JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN by jw8490k

VIEWS: 699 PAGES: 38

									                      JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
                            MASYARAKAT MISKIN



                                         DEPARTEMEN KESEHATAN RI
                                               TAHUN 2005




                                                                   1

MAERI SOSIALISASI PKPSBBM BIDKES 2005,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NO. 1241/2004 TGL. 12 NOPEMBER
2004
     PENUGASAN PT ASKES (PERSERO) DLM
     PENGELOLAAN PROGRAM JPKMM

Menugaskan PT Askes (Persero) untuk :
1.   Memantau penggunaan dana PKPS-BBM Bidkes di RS dan
     Puskesmas serta jaringannya dlm program pemeliharaan
     kesehatan masyarakat miskin mulai 1 November sampai 31
     Desember 2004
2.   Melakukan pendataan masyarakat miskin sesuai dengan
     kriteria yang ditetapkan
3.   Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana butir 1 dan 2 diatas
     kepada Menkes pada akhir masa penugasan ini
                                                                  3
• Mulai 1 Januari 2005 mengelola dana
  pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin yg
  bersumber dari Pemerintah sesuai dgn ketentuan
  perundangan-undangan yang berlaku.
• Dlm melaksanakan tugasnya PT Askes (Persero)
  dpt bekerjasama dgn pihak lain
• Biaya yg timbul atas penugasan tsb. dibebankan
  pada APBN/APBD
• Apabila dana APBN/APBD belum dapat memenuhi,
  biaya pelaksanaan tugas agar dibiayai terlebih
  dahulu oleh PT Askes (Persero) yg
  diperhItungkan setelah APBN/APBD tersedia.
                                                     4
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NO 56/2005 TGL. 12 JANUARI 2005

  PENYELENGGARAAN PROGRAM JPKMM TAHUN
  2005


• Pedoman Penyelenggaraan Program JPKMM Tahun 2005
• Daftar masyarakat miskin yang dilayani (36.146.700)
• Jenis dan plafon tarif pelayanan kesehatan bagi peserta
• Acuan bagi instansi pemerintah, PT Askes, PPK dan pihak
  terkait
• Program JPK Gakin masih dpt melayani gakin sampai
  dananya habis
                                                            6
• PPK masih dapat melayani Gakin dengan menggunakan Dana
  PKPS BBM yang tersedia sampai habis
• Dinkes Propinsi/Kab/Kota melakukan pendataan dan
  menginformasikan posisi dana PKPS BBM per 31 Desember
  2004 ke Menkes cq Sekjen Depkes.
• Bagi penerima dana PKPS BBM yang mengalami defisif dalam
  penyelenggaraan Program PKPS BBM Bidkes 2004, akan
  diselesaikan oleh Pemerintah setelah dilakukan proses
  verifikasi oleh pejabat pengawas fungsional yang berwenang.
• Dengan berlakunya keputusan ini maka Daerah Uji Coba JPK
  Gakin dan Daerah Pengembangan JPK Gakin dalam PKPS
  BBM Bidkes 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi
   KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
   NO. 1202/2005 TGL 8 AGUSTUS 2005
 PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS,
 RUJUKAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP
 KELAS III RUMAH SAKIT YG DIJAMIN
 PEMERINTAH
• Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan seluruh
  masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yg
  membutuhkan pelayanan kesehatan
  1. Pelayanan kesehatan yg dijamin pemerintah adalah
    pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan
    jaringannya, pelayanan rujukan rawat jalan dan rawat
    inap kelas III di rumah sakit pemerintah dan rumah     7

    sakit swasta yg ditunjuk.
2.   Pengelolaan dana pelayanan kesehatan dasar di
     Puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung ke
     Puskesmas melalui pihak ke tiga.
3.   Pengelolaan dana pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan
     dan rawat inap kelas III Rumah Sakit dilakukan oleh PT
     Askes (Persero)
4.   Pengelolaan dana untuk kegiatan safe guarding dilakukan
     di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yg dipergunakan
     untuk melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan
     penangan keluhan masyarakat yg akan diatur kemudian
5.   Pengelolaan kegiatan penunjang lainnya diadakan sesuai
     dengan peraturan yg berlaku


