IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

Document Sample
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL Powered By Docstoc
					  IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM)

(Studi Pada SLTP Rintisan di Propinsi Jawa Barat dalam Rangka Penerapan Manajemen
                        Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah)




                                    Tesis
                      Untuk memenuhi sebagian persyaratan
                          mencapai derajat Sarjana S2

                     PROGRAM ADMINISTRASI PUBLIK




                                 Diajukan oleh :

                              Sri Renani Pantjastuti
                             NIM : 2375/PS/MAP/98




                                    Kepada

                         PROGRAM PASCA SARJANA
                        UNIVERSITAS GADJAH MADA
                                  2003
                                        ABSTRAK




        Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja
implementasi kebijakan pemberian BOMM dalam rangka penerapan MPMBS pada SLTP,
serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah survei pada 30
SLTP di Propinsi Jawa Barat, dengan sampel Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bogor,
Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kab. Purwakarta, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur,
Kab. Karawang, dan Kab. Indramayu. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner
dan pedoman wawancara, dengan responden Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan Komite
Sekolah. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan
kuantitatif (statistik). Ukuran-ukuran statistik yang digunakan adalah skor, persentase dan
korelasi. Selain didasarkan pada data kuantitatif, penafsiran data dan inferensi diperkaya
dengan deskripsi kualitatif.
        Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan pemberian
BOMM dalam rangka penerapan MPMBS pada SLTP di Jawa Barat cukup berhasil diukur
dari komponen pencapaian tujuan, kepatuhan pelaksana, dan kepuasan klien. Aspek
pencapaian tujuan yang tertinggi adalah akuntabilitas dan yang terendah kemandirian. Para
pelaksana program menunjukkan kepatuhan dalam mengimplementasikan program, baik
pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam melakukan kegiatan monitoring
dan evaluasi. Penerima bantuan umumnya merasa puas yang secara indikatif direfleksikan
dalam temuan bahwa dana BOMM tidak mengalami pemotongan atau kewajiban
memberikan setoran kepada pihak tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
implementasi kebijakan pemberian BOMM dalam rangka penerapan MPMBS secara
berturut-turut adalah faktor perilaku pelaksana, komunikasi, sumber daya, dan struktur
birokrasi. Kondisi yang tertinggi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
implementasi pemberian BOMM adalah perilaku pelaksana dan yang terendah adalah
faktor struktur birokrasi.
        Berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut, disarankan: 1) Komunikasi dalam
proses sosialisasi program dengan model komunikasi searah dan top down perlu diubah
menjadi model komunikasi banyak arah (dialogis) dan bottom up. Implikasinya
komunikasi perlu diperluas tidak hanya terbatas pada level pelaksana di sekolah, juga
harus menyentuh stakeholder lain dengan konsekuensi tambahan dana pendukung; 2)
Untuk meningkatkan efektivitas implementasi program pemberian BOMM perlu
memberikan peluang pada batas toleransi tertentu kepada pelaksana untuk melakukan
penyesuaian SOP’s, yang didasarkan kepada hasil pengamatan pada pelaksanaan
sebelumnya; 3) Format-format administratif perlu disederhanakan untuk mencegah
aktivitas yang berorientasi formalistik; 4) Perlu pemberdayaan komite sekolah sebagai
“mitra” kepala sekolah agar mampu menjadi partner yang cerdas yang akan mampu
menjalankan perannya disertai insentif yang memadai; 5) Kebijakan pemberian BOMM
untuk SLTP selayaknya didasarkan pada filosofi membantu yang lemah. Oleh karena itu
formula-formula dan perencanaan perlu disempurnakan dengan menggunakan data hasil
akreditasi sekolah.




                                                                                        iii
                                      ABSTRACT


        The objectives of this research is to get a better understanding of the policies and
other factors involves in the provision of the BOMM program at JSS in order to achieve
School Based Management (SBM). The research methodology through a surveying 30
JSS in Kota Bandung, Cimahi, Bogor, Bekasi, Depok, Kab. Bogor, Purwakarta,
Sukabumi, Cianjur, Karawang and Kab. Indramayu. The data collection technique
involved the use of a set of questionnaires as well as through direct interviews. Analyze of
the data was done using descriptive statistic. Whereas statistical tools that were used
included the use of percent as well as correlation. Apart from the use of quantitative data,
interpretation used in this research was also done through data interpretation, inferences as
well as qualitative descriptions.

        The result of this research show that the performance of the policies used to arrive
at the decision to award the BOMM in order to achieve SBM in West Java is through the
achievement of the target, obedience to the aspect to attain the stated objectives in
accountability whereas dependence ranked lowest. The implementation demonstrates a
high degree of obedience in planning program guidelines throughout the program.
Recipient of the BOMM program were generally pleased, indicated through the fact that
there were no illicit payments or mandatory contributions to other parties. Our research
suggests that the factors that affect the performance of the policies used to arrive at the
decision to award the BOMM in order to achieve SBM include: bureaucratic structure
attitude of the implementers, communications and human resource whereas the man factor
was found to be the bureaucratic structure, while the smallest influence to be
communications.

        Based on the results of the research, the researcher recommends: 1)
Communication during the socialization period should be modified from its current one-
way and top-down to be multiple channel (dialogue) and bottom-up approach.
Additionally, communication/ socialization should be expanded to include a wider
audience that each all stakeholders, even though may affect on cost; 2) To improve the
effectiveness of the program, there is a need to provide some flexibility to the SOP’s based
on observations; 3) Reporting formats need to be simplifies to avoid formalistic activities;
4) Continous capacity building to the school comittee as an active partner to the need
master so that they can conduct their tasks effectively; 5) The policy on providing BOMM
to JSS can be extended to focus on providing for the poor schools. Therefore the current
formulas and data used to arrive at the decision to award schools BOMM may need to be
reviewed by including data on school accredition




                                                                                          iv