Hukum Pidana Islam

Document Sample
Hukum Pidana Islam Powered By Docstoc
					Hukum Pidana Islam


    Rabu, 19 Desember 2007
Masih Relevankan Hukum Pidana
Islam diterapkan?

   Jawabannya:        Tentu masih.
       Sebagai sistem hukum yang telah
        ada sejak abad ke 7 atau 14 abad
        yang lalu, kini hukum Pidana Islam
        dianggap sudah ketinggalan
        dibandingkan sistem hukum pidana
        barat, baik continental ataupun
        common law.
Anggapan ini sangat tidak adil.

   Karena pada masa lalu hukum
    Islam telah menjadi pionir dalam
    penerapannya dengan landasan
    yang valid, alquran dan sunnah
    nabi. Bukan berdasarkan dugaan-
    dugaan manusia semata mengenai
    hal-hal yang dirasa adil.
Alasan yang sering mengemuka:
   Adalah masyarakat abad 20 telah
    berubah dan tentu dengan tatanan
    dan kebutuhan yang berbeda
    dengan masa lalu termasuk
    hukumnya. Lalu klaim itu meluas
    dengan mengatakan syariat Islam
    tidak lagi selaras dengan kehidupan
    global karena ia terlalu keras bagi
    masyarakat yang menjunjung tinggi
    HAM.
Disinilah letak kesalahannya:
   Hukum pencipta tidak ada bandingannya
    (Syariat Islam X man made law).
   Pencipta maha mengetahui masa lalu,
    sekarang dan akan datang, paling
    mengerti kebutuhan, sifat, tabiat,
    kecenderungan dan segala aspek pada
    manusia ciptaan-Nya.
   Tuhan tidak memiliki kepentingan pada
    ciptaannya.
   Manusia dalam membuat hukum
    memiliki kepentingan tertentu dan
    sebagai makhluk ia adalah lemah.
Kesimpulan:

   Tidak sah mengklaim bahwa syariat
    Islam ketinggalan zaman dan
    hukum buatan manusia lebih baik.
    Karena faktor pembandingnya tidak
    satu tingkatan atau tidak relevan
    untuk dibandingkan. Tidak mungkin
    membandingkan antara produk
    hukum pencipta dengan produk
    hukum dari hasil ciptaannya.
Tindak Pidana yang Diancam Pidana
Mati

   Pengertian tindak pidana
   Tindak pidana dalam hukum Islam
    dikenal dengan 2 istilah:
       Jinayah
       Jarimah
   Adalah larangan-larangan hukum
    yang diancam 4WI dengan
    hukuman had atau ta’zir.
   Larangan-larangan hukum artinya melakukan
    perbuatan hukum yang dilarang atau tidak
    melakukan perbuatan yang diperintahkan.
   Dengan kata lain, melakukan atau tidak
    melakukan perbuatan yang membawa kepada
    hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah
    tindak pidana.
   Dengan demikian tindak pidana mengandung arti
    bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif
    maupun secara pasif dihitung sebagai suatu
    tindak pidana kecuali hukuman yang khusus
    untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah
    ditentukan dalam syariat.
Klasifikasi tindak pidana dalam hukum
Islam dibagi atas:

   Hudud
   Qisas/Diyat
   Ta’zir
Tindak pidana Hudud

   Adalah setiap tindak pidana yang
    sanksinya ditentukan oleh al-quran
    maupun hadis nabi.
   Tindak pidana Hudud adalah kejahatan yang
    paling serius dan berat dalam hukum pidana
    Islam. Karena terkait erat dengan kepentingan
    publik. Namun tidak berarti kejahatan hudud
    tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama
    sekali. Kejahatan hudud ini terkait dengan Hak
    Allah
   Tindak pidana ini diancam dengan hukuman hadd,
    yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak
    Allah. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun
    kualitas ditentukan dan ia tidak mengenal
    tingkatan serta harus dilaksanakan.
Tindak pidana dalam kategori ini, di
antaranya:

   Perzinaan
   Tuduhan (palsu) berbuat zina
   Minum-minuman keras
   Murtad
   Pencurian
   Pemberontakan
   Perampokan
   Murtad
                 Contoh konkrit:
   Qanun (NAD)No.12 Tahun 2003 ttg Minuman khamar
    dan sejenisnya.
   Pasal 5, berbunyi; Setiap orang dilarang
    mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya.,
   Pasal 26, berbunyi; Setiap orang yg melanggar
    ketentuan sebagaimana dimaksud dlm pasal 5,
    diancam dg ‘uqubat hudud 40 (empat puluh) kali
    cambuk.,
   Dalam penjelasan pasal-pasal dinyatakan ttg yg
    dimaksud dg khamar dan sejenisnya adalah minuman
    yg mempunyai sifat ato kebiasaan memabukkan atas
    dasar kesamaan illat (sebab), yaitu memabukkan,
    sepert ; bir brendi, wiski, tuak, dsbnya.
Tindak pidana Qisas/Diyat.