                                                                8
• Kepala Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota segera membentuk
  Unit Safe Guarding yg akan melaksanakan kegatan
  sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan penanganan
  keluhan masyarakat
• Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera
  menginstruksikan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya
  untuk menunjuk nama pemegang rekening di Puskesmas dan
  membuka rekening tabungan.
• Kegiatan program ini dilaksnakan terhitung mulai tanggal 1
  Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005
• Dana pelayanan kesehatan yg masih tersisa di Puskesmas
  dan PT Askes (Persero) per 31 Desember 2005, maka
  kelebihan dana tersebut menjadi sumber dana untuk
  pelayanan kesehatan pada tahun berikutnya

                                                                9
UPAYA DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN


- KEARIFAN PETUGAS
- SKTM (SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU)
- KARTU SEHAT
- JPS BK ( 98 – 2002)
- PDPSE ( 2001)
- PKPS BBM BIDANG KESEHATAN ( 2002 – 2004)
- APBN (DEPKES) dan PKPS BBM 2005 (APBNP)



                                             10
PENYELENGGARAAN JAMINAN
  PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN TAHAP I
       TAHUN 2005



                            11
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
   MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2005

       TAHAP I : (JANUARI –JUNI 2005)
NAMA : JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
       MASYARAKAT MISKIN (JPKMM)
DASAR SK MENKES NO 1241/2004DAN SK MENKES
NO 56/2005, TTG PED. PENYELENGGARAAN JPKMM
DANA BERASAL DARI APBN SBSR 1 T (DIPA TH 2005)
PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN
DIKELOLA OLEH PT ASKES BERDASARKAN PKS
SASARAN 36.146.700 JIWA (BPS 2004)
KEBUTUHAN DANA SETAHUN DNG
IURAN/BULAN/JIWA RP5000,- = RP 2,1 TRILIYUN
HANYA BISA MEMENUHI KEBUTUHAN 6 BULAN         12
(JANUARI S/D JUNI)
PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN
        JPKMM TAHAP I
ADANYA PERBEDAAN JUMLAH MASKIN SASARAN (BPS) DENGAN
DAERAH (36 JT VS 57 JT) MENYEBABKAN PEMERINTAH KAB/KOTA
SULIT MENETAPKAN MASKIN SASARAN
PEMERINTAHAN PROV/KAB/KOTA BELUM DAPAT MENAMBAH
KEKURANGAN DANA UNTUK MENUTUPI KEKURANGAN QUOTA KARENA
BERBAGAI SEBAB SEPERTI KURANGNYA KOMITMEN, WAKTU
PENETAPAN ANGGARAN DAERAH (APBD) TELAH LEWAT
PELAYANAN CENDERUNG DIANGGAP KURATIF (MIS PERSEPSI)
BANYAKNYA BERMUNCULAN KASUS-KASUS UKM YANG MEMERLUKAN
PENANGANAN SEGERA, SEPERTI TINGGINYA ANGKAN KEMATIAN DAN
PERSALINAN, PUSLING YANG TIDAK JALAN, POSYANDU, POLINDES
DAN BANYAK MUNCULNYA MASALAH GIZI, DHF, DIAREA, POLIO DLL
MASIH BELUM MAKSIMALNYA SOSILISASI KEPADA PARA
STAKEHOLDER (PPK, PEMDA, DINKES DAN APARAT DIKAB/KOTA
PEMAHAMAN SDM PT ASKES YANG TIDAK SAMA DICABANG-CABANG
                                                          13
PERAN PROV/KAB/KOTA DALAM PEMBINAAN MASIH BELUM MAKSIMAL
PENYELENGGARAAN JAMINAN
  PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN TAHAP II
       TAHUN 2005



                             14
    PEDOMAN PELAKSANAAN
     PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN
 RAWAT INAP KLAS III RUMAH SAKIT YANG
         DIJAMIN PEMERINTAH




                                        15
       DEPARTEMEN KESEHATAN RI
       MENGAPA TERJADI PERUBAHAN
         TAHAP I KE TAHAP KE II ?
PERUBAHAN DIDASARKAN ATAS:
1.   MENJAWAB PERMASALAHAN YANG ADA
2.   ADANYA DORONGAN DAN KOMITMEN BERSAMA DNG DPR UNTUK
     MEMPERLUAS CAKUPAN SASARAN DAN KEGIATAN TERUTAMA PADA
     PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
3.   MENDUKUNG KEMBALI KEGIATAN UKM DI PUSKESMAS &
     JARINGANNYA MELALUI KEGIATAN DALAM DAN LUAR GEDUNG
4.   ADANYA PENGALIHAN SUBSIDI BBM UNTUK BIDANG KESEHATAN
     MLL APBN-P TAHUN 2005
5.   UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENGATASI DAN MENGURANGI
     BANYAKNYA PERMASALAHAN YG ADA
6.   MENGATASI HAMBATAN AKSES YANKES UTAMANYA MASKIN
7.   MEMPERKUAT PERAN DAN FUNGSI PEMBINAAN SERTA PENGAWASAN
     OLEH JAJARAN KESEHATAN DI PUSAT, PROV/KAB/KOTA TERHADAP
     PROGRAM                                               16
 PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
    MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2005

