Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Melalui Penumbuhan Lembaga by jw8490k

VIEWS: 3,162 PAGES: 8

									  Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Melalui Penumbuhan
Lembaga Keuangan Mikro Dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
                      di Kota Medan
   Kerjasama Jaringan Penggerak Masyarakat Pembaharu Sumatera Utara (JPMP-SU) Kota Medan
                                            Dengan
                                     Pemerintah Kota Medan.


PENDAHULUAN
Efek dari krisis finansial global belakangan sudah mulai diraskan oleh masyarakat secara umum, dan
yang paling meraskannya adalah yang tingkat ekonominya golongan kecil dan menengah. Dimana
angka pengangguran semakin signifikan meningkat dalam hitungan beberapa bulan belakangan, dunia
usaha semakin sulit akibat nilai tukar rupiah yang semakin anjlok dan berakibat pada berbagai harga
kebutuhan masyarakat, artinya perekonomian masyarakat semakin tidak stabil.
Jika hal ini tidak diantisipasi secara dini maka bisa kita bayangkan betapa angka kemiskinan kita
semakin meningkat lagi.
Persoalan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab sekelompok orang, namun dibutuhkan kerjasam
semua stake holder sehingga kita mampu membebaskan bangsa dan secara khusus daerah kita dari
jeratan kemiskinan tersebut. Seperti pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dan nyata serta
bernilai produktif oleh Pemkab/Pemko umpamnya, meningkatkan volume pemberdayaan sumber-
sumber yang ada untuk kalangan masyarakat miskin atau mereka yang berpenghasilan rendah/rumah
tangga. Atau dengan beberapa kiat sederhana yang memberikan peluang bagi warga miskin dalam
modal usaha berupa kredit-mikro.
Di sinilah peran lembaga bank dapat menjadi payung. Namun selama ini justru bank tidak memihak
kepada orang miskin.
Lembaga bank di Sumut saat ini, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Pengkreditan Rakyat
(BPR) maupun Bank Rakyat Indonesia (BRI), ternyata masih berpatok kepada jaminan sehingga kredit
hanya diberikan bagi mereka pemodal besar. Belum lagi mekanisme yang sungguh tidak mungkin
dipenuhi masyarakat kelas miskin. Belum lagi jumlah pinjaman yang diberikan sangat sedikit sehingga
tidak memenuhi masyarakat miskin untuk dapat membuka usahanya.
Data BPS menunjukan bahwa asal pinjaman bagi usaha mikro untuk skala Industri Kecil Rumahtangga
(IKR) hanya 18,7 persen berasal dari Bank. Sebanyak 7,09 persen dari koperasi, 8, 25 persen dari
institusi lainnya, dan sumber lain-lain sebesar 70,35 persen. Sedangkan untuk skala industri kecil (IK)
sebesar 59,78 persen dari bank, 4,87 persen dari koperasi, dan sebesar 7,69 persen berasal dari
institusi lainnya serta dari sumber-sumber lain sebesar 32,16 persen. Hal tersebut menunjukan bahwa
sebagian besar masyarakat khususnya Sumut lebih tertarik mendapat pinjaman dari lembaga keuangan
non formal.
Lembaga kuangan non-formal pada dasarnya memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga keuangan
formal seperti perbankan. Jika peminjam mendatangi lembaga keuangan non formal, jelas modal sukar
diperoleh dan organisasinya bersifat layaknya sebuah keluarga. Permodalannya bukan dari lembaga
keuangan resmi dan tidak didukung oleh negara. Sifat hubungannya pun hanya saling percaya dan
saling menguntungkan. Sedangkan jika peminjam mendatangi lembaga keuangan formal, modalnya
mudah diperoleh tetapi nasabahnya hanya kelompok mapan dan didukung oleh negara untuk
kelangsungan usaha, serta hubungan bersifat satu arah (kepentingan sektor formal). Padahal saat ini
masyarakat lebih banyak berminat mendapatkan sumber keuangan dari lembaga keuangan non formal
tersebut.

