Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan

BAPPENAS Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saat Ini dan Arah ke Depan Dadang Solihin Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Lokakarya LGSP-USAID Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah yang Berbasis Hasil Hotel Sheraton-Surabaya, 2 September 2008 Sheraton Surabaya www.dadangsolihin.com 2 Materi Pendahuluan Kondisi Saat Ini Pendahuluan Arah ke Depan Penutup * PPT ini merupakan penyempurnaan dari materi Workshop on Knowledge Sharing and Technical Skills in M&E di Novotel Bogor pada 14-16 July 2008. www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4 Menggabungkan M&E ke dalam Siklus gg g Manajemen Pembangunan (2) Budgeting Planning Process Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh g j yang g lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional bertugas untuk itu. (1) Planning (3) Implementation Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. (4) M & E www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6 Budgeting: g g Reformasi Sistem Penganggaran Paradigma Lama Paradigma Baru Tahap Perencanaan T h P (ex-ante) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah j l h dirumuskan sebelumnya Evaluasi Tahap Pelaksanaan T h P l k (on-going) Tahap Pasca-Pelaksanaan T h P P l k (ex-post) • dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dengan rencana dibandingkan dib di k masukan), k ) yang telah di l h ditentukan k efektivitas (hasil dan dampak sebelumnya terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap ( p p kebutuhan) dari suatu program. Penganggaran Berbasis: 1. 1 Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan Penganggaran dengan Pendekatan: 1. 1 Anggaran Terpadu 2. KPJM/MTEF 3. ABK www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8 Evaluasi Saat Ini • • • • • Evaluasi yang tumpang tindih Bersifat top down Waktu yang berbeda Tidak ada reward system untuk hasil evaluasi Tanggung jawab yang tidak jelas terhadap hasil evaluasi • Evaluasi pasif Kondisi Saat Ini www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Peraturan Perundang-undangan mengenai Evaluasi Kinerja Pembangunan Evaluasi Saat Ini • B Banyaknya tipe d j i f k i dan jenis formulir yang h li harus dii i d diisi dan dil dilaporkan k k ke berbagai instansi yang meminta laporan/formulir dimaksud. • Adanya ketergantungan dari laporan y g dibuat satuan kerja y g g p yang j (satker) di daerah, sehingga bila satker di daerah tidak memberikan laporan, maka evaluasi tidak berjalan. • Monitoring dan evaluasi yang dilakukan belum bisa digunakan sebagai dasar perencanaan untuk tahun yang akan datang, namun hanya sampai pada tahap pemenuhan kebutuhan administratif • Belum ada sinkronisasi dan integrasi antara laporan – laporan monitoring dan evaluasi yang dibuat. 7 UU 13 PP 1 Perpres 2 Inpres 2 Kepmen 4P Permendagri d i www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12 Picture from John Mancini, ECM in State and Local Government Pemetaan Peraturan Perundang-undangan mengenai Evaluasi Kinerja Pembangunan PP 39&40/2006 UU 33/2004 UU 25/2004 UU 32/2004 PP 58 2005 Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Bahan Rujukan di Beberapa Instansi Terkait 1. UU No.17 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No.1 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No.15 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. UU No.25 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional 5. UU No.32 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. UU No.33 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. UU No.17 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 8. PP No.8 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja  Instansi Pemerintah 9. PP No.39 2006 tentang Tata Cara Pengendaian dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 10. PP No 40 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana  Pembangunan Nasional 11. Perpres No.7 2005 tentang Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009 12. Inpres No.7 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah 14 