        TAHAP II : (JULI – DESEMBER 2005)
NAMA : PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUJUKAN
RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP KLAS III RUMAH SAKIT YANG
DIJAMIN PEMERINTAH
DASAR SK MENKES 1202/2005, TERTANGGAL 8 AGUATUS 2005
DANA BERASAL DARI APBN-P SEBESAR 2, 875 T
PELAYANAN KESEHATAN DASAR DISALURKAN LANGSUNG
KEPUSKESMAS SEDANGKAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
TETAP DIKELOLA OLEH PT ASKES BERDASARKAN PKS
ADANYA DANA SAFEGUARDING
PERLUASAN CAKUPAN DAN KEGIATAN DI PUSKESMAS
SASARAN MASKIN DAN TIDAK MAMPU (60 JT)
KEBUTUHAN DANA DIHITUNG BERASARKAN MORBIDITAS
                                                   17
MULAI BERLAKU 1 JULI 2005
           PENDAHULUAN
             LATAR BELAKANG
• KESEHATAN ADALAH INVESTASI, HAK DAN
  KEWAJIBAN SETIAP INSAN (WHO DAN
  UUD’45 PSL 28-H, UU 23/’92).
• UUD ‘45 PASAL 34 AYAT (1), (2),(3)
• WHO MENETAPKAN PEMBIAYAAN
  PRABAYAR SBG ‘FAIRNESS IN FINANCING’
  DALAM MENILAI SUKSES SISTEM
  KESEHATAN SUATU NEGARA
• UU NO 40/2004 TTG SJSN               18
            PENDAHULUAN
                   TUJUAN UMUM
  Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan masyarakat
  miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan
  masyarakat setinggi-tingginya

                        KHUSUS
1. Terselenggaranya yankesdas di Puskesmas dan Jaringannya.
2. Terselenggaranya yankes rujukan rawat jalan tingkat Lanjut
   (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjut (RITL) kelas III di Rumah
   Sakit (Pemerintah dan swasta yg ditunjuk), Rumah Sakit
    Khusus/Spesialist, BP4, dan BKMM.
3.Terselenggaranya berbgi kegiatan pendukung yankes.
4. Terlaksananya kegiatan Safeguarding
                                                               19
               PENDAHULUAN

                        SASARAN
         Seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang
      membutuhkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
     jaringannya, layanan rujukan di Rumah Sakit pemerintah/
            BP4/BKMM/BKIM dan swasta yang ditunjuk

                   RUANG LINGKUP
♦   Yankes dasar di Puskesmas
♦   Yankes rujukan di Rumas Sakit/Balai
♦   Pelayanan penunjang
♦   Safe guarding                                         20
 PRINSIP PENYELENGGARAAN

1.   Pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif), sesuai
     standar pelayanan kesehatan.
2.   Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur
     dan berjenjang.
3.   Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan
     jaringanya, rujukan rawat jalan dan rawat inap kelas III Rumah
     Sakit dijamin pemerintah.
4.   Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya
     dengan dana yang dikelola langsung oleh Puskesmas
5.   Pelayanan rujukan di Rumah Sakit Pemerintah dan swasta
     yang ditunjuk, BP4, BKMM/BKIM dengan dana yang dikelola
     oleh PT. Askes (Persero).
6.   Transparansi dan akuntabilitas.
                                                                21
KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Masyarakat yang memerlukan yankes berkunjung ke Pusk
   dan jaringannya.
2. Pusk. dan jaringanya akan memberikan yankes sesuai
   kebutuhan dan standar pelayanan.
3. Yankes rujukan diberikan atas dasar indikasi medis dengan
   disertai surat rujukan dari Pusk.
4. Bagi masyarakat miskin rujukan disertai kartu JPK-MM guna
   memperoleh prioritas pelayanan. Kartu sehat dan SKTM
   masih berlaku selama belum diterbitkan kartu JPK-MM oleh
   PT. Askes (Persero).
4. RS wajib memberikan rujukan balik ke Pusk apabila kasus
   tersebut sudah dapat dilanjutkan pengobatan di Pusk.
5. Rujukan antar RS dimungkinkan atas indikasi medis dapat
   berupa rujukan rawat jalan dan rawat inap di Rumah sakit,
   BP4,BKMM,BKIM.                                            22
  KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN
             (Lanjutan)

