuan kerja Dinas Perikanan Prov. Jawa Barat
   dengan menggunakan Dana APBN-P tahun 2006 atas nama terdakwa ASEP
   HARTIYOMAH, S.Pi. dan IR. ADE KUSMANA, MM. bin H. AMIR KUSPRIATNA
   (Dinas Perikanan Prov. Jabar).

10. Perkara TPK dalam pengadaan sarana perikanan tangkap pada kegiatan
    rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan tangkap pasca gempa dan
    gelombang tsunami pada satuan kerja Dinas Perikanan Prov. Jawa Barat
    APBN-P 2006 dan pada Satuan Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi
    Jawa Tengah APBN-P 2006 atas nama terdakwa DAVID KURNIAWAN
    WIRANATA (Direktur PT. Buntala Bersaudara Darmaja).

11. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
    (PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di KBRI Kuala
    Lumpur Malaysia tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa DRS.
    RUSDIHARDJO, SH. (Duta Besar RI untuk Malaysia di Kuala Lumpur) dan
    DRS. ARIKHEN TARIGAN (Kabid Imigrasi KBRI di Kuala Lumpur).

12. Perkara TPK dalam Pengadaan Jasa Konsultasi pembuatan Studi Kelayakan
    (Feasibility Study) Pembangunan Bandara Samarinda – Kutai Kartanegara
    tahun 2003 sd 2004 atas nama terdakwa VONNIE ANNEEKE PANAMBUNAN
    (Bupati KDH Minahasa Utara Propinsi Sulawesi Utara / Dirut PT. Mahakam
    Diastar Internasional).

13. Perkara TPK dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Merk
    Tohatsu Tipe V-80-ASM dan Merk Morita di Pemerintah Provinsi Kalimantan
    Timur APBD Tahun 2003 dan APBD Tahun 2005 atas nama terdakwa ISMED
    RUSDANY (Pimpro Peningkatan Sarana dan Prasarana Propinsi Kalimantan
    Timur).

14. Perkara TPK penyuapan Jaksa penyelidik kasus BLBI atas nama terdakwa
    ARTHALYTA SURYANI.

15. Perkara TPK penyuapan Jaksa penyelidik kasus BLBI atas nama terdakwa
    URIP TRI GUNAWAN, SH.

16. Perkara TPK dalam penerbitan IUP HHK-HT/IPK tahun 2001 sd 2006 di wilayah
    Kabupaten Pelalawan atas nama terdakwa H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH.
    (Bupati Pelalawan).

17. Perkara TPK dalam Pengadaan mobil Pemadam Kebakaran Type V 80 ASM TA
    2003-2005 di Pemerintahan Provinsi Riau atas nama terdakwa H. SALEH
    DJASIT, S.H (Gubernur Riau 1998 – 2003/Anggota DPR RI 2004 - 2009).




Sumber: Buku Tahunan KPK 2008                        KamusHukum.com    hal 2 dari 5
KASUS KORUPSI – KPK 2008                                           PENUNTUTAN



18. 18. Perkara TPK dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck
    Merk Morita oleh Pemerintah Kota Medan TA 2005 dan TPK dalam
    penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan TA 2002 sd 2006 atas nama
    terdakwa Drs. ABDILLAH, Ak., MBA. (Walikota Medan).

19. 19. Perkara TPK dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ladder Truck
    Merk Morita oleh Pemerintah Kota Medan TA 2005 dan TPK dalam
    Penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan TA 2002 sd 2006 atas nama
    terdakwa Drs. H. RAMLI, MM. (Wakil Walikota Medan).

20. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Fungsi Hutan
    Lindung di Bintan Prov. Kepulauan Riau atas nama terdakwa DRS. AZIRWAN
    (Seketaris Daerah Kabupaten Bintan). (Inkracht, sudah eksekusi).

21. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Hutan Lindung di
    Tanjung Api-Api Prov. Sumatera Selatan serta pemerasan dalam Proyek
    Pengadaan GPS (Giographical Position System) Geodetik di Badan Planologi
    Kehutanan (BAPLAN) atas nama terdakwa MUHAMMAD AL AMIEN NUR
    NASUTION, SE (anggota DPR RI RI 2004 - 2009).

22. Perkara penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Hutan Lindung di
    Tanjung Api-Api Prov. Sumatera Selatan atas nama terdakwa SARJAN TAHIR,
    SE., MM. (anggota DPR RI 2004 - 2009).

23. Perkara penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Hutan Lindung di
    Tanjung Api-Api Prov. Sumatera Selatan dan proses persetujuan atas
    Rancangan Pagu Bagian Anggaran 69 Program Gerakan Nasional Rehabilitasi
    Hutan dan Lahan Tahun 2007 Departemen Kehutanan RI atas nama terdakwa
    HM. YUSUF ERWIN FAISHAL (anggota DPR-RI 2004-2009).

24. Perkara penyuapan anggota DPR RI dalam Proses Alih Hutan Lindung di
    Tanjung Api-Api Prov. Sumatera Selatan atas nama terdakwa CHANDRA
    ANTONIO TAN (Direktur Utama PT. Chandratex Indo Artha).

25. Perkara TPK dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola Yayasan
    Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003 dan penyuapan
    anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI, atas nama terdakwa Ir.
    BURHANUDDIN ABDULLAH, MA. (Gubernur BI).

26. Perkara TPK dalam penggunaan dana Bank Indonesia yang dikelola Yayasan
    Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tahun 2003 dan penyuapan
    anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI, atas nama terdakwa RUSLI
    SIMANJUNTAK (Kepala Biro di Biro Gubernur BI) dan OEY HOEY TIONG
    (Direktur Bidang Hukum BI).

27. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam kegiatan Diseminasi BI atas
    nama terdakwa HAMKA YANDHU, YR, SE. dan ANTONY ZEIDRA ABIDIN
    (Anggota DPR RI 1999 – 2004).

28. Perkara TPK dalam kegiatan pembangunan kantor penghubung Pemprop Jambi
    di Jl. Cidurian 15-17 Cikini Jakarta Pusat dengan menggunakan dana TA 2004
    atas nama terdakwa Drs. CHALIK SALEH, MM. (Sekda Prop. Jambi).




Sumber: Buku Tahunan KPK 2008                         KamusHukum.com    hal 3 dari 5
KASUS KORUPSI – KPK 2008                                             PENUNTUTAN



29. Perkara TPK dalam pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan
    latihan di UPT/Balai Latihan Kerja (BLK) pada Ditjen PPTKDN Depnakertrans RI
    tahun 2004 sd tahun 2005 atas nama terdakwa H. KGS. TASWIN ZEIN,SE.,MM.
    (Pimpro DIP APBN 2004 Ditjen PPTKDN Depnakertrans RI).

30. Perkara TPK dalam pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan
    latihan di UPT/Balai Latihan Kerja (BLK) pada Ditjen PPTKDN Depnakertrans RI
    tahun 2004 sd tahun 2005 atas nama terdakwa BACHRUN EFFENDI (Sesditjen
    Binapendagri).

31. Perkara TPK dalam pengadaan peningkatan fasilitas mesin dan peralatan
    latihan di UPT/ Balai Latihan Kerja (BLK) pada Ditjen PPTKDN Depnakertrans
    RI tahun 2004 sd tahun 2005 atas nama terdakwa VAYLANA DHARMAWAN
    (Direktur PT Suryantara Purna Wibawa).

32. Perkara TPK dalam pelaksanaan Renovasi Gedung KBRI Singapura, Wisma
    Dubes, Wisma DCM, dan Rumah-rumah Dinas tahun 2003 atas nama terdakwa
    MOCHAMAD SLAMET HIDAYAT (mantan Dubes RI di Singapura) dan ERIZAL
    (mantan Kabag. TU / Bendaharawan KBRI Singapura).

33. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam proyek pengadaan kapal
    patroli Ditjen Perhubungan Laut atas nama terdakwa DEDY SUWARSONO
    (Direktur PT. Bina Mina Karya Perkasa).

34. Perkara TPK penyuapan anggota DPR RI dalam proyek pengadaan kapal
    patroli Ditjen Perhubungan Laut atas nama terdakwa H. BULYAN ROYAN
    (anggota DPR-RI 2004-2009).

35. Perkara TPK dalam Ruislag Tanah dan Bangunan Eks Kantor Bupati Lombok
    Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2004 atas nama terdakwa DRS.
    ISKANDAR (Bupati Lombok Barat).

36. Perkara TPK bersama DRS. ISKANDAR dalam Ruislag Tanah dan Bangunan
    Eks Kantor Bupati Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2004 dan
    memberi suap atas nama terdakwa DRS. IZZAT HUSEIN, MM. (Kontraktor).

37. Perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran Bantuan Sosial Kab. Kutai
    Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 dan 2006 atas nama
    terdakwa SETIA BUDI.

38. Perkara TPK bersama SETIA BUDI dalam Penyalahgunaan Anggaran Bantuan
    Sosial Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 dan 2006
    atas nama terdakwa Drs. H. SAMSURI ASPAR, MM..

39. Perkara TPK Penyalahgunaan Anggaran APBD Kabupaten Yapen Waropen
    Tahun Anggaran 2006 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBHPBB)
    dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) atas nama terdakwa Ir.
    DAUD SOLLEMAN BETAWI (Bupati Kabupaten Yapen Waropen 2005-2010).

40. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
   (PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di Perwakilan RI di
   Kinabalu, Tawau dan Kuching tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa
   terdakwa ARIFIN HAMZAH (Konjen RI di Kota Kinabalu), RADITE EDYATMO
   (Kabid Konekpensosbud pada KJRI di Kota Kinabalu), Drs. NUGRAHA alias AYI


Sumber: Buku Tahunan KPK 2008                           KamusHukum.com    hal 4 dari 5
KASUS KORUPSI – KPK 2008                                          PENUNTUTAN



   NUGRAHA (Kepala Sub Bidang Imigrasi KJRI Kinabalu di Kuching), Drs.
   KAMSO SIMATUPANG (Kepala Sub Bidang Imigrasi KJRI Kinabalu di Tawau).

41. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
    (PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di Perwakilan RI di
    Kinabalu, Tawau dan Kuching tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa
    terdakwa MUCHAMAD SUKARNA (Konjen RI di Kota Kinabalu), Terdakwa II
    MAS TATA MACHRON, SH Kabid Konekpensosbud pada KJRI di Kota
    Kinabalu, Terdakwa III IRSYAFLI RASOEL (Kepala Sub Bidang Imigrasi KJRI
    Kinabalu di Kuching) dan Terdakwa IV MAKDUM TAHIR(Kepala Sub Bidang
    Imigrasi KJRI Kinabalu di Tawau).


42. Perkara TPK dalam Pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
    (PNBP) pungutan jasa pengurusan dokumen keimigrasian di Perwakilan RI di
    Kinabalu, Tawau dan Kuching tahun 2003 sd 2005 atas nama terdakwa
    terdakwa KURNIAWAN WOEBADI (Konjen RI di Kota Kinabalu).

43. Perkara penyuapan anggota KPPU (Komisi Pengawas Persaingan usaha)
    dalam kasus Hak berkaitan dengan Hak Siar Barclays Premier League (Liga
    Utama Inggris) sejumlah atas nama terdakwa BILLY SINDORO (Eksekutif Lippo
    Group).


                                     - -




Sumber: Buku Tahunan KPK 2008                        KamusHukum.com    hal 5 dari 5

								
To top