PENYALURAN MODAL BERGULIR DAN PENDAMPINGAN BERKELANJUTAN
Badan Pengurus Jaringan Penggerak Masyarakat Pembaharu Sumatera Utara (JPMP-SU) Kota Medan
sebagai lembaga swadaya masyarakat mendayagunakan sumber-sumber dana dari berbagai sumber
merupakan lembaga intermediasi permodalan kepada pengusaha kecil mikro dan masyarakat miskin.
Juga sebagai LSM yang mengembangkan microfinance (lembaga keuangan mikro dengan pola bagi
hasil/ekonomi syari’ah/BMT).
Lembaga Keuan Mikro Syari’ah ini didirikan dengan modal swadaya masyarakat untuk menggairahkan
kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat akar rumput “ grass root” yang dalam
operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil. Yang melakukan dua fungsi utama yaitu :


                                                  1
  Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan
   kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung
   dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
  Menerima titipan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya serta mengoptimalkan
   distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
Badan Pengurus Jaringan Penggerak Masyarakat Pembaharu Sumatera Utara (JPMP-SU) Kota Medan
memiliki kompetensi dalam program pengembangan ekonomi produktif melalui penyaluran modal kerja
kepada masyarakt miskin, pengusaha kecil melalui pendampingan yang professional dan berkelanjutan
(sustainable). Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan berbasis enterpreuner, manejemen lembaga
keuangan mikro, usaha kecil serta kelembagaan microfinance/ Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah/BMT.
Serta pemberdayaan masyarakat (community development) yang berbasis kearifan lokal.
Selain menjalankan kegiatan Filantrophi yang mendayagunakan dana-dana masyarakat dari sumber
zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, fidyah dan kaffarat dengan pola qardhul hasan, mudharabah
muqayyadah dan wadi’ah muqayyadah, Badan Pengurus Jaringan Penggerak Masyarakat Pembaharu
Sumatera Utara (JPMP-SU) Kota Medan juga mendayagunakan dan menyalurkan pembiayaan komersial
dari sumber-sumber lembaga keuangan/perbankan syariah yang menggunakan pendekatan excecuting
atau chanelling kepada pengusaha mikro melalui BMT jaringan Badan Pengurus Jaringan Penggerak
Masyarakat Pembaharu Sumatera Utara (JPMP-SU) Kota Medan.
Beberapa BMT menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, namun banyak juga BMT yang
mengalami pertumbuhan yang lambat sehingga assetnya masih berkisar pada ratusan bahkan puluhan
juta rupiah.

TUJUAN
Secara Umum Tujuan Program ini adalah memanfaatkan dana yang berasal dari Donatur–Funding atau
dari Pemerintah Kota Medan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah secara
berkelanjutan dan terprogram di Kota Medan. Dana tersebut untuk menggairahkan kegiatan-kegiatan
ekonomi produktif usaha mikro masyarakat berpendapatan rendah sehingga mereka dapat mengangkat
dirinya sendiri menuju jati diri yang bermartabat, berkemakmuran, keselamatan, berkedamaian dan
berkesejahteraan, sehingga ia memiliki posisi sosial yang sederajad dengan masyarakat sekitarnya.
Secara khusus tujuan program ini meliputi:
 a. Menumbuhkan kegiatan ekonomi usaha mikro masyarakat berpendapatan rendah melalui
     pemanfaatan dana dari Pemerintah Kota Medan secara berkelanjutan/sustainable.
 b. Menanggulangi bertambahnya kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru bagi
     masyarakat berpendapatan rendah.
 c. Membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam meneruskan
     kehidupan.
 d. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga masyarakat akar rumput berpendapatan rendah.
 e. Pendampingan secara berkelanjutan dan terprogram.
 f. Menumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah dikalangan fakir miskin
 g. Meningkatkan sruktur permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah melalui pembiayaan
     Pemerintah Kota Medan.
 h. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pendampingan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah.
 i. Meningkatkan efektifitas kemampuan pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah kepada usaha
     mikro dan usaha kecil mitranya
 j. Memaksimalkan peran Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan pembiayaan untuk usaha kecil
     melalui mediasi Jaringan Penggerak Masyarakat Pembaharu Sumatera Utara (JPMP-SU) Kota
     Medan sebagai lembaga pembina/pendamping Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah.