 6.Rujukan ke RS dapat berupa rujukan rawat jalan dan
   rawat inap di RS, BP4 dan BKMM/BKIM.
 7.Pelayanan Rawat Inap di RS, BP4 dan BKMM/BKIM
   hanya diberikan di fasilitas Klas III. Masyarakat
   pengguna layanan rawat inap klas III tidak
   diperbolehkan untuk pindah klas.
 8.Dalam kondisi gawat darurat masyarakat dapat
   langsung ke RS melalui UGD. Setelah mendapatkan
   pelayanan dilakukan verifikasi. Bagi yang tidak
   menunjukkan kartu JPK-MM, diharuskan untuk
   melengkapi dengan Kartu sehat/SKTM.
9. Masyarakat yang tidak mematuhi aturan/prosedur       23
   diatas tidak mendapat Jaminan pemerintah.
                LINGKUP KEGIATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN LANGSUNG
 A. Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringanya
  1. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP),
  2. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tinggkat Pertama (RITP),
  3. Pelayanan kesehatan kebidanan dan persalinan,
  4. Penyelenggaraan Pelayanan PIN

b. Pelayanan kesehatan Rujukan di Rumah Sakit
  1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
  2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Kelas III
  3. Penyediaan Dana klaim defisit tahun 2004
                                                               24
                   LINGKUP KEGIATAN
2. PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG
    1.   Operasional dan Manajemen Puskesmas.
    2. Penyediaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar

    3. Revitalisasi Posyandu dan Perbaikan Gizi
    4. Penyediaan Kendaraan Pusling R-2 dan R-4
    5. Pemberian obat esenssial PKD
    6. Pemberian Imunisasi Hepatitis-B, Polio
-   7. Perbaikan Gudang Farmasi,
    8. Pengadaan Kantong Darah, Reagensia, alat Transfusi darah dll
    9. Operasionalisasi Yankes Kepulauan/terpencil

3. PELAKSANAAN KEGIATAN SAFEGUARDING                                  25
PELAYANAN YANG MENJADI HAK
         PESERTA

UKP STRATA I :
  RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA ( RJTP) DI PUSKESMAS & JARINGANNYA
  RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA ( RITP) DI PUSKESMAS PERAWATAN
  PELAYANAN GAWAT DARURAT ( EMERGENCY ) TERMASUK PELAYANAN
  AMBULAN/ TRANSPORT PASIEN UNTUK RUJUKAN GAWAT DARURAT

UKP STRATA II DAN III
  RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN ( RITL ) PADA POLIKLINIK SPESIALIS
  RS/BP4/BKMM PEMERINTAH
  RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN ( RITL ) PADA RUANG PERAWATAN
  KELAS III RS/BP4/BKMM PEMERINTAH
  PELAYANAN GAWAT DARURAT ( EMERGENCY ) TERMASUK PELAYANAN
  AMBULANS/TRANSPORT PASIEN UNTUK RUJUKAN GAWAT DARURAT
                                                                26
     PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN


a.   TIDAK SESUAI PROSEDUR DAN KETENTUAN
b.   BAHAN, ALAT, DAN TINDAKAN YG BERTUJUAN UNTUK KOSMETIKA
C.   GENERAL CHECK UP
d.   PROSTESIS : GIGI PALSU, ALAT DENGAR, ALAT BANTU GERAK
E.   PENUNJANG DIAGNOSTIK CANGGIH UNTUK “ life saving”
F.   RANGKAIAN PEMERIKSAAN, PENGOBATAN DALAM UPAYA
     MENDAPATKAN KETURUNAN, TERMASUK BAYI TABUNG DAN
     PENGOBATAN IMPOTENSI