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU 17/2007 Inpres 7/1999 UU 17/2003 SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH PP 3/2007 LPPD, LKPJ & INFORMASI LPPD KEPADA MASYARAKAT P D PP 7/2008 RPJP N D SISTEM AKIP KL SISTEM PENGANGGARAN D SKPD dll Perpres 7/2005 RENCANA STRATEGIS RPJM N D KERANGKA PENG. PENG JANGKA KERANGKA MENENGAH (MTFF) EKONOMI MAKRO LAPORAN KEGIATAN DEKONSENTRASI/ TUGAS PEMBANTUAN PP 6/2008 Permendagri 28/2007 PP 79/2005 EPPD : EKPD, EKPOD & EDOB 28 Peraturan PerundangPerundang undangan P KL D SKPD RENCANA KERJA Umpan Balik RENCANA KINERJA PAGU ANGGARAN PP 20&21/2004 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DPR/DPRD (Persetujuan Anggaran) Permendagri 23/2007 RENCANA KERJA KL DAN ANGGARAN SKPD PENETAPAN KINERJA Inpres 5/2004 PENETAPAN ? KINERJA RAPBN/ RAPBD RENCANA AKSI ( (OPERATIONAL PLAN) KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Permendagri 16/2007 PENGUKURAN KINERJA IKM LAKIP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA Permendagri 6/2007 SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PP 56/2005 PP 65/2005 SPM KL D UU 15/2004 LAPORAN KEUANGAN BPK (Audit) (A di ) UU 1/2004 RUU PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD/RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Permendagri 65/2007 12 Peraturan yang y g digunakan sebagai bahan rujukan LKKIP www.dadangsolihin.com PP 8/2006 13 www.dadangsolihin.com Klasifikasi Laporan berdasarkan Jenis Laporan Inefisiensi 1 : Tipe & Jumlah Regulasi/Peraturan dan Laporan terkait Evaluasi Kinerja Pembangunan 7 Undang-Undang 11 Peraturan Pemerintah 1 Perpres 1 Inpres Laporan Pertanggungjawaban Legal D f L l Draft 58 Laporan Daerah 20 Laporan Pusat (K/L) Laporan Kinerja 2 Kepmen 4 Permendagri 20 Laporan (Kementerian Lembaga) 58 Laporan (Pemda) Laporan Keuangan www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16 Inefisiensi 2: Biaya Pelaporan 74 K Kementerian/Lembaga i /L b 653 Eselon I 11.240 11 240 Eselon II 33 Provinsi 990 SKPD 441 Kabupaten/Kota 13.230 SKPD Diperkirakan Kebutuhan Kertas mencapai 112.757 rim/tahun (225 ton) Biaya Antar ......? Berapa total Biaya?? ? Instansi Penerima Laporan • • • • • • • • Bappenas = 8 Laporan Depkeu = 11 Laporan Depdagri = 20 Laporan Kementrian PAN = 4 Laporan BPK = 8 Laporan Presiden = 20 Laporan LAN = 1 Laporan KL = 5 Laporan www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Penyebab Banyaknya Laporan Barrier Horizontal Keterbatasan Akses Ketersediaan D t K t di Data Kendala Pelaksanaan M&E 1. Anggaran 1 A Apresiasi yang kurang terhadap pentingnya M&E menyebabkan anggaran yang dialokasikan kecil. 2. SDM Belum didukung oleh jumlah dan kualitas SDM yang cukup. 3. 3 Kemampuan/ Keahlian ”Tour of duty” PNS, terutama di Pemda Kurangnya tenaga teknis terlatih 4. Perlengkapan/ Peralatan Berkaitan dengan kondisi perekonomian dan infrastruktur y y g gg p wilayah yang masih tertinggal. Mis: listrik, AC, komputer, kendaraan operasional, peralatan telekomunikasi. Dominasi Vertikal Membangun Legitimasi Penugasan Masih sentralistik www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20 Kendala Pelaksanaan M&E 5. Prosedural 5 P d l Tidak adanya acuan kerja (Petunjuk Operasional) Tidak diterimanya laporan Monitoring pelaksanaan kegiatan Tidak adanya kerangka acuan pelaksanaan evaluasi Mekanisme pelaporan yang ada inter instansi pemerintah belum memiliki pola yang jelas dan pasti. 6. Pengiriman Kondisi geografis Masih minimnya prasarana dan sarana transportasi/ komunikasi. • Masalah Potensial Tidak d Tid k ada referensi i dik f i indikator yang cukup d l k dalam L Laporan Monitoring untuk dapat melakukan evaluasi seperti dimintakan pada Renja/ RKP; Pelaporan M&E memberikan beban tambahan kepada para penanggungjawab program/ kegiatan yang sudah cukup banyak beban M&E sesuai peraturan-perundangan selama ini peraturan perundangan ini, khususnya di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota; Tidak ada mekanisme umpan balik dari laporan M&E, kalaupun ada penyelenggara tid k siap melakukannya. d l tidak i l k k • • www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 Masalah Potensial • Kurangnya k K