SASARAN PROGRAM
Sasaran program ini adalah 4 (empat ) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, 40 (empat puluh) Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) dan 800 Kepala Keluarga di Kota Medan.

KELUARAN PROGRAM
   a. Terangkatnya masyarakat berpendapatan rendah di lingkungan Lembaga Keuangan Mikro
      Syari’ah untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif menjadi sejahtera secara bertahap.
   b. Membekali masyarakat berpendapatan rendah di lingkungan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
      menjadi terampil dan mandiri dalam mengelola usaha keluarganya.
   c. Meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah di lingkungan Lembaga
      Keuangan Mikro Syari’ah.

                                               2
   d. Meningkatkan wawasan berfikir masyarakat berpendapatan rendah di lingkungan Lembaga
      Keuangan Mikro Syari’ah sebagai wiraswastawan/enterpreuneur.

METODOLOGI DAN PENDEKATAN PROGRAM
Pendekatan yang dilakukan dengan pola meningkatkan kemandirian usaha mikro penerima program
pembiayaan Pemerintah Kota Medan dengan mengedepankan kesetaraan (kemitraan) dengan
menghilangkan ketergantungan yang sebenarnya justru menimbulkan ketergantungan dan
memperlambat proses kemandirian. Program ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama
(subyek) yang sekaligus sebagai obyek dari serangkaian kegiatan yang ditimbulkan dari program ini.
Perwujudan dari peran aktif masyarakat (bottom up) tersebut terwujud dalam bentuk penelusuran
kebutuhan, penetapan skala prioritas usaha mikro, perencanaan, pelaksanaan usahanya dan
pengelolaannya.
Pendekatan partisipatif ini memiliki prinsip sebagai berikut :
     a. Keterpaduan (sinergy) dan menyeluruh (komprehensif)
     b. Demokratis
     c. Keterbukaan
     d. Kesetaraan
     e. Kemandirian yang berkelanjutan
     f. Akuntabilitas (terperinci, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan)
Secara teknis metodologi yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah dengan metode partisipatif,
dimana masyarakat dituntut untuk berperan secara aktif dalam rangkaian kegiatan usaha mikro yang
dilakukan.

RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN DINAS SEBAGAI MITRA KERJA SAMA
Ruang lingkup kegiatan program pembiayaan Pemerintah Kota Medan dengan pola pendampingan
berkelanjutan dan terprogram menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Persiapan dan Koordinasi
    Pelaksana Kegiatan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi persiapan
    administrasi dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (JPMP-SU Kota Medan, Unsur
   Pemko,Tenaga Ahli dll)

2. Sosialisasi dan Desiminasi
   Sosialisasi dan desiminasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada unsur-unsur
   masyarakat tentang kebutuhan BMT dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu
   sendiri. (JPMP-SU dan Dinas Sosial)

3. Workshop Pendamping
   Workshop Pendamping dimaksudkan untuk membekali kader-kader Pengembangan Pendampingan
   kepada KUBE dan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah yang berasal dari praktisi Badan Pengurus
   Jaringan Penggerak Masyarakat Pembaharu Sumatera Utara (JPMP-SU) Kota Medan, Lembaga
   Keuangan Mikro Syari’ah dan masyarakat setempat. (JPMP-SU dan Dinas Sosial)

4. Pembentukan KUBE
   Pembentukan KUBE dikoordinasikan dengan aparat kecamatan/Kelurahan dan dikelompokkan
   sesuai dengan kesetaraan dan kesepahaman dari masing-masing anggota KUBE yang
   bersangkutan. (JPMP-SU)

5. Workshop Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
   Workshop Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah diadakan dimasing-masing kecamatan dengan
   agenda pemantapan keanggotaan KUBE dengan mengisi registrasi, penyelesaian pembukaan
   rekening BMT di bank pelaksana, wawancara rencana dan kelayakan usaha anggota KUBE,
   pembekalan strategi membuka usaha baru bagi anggota KUBE yang belum memiliki rencana usaha,
   kesepakatan anggota KUBE dalam mekanisme penguatan perguliran usaha dan kesepakatan
   membuat BMT. Kegiatan ini dilakukan minimal 3 hari. (JPMP-SU dan Dinas Koperindag)