                                                              27
               PENDANAAN
A. SUMBER DANA
 - Berasal dari APBN-P
B. PENYALURAN DANA
 1. langsung ke Puskesmas mll Bank Rakyat Indonesia
 2 . Yankes Rujukan : melalui PT Askes dengan PKS
   dan pembayaran ke RS untuk pelayanan Strata II
   dan III dengan cara prospective payment (Tarif
   Paket atau budget/anggaran)
 3. Pelayanan Kesehatan Penunjang dan safeguarding
    melalui KPPN Jakarta v
                                                      28
              PENGELOLAAAN DANA
1. PT. ASKES MELAKUKAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA YANKES
   RS DENGAN PRINSIP NIRLABA, TRANSPARASI, AKUNTABILITAS,
   LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS.
      BILA DANA LEBIH AKAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI SUMBER DANA
      TAHUN BERIKUTNYA. BILA TERDAPAT KEKURANGAN AKAN
      DIPERHITUNGKAN PADA TAHUN BERIKUTNYA.
2. BRI MELAKUKAN ADMINISTRASI PENYALURAN DANA YANKES DASAR,
   OPERASIONAL DAN MANAJEMEN PUSKESMAS, PERSALINAN
   REVITALISASI POSYANDU DAN YANKES PENUNJANG KEPADA
   PENERIMA DANA BERDASARKAN SK MENKES RI.
3. DEPARTEMEN KESEHATAN, DINAS KESEHATAN PROV & KAB/KOTA
  MENGELOLA DANA SAFEGUARDING SESUAI DGN KETENTUAN
  ANGGARAN YANG BERLAKU DALAM APBN 2005

                                                           29
PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN


1. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
  DAN JARINGANNYA

   RJTP DIBAYAR LANGSUNG KE REKENING PUSKESMAS
   DISALURKAN MELALUI BRI
   PEMANFFAATAN DANA KEGIATAN DI PUSKESMAS DIATUR SESUAI
   LOKAKARYA MINI PUSKESMAS DALAM UPAYA MENCAPAI 15%
   CAKUPAN UTILISASI MASY. MISKIN PERBULAN
   DANA TERSEBUT JUGA DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN RAWAT
   INAP TINGKAT PERTAMA ( RITP) DAN PERSALINAN NORMALDI
   FASILITAS UKP STRATA I TERMASUK BIDAN DIDESA ( BDD) DAN
   TIDAK DIBERLAKUKAN URUN BIAYA KEPADA SELURUH
   PESERTA/SASARAN PROGRAM
                                                             30
  PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN


2. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
  DILAKSANAKAN MELALUI PT ASKES (PERSERO) DENGAN MEKANISME
  PENGELOLAAN MANAGED CARE


  ALOKASI ANGGARAN DARI PEMERINTAH MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA
  (PKS) DENGAN PT ASKES DISALURKAN SELURUHNYA KEPADA PT ASKES.
  PERHITUNGANNYA DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN PROYEKSI
  UTILISASI DAN ANGKA MORBIDITI MASYARAKAT YG MEMANFAATKAN
  LAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DI RUMAH SAKIT (KLAS III)


  PEMBAYARAN KEPADA RUMAH SAKIT DIDASARI NEGOSIASI MENGACU
  PADA JENIS DAN PLAFOND TARIF PELAYANAN KESEHATAN SERTA DPHO
  YANG TELAH DITETAPKAN MENTERI KESEHATAN. PT ASKES MEMBAYAR
  SELURUH KLAIM PELAYANAN KESEHATAN MASKIN SECARA PROSPECTIVE
  (TARIF PAKET ATAU BUDGED) KE RUMAH SAKIT DENGAN TERLEBIH DAHULU
                                                              31
  MELALUI VERIFIKASI
    KOMPONEN BIAYA TAHAP II
     Total APBN-P : Rp 2.875,200 Trilyun, diperuntukan untuk :


1. Pelayanan Kesehatahan di Puskesmas dan Jar. tdd :
  a. Pelayanan kesehatan dasar :    Rp 395,780 M
   b. Pelayana kebidanan dan Persalinan : Rp 135 M


2. Pelayanan Kesehatahan Rujukan di kelas III RS

   Rp 1.323 Trilyun (Juli-Desenber 2005)


3. Program Pendukung Pelayanan
  a. Penyediaan Obat Essensial Puskesmas : Rp 180 M
  b. Revitalisasi Posyandu dan Gizi : Rp 75 M                    32

  c. Biaya Operasional dan Manajemen Puskemas : Rp 80,530 M
KOMPONEN BIAYA (lanjutan)

 d. Pelayanan kesehatan kepulauan dan daerah terpencil :
    Rp 18 M
e. Penyediaan Pusling Roda 4 : Rp 61 M
f. Penyediaan Pusling Roda 2 : Rp 108,890 M
g. Perbaikan Gudang Farmasi : 66M
I. Penyediaan Vaksin Hepatitis B : Rp 40 M
j. Penyediaan Alat yankesdas : 157 M
k. Biaya Cadangan Klaim RS : Rp 110 M
l. Safeguarding : Rp 25 M