kemampuan dalam mengkoordinasi k l b d l k di i kelembagaan terkait, dalam arti seluas-luasnya, yang disebabkan antara lain, kurangnya alokasi anggaran untuk M&E; Kurangnya motivasi dan komitmen para penanggungjawab dan pelaksana M&E; Tidak k Tid k cukup pelatihan yang d l tih dapat di di k untuk M&E d t disediakan t k dan untuk menentukan indikator; Alokasi tenaga ahli y g tidak memadai. g yang • • • Arah ke Depan: A hk D Mengembangkan Sistem M&E www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24 Best Practices (MacKay, 2007) ( y, ) Memiliki 1.550 indikator kinerja untuk seluruh sektor (h.25). SINERGIA: Sistem Nasional j (h.33) ) Evaluasi Kinerja Sektor Publik ( Government Evaluation Strategy (h.39) (h 39) SEDESOL: Sekretariat Pembangunan Sosial (h.61) Pengalaman empiris: Australia Sistem evaluasi pemerintahan menyeluruh ( khi 1980 ) yang Si l i i h l h (akhir 1980-an) dikelola DepKeu Semua kementerian wajib melakukan evaluasi Semua kementerian wajib menyiapkan portofolio rencana evaluasi (detail rencana evaluasi program, program2 apa yg dievaluasi, i 2 yg dit di l i isu2 ditanyakan, d metode evaluasi. k dan t d l i Hasil (1994) Hampir 80% usulan anggaran & sekitar 2/3 penghematan didasarkan hasil temuan evaluasi. Informasi hasil temuan evaluasi mempengaruhi pembuatan keputusan anggaran k bi k kabinet. Informasi M&E juga digunakan secara intensif Chile Colombia Australia Meksiko M k ik www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 Pengalaman empiris: Chili MenKeu M K mengembangkan sistem M&E P b k i Pemerintah menyeluruh i h l h (sejak 1994). – Sekitar 1,550 indikator kinerja, evaluasi cepat, evaluasi dampak – Pelaksananya pihak ketiga (perguruan tinggi & perusahaan konsultan), dg TOR dan metode standar setiap jenis evaluasi Informasi & berbagai temuan M&E digunakan secara intensif dalam menganalisis kinerja anggaran kementerian dan badan masukan dalam pembuatan keputusan anggaran p p p gg pemerintah. Berbagai informasi M&E digunakan untuk menentukan ”target kinerja” dari setiap badan dan untuk peningkatan manajemen berbagai kementrian & badan badan. Mengembangkan Sistem M&E Indicator Resource Group Koord. M&E Nasional 2 1 Komunitas Evaluator Jadwal M&E Baru Database Indikator Kinerja 3 5 4 www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28 1 • Membentuk Koord. M&E Nasional • • 2 Membentuk Indicator Resource Group Formalisasi k di F li i koordinasi d l i dalam proses pelaksanaan d l k dan pengembangan M&E yang selama ini berjalan di K/L secara informal. Merupakan Tim Pengarah pengembangan manajemen kinerja dan indikator yang digunakan Pemerintah. Melaporkan mengenai arah, perkembangan dan permasalahan M l k i h k b d l h kepada Men. PPN. p gg pp , p , Terdiri dari empat anggota inti Eselon I dari Bappenas, Depkeu, Depdagri dan Menpan. Ditambah dua anggota tambahan akan dipilih untuk mewakili K/L, dan ini dapat berganti dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan kebutuhan. Sebagai Tim Teknis untuk menyediakan d k S b i Ti T k i k di k dukungan k kepada seluruh d l h K/L dalam pengembangan indikator dan proses M&E. Merupakan Tim Nasional Konsultasi Indikator yang akan bertugas: 1. menyusun suatu standar pendekatan dan kriteria yang digunakan dalam perumusan indikator pembangunan nasional dan daerah, d d h 2. menjadi tempat penyimpanan indikator yang sudah didefinisikan g program-program dan kegiatan-kegiatan. p g g g sebagai alat ukur p g 3. Mereview umpan balik pada penggunaan indikator setelah setiap langkah besar dalam proses perencanaan dan penerapan rencana, rencana dan akan memasukkan bahan belajar dari pengalaman ke dalam proses. • • • • www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 3 • • • • • Membangun Database Indikator Kinerja • • • 4 Menyusun Jadwal M&E Baru Banyaknya indikator d i proses alokasi sumber d B k i dik dari l k i b daya d dapat dikontrol. Perkembangan dari sebuah indikator dapat ditelusuri sehingga g p gg perubahannya dapat menjadi bukti bagi pengguna. Sebagai alat bagi K/L ketika menyusun indikator untuk kegiatankegiatan baru Sebagai alat untuk membantu sumber daya teknis dalam mengembangkan