6. Pembentukan Kepanitiaan Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
   Koordinasi dengan Pengurus Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, tokoh masyarakat formal/non
   formal, orang kaya (aghnia), orang interest kepada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah dan orang


                                                3
   terdidik di kecamatan tersebut. Dalam kepanitiaan ini diharapkan mengahasilkan calon pendiri dan
   pembentukan kepengurusan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah. Pengurus yang sudah terbentuk
   segera memilih pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah dan menyiapkan perangkat
   operasionalnya (kantor, meja kursi dan mesin ketik) bila dimungkinkan dilengkapi dengan
   komputer lengkap dengan software akutansinya. (JPMP-SU)

7. Pelatihan Pengurus
   Pelatihan pengurus dilaksanakan selama 3 hari dengan maksud untuk memberikan pengetahuan
   kepada pengurus tentang Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah sehingga pengurus dapat
   menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas operasionalisasi Lembaga Keuangan Mikro
   Syari’ah. (JPMP-SU dan Dinas Tenaga Kerja)

8. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
   Penyusunan dan menyiapkan perangkat operasional Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah yang terdiri
   dari buku/modul pembentukan KUBE, Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, AD/ART, buku tabungan
   slip setoran dan slip pengambilan dan lain-lain. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Lembaga
   Keuangan Mikro Syari’ah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengelolaan bagi pengelola
   Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah sehingga pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah dapat
   lebih terarah dan tepat sasaran serta pengelola sendiri dapat meningkatkan usaha Lembaga
   Keuangan Mikro Syari’ah maupun usaha anggotanya. Pedoman Pengelolaan Lembaga Keuangan
   Mikro Syari’ah disusun oleh para pakar Ekonomi Keuangan Mikro dan praktisi Ekonomi Kecil
   sehingga pedoman pengelolaan ini lebih operasional. (JPMP-SU dan Dinas Koperindag)

9. Pelatihan dan Pemagangan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
   Pelatihan pengelola ini dimaksudkan untuk mentransfer pengetahuan tentang pengelolaan
   Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah. Pelatihan dilaksanakan selama 10 hari dengan peserta dari
   calon pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah yang telah dipilih oleh pendiri/pengurus.
   Setelah mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, calon
   pengelola tersebut menerima paket pemagangan di lembaga-lembaga sejenis. Pemagangan ini
   dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran yang lebih operasional kepada calon pengelola BMT.
   Pemagangan dilakukan selama 10 hari. (JPMP-SU dan Dinas Koperindag)

10. Pendampingan usaha KUBE, operasional Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah.
    Pendampingan dilaksanakan untuk menumbuhkan Kesetiakawanan Sosial antar anggota KUBE
    dan masyarakat sekitarnya, membangun usaha KUBE sampai mandiri, mendampingi Lembaga
    Keuangan Mikro Syari’ah dalam mengelola dana bergulir di anggota KUBE. Untuk kelancaran ini
    pendamping diambil dari praktisi-praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah yang terlatih/
    profesional. (JPMP-SU dan Dinas Sosial)

11. Pengadaan Hardware dan Software (IT)
    Untuk memudahkan pelaksanaan administrasi dan keuangan diperlukan perangkat keras komputer
    (monitor, CPU, Keyboard dan printer) dan perangkat lunak ( software) akuntansi Lembaga
    Keuangan Mikro Syari’ah. (JPMP-SU dan Dinas Koperindag)

12. Monitoring dan Evaluasi
    Dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan dan mengevaluasi seluruh kegiatan program sehingga
    pelaksanaan program tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditentukan dan tercapai tujuan
    program. (JPMP-SU dan Dinas Koperindag)

13. Pelaporan
    Pelaporan dilakukan untuk memberikan pelaporan kegiatan yang telah dilakukan dan
    pertanggungjawaban penggunaan dana. Pelaporan meliputi pelaporan bulanan, yakni pelaporan
    tentang perkembangan kegiatan setiap bulannya dan pelaporan akhir.