                                                           33
           PENGORGANISASIAN
A. Pusat
  1. Tim Pengarah (eselon I & II) diketuai oleh
     Sekjen Depkes RI
  2. Tim Teknis (eselon III terkait)
  3. Sekretariat Safeguarding
     a. Unit Sosialisasi
     b. Unit Renmonev

B. Propinsi
   Tim safeguarding beranggotakan subdin terkait dalam
   penyelenggaraan JPKMM

C. Kab/Kota
  Tim safeguarding beranggotakan subdin terkait dalam    34

  penyelenggaraan JPKMM
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM

A. INDIKATOR KEBERHASILAN

  1.   PENERBITAN DAN DISTRIBUSI KARTU 100% DARI
       PESERTA TERDAFTAR
  2.   ANGKA UTILISASI ( VISIT RATE) MINIMAL 15%
  3.   TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN MINIMAL 70%
  4.   CAKUPAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN ( 90%),
       PERSALINAN (80%), NIFAS ( 90%), DAN PERAWATAN
       BAYI BARU LAHIR ( 90 %) OLEH PETUGAS
       KESEHATAN
  5.   RUJUKAN DARI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
       MAKSIMAL 12%

                                                       35
B.   PEMANTAUAN EVALUASI
     1. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
        MENDAPATKAN GAMBARAN TENTANG KESESUAIAN ANTARA
       RENCANA DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM, SEDANGKAN
        EVALUASI UNTUK MELIHAT PENCAPAIAN INDIKATOR KEBERHASILAN

     2. KEGIATAN PEMANTAUAN & EVALUASI, MELIPUTI :

       A.     MANAGEMENT KEPESERTAAN
       B.     MANAGEMENT PELAYANAN
       C.     MANAGEMENT KEUANGAN

•    3. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI :

      DIARAHKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIENT SESUAI PRINSIP-PRINSIP KENDALI MUTU.
      DILAKUKAN SECARA BERKALA BAIK BULANAN, TRIWULAN, SEMESTER MAUPUN
      TAHUNAN YANG ANTARA LAIN MELALUI :
         A.   PERTEMUAN ATAU FORUM KOMUNIKASI
         B.   ANALISIS LAPORAN
                                                                                   36
         C.   KUNJUNGAN LAPANGAN DAN SUPERVISI
         D.   KAJIAN DAN PENELITIAN LANGSUNG ( SURVEI KEPUASAN)
C.   PENYELESAIAN PENGADUAN

     1. PENYELESAIAN SECARA MEMADAI DAN DALAM WAKTU SINGKAT, SERTA
     DIBERIKAN UMPAN BALIK KE PIHAK PENYAMPAI.


     2. PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN OLEH MASYARAKAT PENERIMA
        LAYANAN, MASYARAKAT PEMERHATI DAN PETUGAS PPK


     3. UNTUK MENANGANI DAN MENYELESAIKAN PENGADUAN,
        MANFAATKAN FORUM –FORUM YANG ADA


     4. PENANGANAN PENGADUAN SECARA BERJENJANG


                                                                     37
    PERBEDAAN TAHAP I DAN II
          TAHAP I                     TAHAP II
-   SASARAN 36.146.700 JW
                            - MASKIN DAN TIDAK MAMPU :60 JT
-   SELURUH PENGELOLA       - PENGELOLAAN PT ASKES HANYA
    OLEH PT ASKES             RUJUKAN/RS
-   LEBIH KEPADA YANKES     - PERLUASAN CAKUPAN DAN
    UKP                      KEGIATAN LAYANAN UKM
-   TIDAK ADA DUKUNGAN      - ADA DUKUNGAN SAFEGUARDING
    SAFEGUARDING
-   KETERLIBATAN DAERAH    - KETERLIBATAN DAERAH DALAM
    DLM PEMBINAAN KURANG     PEMBINAAN DIHARAPKAN
    OPTIMAL TERBATAS         MAKSIMAL
    DIFASILITASI MLL FORUM
    KONSULTASI DAN FORKOM
                                                        38
39

								
To top