   Tindak pidana dalam kategori ini
    kurang serius dibanding yang
    pertama (hudud) namun lebih berat
    daripada ta’zir. Sasaran dari tindak
    pidana ini adalah integritas tubuh
    manusia, sengaja atau tidak
    sengaja. Atau dalam hukum pidana
    modern dikenal dengan kejahatan
    terhadap manusia.
Tindak pidana dalam kategori ini,
meliputi:

   pembunuhan dengan sengaja
   pembunuhan menyerupai sengaja
   pembunuhan karena kealpaan
   penganiayaan
   menimbulkan luka/sakit karena
    kelalaian
Tindak pidana ta’zir.

   Adalah setiap tindak pidana yang
    tidak ditentukan sanksinya oleh al-
    quran maupun hadis nabi, yang
    berkaitan dengan tindak pidana
    yang melanggar hak Allah dan hak
    hamba.
   Tindak pidana yang berkaitan dengan hak
    Allah adalah segala sesuatu yang
    berkaitan dengan kemaslahatan umum.
    Misal perampokan, pencurian, perzinaan,
    pemberontakan.
   Tindak pidana yang berkaitan dengan hak
    hamba adalah segala sesuatu yang
    mengancam kemaslahatan bagi seorang
    manusia. Misal tidak membayar utang,
    penghinaan.
   Tindak pidana ini dibedakan atas 3
    bagian:
       Tindak pidana hudud atau qisas yang subhat
        atau tidak memenuhi syarat namun sudah
        merupakan maksiat. Misal percobaan
        pencurian, pencurian dikalangan keluarga.
       Tindak pidana yang ditentukan oleh alquran
        dan hadits namun tidak ditentukan
        sanksinya. Misal penghinaan, saksi palsu,
        tidak melaksanakan amanah.
       Tindak pidana yang ditentukan pemerintah
        untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini
        ajaran Islam dijadikan pertimbangan
        penentuan kemaslahatan umum.
   Landasan dan penentuan hukumnya
    didasarkan pada ijma’ (konsensus)
    berkaitan dengan hak negara muslim
    untuk mencegah tindakan dan
    menghukum semua perbuatan yang tidak
    pantas, yang menyebabkan kerugian atau
    kerugian fisik, sosial, politik, finansial
    atau moral bagi individu atau masyarakat
    secara keseluruhan.
   Dalam sejarah hukum pidana Islam
    tindak pidana yang diancam dengan
    hudud atau qisas/diyat hampir tidak
    pernah dilakukan, kecuali dalam perkara
    yang sangat sedikit.
   Pada umumnya tindak pidana yang
    banyak terjadi adalah yang diancam
    dengan ta’zir.karena perhatian ajaran
    Islam atas kemaslahatan manusia sangat
    besar.
Jenis-jenis tindak pidana yang diancam
   pidana mati

   Zina
   Perampokan (Hirabah)
   Murtad
   Pemberontakan
   Pembunuhan sengaja
Proses pengadilan
   Hukuman yang dijatuhkan terhadap
    pelaku hanya dapat dilakukan apabila
    telah memenuhi syarat-syarat yang ketat.
   Dalam kasus zina:
       Hukuman mati bagi pelaku muhsan (terikat
        kawin) hanya dapat dilakukan setelah melalui
        proses pembuktian yang ketat, sehingga
        dimasa nabi dan sahabat penjatuhan hukuman
        ini dapat dihitung dengan jari.
Alat bukti zina ada 3, yaitu:
   4 orang saksi yang langsung melihat perzinaan
    tersebut.
       Tentu ini tidaklah mudah, karena adanya ancaman
        pidana 80 x cambuk bagi mereka penuduh zina
        yang tidak terbukti.
   Pengakuan.
       Rasulullah pernah menangguhkan rajam kepada
        Ma’iz sampai ia mengaku empat kali, karena rasul
        meragukan kesehatan akal Ma’iz. Bahkan Ma’iz
        dikembalikan kepada sukunya untuk ditanya
        apakah akalnya sehat dan setelah itu baru
        dirajam.
   Indikasi-indikasi tertentu, semisal kehamilan.
Eksekusi pidana mati

   Apabila perzinaan telah terbukti
    maka hakim wajib menjatuhkan
    hukuman had kepada para
    pelakunya.
   Teori tadakhul:
       Jika seorang pelaku zina telah berkali-
        kali melakukan perzinaan kemudian
        tertangkap, maka baginya cukup
        dijatuhi hukuman sekali saja.
   Akan tetapi jika ia melakukan perzinaan, di
    samping itu juga melakukan tindak pencurian
    atau tindak pidana lainnya, maka masing-masing
    kejahatan dikenakan hukuman. karena kedua
    macam tindak pidana itu berbeda tujuannya,
    yakni yang satu memelihara kehormatan dan
    yang lain menjaga harta.
   Eksekusi dilakukan oleh pemerintah atau orang
    atau badan yang diberi wewenang oleh
    pemerintah
   Pelaksanaan sanksi harus terbuka dan diketahui
    umum, agar hukuman tersebut berdaya preventif.
a preventif.