                                                4
POLA PERGULIRAN
                                                    APBD atau
                                                  SumberLainnya
                                                                                                (8) Arus penyaluran
                     (2) Konsultan                            UU No 22 &                              dana program dari
                         manajemen                            UU No 25 th 99                          Wali Kota Medan
                                                              (otonomi daerah)


                                (3) koordinasi
                                                                          (3) koordinasi
      JPMP-SU Kota Medan
                                                    DINAS-DINAS                              BANK
                                                      TERKAIT                              PELAKSANA
                                                    Kota Medan

                                                     (7). Dukungan
                                                          moral & modal
                                                                           (9) pencairan modal      (5). Pembukaan
                                                                               pembiayaan KUBE           rekening KUBE
                             fasilitator                                       melalui Lembaga           oleh 3 orang
                                                Lembaga
                Pendam                                                         Keuangan Mikro
                pingan                          Keuangan                       Syari’ah Pokusma acc
                                              Mikro Syari’ah                   dr pdpng/Tim
     (4) wawancara
         kelayakan usaha                                        (10) Pencairan kelayakan usaha,
         KUBE,                 (6.1). Pendiri, pemilik,
                                       pengawas dan                 simpan pinjam, bagi hasil, IKS,
         Pendampingan &                                             Pendampigan, kolektor, dll
         Pelatihan                     pengelola




                                       KELOMPOK USAHA BERSAMA

                                                     (6.2) DUKUNGAN:
                                                 Tomas Formal/Non Formal,
                                                 aghnia, org terdidik (D1-S1)



PERHITUNGAN JASA PINJAMAN
   a. Jaringan Penggerak Masyarakat Pembaharu Sumatera Utara (JPMP-SU) Kota
      Medan ke Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah memakai perhitungan bagi hasil yang adil dan
      layak sesuai dengan akad pembiayaan .
   b. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah ke anggotanya memakai perhitungan bagi hasil

SKIM PEMBIAYAAN KEPADA USAHA KECIL MIKRO
Skim pembiayaan modal kerja kepada usaha kecil mikro,                sesuai dengan kemampuannya mengelola
usaha dan sesuai dengan kapasitas usahanya, yaitu :
    a. Skim A untuk pengusaha mikro pemula,         Rp               1.500.000,-
    b. Skim B untuk pengusaha mikro,                Rp               2.500.000,-
    c. Skim C untuk pengusaha mikro,                Rp               5.000.000,-

POLA PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
Pendampingan dan pembinaan bertujuan agar pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah dan
pengusaha kecil mikro anggotanya dapat menjalankan usaha secara baik sesuai prinsip-prinsip
lembaga keuangan mikro syariah sehingga program pembiayaan oleh Pemerintah Kota Medan dapat
berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku.
Pembinaan dan Pendampingan yang dilakukan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni :
a. Pembinaan dan Pendampingan JPMP-SU Kota Medan kepada Lembaga Keuangan Mikro
  Syari’ah
   Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan JPMP-SU Kota Medan kepada Lembaga Keuangan
  Mikro Syari’ah meliputi:
   Pembinaan dan Pendampingan pengelolaan dana pembiayaan.
   Pembinaan dan Pendampingan manajemen operasional Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah.

                                                          5
    Pembinaan dan Pendampingan pengelolaan keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah.
    Pembinaan dan Pendampingan Teknologi Informasi.

b. Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah kepada usaha kecil
     mikro
    Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah kepada anggota
    binaan meliputi Pembinaan dan pendampingan pengelolaan usaha anggota yang terdiri dari :
     Pembinaan dan pendampingan administrasi
     Pembinaan dan pendampingan pemasaran
     Pembinaan dan pendampingan peningkatan kualitas produksi
     Pembinaan dan pendampingan hasil produksi
     Pembinaan dan pendampingan penerapan teknologi tepat guna
     Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan Rumah Tangga
Dalam melakukan pendampingan secara efektif, ada 4 (empat) cara pendekatan yang perlu ditempuh,
yaitu :
a. Pendekatan sosial dan motivasi
   Pendamping melakukan pendekatan sosial dengan memperhatikan tingkatan strata masyarakat dan
   melakukan proses penyadaran serta membangun persamaan persepsi. Disamping itu, pendamping
   memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat swadaya dan langkah maju menuju
   kemandirian dan profesional.