indikator baru Indikator program dan indikator kegiatan dapat diselaraskan dengan indikator perencanaan Dibutuhkan jadwal Dib hk j d l M&E b baru seiring d i i dengan k kompleksitas f l k i fungsii fungsi manajemen K/L, Pemda dan SKPD. Meningkatnya kebutuhan p p g y pelaporan y g makin rumit. yang Pemilihan satu wilayah percontohan, menerapkan jadwal M&E baru dan memanfaatkan umpan balik sebelum dilaksanakan di seluruh wilayah. wilayah www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32 5 Mendirikan Komunitas Evaluator Membangun Sistem Pelaporan: E‐Monev Membangun Sistem Pelaporan: E‐Monev go.id go id BASE 1. Phase Analog a. M Menyusun pelaporan sebagaimana yang dil k k saat i i l b i dilakukan t ini, tetapi tidak dikirimkan atau diantarkan ke K/L pengumpul, melainkan diupload pada website masing-masing K/L, Pemda dan SKPD pengirim. b. Uploading berbagai indikator pada website masing-masing K/L Pemda dan SKPD pengirim K/L, 2. Phase Digital Data base M&E Dibutuhkan password untuk mengakses data bagi kevel tertentu. Mis. Presiden, Menteri, Dirjen, dst • Mendirikan Asosiasi Evaluator Indonesia, yang terdiri dari unsur-unsur: 1. 1 Pemerintah 2. Dunia Usaha 3. Masyarakat y • Melahirkan Jabatan Fungsional Evaluator (JFE) e d a sos as a ua o e e a do es a • Mendirikan Asosiasi Evaluator Pemerintah Indonesia (AEPI) www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34 Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (1) • Diperlukan Di l k upaya untuk penyempurnaan terhadap b b k h d berbagai i peraturan terkait implementasi kebijakan dalam bidang evaluasi kinerja pembangunan asi yang arahnya untuk mengintegrasikan sistem dan peraturan yang ada. Diperlukan sistem dan langkah yang sederhana di mana daerah bersedia menyusun dan mempublikasikan hasil laporannya secara elektronik melalui website masing-masing daerah dengan demikian semua pihak (dengan batasan dan level keamanan tertentu) yang membutuhkan publikasi laporan tersebut dapat mengunduhnya sesuai kebutuhan masing-masing. Penutup • www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36 Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (2) • Menciptakan f M i k format dan sistem b d i baru yang terintegrasi d user i i dan friendly dan dapat menjadi acuan bagi semua pihak/pelaku evaluasi kinerja pembangunan. Mengupayakan agar satu hasil laporan yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah/sektor dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L), daerah, (K/L) daerah dan para pemangku kepentingan lainnya lainnya. Menciptakan satu sistem evaluasi yang dapat dilakukan secara komprehensif dengan pengembangan electronic M&E Menciptakan sistem evaluasi yang baru yang diharapkan mampu mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan p g y g g yang mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan y g lainnya. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (3) • • • • • • Menciptakan sistem yang di hk pada efisiensi d bi M i k i diarahkan d fi i i dan biaya rendah Memperkenalkan evaluasi y g terintegrasi, sistem top-down dan p yang g , p bottom-up Menciptakan sistem evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi Menciptakan model evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi p Menginisiasi adanya pembentukan komunitas evaluator sebagai upaya untuk membangun kesepahaman antar pelaku evaluasi kinerja pembangunan dengan demikian upaya untuk mengintegrasikan berbagai peraturan dan sistem yang ada menjadi lebih mudah. www.dadangsolihin.com 38 • • • www.dadangsolihin.com 37 Harapan di Masa Depan • Evaluasi yang terintegrasi • Bersifat top down-bottom up down bottom • Informasi evaluasi terbuka & dapat dipertanggungjawabkan • Sistem insentif untuk hasil evaluasi • Evaluasi aktif Terima Kasih www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40 Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in y , p post Economics from University of Colorado, USA. His previous p is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asiag Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology g , y, ( ); g Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 41