b. Pendidikan / Pelatihan
   Pendidikan dilakukan berdasarkan tingkat perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
   /Usaha binaan, mulai dari penyadaran diri, motivasi, dasar-dasar keswadayaan, administrasi
   organisasi dan keuangan, ekonomi rumah tangga dan permodalan, motivasi usaha kolektif,
   kepemimpinan, kaderisasi sampai analisa situasi.

c. Bimbingan dan Konsultasi
   Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pendidikan yang telah dijalankan. Kalau
   program pendidikan biasanya bersifat klasifikal dan standar, dalam artian mempunyai kurikulum
   odan sylabus, maka program bimbingan dan konsultasi lebih banyak diarahkan pada program
   perorangan atau kelompok yang lebih kecil dengan kasus-kasus setempat (lokal) dan spesifik.

d. Pelayanan Pengembangan Usaha
   Sebagai bagian dari pendampingan kegiatan ini adalah menciptakan suasana dimana kebutuhan-
   kebutuhan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah/ Usaha binaan dapat dipenuhi, terutama kebutuhan
   dalam bidang usahanya. Pelayanannya dapat berupa: pelayanan permodalan, pelayanan sarana
   usaha, pelayanan pemasaran dan pelayanan pembuatan studi kelayakan.

LOKASI KEGIATAN
4 (empat) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di 4 (empat) Kecamatan di Kota Medan

WAKTU KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan terdapat dalam schedul terlampir.

ANGGARAN BIAYA KEGIATAN
Anggaran biaya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Melalui Penumbuhan
Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Dan Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) di Kota Medan berasal dari APBD Kota Medan 2009. (rencana Anggarn terlampir)
                                                     Medan, 27 November 2008
                                                     Badan Pengurus
                                                     Jaringan Penggerak Masyarakat Pembaharu
                                                     Sumatera Utara (JPMP-SU) Kota Medan



Ridwan Ali Ibrahim                                   Muhammad Hajar, ST
Ketua Umum                                           Sekretaris Umum


                                                 6
Time Schedule
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Melalui Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Medan
Kerjasama Jaringan Penggerak Masyarakat Pembaharu Sumatera Utara (JPMP-SU) Kota Medan dengan Pemerintah Kota Medan.

                                         Waktu (bulan)
   No    Kegiatan                        I          II   III     IV      V       VI      VII     VIII    IX      X       XI      XII
                                         1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

   I     Persiapan dan Koordinasi
         Koordinasi Wali Kota
         Koordinasi dengan Dinas/Tim
         Terkait

   II    Sosialisasi dan Desiminasi
         Persiapan Sosialisasi
         Pelaksanaan Sosialisasi

   III   Workshop Pendamping &
         KUBE
         Pendamping
         KUBE

   IV    Pelatihan Pengelola
         Persiapan Pelatihan
         Pelaksanaan Pelatihan

   V     Pemagangan
         Persiapan Pemagangan
         Pelaksanaan Pemagangan

   VI    Pendampingan Sampai
         Mandiri

   ViI   Penyusunan Pedoman
         Pengelolaan Lembaga
         Keuangan Mikro Syari’ah
         dan KUBE
         Mobilisasi Pakar dan Praktisi
         Pengumpulan Bahan
         Penyusunan (Konsinyering)
         Penggandaan dan Penjilidan




                                                                                                                                     7
   VII   Pelatihan Pengurus
         Persiapan Pelatihan
         Pelaksanaan Pelatihan

   IX    Monitoring dan Evaluasi
         Monitoring
         Evaluasi

   X     Penyusunan Pelaporan
         Laporan per Kegiatan
         Laporan Akhir

                                                      Medan, 27 November 2008
Badan Pengurus
Jaringan Penggerak Masyarakat Pembaharu
Sumatera Utara (JPMP-SU) Kota Medan




Ridwan Ali Ibrahim                        Muhammad Hajar, ST
Ketua Umum                                Sekretaris Umum




                                                                                8

								
To top